pembangunann baik menjamin terselenggaranya berkelanjutan, tugas Keuangan dan Tahun berpedoman Laporan Kementerian Kehutanan Maret 2014 DR

KAT TA PENG GANTAR Dala am Renca ana Pemba angunan JJangka Menengah M Nasional (RP PJMN) 201 10-2014, sektor ke ehutanan dituntut mem mberikan peranan p ya ang sanga at besar, baikk dalam aspek a pem mbangunan n ekonom mi, sosial mau upun lingkungan. Gu una menjamin m tersselenggaran nya pem mbangunan n berke elanjutan, Kem menterian Kehutanan K , di dalam Rencana Strategis Tahun 2010--2014, telah mene etapkan kebijakan k prio oritas pembangunan kehutana an, terdiri dari: 1) hutan da pem mantapan kawasan k h hutan, 2) rehabilitasi r an peningkkatan daya a dukung daerrah aliran sungai, s 3) pengaman nan hutan, 4) konserrvasi keane ekaragaman hayati, pemanfaa 5) revitalisasi r atan hutan dan industri kehuta anan, dan 6) pembe erdayaan massyarakat di sekitar hu utan. Dala am rangka a menyele enggarakan n pemban ngunan ke ehutanan serta pela aksanaan tuga as dan fungsi ke epemerinta ahan yan ng berdayyaguna d dan berhasilguna, Kem menterian Kehutanan K n berkomittmen teruss mengem mbangkan d dan mema antapkan pela aksanaan sistem s akuntabilitas yang y berba asis kinerja a. Pemben nahan akuntabilitas kine erja dilakukkan pada seluruh asp pek sistem akuntabilittas kinerja. Sesu uai amana at Peratura an Pemeriintah Nom mor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan P Keua angan dan n Kinerja Instansi Pemerintah, serta Instruksi I P Presiden Nomor N 7 Tahu un 1999 tentang Akuntabilita A as Kinerja a Instansi Pemerinta ah, maka disusun Lapo oran Akunttabilitas Kinerja Insta ansi Pemerintah (LAK KIP) Keme enterian Ke ehutanan Tahu un 2013.. Penyusu unan Lap poran berrpedoman pada P Peraturan Menteri Pend dayagunaa an Aparatu ur Negara dan Reforrmasi Birokkrasi Nomor 29 Tah hun 2010 tentang Pedom man Penyu usunan Pen netapan Kin nerja dan Laporan Akuntabilita as Kinerja Insta ansi Pemerintah. Diha arapkan la aporan ini dapat memberikan m n gambara an pencap paian pela aksanaan tuga as dan fu ungsi Kem menterian Kehutanan K n sebagai instansi pemerintah dalam men nyelenggarrakan urusa an pemerintahan di bidang Ke ehutanan. Kiranya laporan ini berm manfaat ba agi semua pihak yang g berkepen ntingan. Jaka arta,

Ma aret 2014

MEN NTERI KE EHUTANAN,

DR.. (HC.) ZU ULKIFLI H HASAN, SE E., MM.

i| LAKIP P KEMENTERIAN KEHUTA ANAN 2013

RINGKASAN

Sesuai Rencana Strategis (Renstra)Kementerian Kehutanan 2010-2014 telah ditetapkan visi pembangunan kehutanan, yaitu “Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan langkah-langkah sebagai misi, meliputi:1) memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan, 2) meningkatkan pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL),3) memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, 4) memelihara dan meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), 5) menyediakanteknologidasardanterapan, 6) memantapkankelembagaanpenyelenggaraantatakelolakehutananKementerianKehut anan,dan 7) mewujudkan sumberdaya manusia kehutanan yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan.Untuk menjamin terlaksananya misi tersebut, maka ditetapkan strategi meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Selanjutnya untuk setiap program ditetapkan outcome dan setiap kegiatan ditetapkan output-nya. Untuk mengukur capaian outcome dan output, maka untuk setiap program dan kegiatan tersebut ditetapkan indikator capaian sebagai target kinerja, yang dirumuskan berdasarkan prinsip SMART (specific, measurable, accountable, reliable, dan time bound). Renstra adalah dokumen perencanaan tertinggi dalam sistem perencanaan kinerja kementerian/lembaga. Renstra Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Renstra Kementerian Kehutanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2010 tanggal 27 Januari 2010, yang selanjutnya dilakukan perubahan pertama yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2010 tanggal 31 Desember 2010, dan perubahan kedua ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2013 tanggal 28 Februari 2013. Sejalan dengan penetapan Renstra, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/MenhutII/2011 tanggal 31 Januari 2011, sebagai dokumen kinerja jangka menengah tahun 2010-2014. Berdasarkan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah 5 (lima) tahun, ditetapkan dokumen rencana kinerja tahunan yang lebih definitif setelah ditetapkan pagu dan alokasi anggaran. Dokumen perencanaan kinerja tahunan meliputi

ii| LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

Rencana Kerja (Renja) yang disusun dengan mengacu pada Renstra, serta Penetapan Kinerja (PK) yang disusun dengan mengacu pada IKU. Dokumen-dokumen perencanaan tingkat kementerian menjadi acuan untuk perencanaan unit kerja dibawahnya, yaitu tingkat eselon I dan satuan kerja (Satker) meliputi unit eselon II di pusat dan unit pelaksana teknis (UPT) di daerah, baik perencanaan jangka menengah (Renstra dan IKU) maupun perencanaan definitif tahunan (Renja dan PK). Dengan mengacu pada kerangka penganggaran jangka menengah (KPJM) dan alokasi anggaran, maka setiap Satker menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Sebagaipelaksanaan dari rangkaian sistem akuntabilitas kinerja, yakni sistem perencanaan kinerja dan sistem pemantauan kinerja, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan ini disusun sebagai salah satu dari sistem pelaporan yang mengacu pada hasil pengukuran dan evaluasi PK. Laporan tersebut disusun pada setiap tingkatan, yakni dimulai dari tingkat Satker, kemudian tingkat eselon I dan terakhir tingkat Kementerian Kehutanan. Berdasarkan hasil pengukuranterhadap capaian PK Kementerian Kehutanan Tahun 2013,diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 112,97%. Capaian tersebut meningkat sebesar 6,56% bila dibandingkan capaian Tahun 2012 sebesar 106,41%. Terkait dengan pelaksanaan anggaran, alokasi anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2013 (berdasarkan APBNP) adalah sebesar Rp.6,606 trilyun,atau meningkat sebesar 16,14% dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2012 sebesar Rp.5,688 trilyun.Capaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2013 adalah sebesar Rp.6,101 trilyun atau 92,36%. Capaiantersebut juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 (Rp. 5,226 trilyun) sebesar Rp.874,57 milyar atau sebesar 16,73%. Dengan demikian, kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Kehutanan tahun 2013 selain meningkat dari aspek nominal alokasi anggarannya, juga meningkat dari aspek pelaksanaannya, dibandingkan dengan tahun 2012. Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus menerus menyempurnakan, mengembangkan dan memantapkan sistem akuntabilitas kinerja. Langkah ini antara lain sebagai upaya dalam menerapkan azas akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Selanjutnya dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja, disebutkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik.

iii| LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................. i RINGKASAN .................................................................................... ii D A F T A R I S I ............................................................................. iv DAFTAR TABEL ................................................................................ v DAFTAR GAMBAR............................................................................. vi DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................... viii I. PENDAHULUAN ........................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG ................................................................... 1 B. TUGAS DAN FUNGSI ................................................................ 1 C. STRUKTUR POKOK ORGANISASI ................................................. 2 II. PERENCANAAN KINERJA ................................................................ 5 A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 ................................................ 5 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2010-2014 ...................... 12 C. RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2013 ........................................ 15 D. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2013 ....................................... 19 III. AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................. 22 A. REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN ........................................ 22 B. METODE PENGUKURAN ........................................................... 26 C. HASIL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ....................................... 27 D. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA ............................. 31 Capaian Kinerja Sasaran 1 ........................................................ 32 Capaian Kinerja Sasaran 2 ........................................................ 42 Capaian Kinerja Sasaran 3 ........................................................ 48 Capaian Kinerja Sasaran 4 ........................................................ 76 Capaian Kinerja Sasaran 5 ........................................................ 84 Capaian Kinerja Sasaran 6 ........................................................ 89 Capaian Kinerja Sasaran 7 ...................................................... 107 Capaian Kinerja Sasaran 8 ...................................................... 115 IV. PENUTUP ............................................................................... 117 LAMPIRAN ................................................................................... 118

iv| LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

DAFTAR TABEL

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

1. 2. 3. 4.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kehutanan ................... 13 Rencana Kerja Kementerian Kehutanan 2013 ............................... 15 Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Kehutanan Tahun 2013 ............ 19 Ringkasan Struktur Perencanaan Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 .................................................. 22 5. Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja dan Anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2013 dengan Tahun 2012 ................................ 27 6. Pencapaian kinerja sasaran strategis/outcome Kementerian Kehutanan Tahun 2013 ....................................................................... 28 7. Pencapaian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2013 30 8. KPH yang ditetapkan pada Tahun 2013 ...................................... 39 9. UPT yang Disiapkan Menjadi PK-BLU ......................................... 50 10. Perkembangan Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi Tahun 20102013 ............................................................................... 51 11. Distribusi Site Monitoring Terhadap Spesies Prioritas ....................... 56 12. Rata-Rata Persentase Kenaikan Populasi Per Spesies Tahun 2011- 2013 ..................................................................................... 56 13. Register Perkara Tindak Pidana Kehutanan Tahun 2013 ................... 60 14. Progres Penyelesaian Kasus Tipihut dari Tahun 2010-2013 ............... 61 15. Skenario Penurunan Jumlah Hotspot Tahun 2010-2014 ................... 66 16. Toleransi dan Realisasi Hotspot Tahun 2013. ................................ 66 17. Sebaran Hotspot Per Bulan di 3 (tiga) Pulau pada Tahun 2013 ........... 67 18. Jumlah Hotspot Berdasarkan Fungsi Kawasan di 10 Provinsi Rawan ..... 69 19. Perkembangan Ijin Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam Tahun 2008 – 2013 ............................................................................... 72 20. Daftar perusahaan/pemegang IPPA ........................................... 73 21. Kriteria Capaian Nilai Outcome pada Setiap Kegiatan Penelitian .......... 85 22. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama Kerjasama Kemitraan Tahun 2013 ............................................................................... 95 23. Realisasi Capaian Kinerja Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri pada Tahun 2013 ....................................................................... 97 24. Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyuluh Kehutanan Tahun 2013 ......... 100 25. Realisasi Capaian Kinerja Sertifikasi Penyuluh Kehutanan Tahun 2013 100 26. Realisasi Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Tahun 2013 .............................. 103 27. Realisasi Capaian Kinerja Pendidikan Menengah Kehutanan Tahun 2013 105

v| LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

DAFTAR GAMBAR Gambar Gambar Gambar Gambar

1. 2. 3. 4.

Gambar 5. Gambar 6. Gambar 7. Gambar 8. Gambar 9. Gambar 10. Gambar 11. Gambar 12. Gambar 13. Gambar 14. Gambar 15. Gambar 16. Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Gambar 25. Gambar 26. Gambar 27. Gambar 28. Gambar 29. Gambar 30.

Struktur Organisasi Kementerian Kehutanan .............................. 4 Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (Revisi IV) ............. 34 Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (Revisi V) .............. 34 Liputan Citra Landsat Indonesia sebagai Sumber Data Penutupan Lahan ........................................................................... 35 Salah satu bentuk Penggunaan Kawasan Hutan di luar sektor Kehutanan ..................................................................... 35 Peta Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 ..................................................................... 37 Konsultasi Publik Perencanaan Makro Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2013 .................................................................... 37 Peta Penunjukan Kawasan Hutan .......................................... 38 Pal Batas Kawasan Hutan .................................................... 39 Peta Penyebaran KPHL/KPHP Model pada setiap Provinsi di Indonesia .................................................................................. 41 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi Tahun 2010-2013 ............................................... 52 Dokumentasi pelaksanaan kegiatan monitoring Owa Jawa di TNGHS 59 Operasi Gabungan Penanggulangan penambangan Emas Tanpa Ijin di TN Bukit baka Bukit Raya .................................................... 63 Grafik Jumlah Hotspot pada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Tahun 2011-2013 ............................................................. 68 Grafik Perkembangan IPPA Tahun 2008 – 2013 (kumulatif) ........... 72 Presiden RI menerima plakat New7Wonders dari Bernard Weber dan Pesan tertulis Presiden RI saat berkunjung ke TN. Komodo ........... 76 Rehabilitasi Hutan Mangrove ................................................ 79 Kegiatan peneresan getah pinus di Hutan Kemasyarakatan............ 80 Salah satu contoh hutan rakyat kemitraan ................................ 82 Salah satu sumber benih dengan tanaman Jabon ....................... 83 Pengakuan pemerintah daerah terhadap Iptek inokulasi gaharu ...... 86 Rekayasa alat pengukuran pita volume pohon ........................... 87 Policy Brief strategi penurunan emisi GRK sektor kehutanan .......... 88 Salah Satu Lokasi HTR Hasil Kerjasama Kemitraan Industri Kayu Dengan Kelompok Tani ...................................................... 90 Grafik Perkembangan Capaian Pengukuran Kinerja Indikator Kerjasama Kemitraan......................................................... 90 Penandatangan MoU Kerjasama Kemitraan Tahun 2013 oleh CV. Rimba Raya dan Kelompok Tani Sri Wedhari ......................94 Usaha Budidaya Lebah Madu KUP di Provinsi Kalimantan Selatan .... 96 Aktivitas anggota KUP di Provinsi Banten mengolah bambu menjadi berbagai jenis produk anyaman ............................................ 97 Perkembangan Capaian Pengukuran Kinerja Indikator Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri ............................................... 98 Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Penyuluh Kehutanan PNS Tahun 2013 di Medan, Sumatera Utara ............................................ 99

vi| LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

Gambar 31. Pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi Penyuluh Kehutanan Tahun 2013 di Makassar, Sulawesi Selatan ..................................... 101 Gambar 32. Perkembangan Capaian Pengukuran Kinerja Indikator Sertifikasi Penyuluh Kehutanan........................................................ 101 Gambar 33. Penyelenggaraan diklat calon auditor VLK pada industri Tahun 2013 di Pusat Diklat Kehutanan .................................................... 103 Gambar 34. Perkembangan Capaian Pengukuran Kinerja Indikator Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya..... 104 Gambar 35. Aktivitas belajar siswa SMK Kehutanan .................................. 105 Gambar 36. Perkembangan Capaian Pengukuran Kinerja Indikator Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan .......................................... 106

vii| LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.a.

Penetapan KinerjaMenteri Kehutanan Tahun 2013 .................. 119

Lampiran 1.b.

Penetapan Kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013 berdasarkan Sasaran Unit Organisasi Eselon I ........................ 122

Lampiran 2.a

Pengukuran Kinerja Menteri Kehutanan sesuai Rencana Sasaran/Outcome Dalam Penetapan Kinerja 2013 ................... 130

Lampiran 2.b.

Pengukuran Kinerja Kementerian Kehutanan Sesuai Rencana Sasaran/Outcome Dalam Penetapan Kinerja 2013 ................... 133

Lampiran 3.

Indikator Kinerja Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014 per Program dan Kegiatan .......................................................... 139

Lampiran 4.

Hasil Penelitian sampai dengan Tahun 2013 ........................... 155

viii| LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian Kehutanan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013.Penyusunan LAKIP adalah salah satu dari pelaksanaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam hal ini, penerapan SAKIP pada instansi pemerintah adalah salah satu dari pilar perubahan dalam rangka reformasi birokrasi menuju terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati/ ditetapkan melalui suatu instrumen pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.Untuk itu, SAKIP sebagai instrumen akuntabilitas kinerja sangat berperan dalam mendorong tercapainya sasaran kinerja instansi pemerintah secara lebih optimal, efiektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus terus-menerus dikembangkan, dan di lingkungan Kementerian Kehutanan menjadi komitmen dalam pengembangan dan penyempurnaan sistem tata kelola dan reformasi birokrasi. LAKIP merupakan salah satu dokumen pelaporan yang merupakan bagian dari pertanggung-jawaban instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Disusunnya LAKIP Kementerian Kehutanan Tahun 2013, antara lain dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran kepada para pihak dan masyarakat mengenai capaian-capaian kinerja Kementerian Kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2013. Laporan ini disusun berdasarkan penetapan kinerja (PK), yang merupakan pernyataan mengenai sasaran dan target yang akan/ingin dicapai oleh Kementerian Kehutanan yang di buat pada awal tahun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) dan alokasi anggaran Tahun 2013. B. TUGAS DAN FUNGSI BerdasarkanPeraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta

1| LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut: 1. Kedudukan Kementerian Kehutanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, dipimpin oleh Menteri Kehutanan. 2. Tugas pokok Kementerian Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Kehutanan menjalankan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan; c. pengawasan Kehutanan;

atas

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Kementerian

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kehutanan di daerah; dan e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. C. STRUKTUR POKOK ORGANISASI Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010, Menteri Kehutanan dibantu oleh: a. Sekretaris Jenderal; b. Direktur Jenderal; c. Inspektur Jenderal; d. Kepala Badan; e. Staf Ahli Menteri; dan f. Kepala Pusat, yang langsung di bawah Menteri. Susunan organisasi Kementerian Kehutanan di dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Tugas setiap unit kerja di dalam susunan organisasi Kementerian Kehutanan, adalah:


1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kehutanan; 2. Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bina usaha kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan termasuk penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan kepada pengguna, baik internal maupun eksternal Kementerian Kehutanan; 7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan mempunyai tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan; dan 8. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Kehutanan. Sedangkan untuk Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal. Tugas setiap Staf Ahli di dalam susunan organisasi Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut: 1. Staf Ahli Menteri Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan berkaitan dengan penguatan struktur dan sumberdaya industri kehutanan; 2. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional memberikan telaahan berkaitan dengan kontribusi sektor kehutanan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan kontribusi sektor kehutanan dalam perdagangan internasional yang berkaitan dengan konvensi internasional antara lain WTO, GATT dan AFTA;


3. Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan berkaitan dengan isu lingkungan dan percepatan program pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca bidang Kehutanan melalui upaya-upaya mitigasi, adaptasi dan alih teknologi; 4. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan berkaitan dengan upaya peningkatan hubungan kerjasama Kementerian Kehutanan dengan lembaga pemerintahan, swasta, organisasi nirlaba, masyarakat, baik lokal maupun internasional, serta peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat; dan 5. Staf Ahli Menteri Bidang Keamanan Hutan memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan pengamanan hutan dan hasil hutan. Struktur organisasi Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Kehutanan

Keterangan: Ditjen BUK Ditjen PHKA Ditjen BPDASPS

: Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungan dan Perhutanan Sosial Badan Litbang : Badan Penelitian dan Pengembangaan Badan Luhbang SDM : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia


II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Kerangka kerja Kementerian Kehutanan masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu Kedua (KIB II) dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 20102014. Dalam konteks penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian/Lembaga, dan merupakan dokumen awal dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kementerian/lembaga. Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Secara substantif, penyusunan Renstra Kementerian Kehutanan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Dalam Renstra Tahun 2010-2014 telah ditetapkan visi Kementerian Kehutanan. Visi ini merupakan tujuan normatif pembangunan kehutanan yang menjadi filosofi dasar pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Upaya-upaya strategis untuk mewujudkan visi ini dirumuskan dalam misi Kementerian Kehutanan, serta ditetapkan tujuan sebagai arah dari setiap misi. Untuk menjamin terlaksananya misi, maka ditetapkan strategi meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Setiap program ditetapkan outcome dan setiap kegiatan ditetapkan output.Capaian outcome dan output diukur dengan capaaian indikator sebagai sasaraan dan target kinerjanya. Dokumen Renstra Kementerian Kehutanan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8/Menhut-II/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Terhadap dokumen tersebut diilakukan perubahan pertama yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. 51/Menhut-II/2010 tanggal 31 Desember 2010, dan perubahan kedua yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 15/Menhut-II/2013 tanggal 28 Februari 2013. 1. Visi Untuk periode masa bakti KIB II, Kementerian Kehutanan menetapkan visi dalam lima tahun (2010-2014):


Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Visi di atas merupakan sintesis bahwa Kementerian Kehutanan menyelenggarakan pengurusan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dengan kelestarian hutan yang tetap terjaga guna sebesar-besar kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 2. Misi dan Tujuan Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditetapkanlah misi dan tujuan: 1) Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan. Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari. 2) Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi. 3) Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Misi tersebut bertujuan menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. 4) Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). Misi ini bertujuan meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5) Menyediakan teknologi dasar dan terapan. Misi ini bertujuan untuk menyediakan informasi ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari, baik dalam tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan di lapangan. 6) Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan Kementerian Kehutanan. Tujuan utama misi ini adalah penyediaan perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lestari, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan dan terlaksananya tertib administrasi pada Kementerian Kehutanan.


7) Mewujudkan sumberdaya manusia kehutanan yang profesional. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM kehutanan yang profesional melalui diklat serta penyuluhan kehutanan. 3. Sasaran Strategis Sasaran strategis yang disajikan dalam dokumen Renstra merupakan target prioritas yang dipilih dari indikator-indikator kinerja utama outcome yang memiliki faktor dominan dalam mencapai tujuan misi. Sasaran strategis Kementerian Kehutanan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Tahun 2010 – 2014adalah sebagai berikut: 1)

Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan;

2)

Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan);

3)

Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 5 judul;

4)

Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha;

5)

Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (logged over area/LOA) seluas 2,5 juta ha;

6)

Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%;

7)

Jumlah hotspot kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, illegal loggingdan wildlife trafficking sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan;

8)

Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat;

9)

Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas;

10) Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 2,5 juta ha; 11) Terbangunnya Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha; 12) Terbangunnya Hutan Desa (HD) seluas 500.000 ha; 13) Penyediaan teknologi dasar dan terapan silvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul; 14) Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat;


15) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang peserta; 16) Penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014; 17) Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ mulai laporan keuangan tahun 2011;dan 18) Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan sampai 50%, serta potensi kerugian negara diturunkan hingga 25%. 4. Kebijakan Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan, dalam 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2014, Kementerian Kehutanan menetapkan 6 (enam) kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan. Kebijakan prioritas tersebut yang menjadi acuan dalam menetapkan visi, misi serta sasaran, meliputi: 1) Pemantapan Kawasan Hutan; 2) Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS); 3) Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan; 4) Konservasi Keanekaragaman Hayati; 5) Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan; dan 6) Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan. 5. Program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas, maka dalam tahun 2010-2014 Kementerian Kehutanan melaksanakan 8 (delapan) program, terdiri dari 4(empat) jenis program teknis kehutanan, 2 (dua) jenis program penunjang, dan 2 jenis program dukungan administratif. Pada setiap program ditetapkan kegiatan-kegiatan serta keluarannya (output), dan indikator kinerja kegiatan sebagai target yang akan dicapai. Program-program dan indikator kinerja utama (IKU) setiap program adalah sebagai berikut: a. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Outcomeprogram di atas adalah terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Sasaran/outcome program ini sebagai prakondisi dalam


mewujudkan pengelolaan hutan lestari, serta secara tidak langsung menjadi bagian dalam penanganan terhadap isu-isu perubahan iklim. Indikator kinerja utama (IKU) serta target tercapainya sasaran/outcome di atas adalah: 1) Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul; 2) Ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat waktu; 3) Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 4 judul; 4) Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan; 5) Penunjukan kawasan hutan provinsi selesai 100%; dan 6) Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan). b. Program Peningkatan Usaha Kehutanan

Outcome yang ditetapkan pada program ini program adalah: 1. Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan daya saing industri primer hasil hutan. 2. Peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan. Indikator kinerja utama (IKU) dan target tercapainya sasaran/outcome dari program di atas adalah: 1. Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP di 18 provinsi dan usaha pemanfaatan [ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam/hutan tanaman (IUPHHK-HA/HT), IUPHH bukan kayu/IUPHH restorasi ekosistem/IUPHH jasa lingkungan/pemanfaatan kawasan] di 26 provinsi; 2. Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam produksi meningkat sebesar 5%, terdiri dari hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan restorasi ekosistem; 3. Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (logged over area/LOA) seluas 2,5 juta ha; 4. Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intensitas pemanfaatan hutan produksi meningkat (penambahan tanaman pada hutan tanaman seluas 2.650.000 ha); 5. Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meningkat 10%;dan 6. Kinerja industri pengolahan hasil hutan meningkat (50% produk bersertifikat legalitas kayu).


c. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Outcomeyang diharapkan dari pelaksanaan program dimaksud adalah biodiversity dan ekosistemnya berperan significant sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global. Indikator kinerja utama (IKU) pencapaian sasaran/outcome dari program ini adalah: 1. Terbangunnya sistem pengelolaan badan layanan umum (BLU) di 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi lam (PHKA); 2. Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), dan Taman Buru (TB) dan Hutan Lindung (HL)) menurun sebanyak 5%; 3. Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat; 4. Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran hutan) penanganannya terselesaikan minimal 75%; 5. Hotspot (titik api) di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun;dan 6. Meningkatnya pengusahaan pariwisata alam sebesar 60% dibanding tahun 2009. d. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Outcomeprogram tersebut adalah berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas. Indikator-indikator utama (IKU) serta target pencapaian sasaran ini berkaitan langsung dengan upaya-upaya mitigasi perubahan iklim, yaitu: 1. Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta ha; 2. Terbangunnya Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha; 3. Terbangunnya hutan rakyat kemitraan seluas 250.000 ha; 4. Terbangunnya sumber benih baru seluas 6.000 ha, dan pengelolaan areal sumber benih yang telah ada seluas 4.500 ha; 5. Terbangunnya Hutan Desa seluas 500.000 ha; dan 6. Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 unit DAS Prioritas. e. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan


Outcomeprogram tersebut adalah minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim. Indikator kinerja utama (IKU) serta target pencapaian sasaran program di atas adalah: 1. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul; 2. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul; 3. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul; dan 4. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul. f. Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Outcomeyang diharapkan dari pelaksanaan program di atas adalah meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya. Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target pencapaian sasaran Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan adalah: 1. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan dalam rangka peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat; 2. Terbentuknya 500 kelompok masyarakat produktif mandiri; 3. Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 orang; 4. Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang;dan 5. Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 1.440 orang. g. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan

Outcomeprogram ini adalah terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Kehutanan, serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan. Indikator kinerja utama (IKU) pencapaian outcomeProgram adalah: 1. Kelemahan administrasi diturunkan sampai 50% dari tahun 2009;


2. Pelanggaran terhadap peraturan perundangan berkurang sampai 50% dari tahun 2009; 3. Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berkurang hingga 50% dari tahun 2009; dan 4. Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 25% dari temuan tahun 2006-2009. h. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan

Outcomepencapaian program ini adalah meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Kementerian Kehutanan secara efektif dan efisien, serta mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola. Indikator kinerja utama (IKU) pencapaian sasaraan dari program di atas adalah: 1. Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 1 judul per tahun; 2. Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan sebesar 80%; 3. Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di akhir tahun 2014. 4. Terselesaikannya status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi; 5. Penanganan perkara, pemulihan hal-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014; 6. Prasyarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 95%; 7. Meningkatnya citra positif Kemenhut sebesar 10% per tahun; 8. Standard produk dan jasa kehutanan, pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim 35 judul; 9. Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga; 10. Tersusunnya perencanaan kehutanan 4 regional; dan 11. Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman Rakyat (HTR) dan hutan rakyat seluas 400.000 ha. B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2010-2014 Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Menteri Kehutanan telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU), yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menhut


II/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kehutanan. Pada prinsipnya penetapan indikator Utama Kementerian Kehutanan mengacu pada Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014, yang substansinya disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berkembang. Tabel 1 di bawah ini adalah IKU Kementerian Kehutanan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2011 tanggal 31 Januari 2011. Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kehutanan No.

Uraian

Alasan

Sumber Data

1

Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan

Sebagai syarat terwujudnya kepastian kawasan hutan

2

Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan) Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 5 judul

Mendukung terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari

4

Penambahan luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha

Mewujudkan peningkatan produktifitas dan kualitas hutan melalui penanaman berazaskan kelestarian dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan

5

Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan/atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan

Mewujudkan produktifitas hutan produksi alam dan keanekaragaman hayati melalui IUPHHK-RE

Dokumen Berita Acara Tata Batas dan peta hasil tata batas di BPKH dan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Bahan dan peta usulan penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan(KPH) di Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Data dan informasi sumber daya hutan di Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Data primer dari unit usaha perijinan, verifikasi data melalui data sekunder dari Dinashut Provinsi dan BP2HP, Data primer pengecekan langsung ke lapangan, Citra Landsat Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman Data monitoring perijinan di Direktorat Bina Hutan Alam

3

Mendukung terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari

(logged over area/LOA) 6

7

seluas 2,5 juta ha Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50% Jumlah hotspot kebakaran hutan menurun 20%

Peningkatan daya saing dan ekspor hasil hutan

Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi setiap tahun hingga

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang telah diakreditasi oleh KAN Data kinerja industri kehutanan Direktorat BPPHH Laporan pemantauan hotspot dari Direktorat Pengendalian


No.

Uraian

Alasan

setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, illegal logging dan wildlife trafficking sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan

menimbulkan banyak kerugian dan menuai protes dari negara tetangga (Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam) atas produk asap kebakaran hutan dan lahan yang berdampak secara ekonomi dan kesehatan. Merupakan kontrak kinerja Menteri Kehutanan dengan Presiden RI dalam penurunan hotspot sebesar 20% pertahun Meningkatnya ancaman terhadap populasi TSL dilindungi dan terancam punah khususnya jenis Harimau, Gajah, Badak dan Orangutan, dan juga ketersediaan dan kondisi habitat yang semakin berkurang baik jumlah maupun kuantitasnya Pengelolaan daerah aliran sungai secara holistik dan terintegrasi dengan melibatkan peran aktif semua stakeholder terkait Mengurangi luas lahan kritis pada DAS prioritas dan upaya dalam menekan laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan.

8

Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat

9

Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas

10.

Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 2,5 juta ha

11

Terbangunnya Hutan Kemasyarakatan (HKm)seluas 2 juta ha

Meningkatkan kesejahteraan, peran serta dan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui hutan kemasyarakatan

12

Terbangunnya Hutan Desa seluas 500.000 ha

Meningkatkan kesejahteraan, peran serta dan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui hutan desa

13

Penyediaan teknologi dasar dan terapan silvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul.

Penyediaan input untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan konservasi, peningkatan produktivitas hutan dan hasil hutan, meningkatkan daya saing produk hasil hutan dan perekayasaan alat, dan mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta masukan pembuatan kebijakan

14

Terbentuknya50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Mengukur kinerja organisasi untuk mendorong upaya peningkatan peran serta masyarakat (pelaku utama) dan dunia usaha (pelaku usaha) dalam kegiatan penutupan hutan dan lahan.

15

Mengukur kinerja organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM

Sumber Data Kebakaran Hutan

Laporan pemantauan populasi spesies prioritas utama terancam punah dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati

Laporan penyusunan DAS terpadu dari UPT Ditjen Bina PDASPS Laporan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan dan Dinas Kab/Kota yang menangani bidang kehutanan Laporan identifikasi dan inventarisasi dari UPT tentang potensi hutan kemasyarakatan dan surat penetapan areal kerja HKm Laporan identifikasi dan inventarisasi dari UPT tentang potensi hutan desa dan surat penetapan areal kerja hutan desa Laporan hasil penelitian

Laporan atau dokumen kemitraan/jejaring kerja, dan laporan hasil pembinaan penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan Laporan penyelenggaraan dan kelulusan Diklat


No.

16

17

18

Uraian aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang peserta Penanganan perkara, pemulihan hal-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014 Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ mulai laporan keuangan tahun 2011 Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan sampai 50%, serta potensi kerugian negara diturunkan 25%

Alasan

Sumber Data

dalam hal kepemimpinan, kemampuan teknis kehutanan, dan administrasi kehutanan

Kepemimpinan, Teknis, dan Administrasi kehutanan.

Mewujudkan tata hukum yang mantap di bidang kehutanan sebagai landasan untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat Kredibilitas Kemenhut yang tercermin dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan tata kelola administrasi pemerintah Kemenhut

Usulan multipihak (Kementerian terkait, DPR, Teknis Eselon I, Stakeholders)

Mewujudkan Good Governance di lingkup Kementerian Kehutanan

Laporan Hasil Pemeriksaan

Gabungan laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja

C. RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2013 Renja merupakan penjabaran rencana dokumen indikatif Renstra ke dalam rencana kerja yang lebih definitif. Dengan demikian, struktur kerangka logis Renja adalah sama dengan Renstra, namun dengan target capaian dengan cakupan waktu tahunan. Secara ringkas substansi Renja Kementerian Kehutanan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2. Rencana Kerja Kementerian Kehutanan 2013 No.

Outcome Program

1 1

2 Terjaminnya kepastian kawasan hutan.

Indikator Kinerja Utama dan Target 2010-2014 3 Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul. Ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat waktu. Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 4 judul. Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 Km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan provinsi selesai100%. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan

Target 2013 4 1 Judul

100% 1 Judul 19.000 Km

46% 30 unit KPH


No.

Outcome Program

1

2

2

3

Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan industry primer hasil hutan, serta peningkatan produksidan diversifikasi hasil hutan.

Biodiversitidan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global

Indikator Kinerja Utama dan Target 2010-2014 3 Hutan seluruh Indonesia dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan). Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP di 18 provinsi dan usaha pemanfaatan (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam/hutan tanaman/IUPHHK-HA/HT, IUPHH bukan kayu/IUPHH restorasi ekosistem/IUPHH jasa lingkungan/pemanfaatan kawasan) di 26 provinsi. Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam produksi meningkat sebesar 5%, terdiri dari hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan restorasi ekosistem. Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (logged over area/LOA) seluas 2,5 juta ha. Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intensitas pemanfaatan hutan produksi meningkat (penambahan tanaman pada hutan tanaman seluas 2.650.000 ha). Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meningkat 10%. Kinerja industri pengolahan hasil hutan meningkat (50% produk bersertifikat legalitas kayu). Terbangunnya sistem pengelolaan BLU di 4 UPT PHKA. Konflik dan tekanan terhadap kawasan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5%. Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat. Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran hutan penanganannya terselesaikan minimal 75%.

Target 2013 4

20% KPHP (9 Provinsi)

4%

650.000 Ha

600.000 Ha

2%

10%

4 UPT PHKA 1%

2%

15%


No.

Outcome Program

1

2

Indikator Kinerja Utama dan Target 2010-2014 3 Hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun.

Meningkatnya pengusahaan pariwisata alam sebesar 60% dibanding tahun 2009.

4

5

6

Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas.

Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan

Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan Lainnya.

Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta ha. Terbangunnya Hutan Kemasyarakatan (HKm)seluas 2 juta ha. Terbangunnya Hutan rakyat kemitraan seluas 250.000 ha. Terbangunnya sumber benih baru seluas 6.000 ha, dan pengelolaan areal sumber benih yang telah ada seluas 4.500 ha. Terbangunnya Hutan Desa (HD) seluas 500.000 ha. Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 unit DAS prioritas. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat Terbentuknya 500 kelompok masyarakat produktif mandiri Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak

Target 2013 4 59,2% (atau terpantau maksimal 24.027 titik) dari rerata 2005-2009 48% (12 unit) kumulatif dibanding Tahun 2008 500.000 Ha

400.000 Ha 50.000 Ha 850 Ha

100.000 Ha 13 Unit DAS 60%

60%

60%

60%

13 Kerjasama

100 Kelompok 500 Orang


No.

Outcome Program

1

2

7

8

Terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Kehutanan, serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Kemenhut secara efektif dan efisien, serta mewujudkan reformasi birokrasi

Indikator Kinerja Utama dan Target 2010-2014 3 1.500 orang Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 1.440 orang Kelemahan administrasi ditekan hingga 50% dari tahun 2009 Pelanggaran terhadap peraturan perundangan berkurang hingga 50% dari tahun 2009 Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berkurang hingga 50% dari tahun 2009 Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 25% dari temuan tahun 2006-2009

Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 1 judul per tahun. Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan sebesar 80%. Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di akhir tahun 2014 Terselesaikannya status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi. Penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014. Prasyarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 95%. Meningkatnya citra positif Kemenhut sebesar 10% per tahun. Rancangan standardproduk dan jasa kehutanan, pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim 35 judul Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga Tersusunnya rencana kawasan dan pembangunan kehutanan 4 regional. Pelaksanaan pembangunan kehutan di regional berjalan Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan rakyat (HR)

Target 2013 4 3.000 Peserta 285 siswa 40% 40%

40% 20%

WTP

14 Unit 72% 5 Provinsi

64%

Minimal 92% 10% 7 Produk

1 negara 4 Regional Minimal 90% 80.000 Ha


D. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2013 Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) 29 tahun 2010, Menteri Kehutanan telah menetapkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Kehutanan 2013. PK Kementerian Menteri Kehutanan dimaksud telah disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri PAN-RB melalui surat Menteri Kehutanan Nomor S.183/Menhut-II/REN/2013 tanggal 12 Februari2013 perihal Dokumen Penetapan Kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013. Secara substantif PK Kementerian Kehutanan 2013yang ditandatangani Menteri Kehutanan dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah dan Lampiran 1a. Tabel 3. Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Kehutanan Tahun 2013 No.

Sasaran

1.

Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal

2.

Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan daya saing industri primer hasil hutan, dan peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan

3.

Biodiversity dan ekosistemnya berperan significant sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global

Indikator Kinerja Uraian Target Tata batas kawasan hutan 19.000 Km yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan Wilayah Kesatuan 30 unit KPH Pengelolaan Hutan (KPH) beroperasi ditetapkan di setiap provinsi,dan beroperasinya KPH yang telah ditetapkan Data dan informasi sumber 1 Judul daya hutan Bertambahnya luas areal 600.000 Ha pencadangan hutan tanaman (HTI, HTR) Penerbitan Ijin Usaha 650.000 Ha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE), HTI, HD dan HKm pada areal bekas tebangan (LOA) Produk industri hasil hutan 10% yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 59,2% dari Jumlah hotspot kebakaran hutan menurun dari rerata rerata 20052005-2009; dan penurunan 2009 konflik, perambahan kawasan hutan, illegal logging dan wildlife trafficking sampai dengan di batas daya dukung sumber daya hutan Populasi spesies prioritas 2%dari kondisi utama yang terancam Tahun 2008 punah meningkat dari sesuai kondisi Tahun 2008 sesuai ketersediaan ketersediaan habitat habitat

Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Peningkatan Usaha Kehutanan

Konservasi Keanekaragama n Hayati dan Perlindungan Hutan

Anggaran (Rp Milyar) 687,78

262,51

1.679,52


No.

Sasaran

4.

Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas

5.

Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha melalui upaya penyuluhan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya

6.

7.

8.

Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Kementerian Kehutanan secara efektif dan efisien

Terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Kehutanan, serta mendorong perwuju-dan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan

Indikator Kinerja Uraian Target Rencana pengelolaan DAS 13 Unit DAS terpadu pada DAS Prioritas Tanaman rehabilitasi pada 500.000 Ha lahan kritis di dalam DAS prioritas Terfasilitasinya penetapan 500.000 Ha areal kerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) Penyediaan teknologi dasar 60% dan terapan silvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari, sebanyak 25 paket

Terbentuknya kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat

13 Kerjasama

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya Penanganan perkara, pemulihan hak-hak Negara bidang kehutanan minimal menang Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan ‘wajar tanpa pengecualian’ mulai laporan keuangan Tahun 2011 Kelemahan administrasi diturunkan

3.000 Peserta

Pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berkurang

64%

WTP

40% dari tahun 2009 40% dari tahun 2009 40% dari tahun 2009

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Anggaran (Rp Milyar) 2.671,65

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

274,41

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

285,77

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan

687,47

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan

56,64


No.

Sasaran

Indikator Kinerja Uraian Target Potensi kerugian Negara 20% dari tahun diturunkan 2009

Program

JUMLAH TOTAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2013

Anggaran (Rp Milyar)

6.605,75

Keterangan: • Nomenklatur/nama program dan kegiatan, serta indikator kinerja secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3. • Anggaran pada kolom 6 adalah jumlah keseluruhan anggaran PK untuk mencapai keseluruhan indikator kinerja program (kolom 5) termasuk indikator kinerja kegiatan-kegiatan dalam program tersebut, dengan sasaran/outcome yang tercantum pada kolom 2. • Alokasi anggaran berdasarkan APBN-P Kementerian Kehutanan Tahun 2013.

Guna lebih menggambarkan secara lebih komprehensif sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan, maka PK Kementerian Kehutanan dilengkapi dengan keseluruhan indikator kinerja dari masing-masing sasaran dari setiap program kerja Kementerian Kehutanan, yang dapat dilihat lebih lanjut pada Lampiran 1b.


III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN Kebijakan prioritas pembangunan kehutanan yang ditetapkan Menteri Kehutanan periode Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) merupakan landasan dalam menetapkan rencana strategis Kementerian Kehutanan Tahun 20102014. Kebijakan prioritas tersebut sebagaimana telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang 6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu II. Landasan pokok penetapan kebijakan prioritas dimaksud adalah komitmen/kontrak kinerja Menteri Kehutanan. Berdasarkan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas dan kontrak kinerja sebagai landasan tugas bakti Menteri Kehutanan periode KIB-II, serta dengan mengacu pada tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi, dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka disusun struktur kerangka kerja logis pembangunan kehutanan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 yang secara ringkas dapat dijelaskan pada Tabel 4 di bawah. Struktur kerangka kerja Renstra tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Tabel 4. Ringkasan Struktur Perencanaan Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 Program Visi

Misi

Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan

Program

Outcome

Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Meningkatkan Pengelolaan

PeningkatanUs aha Kehutanan

Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal Peningkatan investasi usaha

Jumlah indikator kinerja 6

6

Kegiatan Jumlah Jumlah indikator kinerja 7 25

7

22 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

19

Program Visi

Misi

Program

Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Memantapkan penyelenggara an perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Konservasi Keanekaragam an Hayati dan Perlindungan Hutan

Memelihara dan meningkatkanf ungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS)

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan masyarakat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

Menyediakan teknologi dasar dan terapan

Outcome pemanfaatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan, serta peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan Biodiversity dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas

Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim

Jumlah indikator kinerja

Kegiatan Jumlah Jumlah indikator kinerja

6

8

49

6

9

36

4

5

11


Program Visi

Misi

Program

Outcome

Mewujudkan sumber daya manusia kehutanan yang professional


Memantapkan kelembagaan penyelenggara an tata kelola kehutanan Kementerian Kehutanan


Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan Lainnya. Terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Kehutanan, serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Kemenhut secara efektif dan efisien, serta mewujudkan reformasi birokrasi

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan

Jumlah indikator kinerja 5

Kegiatan Jumlah Jumlah indikator kinerja 4 13

4

6

15

11

13

39

Pada setiap program ditetapkan outcome dan pada setiap kegiatan ditetapkan output yang merupakan sasaran pada program dan kegiatan. Selanjutnya, baik pada setiap program maupun kegiatan ditetapkan indikator kinerja sebagai target kinerja. Nomenklatur/nama program, kegiatan, serta outcome, output dan indikatorkinerja, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3. Diawali dengan visi yang mencerminkan tujuan umum Kementerian Kehutanan, selanjutnya ditetapkan misi sebagai langkah untuk mencapai visi. Untuk lebih memfokuskan langkah misi, maka pada setiap misi ditetapkan tujuannya. Sesuai dengan pedoman penyusunan Renstra, langkah strategis untuk menjalankan misi, maka ditetapkan kebijakan serta program, yang dalam pelaksanaannya harus menghasilkan outcome yang menjadi sasaran dari setiap program. Dengan mengacu pada struktur organisasi unit Eselon I di lingkup Kementerian Kehutanan, maka ditetapkan 8 program, serta masing-masing outcome sebagai sasaran dari program tersebut. Selanjutnya 24 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

untuk setiap programditetapkan indikator utama untuk mengukur tingkat capaian outcome. Untuk lebih merinci pencapaian program, maka pada setiap program ditetapkan kegiatan-kegiatan serta output dari kegiatan tersebut. Untuk setiap kegiatan ditetapkan indikator-indikator kinerja kegiatan (IKK), sehingga dapat diukur capaian outputnya. Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Menteri Kehutanan telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU), yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menhut-II/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kehutanan. Pada prinsipnya penetapan indikator kinerja utama Kementerian Kehutanan mengacu pada Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014, yang substansinya diadakan penyesuaian dengan kondisi-kondisi yang berkembang. Untuk operasionalisasi Renstra dan IKU Kementerian Kehutanan tahun 20102014, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kehutanan 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. 37/Menhut-II/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan 2013. Dalam konteks penyusunan LAKIP, dalam dokumen LAKIP (Bab II.C), selanjutnya disajikan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dengan mengacu pada Renstra 2010-2014 serta IKU Kementerian Kehutanan, dan berdasarkan Renja serta alokasi anggaran, maka disusun Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Kehutanan. PK tersebut terdiri dari PK yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan yang memuat indikator kinerja kunci Kementerian Kehutanan yang di dalam Renstra dan Renja disebut sebagai sasaran strategis. PK Menteri Kehutanan dilengkapi dengan PK pada tingkat unit organisasi eselon I yang ditandatangani oleh pejabat eselon I yang ‘diperjanjikan’ kepada Menteri Kehutanan, yang memuat kinerja kunci setiap program yang akan dicapai pada tahun 2013. Guna lebih menggambarkan secara utuh capaian kinerja, maka pengukuran capaian kinerja Kementerian Kehutanan tahun 2013 dilakukan terhadap PK berdasarkan sasaran unit kerja eselon I dengan hasil sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 2b. Untuk dapat mengetahui capaian sasaran Kementerian Kehutanan tahun 2013, maka dilakukan juga pengukuran target yang ditetapkan dalam PK Menteri Kehutanan dengan hasil sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 2a. 25 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

B. METODE PENGUKURAN Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja. 1. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan: Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (%) =

Realisasi ----------- x 100% Rencana

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut: [Rencana-(Realisasi-Rencana)] Pencapaian Rencana Tk. Capaian = -------------------------------------- x 100% Rencana

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%. Untuk menghitung capaian sasaran kinerja dari seluruh capaian kinerja kegiatan, dan menghitung capaian kinerja tingkat Kementerian beradasarkan capaian seluruh kinerja sasaran dalam PK, maka digunakan ‘capaian kinerja total’ berupa rerata, dengan rumus: Capaian kinerjatotal=

∑n ---- x 100% n

2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Terhadap hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi pencapaian pada setiap indikator kinerja. Evaluasi ini adalah untuk mengungkap setiap angka/persentase capaian kinerja sehingga dapat memberikan gambaran sebenarnya mengenai kegiatan dan program yang dilaksanakan. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk melihat perbedaan capaian kinerja dengan rencana/target kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah 26 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

dan akan dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi dapat dilakukan analisis akuntabilitas kinerja lebih lanjut, seperti keterkaitan kinerja dengan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, outcome, output serta indikator-indikator kinerja. Hasil analisis dapat digunakan untuk menentukan rencana kinerja pada tahun berikutnya. C. HASIL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 1. Pencapaian Kinerja Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pelaksanaan penetapan kinerja (PK) yang tersaji pada Lampiran 2a, yang meliputi pengukuran terhadap Penetapan Kinerja Menteri Kehutanan sebagai komitmen kinerja Menteri, maka diperoleh pencapaian kinerja Kementerian Kehutanan tahun 2013 sebesar 112,97%.Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2012, maka pencapaian kinerja Kementerian Kehutanan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 6,56%.Tingkat pencapaian kinerja berdasarkan PK Kementerian Kehutanan tahun 2013, dan perbandingannya dengan capaian tahun 2012adalah sebagaimana pada Tabel 5 di bawah. Tabel 5. Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja dan Anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2013 dengan Tahun 2012 Capaian (%)

No.

Sasaran

1

Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan, serta peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan Biodiversitydan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil, serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas

2

3

4 5

6

Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehu-tanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan, dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim Terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenhut, serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan

Status

2012

2013

95,55

104,71

Δ

116,10

132,20

Δ

123,72

119,04

∇

102,64

111,66

72,22

78,55

Δ Δ

126,79

130,86

Δ


No.

Sasaran

7

8

Capaian (%)

Status

2012

2013

Meningkatnya tata keloala administrasi pemerintahan kemenhut secara efektif dan efisien, serta mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola Peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan dan peningkatan kualitas aparatur Kemenhut

106,30

92,35

∇

107,94

134,42

Δ

Rerata

106,41

112,97

Δ

Keterangan:

Δ

: Meningkat

∇

: Menurun

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam (PK) yang ditandatangani Menteri Kehutanandan pejabat eselon I pada Lampiran 2.a., pencapaian kinerja sasaran Kementerian Kehutanan tahun 2013 dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 6 di bawah. Tabel 6. Pencapaian kinerja sasaran strategis/outcome Kementerian Kehutanan Tahun 2013 No. (1) 1.

2.

3.

Sasaran / Outcome (2) Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal


Biodiversity dan ekosistemnya berperan

significant sebagai penyangga ketahanan

Indikator Kinerja (3) Tata batas kawasan hutan yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsidan beroperasinya KPH yang telah ditetapkan Data dan informasi sumber daya hutan Bertambahnya luas areal pencadangan hutan tanaman (HTI, HTR) Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHKHA/RE), HTI, HD dan HKm pada areal bekas tebangan (LOA) Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat Jumlah hotspot kebakaran hutan menurun dari rerata 2005-2009; dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, illegal logging dan

Capaian (%) (4) 96,63

100,00

100,00 57,36

135,82

150,00 115,03


No. (1)

4.

5.

6.

7.

8.

Sasaran / Outcome (2) ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global


Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha melalui upaya penyuluhan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Kementerian Kehutanan secara efektif dan efisien

Terwujudnya pengawasan dan

Indikator Kinerja (3) wildlife trackfiking sampai dengan di batas daya dukung sumber daya hutan

Capaian (%) (4)

Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat dari kondisi Tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat Rencana pengelolaan DAS terpadu pada DAS Prioritas Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas Penetapan areal kerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) Penyediaan teknologi dasar dan terapan silvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari, 25 paket

150

Terbentuknya kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang peserta Penanganan perkara, pemulihan hakhak Negara bidang kehutanan minimal menang Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan Tahun 2011 Kelemahan administrasi diturunkan Pelanggaran terhadap peraturan

115,38 135,32 89,30

78,55

123,08

150,00

80,50

Pm

123,24 150,00


No. (1)

Sasaran / Outcome (2) peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Kehutanan, serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan

Indikator Kinerja (3) perundangan diturunkan Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas diturunkan

Capaian (%) (4)

Potensi kerugian Negara diturunkan

150,00

100,19

Keterangan: - Pencapaian kinerja yang melebihi 150%, sesuai dengan arahan penyusunan LAKIP dari Kantor Kementerian PAN dan RB ditetapkan maksimum 150%. Hal ini untuk meminimalisir adanya bias yang terlalu besar dalam penghitungan kinerja. - Laporan Keuangan Kemenhut Tahun 2013 telah disusun, dan pada saat penyusunan Laporan Kinerja ini masih dalam proses asesmen/audit oleh BPK-RI, sehingga belum dihitung dalam pengukuran kinerja

2. Pencapaian Pelaksanaan Anggaran Alokasi anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2013 (berdasarkan APBNP) adalah sebesar Rp.6,606 trilyun, atau meningkat sebesar 16,14% dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2012 sebesar Rp.5,688 trilyun. Capaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2013 adalah sebesar Rp.6,101 trilyun atau 92,36%. Capaiantersebut juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 (Rp. 5,226 trilyun) sebesar Rp.874,57 milyar atau sebesar 16,73%. Dengan demikian, kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Kehutanan tahun 2013 selain meningkat dari aspek nominal alokasi anggarannya, juga meningkat dari aspek pelaksanaannya, dibandingkan dengan tahun 2012 Secara lengkap, pencapaian kinerja pelaksanaan serapan anggaran dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah. Pencapaian kinerja anggaran tersebut dilaksanakan oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan sebanyak 302 unit. Tabel 7. Pencapaian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2013 No.

Capaian (%)

Sasaran

2012

2013

Status

1.


87,59

90,39

Δ

2.

Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan, serta peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan

96,19

118,26

Δ


No.

Capaian (%)

Sasaran

2012

2013

Status

3.

Biodiversitydan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil, serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global

87,38

90,03

Δ

4.


86,51

91,05

Δ

5.

Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan, dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim

94,60

95,58

Δ

6.

Terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenhut, serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan

98,37

97,46

∇

7.

Meningkatnya tata keloala administrasi pemerintahan kemenhut secara efektif dan efisien, serta mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola

77,48

92,62

Δ

8.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan dan peningkatan kualitas aparatur Kemenhut

95,04

94,51

∇

Rerata

87,46

92,36

Δ

Keterangan:

Δ

: Meningkat

∇

: Menurun

D. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2013, Kementerian Kehutanan telah menetapkan 8 sasaran sebagai outcomes program-program Kementerian Kehutanan, yaitu: 1. Terjaminnya kepastian kawasan hutan, sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal; 2. Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan daya saing industri primer hasil hutan, dan peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan; 31 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

3. Biodive ersity dan ekosistem mnya berp peran sign nificant seb bagai pen nyangga ketahanan ekolog gis dan pe enggerak ekonomi riill serta pen ngungkit martabat m bangsa a dalam pe ergaulan global; 4. Berkura angnya lah han kritis pada p DAS Prioritas; P 5. Minima al 60% hasil h pene elitian dan n pengem mbangan kkehutanan dapat dimanffaatkan dalam d pe engambilan kebijakkan, pen ngelolaan teknis kehuta anan dan pengayaan p n ilmu pen ngetahuan, termasukk pengembangan kebijakkan dan tekknis yang berkaitan b dengan d isu u-isu perub bahan iklim m; 6. Mening gkatnya ka apasitas pe elaku utam ma dan pe elaku usah ha melaluii upaya penyuluhan,serta a peningka atan kapa asitas aparratur Kem menhut dan SDM kehuta anan lainnyya; 7. Mening gkatnya tata t kelo ola admin nistrasi Kehuta anan secara a efektif da an efisien; dan

pemerintahan

Keme enterian

8. Terwujjudnya pengawasan n dan peningkata p an akunta abilitas aparatur a Kemen nterian Keh hutanan, se erta mendorong perw wujudan re eformasi birokrasi b dan tatta kelola Kementeria K n Kehutanan. Penjelasan n lengkap pencapaian p n kinerja sasaran Kem menterian Kehutanan n tahun 2013 adala ah sebagaii berikut: Sasaran 1: 1 •Terjam minnya kepastian kawasa an hutan, sehingga pengelo olaan sumb berdaya hutan dapat d dilaksanakan secara lebih op ptimal

Indikato or Kinerja •Tersedia anya data dan d informa asi geospassial dasar da an tematik kehutan nan terkini tingkat t nasio onal, 1 judul. awasan huttan •Ijin pinjam pakai ka terlayan ni secara tep pat waktu, 100% •Rencana a makro penyelenggaraan kehutan nan, 1 judul •Penunju ukkan kawasan hutan provinsi p selesai 100% 1 •Tata battas kawasan hutan, terdiri dari batas lu uar dan bata as fungsi ka awasan hutan, 19.000 1 Km •Wilayah h Kesatuan Pengelolaan P n Hutan (KPH) ditetapkan di d setiap pro ovinsi dan beroperrasinya KPH (kumulatif s/d 2013) se ebanyak 30 0 unit

Capaian Kinerja K Sa asaran 1:: Berdasarka an Statistiik Kehutan nan Indonesia Tahun 2013, kkawasan hutan di Indonesia meliputi areal seluass ±131,16 juta ha. Berdasarkan n fungsi, kawasan k hutan terssebut terba agi menjad di kawasan n hutan kon nservasi, h hutan lindu ung dan 32 | LAKIP K KEMENTERIA AN KEHUTAN NAN 2013

hutan produksi. Di antara kawasan hutan produksi, terdapat areal hutan produksi yang dapat dikonversi, yakni kawasan hutan yang disediakan untuk kegiatan pembangunan non kehutanan yang memerlukan lahan, seperti pembangunan infrastruktur, pemukiman, industri, dan pengembangan budidaya pertanian, baik perkebunan, tanaman pangan, peternakan, dan budidaya perikanan. Dengan semakin berkembangnya demografi dan kegiatan pembangunan di segala bidang, maka kebutuhan lahan semakin meningkat. Pemenuhan kebutuhan lahan tersebut dilakukan baik secara legal dan ilegal. Berdasarkan kondisi tersebut maka tekanan terhadap keberadaan hutan dan ekosistemnya akan semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pemantapan kawasan hutan yang dilakukan secara terus-menerus, agar tekanan terhadap keberadaan kawasan hutan serta ekosistemnya termasuk pengambilan hasil hutan secara illegal dapat semakin diminimalisir. Dalam kaitan ini, maka capaian indikator-indikator kinerja outcomedalam rangka pemantapan kawasan hutan, menjadi kunci keberhasilan pembangunan sektor kehutanan. 1. Tersedianya data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional, sebanyak 1 judul. Data dan informasi sumberdaya hutan merupakan sumber dasar dan awal untuk pengelolaan hutan secara lestari. Salah satu data dan informasi sumberdaya hutan yang penting adalah data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional. Indikator kinerja sasaran tahun 2013, data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional, ditargetkan tersedia sebanyak 1 judul, dengan capaian Indikator Kinerja sebesar 100% (1 judul). Indikator kegiatan tersebut adalah tersedianya peta tematik kehutanan (digital) sebanyak 5 tema, meliputi: 1. Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia; 2. Penghitungan deforestasi Indonesia; 3. Penyusunan Informasi Spasial Tematik Kehutanan; 4. Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Revisi IV SK Menteri Kehutanan No. SK.2796/Menhut-VII/IPSDH/2013 Tanggal 16 Mei 2013; 5. Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Revisi V SK Menteri Kehutanan No. SK.6018/Menhut-VII/IPSDH/2013 Tanggal 13 November 2013, serta tersedianya dokumentasi data pelayanan dan dokumentasi peta. Peta tematik kehutanan (digital) merupakan peta tematik yang menyajikan data dan informasi mengenai kondisi hutan terkini, sedangkan dokumentasi data pelayanan dan dokumentasi peta sebagai informasi dasar dalam rangka pelayanan. Basis data spasial kehutanan 33 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

yangterintegrasi antar pusat dan daerah berupa Sistem Informasi Geografis dapat diakses melalui situs Kementerian Kehutanan http://webgis.dephut.go.id/.

Gambar 2. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (Revisi IV)

Gambar 3. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (Revisi V)


Gambar 4. Liputan Citra Landsat Indonesia sebagai Sumber Data Penutupan Lahan

2. Ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani secara tepat waktu, terlaksana 100%. Pinjam pakai kawasan hutan merupakan salah satu bentuk penggunaan kawasan hutan yang diperuntukan bagi kegiatan di luar sektor kehutanan. Kegiatan tersebut berupa kegiatan di sektor pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan pada tahun 2013 ditargetkan dapat melayani sebanyak 240 pemohon, baik dari sektor tambang dan non tambang secara tepat waktu. Permohonan ijin pinjam pakai tersebut terlayani sebanyak 414 pemohon(150%) yang terdiri dari proses dan tahapan izin yaitu konsep pertimbangan teknis sebanyak 112 Unit, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan (PP-IPKH) sebanyak 110 Unit (63 unit tambang dan 47 unit non tambang), izin kegiatan eksplorasi (IKE) sebanyak 61 unit, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sebanyak 131 unit (tambang sebanyak 83 unit dan 48 unit non tambang).

Gambar 5. Salah satu bentuk Penggunaan Kawasan Hutan di luar sektor Kehutanan


3. Rencana makro penyelenggaraan kehutanan. Rencana makro penyelenggaraan kehutanan adalah pejabaran Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) yang memuat arahan pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan untuk program, kegiatan, dan tujuan tertentu dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Dasar pelaksanaan perencanaan kehutanan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan. Pada tahun 2013 direncanakan penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan sebanyak 1 judul (yaitu Rencana Makro Rehabilitasi Hutan dan Lahan), dengan realisasi sebesar 100% (1 judul). Pada tahun 2013, capaian rencana makro penyelenggaraan kehutanan tercapai 100% atau terealisasi seluruhnya, dengan rincian: a. Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan (1 judul) tercapai 100% untuk Rencana Makro Rehabilitasi Hutan dan Lahan. b. Penyusunan Draft Peraturan Bidang Perencanaan Kawasan Hutan, tercapai 100% sebanyak 2 judul masing-masing Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2013 tentang Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota. c. Fasilitasi/Bimbingan Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi pada 13 Provinsi tercapai 100%, pada Provinsi Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Papua. d. Laporan Evaluasi Rencana Pemanfaatan/Penggunaan Kawasan Hutan tercapai 100% sebanyak 1 laporan. e. Laporan Hasil Penyusunan PDB Kawasan Hutan Indonesia (Model) tercapai 100% sebanyak 1 laporan.


Gambar 6. Peta Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030

Gambar 7. Konsultasi Publik Perencanaan Makro Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2013

4. Penunjukan kawasan hutan provinsidiselesaikan 100%. Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan kawasan hutan wilayah provinsi berupa peta kawasan hutan yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri Kehutanan. Penunjukan kawasan hutan ini merupakan kelanjutan dari ditetapkannya tata ruang wilayah provinsi. Dalam tahun 2013 penunjukan kawasan hutan ditargetkan 46% yaitu sebanyak 13 Provinsi dan tercapai 10 (sepuluh) Provinsi (76,92%) karena 3 (tiga) Provinsi masih dalam tahap proses penyelesaian (Belum Mendapat Persetujuan DPR). Realisasi Draft SK Menhut tentang Penunjukan kawasan hutan pada 10 Provinsi yaitu : Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Maluku Utara. Sedangkan Provinsi yang masih 37 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

dalam proses penyelesaian yaitu 3 provinsi: Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat.

Gambar 8. Peta Penunjukan Kawasan Hutan

5. Tata batas kawasan hutan, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan, terlaksana sepanjang 19.000 km. Dalam Renstra Kementerian Kehutanan, penataan batas kawasan hutan, meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan ditargetkan sepanjang 25.000 km. Dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam rangka mewujudkan kepastian hukum atas kawasan hutan, yang salah satunya adalah adanya tanda batas kawasan hutan, maka dilakukan percepatan penyelesaian penataan batas kawasan hutan melalui kegiatan ‘inisiatif baru’. Dengan inisiatif tersebut, maka target pelaksanaan penataan batas kawasan hutan dalam waktu lima tahun 2010-2014 adalah sepanjang 63.000 km. Berdasarkan Renstra Kementerian Kehutanan, target kegiatan penataan batas kawasan hutan (batas luar dan batas fungsi) tahun 2013 akan dilaksanakan sepanjang semula 4.000 km. Dengan inisiatif baru, target kegiatan penataan batas kawasan hutan adalah sepanjang 19.000 km. Realisasi capaian kegiatan penataan batas hutan tahun 2013 adalah sepanjang 18.359,88 km atau capaian indikator kinerja sebesar 96,63%. Adapun target tata batas yang belum terrealisasi antara lain sepanjang 156,079 km di Provinsi Kalimantan Barat karena masih dilakukan negosiasi dengan masyarakat; dan sepanjang 369.00 km di Provinsi Bangka Belitung karena pelaksanaannya ditunda sesuai Surat Bupati Belitung No. 059/407/DPK-VI/2013 tanggal 14 Mei 2013.


Gambar 9. Pal Batas Kawasan Hutan

6. Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya KPH. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah unit manajemen hutan di tingkat lapangan. Pembentukan unit KPH merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan tata kelola kawasan hutan, karena unit ini merupakan lembaga yang langsung beroperasi melakukan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Seluruh kawasan hutan di Indonesia pada saatnya nanti akan terbagi kedalam 600 unit KPH, baik KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP). Sedangkan target yang akan dicapai berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan 20102014 adalah beroperasinya 120 KPH (20%).Unit KPH yang telah beroperasi tersebut dicirikan dengan telah adanya surat keputusanpenetapan model KPH, sudah terdapat kelembagaan, dan telah tersedia sarana dan prasarana pengelolaan hutan, antara lain tata hutan dan rencana pengelolaanKPH. Untuk tahun 2013, dari target30 unit KPH yang beroperasi, tercapai30 unit KPH (100%) dengan rincian pada Tabel 8 berikut. Tabel 8. KPH yang ditetapkan pada Tahun 2013 No 1 2 3

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SULAWESI TENGGARA LAMPUNG

KABUPATEN LAMANDAU BOMBANA KAB. PESAWARAN

LOKASI KPHP LAMANDAU (UNIT XXXIII) KPHP MODEL BOMBANA (UNIT X) KPHL PESAWARAN (UNIT

JENIS KPHP KPHP KPHL


No

PROVINSI

KABUPATEN

LOKASI

JENIS

4

LAMPUNG

KAB WAY KANAN

5

SULAWESI BARAT

6

SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN KALIMANTAN TIMUR

KAB.MAMUJU, KAB MAMASA MUSI RAWAS

XII) KPHP BUKITT PUNGGUR (UNIT II) KPHL GANDA DEWATA (UNIT XII) KPHP RAWAS

MUSI RAWAS

KPHP MERANTI

KPHP

OGAN KOMERING ULU, MUARA ENIM, LAHAT KUTAI KARTANEGARA, KUTAI BARAT, PASER, PENAJAM PASER UTARA, KOTA BALIKPAPAN HULU SUNGAI SELATAN

KPHP BENAKAT

KPHP

KPHP MERATUS

KPHP

KPHL

MAJENE KONAWE

KPHL HULU SUNGAI SELATAN KPHP KOTA WARINGIN BARAT KPHL MALUNDA KPHL KONAWE KPHL AMPANG KPHL MARIA KPHP WAE APU KPHP KEEROM KPHP WAROPEN KPHL MEMBERAMO KPHP MINAS TAHURA KPHP RAMBAT MENDUYUNG KPHP GUNUNG DUREN KPHL ALOR PANTAR KPHP GORONTALO UTARA KPHP DOLAGO TANGGUNUNG KPHP POGOGUL

KPHL KPHL KPHP KPHP KPHP KPHL KPHP KPHP KPHP KPHL KPHP KPHP

SULAWESI TENGAH

SUMBAWA BIMA, KOTA BIMA BURU KEEROM WAROPEN SARMI, JAYAPURA SIAK, KAMPAR BANGKA BARAT BELITUNG TIMUR ALOR GORONTALO UTARA PARIGI MOUTONG, SIGI, DONGGALA, KOTA PALU BUOL

27 28 29

SULAWESI TENGAH PAPUA BARAT SUMATERA BARAT

BANGGAI SORONG SELATAN DHARMASRAYA

KPHP KPHL KPHP

30

SUMATERA BARAT

PESISIR SELATAN

KPHP BALANTAK KPHP SORONG SELATAN KPHP DHARMASRAYA (UNIT VII) KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)

7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH SULAWESI BARAT SULAWESI TENGGARA NTB NTB MALUKU PAPUA PAPUA PAPUA RIAU BANGKA BELITUNG BANGKA BELITUNG NTT GORONTALO SULAWESI TENGAH

KOTAWARINGIN BARAT

KPHP KPHL KPHP

KPHP KPHL KPHL

KPHP

KPHP


Gambar 10. Peta Penyebaran P KPHL/KPHP P Model pad da setiap Prrovinsi di In ndonesia Sasaran 2

•Peningkatan investtasi usaha pemanfaatan hutan produksi dustri primerr dan daya saing ind hasil hu utan •Peningkatan produ uksi dan diversiffikasi hasil hutan h

Indikkator Kinerja

•Are eal hutan pro oduksi tertata dalam unit-unit penge elolaan beru upa KPHP 1 provinsi dan d usaha di 18 pem manfaatan (ijin ( usaha pem manfaatan hasil h hutan kayuk huttan alam/hutan tanaman/ IUP PHHK-HA/HT T, IUPHH bu ukan kayyu/IUPHH re estorasi eko osistem/IUPHH jasa ling gkungan/ pem manfaatan kawasan) k di 26 pro ovinsi, sebessar 20% •Pro oduksi dan diversifikasi d u usaha pem manfaatan pada p hutan alam a pro oduksi menin ngkat terdiri dari hasil huttan kayu, bu ukan kayu, jasa ling gkungan, da an restorasi eko osistem, 1% % •Pen nerbitan Ijin n Usaha Pem manfaatan Hassil Hutan Ka ayu Hutan Allam dan ata au Restorasi Ekosistem (IUPHHK( HA//RE) pada areal a bekas tebangan t (log ogged over area/LOA a ), 650.000 Ha •Kin nerja usaha pemanfaata p n hutan tan naman dan intensitas pem manfaatan hutan h produksi me eningkat (penambahan tanaman t pad da hutan tan naman), selu uas 600 0.000 Ha •Pen natausahaan n hasil hutan n dan iura an kehutana an berjalan secara s terttib sesuai ke etentuan yan ng berlaku dan n penerima an a negara bukan b pajjak (PNBP) meningkat, m s sebesar 2% % •Kin nerja industrri pengolahan hasil huttan meningkkat (produk berrsertifikat leg galitas kayu me eningkat), se ebesar 10%

41 | LAKIP K KEMENTERIA AN KEHUTAN NAN 2013

Capaian Kinerja Sasaran 2: Pada tahun 2013, sasaran-sasaran dengan program Peningkatan Usaha Kehutanan menunjukkan hasil yang cukup baik dan signifikan. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar dapat tercapai sesuai dengan rencana dan bahkan beberapa capaian indikator kinerja yang melebihi target/rencana. 1. Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP di 18 provinsi dan usaha pemanfaatan (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hutan Tanaman/IUPHHK-HA/HT, IUPHH bukan kayu/IUPHH restorasi ekosistem/IUPHH jasa lingkungan/pemanfaatan kawasan) di 26 provinsi, sebesar 20%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, capaian Indikator Kinerja Tahun 2013 untuk KPHPdi 18 provinsiadalah sebesar 150% (capaian kinerja maksimum), demikian pulacapaian kinerja untuk usaha pemanfaatan di 26 provinsi adalah sebesar 150%. Sampai dengan tahun 2013, secara kumulatif, telah terbentuk KPHP pada 18 Provinsi. Ini berarti target renstra 2010-2014 telah tercapai seratus persen. Selain pembentukan KPHP, pada sasaran ini juga dilakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pada KPHP yang telah terbentuk. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain fasilitasi penyusunan rencana bisnis dan anggaran KPHP dan pelatihan kewirausahaan SDM KPHP. Kegiatan penataan hutan produksi ke dalam areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi pada tahun 2013 telah tersusun di 26 Provinsi. Artinya secara kumulatif sampai dengantahun 2013 target capaian untuk sasaran ini telah tercapai 100%. Meskipun capaian pada sasaran ini telah mencapai 100%, areal yang tertata tersebut direviu perkembangannya sesuai perkembangan situasi dan kondisi pemanfaatan hutan serta kebijakan pemanfaatan hutan produksi. Penataan areal tersebut terakhir dilakukan pada bulan Oktober tahun 2013 melalui penetapan peta indikatif pencadangan kawasan hutan produksi untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5040/Menhut-VI/BRPUK/2013 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Dengan adanya SK tersebut, maka penataan pengelolaan hutan produksi, antara lain melalui pembentukan KPHP akan lebih mudah dan realistis serta pemanfaatan hutan produksi oleh unit-unit manajemen pemanfaatan hutan dapat lebih sejalan dengan fungsi dan peruntukannya. 42 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu konflik lahan, belum adanya pemahaman yang sama oleh para pihak terkait tentang KPHP,dan KPHP yang telah terbentuk masih belum diberdayakan secara optimal oleh Pemerintah daerahyang menaungi secara langsung lembaga KPHP yang telah terbentuk. Langkah-langkah yang diambil dalam rangka penyelesaian permasalahaan, yaitu melakukan fasilitasi resolusi konflik antara masyarakat dengan unit manajemen serta pemda setempat, penguatan regulasi terkait penataan pemanfaatan kawasan hutan, serta pemantapan prakondisi permohonan IUPHHK-HA/RE melalui pembaharuan Peta Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi. 2. Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam produksi meningkat terdiri dari hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan restorasi ekosistem meningkat sebesar 1%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, capaian Indikator Kinerja dalam Tahun 2013 untuk peningkatan hasil hutan kayu yaitu 150%,begitupula untuk diversifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan berupa hasil hutan bukan kayu/jasa lingkunganjuga tercapai150%. Dengan demikian rerata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 150%.Capaian sasaran ini dinilai melalui capaian indikator kinerjasebagai berikut : a. Produksi hasil hutan kayu dari hutan alam meningkat. Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100,53%. Nilai tersebut diperoleh dari target sebesar 1% terealisasi 4,02%. Pagu anggaran untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 8.247.373.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.061.880.818 atau sebesar 97,75%. b. Meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan. Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 150%. Nilai tersebut diperoleh dari target sebesar 1% terealisasi 8,36%. Pagu anggaran untuk indikator kinerjaini adalah sebesar 932.561.000 dengan realisasi sebesar Rp. 920.881.425 atau sebesar 98,75%. Dalam praktiknya, pada tahun 2013 direncanakan peningkatan produksi hasil hutan kayu sebesar4% atau sebesar 5,64 jt m3 dari baseline tahun 2009 (5,42 juta m3) dan realisasi produksi hasil hutan bukan kayu tahun 2013 adalah sebesar 5,7 juta m3 (4,02%), sedangkanpeningkatan produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan meningkat 4% atau menjadi 421,853 ton dari base line Tahun 2009 (405,628 ton) dan realisasi produksi hasil hutan bukan kayu tahun 2013 sebesar 881,446 ton (8%). Realisasi kumulatif produksi hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan dan restorasi ekosistem bukan merupakan jumlah kumulatif dari tahun 43 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

sebelumnya. Target kumulatif setiap tahun produksi hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan dan restorasi ekosistem merupakan hasil perkalian antara persen target kumulatif dengan baseline data produksi ditambah data baseline pada tahun berjalan (tahun 2013). Dalam tahun 2013 dilakukan perubahan perhitungan dari sebelumnya berdasarkan tahun SK RKTUPHHK-HA menjadi tahun kalender. Perubahan perhitungan ini didasarkan atas efektifitas evaluasi kegiatan, dimana evaluasi atas peningkatan produksi dari hutan alam merupakan hasil perhitungan riil produksi kayu dari hutan alam pada tahun yang dievaluasi (dalam hal ini dari tanggal 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013) Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu konflik sosial, harga kayu di pasar dalam negeri tidak layak, dan semakin tingginya biaya produksi yang disebabkan aksesibilitas produksi hasil hutan kayu dari hutan alam semakin sulit/jauh ke dalam hutan produksi. Dua permasalahan terakhir (rendahnya harga kayu dan meningkatnya biaya produksi) telah mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan potensi kayu pada hutan alam, dari standing stock yang ada sebesar ± 14 juta m3 baru bisa dipanen sebesar 5,7 juta m3. Langkah-langkah yang diambil dalam rangka memenuhi capaian kinerja yang diharapkan, yaitu penguatan regulasi terkait usaha untuk membuka akses pasar yang lebih luas (ekspor terbatas untuk kayu tertentu), bedah permasalahan-permasalahan pada masing-masing Unit Manajemen untuk mengetahui kurang efektifnya kinerja Unit Manajemen (UM) IUPHHK-HA, dan fasilitasi penyelesaian konflik sosial yang terjadi pada kawasan hutan produksi. 3. Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (LOA), seluas 650.000 Ha. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, capaian indikator kinerja dalam tahun 2013 untuk penebitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan adalah seluas seluas 882.833 ha (135,82%) dari target seluas 650.000 ha. Secara kumulatif dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 99,51% dari target penerbitan IUPHHK-HA/RE seluas 1.750.000 ha, atau telah diterbitkan IUPHHK-HA/RE untuk areal hutan seluas 1.741.419 ha. Faktor yang berpengaruh terhadap capaian kinerja yaitu adanya komitmen Kementerian Kehutanan untuk moratorium/penundaan penerbitan ijin IUPHHK-HA, sejalan dengan diterbitkannya Peta Indikatif Penundaan Ijin 44 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

Baru (PIPIB) pada kawasan hutan produksi. Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi antara lain adanya konflik lahan, dan kurangnya minat calon pemegang ijin/investor untuk berinvestasi pada IUPHHK-RE yang disebabkan lamanya jangka waktu investasi pada IUPHHK-RE serta ketiadaan insentif kepada investor pemegang izin antara lain berupa besaran tarif iuran yang lebih rendah dibanding IUPHHK-HA. Langkah-langkah yang diambil dalam rangka memenuhi capaian kinerja yang diharapkan, yaitu penguatan regulasi terkait tata kelola penerbitan ijin IUPHHK-HA/RE dan pertimbangan untuk memberikan insentif kepada pemegang ijin IUPHHK-RE atas komitmennya dalam perbaikan kondisi ekosistem hutan alam, melakukan bedah permasalahan pada masingmasing Unit Manajemen, fasilitasi penyelesaian konflik serta pemantapan prakondisi permohonan IUPHHK-HA/RE melalui pembuatan Peta Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi. 4. Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intensitas pemanfaatan hutan produksi meningkat (penambahan tanaman baru pada hutan tanaman) seluas 600.000 ha. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, capaian indikator kinerja peningkatan kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intesitas pemanfaatan hutan produksi diukur melalui penambahan tanaman pada hutan tanaman. Pada tahun 2013 penambahan tanaman ditargetkan sebesar 600.000 ha, sedangkan target kumulatif tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 adalah 2.100.000 ha. Realisasi penanaman untuk tahun 2013 adalah seluas 344.151 ha (57,36%) dengan kumulatif penanaman dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 adalah seluas 1.523.208,74 ha (72,53%). Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain adanya konflik dan klaim lahan oleh masyarakat, permasalahan tata ruang dan tingginya kepentingan non kehutanan terhadap kawasan hutan, serta terbatasnya tenaga teknis berkualifikasi di lapangan. Permasalahan lain dari internal unit manajemen IUPHHK-HTI adalah rendahnya kemampuan finansial perusahaan HTI, terutama HTI non grup, dan usaha hutan tanaman termasuk usaha non-bankable, serta terbatasnya pasar produk hasil hutan kayu, baik berupa kayu bulat maupun hasil olahan. Langkah-langkah yang diambil dalam rangka memenuhi capaian kinerja yang diharapkan, yaitu penguatan regulasi yang bersifat lebih fleksibel ketika dihadapkan terhadap persoalan di lapangan, memaksimalkan pemenuhan tenaga teknis berkualifikasi melalui diklat-diklat tenaga teknis, 45 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

bedah permasalahan masing-masing unit manajemen, fasilitasi penyelesaian konflik serta peningkatan upaya pembinaan dan pengawasan. 5. Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meningkat sebesar 2%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, capaian indikator kinerja dalam Tahun 2013 untuk peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu 150% (capaian kinerja maksimum), sedangkan untuk peningkatan PNBP dalah sebesar 150%. Dengan demikian rerata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 150%. Capaian sasaran tersebut dinilai melalui capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut : a. Meningkatnya PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi. Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 150%, dari target peningkatan PNBP sebesar 2% dari baseline Rp. 2,1 triliun (tahun 2009), dengan realisasi capaian sebesar 9,25% (Rp. 2,41 triliun). b. Terlaksananya implementasi sistem informasi penata-usahaan hasil hutan (SI-PUHH) secara online di seluruh unit manajemen ijin usaha hasil hutan kayu (IUPHHK) dan industri pengolahan hasil hutan (IPHHK) padaa 96 unit manajemen, dengan capaian untuk indikator kinerja adalah sebesar 92,71% (89 unit manajemen). Dalam rangka peningkatan tertib peredaran hasil hutan maka dilaksanakan implementasi SI-PUHH Online sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009, yang pada intinya bahwa mulai tanggal 1 September 2009, IUPHHK dengan AAC (Annual Allowable Cut) lebih besar atau sama dengan 60.000 m3/thn wajib melaksanakan SI-PUHH Online, yakni seanyak 96 unit manajemen. Hal tersebut sekaligus diharapkan akan menjamin Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Permasalahan yang dihadapi adalah adanya IUPHHK-Hutan Alam (HA) yang telah berakhir masa izinnya atau dalam proses perpanjangan izin, rencana kerja tahunan (RKT) IUPHHK-HA belum berdasarkan tahun kalender, belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi SI-PUHH Online yang dilakukan oleh Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, dan kurangnya komitmen unit manajemen untuk menerapkan SI-PUHH Online secara sukarela. 46 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka memenuhi capaian kinerja yang diharapkan, yaitu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait serta sosialisasi penerapan SI-PUHH Online, sehingga unit manajemen usaha dapat menerapkannya secara sukarela. 6. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 10%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, capaian indikator kinerja peningkatan kinerja industri pengolahan hasil hutan diukur melalui peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu. Pada tahun 2013, peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu ditargetkan sebesar 40% atau sebanyak 7,58 juta m3, dengan realisasi sebesar 128,18% atau 24,29 juta m3. Untuk menjaga agar capaian kinerja dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, Ditjen BUK terus memfasilitasi dan mendorong proses ratifikasi dari MOU antara pemerintah RI dengan Uni Eropa terkait kemitraan sukarela Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Untuk itu diperlukan upaya yang terus menerus dalam penyelesaian proses ratifikasi, penerapan SVLK pada semua unit manajemen baik di hulu (PHPL dan VLK) maupun di hilir (VLK) dan hutan rakyat (VLK). Sosialisasi SVLK juga terus dilakukan oleh Direktorat Ditjen BUK, Pemerintah Daerah, BPPHP dan LSM serta asosiasi-asosiasi di bidang perkayuan. Secara umum, beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam capaian target Sasaran 2 telah diidentifikasi melalui bedah kinerja unit manajemenusaha pengelola hutan maupun forum-forum diskusi.Beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan hutan produksi lestari yang terungkap adalah sebagai berikut: 1. Adanya konflik lahan pada kawasan hutan produksi, terutamahutan produksi yang telah dibebani ijin (IUPHHK); 2. Rendahnya realisasi penanaman pada hutan tanaman (IUPHHK-HTI/HTR); 3. Pemanfaatan potensi kayu pada hutan alam belum optimal; 4. Rendahnya harga kayu bulat dalam negeri; 5. Masih belum efektifnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; 6. Pertumbuhan investasi pada industri primer hasil hutan masih rendah; dan 7. Pelayanan perizinan masih belum optimal. Mengingat adanya permasalahan-permasalahan tersebut, beberapa kebijakan diambil, yang dilandasi oleh 3 pilar kebijakan pemanfaatan hutan produksi, yaitu tata kelola tepat, pelayanan cepat dan pengendalian cermat. Beberapa 47 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

kebijakan yang telah dan aka an diambil guna me engakselera asi pembangunan pada kawa asan hutan n produksi adalah seb bagai berikkut: 1. Penyem mpurnaan tata kelola a kehutanan melalui pemberday p yaan KPHP P; 2. Pelayan nan inform masi perizin nan melalui sistem on nline; 3. Mendorong peng gembangan n dan pela aksanaan pola kemittraan anta ara Unit Manaje emen peng gelola hutan dengan masyaraka at; 4. Peningkatan pote ensi dan produktifita p as hutan produksi p m melalui pen nerapan multi sistem silvikkultur; 5. Penera apan secara a konsisten n sistem PH HPL, VLK, serta SILK K online; 6. Pendiriian izin ind dustri yang mendekatti sumber bahan b baku; dan 7. Peningkatan nilaii tambah kayu k bulat dan produ uk kayu melalui pem mbukaan keran ekspor e unttuk produkk-produk te ertentu.

Sa asaran 3 •Biodive ersity dan ekosiste emnya berp peran significa cant sebagai penyan ngga ketahan nan ekologis dan pengg gerak mi riil serta ekonom pengun ngkit martab bat bangsa dalam pergaulan p global

Indikatorr Kinerja •Terb bangunnya persiapan p sisstem peng gelolaan BLU U di UPT PHKA, 4 unit TN. anan terhada ap •Konfflik dan teka kawa asan TN dan n KK lainnya a (CA, SM, TB) da an HL nurun, 1%. men •Popu ulasi spesiess prioritas uttama yang g terancam punah p meningkat dari kondisi Tahun 2008 sessuai ersediaan habitat, 1,5%.. kete •Kasu us baru tinda ak pidana kehu utanan (illeg gal logg ging, peramb bahan, perda agang an tu umbuhan da an satwa liarr ilega al, penambangan ilegal dan keba akaran hutan n) pena anganannya a minimal terse elesaikan, 45 5%. •Hotsspot (titik ap pi) di Pulau Kalim mantan, Pula au Sumatara a dan Pulau Sulawesi berkurang b d dari 09, 48,8%. reratta 2005-200 •Meningkatnya pengusahaan p n pariw wisata alam

Cap paian Kinerja Sasa aran 3: Pad da tahun 2 2013, sasaran yang terkait den ngan kegia atan-kegiattan pada sasaran s biod odiversity dan eko osistemnya a berpera an significcant seb bagai pen nyangga keta ahanan ekkologis da an pengge erak ekon nomi riil serta s peng gungkit martabat m ban ngsa dalam m pergaula an globalm menunjukka an hasil ya ang baik da an signifik kan. Hal 48 | LAKIP K KEMENTERIA AN KEHUTAN NAN 2013

ini dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar dapat tercapai sesuai dengan rencana.


1. Terbangunnya Persiapan Sistem Pengelolaan BLU (Badan Layanan Umum di 4 UPT) Dalam rangka mewujudkan kemandirian pengelolaan sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya (SDAHE), maka dalam Renstra Kementerian Kehutanan diamanatkan tentang pembentukan dan operasionalisasi Pengelola KeuanganBadan Layanan Umum(PK-BLU). Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka mewujudkan suatu satuan kerja yang ideal, mandiri dan kreatif, sekaligus meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat, khususnya bagi unit pelaksana teknis (UPT) yang memliki potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) besar dalam hal pengembangan pariwisata alam di kawasan hutan konservasi dan pengawetan keanekaragaman hayati. Pada tahun 2013 telah ditargetkan 4(empat) UPT yang akan dipersiapkan menjadi PK-BLU sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor: SK.173/ IV-SET/ 2013 Tanggal 3 Mei 2013 Tentang Penetapan Lokasi Target Capaian Kinerja Indikator Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2013 yaitu Balai Taman Nasional (BTN) Alas Purwo, BTN Tanjung Puting, BTN Gunung Halimun Salak, BTN Ujung Kulon. Realisasi baik secara jumlah maupun lokasi untuk Indikator Sasaran ini adalah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaknisebanyak 4 (empat) UPT. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 100%. Perkembangan UPT yang telah dipersiapkan menjadi PK-BLU dari tahun 2011-2013 disajikan dalam Tabel 9 berikut ini. Tabel 9. UPT yang Disiapkan Menjadi PK-BLU No.

2011

1

Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Jawa Barat Balai Besar Taman Nasonal (BBTN) Bromo Tengger Semeru Balai Taman Nasional (BTN) Komodo BTN Bantimurung Bulusaraung

2

3 4

2012 BBTN Gunung Gede Pangrango

2013 BTN Alas Purwo

BTN Gunung Halimun Salak

BTN Ujung Kulon BTN Tanjung Puting

Kendala yang dihadapi dalam pembentukan PK-BLU antara lain: a. Belum tersusunnya Sistem Pelayanan Minimum (SPM) terhadap empat satker tersebut, disebabkan kesiapan satuan kerja belum memadai baik dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak maupun persyaratan administratif. 50 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

b. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk mengurangi ketergantungan terhadap Rupiah Murni APBN, masih jauh dari dari standar atau kriteria satker PK-BLU. 2. Konflik Dan Tekanan Terhadap Kawasan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya (CA, SM, TB) dan HL Menurun Sebesar 1% Konflik dan tekanan terhadap kawasan hutan dalam berbagai bentuk merupakan persoalan yang berat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Konflik dan tekanan tersebut terbagi menjadi berbagai tipologi berdasarkan tipe dan pihak yang terlibat, yang sangat beragam, seperti perambahan, pemanfaatan yang tidak prosedural, pendudukan kawasan sebelum penunjukan/penetapan kawasan, perbedaan intepretasi peta termasuk tata batas dan surat keputusan serta tipologi lainnya. Konflik pun melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat adat, pengusaha hingga instansi pemerintah lainnya. Dari ketiga tipologi tersebut, perambahan merupakan tipe konflik dan tekanan yang paling banyak terjadi di kawasan konservasi. Berdasarkan data dasar yang dihimpun dari unit pelaksana teknis (UPT) taman nasional (TN) dan konservasi sumberdaya alam (KSDA) pada tahun 2009, kawasan konservasi yang dikonfirmasi terjadi perambahan mencapai areal seluas 461.367,89 ha. Target penurunan konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung dalam 5 (lima) tahun periode Renstra 2010-2014 adalah sebesar 5% dari luas total yang dirambah dengan rata-rata 1% per tahun atau sekitar 25.000 ha dari total areal konflik. Penyelesaian konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung dilakukan secara holistik, dan UPT menjadi ujung tombak yang bekerjasama dengan mitra baik instnasi pemerintah, masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Secara umum penyelesaian dimaksud dapat berupa tindakan hukum, kesepakatan bersama parapihak atau rasionalisasi kawasan. Data penyelesaian konflik kawasan konservasi pada tahun 2010-2013 disampaikan pada Tabel 10 di bawah. Tabel 10. Perkembangan Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi Tahun 2010-2013 No.

Lokasi Kawasan

1

TN Way Kambas, Lampung

2

TN Gunung Ciremai, Jawa Barat TN Kerinci Seblat, Jambi TN Gunung Leuseur< Aceh TN Bukit Barisan Selatan Cagar Aam (CA) Kamojang,

3 4 5 6

2010 (ha) 6.000

2011 (ha)

2012 (ha)

2013 (ha)

Total (ha)

-

-

6.000

2.300

-

-

2.300

200 500 -

1.000 5.000 1.000

2.000 4.000

2.200 1.500 9.000 1.000


No. 7 8 9 10 11 12

2010 (ha)

Lokasi Kawasan Jawa Barat Kawasan konservasi KSDA Sumatera Utara Kawasan konservasi KSDA Sumatera Selatan TN Bantimurung Bulusaraung, Sulawesi Selatan TN Rawa Aopa Watumohai, Sulawesi Tenggara Tman Wisata Alam (TWA) Sibolangit, Sumatera Utara TWA Laut Padamarang (Sulawesi Selatan) JUMLAH

2011 (ha)

2012 (ha)

2013 (ha)

Total (ha)

-

-

200

200

-

-

300

300

-

-

400

400

-

-

1.200

1.200

9.000

7.000

8.100

0,46

0,46

2.459,24

2.459,24

2.459,70

26.559,70

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2013penurunan konflik dan tekanan terhadap Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya adalah seluas 2.459,80 ha atau hanya 49,2% dari target tahunan sebesar 5.000 ha. Penyelesaian konflik kawasan konservasi tahun 2013 dilakukan pada 2 (dua) lokasi yaitu di TWA Sibolangit di Sumatera Utara seluas 0.46 ha dan TWAL Padamarang di Sulawesi Tenggara seluas 2.459,24 ha. Terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 yang mencapai 8.100 ha. Namun demikian, jika diakumulasikan selama tahun 2010-2013 pencapaian kinerja sudah melebihi target yang ditetapkan sampai akhir periode Renstra 2014, dimana secara kumulatif total luas kawasan yang telah dibebaskansampai tahun 2013 dari kegiatan perambahan adalah seluas 26.559,80 ha atau 106,24%dari target selama 5 (lima) tahun. Perbandingan capaian kinerja sasaran penyelesaian konflik konservasi tahun 2010-2013 dapat dilihat pada grafik berikut ini. 10000

9000

kawasan

8100

8000 7000

6000 4000 2000

2459,7

Luas Penyelesaian…

0 2010

2011

2012

2013

Gambar 11. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi Tahun 2010-2013


Selain pada dua lokasi tersebut pada tahun 2013 juga dilakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik di kawasan konservasi,antara lain di suaka margasatwa (SM) Kateri di Nusa Tenggara Timur, dimana terdapat warga eks pengungsi Timor-Timur sebanyak 1.311 KK (6.283 jiwa), yang tersebar di 16 lokasi pemukiman, sebagai penggarap di lokasi SM Kateri. Upaya penyelesaian di SM Kateri ini telah mendapat dukungan dari Bupati Belu. Oleh karena itu telah dilakukan serangkaian pertemuan ditingkat daerah dan pusat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Disamping itu juga telah dilakukan upaya penyelesaian konflik di Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng melalui proses proses rekonsiliasi, yakni melalui pembicaraan bersama sejak tahun 2012 dan Musyawarah Besar di Kisol, Manggarai Timur pada 29 - 30 Mei 2013 serta di Manggarai pada 18 - 19 Juni 2013. Dari pertemuan-pertemuan tersebut telah menghasilkan kesepahaman para pihak (gereja, masyarakat adat, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa) untuk menyelamatkan dan melindungi TWA Ruteng. Pada akhir Desember 2013 telah dilaksanakan pengecekan batas secara bersama untuk mengetahui batas yang sebenarnya dan batas yang disepakati. Bupati Manggarai telah mengusulkan perubahan TWA Ruteng menjadi unit yang dikelola sendiri atau menjadi dikelola dalam bentuk taman nasional. Untuk melaksanakan upaya penyelesaian konflik dalam kawasan konservasi dilaksanakan beberapa upaya strategis dan kegiatan, melalui pemenuhan prakondisi ideal dan rasional, evaluasi danasistensi serta fasilitasi untuk akselerasi penyelesaian konflik dan tekanan menjadi yang lebih baik. Terpenuhinya prakondisi kawasan seperti tersusunnya rencana pengelolaan, zonasi/blok, pelaksanaan tatabatas, pengelolaan kawasan berbasis resort, tersedianya pedoman, arahan dan kebijakan teknis dari pusat sebagai dasar pelaksanaan oleh UPT serta program pemberdayaan masyarakat menjadi fokus pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran ini, antara lain: a. Terbitnya Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat tidak termasuk dalam hutan negara, yang apabila tidak dilakukan langkah-langkah secara arif dan bijaksana, serta segera melakukan langkah-langkah konkrit dan sungguh-sungguh, dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik baru akibat perbedaan persepsi ditingkat tapak. b. Penyelesaian konflik khususnya perambahan tidak hanya melalui penanganan represif, namun membutuhkan upaya-upaya strategis, sistematis, efektif dan manusiawi, mengingat banyak lokasi perambahan telah ada sebelum kawasan konservasi ditunjuk, bahkan telah ada yang 53 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

memiliki sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga penanganan perambahan memerlukan kerjasama parapihak (stakeholders), lintas sektoral, instansi dan lembaga baik secara vertikal maupun horizontal. Hal tersebut membutuhkan pemahaman yang setara dalam membangun komitmen konkrit antar parapihak, sehingga proses penanganannya dapat memakan waktu yang cukup lama. c. Meskipun menyangkut status kewilayahan (spasial), banyak kasus konflik tidak dapat langsung diukur dengan satuan luas, namun lebih kepada tipologi dan intensitasnya, sehingga memerlukan studi dan analisis yang mendalam, hal tersebut berimplikasi pada sulitnya mengukur luas wilayah konflik. d. Intensitas konflik dan status tingkat kemajuan penyelesaian konflik setiap lokasi sangat beragam, sebagian besar masih masih memerlukan pemenuhan prakondisi yang hanya berkaitan dengan studi dan analisis awal konflik, hal tersebut menyebabkan waktu yang diperlukan untuk proses penyelesaian konflik menjadi lebih lama. e. Konflik bersifat site spesific, berhubungan dengan sosial, budaya, sejarah, ekonomi dan politik lokasi setempat sehingga penyelesaian pada setiap lokasi memerlukan strategi yang berbeda, hal tersebut mengakibatnya tidak konsistennya pencapaian kinerja setiap tahun. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi permasalahan dan tantangan, antara lain: a. Menyelenggarakan kegiatan seminar fasilitasi penyelesaian permasalahan tenurial kawasan hutan di regional Sulawesi, Maluku dan Papua untuk menyamakan pemahaman dan membangun komitmen konkrit antar parapihak penyelesaian konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi terutama pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012. b. Menerbitkan Keputusan Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Nomor SK.22/KKBHL-6/2013 Tanggal 15 Maret 2013 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kegiatan Penurunan Konflik dan Tekanan terhadap Kawasan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya (cagar alaam, suakaa mrgasatwa, dan taman buru) dan hutan lindung sebesar 5% dan Nomor SK.21/KKBHL-6/2013 Tanggal 15 Maret 2013 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kegiatan Penanganan Perambahan Kawasan Hutan pada 12 Provinsi Prioritas yang isinya berisi tahapan penyelesaian konflik dan perambahan di kawasan konservasi.


3. Populasi Spesies Prioritas Utama yang Terancam Punah Meningkat Dari Kondisi Tahun 2008 Sesuai Ketersediaan Habitat Sebesar 2% Indonesia terletak di daerah yang beriklim tropis yang dilalui garis khatulistiwa, serta terletak diantara dua (dua) benua yaitu Asia dan Australia, dan 2 (dua) lautan, yaitu Pasifik dan Hindia. Letak geografis ini menjadikan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Dalam tiga dekade terkahir dirasakan semakin banyak satwa liar di Indonesia yang masuk dalam daftar terancam punah dari IUCN. Untuk itu pemerintah Indonesiatelah memberikan status perlindungan kepada berbagai jenis satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah dan melakukan konservasi jenis. Mengantisipasi terjadinya kepunahan terhadap berbagai satwa dan tumbuhan liar di Indonesia, Kementerian Kehutanan telah menetapkan 14 spesies prioritas untuk ditingkatkan populasinya, yaitu sebanyak 3% sampai dengan 2014. Penatapan tersebut dilakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor 132/IV-KKH/2011 tanggal 8 Juli 2011. Jenis –jenis pesies prioritas tersebutadalah Harimau Sumatera (Panthera tigris), Gajah Sumatera (Elephas sumatranus), Badak jawa (Rhinoceros sondaicus), Banteng (Bos javanicus), Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), Komodo (Varanus komodoensis), Owa jawa (Hylobathes moloch), Bekantan (Nasalis larvatus), Anoa (Bubalus spp), Babirusa (Babyrousa babyrussa), Jalak bali (Leucopsar rothschildi), Elang jawa (Spizaetus bartelsi), Maleo (Macrocephalon maleo), dan kakatua-kecil jambulkuning (Cacatua sulphurea). Penetapan tersebut dengan mempertimbangkan kriteria generik dan kriteria khusus sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Kehuanan (Permenhut) Nomor 57/Menhut-II/2008 mengenai Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018. Kriteria generik merupakan kriteria yang diterapkan secara umum pada semua kelompok taksa baik flora maupun fauna yang meliputi endemisitas (penyebaran), status populasi (ukuran dan kondisi populasi di alam), kondisi habitat (luas dan mutu habitat), keterancaman (jenis dan tingkat ancaman) serta status pengelolaan spesies (ketersediaan rencana pengelolaan spesies). Kriteria khusus diterapkan dalam taksa tertentu sesuai dengan karakteristik khas taksa tersebut. Selain kedua kriteria tersebut, ketersediaan data dan informasi mengenai penyebaran dan populasi, intensitas pelaksanaan inventarisasi, serta dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Jenis menjadi pertimbangan selanjutnya dalam pemilihan spesies prioritas. Penetapan spesies prioritas utama telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peta Jalan Peningkatan Populasi 14 Spesies Prioritas Utama Terancam Punah melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi 55 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

Alam (PHKA) Nomor SK. 109/ IV-KKH/2012 tanggal 19 Juni 2012, sebagai acuan bagi seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal PHKA dan mitra terkait dalam pencapaian peningkatan populasi terancam punah di wilayah kerjanya. Dengan demikian, diharapkan diperoleh upaya yang maksimal dan data yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Pelaporan terhadap upaya peningkatan populasi spesies prioritas selanjutnya menyesuaikan dengan peta jalan dimaksud. Kegiatan inventarisasi dan monitoring spesies merupakan fokus utama kegiatan pencapaian target peningkatan populasi spesies prioritas disamping kegiatan pembinaan populasi dan habitat, penanggulangan konflik manusia dengan satwa liar, penertiban perburuan serta perdagangan ilegal, pelatihan dan peningkatan kapasitas dan pengembangan sistem pangkalan data.Terdapat 95 lokasi monitoring yang tersebar pada 48 unit pelaksana teknis (UPT)dengan rincian distribusi lokasi monitoring terhadap spesies prioritas sebagaimana pada Tabel 11berikut. Tabel 11. Distribusi Site Monitoring Terhadap Spesies Prioritas No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Spesies Target Banteng Badak jawa Harimau sumatera Gajah sumatera Babirusa Anoa (dataran rendah dan tinggi) Owa jawa Orangutan kalimantan Bekantan Komodo Jalak bali Maleo Elang jawa Kakatua jambul kuning JUMLAH

Jumlah Site 6 1 17 10 5 15 3 9 4 4 2 7 5 7 95

Pada tahun 2013 penetapan lokasi/site monitoring pada 48 UPT di atas diatas diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK.173/ IV-SET/ 2013 Tanggal 3 Mei 2013 Tentang Penetapan Lokasi Target Capaian Kinerja Indikator Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ditjen PHKA Tahun 2013. Dari hasil penghitungan terhadap keempat belas spesies, diperoleh gambaran bahwa rata-rata persentase kenaikan populasi masing-masing jenis sangat bervariasi. Perkembangan populasi 14 spesies target dari tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Tabel 12 di bawah. Tabel 12. Rata-Rata Persentase Kenaikan Populasi Per Spesies Tahun 201156 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

2013 No.

Nama Spesies Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Banteng Badak Jawa Harimau Sumatera Gajah Sumatera Babirusa Anoa Owa Jawa Orangutan Bekantan Komodo Jalak Bali Maleo Elang Jawa Kakatua Kecil Jambul Kuning Rata-rata Peningkatan Spesies Target Tahun Capaian Kinerja

Rata-rata % Kenaikan per spesies 2011 23,88 -27,08 10,75 0,19 4,63 0,38 0,58 1,08 105,48 34,15 17,86 4,54 5,00 10,10

Rata-rata % Kenaikan per spesies 2012 8,02 6,25 28,15 1,32 20,24 19,51 1,75 1,81 126,19 39,10 11,90 72,02 39,29 78,08

Rata-rata % Kenaikan per spesies 2013 13,97 20,83 19,48 -8,43 26,01 22,68 2,34 -26,45 286,86 52,62 -4,76 103,14 59,44 84,95

13,68

32,40

46,62

1,00

1,50

2,00

1.368,03

2.160,14

2.331,00

Keterangan: dalam pengkuran kinerja, capaian lebi dari 150% dihitung maksimum capaian sebesar 15

Sampai dengan tahun 2013 rata-rata kenaikan populasi 14 spesies prioritas adalah sebesar 46,62%, apabila dibandingkan dengan target tahun 2013 sebesar 2% maka capaian kinerja sasaran ini melebihi 150% (2.331%). Jenis yang memiliki rata–rata persentase peningkatan populasi terbesar pada tahun 2013 adalah Bekantan dan yang terendah adalah Orangutan. Pada tahun 2013 terdapat tiga spesies yang mengalami penurunan populasi yaitu Gajah sumatera, Orangutan, dan Jalak bali. Penurunan populasi Gajah sumatera dan Orangutan terjadi pada beberapa site monitoring. Penyebabnya antara lain karena kematian beberapa ekor satwa akibat konflik satwa dengan manusia terkait kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan. Sedangkan untuk Jalak bali penurunan populasi ini bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu: a. Waktu pengamatan yang tidak tepat waktu, antara lain saat musim bertelur sehingga burungt i d a k dapat teramati karena tidakkeluardari sarangnya; b. Burung kemungkinan telah memisahkan diri dari kelompoknya karena keterbatasan pakan sehingga mereka menyebar untuk mencari lokasi/titik-titik baru yang menyediakan pakan lebih banyak;


c. Adanya kematian atau hilang baik yang disebabkan oleh alam maupun faktor manusia (adanya perburuan illegal). Untuk melaksanakan upaya peningkatan populasi 14(empat belas) spesies prioritas dilaksanakan beberapa strategi/kegiatan, yaitu: a. Pemetaan site monitoring. b. Mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk kegiatan monitoring populasi pada site yang telah ditetapkan serta kegiatan pokok dalam rangka intervensi peningkatan populasi. c. Meningkatkan kerjasama dengan sinergisitas peningkatan populasi.

para

mitra

untuk

meningkatan

terkait

Konservasi

d. Pemenuhan sarana prasarana monitoring. e. Peningkatan penyadartahuan Keanekaragaman Hayati.

masyarakat

Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran antara lain: a. Struktur dokumen perencanaan spesies prioritas utama terancam punah belum memadai. b. Pengorganisasian data/mekanisme arus data disusun terlambat (SDM, database, verifikasi/validasi data, arus data). c. Penetapan site monitoring terkait peningkatan populasi spesies prioritas terlambat dipetakan. d. Sarana prasarana monitoring/inventarisasi spesies belum memadai. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian Indikator Kinerja Sasaran peningkatan populasi spesies terancam punah sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat, antara lain: a. Melakukan pembinaan habitat, pembinaan populasi, studi daya dukung kawasan. b. Penyiapan perangkat regulasi dan kebijakan terkait upaya peningkatan populasi dan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Species prioritas. Beberapa Peraturan Menteri Kehutanan (Permnhut) yang diterbitkan pada tahun 2013 adalah: 1) Nomor P.54/ Menhut-II/2013 Tentang Strategis dan Rencana Aksi Konservasi Anoa Tahun 2013-2022; 2) Nomor P.55/ Menhut-II/2013 Tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa Tahun 2013-2022; 3) Nomor P.56/ Menhut-II/2013 Tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Bekantan Tahun 2013-2022; 58 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

4) Nom mor P.57// Menhut-II/2013 Tentang T S Strategi da an Rencan na Aksi Kon nservasi Ta apir Tahun 2013-2022; c. Pengelolaan dan pengemba angan data abase. d. Pemenuhan dokumen perencanaan spesies prioritas p m melalui pen netapan Strateg gis dan Ren ncana Aksi 14 species prioritas..

Gambar 12. Doku umentasi pelaksanaan ke egiatan monittoring Owa JJawa di TNGHS

4. Kasus Baru u Tindak Pidana P Kehutanan (Illlegal Loggiing, Peram mbahan, Perdagang gan Tumbu uhan dan Satwa S Liar [TSL] Illeg gal, Penam mbangan Illlegal dan Kebakkaran) Penanganannyya Minimall Terselesa aikan Sebessar 15%. Berbagai tindak t pida ana kehuta anan masih h kerap terrjadi sampai saat ini,, antara lai illegal logging yang sekkarang sud dah banyak bergesser kepad da pola p n lahan hutan, sertta pertambangan illegal di perambahan dan penguasaan dalam kaw wasan huta an tanpa izin. Selain itu, eksplloitasi hasiil hutan no on kayu seperti perburuan da an peredarran illegal Tumbuhan n dan Satw wa Liar (TS SL) juga m Ole eh karena itu perluup paya serius dalam p penegakan hukum semakin marak. terhadap para pelaku perusa akan hutan n dan peredaran illlegal hasill hutan (tumbuhan n dan satw wa liar). Indikator kinerja untuk sasa aran ini pada tahun n 2013 ad dalah perssentase penyelesaian kasuss tindak pidana kehutanan k (tipihut)) sebesar 15%. an rekapittulasi data a penanganan kasuss (register perkara) selama Berdasarka tahun 2013, kasus baru b yang ditangani d adalah a seb banyak 146 6 kasus, da an yang berhasil diselesaika d n sampai tahap P21 P (pemb berkasan lengkap) adalah sebanyak 101 kasuss atau seb besar 69,1 18%. Berd dasarkan h hasil yang dicapai dibandingkkan denga an target maka m capa aian kinerja untuk sa asaran ini adalah 59 | LAKIP K KEMENTERIA AN KEHUTAN NAN 2013

lebih dari 150% (persentase capaian maksimum). Kondisi register perkara tahun 2013 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut. Tabel 13. Register Perkara Tindak Pidana Kehutanan Tahun 2013 Proses Penyelesaian Kasus

Sidik

SP 3

P 21

Sdg

Vonis

Dalam Proses (Belum P 21/SP3)

0

70

0

56

0

4

14

1.

Illegal Logging

70

Nonyustisi (Pembinaan) 0

2.

Perambahan

24

0

0

24

1

12

0

0

11

3.

TSL

45

0

0

45

0

31

0

2

14

4.

Penambangan Ilegal Kebakaran

7

0

1

6

1

2

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146

0

1

145

2

101

0

6

43

No.

5.

Kategori Kasus

TOTAL

Jumlah Kasus

Proses Yustisi Lidik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar kasus tipihut yang dapat diselesaikan sampai dengan pemberkasan lengkap (P21). Hanya sebagian kecil yang tersisa dan menjadi tunggakan perkara yang akan menjadi target penyelesaian di tahun berikutnya. Khusus di tahun 2013 dari 146 kasus yang ditangani, hanya 43 kasus yang prosesnya belum selesai sampai P21. Jika dilihat perkembangannya dari tahun 2010 sampai 2013, jumlah kasus yang ditangani dan progres penyelesaian kasus setiap tahun sangat bervariasi. Berdasarkan kategorinya jumlah kasus illegal logging masih mendominasi setiap tahunnya. Trend lain yang dapat dilihat adalah jumlah kasus terkait peredaran illegal tumbuhan dan satwa liar (TSL) jauh tinggi dibandingkan kasus perambahan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas peredaran ilegal TSL masih cukup banyak terjadi. Hal ini, jika tidak ditangani dengan serius, maka maraknya perdagangan dan perburuan TSL akan berdampak buruk terhadap kelestarian berbagai jenis TSL ini di habitat liarnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah kasus pada tahun 2013 jauh menurun untuk semua kategori. Namun jika dilihat dari kasus yang diselesaikan, pada tahun 2013 hanya 101 kasus, sedangkan 2012 mencapai 125 kasus, bahkan pada tahun 2011 mencapai 145 kasus yang dapat selesai sampai tahap P21. Berikut ini disajikan data progres penyelesaian kasus tipihut selama empat tahun terakhir.


Tabel 14. Progres Penyelesaian Kasus Tipihut dari Tahun 2010-2013 No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kategori Kasus Illegal Logging Perambahan TSL Penambangan Ilegal Kebakaran Jumlah % Capaian

2010

2011

2012

2013

Jumlah kasus

P21

Jumlah kasus

P21

Jumlah kasus

P21

Jumlah kasus

P21

98

65

59

51

75

57

70

56

39 37 8

29 32 5

58 43 1

54 38 1

75 50 11

28 38 2

24 45 7

12 31 2

0 182

0 131

1 162

1 145

0 211

0 125

0 146

0 101

71,98

89,51

59,24

69,18

Sebagian besar penanganan tindak pidana kehutanan kurang dapat dipastikan tata waktu pelaksanaannya, sebab tipihut dapat terjadi sewaktuwaktu.Dalam penanganannya, Kementerian Kehutanan juga perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan banyak instansi serta seringkali berhubungan dengan isu-isu sosial lainnya, seperti konflik sosial dan masyarakat. Untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditentukan dalam sasaran ini, pada tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan antara lain : a. Fasilitasi dan pembinaan penanganan tipihut kasus baru. b. Operasi represif kasus-kasus baru di enam lokasi, yaitu: - Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), untuk menangani kasus pendudukan kawasan dengan kepemilikan sertifikat oleh masyarakat. Pihak Balai Besar TNGGP telah memenangkan perkara, dan sertifikat yang ada dalam kawasan TNGGP untuk dicabut oleh BPN. - Taman Nasional Berbak,untuk memberantas pembalakan liar dalam kawasan taman nasional, terutama pemanfaatan kayu illegal untuk pembuatan kapal. Hasil operasi tersebut antara lain ditemukannya 11 kapal kayu dan tersangka yang saat ini masih dalam proses hukum. - Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW), untuk penanganan perambahan kawasan taman nasional untuk lokasi kebun dan penambangan illegal. - Kawasan Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, untuk menangani perambahan oleh masyarakat pada kawasan hutan tersebut dan pemukiman serta perkebunan. - Taman Nasional Tesso Nilo, untuk penanganan perambahan dan pemukiman serta perkebunan kelapa sawit. Dari operasi ini telah 61 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

diserahkan kebun masyarakat seluas 3000 ha dan pembuatan parit gajah sepanjang + 20 Km. - Taman Nasional Komodo, untuk menanggulangi perburuan illegal satwa. c. Operasi yustisi tipihut kasus-kasus baru, meliputi kegiatan penyidikan (penegakan hukum) yang dilaksanakan untuk suatu kasus yang khusus, memiliki isu nasional, dan waktu yang segera. Selama tahun 2013 telah dilaksanakan operasi yustisi terhadap 29(dua puluh sembilan) kasus, yang antara lain terdapat di: 1. Kasus 2. Kasus 3. Kasus 4. Kasus 5. Kasus 6. Kasus 7. Kasus 8. Kasus 9. Kasus 10. Kasus 11. Kasus 12. Kasus 13. Kasus 14. Kasus 15. Kasus 16. Kasus 17. Kasus 18. Kasus 19. Kasus 20. Kasus 21. Kasus 22. Kasus 23. Kasus 24. Kasus

Perambahan di Sumatera Utara Perambahan TN Gunung Leuser CA Bungkuk, BBKSDA Riau TN Tesso Nillo, BTN Tesso Nillo Illegal Logging, BTN Berbak Illegal Logging, BBKSDA Jabar Illegal TSL, BBKSDA Jabar Perambahan Tambak Udang, Jawa Timur Illegal Logging, Papua Pertambang Illegal, Sulawesi Tenggara Illegal Logging, Sulawesi Tenggara Illegal Logging TN Bogani Nani, Sulawesi Utara TSL Nurita, BKSDA Sulawesi Utara Illegal Logging dan Perambahan, Dishut Prov. Sultra TSL Burung Nuri, BBKSDA Sulawesi Selatan Illegal Logging, Dishut Prov. Gorontalo Illegal Logging, BKSDA NTB (3 kasus) Pertambang Illegal, Kalimantan Selatan Perkebunan Illegal, Kalimantan Selatan Pertambang Illegal, Kalimantan Barat Perkebunan Illegal, Kalimantan Barat TSL Orang Utan, Kalimantan Barat Perkebunan Illegal, Kalimantan Tengah Pertambangan Illegal, Kalimantan Tengah

d. Pengumpulan Bahan dan keterangan, Pada tahun 2013 telah dilaksanakan Pulbaket untuk mendukung penyelesaian kasus tipihut di Prov. Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Timur, Jawa barat, Jawa Tengah, Bali, Bangka Belitung, Kep. Riau, Kalimantan Timur, Kalimatan Barat, Kalimatan Tengah, NTB, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.


e. Penang ganan Bara ang Bukti Kegiata an ini dilakksanakan di d Taman Nasional (TN) ( Sebangau, Kalimantan Tengah h, untuk pemusnaha p an sebany yak 244.92 24 batang g kayu, TN N Kutai 3 sebanyyak 200 m kayu, Provinsi P NT TB sebanya ak 833 ba atang, Kab bupaten Berau Kalimantan n Timur se ebanyak 420 4 batang g kayu, pe emusnahan n satwa hasil peredaran ilegal i oleh BKSDA DKI Jakarta, penanga anan baran ng bukti p an kawasan TN Gunu ung Leuserr. kasus perambaha f. Operassi di kawassan peraira an berupa pencegah han dan penyergapa an telah dilakukkan sebanyyak limakali operasi, yakni y : 1) 2) 3) 4) 5)

Ope erasi Ope erasi Ope erasi Ope erasi Ope erasi

Perairan Perairan Perairan Perairan Perairan

auan Seribu u Kepula Sekitarr Jakarta Selat Sunda, S Lam mpung Pantai Utara Jaw wa, Bali dan n NTT Kepula auan Komo odo

Gamba ar 13. Opera asi Gabungan n Penanggula angan penam mbangan Emas Tanpa Ijin n di TN Bukit baka Bukit Raya

Kendala da an permassalahan yan ng dihadap pai dalam pencapaian p n kinerja sasaran antara lain n: a. Kegiata an penang ganan tind dak pidana a kehutana an sebagian kurang g dapat diprediiksi tata waktu w pela aksanaannya karena a tindak p pidana keh hutanan dapat terjadi sew waktu-wakktu, memb butuhkan koordinasi k yang mellibatkan d adanya a isu-isu so osial lainnyya, banyakk instansi dan b. Untuk tunggakan n kasus te erdapat be eberapa ka asus yang sulit diselesaikan antara lain diseb babkan karrena pelak ku/tersangka belum dapat dihadirkan (masih dalam dafftar pencaiiran orang//DPO). c. Tenaga a pengam manan huttan, teruta ama penyyidik pega awai nege eri sipil (PPNS)), sangat terbatas bila diban ndingkan dengan d pe ermasalaha an dan kasus-kkasus yan ng terjadi, dimana satu oran ng PPNS h harus men nangani


beberapa kasus dalam waktu bersamaan, sehingga seringkali penyelesaian kasusnya membutuhkan waktu yang lama. d. Alokasi anggaran untuk kegiatan penyidikan dan perlindungan hutan (PPH) pada beberapa UPT masih sangat kecil sehingga penangangan tipihut tidak tuntas e. Kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana kehutanan menghambat penyelesaian penanganan kasus. f. Meningkatnya penggunaan kawasan non prosedural yang mengarah pada penyelesaian perdata. g. Tingginya kasus tenurial pada kawasan hutan oleh masyarakat tidak dibarengi dengan dukungan bahan dan keterangan yang lengkap dari stakeholder, sehingga dalam penanganan masalah tidak konprehensif. h. Rendahnya penanganan kasus kebakaran lahan dan hutan disebabkan kebanyakan kasus tersebut terjadi diluar kawasan hutan. i. SDM belum memadai baik kuantitas maupun kualitas, alokasi SDM belum sebanding dengan luasnya areal kerja. j. Peranserta masyarakat dalam pengamanan hutan dirasakan masih rendah. Strategi yang diterapkan dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada antara lain: a. Evaluasi terhadap kebijakan bidang penegakan hukum tipihut (penggunaan kawasan non prosedural, pembalakan liar, kejahatan hidupan liar dan kebakaran hutan) secara menyeluruh sebagai dasar untuk merumuskan rencana aksi nasional dalam penanganan Tipihut, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi tipologi jenis dan pelaku tindak pidana kehutanan yang terjadi disetiap wilayah. b. UPT Direktorat Jenderal PHKA dan Dinas Kehutanan diwajibkan membuat pemutakhiran data dan informasi yang akurat untuk menetapkan target dan sasaran dalam penanganan penggunaan kawasan non prosedural berikut tahapan kegiatannya c. Penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural oleh masyarakat perlu identifikasi tipologi masyarakatnya (masyarakat adat, masyarakat pendatang, dan masyarakat yang dibayar untuk bermukim), sehingga dalam penanganan masalah dilaksanakan dengan memperhatikan hakhak ekonomi, sosial dan budaya, serta kelestarian lingkungan dan sesuai koridor hukum yang berlaku. d. Penyelesaian kasus TSL yang menjadi perhatian dunia internasional (harimau, trenggiling, gading gajah, arwana), perlu dilakukan sosialisasi, monitoring, revisi aturan tentang perizinan (PP.59 tahun 1998), serta 64 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

peningkatan kerjasama dengan mitra penegak hukum (Otoritas Pelabuhan Udara dan Laut, Bea Cukai, Balai Karantina Pertanian, Bareksrim, BIN). e. Meningkatkan kemampuan Polhut dan PPNS melalui berbagai pelatihan f. Mengoptimalkan jejaring kerjasama dilevel regional maupun internasional g. Meningkatkan dan pengamanan hutan

mengoptimalkan

penggunaan

sarana

prasarana

h. Pecepatan penyelesaian penanganan kasus khususnya tunggakan kasus i. Membangun Sistem Informasi Manajemen Penanganan Kasus (SIMPAK) untuk memonitor perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh penyidik langsung. 5. Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang dari Rerata 2005 – 2009 sebesar 59,2%. Kebakaran lahan dan hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang paling besar dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Untuk perbaikan kerusakan hutan akibat kebakaran memerlukan waktu yang lama, terlebih lagi untuk mengembalikannya menjadi hutan kembali. Salah satu penyebab utama dari kebakaran hutan adalah dari faktor manusia yang melakukan aktifitas pembakaran hutan dan lahan untuk pembuatan kebun dan areal pertanian. Kondisi ini akan semakin parah bila dilakukan pada saat musim kemarau yang panjang dan disertai angin yang kencang, yang dapat menimbulkankebakaran semakin meluas dan menimbulkan kerusakan yang hebat. Upaya pengendalian kebakaran lahan dan hutan diawali dengan kegiatan pemantauan hotspot(titik api) yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan indikasi awal kemungkinan terjadinya kebakaran di suatu lokasi agar dapat segera dilakukan tindakan dan antisipasi dilapangan. Kegiatan pemantauan hotspot telah dilaksanakan setiap hari melalui maillinglist Sipongi kepada anggota maillinglist dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PHKA, Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Data tersebut berupa jumlah dan koordinat hotspot yang diintegrasikan dengan peta dasar (fungsi lahan). Skenario penurunan hotspot di tiga pulau besar, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi, dan penurunan luasan kebakaran serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat setiap tahunnya adalah sebagaimana Tabel 15 di bawah.


Tabel 15. Skenario Penurunan Jumlah Hotspot Tahun 2010-2014 Juml. Rerata hotspot Bulan ke2005-2009 dari Januari s/d bulan keB04 6,100 B06 9,132 B08 31,392 B10 57,302 B12 58,890 Besar Penurunan Akumulasi: Keterangan : B04=Bulan ke-4, dst

Target Tahun 2010 4,880 7,306 25,113 45,842 47,112 20%

Target Tahun 2011 3,904 5,844 20,091 36,673 37,690 36%

Target Tahun 2012 3,123 4,676 16,073 29,339 30,152 48.8%

Target Tahun 2013 2,489 3,726 12,808 23,379 24,027 59.2%

Target Tahun 2014 2,001 2,995 10,297 18,795 19,316 67.2%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target penurunan hotspot di tiga pulau pada tahun 2013 adalah 59,2%.Pada ketiga pulau tersebut terdapat 20 (dua puluh) provinsi yang diukur capaiannya, yaitu: Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Masing-masing provinsi telah ditetapkan batas toleransi jumlah hotspot yang diperkenankan. Pada tabel dibawah ini disajikan batas toleransi dan realisasi jumlah hotspot dari provinsi-provinsi tersebut. Tabel 16. Toleransi dan Realisasi Hotspot Tahun 2013. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Provinsi Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Nangroe Aceh Darusalam *) Sumatera Utara *) Sumatera Barat *) Riau *) Kepulauan Riau *) Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung *) Bengkulu *) Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur *) Gorontalo Sulawesi Utara Sulawesi Tengah *) Sulawesi Barat

2013 Realisasi (1 Jan-31 Des) 666 997 462 5,182 56 1,144 1,558 394 123 224 3,221 2,288 491 1,196 17 16 182 44

Toleransi (1 Jan-31 Des) 350 848 287 4,082 38 1,223 2,860 309 109 524 4,531 4,465 786 1,137 63 21 104 51


No 19 20

2013

Provinsi Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi

Realisasi (1 Jan-31 Des) 261 256

Sulawesi Selatan *) Sulawesi Tenggara *)

Toleransi (1 Jan-31 Des) 239 140

Keterangan : *) Provinsi dengan jumlah hotspot melebihi batas toleransi.

Pada tabel di atas, terdapat 11(sebelas) Provinsi yang mempunyai jumlah hotspot melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan pada tahun 2013 yaitu Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.Perkembangan jumlah hotspot di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi pada 20 (dua puluh) provinsi sepanjang tahun 2013 tersaji pada Tabel 17berikut ini. Tabel 17. Sebaran Hotspot Per Bulan di 3 (tiga) Pulau pada Tahun 2013 Provinsi

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

Okt

Nov

Des

Jml

3 Pulau (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) Sumatera Utara Riau Kep. Riau Jambi Sumatera Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Aceh Sumatera Barat Bangka Belitung Bengkulu

19

22

122

44

95

174

270

153

61

27

6

4

997

127 2 22

167 7 58

372 20 136

207 4 38

360 3 51

1,516 4 212

897 4 113

1,119 3 316

295 6 162

96 3 28

13 0 6

13 0 2

5,182 56 1,144

10

23

128

11

45

166

59

348

527

203

37

1

1,558

126

33

284

59

44

320

139

1,154

616

408

26

12

3,221

57

80

73

45

53

94

32

211

602

970

53

18

2,288

2

16

17

10

11

13

3

40

128

223

23

5

491

46

57

138

25

31

76

26

121

266

304

73

33

1,196

10

14

33

9

7

12

0

21

53

67

24

11

261

21

9

121

15

59

47

155

54

125

39

14

7

666

21

21

42

31

58

114

38

105

15

6

6

5

462

10

10

41

2

0

20

0

143

129

35

4

0

394

1

12

26

6

3

29

5

30

3

5

0

3

123

Lampung

7

18

9

12

13

26

12

32

54

31

3

7

224

Gorontalo

0

1

0

0

3

0

0

1

5

6

0

1

17

0

1

1

1

1

1

0

2

4

5

0

0

16

17

9

12

8

3

3

1

17

45

54

7

6

182

2

6

13

2

0

6

1

4

6

4

0

0

44

2

8

4

11

1

3

5

49

52

98

20

3

256

Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara


Provinsi

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

Okt

Nov

Des

Jml

3,154

2,612

315

131

18,778

3 Pulau (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) Jumlah

502

Keterangan:

572

1,592

540

841

2,836

1,760

3,923

: Jumlah hotspot tertinggi pada provinsi rawan : Jumlah total hotspot (>1,000 titik)

Pada tabel diatas, realisasi hotspot di tiga pulau (20 provinsi) pada tahun 2013 adalah 18,778 titik, sedangkan reratahotspot 2005-2009 adalah 58,890 titik. Hal ini berarti pada tahun 2013 berhasil menurunkan jumlah hotspot sebanyak 40.112 titik dari rerata 2005-2009. Dengan kata lain, pada tahun 2013 target penurunan hotspot sebesar 59,2% berhasil turun sampai dengan 68,11% sehingga capaian penurunan hotspotadalah sebesar 115.03%. Jika dilihat perkembangan hotspotper bulan, pada saat musim penghujan jumlah hotspot relatif rendah, kecuali di bulan Maret yang mencapai 1.592 titik. Jumlah hotspotmulai mengalami peningkatan secara berturut-turut ketika memasuki musim kemarau yaitu pada bulan Juni (2.836 titik), Juli (1.760 titik), Agustus (3.923 titik), September (3.154 titik) dan Oktober(2.612 titik). Bulan Agustus merupakan bulan dengan jumlah hotspot tertinggi pada tahun 2013. Dengan melihat data pada tabel tersebut, maka kesiap-siagaan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan sudah harus dimulai pada awal tahun dan harus lebih intensif pada bulan-bulan di musim kemarau. Perkembangan jumlah hotspot pada Pulau Sumatera, kalimantan, dan Sulawesi di 20 (dua Puluh) Provinsi tahun 2011-2013 disajikan dalam grafik berikut ini. 40.000

37.690

35.000

32.323

30.000 25.000

28.474

24.027

30.152

20.000

18.778

15.000

Jumlah Hotspot menurut Skenario penurunan Hotspot (Target) Jumlah Hotspot (Realisasi)

10.000 5.000 0 2011

2012

2013

Gambar 14. Grafik Jumlah Hotspot pada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Tahun 20112013

Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah hotspot pada tahun 2011 dan 2013 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pada skenario 68 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

penurunan hotspot, sehingga capaian kinerjanya melebihi 100%. Sedangkan untuk tahun 2012 jumlah hotspot melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerjanya tidak sampai 100%. Pada umumnya sebaran hotspot sebagian besar berada di kawasan non hutan sebanyak 13.649 titik (72,7%), sedangkan hotspot di kawasan hutan hanya sebanyak 5.129 titik (27,3%) dengan rincian sebagaimana Tabel 18 di bawah. Tabel 18. Jumlah Hotspot Berdasarkan Fungsi Kawasan di 10 Provinsi Rawan Hotspot

Fungsi Kawasan APL/Lahan Perkebunan Jumlah non hutan IUPHHK-HT IUPHHK-HA Hutan Lindung Kawasan Konservasi Jumlah kawasan hutan Jumlah Hotspot di Kawasan Hutan dan Non Hutan

12.863 786 13.649 2.981 1.146 243 759 5.129 18.778

Presentase (%) 68,50 4,19 72,69 15,87 6,10 1,29 4,04 27,31 100

Jika dilihat pada tabel di atas, hotspot di kawasan hutan lebih banyak terjadi di hutan produksi khususnya yang memiliki IUPHHK-HT sebanyak 2.981 titik dan IUPHHK-HA sebanyak 1.146 titik. Sedangkan untuk di Hutan Lindung (HL) dalam satu tahun hanya dijumpai hotspot sebanyak 243 titik dan Kawasan Konservasi (KK) sebanyak 759 titik. Jumlah hotspot yang banyak ditemukan di luar kawasan hutan sudah seharusnya dapat mendorong dan meningkatkan peran aktif semua pihak dalam upaya pengendalian kebakaran hutan, sehingga kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menjadi tanggungjawab Kemenhut namun juga tanggung jawab pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Untuk melaksanakan upaya penurunan hotspot dilaksanakan beberapa strategi/kegiatan yang dilakukan seperti a. Pemantauan hotspot dan GrouncheckHotspotyang dilakukan oleh satuan kerja (satker) untuk memastikan ada tidaknya kebakaran di lokasi-lokasi yang terpantau adanya hotspot. Disamping itu juga dilakukan pembinaan teknis serta dukungan operasional groundcheck dan verifikasi hotspot oleh Pusat dimana pada tahun 2013 telah dilaksanakan sebanyak 250 kali, yaitu BBKSDA Riau (30 kali), BKSDA Sumsel (25 kali), BKSDA Jambi (20 kali), BKSDA Kalbar (65 kali), BKSDA Aceh (30 kali), BKSDA Kalteng (50 kali), dan BKSDA Kaltim (30 kali). b. Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan dalam penanganganan kebakaran melalui Pelatihan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) dan Pembentukan Regu Brigade Dalkarhut, Bimbingan 69 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

Ketenagaan,serta manajemen sarana dan prasarana di 16 daerah operasi (Daops), yaitu Daops Malili, Daops Dumai, Daops Bitung, Daops Banjar, Daops Putusibau, Daops Tanah Bumbu, Daops Sintang, Daops Muba, Daops Batam, Daops Lahat, Daops Paser, Daops Sibolangit, Daops Singkawang, Daops Jambi, Daops Muara Teweh, dan Daops Banyuasin, serta 17 nonDaops (BKSDA Jogjakarta, BKSDA Kalsel, BBTN Gn. Gede Pangrango, BTN Ciremai, BBKSDA Jabar, BTN Gn. Merbabu, BTN. Gn Halimun Salak, BTN Bukit Dua Belas, BBKSDA Jawa Timur, BKSDA Bali, BKSDA Sumbar, BTN Kutai, BBTN Gn. Leuser, BTN Berbak, BTN Sebangau, BKSDA Bengkulu, BTN Rawa Aopa Watumohai). c. Sosialisasi dan publikasi dalam rangka Pencegahan Kebakaran Hutan baik melalui media televisi dan media cetak, website dan LED Running text,pencetakan Buku seperti Permenhut No. P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, Buku Petunjuk Pemetaan Titik Panas, Buku Informasi Data Hotspot serta mengikuti kegiatan pameran Kegiatan Pengendalian kebakaran Hutan. d. Rapat Kerja Manggala Agni. Beberapa kendala yang ada dalam pencapaian sasaran dan kegiatan pengendalian kebakaran hutan, antara lain: a. Terdapat provinsi rawan yang mempunyai jumlah hotspot melebihi batas toleransi hotspot di tingkat provinsi pada tahun 2013. b. Distribusi hotspot tahun 2013 di Indonesia berdasarkan penggunaan/fungsi kawasan terkonsentrasi pada kawasan nonhutan/lahan (72,9%). Sementara itu, implementasi Instruksi Presiden No. 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangannya masih belum berjalan maksimal. c. Peralatan receiver satelit NOAA mengalami gangguan sehingga harus mengambil data dari sumber lain. d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan instansi lainnya akan bahaya kebakaran hutan dan lahan sehingga kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Dari beberapa permasalahan yang ada, beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk pencapaian sasaran dan kegiatan pengendalian kebakaran hutan, antara lain: a. Pembinaan dan pemantauan khususnya pada provinsi rawan yang mempunyai jumlah hotspot melebihi batas toleransi b. Perbaikan receiver NOAA perlu dilakukan agar data hotspot dapat diproses secara mandiri 70 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

c. Pemantapan operasional pengendalian kebakaran hutan, meliputi pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan penyelamatan. d. Peningkatan peran semua pihak dan pemberdayaan masyarakat. e. Terkait dengan kejadian kebakaran di kawasan perkebunan dan lahan masyarakat perlu dilakukan penegakan hukum/law enforcement terhadap pelaku pembakaran untuk menimbulkan efek jera dengan harapan kejadian kebakaran untuk tahun depan akan menurun. f. Pemantapan kelembagaan melalui penguatan manggala agni yang didukung dengan personil dan sarana prasarana yang memadai. g. Melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan/ kampanye pencegahan kebakaran hutan. h. Optimalisasi mailist Sipongi (Analisa data hotspot, distribusi, respon balik). 6. Peningkatan Pengusahaan Pariwisata Alam Dibanding Tahun 2008 sebesar 48%. Kawasan konservasi di Indonesia dikenal memiliki potensi keanekaragaman hayati dan keindahan alam yang sangat menarik untuk dikunjungi. Oleh karena itu banyak pihak yang tertarik untuk mengembangkan kegiatan pariwisata alam di kawasan konservasi. Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Ketentuan mengenai pengusahaan wisata alam telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam. Berdasarkan Permenhut Nomor P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, pemberian ijin terkait kegiatan pengusahaan wisata alam dibagi 2 (dua) jenis, yaitu Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA). IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam. IUPJWA terdiri dari usaha jasa informasi pariwisata, usaha jasa pramuwisata, usaha jasa transportasi, usaha jasa perjalanan wisata, usaha jasa cinderamata, usaha jasa makanan dan minuman.IUPJWA di kawasan suaka margasatwa (SM), taman nasional 71 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

(TN)dan taman t wissata alam (TWA) diterbitkan oleh Kepa ala UPT. IUPSWA adalah izin usaha yang y dibe erikan untu uk penyed diaan fasiliitas sarana serta pelayanannya yang diperluka an dalam kegiatan pariwisata a alam. IUPSWA terdiri dari usaha sa arana wisatta tirta, ussaha sarana akomoda asi, usaha sarana transporta asi, usaha sarana wissata petua alangan, ussaha saran na olahraga a minat khusus. Persetujuan P n prinsip IUPSWA I di SM, TN dan TWA A diterbitka an oleh Direktur Jenderal J P PHKA atass nama Menteri M Ke ehutanan ssedangkan n untuk IUPSWA di terbitkkan oleh Menteri Kehutanan, sedang gkan di Tahura diterbitkan n oleh Gub bernur atau u Bupati/W Walikota. Tabel 19. Perkemba angan Ijin Usaha Pen ngusahaan Pariwisata a Alam Tah hun 2008 – 20 013 Tahun Status

200 08

2009 9

2010

2011

2012

2013

IPPA

24 4

24

25

25

35

65

Izin Prinssip

8

15

15

18

22

23

Permoho onan

2

17

12

18

29

30

Dalamtahu un2013 te erdapat pe enambahan nsebanyak 31 IPPA,, terdiri atas a 4 (empat) unit IPPA A/IUPSWA dan 27u unit IUPJW WA yang dikelola oleh perusahaa an, koperrasi dan peroran ngan. Target pen nambahan Ijin pengusaha aan pariwissata alam untuk tahu un 2013 ad dalah seba anyak 48% % atau sebanyak 12 (dua belas) b unit, sehingga a dengan realisasi r se ebanyak 31unit, maka ca apaian kinerjanya k adalah sebesar 258,33% %. Gambaran perkembangan IPPA A dalam kurun k wak ktu 6 (ena am) tahun terakhir dapat dilihat pad da grafik be erikut ini. 6 65

70 60 50 35

40 30

2 24

24 1517 1

20 10

8

25 15 12

25 1818

IPPA 29

30

22

23

2012

2 2013

Izin Prinsip p Permohon nan

2

0 2008

200 09

2010

2011

G Gambar 15. Grafik G Perkem mbangan IPP PA Tahun 20 008 – 2013 (kkumulatif)


Pada grafik diatas diketahui bahwa penambahan jumlah IPPA pada tahun 2013 mengalami kenaikan sangat drastis yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) IPPA. Kondisi initerjadi karena saat ini IPPA dipisahkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu IUPJWA dan IUPSWA, yang proses penerbitan perizinannya lebih disederhanakan. IUPJWA dapat diajukan oleh perseorangan dan diterbitkan oleh Kepala UPT di daerah dengan persyaratan yang mudah dan sederhana, sehingga lebih banyak investor peminat untuk melakukan usaha pariwisata alam. Daftar perusahaan dan pemegang IPPA dan lokasinyadisajikan dalam Tabel 20 berikut. Tabel 20. Daftar perusahaan/pemegang IPPA NO

NAMA PERUSAHAAN

1 2 3 4 5 6 7

PT. PT. PT. PT. PT. PT. PT.

Plengkung Indah Wisata Wana Wisata Alam Hayati Wanasari Pramudita Ananta Trimbawan Swastama Sejati Shorea Barito Wisata Disthi Kumala Bahari Bromo Permai

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PT. Adhiniaga Kreasi Nusa PT. Teluk Mekaki Indah PT. Moyo Safari Abadi PT. Pondok Kalimaya Putih PT. Wana Wisata Indah PT. Murindra Karya Lestari PT. Putra Walmas Wisata PT. Indosuma Putra Citra PT. Lintas Daya KreasI CV. Sinar Kencana CV. Batu Alam PT. Nusa Bali Abadi

20 21

PT. Suryainti Permata PT. Graha Rani Putra Persada

22 23 24 25 26 27 28 29

PT. Duta Indonesia Djaja Perum Perhutani PT. Ria So-Mila Pantai Indah PT. Tirta Rahmat Bahari CV. Bina Wana Lestari PT. Linggar Jati Wigena CV. Amanah PT. Cipta Bunga Bangsa

LOKASI TN. Alas Purwo TN. Alas Purwo TN. Alas Purwo TN. Bali Barat TN. Bali Barat TN. Bali Barat TN. Bromo Tengger Semeru TN. Bukit BarisanSelatan TWA. Pelangan TB/TWAL P. Moyo TWA. P. Sangiang TWA. G. Pancar TWA. Angke Kapuk TWA. Batu Putih TWA. Punti Kayu TWA Telaga Warna TWA. P. Kembang TWA.Sukawayana TWA. D. Buyan Tamblingan TWA. Tretes TWA. Gn. Tangkuban Parahu TWA. Grojogan Sewu TWA.Pangandaran TWA P. Santonda Tahura Ngurah Rai TWA. Cimanggu TWA. Linggar Jati TWA. Cimanggu TWA. G. Baung

KETERANGAN IUPSWA TN IUPSWA TN IUPSWA TN IUPSWA TN IUPSWA TN IUPSWA TN IUPSWA TN IUPSWA TN IUPSWA NON IUPSWA NON IUPSWA NON IUPSWA NON IUPSWA NON IUPSWA NON IUPSWA NON IUPSWA NON IUPSWA NON IUPSWA NON IUPSWA NON

TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN

IUPSWA NON TN IUPSWA NON TN IUPSWA IUPSWA IUPSWA IUPSWA IUPSWA IUPSWA IUPSWA IUPSWA

NON NON NON NON NON NON NON NON

TN TN TN TN TN TN TN TN


NO

NAMA PERUSAHAAN

LOKASI

KETERANGAN

30 31

PT. Empat Naga Lombok Koperasi Serba Usaha

TWA Tanjung Tampa TN Komodo

32

Nasalis Tour and Travel

TN Gunung Palung

33

TN Bukit Barisan Selatan

34

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Raflesia KPRI Makmur Sejahtera

35

Bumdes Firma Loh Jinawi

TN Alas Purwo

36

CV. Karimunjawa Explore

TN Karimunjawa

37

PDAU Darma Putra Kertaraharja

TN Gunung Ciremai

39

Persorangan

29 IUPJWA pramuwisata dan jasa makanan-minuman, selama 2 tahun

TN Alas Purwo

IUPSWA NON TN IUPJWA, 5 Tahun 1. Penyediaan jasa informasi pariwisata 2. Penyediaan jasa pramuwisata 3. Penyediaan jasa makanan dan minuman 4. Penyediaan jasa cinderamata IUPJWA, 5 Tahun 1. Informasi pariwisata 2. Pramuwisata 3. Transportasi 4. Perjalanan wisata 5. Cinderamata 6. Makanan dan minuman IUPJWA, 5 Tahun IUPJWA, 5 Tahun 1. Penyediaan jasa makanan dan minuman 2. Jasa cinderamata 3. Jasa transportasi darat IUPJWA, 5 Tahun 1. Penyediaan jasa informasi pariwisata 2. Jasa pramuwisata 3. Jasa perjalanan wisata 4. Jasa transportasi 5. Jasa cinderamata 6. Jasa makanan dan minuman IUPJWA di kawasan TN Karimunjawa, 5 Tahun IUPJWA Informasi pariwisata, pramuwisata dan perjalanan wisata, 2 tahun

Kegiatan pariwisata alam memiliki prospek besar untuk memberikankontribusi bagi pendapatan negara, antara lain melalui penerimaan PNBP dari karcis masuk pengunjung, kendaraan, kegiatan lainnya dan iuran/pungutan dari kegiatan pengusahaan pariwisata alam oleh 74 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

pihak ketiga. Disamping itu kegiatan pariwisata alam juga memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung berupa multiplier effect bagi pemerintah daerah dan masyarakat sekitar yang bersumber dari pengeluaran/belanja para wisatawan untuk akomodasi, cinderamata, restoran, pelayanan aktivitas wisata, transportasi dan sebagainya. Untuk memacu persaingan yang sehat, maka dilakukan melalui penertiban IPPA. Hal inilah yang menjadi dasar penilaian terhadap kinerja pemegang IPPA.Hasil penilaian ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, berupa pembinaan maupun teguran. Pada tahun 2013 telah dikeluarkan 10 (sepuluh) surat peringatan dari Direktur Jenderal PHKAkepada para pemegang IPPA/IUPSWA yang tidak memenuhi kewajibannya. Strategi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada Tahun 2013 antara lain: a. Mendorong UPT untuk menyusun Rencana Pengelolaan, Zonasi/Blok dan Desain Tapak b. Melakukan inventarisasi obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) lainnya c. Monitoring dan evaluasi pengusahaan pariwisata alam; d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pelatihan interpreter dan pemandu wisata alam; pelatihan jurnalistik, dll. e. Promosi dan pemasaran; pameran di tingkat nasional dan regional, di Jawa dan luar Jawa; penyebarluasan informasi melalui bahan-bahan publikasi (Buletin Konservasi Alam, Peta 50 Taman Nasional, CD Interaktif 50 Taman Nasional, leaflet dan booklet serta website). f. Peningkatan promosi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan usaha pariwisata alam g. Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan dan pengusahaan pariwisata alam


Gambar 16. 1 Presiden RI menerim ma plakat New w7Wonders dari d Bernard Weber dan Pesan terttulis Presiden n RI saat berrkunjung ke TN. T Komodo o

Sasaran 4 •Berrkurangnya lahan kritis pad da DAS Priorritas

Indikkator Kinerja a •T Tanaman re ehabilitasi hu utan dan l lahan kritis termasuk t hu utan m mangrove, g gambut, dan n rawa p pada DAS Prrioritas, 500 0.000 Ha •T Terbangunn nya hutan k kemasyarak katan (HKm) dan H Hutan Desa,, 500.000 Ha a •T Terbangunn nya hutan rakyat k kemitraan, 5 50.000 Ha •T Terbangunn nya sumber benih b b baru 850 Ha a •R Rencana Pen ngelolaan DAS D T Terpadu pad da 13 DAS Prioritas P

Capaian Kinerja K Sa asaran 4:: Sasaran in ni bertujua an untuk meningkatk m kan fungsi daerah aliiran sunga ai (DAS) dan daya dukung DAS D denga an membe erikan pelu uang dan kesempata an bagi masyaraka at secara lebih efisie en, optimal, adil dan berkelanjutan untuk k dapat mengelola a sumber daya huta an dan lah han denga an tetap m memenuhi kaidah sustainable le forest managem ment (SFFM). Dalam mencaapai tujua an ini, dilaksanakkan melalui kegiatan pembinaa an penyelen nggaraan pengelolaa an DAS, penyeleng ggaraan RHL R dan reklamassi di DAS Priorita as,pengembangan perhutana an sosial, pengemba angan perrbenihan tanaman t h hutan, dukungan manajeme en dan pelaksanaa p an tugas teknis la ainnya Dirrektorat Jenderal BPDASPS, perencana aan, penye elenggaraa an RHL, pe engembang gan kelembagaan asi DAS,pe enyelengga araan perb benihan tan naman huttan, perenccanaan, dan evalua pengemba angan kele embagaan dan evalluasi hutan mangro ove dan kegiatan k pengemba angan perssuteraan allam.


1. Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, gambut dan rawa pada DAS Prioritas Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, gambut dan rawa pada DAS Prioritas adalah: a. Rehabilitasi hutan pada DAS Prioritas seluas 100.000 ha, dengan realisasi seluas 105.656 ha (105,66%). Kegiatan RHL yang dilaksanakan dengan sumber dana APBN, dilaksanakan di dalam kawasan hutan khususnya kawasan Konservasi dan Lindung. Pelaksanaan penanaman dilaksanakan dengan pengkayaan tanaman rata-rata sebanyak 500 batang/ha. Rehabilitasi hutan negara secara umum ditujukan untuk mengembalikan fungsinya baik sebagai fungsi perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.Pelaksana kegiatan tersebut adalah satuan kerja (satker) UPT Ditjen PHKA dan/atau dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi kehutanan. Sedangkan untuk kegiatan penanaman serta pemeliharaan pada beberapa kawasan konservasi/lindung pada wilayah yang sulit dijangkau dan/atau sulit tenaga kerja dan/atau rawan konflik/sengketa, pelaksanaannya dikerjasamakan dengan TNI. Permasalahan utama pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan adalah kesulitan identifikasi lokasi kegiatan karena masalah konflik tenurial. Upaya tindak lanjut dengan meningkatkan koordinasi dengan institusi terkait dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dalam menciptakan kepastian lokasi. b. Rehabilitasi lahan kritis pada DAS Prioritas: 389.000 ha, dengan realisasi capaian seluas 557.517 ha, atau 143,32% Rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas dilaksanakan melalui penanaman bibit Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang merupakan program pemerintah untuk menyediakan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Rehabilitasi lahan kritis juga ditujukan sebagai sarana untuk mengurangi terjadinya resiko sosial berupa kemiskinan akibat degradasi hutan dan lahan serta sebagai tempat pemberian pengetahuan dan keterampilan mengenai pembuatan persemaian, penanaman dengan menggunakan benih/bibit yang berkualitas.


Pelaksana kegiatan di atassatuan kerja dinas kabupaten/kota yang membidangi kehutanan, dan kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan pembibitan dan penanaman. Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah data lokasi belum didukung dengan dokumen perencanaan yang baik karena kurangnya kapasitas kelompok masyarakat dan pendamping. Upaya tindak lanjut dengan mengintensifkan diseminasi peraturan perundangan, sosialisasi, pelatihan perencanaan RHL ditingkat tapak. c. Pengembangan Hutan Kota seluas 1.000 ha dengan capaian realisasi seluas 1.036 ha, atau 103,60%. Pengembangan hutan kota merupakan amanat PP Nomor 63 Tahun 2002 mengenai Hutan Kota, dan Peraturaan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Kota. Secara harfiah hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai upaya untuk perbaikan lingkungan perkotaan dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup wilayah perkotaan yang sehat, rapi dan indah dalam suatu hamparan tertentu sehingga mampu memperbaiki dan menjaga iklim mikro, estetika, resapan air serta keseimbangan lingkungan perkotaan.Pelaksana kegiatan satuan kerja kegiatan adalah dinas kabupaten/kota yang membidangi kehutanan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah dalam proses penetapan area sebagai hutan kota seringkali terhambat karena komitmen kepala daerah yang belum sama dalam pengembangan hutan kota. Upaya tindak lanjut diantaranya dengan penyempurnaan peraturan perundangan, peningkatan andil biaya (costsharing) seluruh stakeholder dalam pembangunan hutan kota. d. Rehabilitasi hutan mangrove, pantai, rawa dan gambut seluas 10.000 ha dengan capaian realisasi seluas 12.403 ha (124,03%). Kegiatan rehabilitasi hutan dan laahan (RHL) yang dilaksanakan dengan sumber dana APBN, dilaksanakan khususnya pada hutan mangrove, pantai, rawa dan gambut.Kegiatan ini ditujukan terutama untuk mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan fungsi daerah pesisir, rawa dan gambut sebagai daerah penyangga kehidupan disamping untuk pengembangan habitat.Pelaksana kegiatan 78 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

adalahsatuan kerja adalah dinas kabupaten/kota yang membidangi kehutanan.

Gambar 17. Rehabilitasi Hutan Mangrove

Permasalahan pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove, pantai, rawa dan gambut adalah masih rendahnya taraf pengembangan dan penerapan teknologi RHL pada kawasan tersebut karena spesifiknya karakteristik wilayah seperti kondisi gelombang, biofisik tanah, gangguan hama dan penyakit dan penyebab lainnya menyebabkan rendahnya keberhasilan tanaman pada beberapa lokasi. Upaya tindak lanjut diupayakan rehabilitasi hutan mangrove, pantai, rawa dan gambut dengan memperhitungkan kearifan lokal. 2. Terbangunnya Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). Hutan Kemasyaratakat (HKm) dan Hutan Desa (HD) merupakan salah satu program Kementerian Kehutanan untuk memberikan akses masyarakat dalam mengelola hutan guna menciptakan lapangan kerja baru (pro job), pengentasan kemiskinan (pro poor), menciptakan pertumbuhan ekonomi (pro growth), dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungannya (pro environment). Kebijakan HKm dan HD adalah salah satu bentuk reformasi tata kelola kehutanan, dari model pengelolaan sentralistik menuju pengelolaan hutan yang lebih partisipatif, demokratis dan terdesentralisasi, melalui program pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.Melalui skema pemberdayaan, ke depan diharapkan akan tumbuh sikap kemandirian para pelaku HKm dan HD khususnya pada kelompok masyarakat peserta HKm 79 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

dan lembaga pengelola HD. Kemandirian merupakan hierarki tertinggi dari proses pemberdayaan itu sendiri yang untuk mencapainya harus melalui sebuah proses penguatan kelembagaan kelompok. Pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah hasil instant, namun membutuhkan proses bertahap yang perubahannya perlu dukungan komitmen yang kuat dari semua pihak.

Gambar 18. Kegiatan peneresan getah pinus di Hutan Kemasyarakatan

Sampai dengan akhir bulan Desember 2013, usulan penetapan HKm dan HD dari daerah masih sangat minim yakni seluas 446.477 ha, terdiri dari HKm seluas 259.465 Ha dan HD seluas 187.012 ha, dari target 500.000 ha, atau capaian sebesar 89,30%. Jumlah capaian tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang ada di lapangan, antara lain masih adanya keragu-raguan masyarakat dan aparat dinas kabupaten/kota dalam pengusulan HKm dan HD pada Bupati/Walikota masing-masing, adanya Konflik kepentingan (ada indikasi deposit tambang) pada lokasi yang akan diusulkan,dan batas wilayah administrasi desa yang tidak jelas yang di lapangan seringkali memunculkan konflik antar desa lokasi HKm dan HD. Selain permasalahan teknis di lapangan, permasalahan non teknis juga sering mengemuka dalam penyelenggaraan HKm dan HD, antara lain kebijakan para kepala daerah yang beragam dalam memahami arti dan manfaat pembangunan HKm/HD bagi masyarakat dan lingkungan. Bupati/Walikota yang telah memahami esensi HKm dan HD sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, tidaklah sulit untuk memberikan keyakinan untuk dapat memberi rekomendasi usulan 80 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

HKm/HD kepada Menteri Kehutanan. Selain itu dinamika politik daerah juga merupakan faktor yang cukup menentukan, terutama bagi kepala daerah yang sedang menjabat (incumbent) sebagai media untuk mendapatkan simpati masyarakat calon pemilih. Jika mengacu kepada peraturan dan tata hubungan kerja, tugas fasilitasi dalam rangka pengajuan usulan penetapan areal kerja HKm dan HD adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Balai Pengelolaan DAS di daerah. Namun, pada kenyataannya banyak aparatur kehutanan daerah yang hingga tahun keenam setelah terbitnya peraturan tentang HKm dan HD, belum sepenuhnya memahami arah dan kebijakan pengembangan hutan kemayarakatan dan hutan desa. Oleh karena sosialisasi yang terus menerus akan penyelenggaraan HKm dan HD termasuk tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatannya perlu terus dilakukan. Rendahnya ijin penetapan areal kerja HKm dan HD yang diterbitkan tahun sebelumnya juga berdampak pada menurunnya semangat dan motivasi pada beberapa kabupaten/kota untuk membuat usulan baru pada tahun 2013. 3. Terbangunnya hutan rakyat kemitraan. Sebagai salah satu bentuk perhutanan sosial, hutan rakyat menempatkan masyarakat petani hutan sebagai pelaku utama dalam rangka mewujudkan kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Petani hutan rakyat sebagai pemilik lahan, memiliki keleluasaan dalam mengelola hutannya. Dikarenakan masih adanya keterbatasan kapasitas, pengembangan hutan rakyat masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan, antara lain pemasaran produk dari hutan rakyat belum terfasilitasi dengan baik, posisi tawar petani yang masih relatif rendah sehingga manfaat yang diperolehpun juga relatif rendah. Selain permasalahan klasik tersebut, permasalahan lain yang juga mengemuka adalah kurang akuratnya data potensi hutan rakyat dan belum adanya data kelompok tani hutan rakyat. Demikian juga halnya dengan pembinaan terhadap petani hutan rakyat belum terkoordinasikan dengan baik. Oleh karenanya, keterlibatan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan untuk memfasilitasi pengembangan hutan rakyat. Salah satu bentuk fasilitasi yang dapat diberikan adalah pembentukan kemitraan antara petani hutan rakyat dengan pelaku usaha atau industri yang menggunakan bahan baku dari produk hutan rakyat baik kayu maupun non kayu. 81 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

Gambar 19. Salah satu contoh hutan rakyat kemitraan

Hutan rakyat adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan dan tumbuh di atas tanah yang dibebani hak atas tanah.Kemitraan hutan rakyat adalah bentuk kerjasama antara kelompok tani hutan rakyat dengan mitra yang memiliki keterkaitan usaha, baik perorangan, koperasi, BUMN/BUMD/BUMS dan atau badan usaha lainnya, dengan prinsip sukarela, kesetaraan dan saling membutuhkan, serta saling menguntungkan. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan pada tahun 2013 ditargetkan seluas50.000 ha, dengan realisasi seluas 54.866,11 ha, maka persentase capaian sebesar 109,73%. 4. Terbangunnya penetapan sumber benih baru seluas 850 ha. Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas. Pada Renstra Kemenhut Tahun 2010-2014, target penetapan sumber benih baru seluas 6.000 Ha. Sumber benih tersebut adalah sumber benih yang dibangun atau ditunjuk mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Kegiatan pembangunan sumber benih seluas 6.000 Ha tahun 2013 dilaksanakan di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten Tasikmalaya, Subang, Aceh Barat, Kota Tomohon, Malang, Karang Asem, Bengkayang, Halmahera Selatan, Gunung Kidul. Permasalahan dan Tindak Lanjut: a. Belum ada papan nama sumber benih.


b. Demarkasi sudah jelas kecuali milik masyarakat/perorangan yang biasanya tidak memiliki batas yang jelas. c. Telah dilakukan pemeliharaan berupa penyiangan/ pembersihan semak belukar. d. Pemanfaatan benih yang dihasilkan benih yang dihasilkan belum maksimal.

Gambar 20. Salah satu sumber benih dengan tanaman Jabon

Untuk memanfaatkan sumber benih yang telah disertifikasi, perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan tanaman yang berasal dari sumber benih bersertifikat. 5. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu pada DAS Prioritas. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) merupakan rencana multipihak yang disusun dengan pendekatan partisipatif, rencana ini memuat berbagai kepentingan dan tujuan, serta sasaran yang diselesaikan melalui pendekatan multidisiplin yang diintegrasikan dalam suatu sistem perencanaan. RPDAST merupakan rencana jangka panjang 15 (lima belas) tahun yang rentang waktu rencananya disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah bersangkutan. RPDAST bersifat umum, merupakan salah satu acuan, masukan dan pertimbangan bagi kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan salah satu acuan, masukan, dan pertimbangan bagi rencana sektoral yang lebih detil di wilayah DAS, Sub DAS, Daerah Tangkapan Air (DTA), dan pulau-pulau kecil. Tujuan penyusunan RPDAST adalah terwujudnya kondisi tata air DAS yang optimal meliputi jumlah, kualitas dan distribusi ruang dan waktu; 83 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

terwuju udnya kon ndisi lahan yang pro oduktif sesuai daya d dukung da an daya tampun ng DAS; da an terwuju udnya peningkatan ke esejahteraan masyarrakat. Capaian kinerja untuk penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu T pada DAS D Priorita as tahun 2013 adalah h 15 unit DAS D dari ta arget 13 un nit DAS, atau te ercapai 115 5,38%. Lim ma belas unit u DAS te ersebut adalah 1) Pa asaman, 2) Indrragiri, 3) Padang P Guci, 4) Caca aban, 5) Comal, C 6) K Kupang, 7)) Bribin, 8) Opa ak, 9) Bone e, 10) Man ndar, 11) Memberam M mo, 12) Barrito, 13) Tabunio, T 14) Plu umpung Kle ero, 15) Ae esea. Penyussunan Ren ncana Pen ngelolaan DAS Terp padu (RPD DAST) dite etapkan berdassarkan Keputusan Menteri M Kehutanan K nomor S SK. 328/M MenhutII/2009 9 tentang Penetapan n DAS Prio oritas dalam rangka RPJM 201 10-2014 dengan n target se ebanyak 10 08 unit DA AS.Dari targ get tersebu ut sampai dengan tahun 2013 telah h tersusun sebanyak 105 unit DAS, sehin ngga untuk k tahun anggarran 2014 akan dre encanakan akan dissusun RPD DAST yaittu DAS Babaka an, Gangsa a dan Bodrri. Sa asaran 5 •Minima al 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfa aatkan dalam m pengam mbilan kebijak kan, pengelo olaan teknis kehutanan k d dan pengay yaan ilmu pengetahuan, term masuk pengem mbangan kebijakan dan tek knis yang be erkaitan dengan n isu-isu perubahan iklim

Indikatorr Kinerja •Iptek dasar dan terapan yang anfaatkan olleh penggun na di dima bidang konserva asi dan reha abilitasi seba anyak 7 pake et minimal 60%, •Iptek dasar dan terapan yang anfaatkan olleh penggun na di dima bidang produktivvitas hutan anyak 6 pake et minimal 60%, 6 seba •Iptek dasar dan terapan yang anfaatkan olleh penggun na di dima bidang keteknikkan kehutana an n hasil hutan n dan pengolahan seba anyak 5 pake et minimal 60%, 6 •Iptek dasar dan terapan yang dima anfaatkan olleh penggun na di bidang perubaha an iklim dan n kebijjakan kehuttanan sebanyyak 7 pake et

Capaian Kinerja K Sa asaran5: Penelitian dan penge embangan n (Litbang) kehutanan memega ang perana an yang sangat pe enting dala am perkem mbangan ilmu penge etahuan da an teknolog gi yang dapat dig gunakan dalam d pen netapan be erbagai ke ebijakan u umum, ke ebijakan teknis dan n kebijaka an operasio onal. Deng gan demikkian, diharrapkan hasil-hasil litbang keh hutanan da apat menja adi trend setter s dalam m pemban ngunan keh hutanan pada khussusnya, da an pemban ngunan di segala s bidang pada umumnya. Untuk itu, hasil-hasil litba ang berupa ailmu pen ngetahuan dan tekn nologi dassar dan 84 | LAKIP K KEMENTERIA AN KEHUTAN NAN 2013

terapan harus terus menerus didorong dan dikembangkan agar dapat diterapkan dan dimanfatkan oleh berbagai pihak yang memerlukan. Salah satu tujuan dan sasaran strategis Badan Litbang Kehutanan adalah setiap output Iptek yang dihasilkan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Pengguna Iptek kehutanan antara lain komunitas ilmiah, Kementerian Kehutanan, Pemda, masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi (UKM), dunia usaha, dan pengguna terkait lainnya. Setiap judul atau kegiatan penelitian yang dilaksanakan harus mampu menghasilkan Iptek dan minimal 60% Iptek yang dihasilkan dimanfaatkan oleh pengguna. Berkaitan dengan Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014, fokus kegiatan litbang kehutanan selain pada kualitas litbang juga mendorong tingkat kebermanfaatan Iptek dari hasil-hasil litbang yang dilakukan oleh Badan Litbang Kehutanan. Pada prinsipnya perhitungan outcome dipergunakan juga untuk memantau perkembangan pemenuhan target renstra yaitu capaian indikator kinerja kebermanfaatan Iptek pada tahun 2014 minimal 60%. Perhitungan outcome (kebermanfaatan) hasil Iptek dimulai dari capaian pelaksanaan satuan terkecil yaitu pelaksanaan setiap judul-judul penelitian. Selanjutnya diakumulasikan menjadi kegiatan riset untuk menghasilkan paket Iptek. Dalam hal ini, kinerja dihitung dalam tingkatan kebermanfaatan hasil Iptek untuk setiap kegiatan Litbang Kehutanan. Untuk mengukur capaian outcome, Badan Litbang Kehutanan sudah membuat kriteria sebagaimana Tabel 21berikut. Tabel 21. Kriteria Capaian Nilai Outcome pada Setiap Kegiatan Penelitian No. 1.

2.

3.

Jenis Penelitian Riset Terapan/Teknis

Riset Terapan/Kebijakan

Riset Dasar

Kriteria Telah diterapkan, RSNI Demplot, jurnal terakreditasi, buku Alih teknologi, prosiding, publikasi populer (koran, warta) Gelar teknologi, pameran Draft publikasi, poster, banner, leaflet Menjadi kebijakan, SK Menhut, RSNI Bahan kebijakan, draft SK Menhut, jurnal terakreditasi, buku, petunjuk teknis, pedoman Policy brief, prosiding, publikasi ilmiah (koran, warta) Seminar Draft publikasi, draft petunjuk teknis, draft pedoman Paten, hak cipta, perlindungan varietas tanaman, RSNI, penemuan teori/inovasi

Nilai Outcome (%) 100 80 60 40 20 100 80

60 40 20 100


No.

Jenis Penelitian

Kriteria baru, jurnal internasional Jurnal terakreditasi, buku, draft paten Prosiding, publikasi populer (koran, warta) Seminar Draft publikasi

Nilai Outcome (%) 80 60 40 20

Berikut capaian dari masing-masing indikator kinerja: 1. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 paket, minimal 60%.

Gambar 21. Pengakuan pemerintah daerah terhadap Iptek inokulasi gaharu

Sampai dengan tahun 2013, nilai rata-rata outcome dari 7 paket Iptek adalah sebesar 48,69%, sehingga capaian outcome terhadap target minimal outcome 60% adalah 81,16%. Target minimal outcome 60% tersebut pada prinsipnya merupakan target yang akan dicapai pada akhir periode renstra tahun 2014, sehingga dengan capaian outcome sebesar 81,16% pada tahun 2013 ini, berarti sebelum akhir periode renstra tahun 2014, target outcome minimal 60% diperkirakan akan tercapai.Hasil penelitian di bidang konservasi dan rehabilitasi sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 4. 2. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang produktivitas hutan sebanyak 6 paket, minimal 60%.


Gambar 22. Rekayasa alat pengukuran pita volume pohon

Sampai dengan tahun 2013, nilai rata-rata outcome dari 6 paket iptek adalah sebesar 48,53%, sehingga capaian outcome terhadap target minimal outcome 60% adalah sebesar 80,88%. Target minimal outcome 60% tersebut pada prinsipnya merupakan target yang akan dicapai pada akhir periode renstra tahun 2014, sehingga dengan capaian outcome sebesar 80,88% pada tahun 2013 ini, berarti sebelum akhir periode renstra tahun 2014, target outcome minimal 60% diperkirakan akan tercapai.Hasil penelitian di bidang produktivitas hutan sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 4. 3. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 paket, minimal 60%/ Sampai dengan tahun 2013, nilai rata-rata outcome dari 5 paket iptek adalah sebesar 43,20%, sehingga capaian outcome terhadap target minimal outcome 60% adalah sebesar 72,00%. Target minimal outcome 60% tersebut pada prinsipnya merupakan target yang akan dicapai pada akhir periode renstra tahun 2014, sehingga dengan capaian outcome sebesar 72,00% pada tahun 2013 ini, berarti sebelum akhir periode renstra tahun 2014, target outcome minimal 60% diperkirakan akan tercapai.Hasil penelitian di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 4. 87 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

4. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang perubahan iklim dan kebijakan sebanyak 7 paket, minimal 60%

Gambar 23. Policy Brief strategi penurunan emisi GRK sektor kehutanan

Sampai dengan tahun 2013, nilai rata-rata outcome dari 7 paket iptek adalah sebesar 48,10%, sehingga capaian outcome terhadap target minimal outcome 60% adalah sebesar 80,17%. Target minimal outcome 60% tersebut pada prinsipnya merupakan target yang akan dicapai pada akhir periode renstra tahun 2014, sehingga dengan capaian outcome sebesar 80,17% pada tahun 2013 ini, berarti sebelum akhir periode renstra tahun 2014, target outcome minimal 60% diperkirakan akan tercapai.Hasil penelitian di bidang perubahan iklim dan kebijakan sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 4. Secara umum nilai rata-rata capaian outcome dari keempat indikator kinerja adalah sebesar 47,13%, sehingga capaian outcome terhadap target minimal outcome 60% adalah sebesar 78,55%. Target minimal outcome 60% tersebut pada prinsipnya merupakan target yang akan dicapai pada akhir periode renstra tahun 2014, sehingga dengan capaian outcome sebesar 78,55% pada tahun 2013 ini, berarti sebelum akhir periode Renstra tahun 2014, target outcome minimal 60% diperkirakan akan tercapai. Perhitungan outcome berdasarkan satuan terkecil yaitu judul kegiatan penelitian. Outcome tiap judul penelitian pada tahun 2013 tidak bisa dipisahkan dari rangkaian kegiatan terdahulu. Nilai realisasi outcome 47,13%


merupakan rata-rata a nilai outccome semu ua judul pe enelitian da an beragam yang terangkum m dalam 25 5 paket pen nelitian inttegratif.

Sa asaran 6 •Mening gkatnya kapa asitas pelaku utama dan pelaku m upayya usaha melalui penyulu uhan, serta peningk katan kapassitas aparatu ur Kemenhut dan SDM ke ehutanan lainnya

Indikatorr Kinerja •Terb bentuknya ke erjasama kemitraan dalam m rangka elaku peningkatan perran serta pe utam ma dan pelakku usaha da alam pem mberdayaan masyarakat, m , 10 kerja asama •Terb bentuknya kelompok k masyyarakat prod duktif man ndiri, 100 kellompok •Sertifikasi penyu uluh utanan, 500 orang kehu •Pend didikan dan pelatihan aparratur Kemen nhut dan SDM kehu utanan lainn nya, 3.000 orang pese erta •Pend didikan Menengah Kehu utanan, 285 siswa

Capaian Kinerja K Sa asaran6: 1. Terben ntuknya kerjasama ke emitraan dalam d rangka peningkkatan pera an serta pelaku utama dan n pelaku usaha u dalam m pemberd dayaan ma asyarakat. Indikattor kinerja di atas adalah a dallam rangkka peningkkatan peran serta pelaku utama dan d pelakku usaha dalam pemberday p yarakat. aan masy Kerjasa ama kemittraan dima aksudkan untuk me endukung terselengg garanya pengem mbangan Hutan Ra akyat (HR R) melalui kegiatan kemitraan antara industrri pengolah han kayu dan d Kelom mpok Tani Hutan H (KT TH sebagai pelaku utama)). Tujuan yang y ingin n dicapai dalam d kerja asama kem mitraan ini adalah mening gkatkan ku ualitas pela aksanaan tugas dan n fungsi pa ara pihak melalui pembe entukan jejaring kerja a dan sinerrgi kegiatan.


Gamba ar 24. Salah Satu S Lokasi HTR H Hasil Ke erjasama Kem mitraan Industtri Kayu Deng gan Kelompo ok Tani

Perkem mbangan ca apaian pen ngukuran kinerja k indikator Kerjjasama Kem mitraan Badan Penyuluha an dan Pe engembang gan SDM Kehutanan K Tahun 20 010 s/d 2013 sebagaiman na disajikan pada gra afik berikutt. 50

43

45

46

40 35 30 25 20

Targget Renstra

18 18

15

10 10

13

Realisasi

16

10 2

5

2

0 2010

2011

2012

2013

s/d 2013

Gambar 25. Grafiik Perkembangan Capaian Pengukura an Kinerja Indikator Kerjjasama Kem mitraan

Implem mentasi kerjasama ke emitraan hutan h rakyyat yang te elah dicapai pada tahun 2013 2 menccakup kegiiatan sebag gai berikutt: a. Rap pat Persiap pan, Koordinasi dan Penandatan P ngan Kerja asama Kem mitraan. Rap pat koordin nasi pusat dan daera ah yang diilakukan di Provinsi Banten, B Jaw wa Barat, Jawa Tenga ah dan Jaw wa Timur dalam d rang gka persiap pan dan koo ordasi kerja asama kem mitraan tah hun 2013. Implemen ntasi dari kegiatan k ini adalahterja a alinnya 16 kerjasama a kemitraa an antara p pelaku utama dan 90 | LAKIP K KEMENTERIA AN KEHUTAN NAN 2013

pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat pada tahun 2013. Kerjasama kemitraan tersebut berada pada Provinsi Jawa Tengah sejumlah 3 (tiga) kerjasama kemitraan dan di Provinsi Jawa Timur sejumlah 13 kerjasama kemitraan. b. Rapat Konsolidasi kemitraan hutan rakyat Rapat Konsolidasi kemitraan hutan rakyat dilaksanakan guna meningkatkan sinergitas dan pembagian peran sesuai dengan fungsi institusi dalam pengelolaan hutan rakyat kemitraan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Badan P2SDM Kehutanan, Ditjen Bina Usaha Kehutanan (BUK), Setjen Kementerian Kehutanan dan Ditjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDASPS), Dinas Kehutanan Kabupaten Se-Provinsi Jawa Timur di Provinsi Jawa Timur. Penyelenggaraan Rapat Konsolidasi Kemitraan Hutan Rakyat bertujuan untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan kemitraan antara petani Hutan Rakyat Kemitraan dan Industri di Jawa Timur dan membangun sinergitas pengelolaan Hutan Rakyat Kemitraan dan penetapan lokasi model pengintegrasian pengelolaan hutan rakyat kemitraan. c. Pendampingan Kemitraan oleh Penyuluh Kehutanan Pendampingan Kegiatan kemitraan oleh Penyuluh Kehutanan dilakukan agar mampu memberdayakan dan mensejajarkan posisi tawar antara kelompok tani dengan perusahaan perkayuan. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan sebagai pendamping kemitraan hutan rakyat adalah: -

-

-

-

Pendampingan dalam hal teknis, administrasi dan kelembagaan Koordinasi denganperusahaan mitra sehingga diharapkan untuk pelaksanaan kegiatan kemitraan antara pengusaha dengan kelompok tani dapat berjalan terus dan saling menguntungkan. Penyuluh memberikan penyuluhan tentang Peta Permasalahan Kegiatan Fisik Kelompok Tani meliputi satu wilayah desa, sehingga penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kelompok berdasarkan skala prioritas penanganan. Pembinaan ke Kelompok tani agar memiliki akses kemitraan dalam upaya untuk menumbuh kembangkan kemampuan dan kemandirian Kelompok Tani. Pembinaan yang dilakukan oleh Penyuluh Pendamping kemitraan adalah tentang koperasi. Pelatihan bagi kelompok tani oleh penyuluh kehutanan dan perusahaan. 91 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

-

Pemberian informasi berupa informasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), pengkoperasian, dan akses pasar. Sosialisasi peraturan dan bantuan permodalan dari BLU Studi Banding Kemitraan yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan dengan Kelompok Tani Hutan Rakyat.

d. Pembekalan kemitraan Hutan Rakyat Dalam mendorong pelaksanaan kegiatan kemitraan hutan rakyat diperlukan adanya pembekalan tentang kemitraan yang dilakukan sehingga keberhasilan pelaksanaan kegiatan kemitraan hutan rakyat lebih optimal. Penyuluh kehutanan melakukan pendampingan dan pemberdayaan bagi kelompok tani, kelompok tani dan perusahaan dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dalam perjanjian kerjasama. Pada pembekalan kemitraan ini diharapkan peserta mendapatkan ilmu, pengalaman dan pembelajaran (lesson learned) dari pemateri yang memiliki keahlian. Peserta pembekalan kemitraan adalah penyuluh kehutanan sebagai pendamping kemitraan hutan rakyat, kelompok tani hutan rakyat dan Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten, Badan Pelaksana Penyuluh dan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. e. Diskusi interaktif dan temu usaha P2SDMKehutanan di Kabupaten Jombang.

antara

Kepala

Badan

f. Monitoring Kemitraan pada 30 lokasi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Dalam rangka mengetahui progres dari kerjasama kemitraan hutan rakyat maka dilakukan monitoring kemitraan pada 30 lokasi kemitraan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Monitoring kemitraan dilakukan agar pelaksanaan kemitraan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana, sehingga dapat mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi dengan melakukan penilaian yang dilakukan selama ini sudah tepat untuk mencapai tujuan kegiatan kemitraan. Monitoring kegiatan kemitraan ini bertujuan untuk mengetahui progres dari kerjasama yang ada dan sekaligus untuk menetapkan strategi yang akan ditempuh dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerjasama kemitraan tersebut. Monitorting kemitraan dilakukan secara berjenjang, yaitu: - Pelaporan yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan sebagai pendamping kemitraan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten, Bapelluh, Dinas Kehutanan Provinsi, Sekretariat Bakorluh dan Badan P2SDMK. 92 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

- Monitoring kemitraan hutan rakyat oleh tim monitoring yang terdiri dari Dinas Kehutanan Kabupaten, Bapelluh, Dinas Kehutanan Provinsi, Sekretariat Bakorluh dan Badan P2SDMK. - Tindak lanjut kegiatan monitoring kemitraan dengan pembinaan dan surat ke daerah. Hasil monitoring kemitraan yang dilakukan pada 30 lokasi kemitraan pada 3 provinsi yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan hasil monitoring sebagai berikut: - Penetapan harga jual kayu masih dilakukan oleh broker sehingga keuntungan yang seharusnya diperoleh kelompok tani menjadi berkurang.Pemenuhan kebutuhan hidup yang biasanya dilakukan dengan tebang butuh dimanfaatkan oleh pedangang broker; - Komitmen perusahaan terhadap SPKS tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan misal penjualan kayu belum bisa dijual langsung ke perusahaan. Broker membeli kayu dengan harga yang murah; - Perusahaan umumnya hanya membagikan bibit saja kepada kelompok tani, hanya dibeberapa wilayah seperti di Kabupaten Lumajang perusahaan sudah membantu dalam penyediaan bibit (bantuan polibag, benih dan pupuk), penyediaan biaya pembuatan bibit dalam bentuk HOK 10 orang 3 bulan, dan biaya pemupukan; - Belum terwujudnya pelaksanaan hak dan kewajiban dari perusahaan terhadap kelompok tani; - Masih belum terjalin koordinasi antara Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten, Bakorluhdan perusahaan sesuai dengan pembagian peran masing-masing; - Penyuluh pendamping belum optimal melakukan identifikasi permasalahan kemitraan pada kelompok tani hutan rakyat sehingga belum bisa memberikan alternatif/solusi pemecahan masalah; - Belum semua penyuluh pendamping kemitraan mampu memfasilitasi KTHR dalam mengakses informasi pasar terutama harga kayu. Sebagian besar KTHR mendapatkan informasi harga dari pengepul/makelar/perusahaan; - Belum semua penyuluh pendamping kemitraan mampu mengakses teknologi atau hasil-hasil penelitian terutama pada permasalahan hama penyakit tanaman sengon (karat furu) sehingga belum bisa memberikan solusi dalam mengatasi penyakit karat furu. Namun ada beberapa penyuluh memberikan alternative pemecahan dengan menanam sengon secara campuran (heterogen) dengan tanam keras lainnya; 93 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

- Kompetensi penyuluh kehutanan sebagai pendamping kemitraan Hutan Rakyat masih sangat lemah, oleh karena itu perlu peningkatan kompetensi penyuluh melalui kegiatan magang, studi banding maupun pelatihan teknik fasilitasi, teknik komunikasi dan lainnya; - Substansi dari pendampingan kemitraan belum berupa upaya-upaya dari penyuluh kehutanan dalam memperkuat kemitraan; - Masih kurangnya inisiatif dari penyuluh pendamping kemitraan untuk melakukan koordinasi dalam rangka mencari solusi masalah misalnya ke perusahaan, UPT terkait, dinas terkait, lembaga penelitian dan atau lembega pendidikan; dan - Kurangnya penguasaan teknik dan cara berkomunikasi dalam menghubungkan KTHR dengan pihak perusahaan dalam rangka meningkatkan posisi tawar petani. Strategi pemecahan masalah di atas antara lain: - Pelaksanaan kegiatan tidak hanya berorientasi pada proyek; - Pelatihan yang diadakan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelompok tani; - Perlupeningkatan koordinasi antara Dinas Kehutanan Provinsi/ Kabupaten, Bakorluh, dan perusahaan sesuai dengan pembagian peran masing-masing; - Peningkatan kompetensi Penyuluh Kehutanan; - Pemberdayaan dan penguatan kelompok tani hutan rakyat; - Mendorong Dinas Kehutanan untuk dapat memberikan dukungan infrastruktur berupa tempat atau modal bagi pembuatan depo kayu; - Mendorong pertemuan antara kelompok tani dan perusahaan dengan dukungan dari dinas kabupaten.

Gambar 26.Penandatangan MoU Kerjasama Kemitraan Tahun 2013 oleh CV. Rimba Raya dan Kelompok Tani Sri Wedhari


Pada penetapan kinerja tahun 2013 target kinerja kerjasama kemitraan ditetapkan sebanyak 13 dokumen kerjasama dengan capaian kinerja sebanyak 16 dokumen kerjasama kemitraan. Realisasi Pengukuran Kinerja dari indikator kinerja kerjasama kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha digambarkan sebagaimana disajikan pada Tabel 22 berikut. Tabel 22. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama Kerjasama Kemitraan Tahun 2013 Indikator Kinerja

Target

Jumlah kerjasama kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat

13 dokumen Kerjasama

Realisasi 16 dokumen Kerjasama

% Capaian 123,08

Outcomeyang diperoleh dari kegiatan kerjasama kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: a. Pemberian Bibit oleh Perusahaan; b. Insentif Biaya Pemeliharaan kelompok tani oleh Perusahaan pada kerjasama kemitraan di Kabupaten Lumajang; c. Peningkatan kapasitas KTH pada kerjasama kemitraan oleh perusahaan; d. Penguatan kelembagaan koperasi KTH; e. Akses permodalan dari perusahaan maupun pemerintah; dan f. Bantuan Mesin Produksi Pengolahan Kayu dan Saprodi. Sedangkan Dampak dari kegiatan kemitraan dari tahun 2010-2013 yang telah dirasakan yaitu peningkatan pendapatan kelompok tani antara lain Premium Price serta adanya jaminan Kelestarian hutan rakyat di Pulau Jawa. 2. Terbentuknya Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri adalah Kelompok tani yang sudah mempunyai jenis usaha bidang kehutanan dan secara usaha kelompok tersebut sudah memiliki kegiatan produksi atau menghasilkan (bukan kelompok tani yang baru dibentuk). Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri disebut juga dengan Kelompok Usaha Produktif (KUP). Pada tahun 2010, realisasi pencapaian pembentukan KUP adalah sebanyak 81 kelompok dari target 100 kelompok yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat keberhasilan KUP adalah sebesar 68% dari jumlah KUP yang dilaksanakan pada tahun tersebut atau sebesar 55 Unit 95 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

KUP,dengan jenis usaha kelompok jamur kayu, lebah madu, emponempon, usaha tumpangsari umbi-umbian dengan tegakan kayu-kayuan, emping dan usaha pembibitan. Untuk tahun 2011,realisasi capaian pembentukan KUP adalah sebanyak 105 Kelompok dari target 100 Kelompok, dengan tingkat keberhasilan sebesar 72%. Jenis usaha yang berkembang pada kelompok tersebut hampir sama dengan tahun 2010 yaitu jamur kayu, lebah madu, pembibitan, kapulaga pada bawah tegakan, tanaman umbi-umbian pada bawah tegakan, dan usaha lainnya. Indikator keberhasilan yang diterapkan dalam mengukur KUP didasarkan pada skala usaha dari permodalan dikucurkan sebesar Rp 25 juta per kelompok. Penanam dan pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan di bawah tegakan pohon sepertijamur kayu, lebah madu, pembibitan, kapulaga, umbi-umbian menunjukkan adanyapeningkatan pendapatan kelompok. Hal yang sama juga terjadi pada jenis usaha yang dikembangkan kelompok tani dimana yang awalnya hanya 1 jenis usaha yaitu jamur kayu berkembang menjadi jamur kayu, pembibitan dan atau kapulaga. Capaian KUP tahun 2011 melebihi 100% karena terdapat KUP yang dikhususkan untuk kegiatan gender dengan fasilitasi Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan dan beberapa daerah yang mengembangkan KUP di daerahnya dengan pembiayaan dari APBD seperti provinsi Sumatera Barat, Banten dan Bali.

Gambar 27. Usaha Budidaya Lebah Madu KUP di Provinsi Kalimantan Selatan

Pada tahun 2012 realisasi KUP adalah sebanyak 129 Kelompok dari target 100 KUP dengan jenis kegiatan budidaya lebah madu, jamur kayu,


pembibitan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, pembuatan emping malinjo dan pembuatan gula aren.

Gambar 28. Aktivitas anggota KUP di Provinsi Banten mengolah bambu menjadi berbagai jenis produk anyaman

Pada tahun 2013 dari target 100 KUP tercapai 137 KUP, terdiri dari 107 KUP, yang dilaksanakan di 33 Provinsi melalui anggaran dana dekonsentrasi penyuluhan kehutanan. Sedangkan sisanya sebanyak 30 KUP dilaksanakan melalui fasilitasi kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yaitu 10 KUP responsif gender dan 20 KUP merupakan KUP Model. Jenis usaha yang dikembangkan meliputi pembibitan tanaman kayukayuan, persemaian, budidaya lebah madu, budidaya jamur kayu/jamur tiram, pengolahan kopi mangrove, inokulasi gaharu, pembibitan tanaman mangrove, dan sebagainya. Dibandingkan tahun 2012, capaian realisasi terbentuknya kelompok masyarakat produktif mandiri kehutanan tahun 2013 meningkat sebesar 8%. Capaian kinerja kelompok masyarakat produktif mandiri (KUP) tahun 2013 dapat dilihat sebagaimana disajikan pada Tabel 23. Tabel 23. Realisasi Capaian Kinerja Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri pada Tahun 2013 Target

Indikator Kinerja Jumlah kelompok masyarakat produktif mandiri

100 Unit

Realisasi 137 Unit

% Capaian 137

Perkembangan capaian pengukuran kinerja indikator Kelompok Usaha Produktif Mandiri Tahun 2010-2013 adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 23.


500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

452 0 400

Target Rensstra 100

2010

81

100

105

2011

Realisasi

137

129 100

00 10

2012

2013

s/d 2013

Gam mbar 29. Perrkembangan Capaian Pen ngukuran Kin nerja Indikattor Kelompok k duktif Mandirri Massyarakat Prod

Outcom medari keg giatan pen ndampingan n KUP ada alah berke embangnya a usaha produkktif kelomp pok masya arakat pad da beberapa kegiata an usaha seperti usaha jamur kayyu, pembib bitan, emp pon-empon n bawah te egakan, tu umpang awah tega akan hutan n, pengola ahan hasil hutan bu ukan kayu seperti sari ba pengolahan krip pik emping, manisa an pala, dan seba againya. Capaian C metersebutt dapat dilihat dengan adanyaa perkembaangan perp putaran outcom permod dalan dan n pendapa atan kelom mpok yang g bertamb bah kurang lebih 30% dari d moda al awal diikucurkan sebesar Rp.25 juta a per kelompok. Sedang gkan dam mpak adan nya KUP adalah meningkatn m nya kelembagaan masyarrakat yang g kuat da alam rang gka penge elolaan su umberdaya hutan (SDH) di tingkat tapak. Permassalahan ya ang telah diidentifika d asi adalah kesulitan d dalam mem mahami mekanisme penccairan dan na pengem mbangan KUP K secara a swakelolla yang acu Peraturran Preside en (Perpre es) Nomor 54 Tahun n 2010 jo Perpres menga Nomorr 70 tahun 2012 yang g dilakukan n dengan mekanisme e surat perjanjian kerjasa ama (SPKS S). Strateg gi pemecahan masalah di ata as adalah dengan pembe erian petun njuk tekniss yang jela as, tidak ha anya berissi teknis ke egiatan, tetapi juga me encakup tata cara a pertanggungjawab ban administrasi keuang gan serta dapat d dilakkukan pembinaan langsung ke d daerah. 3. Sertifikkasi Penyulluh Kehuta anan Dalam upaya me endukung terwujudn nya SDM Kehutanan K yang proffesional ompeten, telah dilakkukan keg giatan uji kompetensi bagi Pe enyuluh dan ko Kehuta anan yang dimulai sejak s tahu un 2011. Kinerja ke egiatan se ertifikasi profesi Penyulu uh Kehuta anan diuk kur berda asarkan jumlah Pe enyuluh


Kehutanan yang mendapatkan sertifikat kompetensi dari hasil uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kehutanan. Sampai Tahun 2012 sebanyak 496 Penyuluh Kehutanan telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Jumlah tersebut meningkat dimana sampai dengan tahun 2011 Penyuluh Kehutanan yang mendapatkan sertifikat kompetensi adalah sebanyak 189 orang. Lokasi Penyuluh tersebut adalah dari Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk membantu kesiapan Penyuluh Kehutanan dalam mengikuti uji kompetensi dalam rangka sertifikasi profesi, para Penyuluh Kehutanan diberikan sosialisasi mengenai materi tentang Penyuluhan dan tata cara sertifikasi. Kegiatan sosialisasi ini mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan uji kompetensi. Sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2014, target yang ditetapkan Kementerian Kehutanan adalah sebanyak 1.500 orang Penyuluh Kehutanan bersertifikat. Adapun target sertifikasi tahun 2013 adalah 500 orang Penyuluh Kehutanan yang bersertifikat.

Gambar 30. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Penyuluh Kehutanan PNS Tahun 2013 di Medan, Sumatera Utara

Untuk mencapai target tersebut, telah dilaksanakan uji kompetensi di 11 Provinsi, dan sampai dengan akhir Desember 2013 telah tersertifikasi sebanyak 560 orang atau sebesar 112% dari target yang direncanakan. Rincian kegiatan uji kompetensi yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 sebagaimana disajikan pada Tabel 24. 99 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

Tabel 24. Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyuluh Kehutanan Tahun 2013 Provinsi Jawa Barat Sulawesi selatan Lampung Jawa Tengah Jawa Timur Sumatra Utara NAD Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Timur Riau

Tempat Unjuk Kompetensi (TUK) BDK Kadipaten BDK Makasar Bakorluh PPK lampung Bakorluh PPK Jateng BakorluhPPK Jatim Bakorluh PPK Medan Dinas Kehutanan Bakorluh PPK Kendari Dinas Kehutanan BDK Kupang BDK Pekanbaru

Hasil Uji (orang) 87 49 34 116 103 15 33 22 44 32 25

TOTAL

560 (112%)

Kegiatan uji kompetensi Penyuluh Kehutanan tahun 2013 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebanyak 560 orang Penyuluh Kehutanan bersertifikat. Mengingat besarnya minat Penyuluh Kehutanan untuk mengikuti uji kompetensi, maka Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan mengakomodir pelaksanaan uji kompetensi untuk 607 orang. Realisasi uji komptensi telah menghasilkan Penyuluh Kehutanan yang memperoleh sertifikat sebanyak 560 orang. Capaian kinerja Sertifikasi Penyuluh Kehutanan tahun 2013 dapat dilihat sebagaimana disajikan pada Tabel 25. Tabel 25. Realisasi Capaian Kinerja Sertifikasi Penyuluh Kehutanan Tahun 2013 Indikator Kinerja Sertifikasi Penyuluh Kehutanan

Target

Realisasi

500 Unit

560 Unit

% Capaian 112

Dalam mendukung kelancaran kegiatan uji kompetensi sangat dibutuhkan kesiapan calon peserta baik dari sisi motivasi maupun kelengkapan berkas dan dokumen bukti kegiatan. Selain itu, komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Kehutanan, Badan Koordinasi Penyuluhan/Badan Pelaksana Penyukuhan (Bakorluh/Bapelluh) Tingkat Kabupaten/Kota yang menangani bidang penyuluhan kehutanan juga sangat berperan penting.


Gamb bar 31. Pelakksanaan uji kompetensi k sertifikasi Pen nyuluh Ke ehutanan Tah hun 2013 di Makassar, Su ulawesi Selattan

Kegiata an uji kom mpetensi ini akan se emakin dirrasakan m manfaatnya a ketika sertifikkat kompe etensi men njadi sala ah satu persyaratan p n bagi Pe enyuluh Kehuta anan dalam melaku ukan pendampingan n kegiatan pembangunan kehuta anan. Perkem mbangan capaian c pengukuran kinerja ind dikator serrtifikasi pe enyuluh Kehuta anan Tahun n 2010 s/d d 2013 seba agaimana disajikan p pada Gamb bar 25. 2 1172

1200

1000

1056

1000 Taarget Renstra

800 607 6 560 500

600 400 209 200 189

200

356 300 307 3

Realisasi Outpu ut mengikuti serttifikasi) (m Realisasi Outco ome (lulus sertifikassi)

0 0 0 0 2010

2011

2012

2013

s/d 201 13

Gamba ar 32. Perkem mbangan Ca apaian Pengu ukuran Kinerjja Indikator S Sertifikasi Pe enyuluh Kehu utanan

Outcom me yang telah t diperroleh dari sertifikasi Penyuluh Kehutana an yang telah dilaksana akan di tahun sebelumnya (2011-2012) adalah mening gkatnya ko ompetensi dan profe esionalisme e Penyuluh h Kehutanan. Hal ini da apat diartikan bahw wa kegiattan penyu uluhan diilaksanakan oleh 101 | LAKIP K 1 KEMENTERIA AN KEHUTAN NAN 2013

penyuluh yang kompeten. Sedangkan dampak kegiatan sertifikasi Penyuluh Kehutanan yaitu meningkatkan kapasitas kelompok tani sebagai pelaku utama kegiatan pembangunan kehutanan yang pada gilirannya meningkatnya pendapatan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Permasalahan yang ditemui di lapangan dalam proses pencapaian indikator kinerja ini adalah: a. Penyusunan Programa masih mengacu pada Programa Penyuluhan Pertanian sehingga kegiatan yang dilakukan sebagian besar tanam menanam dan pembibitan. Penyuluh Kehutanansudah mengetahui Permenhut No P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan tetapi belum menerapkan karena terbentur kebijakan Daerah dan pendanaan. b. Rencana Kerja Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tahun 2013 yang disusun hampir 30% tidak memunculkan kegiatan komoditi Kehutanan atau kegiatan yang terkait dengan misi kehutanan (terasering, Spill way, hutan rakyat dll), karena tidak disediakan dana untuk menyusun RKT Kehutanan. Bakorluh lebih memiliki pandangan bahwa penyuluh kehutanan merupakan penyuluh polivalen,sehingga pemahaman ini perlu diluruskan selama penyuluh tersebut belum memiliki sertifikat polivalen (perikanan, perkebunan, pertanian dan kehutanan); dan c. Penyuluh Kehutanan belum sepenuhnya siap untuk Sertifikasi, meskipun sudah dibekali dengan sosialisasi.

mengikuti

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas, berikut strategi pemecahannya: a. Pusat Perencanaan Pengembangan Penyuluhan Kehutanan akan melakukan asistensi dalam pemberkasan dokumen sertifikasi sehingga para penyuluh kehutanan lebih banyak yang bersertifikat; dan b. Perlu kerjasama dengan pemerintah daerah (APBD) terkait dengan sertifikasi sehingga penyuluh yang berkeinginan untuk ikutserta sertifikasi dapat diakomodir seluruhnya. 4. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan Lainnya Indikator kinerja Pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya ditargetkan minimal sebanyak ebanyak 15.000 orang peserta. Kegiatan yang diukur dalam indikator kinerja tersebut adalah pelaksanaan Diklat Kepemimpinan tingkat II,III dan IV, Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Masyarakat serta kerjasama Diklat dengan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi 102 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

(BP2HP) dan APHI. Setiap tahunnya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan baik pada Pusat Diklat maupun pada Balai Diklat Kehutanan (BDK) melebihi target. Hal ini disebabkan terdapat kerja sama dengan mitra kehutanan dan Eselon I lain (seperti Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan) yang melimpahkan pelaksanaan pelatihannya kepada Pusat Diklat Kehutanan maupun Balai Diklat Kehutanan.

Gambar 33. Penyelenggaraan diklat calon auditor VLK pada industri Tahun 2013 di Pusat Diklat Kehutanan

Tahun 2013 jumlah peserta mencapai 4.667 orang, atau 55% melebihi target yang ditetapkan pada Renstra dan Penetapan Kinerja Badan P2SDM Kehutanan sebanyak 3.000 orang peserta. Diklat ini terdiri dari 3.684 orang peserta Diklat Aparatur dan 983 orang peserta Diklat Non Apartur.Sampai dengan Tahun 2013 telah tercatat 22.124 orang peserta diklat. Realisasi capaian kinerja Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Tahun 2013 sebagaimana disajikan pada Tabel26. Tabel 26. Realisasi Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Tahun 2013 Indikator Kinerja Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang.

Target

Realisasi

3.000 orang

4.667 orang

% Capaian 150

Perkembangan capaian pengukuran kinerja Indikator Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya lingkup Badan


Penyuluhan dan n Pengem mbangan SDM S Kehu utanan Ta ahun 201 10-2013 sebaga aimana disa ajikan pada Gambar 27. 25000

22.124

20000 15000

1 12000 1 9.231

10000 5000

5.19 90 3000 3000

Target R Renstra Realisassi

3000

3.03 36

3000 4667 7

0 2010

2011

2012

2013

s s/d 2013

Gam mbar 34. Perkkembangan Capaian C Pengukuran Kine erja Indikato or Pendidikan n dan Pelattihan Aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan K lainnya

Outcom me yang telah t dicap pai melalu ui kegiatan n Pendidika an dan pe elatihan aparatu ur Kemenhut dan SDM S Kehu utanan lain nnya adala ah mening gkatnya kapasittas aparatu ur Kemenh hut dan SD DM Kehuta anan lainnyya. Dampa ak yang diperoleh adalah h tersedianya SDM yang me endukung penyeleng ggaraan kehuta anan dan pengelola aan hutan n yang kompeten k dan proffesional termassuk pengelo olaan huta an sampai di d tingkat tapak. t Berdassarkan eva aluasi pasca pendidikan da an pelatihan, Diklatt yang diselen nggarakan Pusat Diklat Kehutanan K BDK berm manfaat dan B mening gkatkan kapasitas k aparatur Kementerian Kehuttanan dan n SDM kehuta anan lainn nya sebe esar 98,40%. Hal ini dap pat diuku ur dari mening gkatnya kinerja SDM M Kehutana an melaluii peningka atan ketera ampilan aparatu ur yang me engikuti Diklat dalam m pelaksanaan tugas yang dibe ebankan kepada anya. 5. Pendidikan Mene engah Kehu utanan Target Pendidikkan Menengah Kejuru uan Kehuttanan tahu un 2010 s//d 2014 adalah sebanyakk 1.440 orang o yang g dihitung g dari sisw wa sekolah yang diterim ma pendidikkan. Realissasi Pendid dikan Menengah Kejuruan Keh hutanan sebanyyak 308 orrang pada tahun 2010, 311 orang pada a tahun 20 011 dan 323 ora ang pada tahun t 2012 2, dan tahu un 2013 mencapai m 46 61 orang. Sebaga ai gambaran, tahun 2012 lulu usan SMK K Kehutana an sebany yak 270 orang langsung dipekerjakkan di Perum Perhuttani dan p pada Tahu un 2013 104 | LAKIP K 1 KEMENTERIA AN KEHUTAN NAN 2013

sebanyak 120 orang lulusannya, melalui fasilitasi Ditjen Planologi ditempatkan di KPH seluruh Indonesia.

Gambar 35. Aktivitas belajar siswa SMK Kehutanan

Outcomeyang diperoleh dari Pendidikan Menengah Kehutanan adalah tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga teknis menengah kehutanan dalam pembangunan kehutanan, baik pada perusahaan BUMN (Perhutani dan Inhutani), pihak Swasta seperti Sinar Mas, Asian Pulp and Paper (APP), dll maupun pada instansi pemerintahan (Pusat dan daerah). Realisasi capaian kinerja Pendidikan Menengah Kehutanan Tahun 2013 sebagaimana di sajikan pada Tabel 27. Tabel 27. Realisasi Capaian Kinerja Pendidikan Menengah Kehutanan Tahun 2013 Indikator Kinerja

Target

Pendidikan Menengah Kehutanan sebanyak 1.440 oran

285 orang

Realisasi 461 orang

% Capaian 150%

Dampak dari pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan ini adalah permintaan perusahaan BUMN, BUMS dan pemerintah Pusat dan Daerah terhadap lulusan SMK Kehutanan untuk tenaga terampil di tingkat tapak meningkat setiap tahunnya. Perkembangan capaian pengukuran kinerja Indikator Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Tahun 2010-2013 sebagaimana disajikan pada Gambar 31.


1600 0

1403

1400 0 1149

1200 0 1000 0

Target Reenstra

800 0

Realisasi

600 0 400 0

461 8 288 308

288 311

288 323

285

2010

2011

2012

2013

200 0 0 s/d d 2013

Gambarr 36. Perkem mbangan Cap paian Penguk kuran Kinerja a Indikator Pe endidikan Me enengah Kejuruan Kehutanan

106 | LAKIP K 1 KEMENTERIA AN KEHUTAN NAN 2013

Sa asaran 7 •Mening gkatnya tata kelola adminisstrasi pemerrintahan Kementterian Kehuttanan secara efektif dan efisien e

Indikatorr Kinerja •Opin ni laporan keuangan k Kem menhut tahun nan ‘wajar ta anpa peng gecualian’ mulai m laporan n keua angan Tahun n 2012 , 1 ju udul •Peng gembalian pinjaman/piu p utang seba anyak 69 unit perusahaa an terse elesaikan, 20 0% (14 unitt peru usahaan) •Penccapaian sasa aran strategis Kem menterian Ke ehutanan, 54 4% •Tersselesaikannyya status penccatatan BMN N eks kantorr Wilayah Departe emen utanan, 5 Prrovinsi Kehu •Pena anganan perrkara, pemu ulihan hak--hak negara bidang kehu utanan minim mal men nang, 48% •Prassyarat penge embangan kapa asitas dan ka arir pegawai minimal terpenu uhi, 90% •Meningkatnya citra positif menhut per ta ahun, 10% Kem •Stan ndar produk dan jasa kehu utanan, pedo oman peng gelolaan ling gkungan dan n peru ubahan iklim m, 7 Produk •Kerja asama baru bilateral da an multtipihak Bilatteral 1 negara dan multipihak 1 lembaga erencanaan •Terssusunnya pe kehu utanan, 4 Re egional •Penyyaluran kred dit pembang gunan huta an tanaman industri (HTII), hutan tan naman rakya at (HTR R) dan hutan n rakyat (HR)), 80.000 ha a

Cap paian Kinerja Sasa aran 7: L Ke euangan Ke ementerian n Kehutana an ‘Wajar T Tanpa 1. Opini Laporan Pengeccualian’ mu ulai tahun 2011 Opini la aporan keu uangan (LK) Kementterian/Lem mbaga (K/LL) diterbitk kan oleh Badan Pemeriksa a Keuanga an (BPK) selaku lemb baga auditt nasional.. Opini BPK RI R terhadap LK kementerian k n/lembaga a (K/L) d diberikan setelah dilakukkan audit atas LK tersebut. Opini atas hasil au udit LK biasanya dikelua arkan pada a akhir bu ulan Mei atau a awal bulan Jun ni disetiap tahun. Target opini BPK K RI atas LK K Kemente erian Kehutanan adalah “Wajarr Tanpa Pengeccualian (W WTP)” mula ai LK tahun 2011. Capaian terhadap p target tersebu ut adalah opini terh hadap LK Kementeria K an Kehuta anan Tahun 2011 adalah “Wajar Ta anpa Pengecualian (W WTP)”. Te erhadap op pini tersebut, BPK 107 | LAKIP K 1 KEMENTERIA AN KEHUTAN NAN 2013

RI masih memberikan Penjelasan Paragraf, sehingga status opini LK Kementerian Kehutanan tahun 2011 adalah WTP Dengan Paragraf Penjelsan (WTP-DPP). Opini terhadap LK Kementerian Kehutanan tahun 2013 sampai dengan saat pelaporan ini masih belum diterbitkan oleh BPK karena masih dalam proses audit. Namun untuk hasil audit LK Kementerian Kehutanan semester I (audited) sudah disusun secara berjenjang (dari tingkat satuan kerja/satker, wilayah dan Eselon I). Berdasarkan hasil audit LK semester I tersebut, LK Kementerian Kehutanan tahun 2013 sudah mengarah pada target opini “wajar tanpa pengecualian (WTP)”. 2. Pengembalian Pinjaman/Piutang Sebanyak 69 Unit Perusahaan Terselesaikan Target pengembalian pinjaman tahun 2013 dilakukan terhadap 14 unit usaha yang memiliki piutang. Jumlah unit usaha tersebut merupakan bagian dari target 69 unit usaha, yang dilakukan upaya-upaya pengembalian pinjaman sampai dengan tahun 2014. Progres capaian indikator kinerja ini adalah 9 unit Pemegang izin hutan tanaman industri (PHTI) yang terselesaikan pengembalian pinjaman/piutangnya dengan rincian 6 unit PHTI melunasi seluruh pinjaman dan 3 unit PHTI diserahkan ke KPKNL. Capaian indikator kinerja ini adalah 69,23% dari target. 3. Pencapaian Sasaran Strategis di Akhir Tahun 2013, Minimal 72% Di dalam dokumen Renstra Kemenhut 2010-2014 telah ditetapkan 18 sasaran strategis sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kehutanan. Untuk sasaran-sasaran strategis ini telah ditetapkan target secara terukur untuk periode kumulatif 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2014, serta target tahunan. Untuk menjamin pencapaian 18 sasaran strategis tahun 2014 minimal 95%, maka pada tahun 2013 telah ditetapkan target track map (antara) sebesar 72% yang dihitung berdasarkan persentase capaian kumulatif masing-masing sasaran terhadap target 5 tahun yang kemudian dijumlahkan dan ditetapkan/diambil rata-ratanya. Data progres capaian sasaran strategis ini sangat berguna untuk menentukan langkah kebijakan dalam penyelesaian pemenuhan sisa target sampai dengan tahun 2014, baik melalui intervensi regulasi maupun intervensi anggaran, termasuk upayaupaya percepatan pada sisa waktu sampai dengan tahun 2014 apabila terdapat progres pencapaian sasaran kumultaif yang terlambat. Langkah-langkah penting dalam menjamin pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan IKU Kementerian 108 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

Kehutanan 2010-2014 oleh Biro Perencanaan adalah melakukan berbagai langkah koordinatif serta harmonisasi dan integrasi, baik diinternal Kementerian Kehutanan maupun dengan K/L terkait lain. Beberapa permasalahan dalam merealisasikan pencapaian sasaran strategis ini, diantaranya adalah pelaksanaan target kinerja yang pelaksanaannya terkait dan/atau tergantung dengan instansi lain, di luar Kementerian Kehutanan. Beberapa target kinerja yang dimaksud, diantaranya adalah penetapan tata batas kawasan hutan terkait dengan review Rencana Tata Ruang Wilayah oleh Pemda, penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) terkait dengan Pemda Kabupaten/Kota, serta penurunan hotspot kebakaran lahan dan hutan, dimana rata-rata hotspot terjadi sebesar 70% berada di luar kawasan hutan terkait dengan kinerja K/L lain, Pemda, dan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, koordinasi terus dilaksanakan dengan K/L terkait, seperti Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri, serta Tim Terpadu untuk percepatan penyelesaian review RTRWP. Selanjutnya terus menerus dilakukan sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat dan Pemda Kabupaten/Kota untuk percepatan fasilitasi penetapan areal kerja HKm. Sedangkan dalam rangka penurunan hotspot, juga terus dilakukan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat di lapangan, khususnya di 10 provinsi rawan kabakaran (Sumut, Riau, Kepri, Jambi,Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Sulsel) diantaranya dengan pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), penambahan pembentukan Daops Manggala Agni, serta sosialisasi kepada K/L terkait dan Pemda tentang Inpres Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Untuk mengawal target Renstra 2010-2014 tercapai minimal 95% pada akhir tahun 2014, maka ditetapkan target kumulatif sebesar 72% sampai dengan akhir tahun 2013. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian 18 sasaran strategis yang telah ditetapkan, realisasi pencapaian target kumulatif rata-rata sampai dengan tahun 2013 sebesar 87,59% atau capaian sebesar 121,65% (dari target 72%). Progres capaian ini merupakan rata-rata dari prosentase capaian dari masing-masing sasaran strategis, dimana terdapat sebagian capaian sasaran yang melebihi atau jauh melebihi target, namun memungkinkan terdapat progres capaian sasaran yang masih dibawah dari target tahunan. Untuk itu, terhadap progres pencapaian sasaran yang masih dibawah dari target antara, akan dilakukan upaya-upaya percepatan, sehingga target akhir periode Renstra tahun 2014, seluruh sasaran startegis tersebut dapat tercapai.


4. Pencatatan Status BMN Eks Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di Provinsi Terselesaikan Penyelesaian aset BMN eks-Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di 15 Provinsi, dari target penyelesaian tahun 2013 sebanyak 5 provinsi dapat direalisasikan sebanyak 9 provinsi sehingga capaian indikator sebesar 180%.Permasalahan aset eks Kanwil Dephutberupa gedung dan tapak bangunan belum tertib, baik dari aspek pencatatan maupun penggunaan.Secara administrasi terjadi pencatatan ganda atau tidak tercatat sebagai aset BMN/BMD, sedangkan secara penggunaan dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi. Pada awalnya, aset eks Kantor Wilayah Departemen Kehutanan (Kanwil Dephut) yang masih dikuasai pemerintah provinsi tanpa Berita Acara Pinjam Pakai (per 2008 s/d 2009) terdapat 15 propinsi, meliputi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu,Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Dalam perkembangannya, sampai akhir tahun 2012 masih terdapat aset eks Kanwil Dephut di 8 (delapan) propinsi yang belum tercatat dalam aplikasi SIMAK BMN. Melalui Rapat Koordinasi Penetapan Status Tanah Eks Kanwil Dephut di 8 propinsi yang dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 21 November 2012, telah disepakati akan segera ditindaklanjuti proses pembuatan Berita Acara Pinjam Pakai antara Kementerian Kehutanan dengan pemerintah Provinsi Jambi, Bali dan Sulawesi Selatan. Namun, realisasinya sampai dengan akhir tahun 2013, penetapan status eks Kanwil Dephut hanya dapat diselesaikan di 2 (dua) propinsi saja, yaitu Bali dan Jambi. Selebihnya, masih ada 6 propinsi yang belum diselesaikan status pencatatan dan penggunaan aset eks Kanwil Dephut. Kendala penyelesaian aset eks Kanwil Dephut yang cukup rumit (krusial) antara lain karenaPemda telah mencatatnya sebagai aset BMD, belum jelasnya status tanah tapak bangunan eks kanwil Dephut, dan tidak adanya dokumen pendukung kepemilikan asset eks Kanwil Dephut. 5. Penanganan Perkara Bidang Kehutanan Minimal Menang 64%. Jenis penanganan perkara adalah gugatan perkara yang sudah putus terhadap Kementerian Kehutanan yang dinyatakan menang oleh pengadilan pada Tahun 2013. Target yang ditetapkan tahun 2013 adalah sebesar 64% dan realisasi capaian kegiatan adalah 56,53% atau persen realisasi kinerja itu adalah 80,5%, meliputi kasus-kasus:


a. Perkara perdata dengan jumlah putusan pengadilan sebanyak 26 perkara, dan diputus menang sebanyak 21 perkara dan 5 perkara diputus kalah. b. Perkara gugatan tata usaha negara (TUN) yang telah diputus sebanyak 6 perkara, meliputi 5 perkara diputus menangdan 1 perkara diputus kalah. Terdapat perkata tata usaha negara yang sedang dalam proses sebanyak 16 perkara baik perkara dalam proses putusan maupun kasasi. c. Uji materil kepada Mahkamah Agung RI sebanyak 5perkara. Putusan dinyatakan menang sebanyak 2 perkara, dan 3 perkara sedang dalam proses. d. Uji materil ke Mahkamah Konsitusi RI sebanyak 2 perkara, 1 perkara diputus menang, dan 1 perkara diputus kalah. e. Penanganan perkara non litigasi (diluar pengadilan), sebanyak 13 perkara. 6. Prasyarat Pengembangan Kapasitas dan Karir Pegawai Minimal Terpenuhi Sebanyak 92%. Sampai dengan tahun 2013 target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja adalah sebesar 92% atau sebanyak 2.580 orang. Realisasi pengembangan kapasitas dan karir pegawai adalah sebanyak 2.323 orang (90,04%), sehingga realisasi capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 97,87%. 7. Meningkatnya citra positif Kementerian Kehutanan, meningkat 10%. Citra positif kementerian dicerminkan dengan membandingkan realisasi jumlah berita positif (berita yang cenderung mendukung kebijakan Kementerian Kehutanan) yang dimuat di media massa padatahun 2013 dengan tahun 2009 sebagai tahun dasar. Target/sasaran kinerja tahun 2013 adalah meningkatnya citra positif kementerian sebesar 10% dari tahun 2009 sebagai tahun dasar, dimana citra positif pada tahun 2009 adalah sebesar 55%, yaitu sebagai persentase berita positif dari keseluruhan berita yang dimuat di dalam media. Dengan demikian target/sasaran output tahun 2013 adalah berita positif sebesar 60,5%, dengan perhitungan 55% (pada tahun dasar 2009) ditambah peningkatan sebesar 10% dari tahun dasar. Realisasi capaian kinerja citra positif Kementerian Kehutanan tahun 2013 adalah 60,8% berita positif maka realisasi kinerja adalah sebesar 100%. Meningkatnya citra positif Kementerian Kehutanan diupayakan dengan memberikan data/informasi yang seluas-luasnya kepada media massa dan 111 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

para pihak yang peduli terhadap pembangunan kehutanan tentang program dan kegiatan pembangunan kehutanan melalui peliputan berita, publikasi, mengembangkan hubungan antar lembaga, dengan harapan kegiatan-kegiatan tersebutdapat menjadi bahan berita bagi para jurnalisdan para pihak yang peduli terhadap pembangunan kehutanan, ditulis dan dimuat di media massa, tulisan dan statement cenderung positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja antara lain tidak semua kegiatan-kegiatan Kementerian Kehutanan yang diliput memiliki nilai berita karena data yang kurang lengkap yang menjadi kesulitan untuk diangkat menjadi berita, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada momen yang tidak tepat. 8. Kerjasama Baru Bilateral dan Multipihak Kerjasama baru bilateral dan multipihak dengan 1 negara dan 1 lembaga, yaitu Kerjasama dengan Uni Eropa dalam bidang perdagangan hasil hutan (FLEGT- VPA). Kunjungan Mitra kerjasama luar negeri dengan Kementerian Kehutanan, adalah sebagai berikut : a. Kunjungan Mitra ke Menteri Kehutanan • Jerman • Amerika Serikat • Canada • Australia • China • Courtesy Visit Dirjen CIFOR b. Kunjungan Menteri Kehutanan ke Negara-negara Mitra • • • •

Myanmar Ukraina Swedia World Resources Institute (WRI)

Faktor yang mempengaruhi antara lain komitmen politik, pengaruh globalisasi, perangkat peraturan perundang-undangan, serta perkembangan ilmu dan teknologi. Meskipun pencapaian kinerja ini dapat dikategorikan baik namun masih banyak potensi kinerja untuk dapat ditingkatkan dan dapat ditempuh, antara lain melalui perencanaan kegiatan yang disusun lebih awal dan penyusunan sasaran dan volume kegiatan lebih cermat dan 112 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

proporsional,serta penyelesaian laporan bergantung pada Kementerian Keuangan

keuangan

negara

sangat

9. Standard Produk dan Jasa Kehutanan, serta Pedoman Pengelolaan Lingkungan dan Perubahan Iklim, sebanyak 8 produk. Standard Produk dan Jasa Kehutanan, Serta Pedoman Pengelolaan Lingkungan dan Perubahan Iklim, sebagai target tahun 2013 adalah sebanyak 8standard (Standard Nasional Indonesia). Realisasi pencapaian kegiatan adalah sebanyak 17 produk atau 212,5% dengan rincian produk berupa Rancangan Standar Nasional Indonesia yang dirumuskan oleh PT 65-01 Pengelolaan Hutan 6 judul, PT 65-02 Hasil hutan Bukan Kayu 6 judul, PT 79-01 Hasil Hutan Kayu 5 judul. 10. Tersusunnya Rencana Pembangunan Kehutanan sebanyak 4 Regional. Rencana Kehutanan Regional I, II, III, dan IV telah disusun berdasarkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan (RPJPK), dengan mengharmoniskan dan mensinergikan Rencana Pembangunan Kehutanan Jangka Panjang dan Rencana Kehutanan Provinsi, serta untuk pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Jawa dengan Rencana Kehutanan Jangka Panjang Perum Perhutani (RPKH Perum Perhutani). Rencana Kehutanan Regional ini disusun untuk jangka waktu 20 tahun dengan tujuan: a. Memberikan arahan dan sasaran dalam menentukan kebijakan pembangunan kehutanan di setiap Regional; dan b. Mendorong peningkatan efektifitas dan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kehutanan sesuai karakteristik Regional masing-masing. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kehutanan Regional (RPKR) ditargetkan pada tahun 2011 dan 2013, Rencana Kehutanan Tingkat Regional (RKTR) merupakan uraian program pembangunan kehutanan regional berdasarkan Rencana Makro Pembangunan Kehutanan Regional. RPKR berisi arah dan proyeksi pembangunan kehutanan Regional dalam kurun waktu 2010-2030, dikaitkan dengan kebijakan pengelolaan kawasan hutan, kebijakan ekonomi nasional, kecenderungan perubahan lingkungan global serta kemampuan sumberdaya manusia dan pembiayaan Kementerian Kehutanan. Namun demikian, terdapat kelemahan dan permasalahan terkait proses dan hasil penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan Regional, yaitu tidak adanya petunjuk teknis atau pedoman penyusunan RKTR sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan dokumen rencana pembangunan 113 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

kehuta anan region nal diantarra 4 (emp pat) regional sangat besar. Sellain itu, rentang g waktu perencana aan 20 tahun, ren ntan terha adap peru ubahanperuba ahan, term masuk te erhadap kebijakan-k k kebijakan crash prrogram, maupu un dinamikka sosial, politik dan n ekonomi nasional yang cen nderung beruba ah cepat. Oleh O karena a itu, maka a perlu didorong koo ordinasi yan ng lebih baik de engan pen ngambil kebijakan da alam bidang perencanaan pada a setiap eselon I sehingg ga selalu mendapat gambaran yang je elas dari proyeksi p angunan dari tahun ke tahun. Terkait ha al tersebutt, revisi kebijakkan pemba RKTR perlu dilakkukan untu uk mensin nkronisasikkan rencan na pemban ngunan, minima al dalam kurun k wakttu 5 tahun sekali, terrmasuk sin nkronisasi dengan RKTR di d seluruh regional. 11. Luas Pe embangun nan Hutan Tanaman Industri (H HTI), Hutan n Tanaman n Rakyatt (HTR), da an Hutan Rakyat R (HR R) Melalui Penyaluran P n Kredit Selluas 80.000 0 Ha. Indikassi mening gkatnya masyaraka m t terhada ap pemah hamanan skema pinjaman adalah dengan n semakin bertam mbahnya jjumlah proposal p permoh honan pin njaman pe embiayaan pembangunan huta an tanama an baik Hutan Rakyat (H HR) maupun Hutan Tanaman T R Rakyat (HT TR) yang diajukan d a BLU Pu usat Pembiayaan Pembangu P nan Huta an (Pusat P2H). kepada Realisa asi yang dicapai untu uk tahun 2013 2 adalah sebesar 2.564,19 Ha dari target sebesar 80 0.000 Ha atau a sebesa ar 3,14%. Kecilnyya realisassi capaian penyalura an pinjam man hutan tanaman rakyat disebab bkan ada beberapa hal yang antara a lain n ada bebe erapa prop posal yg dikemb balikan tida ak lengkap p/ditolak, karena lah han/areal tidak layak k untuk ditanam mi (berbatu u/tanah be erpasir).

Sa asaran 8 •T Terwujudny ya pengawassan dan peningkatan n akuntabilitas a aparatur Kementerian Kehutanan, serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi b d dan tata kelola Kemente erian Kehutanan

Indikato or Kinerja •Kele emahan adm ministrasi ditu urunkan 40% % dari Tahun 200 09, •Pela anggaran te erhadap pera aturan perundangan berkurang b da ari 40% % Tahun 2009, •Ham mbatan kela ancaran pela aksanaan tu ugas berkura ang 40% % dari Tahun 2009, •Pottensi kerugia an negara da apat ditu urunkan 20% % dari temuan tahun 2006-200 09

114 | LAKIP K 1 KEMENTERIA AN KEHUTAN NAN 2013

Capaian Kinerja Sasaran 8: Sasaran di atas dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Kehutanan, serta mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan. 1. Kelemahan Administrasi Diturunkan 50% dari Tahun 2009 Indikator kinerja utama berupa kelemahan administrasi diturunkan 50% dari tahun 2009 adalah jenis temuan kelemahan administrasi pada auditan diturunkan 50% dari data dasar (base line) pada tahun 2009 yaitu sebesar 20,04%. Target untuk tahun 2013 adalah temuan kelemahan administrasi diturunkan sebesar 40% dari 20,04% menjadi 12,02% dari total temuan berdasarkan Laporan Hasil Audit. Pada tahun 2013, realisasi temuan kelemahan administrasi dapat diturunkan sebesar 53,94% dari base line menjadi 9.23%. Sehingga capaian kinerja tahun 2013 untuk indikator Kelemahan administrasi diturunkan 50% dari tahun 2009 mencapai 123,32%. 2. Pelanggaran terhadap Peraturan Perundangan Berkurang 50% dari Tahun 2009 Indikator kinerja utama berupa pelanggaran terhadap peraturan perundangan berkurang 50% dari tahun 2009 adalah jenis temuan pelanggaran terhadap peraturan perundangan pada auditan diturunkan 50% dari data dasar (base line) pada tahun 2009 yaitu sebesar 14,69%. Target untuk tahun 2013 adalah pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan sebesar 40% dari 14,69% menjadi 8,81% dari total temuan berdasarkan Laporan Hasil Audit. Pada tahun 2013, realisasi temuan pelanggaran terhadap peraturan perundangan dapat diturunkan sebesar 76,11% dari base line menjadi 3,51%. Sehingga capaian kinerja tahun 2013 untuk indikator pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan 50% dari tahun 2009 mencapai 160,18%. 3. Hambatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Diturunkan 50% dari Tahun 2009 Indikator kinerja utama berupa hambatan kelancaran pelaksanaan tugasditurunkan 50% dari tahun 2009 adalah jenis temuan hambatan kelancaran pelaksanaan tugasditurunkan 50% dari data dasar (base line) pada tahun 2009 yaitu sebesar 14,31%. Target untuk tahun 2013 adalah temuan hambatan kelancaran pelaksanaan tugas diturunkan sebesar 40% dari 14,31% menjadi 8.59% dari total temuan berdasarkan Laporan Hasil Audit. Pada tahun 2013, realisasi temuan hambatan kelancaran 115 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

pelaksanaan tugas dapat diturunkan sebesar 40,11% dari base line menjadi 8.57%. Berdasarkan data tersebut, didapatkan capaian kinerja tahun 2013 untuk indikator hambatan kelancaran pelaksanaan tugas diturunkan 50% dari tahun 2009 mencapai 100,19%. 4. Potensi Kerugian Negara dapat Diturunkan 25% dari Temuan Tahun 20062009 Indikator kinerja utama berupa potensi kerugian negara dapat diturunkan 25% dari temuan tahun 2006-2009 adalah temuan kerugian negara pemeriksaan tahun 2006-2009 diturunkan 25% dari data dasar (baseline) sebesar Rp695.079.784.709,00. Target pada tahun 2013 adalah temuan kerugian negara pemeriksaan tahun 2006-2009 diturunkan sebesar 20% dari base line menjadi Rp556.063.827.767,20. Pada tahun 2013, realisasi temuan kerugian negara pemeriksaan tahun 2006-2009 dapat diturunkan sebesar 87,38% dari base line menjadi Rp87.658.103.219,64. Berdasarkan data tersebut, didapatkan capaian kinerja tahun 2013 untuk indikator potensi kerugian negara dapat diturunkan 25% dari temuan tahun 20062009 mencapai 436,94%. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, antara lain: a. Perubahan paradigma peran Inspektorat Jenderal sebagai “watch dog” menjadi ‘agent of change’ dan konsultan/Pembina bagi auditan. b. Penambahan Unit Pelaksana Teknis dan Dinas yang membidangi kehutanan di tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagai auditan. Permasalahan dalam Pelaksanaan Rencana Kinerja: a. Temuan hasil audit masih didominasi dengan kelemahan administrasi yang disebabkan pengendalian intern kurang efektif. b. Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit investigasi belum terkoordinasi secara baik, terutama kasus yang telah diserahkan kepada pihak-pihak penegak hukum. c. Status penyelesaian kerugian Negara dari temuan audit yang mengandung kerugian negara yang telah dilimpahkan kepada aparat penegak hukum belum diatur. d. Perkembangan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI terkendala lambatnya auditan menindaklanjuti rekomendasi.

masih

Langkah-langkah Perbaikan dalam Pelaksanaan Kinerja: a. Melakukan strategi pengawasan preventif untuk mencegah terjadinya kelemahan pengendalian pada satuan kerja auditan, dengan cara 116 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

mendorong implementasi SPIP di setiap satuan kerja dalam rangka meningkatkan pengendalian intern. b. Strategi pengawasan detektif diarahkan agar apabila terjadi penyimpangan dapat diketahui sedini mungkin dengan cara menentukan skala prioritas pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). c. Menyempurnakan mekanisme pelaksanaan penanganan tindak lanjut hasil audit secara terpadu dengan aparat penegak hukum. d. Menyempurnakan mekanisme pelaksanaan penanganan tindak lanjut hasil audit secara terpadu dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. e. Melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil audit melalui kerjasama dengan Eselon I terkait dan BPKP/BPK-RI. f. Audit diarahkan pada pencapaian sasaran enam kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan. g. Meningkatkan upaya pemberantasan KKN melalui audit investigasi, sosialisasi anti korupsi, dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. h. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). i. Meningkatkan peran pendampingan dalam rangka memantapkan dan mempertahankan opini ‘WTP’ atas Laporan Keuangan Kemenhut. j. Evaluasi perencanaan dan penganggaran (RKA-KL) untuk satker pusat dan daerah. k. Evaluasi pengadaan barang dan jasa pada akhir tahun anggaran. l. Meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada kegiatan-kegiatan prioritas. m. Mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).


IV. PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan kehutanan tahun 2013 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun2010-2014. Berangkat dari kondisi tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tahun 2013, maka Kementerian Kehutanan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (LAKIP) Tahun 2013 yang merupakan bagian dari pelaksanaan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013 didasarkan atas penetapan kinerja (PK) Tahun 2013, yang penyusunannya mengacu pada sasaran/outcomeyang ditetapkan dalam Renstra 2010-2014 Pada Tahun 2013, Kementerian Kehutanan menetapkan 8 sasaran strategis dengan 18 indikator kinerja utama atas capaian sasaran-sasaran tersebut, hasil pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam PK menunjukkan bahwa capaian sasaran Kementerian Kehutanan Tahun 2013 mencapai112,97%, meningkat sebesar 6,56% bila dibandingkan capaian sasaran Tahun 2012 yang mencapai 106,41%. Demikian halnya dengan capaian anggaran Tahun 2013 yang juga meningkat sebesar 4,90% bila dibandingkan capaian Tahun 2012 yang sebesar 87,46%. Capaian anggaran Tahun 2013 sebesar 92,36%. Penyusunan LAKIP Kementerian Kehutanan Tahun 2013 merupakan salah satu upaya guna meningkatkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap hasi pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi yang diembannya. Disadari bahwa penyusunan laporan ini masih belum sempurna, namun diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan yang mengemban urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang kehutanan.


LAMPIRAN


Lampiran 1.a. Penetapan KinerjaMenteri Kehutanan Tahun 2013 No. (1) 1.

2.

3.

4.

1

Sasaran (2) Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal


Indikator Kinerja Uraian (3) Tata batas kawasan hutan yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan

Target (4) 19.000 Km

KPH beroperasi

30 unit

Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan tingkat nasional

1 Judul

Areal tanaman hutan pada hutan tanaman bertambah

600.000 Ha

IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan

650.000 Ha

Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat

10%

Biodiversity dan ekosistemnya Jumlah hotspot kebakaran hutan di berperan significant sebagai Sumatera, Kalimantan, dan

Program (5) Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

59,2% dari rerata 20052009

Sulawesi menurun

penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global

Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat


Rencana pengelolaan DAS terpadu pada DAS Prioritas

2%dari kondisi Tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat 13 DAS

Anggaran 1 (Rp Milyar) (6) 738,56


290,64

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

1.796,65

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung

2.852,85

Berdasarkan pagu APBN 2013 sebelum perubahan


No.

Sasaran

(1)

(2)

5.

6.

7.

Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha melalui upaya penyuluhan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Kementerian Kehutanan secara efektif dan efisien

Indikator Kinerja Uraian (3) Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas

Target (4) 500.000 Ha

Penetapan areal kerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD)

500.000 Ha

Penyediaan teknologi dasar dan terapan silvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari, 25 Judul

60%


13 Kerjasama

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya

3.000 Peserta

Penanganan perkara, pemulihan hak-hak Negara bidang kehutanan

Minimal menang sebesar 64%

Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2013

Wajar Tanpa Pengecualian

Program (5) DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Anggaran 1 (Rp Milyar) (6)


274,39


297,87


408,64


Indikator Kinerja

No.

Sasaran

(1)

(2)

8.

Terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Kehutanan, serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan

Uraian (3)

Program

Target (4)

(5)

Kelemahan administrasi diturunkan

40% dari tahun 2009

Pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan Potensi kerugian Negara diturunkan

40% dari tahun 2009 20% dari tahun 2009

Anggaran 1 (Rp Milyar) (6)


JUMLAH ANGGARAN KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2013

57,91

6.717,5

Jakarta,

Januari 2013

MENTERI KEHUTANAN


No. (1) 1.

Lampiran 1.b.

Penetapan Kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013 berdasarkan Sasaran Unit Organisasi Eselon I

Lampiran 1.b.1.

Terjaminnya Kepastian Kawasan Hutan sehingga Pengelolaan Sumberdaya Hutan dapat Dilaksanakan secara lebih Optimal

Sasaran Unit Organisasi (2) Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal

Indikator Kinerja Uraian (3) Tata batas kawasan hutan, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional Ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani secara tepat waktu Rencana makro penyelenggaraan kehutanan Penunjukan kawasan hutan provinsi selesai Beroperasinya KPH

Target (4) 19.000 Km

1 Judul

Program (5) Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan


100% 1 Judul 46% 30 Unit

2



Lampiran 1.b.2. Peningkatan Investasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Daya Saing Industri Primer Hasil Hutan, serta Peningkatan Produksi dan Diversifikasi Hasil Hutan No.

Sasaran Unit Organisasi

(1)

(2)

2.

a. Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan daya saing industri primer hasil hutan b. Peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan

Indikator Kinerja Uraian

Target

(3)

(4)

Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah

600.000 Ha

Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan

650.000 Ha


10%

PNBP dari evaluasi pemanfaatan hutan produksi meningkat

2%

Areal hutan produksi tertata, dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP di 18 Provinsi dan usaha pemanfaatan

20%

Peningkatan produksi hasil hutan kayu, bukan kayu, dan jasa lingkungan

Program

Anggaran 3 (Rp Milyar)

(5)

(6)


290,64

1%

3



Lampiran 1.b.3. Berkurangnya Lahan Kritis pada DAS Prioritas No.


(1)

(2)

3.



Target

(3)

(4)

Rencana pengelolaan DAS terpadu pada DAS prioritas

13 DAS

Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, gambut, dan rawa pada DAS Prioritas

500.000 Ha

Penetapan Areal Kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa

500.000 Ha

Terbangunnya hutan rakyat kemitraan

50.000 Ha

Terbangunnya sumber benih baru

Program


(5)

(6)

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

2.852,84

850 Ha

4



Lampiran 1.b.4.

Biodiversity dan Ekosistemnya Berperan Significantsebagai Penyangga Ketahanan Ekologis

danPenggerak Ekonomi Riil serta Pengungkit Martabat Bangsa dalam Pergaulan Global

No.


(1)

(2)

Biodiversity dan ekosistemnya berperan significant sebagai

1.

penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global


Target

(3)

(4)

Jumlah Hotspotdi Pulau Kalimantan, Pulau Sumatara dan Pulau Sulawesi berkurang. Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat Terbangunnya persiapan sistem pengelolaan BLU di UPT PHKA

59,2% dari rerata 2005-2009 2% (kumulatif) dari kondisi Tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat 4 UPT PHKA

Konflik dan tekanan terhadap kawasan TN dan KK lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun

1%

Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran hutan) penanganannyaterselesaikan

15%

Meningkatnya pengusahaan pariwisata alam

48% / 12 unit (kumulatif) dibanding Tahun 2008

Program


(5)

(6)


1796,65

5



Lampiran 1.b.5.

Minimal 60% Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dapat Dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan, Pengelolaan Teknis Kehutanan dan Pengayaan Ilmu Pengetahuan, termasuk Pengembangan Kebijakan dan Teknis yang Berkaitan dengan Isu-Isu Perubahan Iklim

No.


(1)

(2)

1.

Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim


Target

(3)

(4)

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang produktivitas hutan sebanyak 6 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul

60%

60%

Program


(5)

(6)


274,39

60%

60%

6



Lampiran 1.b.6.

Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kehutanan dan Peningkatan Kualitas Aparatur Kemenhut

No.


(1)

(2)

1.

Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha melalui upaya penyuluhan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya


Target

(3)

(4)

Terbentuknya kerjasama kemitraan dalam rangka peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat Terbentuknya kelompok masyarakat produktif mandiri Sertifikasi penyuluh kehutanan Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya Pendidikan menengah kejuruan kehutanan

13 Kerjasama

Program


(5)

(6)


297,87

100 Kelompok 500 Orang 3.000 Peserta 285 siswa

7



Lampiran 1.b.7.

Terwujudnya Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan, serta Mendorong Perwujudan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kementerian Kehutanan

No.


(1) 1.

(2) Terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Kehutanan, serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan

Indikator Kinerja Uraian (3) Kelemahan administrasi diturunkan dari tahun 2009 Pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan dari tahun 2009 Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berkurang dari tahun 2009 Potensi kerugian Negara diturunkan dari tahun 2009

Target (4) 40% dari tahun 2009 40% dari tahun 2009 40% dari tahun 2009

Program (5) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan


20% dari tahun 2009

8



Lampiran 1.b.8.

Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Kementerian Kehutanan secara Efektif dan Efisien, serta Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

No.


(1)

(2)

1.



Target

(3)

(4)

Opini laporan keuangan Kemenhut Tahun 2013 Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan 16% Pencapaian sasaran strategis Kementerian Kehutanan Terselesaikannya status pencatatan BMN eks kantor Wilayah Departemen Kehutanan Penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan Prasyarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi Meningkatnya citra positif Kemenhut per tahun Standar produk dan jasa kehutanan, pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim Kerjasama baru bilateral Tersusunnya perencanaan kehutanan Pelaksanaan pembangunan kehutan di regional berjalan Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan rakyat (HR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD)

Wajar Tanpa Pengecualian 14 Unit 72% 5 Provinsi

Program


(5)

(6)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan

408,64

Minimal 64% 92% 10% 7 Produk 1 negara 4 Regional Minimal 90% 80.000 Ha

9



Lampiran 2a.

Pengukuran Kinerja Menteri Kehutanansesuai Rencana Sasaran/OutcomeDalam Penetapan Kinerja 2013

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi

%

Program

1 1

2 Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal

3 Tata batas kawasan hutan yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan

4 19.000 Km

5 18.359,88 Km

6 96,63

KPH beroperasi

30 unit

30 unit

100,00

7 Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan tingkat nasional

1 Judul

1 Judul

100,00

a. Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan b. Peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan.

Areal tanaman hutan pada hutan tanaman bertambah

600.000 Ha

344.151 Ha

57,36

IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan

650.000 Ha

882,833 Ha

135,82


10%

128,18%

150

Biodiversiti dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global

Jumlah hotspot kebakaran hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi menurun

59,2% dari rerata 20052009

68,10% (18.778 titik)

115,03

2%dari kondisi Tahun 2008 sesuai ketersediaan

46,62%

150,00

2

3

10 11

Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat


Konservasi Keanekaragama n Hayati dan Perlindungan Hutan

Anggaran (Rp. milyar) Pagu 10 8 687,78

Realisasi 11 9 621,67

% 10 90,39

262,51

310,45

118,26

1.679,52

1.512,03

90,03

Berdasarkan APBN-P 2013 Realisasi termasuk Penerimaan dan Belanja Hibah Langsung


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi

%

Program

1

2

3

4 habitat 13 DAS

5

6

7

4

5

6.


Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha melalui upaya penyuluhan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kemenhut

Rencana pengelolaan DAS terpadu pada DAS Prioritas

15 DAS

115,38

Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas

500.000 Ha

676.612 ha

135,32

Penetapan areal kerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD)

500.000 Ha

446.477 ha

89,30

Anggaran (Rp. milyar) Pagu 10 8

Realisasi 11 9

% 10


2.671,65

2.432,52

91,05

Penyediaan teknologi dasar dan terapan silvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari, 25 Judul

60%

47,13%

78,55


274,41

262,30

95,58


10 Kerjasama

16 Kerjasama

123,08


285,77

270,08

94,51


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi

%

Program

1

2 dan SDM kehutanan lainnya

3 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya

4 3.000 Peserta

5 4.667 Peserta

6 150

7

7.


Penanganan perkara, pemulihan hak-hak Negara bidang kehutanan

Minimal menang sebesar 64%

56,53%

80,53

Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2013


pm

-


Kelemahan administrasi diturunkan

40% dari tahun 2009

53,94%

123,24

Pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan

40% dari tahun 2009

76,11%

150,00

Potensi kerugian Negara diturunkan

20% dari tahun 2009

87,38%

150,00

8.


JUMLAH


Anggaran (Rp. milyar) Pagu 10 8

Realisasi 11 9

687,47

636,71

56,64

55,20

6.605,75

6.100,96

% 10

92,62

97,46

92,36


Lampiran 2b.

Pengukuran Kinerja Kementerian Kehutanan Sesuai Rencana Sasaran/Outcome Dalam Penetapan Kinerja 2013 Anggaran (Rp. milyar) Realisasi Pagu 12 % 13

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi

%

Program

1 1

2 Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal

3 Tata batas kawasan hutan, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional Ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani secara tepat waktu Rencana makro penyelenggaraan kehutanan Penunjukan kawasan hutan provinsi selesai Beroperasinya KPH Rerata 1.

4 19.000 Km

5 18.359,88 Km

6 96,63

8 687,78

9 621,67

10 90,39

1 Judul

100

100%

1 Judul (Data Informasi Tahun 2013) 209,58%

7 Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

150,00

1 Judul

1 Judul

100

46%

35,38%

76,92

30 Unit

30 unit

Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah

600.000 Ha

344.151Ha

100 .104,71 57,36

262,51

310,45

118,26

Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan

650.000 Ha

882.833 Ha

135,82


10%

128,18%

150,00

2

a. Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan b. Peningkatan produksi dan

12 13


Berdasarkan APBN-P 2013 Realisasi termasuk Penerimaan dan Belanja Hibah Langsung


No. 1

Sasaran Strategis 2 diversifikasi hasil hutan.

3

Biodiversiti dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global

14

Indikator Kinerja 3 PNBP dari evaluasi pemanfaatan hutan produksi meningkat

Target 2013

%

Program

4

5

8

9

10

9,25%

6 150,00

7

2%

Konservasi Keanekaragam an Hayati dan Perlindungan Hutan

1.679,52

1.512,03

90,03

Areal hutan produksi tertata, dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP di 18 Provinsi dan usaha pemanfaatan

20% KPHP

150% KPHP

150,00

Peningkatan produksi hasil hutan kayu, bukan kayu, dan jasa lingkungan

1%

6,19% 14

150,00

59,20%

68,10%

132,20 115,03

2%

46,62%

150,00

4 UPT PHKA

4 UPT

100,00

1%

0,49%

49,19

15%

69,18%

150,00

Rerata 2. Jumlah Hotspotdi Pulau Kalimantan, Pulau Sumatara dan Pulau Sulawesi berkurang. Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat Terbangunnya persiapan sistem pengelolaan BLU di UPT PHKA Konflik dan tekanan terhadap kawasan TN dan KK lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal,

Anggaran (Rp. milyar) Realisasi Pagu 12 % 13

Realisasi

Merupakan rerata dari capaian peningkatan hasil hutan kayu sebesar 4,02% dan non kayu sebesar 8,36%


Anggaran (Rp. milyar) Realisasi Pagu 12 % 13

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi

%

Program

1

2

3 penambangan ilegal dan kebakaran hutan) penanganannyaterselesaik an Meningkatnya pengusahaan pariwisata alam Rerata 3.

4

5

6

7

8

9

10

48% 15

124%

150,00


2.671,65

2.432,52

91,05


274,41

262,30

95,58

4


Rencana pengelolaan DAS terpadu pada DAS prioritas

13 Unit DAS

15 unit DAS

119,04 115,38

Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, gambut, dan rawa pada DAS Prioritas

500.000 Ha

676.612 ha

135,32

Penetapan Areal Kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa

500.000 Ha

446.477 ha

89,30

Terbangunnya hutan rakyat kemitraan

50.000 Ha

54.866,11 ha

109,73

923 ha

108,58

Terbangunnya sumber benih baru 5

Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan 15

Rerata 4. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 paket

850 Ha

60%

48,69%

111,66 81,16

48% bila dikonversi ke dalam unit, maka menjadi 12 unit, tercapai 31 unit (124%)


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi

%

Program

1

2 dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim

3 Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang produktivitas hutan sebanyak 6 paket Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 paket Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 paket Rerata 5. Kelemahan administrasi diturunkan dari tahun 2009 Pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan dari tahun 2009 Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berkurang dari tahun 2009 Potensi kerugian Negara diturunkan dari tahun 2009 Rerata 6. Opini laporan keuangan Kemenhut Tahun 2013

4 60%

5 48,53%

6 80,88

7

60%

43,20%

72,00

60%

48,10%

80,17

40% dari tahun 2009

53,94%

78,55 123,24

40% dari tahun 2009

76,11%

150,00

40% dari tahun 2009

40,11%

100,19

20% dari tahun 2009

87,38%

150,00


pm

130,86 -

6

7

Terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenhut, serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan

Meningkatnya tata kelola administrasi

Anggaran (Rp. milyar) Realisasi Pagu 12 % 13 8

9


56,64

55,20

Dukungan Manajemen

687,47

636,71

10

97,46

92,62


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi

%

1

2 pemerintahan Kemenhut secara efektif dan efisien, serta mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola

3 Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan 16% Pencapaian sasaran strategis Kementerian Kehutanan Terselesaikannya status pencatatan BMN eks kantor Wilayah Departemen Kehutanan Penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan Prasyarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi Meningkatnya citra positif Kemenhut per tahun Standar produk dan jasa kehutanan, pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim Kerjasama baru bilateral Tersusunnya perencanaan kehutanan Pelaksanaan pembangunan kehutan di regional berjalan Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman rakyat

4 14 Unit

5 9 unit

6 64,00

72%

87,59%

121,65

5 Provinsi

9 provinsi

150,00

Minimal 64%

80,5%

125,7

92%

90,04%

97,87

10%

10,5%

105,45

7 Produk

17 produk

150,00

1 negara 4 Regional

1 negara 4 regional

100 100

Minimal 90%

81,38%

90,42

80.000 Ha

2.516,94 Ha

3,14

Program 7 dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan


9

10


No.

Sasaran Strategis

1

2

8

Indikator Kinerja

Target 2013

3 4 (HTR), hutan rakyat (HR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD) Rerata 7. Peran serta Terbentuknya kerjasama 13 Kerjasama masyarakat dalam kemitraan dalam rangka pembangunan peningkatan peran serta kehutanan dan pelaku utama dan pelaku peningkatan usaha dalam kualitas aparatur pemberdayaan Kemenhut masyarakat Terbentuknya kelompok 100 Kelompok masyarakat produktif mandiri Sertifikasi penyuluh 500 Orang kehutanan Pendidikan dan pelatihan 3.000 Peserta aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya Pendidikan menengah 285 siswa kejuruan kehutanan Rerata 8. TOTAL RERATA CAPAIAN KINERJA KEMENHUT

Realisasi

%

Program

5

6

7

16 Kerjasama

92,35 123,08

137 Kelompok

137

560 Orang

112

4.667 Peserta

150

461 Siswa

150



285,77

9

10

270,08

94,51

6.605,75 6.100,96

92,36

134,42


Lampiran 3. Indikator Kinerja Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014 per Program dan Kegiatan No.

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN (Outcomes / Outputs)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROGRAM / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 1. Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul. 2. Ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat waktu. 3. Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 4 judul. 4. Tata batas kawasan hutan sepanjang 63.000 Km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan. 5. Penunjukan kawasan hutan provinsi selesai100%. 6. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan seluruh Indonesia dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan). 1. Terjaminnya tata batas kawasan hutan sepanjang 63.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan 2. Penunjukan kawasan hutan provinsi selesai (100%) 3. Penetapan kawasan hutan yang telah di tata batas temu gelang selesai 75% per tahun 4. Rekomendasi perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial selesai 75% per tahun 5. SK pelepasan kawasan hutan secara parsial selesai 75% per tahun 1. Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah KPHL dan KPHP di seluruh Indonesia 2. Beroperasinya 120 KPH (20% dari KPH yang ditetapkan) 3. Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah KPHK di seluruh Indonesia 4. Peraturan perundangan tentang penyelenggaraan KPH sebanyak 4 judul 5. Peta areal kerja dan peta pencadangan ijin pemanfaatan hutan selesai 80%. 1. Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 4 judul 2. Persetujuan substansi teknis kehutanan terhadap usulan revisi tata ruang di 26 provinsi 3. Sistem jaringan komunikasi data kehutanan LAN pusat dan WAN 17 provinsi sebanyak 1 sistem per tahun 1. Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul

1.

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan


a.

Pengukuhan Kawasan Hutan

Terwujudnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan

b.

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Terwujudnya kepastian wilayah kelola KPH dan penyiapan areal pemanfaatan hutan

c.

Penyusunan rencana makro kawasan hutan

d.

Inventarisasi dan pemantauan

Terselenggaranya perencanaan, harmonisasi tata ruang dan sistem jaringan komunikasi data yang tepat dalam mendukung pemantapan kawasan hutan Tersedianya data dan informasi sumberdaya hutan seluruh


No.

e.

f.

PROGRAM / KEGIATAN


sumberdaya hutan

Indonesia yang akurat dan terkini

Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan

Terwujudnya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi, peruntukan dan peraturan yang berlaku

g.

Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan

2.


Penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan Terwujudnya kepastian kawasan hutan dalam mendukung pemantapan kawasan hutan Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan industry primer hasil hutan, serta peningkatan produksidan diversifikasi hasil hutan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROGRAM / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2. Data dan informasi sumberdaya hutan pada kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul 3. Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul 4. Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update 1. Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terlayani 100% secara tepat waktu 2. Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% per tahun 3. Data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 33 provinsi 4. Peraturan perundangan penggunaan kawasan hutan, 3 judul 1. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 23 satker 2. Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 23 Satker 1. Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km 2. Neraca Sumberdaya Hutan di 17 BPKH 1. Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP di 18 provinsi dan usaha pemanfaatan (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam/hutan tanaman/IUPHHK-HA/HT, IUPHH bukan kayu/IUPHH restorasi ekosistem/IUPHH jasa lingkungan/pemanfaatan kawasan) di 26 provinsi. 2. Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam produksi meningkat sebesar 5%, terdiri dari hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan restorasi ekosistem. 3. Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (logged over area/LOA) seluas 2,5 juta ha. 4. Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intensitas pemanfaatan hutan produksi meningkat (penambahan tanaman pada hutan tanaman


No.

PROGRAM / KEGIATAN


a.

Peningkatan Usaha Hutan Tanaman

Peningkatan produksi hutan tanaman dari HTI/HTR

b.

Peningkatan Usaha Hutan Alam

Peningkatan produksi dan diversifikasi usaha hutan alam

c.

Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan Hutan

areal hutan produksi tertata baik dalam kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) maupun unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi

d.

Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan Peningkatan usaha industri primer kehutanan

Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan Peningkatan ekspor industri hasil hutan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Usaha Kehutanan

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen Bina Usaha Kehutanan berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian

e.

f.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROGRAM / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) seluas 2.650.000 ha). 5. Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meningkat 10%. 6. Kinerja industri pengolahan hasil hutan meningkat (50% produk bersertifikat legalitas kayu). 1. Penambahan luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha 2. Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2,65 juta ha. 3. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman 1. Produksi hasil hutan kayu sebesar 5 % 2. Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50 % 3. 50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu 1. Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi 2. Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unitunit usaha pada 26 provinsi. 3. Produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 5% 4. Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 2,5 juta ha 1. PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 10% 2. Implementasi SIM PUHH secara online di seluruh unit Manajement IUPHHK dan IPHHK 1. Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah (kumulatif) meningkat 75% 2. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 50% 3. Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 10% (rata-rata 2% per tahun) 1. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BUK sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 24 satker 2. Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen BUK dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011.sebanyak 24 Satker


No.

PROGRAM / KEGIATAN


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROGRAM / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Kehutanan g.

Pemantauan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Ganis Wasganis PHPL

Penyelenggaraan usaha kehutanan secara lestari di unit-unit usaha kehutanan

3.


Biodiversiti dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pegaulan global

a.

Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan lindung

Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) dan ekosistem esensial.

1. Terpantaunya kegiatan peningkatan usaha hutan tanaman dan hutan alam, perencanaan pemanfaatan dan usaha kawasan hutan, peningkatan tertibperedaran HH dan iuran kehutanan, serta usaha industri kehutanan 2. Tersedianya sarana dan metode pemanfaatan hutan produksi yang memenuhi standar pada unit manajemen 3. Tersedianya Ganis dan Wasganis yang bersertifikat 4. Rekomendasi pembangunan HTR 5. Tersedianya sarana prasaranakerja 1. Terbangunnya sistem pengelolaan BLU di 4 UPT PHKA. 2. Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5%. 3. Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat. 4. Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran hutan) penanganannya terselaikan minimal 75%. 5. Hotspot (titik api) di pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun. 6. Meningkatnya pengusahaan pariwisata alam sebesar 60% dibanding tahun 2009. 1. Terjaminnya konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5%. 2. Terjaminnya pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%. 3. Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng) 4. Terjaminnya restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4 lokasi 5. Terjaminnya peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN prioritas 6. Terjaminnya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi 7. Terjaminnya peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi


No.

b.

PROGRAM / KEGIATAN

Penyidikan dan Pengamanan Hutan

SASARAN


(Outcomes / Outputs)

Meningkatnya pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan

1. 2. 3. 4.

c.

Pengembangan konservasi spesies dan genetik

Meningkatnya kualitas konservasi keanekaragaman hayati dan produk tumbuhan dan satwa liar

1. 2. 3.

d.

Pengendalian kebakaran hutan

Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan

4. 1. 2. 3.

e.

Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan

Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam

1. 2. 3. 4. 5.

tertentu meningkat menjadi minimal Rp 800.000,00 per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Terjaminnya kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL,illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75% Terjaminnya tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun Terjaminnya kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20% Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi Terjaminnya populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat Terjaminnya penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5% Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi kenakeragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun Terselenggaranya skema DNS Kehutanan, 2 aktifitas Terjaminnya hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009 Terjaminnya kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 Provinsi) Terjaminnya pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008 Ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit. Terjaminnya PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008. Pelaksanaan demonstration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut) Terjaminnya Kader konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang dapat diberdayakan


No.

PROGRAM / KEGIATAN


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROGRAM / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) meningkat 10% dari tahun 2009

f.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

g.

Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional

h.

Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Alam

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen PHKA berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan TN, kelestarian kawasan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan

Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistem esensial,

1. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHKA sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 81 satker 2. Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen PHKA dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 81 Satker 3. Terbangunnya persiapan sistem pengelolaan BLU di 12 UPT PHKA 1. Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional menurun sebanyak 5% 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN 3. Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL,illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75% 4. Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun 5. Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20% 6. Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat 7. Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009 8. Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 9. Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008 10. PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008. 11. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar taman nasional 12. Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan di seluruh Indonesia 1. Konflik dan tekanan terhadap kawasan CA, SM, TB dan HL menurun sebanyak 5% 2. Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%.


No.

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN (Outcomes / Outputs) kelestarian kawasan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

4.

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas.

a.

Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas

berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan

b.

Pengembangan

meningkatnya pengelolaan hutan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROGRAM / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 3. Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL,illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75% 4. Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun 5. Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20% 6. Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat 7. Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009 8. Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 9. Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008. 10. PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008. 11. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar kawasan konservasi 12. Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan seluruh Indonesia 1. Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta ha. 2. Terbangunnya Hutan kemasyarakatan (HKm)seluas 2 juta ha. 3. Terbangunnya Hutan rakyat kemitraan seluas 250.000 ha. 4. Terbangunnya sumber benih baru seluas 6.000 ha, dan pengelolaan areal sumber benih yang telah ada seluas 4.500 ha. 5. Terbangunnya Hutan desa seluas 500.000 ha. 6. Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 unit DAS prioritas. 1. Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 500.000 ha. 2. Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 1.954.000 ha. 3. Terjaminnya hutan kota seluas 6000ha. 4. Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa seluas 40.000 ha 1. Terjaminnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha


No.

PROGRAM / KEGIATAN Perhutanan Sosial

SASARAN (Outcomes / Outputs) melalui pemberdayaan masyarakat

c.

Pengembangan perbenihan tanaman hutan

ketersediaan materi genetik, sumber benih, dan benih berkualitas yang memadai

d.

Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial

Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS priorutas

e.

f.

Perencanaan, penyelenggaraan RHL, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS

g.

Perencanaan, pengembangan kelembagaan dan


penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan Berkurangnya lahan kritis dan peningkatan pendapatan masyarakat

Meningkatnya pengelolaan hutan mangrove

2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2.

Terjaminnya ijin usaha pengelolaan HKm sebanyak 500 lembaga Terjaminnya kemitraan usaha HKm sebanyak 50 unit Terjaminnya dukungan ketahanan pangan di 32 provinsi Terjaminnya hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha Terjaminnya sentra HHBK Unggulan terbentuk dan beroperasi di 30 lokasi Terjaminnya hutan desa seluas 500.000 ha Terjaminnya areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik Terjaminnya areal sumber benih seluas 6.000 ha Terjaminnya pengembangan Seed for People 100 lokasi Terjaminnya sentra bibit 33 Unit terbangun Terjaminnya rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas Terjaminnya base line datapengelolaan DAS di 108 DAS Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BPDASPS sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 satker Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen BPDASPS dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 50 Satker

1. Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta ha. 2. Terbangunnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha. 3. Sentra HHBK Unggulan terbentuk dan beroperasi di 30 lokasi 4. Terbangunnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku industri pertukangan seluas 250.000 ha. 5. Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS 6. Terbangunnya hutan desa seluas 500.000 ha. 1. Rencana RTkRHL mangrove, 2 kegiatan 2. Rencana pengelolaan hutan mangrove, 2 kegiatan 3. Terbentuk dan berfungsinya kelompok kerja mangrove daerah, 31 provinsi


No.

h.

i. 5.

PROGRAM / KEGIATAN evaluasi hutan mangrove Penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan Pengembangan Persuteraan Alam Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

a.

Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan

b.

Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi

SASARAN



4. Data informasi evaluasi pengelolaan hutan mangrove, 2 kegiatan Tersedianya sumber benih untuk mendukung RHL Meningkatnya jumlah produksi sutera alam Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim Ketersediaan dan termanfaatkan iptek dasar dan terapan bidang lansekap hutan, perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan

Ketersediaan dan termanfaatkannya Iptek dasar dan terapan bidang konservasi dan rehabilitasi

1. 2. 3. 4. 1. 2. 1.

Areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik. Areal sumber benih seluas 6.000 ha. Pengembangan Seed for People 100 lokasi . Terbangunnya sentra bibit 33 Unit. Jumlah unit usaha persuteraan alam meningkat sebesar 15 unit Peningkatan produksi sutera alam segmen hulu sebesar 10% Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul. 2. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul 3. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul 4. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul.

1. Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul, yaitu : (1) strategi kebijakan bagi pengambil keputusan (decision support system, DSS) dalam penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS; (2) strategi kebijakan (DSS) pengembangan hutan kota; (3) kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan; (4) teknik perhitungan emisi dan serapan gas rumah kaca (GRK) kehutanan; (5) strategi kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim; (6) strategi penguatan tata kelola kehutanan dan kinerja Kemenhut; (7) strategi penguatan tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan. 2. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul tersebut di atas. 1. Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul, yaitu : (1) teknik rehabilitasi hutan bekas tebangan; (2) teknik penanaman dan rehabilitasi mangrove; (3) teknik pengelolaan hutan rawa gambut ramah lingkungan; (4) teknik konservasi flora, fauna dan mikoorganisme; (5) teknik pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara lestari; (6)


No.

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN



2. c.

Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan

ketersediaan dan termanfaatkannya IPTEK dasar dan terapan bidang keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan

1.

2. d.

Penelitian dan Pengembangan Produktivitas Hutan

Ketersediaan dan pemanfaatan IPTEK dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu

1.

2. e.

6.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan

sistem pengelolaan DAS lintas sektoral dan wilayah admiistrasi; (7) teknik rehablitasi dan restorasi lahan bekas tambang. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul tersebut di atas. Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul, yaitu : (1) informasi tentang sifat dasar dan kegunaan kayu sesuai tujuan pemakaiannya; (2) teknik pemanenan hutan ramah lingkungan; (3) teknik pemanfaatan dan peningkatan kualitas kayu serta standarisasi produk kayu; (4) teknik pengolahan, pemanfaatan dan diversifikasi produk HHBK; (5) terobosan perekayasaan alat dan teknik subtitusi bahan pembantu industri perkayuan. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul tersebut di atas. Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul, yaitu : (1) teknik peningkatan produktifitas hutan tanaman penghasil kayu pertukangan; (2) teknik peningkatan produktifitas hutan tanaman penghasil pulp; (3) teknik peningkatan produktifitas jenis-jenis tanaman kayu energi ; (4) teknik penyediaan benih unggul; (5) teknik peningkatan produktifitas dan nilai ekonomi HHBK FEM (food, energy, medicine); (6) teknik peningkatan produktifitas dan kualitas produk HHBK non FEM (gaharu, cendana, gemor, sutera, lebah madu, rusa). Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang produktifitas hutan 6 judul tersebut di atas. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 20 satker Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Litbang Kemenhut dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 20 Satker Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Litbang berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan

1.

Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur Kemenhut

1. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat 2. Terbentuknya 500 kelompok masyarakat produktif mandiri

2. 3.


No.

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN (Outcomes / Outputs) dan SDM Kehutanan Lainnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROGRAM / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 3. Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 orang 4. Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang 5. Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 1.440 orang 1. Terbentuknya 500 Kelompok Usaha Produktif Kehutanan. 2. Tercukupinya Sarana Prasarana dan Alat Bantu Penyuluhan Kehutanan Sebanyak 60 Unit Percontohan Pemberdayaan Masyarakat dan 1.300 Unit Kendaraan Operasional Penyuluh Kehutanan. 3. Tercukupinya Tenaga Penyuluh Kehutanan dalam rangka mendukung Pengelolaan Hutan melalui pendayagunaan 3.000 Orang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dan/atau Penyuluh Kehutanan Swasta.

a.

Peningkatan pelayanan penyuluhan kehutanan

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pelaku utama dan pelaku usaha serta peran penyuluh dalam pembangunan kehutanan

b.

Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan

Terselenggaranya pengembangan SDM Kehutanan

4. Pemetaan dan Pengembangan Aparatur Kehutanan (Kemenhut dan Daerah) selesai di 33 Provinsi. 5. Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan SDM Non Aparatur selesai di 33 provinsi. 6. Sertifikasi Penyuluh Kehutanan sebanyak 1500 orang.

c.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur Kemenhut serta SDM kehutanan lainnya

1. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan administrasi kehutanan minimal sebanyak 15.000 orang peserta. 2. Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 1.440 siswa. 3. Pendidikan pasca sarjana jenjang S2 dan S3 sebanyak 325 orang lulusan. 4. Sertifikasi ISO 9001: 2008 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sejumlah 5 unit. 1. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 17 satker 2. Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 17 Satker 3. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat 4. Terbentuknya kelembagaan penyuluhan di 6 provinsi dan 100 kabupaten/kota.

d.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan


No. 7.

a.

b

c

d

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN





1. Kelemahan administrasi ditekan hingga 50% dari tahun 2009 2. Pelanggaran terhadap peraturan perundangan berkurang hingga 50%

Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat I

Terlaksananya audit kinerja, keuangan, dan administrasi pada satuan-satuan kerja Kementerian Kehutanan di wilayah kerja Inspektorat I

1.

Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat II

Terlaksananya audit kinerja, keuangan, dan administrasi pada satuan kerja Kementerian Kehutanan di wilayah kerja Inspektorat II

1.

Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat III

Terlaksananya audit kinerja, keuangan, dan administrasi pada satuan kerja Kementerian Kehutanan di wilayah kerja Inspektorat III

1.

Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat IV

Terlaksananya audit kinerja, keuangan, dan administrasi pada satuan kerja Kementerian Kehutanan di wilayah kerja Inspektorat IV

1.

3. 4.

2. 3.

2. 3.

2. 3.

2. 3.

dari tahun 2009 Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berkurang hingga 50% dari tahun 2009 Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 25% dari temuan tahun 2006-2009 Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat I ditekan hingga 50% dari tahun 2009 Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat I berkurang hingga 50% dari tahun 2009 Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat I berkurang hingga 50% dari tahun 2009 Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat II ditekan hingga 50% dari tahun 2009 Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat II berkurang hingga 50% dari tahun 2009 Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat II berkurang hingga 50% dari tahun 2009 Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat III ditekan hingga 50% dari tahun 2009 Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat III berkurang hingga 50% dari tahun 2009 Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat III berkurang hingga 50% dari tahun 2009 Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat IV ditekan hingga 50% dari tahun 2009 Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat IV berkurang hingga 50% dari tahun 2009 Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat IV berkurang hingga 50% dari tahun 2009


No. e

f

8.

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN



Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN

Terlaksananya audit terhadap kasus yang diduga berindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

1. Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 25% dari temuan tahun 2006-

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Itjen berjalan secara efektif dan efisien, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan

1. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Itjen Kemenhut sesuai

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan

Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Kemenhut secara efektif dan efisien, serta mewujudkan reformasi birokrasi

1. Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan “wajar tanpa

2009

kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 6 satker 2. Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Itjen Kemenhut dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 6 Satker

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 1 judul per tahun. Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan sebesar 80%. Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di akhir tahun 2014 Terselesaikannya status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi. Penanganan perkara, pemulihan hal-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014. Prasyarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 95%. Meningkatnya citra positif Kemenhut sebesar 10% per tahun. Rancangan standard produk dan jasa kehutanan, pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim 35 judul Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga Tersusunnya rencana kawasan dan pembangunan kehutanan 4 regional. Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman Rakyat (HTR) dan hutan rakyat seluas 400.000 ha.


No.

PROGRAM / KEGIATAN

a.

Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

b.

Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian

c.

Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan

SASARAN


(Outcomes / Outputs) terselenggaranya koordinasi perencanaan dan evaluasi Kementerian Kehutanan secara baik dan mantap terselenggaranya tertib dan pelayanan administrasi kepegawaian Kementerian Kehutanan mantapnya tata hukum dan organisasi di lingkup Kementerian Kehutanan

1. Penyerapan anggaran meningkat minimal menjadi 90% diakhir tahun 2014 2. Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di akhir tahun 2014 3. Model implementasi kebijakan kehutanan di 3 kabupaten 1. Pelayanan administrasi kepegawaian minimal 95% akurat dan tepat waktu. 2. Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 95%. 3. Data kepegawaian dalam SIMPEG minimal 98% sesuai dengan data yang dimiliki 1. 2. 3. 4.

d.

e.

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan

tertibnya pelaksanaan administrasi keuangan Kementerian Kehutanan

Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian Kehutanan.

tertibnya pelaksanaan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara (BMN) Kementerian Kehutanan

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

f.

Pembinaan Standarisasi, Pengelolaan

berkembangnya standardisasi produk, proses, dan kompetensi

1.

individu PNS. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut minimal sebesar 75% di akhir tahun 2014. Pencapaian penelaahan hukum peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut minimal sebesar 80% di akhir tahun 2014. Penanganan perkara, pemulihan hal-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014. Pencapaian pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan lingkup Kemenhut minimal sebesar 70% di akhir tahun 2014. Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan KUKDAS, KUHR dan KUPA serta PSDH DR sebesar 80% Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan “ wajar tanpa pengecualian” mulai laporan tahun 2011, sebanyak 5 judul (1 judul setiap tahun) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 13,75 Trilyun SIMAK BMN Kementerian Kehutanan akuntabel dan tepat waktu sebanyak 225 satuan kerja per tahun Sertifikasii ahli pengadaan barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia/pejabat pengadaan di Kementerian Kehutanan sebanyak 1.000 orang Sertifikasi tanah milik Kementerian Kehutanan di 5 lokasi (Mangala Wanabakti, Kanci, Cimanggis, Kramatjati, dan Rumpin) Terselesaikannya status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi. Standard produk dan jasa kehutanan, serta pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim 35 judul


No.

PROGRAM / KEGIATAN Lingkungan dan Penanganan Perubahan Iklim Kehutanan

g.

Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri

SASARAN


(Outcomes / Outputs) teknis di bidang kehutanan , peningkatan pengelolaan lingkungan dan penanganan perubahan iklim kehutanan meningkatnya peran dan posisi Indonesia di bidang kehutanan

2. Sertifikasi pengelolaan hutan rakyat 15 unit 3. Rekomendasi kebijakan penanganan perubahan iklim kehutanan sebanyak 5 paket

1. Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral 2. 3. 4.

h.

Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan

memperkuat pemahaman dan komitmen masyarakat terhadap pembangunan kehutanan

1. 2. 3. 4.

i.

j. k. l.

Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Kehutanan Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III

fasilitasi dan ketersediaan pembiayaan pembangunan kehutanan

1. 2. 3.

dan regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 paket per tahun Komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, multilatareal, regional, dan multipihak) sebanyak 5 paket Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) sebanyak 3 paket per tahun Meningkatnya citra positif Kemenhut sebesar 10% per tahun. Meningkatnya berita kegiatan pimpinan Kemenhut sebesar 10% per tahun. Meningkatnya publikasi kebijakan program pembangunan kehutanan sebesar 10% per tahun. Hubungan dengan lembaga tinggi negara, pemerintah dan lembaga non pemerintah meningkat sebesar 10% per tahun. Kredit pembangunan hutan tanaman (hutan tanaman industri , hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat) seluas 400.000 ha Pemahaman terhadap skim pinjaman pembangunan hutan tanaman di 60 kabupaten tahun 2014 Peningkatan penguatan kelembagaan debitur di 15 kabupaten tahun 2014

Terselenggaranya perencanaan kehutanan di regional I

1. Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional I berjalan minimal 90% 2. Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional I, 2 dokumen

Terselenggaranya perencanaan kehutanan di regional II

1. Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional II berjalan minimal 90% 2. Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional II, 2 dokumen

Terselenggaranya perencanaan kehutanan di regional III

1. Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional III berjalan minimal 90% 2. Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional III , 2 dokumen 153| LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

No. m.

PROGRAM / KEGIATAN Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV

SASARAN (Outcomes / Outputs) Terselenggaranya perencanaan kehutanan di regional IV


1. Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional IV berjalan minimal 90% 2. Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional IV, 2 dokumen


Lampiran 4. Hasil Penelitian sampai dengan Tahun 2013 No.

Paket Penelitian Integratif

Hasil Litbang

Bidang Konservasi dan Rehabilitasi 1.

Pengelolaan Hutan Lahan Kering

2.

Pengelolaan Hutan Mangrove dan Ekosistem Pantai

3.

Pengelolaan Hutan Rawa Gambut

• Tipologi potensi biomassa dan karbon HL Rinjani Barat • Klasifikasi fragmentasi vegetasi hutan berdasarkan kriteria perkembangan vegetasi jenis kanopi utama • Teknik rehabilitasi areal hutan terdegradasi di IUPHHK Restorasi Ekosistem (pada berbagai level gradasi kerusakan hutan) • Model rehabilitasi HL berbasis HHBK (kondisis sosek, lokasi, jenis, teknik) • Informasi potensi dan nilai manfaat HL-Rinjani Barat sebagai penyedia jasa lingkungan (karbon, air, wisata) • Informasi status pengelolaan, potensi pemanfaatan dan nilai manfaat air HL P. Tarakan • Informasi nilai manfaat ekowisata HL Gunung Mutis • Informasi kelembagaan lokal terkait pengelolaan KPHL Rinjani Barat (nilai sosbud masyarakat, peran dan kekuatan hukun adat) • Informasi ilmiah pengelolaan kolaboratif hutan lindung Gunung Lumut • Pedoman “Penggunaan Model Alometrik untuk Pendugaan Biomassa dan Stok Karbon Hutan di Indonesia” • Demplot seluas 50,5 ha ujicoba teknik rehabilitasi areal hutan terdegradasi di IUPHHK-RE PT REKI • Demplot 5,5 ha model rehabilitasi berbasis HHBK di HL Rinjani Barat • Demplot seluas 7,5 ha ujicoba rehabilitasi berbasis bahan bakar nabati di HL Rinjani Barat dan Bali Timur • Metode penanaman untuk kondisi tapak ekstrim (Aceh, bekas tsunami, habitat lumpur bercampur pasir) • Metode penanaman pada pulau-pulau kecil (aplikasi 3 jenis : nyamplung, cemara laut, ketapang) pada substrat pasir (lokasi : P. Selayar) • Teknik rehabilitasi dan silvofishery (Manggarai Barat dan Golo Sepang) • Informasi teknis peran mangrove dalam menyerap polutan perairan • Informasi teknis nilai dan manfaat mangrove dan ekosistem pantai (bahan pangan, madu) • Model kemitraan pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove • Model allometrik mangrove • Teknik budidaya mangrove • Teknik pembibitan Sonneratia alba • Pengembangan jenis-jenis mangrove untuk budidaya arang kayu • Pengembangan HTI mangrove • Demplot ujicoba penanaman nyamplung, ketapang dan cemara laut seluas ± 0,7 ha. • Demplot penanaman Rhizophora sp. dan Avicennia sp. • Demplot penanaman nyamplung seluas ± 1,5 ha. • Demplot penanaman mangrove pada tambak di Blanakan ± 5 ha. • Informasi fenologi 28 jenis tumbuhan HRG


No.


4.

Konservasi Flora, Fauna dan Mikroorganisme

5.

Model Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Ekosistem

Hasil Litbang • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Teknik rehabilitasi lahan gambut bekas terbakar dengan PURANGPOS Rancangan C&I penentuan kawasan konservasi pada HRG eks PLG Kalteng Informasi teknis faktor serapan dan emisi karbon HRG Informasi keragaman genetik eboni, ulin dan cempaka Model penangkaran rusa timor (pola kandang dan formula makan) Informasi morfologi dan keragaman genetik banteng (Jawa) dan trenggiling (Jawa, Sumatera, Kalimantan) Peta sebaran macan tutul di Jawa Tengah dan Jawa Barat Informasi habitat dan populasi trenggiling, anoa, labi-labi, tarsius Teknik eradikasi Acacia nilotica dan restorasi savana Baluran Informasi pohon bahan baku obat Kebun konservasi genetik ramin di OKI dan Tumbangnusa Draf akademis review kebijakan silvikultur ramin Buku NDF pemanfaatan ramin Teknik inokulasi gaharu (masuk dalam Riset Inovatif 101 dan 102) Paten produksi gaharu buatan Koleksi 1897 isolat (bakteri 891; yeast 421; fungi 585) Plot tanaman gaharu (40 Ha : 20.000 tanaman) di KHDTK Carita Teknik pengendalian hama gaharu budidaya secara biologis 54 isolat teridentifikasi untuk inokulan gaharu (16 isolat telah diujicoba) Koleksi 1.000 isolat potensial penghasil bioetanol (3 isolat telah dipublikasikan dalam jurnal internasional) Grand strategi Laboratorium Mikrobiologi Hutan Tropis Masterplan penelitian gaharu Penggunaan fasilitas penelitian penangkaran rusa untuk program S1, S2 dan S3 Pengakuan pemerintah daerah terhadap Iptek inokulasi gaharu Buku Eboni Buku Anoa Buku Burung Nuri Talaud Buku pemanfaatan 6 jenis tumbuhan hutan penghasil buah sebagai sumber bahan pangan di tanah Papua Buku: re-diversifikasi pangan di tanah Papua Buku : mengenal rumah adat suku hatam Lymama Kabupaten Manokwari berdasarkan jenis kayu yang dimanfaatkan Buku: buah-buahan yang dapat dimakan di kawasan TWA Gunung Meja Papua Barat Draf akademis usulan hutan Makongga sebagai kawasan konservasi Kriteria dan indikator penentuan fungsi kawasan konservasi Informasi nilai manfaat kawasan konservasi berupa sumber air, satwa liar, lingkungan (TN Batang Gadis, TN Merbabu, TN Berbak, TN Alas Purwo, TN Bantimurung Bulusaraung) Informasi strategi manajemen kawasan konservasi


No.


6.

Pengelolaan DAS Hulu, Lintas Provinsi Lintas Kabupaten

7.

Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Air Pendukung Pengelolaan DAS

Hasil Litbang • • • • • • • • • • • •

Model pengelolaan daerah penyangga kawasan konservasi Sistem perencanaan pengelolaan DAS Teknik remote sensing & SIG untuk karakterisasi DAS Luas hutan optimal dalam perspektif tata air Monev teknik konservasi tanah dan air Sistem implementasi PHBM DAS mikro Teknik rehabilitasi dan restorasi lahan bekas tambang (emas, timah dan batubara) Teknik cover crops Modelling tataguna lahan untuk optimalisasi air Info/peta kesesuaian jenis pohon untuk rehabilitasi tingkat DAS dan beberapa sub DAS Aplikasi teknik KOFFCO, alat deteksi tanah longsor dan mikrohidro Pengelolaan lahan pantai berpasir

Bidang Produktivitas Hutan 1.

Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari

• Rekayasa alat pengukuran pita volume pohon • Teknik pengayaan bekas jalan sarad dengan tanaman meranti Umur 28 bln: - pertumbuhan tinggi 89,32 cm/thn, - pertumbuhan diameter 0,91 cm/thn • Formula pendugaan volume pohon (Tabel Volume) untuk

12

jenis

glabrigemmatus, D. stellatus, D. acutangulus D. confertus Dipterocarpus Parashorea sp., Shorea laevis, S. macrophylla, S. smithiana, dan Vatica sp.

2.

Pengelolaan Hutan Tanaman Penghasil Kayu

dipterokarpa: Dipterocarpus sp., Dryobalanops lanceolata,

• SK Menhut No. SK 707/Menhut-II/2013 ttg Lima Jenis Kayu yang Benihnya Wajib diambil dari Sumber Benih yang Bersertifikat (jati, mahoni, jabon, gmelina dan sengon). • SK Menhut No. SK 792/Menhut-II/2013 tentang Pelepasan Benih Unggul Mahoni F1 • Teknik uji cepat viabilitas, iradiasi benih, priming, peningkatan produksi, perbanyakan generatif dan vegetatif, serta standardisasi mutu benih dan bibit untuk 8 jenis (kayu bawang, sengon, nyawai, tembesu, jelutung, krasikarpa, jabon putih, dan bambang lanang) • Teknik budidaya 8 jenis cepat tumbuh. • Buku Budidaya Jelutung Rawa • Teknik pengendalian hama dan penyakit tanaman (sengon, jabon, gmelina) Sengon : - Hama Eurema (kupu kuning), ulat kantong, boktor - Penyakit karat tumor Jabon : - Hama Cosmoleptrus sumatranus, Arthoschista hilaralis, Zeuzera sp, Coptotermes sp, Daphnis hypothous. - Penyakit bercak daun, embun jelaga, lodoh, busuk batang dan akar Gmelina: - Hama Tingis beesoni


No.


Hasil Litbang - Penyakit bercak daun • Teknologi pengembangan pestisida nabati dan hayati (jamur entomopatogen Beauveria bassiana, ekstrak suren, ekstrak mimba)

3.

Agroforestry

• Model-model agroforestry/wanatani - dengan tanaman semusim: jagung, kacang - dengan tanaman tahunan: salak, kopi, kapol laga

4.

Pengelolaan Dipterokarpa

5.

Bioteknologi Hutan dan Pemuliaan Tanaman Hutan

• • • • • • • • • • • •

6.

Pengelolaan Hasil Hutan Bukan KayuFEMO

Teknik manipulasi lingkungan untuk meningkatkan pertumbuhan jenis dipterokarpa Model simulasi dan kriteria Multisistem Silvikultur (MSS) Buku Budidaya S. balangeran Benih unggul (kayu pertukangan, kayu pulp, kayu energi, HHBK) SK Menhut No. SK 790/Menhut-II/2013tentang Pelepasan Benih Unggul Mangium F2 SK Menhut No. SK 791/Menhut-II/2013 tentang Pelepasan Benih Unggul Pelita F2 Sumber Benih (Sudah dibangun 115 demplot,66 jenis, luas 5.044,44 Ha) SK Menhut No. SK 707/Menhut-II/2013 ttg Lima jenis yang benihnya wajib diambil dari sumber benih bersertifikat Karakteristik sifat unggul pada 4 jenis prioritas HHBK (Santalum album, Tengkawang, C.inophyllum) Keragaman potensi genetik : minyak nabati (Tengkawang); rendemen& sifat fisiko-kimia biofuel dan kandungan coumarin (C.inophyllum), rendemen azadirachtin (A.indica) Buku tentang prospek pengembangan jabon merah Buku tentang prospek pengembangan cempaka

• Sutera alam - SK Menhut No. SK 793/Menhut-II/2013 tentang Pelepasan Benih Unggul Murbei Hibrid Suli 01 - SK Menhut No. SK 794/Menhut-II/2013 tentang Pelepasan Benih Unggul Ulat Sutera PS 01 - Kerjasama dengan Pemkot Tomohon dan Ditjen BPDASPS dalam pengembangan sutera alam di Kota Tomohon, Sulawesi Utara - Kerjasama dengan PT Sarongge - Kerjasama dengan Perum Perhutani KPH Pati dan Temanggung • Ulat sutera unggulan Litbang - 4 hibrid harapan lebih baik dari BS 09 yang sudah dilaunching sebelumnya • Murbei unggulan Litbang: - Morus. australis x M. indica (tahan kekeringan) - M.cathayana x Amakusugawa klon 12 (tahan kekeringan) - M. cathayana x shalun CS.1 (tahan kekeringan) - KI 14, KI34, KI 41 yang merupakan persilangan M. khunpai dan M. Indica - S-54 (unggul dibanding jenis lokal


No.


Hasil Litbang sulawesi) M. shalun dan M. lembang

Bidang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan 1.

Sifat Dasar Kayu dan Bukan Kayu

• Data dan informasi sifat dasar dan kegunaan kayu Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali dan NT (46 jenis) • Data dan informasi sifat dasar dan kegunaan rotan (13 jenis) • Data dan informasi sifat dasar dan kegunaan bambu (6 jenis)

2.

Keteknikan Hutan dan Pemanenan Hasil Hutan

3.

Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Bambu

• Data dan informasi ukuran petak optimal dan hasil ujicoba di Jambi, Riau, Kalbar • Data dan informasi stabilisasi jalan menggunakan material setempat, dan alat bantu logging (pola rantai) • Data dan informasi hasil uji teknik tree length logging dan faktor eksploitasi, serta penyiapan lahan SILIN (penebangan dan penyaradan) • Teknik pemanenan tree length logging Æ draft pedoman pemanenan; teknik pemanenan lahan dalam implementasi SILIN • Data dan informasi formula stimulan organik resin pinus • Teknik pemanenan resin keruing • Data dan informasi pembuatan produk lamina, papan serat, hybrid bermatrik polipropilen dan potray serat kayu • Data dan informasi stabilisasi dimensi secara fisik; Stabilisasi warna kayu pinus, pulai, jamuju dan kisampang • Data dan informasi teknik laminasi bambu komposit untuk mebel dan konstruksi ringan serta bambu struktural dan komponen dinding • Teknik produksi resorsinol untuk bahan perekat kayu komposit dan hasil ujicoba pada berbagai produk • Teknik reduksi emisi formaldehide produk panel kayu dan hasil ujicoba • Telah dihasilkan 2 Konsep SNI dari target 4 SNI yaitu : Konsep SNI kayu lapis bermuka poliuretan dan bahan berwarna • Data dan informasi pembuatan pulp dan kertas, pemanfaatan limbah • Data dan informasi kajian pasar dan analisis ekonomis produk kertas dan papan serat

4.

Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu

• Data dan informasi pengolahan dan pemanfaatan jernang (anti koagulasi), tengkawang (substitusi komponen lipstik), dryobalanops (komponen parfum) • Data dan informasi pembuatan karbon kemurnian tinggi bahan baku nano karbon, energi dan carbon store, produksi ragi untuk bio-etanol, standar mutu gaharu, penyulingan dan pemanfaatan limbah gaharu • Teknik pengolahan bahan bakar nabati basis karbohidrat (bioethanol) Æ mangrove, nira • Teknik pengolahan bahan bakar nabati basis lemak (biodiesel) Æ bintaro, kemiri sunan • Teknik pengolahan bahan bakar nabati basis selulosa & hemiselulosa (bio-oil) Æ serbuk gergaji • Teknik pengolahan biokerosene basis tanaman kehutanan

5.

Perekayasaan Alat dan Substitusi Bahan

• Prototipe sudah final : Portable chipper, alat bantu pemanenan dengan sistem kabel, alat pembuat woodpellet,


No.

Paket Penelitian Integratif Pembantu

Hasil Litbang alat pembuat biooil, identifikasi kayu • Formula bahan pengawet. Yang masih akan disempurnakan adalah formula pereaksi pendeteksi gaharu

Bidang Perubahan Iklim Dan Kebijakan 1.

2.

Manajemen Lanskap Berbasis DAS

Pengembangan Hutan Kota/ Lanskap Perkotaan

• Publikasi Ilmiah: - Karakteristik ekologi dan sosial ekonomi DAS kritis dan tidak kritis(Studi kasus DAS Baturusa dan DAS Cidanau) (draft) - Permasalahan penataan tata ruang kawasan hutan dalam rangkarevisi rencana tata ruang wilayah provisi (RTRWP) - Kajian paduserasi Tata Ruang Daerah (TRD) dengan TatagunaHutan (TGH) - Pengaruh dinamika spasial sosial ekonomi masyarakat pada suatulanskap DAS terhadap keberadaan lanskap hutan - Persepsi para pihak terhadap lanskap berhutan di aliran sungai Lematang kota Pagaralam, hulu DAS Musi Sumatera Selatan - Perhitungan infiltrasi tanah pada berbagai penggunaan lahan diDAS Citanduy Hulu (draft/Tekno) - Peran faktor dalam menjaga eksistensi lansekap hutan di DASAsahan (draft) - Pengembangan hutan rakyat: Upaya mewujudkan tata ruang berwawasan lingkungan - Optimalisasi manfaat hutan melalui pengelolaan lanskap berbagaiDAS - Landscape management approach: An Institutional Challenge toSustain Forests in Indonesia - Stakeholders perception of watershed management an analysis ofTulang Bawang Watershed • Alih Teknologi: - "Penghitungan Karbon Hutan" • Policy Brief: - Melestarikan lanskap hutan Sumbawa melalui penguatan kelompoktani madu hutan - Sumur resapan salah satu teknologi yang paling memungkinkandalam menanggulangi banjir DAS Ciliwung • Publikasi Ilmiah: - Kajian kebijakan hutan kota: studi kasus di Prov DKI Jakarta - Kajian jenis pohon potensial pada hutan kota di Bandung - Analisis cadangan karbon pohon pada lanskap hutan kota di DKIJakarta - Potensi dan kontribusi pohon di perkotaan dalam menyerap GRK studi kasustaman kota monas Jakarta - Kebijakan hutan kota di Kaltim - Analisa kebutuhan luasan area hijau berdasarkan daya serap CO2 di Kab.Karanganyar Jateng (draf) - Evaluasi jenis pohon bagi konservasi keragaman tanaman hutan kota di DKIJakarta (draf) - Kajian jenis edafis dan koleksi jenis pohon pada arboretum Gunung BatuKota Bogor (draft) - Capaian pengembangan RTH di kota Bandung (draft) - Peran faktor demografi dalam pengembangan hutan kota (draft) - Potential Indonesian forest plants for ornamental in urban areas


No.


Hasil Litbang - Kajian kesesuaian jenis pohon berdasarkan tipe dan bentuk hutan kota pada hutan kota Medan, Sumut. - Hutan kota dan keanekaragaman jenis dan pohon diJabodetabek - Panduan pemilihan jenis pohon hutan kota • Alih teknologi: - Hutan kota dan manfaatnya bagi lingkungan - Hutan sebagai penghasil jasa lingkungan • Policy Brief: - Strategi penguatan kelembagaan hutan kota - Pengembangan zonasi fungsi hutan kota daerah pantai dan daratan tertutup - Kajian jenis pohon potensial untuk pengembangan hutan kota - Pembangunan hutan kota, hanya slogan belaka : studi kasus di Jabodetabek • Bahan Kebijakan: - Draft revisi PP 63/2002 - Draft revisi Permenhut No. 71 tahun 2007 tentang Hutan Kota Kontribusi terhadap Hutan Kota (HK) • Inisiasi Pembangunan HK di Palangkaraya • Perubahan Perda HK di Samarinda • Pemindahan pohon karena perluasan areal Tol Jagorawi • Pembuatan demplot HK di Cijago Tol Jagorawi Km 16 (Depok) inisiasi Kapuspijak 1200 pohon 37 jenis • Pembuatan forum pakar HK • Pembuatan design engineering HK Holcim Cilacap • Konsultan pada Pembangunan HK di Tasikmalaya • Pembangunan tropical highway garden di Jalan Tol Jagorawi (CSR Garuda Indonesia) • Tanam 60 jenis pohon potensial (CSR Bahana Sekuritas) • Pembanguan HK Toyota Astra di Kawasan Industri terpadu Kerawang (design engineering) • Terlibat pembangunan Ecopark di Pulau Sarangan Bali

3.

Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi

• Publikasi Ilmiah: - Pendanaan dan distribusi pembayaran untuk REDD - REDD+ dan forest governance - Pedoman pengukuran karbon mendukung penerapan REDD+ - Tingkat kesiapan implementasi Redd di Indonesiaberdasarkanpersepsi para pihak, studi kasus Riau - Cadangan karbon hutan lindung Long Ketrok Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur - Analisis resiko kegagalan implementasi REDD+ di Prop. Riau - Persepsi para pihak tentang mekanisme distribusi insentif REDDmelalui dana perimbangan pusat dan daerah - Analisis variabilitas iklim di Bali


No.


Hasil Litbang - Upaya pembangunan Hutan Tanaman Industri terhadap penurunan emisi karbon - Faktor penentu keberhasilan implementasi pengurangan emisidari deforestasi dan degradasi hutan - Analisis peran para pihak dalam rancangan mekanisme distribusi insentif REDD+ - Identifikasi tenurial sebagai prakondisi untuk implementasiREDD - Kajian perubahan iklim pada zona ekosistem di pulau Lombok - Naskah publikasi pada Journal of Forestry Reserach, BadanLitbang Kehutanan dengan judul “The Challenge

On Arfak Mountains Natural reserves Use”

- Peluang pasar karbon skala rakyat dan pengaruhya terhadapkelayakan usaha hutan jati di Purwakarta (draft) - Analisis resiko kegagalan implementasi REDD+ di Prop Riau(draft) - Analisis biaya implementasi REDD+ di Taman Nasional MeruBetiri (draft) - Peluang pasar karbon skala rakyat dan pengaruhnya terhadapkelayakan usaha hutan jati (draft) - Analisis cadangan karbon pohon pada lanskap hutan (draft) - Penguatan tata kelola kepemerintahan untuk implementasiREDD+ di Indonesia (draft) - Pembelajaran mengenai pasar pendanaan REDD+ dari mekanisme pembayaran jasa air dan jasa karbon (draft) - Analisis kelembagaan REDD+ TN Meru Betiri (draft) - Kajian beberapa standar karbon sukarela untuk kegiatanREDD+ (draft) - Potensi stok karbon dan tingkat emisi pada kawasan DA diKalimantan - Analisis kesiapan tiga kabupaten di Kalimantan dalam upayamendukung implementasi REDD+ - Prosiding dialog prospek perdagangan karbon dari mekanismeREDD+ - Peran hutan rakyat dalam mitigasi perubahan iklim sektorkehutanan - Potensi simpanan karbon di kawasan hutan - Dukungan Kelembagaan Lokal dalamimplementasi REDD + di Pulau Lombok - Inter governmental fiscal transfer for conservation management : The case of REDD in Indonesia - Rekomendasi workshop pendanaan dan distribusi insentif Redd+ - Local stakeholder’s perception on Redd - Hutan dan perubahan iklim - Perubahan iklim, Redd+ dan komitmen nasional Indonesia - Global warming, ancaman serius planet bumi • Policy Brief: - Bagaimana pendangan para actor yang terkait dengan implementasi REDD+ di daerah? - Strategi keberhasilan REDD+ : pendekatan social ekonomi dan budaya - Opsi mekanisme distribusi insentif untuk Redd +? - Rancangan pembayaran jasa lingkungan untuk melaksanakanREDD+ di Indonesia - Pengukuran kelayakan implementasi Redd+ di Indonesia - Strategi keberhasilan Redd+: pendekatan sosial ekonomi dan budaya


No.


Hasil Litbang - Transfer fiskal antara pemerintah Pusat-Daerah untukmelaksanakan distribusi manfaat Redd+ - Nested approach sebuah pilihan pendekatan penerapan Redd+ diIndonesia - Bagaimana mekanisme distribusi peran dan manfaat REDD+yang efisien dan berkeadilan? - Biodiversity as an important part of Redd+ mechanism benefit • Alih Teknologi: - Mekanisme insentif dalam mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan - Technical training/demonstration on estimating the opportunity cost of Redd+ In Indonesia - Hutan dan karbon - Pembayaran dan perdagangan karbon • Bahan Kebijakan: - Draft usulan revisi PP Nomor 59 tahun 1998 tentang Pajak Karbon Hutan

4.

Pengembangan Perhitungan Emisi GRK Kehutanan (Inventory)

• Publikasi Ilmiah: - Cadangan karbon pada berbagai tipe hutan dan jenis tanaman di Indonesia - Pedoman Pengukuran Karbon Mendukung Penerapan REDD+ - Cadangan karbon hutan lindung Long Ketrok KabupatenMalinau, Kalimantan Timur - Persamaan allometrik biomassa dan karbon untuk pendugaan simpanan karbon pada savana Corypha utan - Potensi dan kontribusi pohon di perkotaan dalam menyerapGRK studi kasus: Taman kota Monas Jakarta - Persamaan allometrik untuk menduga karbon jenis meranti(Shorea teysmanniana) di hutan alam rawa gambut - Daur optimal hutan rakyat monokultur dalam konteks perdagangan karbon: Suatu Tinjauan Teoritis - Cadangan karbon hutan bekas tebangan pembalakanberdampak rendah dan konvensiaonal di Kaltim - Aplikasi IPCC guideline 2006 untuk perhitungan emisi GRK kehutanan di Sumsel - Potensi karbon jenis endemik Papua - Upaya pembangunan Hutan Tanaman Industri terhadap penurunan emisi karbon - Persamaan-persamaan alometrik untuk pendugaan total biomasa atas tanah pada genera Pometia di kawasan hutan tropis Papua - Estimasi kelayakan finansial pengurangan emisi pada konfersi lahan hutan menjadi lahan perkebunan di Propinsi Kalimantan Timur - Potensi simpanan karbon hutan tanaman jati (Tectona grandis) studi kasus di Kabupaten Kupan dan Belu PropinsiNusa Tenggara Timur - Karbon sukarela untuk kegiatan REDD+ (draft) - Potensi cadangan karbon tegakan hutan sub Montanadi TNGunung Halimun Salak (draft) - Kesiapan implementasi REDD+ : mitigasi banjir untuk kegiatan penurunan degradasi hutan Prov Jatim (draft) - Kesiapan implementasi REDD+ pengendalian kebakaran hutan untuk kegiatan penurunan degradasi hutan di Priov Jatim (draft)


No.


Hasil Litbang - Perhitungan karbon berdasarkan kelas tutupan lahan di kawasan hutan lindung Sungai Wain (draft) - Penaksiran bilangan bentuk pohon Huek (Eucalyptus alba) diPulau Timor untuk meningkatkan akurasi pengukuran simpanan karbon (draft) - Penyusunan persamaan allometrik biomass pohon huek(Eucalyptus alba)di Pulau Timor untuk meningkatkan akurasipengukuran simpanan karbon (draft) - Potensi dan nilai ekonomi karbon pada tegakan Agathis,Mahoni dan Pinus di hutan lindung Sukamayo (draft) - Metode perhitungan simpanan karbon pada hutan tanaman gambut jenis A. Crassicarpa (draft) - Memberdayakan pengelolaan agroforestry sebagai salah satu upaya dalam mitigasi perubahan iklim : Studi kasusKabupaten Bengkulu Tengah Prov Bengkulu (draft) - Cadangan carbon hutan rakyat tanah mineral (Studi kasusdi Tasikmalaya dan Ciamis) (draft) - Implementasi pembangunan rendah karbon –CIFOR - Ekspose hasil-hasil penelitian Pusat PenelitianSosek dan Kebijakan Kehutanan - Pengukuran dan pendugaan stok karbon untuk jenisDipterokarpa pada hutan alam di Areal IUPHHK-HA PT. AyaYayang Indonesia, Kalimantan Selatan dan di Areal IUPHHKPT. Suka Jaya Makmur Kalimantan Barat - Pembuatan SOP untuk digunakan di perusahaan dalammenduga biomassa di atas tanah - Konservasi hutan tropic untuk REDD+ dan peningkatan stokkarbon di TNMB - seminar “Peran Hutan dalam Mitigasi danAdaptasi Perubahan Iklim” - Allometric equations for estimating aboveground biomass inPapua tropical forests - Application of IPCC guidelines in Meru Betiri National Park for estimating REL - Training on technique of inventory for farmer’s resource to support tropical forest conservation through the activity of REDD+ in MeruBetiri NP - Linking community monitoring with National MRV forREDD+ - Developed standard operation procedures for field measurement review methodology, prepare PDD and conduct validation to assess the applied methodologies by aselected standard system • Policy Brief: - Penentuan tingkat emisi REL GRK di sektor kehutanan - Pelaksanaan inventarisasi GRK sektor kehutanan - Strategi penurunan emisi GRK sektor kehutanan (strategy in reducing green house gass emission for forestry sector) - Cukupkah rehabilitasi hutan dan lahan nasional sebagaijawaban untuk komitmen penurunan emisi GRK kehutanan - Melihat demonstration activities untuk pengukuran, pelaporandan verifikasi (MRV) REDD+ di TN Meru Betiri - Penerapan business as usual emisi GRK sektor kehutanan, seberapa pentingkah? - Pelaksanaan inventarisasi GRK sektor kehutanan (draft) • Alih Teknologi:


No.


Hasil Litbang - Technical training/demonstration on monitoring, reporting&verification of REDD+ In Indonesia - Menghitung emisi dan serapan GRK dari sektor kehutanan - Hutan dan karbon - Pengenalan project design dokumen (PDD) - Pengukuran biomassa dan karbon - Praktek lapangan pengukuran karbon - Perhitungan emisi dan serapan GRK kehutanan menggunakanIPCC/GL

5.

Adaptasi Bioekologi dan Sosial Ekonomi Budaya Terhadap Perubahan Iklim

• Publikasi Ilmiah: - Tingkat kerentanan masyarakat terhadap perubahaniklim padaekosistem pegunungan (kasus di gunung Talangkab. Solok Sumatera Barat) - Gender dalam adaptasi perubahan iklim pada ekosistempegunungan di Kabupaten Solok, Sumatera Selatan - Penguatan sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesiauntuk mitigasi perubahan iklim melalui kerangka Redd+ - Agroforestry untuk adaptasi dan mitigasi PI - Seleksi species adaptif pada daerah kering untuk antisipasiperubahan iklim - Pengaruh elevasi terhadap struktur dan komposisi dan keanekaragam-an vegetasi di Taman Nasional Bromo TenggerSemeru (draft)) - Pengelolaan DTA Ranu Pane untuk mendukung restorasi ekosistem Ranu Pane (draft) - Kondisi biofisik permanen sebagai kerentanan tetap di TNBromo Tengger Semeru (draft) - Analisis perubahan iklim dengan penginderaan jauh di TNBali Barat (draft) - Analisis perubahan ekoseistem akibat perubahan iklim di TNBali Barat (draft) - Analisis kerentanan jasa hutan air akibat perubahan iklimdan cuaca ekstrim di DAS Bajulmati, Baluran (draft) - Kerentanan jasa hutan air akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrim di lahan kering (draft) - Biaya adaptasi terhadap perubahan iklim padaekosistempegunungan: kasus di Kab.Solok, Sumbar (draft) - Analisis kerentanan ekosistem hutan akibat perubahan iklimdengan penginderaan jauh di Gunung Baluran (ProsidingSeminar HITI) - Analisis tingkat sensitivitas di Taman Nasional BromoTengger Semeru akibat perubahan iklim (Prosiding SeminarNasional Geospasial Day oleh Bakosurtanal, IGI dan Geo.UNS,Surakarta) - Aplikasi PJ untuk mendukung konservasi kerentanan tumbuhan hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru(Arina Miardini) (Prosiding Seminar Nasional Geospasial Dayoleh Bakosurtanal, IGI danGeo.UNS, Surakarta) - Komposisi dan keanekaragaman tumbuhan bawah berpotensi pada berbagai tipe ekosistem hutan di TamanNasional Bali Barat (Prosiding Ekpose BPTKPDAS) - Pengaruh perubahan iklim terhadap hasil air : Studi kasus di Daerah Aliran Sungai Bajulmati (Prosiding Ekpose BPTKPDAS) - Climate change adaptation vulnerability atcommunity level in Indonesia (Asia Pacific Symposium


No.


Hasil Litbang onvulnerability assessment to natural and anthropogenichazzard) - International gathering and conference on climate change disaster management and social justice - Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan dengan menggunakan teknologi PJ dan SIG : Studi kasus di TamanNasional Bali Barat (Seminar BPTKPDAS) - Women in climate change: gender representation in reducing poverty and protecting livelihood in Mountainous ecosystem at Solok District, West Sumatera (INAFOR) - Analisis kerentanan ekosistem hutan akibat perubahan iklim” - Species adaptif pada daerah kering untuk antisipasi perubahaniklim - Seminar Internasional UNS : Surakarta, 27-29 Juni 2013 “Effectof climate change on water yield in Central Java, East Javaand East Bali” - Presentasi pada F-11 country international workshop on social forestry and its role in climate change mitigation and adaptation. - Transforming knowledge into action for sustainable adaptationto CC (studi kasus di hutan mangrove Kab. Subang dan Kab.Pemalang) - Adaptasi masyarkat sekitar hutan terhadap perubahan musim(seminar “ Peran hutan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim) - Paper untuk Inafor: Vulnerability of mountain people of Papua to the climate change • Policy Brief: - Adaptasi masyarakat pesisir mengelola ketidakpastian dampakperubahan iklim • Alih Teknologi: - Social safe guard

6.

Penguatan Tatakelola Kehutanan

• Publikasi Ilmiah: - Jalan terjal reforma agrarian - REDD+ dan forest governance - Kajian kelayakan pelaksanaan pengelolaan hutan di kawasan KPH - Organisasi pembelajar dan implementasi kebijakan HKm - Komponen criteria dan indikator dalam tata kelola perusahaan kehutanan - Peran hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan di desaSesaot dan Setulang - Analisis model tenurial dalam satu unit manajemen kesatuan pengelolaan hutan - Hubungan modal sosial dengan pemanfaatan dan kelestarian hutan lindung - Evaluasi implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi - Kajian implementasi kebijakan KPH di daerah - Perjalanan Kementerian Kehutanan menjadi organisasi unggul melalui sembilan syarat sukses dalam konteks reformasi birokrasi


No.


Hasil Litbang - Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dibidang kehutanan: Studikasus di Propinsi Riau dan Sumatra - Kajian pemerintah kabupaten dalam desentralisasi pengelolaan hutan lindung Studi kasus di tiga kabupaten dalam DAS Batanghari - Proses pembuatan kebijakan pembagian kewenangan - Pola tata hubungan kerja dalam pembangunan hutan kemansyarakatan(draft) - Kajian kebijakan penguasaan lahan (land tenure) Kesatuan PengelolaanHutan. Studi kasus Kabupaten Lampung Selatan (draft) - Model resolusi konflik lahan di KPHP Model Banjar (draft) - Analisis tujuan pembangunan KPH di Papua (draft) - Tata kelola kehutanan Indonesia, permasalahan dan langkah-langkah pembenahannya (draft) - Discourse analysis in policy making process of decentralized management of protected forest (presentasi INAFOR) - Seminar Hasil Penelitian di Lampung : Hak Atas Lahan (Land Tenure) dalam pembangunan KPH : Beberapa fakta kondisi deforestasi dan degradasi kawasan hutan - Kebijakan reforma agraria di sektor kehutanan (Seminar konflik sumber daya alam dan reposisi reforma agraria di tengah dinamika ekonomi-politik pasca reformasi) • Policy Brief: - Apakah organisasi belajar mampu meningkatkan kinerja programKehutanan - Dampak Keputusan MK No 35/PUU-X/2012 terhadap pengurusan dan pengelolaan hutan - Sejauh mana tupoksi Kemenhut mendukung pembangunan KPH - Sudahkah tugas pokok dan fungsi Kementerian Kehutanan selaras dengan kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi - Refleksi kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi diIndonesia - Kebijakan pemanfaatan hutan lindung di masa desentralisasi - Good corporate governance di bidang kehutanan, Siapkah Kita?

7.

Penguatan Tatakelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan

• Publikasi Ilmiah: - Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman industry - Strategi pembangunan hutan tanaman di Prov Kaltim - Kajian kebijakan penatausahaan kayu yang berasal dari hutan hak - Analisis stakeholder dalam proses perijinan IUPHHK melalui mekanisme penawaran dalam pelelangan - Dampak kebijakan makroekonomi dan perubahan faktor eksternal terhadap deforestasi dan degradasi hutan alam - Upaya pembangunan HTI terhadap penurunan emisi - Distribusi nilai tambah pada rantai nilai mebel mahoni Jepara


No.


Hasil Litbang - Efisiensi dan produktifitas industri kayu olahan Indonesia periode 2004-2007: dengan pendekatan nonparametik - Analisis finansial dan kelembagaan rantai nilai mebel mahoni jepara - Kajian ekonomi usaha budidaya Pulai di Sumatera Selatan (draft) - Penentuan skala investasi pembangunan hutan rakyat kayu pulp di Kabupaten Kuantan Senggigi (naskah Jurnal) - Verifikasi legalitas kayu (SVLK) dan perbandingan dengan sertifikasi sukarela pada level industry (draft) - Draft Tesis S3 Research School di IPB - Naskah akademis penyusun Permenhut No. 30/menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan - Penatausahaan pemasaran kayu rakyat (Prosiding ekspose hasil litbang dalam mendukung pembangunan sektor kehutanan di Jawa Tengah) - Pengembangan kelembagaan hutan rakyat (Prosiding ekspose hasil litbang dalam mendukung pembangunan sector kehutanan di Jawa Tengah) - Pentingnya insentif usaha budidaya rotan komersial • Policy Brief: - Sistem verifikasi legalitas kayu vs Lacey Act: peluang dan tantangan - HR di masa datang: ketidakseimbangan supply dan demand - Evaluasi tarif PSDH kayu hutan alam - Ketidakseimbangan distribusi nilai tambah rantai nilai (value chain) meubel - Hutan rakyat di masa datang : ketidakseimbangan supply dan demand - Kebijakan ekspor kayu bulat hutan alam : meningkatkan kinerja pengelolaan hutan secara berkelanjutam - Menuju komersialisasi kayu hutan rakyat : Hambatan, peluang dan saran kebijakan - Tinjau ulang kewajiban penggunaan SKAU kayu rakyat


pembangunann baik menjamin terselenggaranya berkelanjutan, tugas Keuangan dan Tahun berpedoman Laporan Kementerian Kehutanan Maret 2014 DR

Recommend Documents