PEALAKSANAAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DI DESA EMBALA KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 Oleh: KRISTIANUS NIM. E42010013 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015. E-mail :
[email protected]
Abstrak Penelitian ini membahas pelaksanaan proses penyusunan rencana kerja pembangunan di Desa Embala tahun 2014. Penyusunan rencana kerja pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan perencanaan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses penyusunan rencana kerja pembangunan di Desa Embala tahun 2014. Teori utama yang digunakan adalah mengenai langkah-langkah perencanaan pembangunan yang bottom-up. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses penyusunan rencana kerja pembangunan di Desa Embala belum optimal. Hal tersebut dikarenakan pada penelusuran masalah pembangunan belum menemukan sasaran yang tepat. Penelitian ini berimplikasi pada pemahaman unsur-unsur perencana tentang penyusunan rencana kerja pembangunan desa yang berdasarkan langkah-langkah perencanaan bottom-up. Kata-kata kunci: perencanaan, pembangunan, desa, bottom-up
1 KRISTIANUS, NIM. E42010013 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
IMPLEMENTATION PROCESS OF ORGANIZATION WORK PLAN DEVELOPMENT IN THE EMBALA VILLAGE DISTRICT OF PARINDU OF SANGGAU REGENCY IN 2014 By: KRISTIANUS NIM. E42010013 Government Science Program Faculty of Social Science and Political Science, colaborating Tanjungpura University Pontianak with Kalimantan Barat Province’s Government, 2015. E-mail :
[email protected]
Abstract This research discusses the implementation process of organization work plan development in the Embala Village in 2014. The planning of rural development work carried out by the legislation in order to create plans that meet the needs of society. The purpose of this study was to determine how the implementation of the work plan development process in Embala village in 2014. The main theory used is about bottom-updevelopment planning steps. This study used qualitative methods of data collection techniques such as observation, interviews and documentation. The results showed that the implementation of the work plan development process in the village Embala is not optimal. That is because in search of development issues have yet to find the right target. This research has implications for understanding the elements of a work plan planner rural development measures based bottom-up planning. Keywords: planning, development, rural, bottom-up
2 KRISTIANUS, NIM. E42010013 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
A. PENDAHULUAN
pemanfaatan potensi desa dapat di
1. Latar Belakang Masalah
maksimalkan.
Desa
adalah
kesatuan
Untuk
memberikan
masyarakat hukum yang memiliki
dalam
batas wilayah yang berwenang untuk
desa,
mengatur
urusan
mengeluarkan Permendagri Nomor
pemerintahan,
kepentingan
66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan
masyarakat
berdasarkan
Pembangunan
prakarsa masyarakat, hak asal usul,
pembangunan
dan/atau hak tradisional yang diakui
menghasilkan
dan
Rencana
dan
mengurus
setempat
dihormati
pemerintahan
dalam Negara
sistem Kesatuan
perencanaan
acuan
pembangunan
maka
pemerintah
Desa.
Perencanaan
desa
akan
dokumen
berupa
Pembangunan
Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) dan
Republik Indonesia (UU No. 06 Thn
Rencana
2014).
dan
(RKPDes). Sebagai penerapan dari
Pembangunan Kawasan Perdesaan
sila ke-4 Pancasila, maka dalam
menjadi perhatian yang serius bagi
perencanaan
pemerintah.
ditempuh melalui jalan musyawarah
Pembangunan
Desa
Berbagai
peraturan
perundang-undangan dikeluarkan upaya
telah
pemerintah
percepatan
sebagai
pembangunan
yang
Kerja
Pembangunan
pembangunan
dikenal
dengan
Musyawarah
desa
istilah
Perencanaan
Pembangunan Desa.
desa. Dalam UU Nomor 06 Tahun
Rencana Kerja Pembangunan
2014, Pasal 4 menyatakan bahwa
Desa (RKP-Desa) adalah dokumen
salah satu tujuan pengaturan desa
perencanaan untuk periode 1 (satu)
adalah memperkuat masyarakat Desa
tahun merupakan penjabaran dari
sebagai subjek pembangunan. Oleh
RPJM-Desa yang memuat rancangan
karena
kerangka ekonomi desa, dengan
itu,
perencanaan
pembangunan desa diselenggarakan
mempertimbangkan
dengan mengikutsertakan masyarakat
pendanaan
desa agar masalah pembangunan di
program
desa
desa, rencana kerja dan pendanaan
dapat
terserap
serta
kerangka
yang
dimutahirkan,
prioritas
pembangunan
serta prakiraan maju, baik yang 3 KRISTIANUS, NIM. E42010013 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
dilaksanakan
langsung
pemerintah
desa
maupun
ditempuh
dengan
partisipasi
masyarakat
oleh
dengan
yang
maksimal mengenai permasalahan
mendorong dengan
tidak
terserap
pembangunan
dengan
desa
serta
pemanfaatan potensi yang belup
mengacu kepada Rencana Kerja
optimal.
Selain
adanya
Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
masalah,
RKP-Desa merupakan input yang
menunjukkan
diperlukan pemerintah daerah dalam
desa yang digunakan sebagai bahan
menyusun
fakta
indikasi
dilapangan
sebagian
data-data
Rencana
Kerja
perencanaan tidak lengkap serta tidak
Daerah
setelah
diperbaharui (tidak up to date),
ditingkat
adanya program pembangunan yang
kecamatan. Dalam penyusunan RKP-
tidak tepat sasaran, serta sebagian
Desa diharapkan adanya prakarsa-
perwakilan RT tidak hadir dalam
prakarsa
musrenbang desa.
Pembangunan melalui
musyawarah
yang
masyarakat,
karena
pembangunan merupakan
di ujung
perencanaan
muncul
dari
perencanaan
Apabila
ditimbang
dari
tingkat
desa
paradigma pembangunan di era ini
tombak
dari
yang
buttom-up
lebih
menitikberatkan
dalam
pemberdayaan masyarakat melalui
perancanaan pembangunan nasional
pelibatan masyarakat baik secara
secara keseluruhan.
langsung maupun tidak langsung,
Desa Embala sebagai salah
maka
dalam
perencanaan
satu unit pemerintahan yang berada
pembangunan
dibawah pemerintahan NKRI wajib
menggunakan
menyusun
rencana
kerja
perencanaan partisipatif yang berasal
pembangunan
desa
(RKP-Desa).
dari bawah (buttom-up). Oleh karena
harus pendekatan
Dalam penyusunan rencana kerja
itu,
pembangunan di Desa Embala tidak
dalam penyusunan rencana kerja
terlepas
pembangunan
dari
permasalahan-
beranjak
desa
dari
di
permasalahan
Desa
Embala
permasalahan yang berkaitan dengan
penulis ingin mengkaji lebih dalam
pelaksanaannya.
Permasalahan-
mengenai pelaksanaan penyusunan
permasalahan tersebut diindikasikan
rencana kerja pembangunan desa 4
KRISTIANUS, NIM. E42010013 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
berdasarkan
paradigma
wawasan keilmuan bagi mahasiswa
pembangunann partisipatif.
dan
seluruh
pembaca,
2. Rumusan Permasalahan
memberikan masukan kepada pihak-
Berdasarkan fenomena yang
pihak
dikemukakan
penyusunan RKP-Desa Embala, baik
telah
sebelumnya,
pada
maka
judul
rumusan
itu
yang
serta
tim
terlibat
penyusun
dalam
RKP
Desa,
permasalahan pada penelitian ini
masyarakat desa, pemerintahan desa,
adalah:
“Bagaimana
pemerintah
langkah
penyelidikan,
kecamatan,
maupun
pemerintahan
daerah
yang
masalah, identifikasi daya dukung,
memberikan
pembinaan
dan
perumusan
penetapan
pengawasan
merancang
RKP-Desa.
langkah
pelaksanaan
tujuan, rinci,
dan
perumusan
dalam
penyusunan
anggaran dalam penyusunan rencana kerja pembangunan (RKP) di Desa Embala
Kecamatan
Parindu
Kabupaten Sanggau Tahun 2014?” 3. Tujuan Penelitian Berdasarkan
B. KERANGKA rumusan
permasalahan diatas, maka penelitian
1. Kerangka teori Dalam sistem perencanaan
dan menganalisis pelaksanaan proses
pembangunan
penyusunan
memiliki
Kerja
DAN
METODOLOGI
ini bertujuan untuk mendeskripsikan
Rencana
TEORI
nasional, kewenangan
untuk
Pembangunan Desa Embala tahun
menyusun
2014 berdasarkan langkah-langkah:
desa
penyelidikan, perumusan masalah,
gagasan, kebutuhan dan aspirasi
identifikasi daya dukung, perumusan
masyarakat. Dasar hukum dalam
tujuan, penetapan langkah rinci, dan
perencanaan
merancang anggaran.
antara lain UU Nomor 25 Tahun
4. Manfaat Penelitian
2004 Tentang Sistem Perencanaan
Penelitian dapat
ini
menambah
rencana
desa
sebagai
pola
pembangunan penggalian
pembangunan
desa
diharapkan
Pembangunan Nasional, Peraturan
menambah
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 5
KRISTIANUS, NIM. E42010013 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tentang Desa, dan Peraturan Menteri
persoalan-persoalan bersifat lokal
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
yang berkembang di masyarakat.
Tentang Perencanaan Pembangunan
b. Perumusan masalah merupakan
Desa.
proses analisis atas informasi, data Dalam
Undang-Undang
Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat 1
menyatakan
perencanaan
dan pengalaman hidup masyarkat. c. Identifikasi merupakan
daya
dukung
proses
analisis
pembangunan desa diselenggarakan
keseluruhan
dengan mengikutsertakan masyarakat
memungkinkan terselenggaranya
desa. Perencanaan desa merupakan
aktifitas dalam mencapai tujuan
perencanaaan
dan target yang telah ditetapkan
lahir
dari
bawah
(bottom-up) bukan lahir dari atas (top-down) atau pemerintah daerah. Penyusunan
rencana
aspek
yang
bisa
d. Perumusan tujuan merupakan proses merancang kondisi yang hendak
dicapai
dengan
pembangunan desa berdasar pada
mempertimbangkan hasil analisis
Peraturan Menteri Dalam Negeri
masalah dan potensi desa.
(Permendagri) Nomon 66 Tahun
e. Penetapan
lagkah
rinci
2007 adalah untuk meningkatkan
merupakan proses menyusun apa
efektifitas pelaksanaan perencanan
saja yang akan dilakukan untuk
itu
mencapai suatu tujuan.
sendiri.
Untuk
menganalisis
bagaimana pelaksanaan penyusunan
f. Merancang
anggaran
RKP Desa Embala tahun 2014, maka
merupakan suatu usaha untuk
peneliti meggunakan teori mengenai
menghitung alokasi anggaran atau
langkah-langkah
sumber daya yang tersedia.
pembangunan
perencanaan partisipatif
yang
2. Metode penelitian
dikemukakan oleh Alexander Abe
Penelitian ini menggunakan
(2001:100) yang meliputi langkah-
metode penelitian kualitatif dengan
langkah:
jenis penelitian deskriptif agar data
a. Penyelidikan merupakan sebuah
yang
proses
untuk
mengetahui,
mengenali, dan mengumpulkan
diperoleh
pemaparannya
kompleks lebih
dan jelas.
Pendekatan kualitatif adalah suatu 6
KRISTIANUS, NIM. E42010013 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
pendekatan
penelitian
yang
mengungkapkan
situasi
sosial
tertentu
mendeskripsikan
dengan
Desa Embala dan Masyarakat Desa Embala. C. HASIL
PENELITIAN
kenyataan dengan benar, dibentuk
PEMBAHASAN
oleh kata-kata berdasarkan teknik
Perencanaan
DAN
pembangunan
pengumpulan dan analisis data yang
desa merupakan suatu panduan atau
relevan yang diperoleh dari situasi
model
yang alamiah (Satori, Djama’an dan
gagasan pembangunan desa yang
Aan Komariah, 2012:25). Pemilihan
menitikberatkan
metode
masyarakat
ini
bertujuan
untuk
penggalian
potensi
pada
dan
peranserta
dalam
keseluruhan
memperoleh gambaran keadaaan dan
proses
data yang holistik atau menyeluruh,
pembangunan
kompleks, dinamis, penuh makna,
terdapat berbagai usaha peningkatan
dan lebih jelas. Teknik pengumpulan
kualitas
datanya adalah dengan wawancara,
pedesaan dan masyarakat secara
observasi, dan dokumentasi. Teknis
keseluruhan yang dilakukan secara
analisis data terdiri dari beberapa
berkelanjutan
tahapan yaitu reduksi data, penyajian
potensi dan kemampuan perdesaan.
data, dan penarikan kesimpulan.
Dengan
Selanjutnya
Pembangunan
untuk
menguji
pembangunan.
triangulasi,
dampak
penulis
menggunakan
ini
triangulasi
sendiri
manusia
berlandaskan
adanya
diharapkan
penelitian
itu
sumberdaya
keabsahan data digunakan teknik pada
desa
Dalam
Perencanaan
Desa
yang
dapat yang
kesejahteraan
pada
baik
memberikan
positif
terhadap
masyarakat
desa
sumber dan teknik. Lokasi penelitian
Embala. Untuk mewujudkan suatu
bertempat
penyusunan
di
Kecamatan Sanggau. subjek
Desa
Parindu Adapun
Penelitian
Embala Kabupaten
yang
Kerja
Pembangunan Desa (RKP Desa) yang
baik
maka
mengeluarkan
Tim
peraturan-peraturan sebagai pedoman
Penyusun RKP Desa Embala tahun
dalam melaksanakan perencanaan
2014,
pembangunan
Lembaga
ialah
menjadi
Rencana
Kemasyarakatan
desa.
Dalam
Permendagri Nomorr 66 Tahun 2007 7 KRISTIANUS, NIM. E42010013 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tentang Perencanaan Pembanggunan
terdiri
Desa
mengisyaratkan
penyelidikan, perumusan masalah,
agar perencanaan pembangunan desa
identifkasi daya dukung, perumusan
dilandaskan
tujuan, penetapan langkah rinci, dan
didalamnya
pada
prinsip
dari
langkah-langkah
pemberdayaan, partisipatif, berpihak
merancang anggaran.
pada masyarakat, terbuka akuntabel,
1. Penyelidikan
selektif,
efisiensi
dan
efektif,
Langkah
pertama
dalam
keberlanjutan dan cermat, proses
proses perencanaan pembangunan
berulang serta penggalian informasi.
yaitu
Permasalahan penyusunan
Rencana
menyelidiki,
yaitu
sebuah
dalam
proses untuk mengetahui, mengenali,
Kerja
dan
mengumpulkan
Pembangunan Desa terjadi karena
persoalan
pelaksanaannya yang belum sesuai
berkembang di masyarakat (Abe
dengan kaidah-kaidah dalam sebuah
2001:100).
perencanaan
menyusun
publik,
di
yang
dalam diarahkan
perencanaan
instansi pada
bersifat
persoalanlokal
Perencanaan
yang
yang
program-program
pembangunan di suatu daerah harus
pembangunan
melakukan
partisipatif yang berasal dari bawah
masyarakat
(buttom-up).
analysis) agar benar-benar dapat
Untuk itu, dalam
penyusunan
rencana
pembangunan
desa
digunakan kerangka
suatu kerja
sekedar membuat daftar keinginan
atau
(list of wants) yang bersifat sesaat.
untuk
Menurut Djohani ada banyak metode dalam
pegkajian
desa
secara
menganalisis
partipatif, namun metode yang utama
penyusunan
yang paling umum digunakan yakni:
rencana kerja pembangunan desa
1. Kajian dokumen
Embala tahu 2014 maka peneliti
2. Lokakarya (workshop)
menggunakan teori Alexander Abe
3. Pengamatan lapangan
tentang
need
seharusnya
tertentu
proses
(community
memenuhi kebutuhan, dan bukan
memudahkan para pelaku perencana.
pelaksanaan
kebutuhan
kerja
model
Untuk
analisis
langkah-langkah
perencanaan yang buttom-up yang 8 KRISTIANUS, NIM. E42010013 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
1.1 Kajian dokumen
1.2 Lokakarya (workshop)
Kajian dokumen yaitu kajian
Lokakarya pilihan
sebelumnya. Apabila data masih
permasalahan krusial (penting) yang
relevan, kajian desa dapat dilakukan
perlu dibawa ke Musrenbang desa.
dengan melakukan kajian dokumen
Dalam
yang tersedia. Berdasarkan hasil
Embala tidak diadakan lokakarya
penelitian
sebelum
telah
dilakukan
untuk
merupakan
data yang sudah pernah disusun
yang
cara
ini
menemukan
penyusunan
RKP-Desa
dilaksanakannya
peneli diketahui bahwa tim penyusun
musrenbang
RKP Desa Embala tahun 2014 juga
dikarenakan selama ini masih adanya
melakukan
kajian
sikap apatisme warga RT, sehingga
sekunder.
Dokumen
dokumen/data
Hal
ini
dikaji
Ketua RT enggan untuk mengadakan
antara lain sketsa desa/peta desa,
musyawarah RT. Sikap apatisme
RPJM Desa, Profil Desa dan data
warga RT berimbas pada ketinggalan
monografi desa. Namun dalam hal
informasi, sehingga sebagian besar
penggunaan data Tim Penyusun RKP
tidak
Desa Embala masih belum optimal
musrenbang desa.
dikarenakan ketersediaan data sangat
1.3 Pengamatan Lapangan
terbatas.
Data
yang
desa.
yang
lemah
mengetahui
Untuk
adanya
mengecek/verifikasi
dikarenakan kurangnya data yang
dan
dimiliki pemerintah desa Embala,
data/informasi keadaan desa yang
serta
penggalian
penting untuk menyusun masalah
informasi yang dilakukan oleh Tim
prioritas dan program/kegiatan desa,
Penyusun RKP Desa. Kurangnya
seringkali
dilakukan
data ini juga dikarenakan data-data
lapangan
(observasi)
yang ada tidak dikelola dengan baik.
kondisi riil diketahui. Dari hasil
Selain itu juga, koordinasi antara
wawancara
Pemerintah Desa Embala dengan
Penyusunan RKP Desa tidak ada
instansi
instansi
peninjauan langsung dilapangan. Hal
pelayanan kesehatan di Desa Embala
ini dikarenakan pertimbangan biaya,
masih belum terjalin dengan baik.
dan
kurangnya
pendidikan
dan
memperbaharui
dianggap
(up-date)
pengamatan sehingga
diketahui
merupakan
dalam
suatu 9
KRISTIANUS, NIM. E42010013 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
pemborosan. Selain itu juga menurut
dipilah-pilah
sebagian pelaku perencana bahwa
bidang
observasi/pengamatan lapangan tidak
dalam RPJM Desa.
dilakukan
3. Identifikasi Daya Dukung
dengan
pertimbangan
bahwa pihak yang mempunyai tugas mengkaji
desa
sudah
cukup
berdasarkan
pembangunan
Dalam
bidang-
yang
masalah
ini
ada
daya
dukung tidak diartikan sebagai dana
memahami keadaan dan kondisi
kongkrit
(uang),
desa.
keseluruhan
2. Perumusan masalah
memungkinkan
melainkan
aspek
yang
bisa
terselenggaranya
Perumusan masalah adalah
aktifitas dalam mencapai tujuan dan
tahap lanjut dari tahap penyelidikan.
target yang telah ditetapkan. Dari
Data atau informasi yang telah
hasil penelitian diketahui bahwa
dikumpulkan diolah sedemikian rupa
identifikasi
sehingga diperoleh gambaran yang
dilaksanakan pada saat musrenbang
lebih lengkap, utuh dan mendalam.
desa
Dari
masyarakat. Identifikasi daya dukung
hasil
penelitian,
diketahui
daya
dukung
bersama
perwakilan
identifikasi masalah dan potensi desa
dilakukan
dilakukan oleh tim dalam dua tahap.
mengidentifikasi
Tahap pertama
dahulu, sehingga memudahkan untuk
rancangan
adalah membuat
identifikasi
masalah
untuk
dengan
cara
masalah terlebih
menentukan
ketersediaaan
berdasarkan data dan informasi yang
potensi dalam penyelesaian masalah.
diperoleh Tim Penyusun RKP pada
Di Desa Embala sendiri banyak
saat pengkajian kondisi desa. Tahap
tersedia daya dukung, namun daya
kedua adalah identifikasi masalah
dukung tersebut tidak akan berfungsi
dengan
dari
apabila tidak adanya daya dukung
peserta musrenbang desa sebagai
kongkrit (uang). Daya dukung yang
perwakilan dari masyarakat. Setelah
tidak kalah penting juga adalah
dilakukannya penjaringan masalah
dukungan dari masyarakat itu sendiri
melalui forum musrenbang desa,
baik
maka akan diperoleh identifikasi
maupun gotong-royong, yang sampai
masalah secara utuh, kemudian akan
saat ini belum maksimal.
menjaring
masalah
itu
berupa
swadaya
dana
10 KRISTIANUS, NIM. E42010013 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
2. Responsif,
4. Rumusan tujuan Salah
satu
bahwa
program
proses
pembangunan yang dihasilkan
perencanaan pembangunan adalah
lebih disebabkan adanya upaya
menentukan dan menetapkan dengan
merespon apa yang menjadi isu
jelas maksud dan tujuan. Bahkan
di masyarakat, bukan karena
sebelum memulai perencanaan perlu
rancangan
diketahui terlebih dahulu tujuan dan
tertentu saja. Ini dilihat dari
sasaran yang ingin dicapai. Tujuan
pelaksanaan musrenbang bahwa
adalah kondisi yang dicapai, sesuatu
ada usaha penjaringan masalah
keadaan
oleh Tim Penyusun RKP Desa
diinginkan
(diharapkan),
dari
pihak-pihak
dan karena itu dilakukan sejumlah
Embala.
upaya untuk mencapainya. Untuk
musrenbang
menghasilkan program pembangunan
libatkan
yang efektif, syarat-syaratnya adalah
identifikasi masalah yang ada di
sebagai berikut:
Desa Embala.
1. Transparan, yaitu bahwa proses dan
mekanisme
keputusan
pengambilan
yang
dibagun
dalam
pelaksanaan
desa,
peserta
dalam
3. Partisipatif,
kegiatan
keterlibatan
masyarakat
menjadi
keniscayaan dalam
satu
pengertian
diketahui dan dapat dipantau oleh
perumusan
masyarakat. Ini dapat dilihat
dilakukan bersama dan selalu
dalam tahap-tahap musrenbang
memperhatikan masalah/isu yang
desa, dalam proses pengambilan
diangkat
keputusan
seluruh
Dengan keterlibatan masyarakat
komponen masyarakat meskipun
Desa Embala melalui perwakilan
tidak
langsung.
masyarakat di tingkat RT dan
keputusan
dusun
melibatkan
secara
Pengambilan dilakukan
melalui
perwakilan
yang
oleh
serta
komponen
terjadi
masyarakat.
dari seperti
berbagai dari
saja, baik itu perwakulan dari
LPMD/PNPM MD, PKK, dan
RT, dusun, maupun lembaga
lembaga
kemasyarakatan desa.
musrenbang desa yang secara otomatis
adat
dalam
masyarakat
proses
Desa 11
KRISTIANUS, NIM. E42010013 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Embala
akan
mempunyai
5. Penetapan langkah rinci
peluang dalam memperhatikan
Penetapan
langkah-langkah
dan mengangkat isu-isu yang
adalah proses menyusun apa saja
berkembang
yang akan dilakukan. Proses ini
Desa
pada
Embala
masyarakat sendiri.
merupakan proses membuat rumusan
absensi
yang lebih utuh, perencaaan dalam
musrenbang Desa Embala tahun
sebuah rencana tindak. Berdasarkan
2014 masih terdapat 7 orang
dokumen musrenbang desa tahun
ketua RT yang tidak hadir,
2014
namun jumlah yang hadir masih
bersifat
melebihi yang tidak hadir, yaitu
tersebut belum mempertimbangkan
berjumlah 16 orang.
sumber
Meskipun
itu
dalam
4. Akuntabel,
perencanaan
usulan.
daya
Dalam
keuangan,
masih usulan
karena
seluruh
sumber pembiayaan yang berasal
secara
dari pemerintah pusat, pemerintah
transparan, menjawab kebutuhan
provinsi dan pemerintah kabupaten
dan
akan
proses
sepanjang
bahwa
dilakukan
melibatkan
masyarakat
direalisasikan
setelah
dalam berbagai tahapan, hasilnya
dilakukannya
pasti
dapat
kecamatan dan kabupaten. Meskipun
dipertanggungjawabkan. Dengan
demikian adanya, didalam Rencana
dilaksanakanya musrenbang serta
Kerja Pembangunan Desa Embala
isi Rencana Kerja Pembangunan
sudah memuat rincian berupa jenis
Desa Embala diketahui dan dapat
kegiatan, tujuan kegiatan, lokasi,
dipantau oleh masyarakat Desa
sasaran, target, sifat (baru, lanjutan,
Embala,
rehabilitasi,
perluasan),
pelaksanaan,
biaya
diadakannya
penjaringan
masalah
musrenbang
desa,
dalam
melibatkan
masyarakat melalui perwakilan
musrenbang tingkat
waktu
(jumlah
dan
sumber) dan penanggungjawab. 6. Merancang anggaran
RT dan dusun serta lembaga
Perencanaan sebagai salah
kemasyarakatan desa sehingga
satu
hasilnya
mengetahui dan mempertimbangkan
dipertanggungjawabkan.
dapat
fungsi
manajemen
harus
modal atau sumber daya yang akan 12
KRISTIANUS, NIM. E42010013 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
digunakan serta pengalokasiannya.
dilakukan
Dalam dokumen musrenbang desa,
dokumen/data
rancangan anggaran terdapat dalam
sedangkan
dokumen dokumen Daftar Usulan
musrenbang tingkat RT/dusun dan
Rencana Kerja Pembangunan Desa
pengamatan
(DU-RKP
dalam
dilakukan. Dalam kajian dokumen
dokumen tersebut terdapat usulan
penggunaan data masih lemah
rencana
terkendala karena sebagaian data
Desa),
kegiatan
dikelompokkan
dimana
pembangunan
dalam
5
(lima)
melalui
kajian sekunder,
lokakarya
lapangan
pra-
tidak
yang diperlukan tidak tersedia.
kelompok kegiatan, yaitu kelompok
2. Perumusan masalah dalam rangka
kegiatan PKK serta ibu dan anak,
penyusunan RKP Desa Embala
penguatan
usaha
sudah baik, dan dilakukann dalam
dan
2 tahap, yaitu: tahap perumusan
ekonomi
kelembagaan, produktif
(UEP),
pembangunan sarana dan prasarana.
masalah
Pembiayaan usulan rencana kegiatan
internal Tim Penyusun RKP Desa
pembangunan tersebut dapat berasal
dan tahap perumusan masalah
dari swadaya masyarakat, ADD,
bersama masyarakat dalam forum
pihak ketiga, APBD Kabupaten,
musrenbang desa.
APBD Provinsi, maupu APBN.
yang
dilakukan oleh
3. Dalam identifikasi Daya dukung belum optimal karena dukungan
D. SIMPULAN
yang konkrit dan nyata berupa
1. Simpulan
uang tidak ada, sebab hasil dari
dan
Berdasarkan hasil penelitian
musrenbang
pembahasan
merupakan usulan kegiatan yang
sebelumnya
maka
pada
bab
penulis
dapat
belum
ada
pada
ralisasi
dananya,
mengemukakan kesimpulan sebagai
sedangkan
berikut :
merupakan potensi (akan ada atau
1. Penyelidikan yang dilakukan oleh
bisa diusahakan) ada, namun daya
Tim Penyusun dalam pelaksanaan
dukung ini tidak dapat berfungsi
penyusunan
karena dukungan ini muncul kalau
optimal.
RKP-Desa
Proses
belum
penyelidikan
ada
dukung
dasarnya
dukungan
yang
yang
berupa 13
KRISTIANUS, NIM. E42010013 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
dukungan konkrit dan nyata sudah
setiap
ada dahulu.
Namun,
4. Proses perumusan tujuan dalam pelaksanaan
penyusunan
kegiatan
pembangunan.
merancang
anggaran
disini masih bersifat perkiraan
RKP
saja, karena sebagian pembiayaan
Desa Embala tahun 2014 sudah
pembangunan desa berasal dari
baik dengan berlandaskan prinsip-
APBD
prinsip
Provinsi dan APBN. Merancang
transparan,
responsif,
partisipatif, dan akuntabel.
anggaran
5. Penetapan langkah-langkah rinci sudah
dilaksanakan
penyelenggaraan
Kabupaten,
dalam
penyusunan
yang
APBD
sesungguhnya
hanya khusus pada kegiatan yang pembiayaannya berasal dari ADD. 2. Keterbatasan Penelitian
RKP desa Embala tahun 2014
Kurangnya
yaitu dalam bentuk rincian usulan
informan
kegiatan-kegiatan
pembangunan
pembangunan menjadi kendala bagi
yang sudah memuat kegiatan,
peneliti dalam menggali informasi
sasaran, penanggungjawab, dan
secara dalam. Keterbatasan lainnya
waktu
dari penulis sendiri sebab ini adalah
pelaksanaan.
langkah-langkah
Penetapan
rinci
tentang
pemahaman perencanaan
hanya
penelitian ilmiah yang pertama kali
masih bersifat rancangan saja,
dilakukan oleh penulis sehingga
kecuali
yang
masih terdapat banyak kelemahan
pembiayaannya dilakukan oleh
dan kekurangan dalam penulisan
dapat dikendalikan ditingkat desa.
skripsi ini.
untuk
kegiatan
6. Proses merancang anggaran sudah dilaksanakan
dalam
Penyelenggaraan
E. APRESIASI
Penyusunan
Ucapan terima kasih penulis
RKP Desa Embala tahun 2014,
sampaikan kepada seluruh keluarga
yang didalam dokumen Daftar
besar
Usulan
Kerja
Pemerintahan, Bapak dan Ibu Dosen,
(DU-RKP
Pengelola, Pengasuh, Badan Diklat
Rencana
Pembangunan Desa) (nominal
Desa
terdapat dan
pembiayaan
sumber)
untuk
Provinsi
Program
Kalimantan
Studi
Barat
Ilmu
dan
semua pihak yang telah membantu 14
KRISTIANUS, NIM. E42010013 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
dan Politisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
Ucapan
diberikan Provinsi
terima
kasih
kepada Kalimantan
Pemerintah
juga
Pemerintah Barat
Kabupaten
dan
Landak,
khususnya kepada Pemerintah Desa Embala yang telah mengizinkan serta membantu memberikan
informasi
dan data dalam proses penelitian. DAFTAR PUSTAKA Rujukan Buku Abe, Alexander. 2001. Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama. Adisasmita, Raharjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Afiffuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, Dan Implikasinya di Era Reformasi. Bandung : CV Alfabeta. Djohani, Rianingsih (FPPM) . 2008. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Bandung: The Asia Foundation.
PT
Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES. Krina
P, Loila Lalolo. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
Moeljarto, T. 1995. Politik Pembangunan, Sebuah Analisis konsep, Arah, dan Strategi. Jogyakarta: PT. Tiara Wacana. Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 1995. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Rustiadi, Ernan. 2006. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Bogor: Fakultas Pertanian IPB. Safi’i, HM. 2009. Perencanaan Pembangunan Daerah. Malang: Averroes Press.
Endraswara, Suwardi. 2006. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
Satori, Djamm’an dan Aan Komriah. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta.
Haryatmoko. 2011. Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik
Siagian, Sondang P. 2003. Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan 15
KRISTIANUS, NIM. E42010013 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Strateginya. Jakarta: PT Bumi Aksara. Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Bandung: Fokus Media. Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA. Sukmadinata, Syaodih Nana. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Read Action and Development.
Dewi Rostyaningsih Suwandi. 2012. Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Ulil Amri. 2011. Peran Tim Posko P3MD dalam Merumuskan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Talago Gunung, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto Tahun 2011. Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Rujukan Regulasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
Sumpeno, Wahjudin. 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. The World Bank.
Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
Sutopo, H B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Tohardi. 2008. Petunjuk Praktis Menulis Skripsi. Bandung: CV Mandar Maju. Widodo, Erna dan Mukhtar. 2000. Konstuksi Kearah Penelitian Deskriptif. Yogyakarta: Avyrooz. Rujukan Skripsi
16 KRISTIANUS, NIM. E42010013 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
