ANALISIS KOMUNIKASI GENDER DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DI DESA KLANGENAN KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON

THE 5TH URECOL PROCEEDING

18 February 2017

UAD, Yogyakarta

ANALISIS KOMUNIKASI GENDER DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DI DESA KLANGENAN KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON Ahmad Yusron1, Rizki Budhi Suhara2 1,2 Universitas Muhammadiyah Cirebon 1 [email protected] 2 [email protected]

Abstrak Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengisyaratkan partisipasi aktif dan sinergitas seluruh komponen yang ada di desa baik itu masyarakat maupun pemerintah. Hal penting atas partisipasi adalah peran perempuan dalam proses pembangunan. Salah satu proses tersebut adalah penyusunan rencana kerja pembangunan. Atas hal tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana refleksi perempuan terhadap permasalahan diri, bagaimana kebutuhan praktis dan strategis perempuan yang perlu intervensi pembangunan, bagaimana perempuan dalam mengkomunikasi kebutuhan tersebut dalam forum musrenbangdes dan bagimana arsitektur rencana kerja program pembangunan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan praktis dan strategis perempuan yang perlu intervensi pembangunan, untuk mengetahui peran perempuan dalam dalam mengkomunikasi kebutuhan tersebut dalam forum musrenbangdes dan untuk mengetahui arsitektur rencana kerja program pembangunan. Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatanan kualitatif. Adapun data primer diperoleh melalui FGD dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penggalian dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan kegiatan penelitian. Penelitiandi lakukan di Desa Klangenan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa permasalahan perempuan meliputi masalah kesehatan, sanitasi lingkungan, bahwa kebutuhan strategis perempuan meliputi bidang kesehatan, sanitasi lingkungn, pangan, pangan keamanan, pendidikan, peningkatan ekonomi dan peran dalam ranah publik. Dari pemetaan permasalahan tersebut beberapa diantaranya harus diintervensi melalui kegiatan pembangunan. Hal ini disebabkan permasalahan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan praktis dan strategis perempuan. Permasalahan tersebut sebagian terkomunikasikan dengan baik melalui musrenbangdes. Meski demikian permasalahan, kebutuhan praktis dan strategis tidak terakomodasi dalam rencana kerja pembangunan desa Klangenan tahun 2016. Kata Kunci: Pembangunan, Permasalahan Perempuan, Kebutuhan Praktis dan Strategis, komunikasi Pendahuluan Penelitian yang dilakukan oleh Pembangunan pedesaan tidak hanya (Wiyono, 2005) tentang akses, partisipasi, berfokus pada pembangunan fisik semata kontrol dan manfaat perempuan dalam melainkan juga memperhatikan peran serta penyusunan daftar skala prioritas pembangunan masyarakat sebagai objek dan pelaku pada musyawarah perencanaan pembangunan pembangunan (Muhi, 2011).Hal tersebut kelurahan di Wilayah Kecamatan Laweyan menunjukkan bahwa pembangunan desa Kota Surakarta Tahun 2005. Hasil penelitian berorientasi pada konsep bottom up. tersebut menyebutkan bahwa akses atau Pembangunan bottom up menunjukkan peluang perempuan yang terlibat di empat bahwa peran masyarakat merupakan pilar bidang musrenbangkel tahun 2005 masih utama kesuksesan dalam pembangunan. Salah rendah kecuali bidang sosial budaya, partisipasi satu isu penting dalam pembangunan yang perempuan dalam Musrenbangkel masih bersifat bottom up adalah isu gender. Isu utama rendah karena perempuan yang terlibat dalam gender dan pembangunan adalah ketimpangan kepanitiaan dan hadir dalam relatif sedikit dan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat kontrol perempuan dalam proses pengambilan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. keputusan penyusunan daftar skala prioritas


280

ISBN 978-979-3812-42-7


18 February 2017

pembangunan adalah rendah karena masih terbatasnya posisi atau kedudukan perempuan dalam sidang pleno dan sidang komisi. Implementasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di pedesaan diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam membuat perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Atas latar belakang tersebut ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut: (1). bagaimana refleksi diri perempuan atas permasalahan dirinya yang merupakan bagian kebutuhan praktis dan strategisyang membutuhkan intervensi RKP. (2). bagaimana kelompok perempuan mengkomunikasikan permasalahan dan kebutuhan praktis dan strategis perempuan dalam forum Musrenbangdes. (3). bagaimana arsitektur RKP dalam perspektif responsif gender. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui refleksi diri perempuan atas permasalahan dirinya yang merupakan bagian kebutuhan praktis dan strategisyang membutuhkan intervensi RKP. (2). Untuk mengetahui kelompok perempuan mengkomunikasikan permasalahan dan kebutuhan praktis dan strategis perempuan dalam forum Musrenbangdes. (3). Untuk mengetahui arsitektur RKP dalam perspektif responsif gender. Tinjauan Pustaka Pembangunan Desa Implementasi atas kegiatan pembangunan di desa adalah penyusunan Rencana pembangunan desa. Setiap desa diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). RPJMDes memuat arah kebijkan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa. (Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa). Penyusunan RKP dilakukan dengan tiga tahap yaitu: persiapan, pelaksanaan dan pemasyarakatan (Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa). Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RKP-Desa dengan mengacu kepada RPJM-


UAD, Yogyakarta

Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa: petama, pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa. Kedua, indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa. Ketiga, rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APB-Desa. Keempat, daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa. Kelima, berita Acara Musrenbang Desa.(Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa). Pembangunan Responsif Gender Konsep gender menurut Fakih (2008), yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum lakilaki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Pelabelan sifat tersebut pada prinsipnya dapat dipertukarkan atau dapat berubah. Perubahan ciri dari sifatsifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Menurut Moser (1993) seperti yang dikutip Mugniesyah (2006), peranan gender adalah peranan yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya. Peranan gender adalah perilaku yang diajarkan pada setiap masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang menjadikan aktivitas-aktivitas, tugas-tugas dan tanggung jawab tertentu dipersepsikan sebagai peranan perempuan dan laki-laki. Peranan gender tersebut dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama dan lingkungan geografi, ekonomi dan politik. Munculnya perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (security) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (prosperity) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka (Arjani 2008). Terjadinya perubahan paradigma pembangunan seperti ini, menjadi dasar untuk mengatasi persoalan ketidakadilan gender yang masih terjadi di masyarakat menuju terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender (KKG). Implementasi atas konsep pembangunan yang mengintegrasikan isu gender melalui kegiatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). PPRG merupakan refleksi kebijakan pemerintah

281

ISBN 978-979-3812-42-7


18 February 2017

dalam pengarusutamaan gender (PUG). PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Komunikasi Gender dalam Pembangunan Komunikasi pembangunan sebagai proses penyebaran pesan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah (Effendy 2006). Salah satu kajian tentang komunikasi gender dalam pembangunan adalah teori Muted Group Theory atau Teori Kelompok Bungkam. Secara garis besar teori ini membicarakan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Teori Muted Group Theory atau Teori Kelompok Bungkam (West and Turner, 2008) dan (Griffin, 2006) dalam (Lestari & Dewi, 2010) memandang pembicaraan laki-laki dan perempuan sebagai pertukaran yang tidak setara antara pihak yang mempunyai kekuasaan di masyarakat dan yang tidak. Dalam memcahkan kebuntuan perempuan dalam komunikasi publik tentu diperlukan kesadaran diri perempuan. Perlu Sumber Informasi Unsur pemerintahan desa

Data  

Unsur masyarakat, kelembagaan masyarakat, kelompok representasi gender

 

Gambaran umum obyek penelitian Dokumen Rencana Kerja Pembanguna n Permasalaha n relasi gender Kebutuhan praktis gender


diawali adanya kesadaran bahwa ternyata nasib kaum perempuan di masyarakat tidak sebaik nasib lawan jenisnya. Oleh karena itu, gerakan untuk memperbaiki nasib perempuan mulai muncul yang dipelopori oleh tokoh feminis Mary Wollstonecraft dan John Stuart Mill Amal (1992) dalam Arjani (2008). Proses penyadaran menurut Havelock (1975) dalam Anwar (2007) pertama kali adalah seorang individu dikenalkan pada suatu inovasi dan diupayakan untuk menyadari inovasi tersebut. Pada tahap awal kontak seorang adopter potensial, agen pembaruan harus menyakinkan bahwa mereka mendengarkan dan memahami bahwa dia mengembangkan beberapa konsep mengenai inovasi. Metodologi Penelitian Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (2003) dalam Salim (2006) penelitiankualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya, dipilihnya penelitiankualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatifdapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Klangenan, Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon. Secara umum gambaran data dan instrumen dapat dipetakan dalam tabel berikut ini. Tabel 1. Data, Sumber Informasi daInstrumen 

Instrumen 

Penggalian Dokumen monogram dan Rencana Kerja Pembanguna n  Wawancara mendalam  Focus Group Discussion  Wawancara mendalam

UAD, Yogyakarta

Peserta Musrenbangdes







282

Kebutuhan strategis gender Akses komunikasi dalam tinjauan gender Peran dalam komunikasi dalam tinjauan gender Kontrol dalam Komunikasi dalam tinjauan

Wawancara mendalam

ISBN 978-979-3812-42-7


18 February 2017

gender Panitia Musrenban gdes



Dokumen kegiatan (daftar hadir, notulensi musyawarah dan berita acara musrenbang des)

 Penggalian dokumen  Wawancara mendalam

Hasil dan Pembahasan Permasalahan Perempuan Desa Klangenan Bidang Kesehatan Hasil penggalian data melalui focus group discussion mengenai permasalahan kesehatan perempuan di Desa Klangenan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang. Pertama adalah aspek kepemilikan Kartu Jaminan Kesehatan. Secara umum kepemilikan Kartu Jaminan Kesehatan belum tersebar secara merata. Warga masyarakat Desa Klangenan masih banyak yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan, khususnya warga miskin dan perempuan. Kartu Jaminan Kesehatan yang dimiliki warga desa Klangenan sebagian besar merupakan bagian program pemerintah dalam kesehatan. Masih sangat jarang masyarakat di desa Klangenan yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan secara mandiri. Kedua, aspek pemeriksaan saat hamil. Dalam hal ini masih ditemukan beberapa kasus ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya. Secara kuantifikasi kasus seperti ini sangat jarang. Alasan utama ibu hamil tidak memeriksakan kehamilannya adalah keluangan waktu untuk mendatangi pos yandu atau sarana kesehatan. Ketiga, asupan gizi atau vitamin bagi ibu hamil. Berdasarkan informasi dari kader pos yandu bahwa asupan gizi bagi ibu hamil sangat baik. Hal ini dapat dilihat distribusi yang baik suplemen-suplemen bagi ibu hamil yang diberikan oleh pos yandu. Meski demikian belum ada data pantauan yang menyatakan bahwa benar ibu hamil mengkonsumsi suplemen-suplemen yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan terdapat beberapa ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya secara rutin, sehingga tidak bias terpantau melalui kartu menuju sehat.


UAD, Yogyakarta

Keempat, adalah persalinan. Untuk masalah masalah persalainan hampir tidak ditemui masalah. Sebagian besar perempuan yang melakukan persalinan dilakukan di tenaga terdidik. Hal ini disebabkan jarak antara pusat layanan kesehatan yang tidak jauh, dan terdapat bidan desa. Selain itu dukungan pemerintah desa Klangenan cukup menunjang dengan disediakannya mobil siaga bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Kelima postnatal. Postnatal merupakan upaya dalam rangka menjaga kesehatan ibu dan bayi pasca melahirkan. Hasil penggalian data informasi bahwa penanganan pasca melahirkan baik ibu maupun baik dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari kegiatan imunisasi untuk bayi yang dilakukan dengan baik. Artinya hampir sebagian besar bayi mendapatkan imunisasi secara lengkap. Meski demikian masih ditemukan beberapa kasus bayi tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Bidang Sanitasi lingkungan Beberapa aspek yang dianalisis dari sanitasi lingkungan pertama adalah ketersediaan air bersih. Sumber air bersih warga masyarakat adalah dari mata air (sumur). Hampir setiap rumah telah memiliki sumur yang digunakan untuk aktivitas domestik. Permasalahan air bersih adalah tatkala pada musim kemarau berkepanjangan, di mana banyak sumur warga tidak dapat menghasilkan air. Upaya nya adalah dengan mendatangkan mobil tangka air yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Kasus krisis air bersih sangat jarang terjadi di desa Klangenan. Kedua, Ketersedian jamban umum yang layak. Jamban yang ada dapat terbagi menjadi dua yaitu jamban pribadi yang dimiliki oleh tiap rumah dan jamban umum yang merupakan bantuan pemerintah melalui kegiatan penyiadaan jamban umum. Permasalahan atas jamban yakni tidak semua rumah warga dilengkapi dengan jamban dan akses menuju jamban umum cukup jauh. Hal ini memunculkan persoalan masih ada masyarakat menggunakan saluran irigasi yang difungsikan sebagai jamban. Ketiga, kebersihan lingkungan. Secara umum kebersihan lingkungan warga sangat baik hal ini disebabkan pengelolaan kebersihan terkelola dengan baik secara swadaya. Meski demikian masih terdapat pola hidup masyarakat yang kurang baik semisal membuang sampai di

283

ISBN 978-979-3812-42-7


18 February 2017

kebun atau bukan pada tempat pembuangan sampah yang lazim. Keempat drainase. Drainase yang terdapat di desa Klangenan cukup baik. Hal ini disebabkan wilayah desa Klangenan sudah tertata dengan baik, karena sebagian pemukiman merupakan komplek perumahan. Meski demikian pada musim penghujan drainase yang ada tidak dapat menampung volume curah hujan. Kelima rutilahu. Secara umum jumlah rutilahu di Desa Klangenan terbilang sedikit jika dilihat dari prosentase rumah yang ada di Desa Klangenan. Upaya dalam mengatasi rutilahu setiap tahun pemerintah desa menganggarkan untuk kegiatan bedah rumah. Bidang Pangan Permasalahan perempuan dalam aspek pangan pertama adalah ketersedian pangan. Hasil penggalian informasi tidak ditemukan persoalan ketersediaan pangan. Hampir setiap keluarga tidak ditemukan permasalahan ketersediaan pangan khususnya untuk kebutuhan pokok. Meski demikian kelangkaan bahan pangan lain semisal daging atau sayuran masih sering ditemukan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari situasi lingkungan (musim) yang menjadi kelangkaan bahan pangan. Kedua, akses memperoleh pangan. Desa klangenan merupakan daerah yang terlintasi oleh sarana transportasi yang baik. Begitupun dengan pusat ekonomi seperti halnya pasar hanya berjarak 1 KM. Dengan demikian warga masyarakat untuk memperoleh pangan sangat mudah. Ketiga, daya beli atas pangan. Secara umum daya beli pangan masyarakat sangat baik, tentu hal ini seirama dengan kondisi perekonomian masyaraka yang cukup baik apalagi ditopang dengan program-program pemerintah seperti halnya program beras untuk rakyat miskin. Meski demikian persoalan fluktuatif harga pangan berpengaruh terhadap daya beli terhadap pangan. Bidang Keamanan Permasalahan perempuan terkait bidang keamanan meliputi pertama keamanan psikis dan psikologis dalam rumah tangga. Berdasarkan hal ini secara umum keamanan perempuan dalam ranah domestic sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus kekerasan dalam rumah tinggi yang sangat minim. Begitupun dengan kasus-kasus perceraian.


UAD, Yogyakarta

Meskipun ditemukan kasus seperti itu masih dalam batas kelaziman. Kedua, keamanan psikis dan psikologis dalam ruang public Secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang publik sangat minim. Kondusivitas wilayah merupakan bagian yang menciptakan keamanan perempuan di ranah publik. Meski demikian masih terdapat kekerasan yang menimpa perempuan seperti halnya penjambretan, pencurian yang masuk dalam kategori kejahatan ringan. Bidang Pendidikan Permasalahan perempuan terkait bidang pendidikan meliputi pertama tingkat partisipasi dalam pendidikan. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah partisipasi sangat merata. Namun ketika memasuki ranah perguruan tinggi atau pendidikan tinggi tampak jelas perbedaan partisipasi antara laki-laki dan perempyan. Dalam hal ini partisipasi perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Kedua, akses sarana pendidikan. Di Desa Klangenan terdapat 4 Sekolah Dasar Negeri, 1 Madrasah Ibtidaiyah dan 4 Madrasah Diniyah 2 SMP Swasta dan 1 SMA Swasta. Dengan situasi ini tentu akses sarana pendidikan bukan persoalan bagi masyarakat desa Klangenan. Untuk mengakses pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh atau pergi keluar kota. Ketiga, daya dukung financial dalam mengakses pendidikan. Secara umum sebagian besar masyarakat memiliki kekuatan untuk membiayai pendidikan. Meski demikian semakin besar tingkat pendidikan semakin rendah masyarakat memiliki daya dukung keuangan khususnya untuk melanjutan ke perguruan tinggi. Kelima, pemberantasan buta huruf.Berdasarkan gender penyandang buta huruf adalah perempuan. Permasalahannya upaya pemberantasan buta huruf belum dilaksanakan secara masif masih bersifat insidental. Bidang Peningkatan Ekonomi Peningkatan ekonomi keluarga merupkan isu penting dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Permasalahan perempuan dalam peningkatan ekonomi khususnya ekonomi keluarga meliputi pertama, sarana usaha. Secara umum sarana usaha yang

284

ISBN 978-979-3812-42-7


18 February 2017

ada di desa Klangenan adalah adalah usaha perdagangan, pertanian dan jasa. Untuk perdagangan sarana usahanya adalah pasar, pertanian areal persawahan. Permasalahan sarana usaha adalah tidak serta merta sarana usaha tersebut dimanfaat oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan biaya untuk mendapatkan sarana usaha. Kedua, permodalan. Masalah klasik dalam permodalan adalah akses khususnya untuk akses perbankkan. Salah satu muara persoalan ini adalah jaminan atau agunan dalam mendapatkan permodalan. Khususnya perempuan terkait dengan permodalan terkendala dengan jaminan atau agunan yang diatsnamakan oleh suami. Atas hal ini dalam mendapatkan usaha permodalan perempuan lebih mengandalkan jasa rentenir. Ketiga, ketrampilaan. Ketrampilan usaha perempuan di desa Klangenan sangat rendah. Inovasi produk atau kegiatan jasa hampir tidak di dapati pada perempuan. Dengan demikian usaha-usaha produktif perempuan dalam peningkatan ekonomi mengalami kendala. Keempat, kesempatan bekerja di sektor formal. Secara umum partispasi bekerja antara laki-laki dan perempuan di sektor formal tidak ada pembedaan yang signifikan. Meski demikian ada perbedaan yang khas di antaranya bidang unit kerja yang digeluti oleh laki-laki dan perempuan. Bidang Peran dalam Ranah Publik Permasalahan perempuan dalam peran ranah publik meliputi pertama, berorganisasi. Perempuan lebih banyak terjun dalam organisasi kemasyarakatan seperti halnya kegiatan majelis taklim, PKK dan kelompok wanita tani. Untuk di pemerintahan, partisipasi perempuan masih sangat minim. Kedua, pelibatan kegiatan sosial kemasyarakatan. Perempuan lebih mengabdikan dirinya pada kegiatan seperti halnya pos yandu atau kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Untuk kegiatan seperti halnya pembangunan infrastruktur biasanya menjadi dominasi dari laki-laki. Ketiga, pelibatan dalam perencanaan pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan memang tinggi. Namun kapasitas perempuan hanya menjadi pelengkap dalam


UAD, Yogyakarta

musyawara-musyawarah perencanaan pembangunan. Keempat, seperti halnya perencanaan kapasitas perempuan hanya menjadi pelengkap dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan. Dominasi laki-laki dalam kegiatan pembangunan lebih tinggi. Kebutuhan praktis bidang Kesehatan Berdasarkan peta permasalahan di atas yang disinkronkan dengan data informasi maka kebutuhan praktis perempuandesa Klangenan bidang kesehatan adalah sebagai berikut; 1. Pemberian jaminan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat dari kalangan pra sejahtera terkhusus perempuan. 2. Perlunya peningkatkan kesadaran perempuan khususnya ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya. 3. Perlunya peningkatkan kesadaran perempuan khususnya ibu hamil untuk kualitas asupan makanan. 4. Perlunya peningkatkan kesadaran perempuan khususnya ibu yang baru melahirkan untuk selalu mengontrol kesehatan dirinya dan bayinya. Kebutuhan Praktis bidang Sanitasi Lingkungan Berdasarkan peta permasalahan di atas yang disinkronkan dengan data informasi maka kebutuhan praktis perempuan desa Klangenan bidang sanitasi lingkungan adalah sebagai berikut: 1. Perlunya peningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan aktivitas mandi cuci kakus bukan pada tempatnya. 2. Penyediaan WC umum yang representative. 3. Penyediaan tempat sampah yang representative. 4. Perlunya tempat tinggal yang layak huni. Kebutuhan Praktis bidang Pangan Berdasarkan peta permasalahan di atas yang disinkronkan dengan data informasi maka kebutuhan praktis perempuan desa Klangenan bidang sanitasi lingkungan adalah sebagai berikut: 1. Menguatkan kegiatan program penanganan rawan pangan.

285

ISBN 978-979-3812-42-7


18 February 2017

2. Distribusi yang berkeadilan atas program beras untuk rakyat miskin. Kebutuhan Strategis bidang Pendidikan Berdasarkan peta permasalahan di atas yang disinkronkan dengan data informasi maka kebutuhan strategis perempuan desa Klangenan bidang pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan partispasi pendidikan perempuan untuk jenjang yang lebih tinggi. 2. Pemberantasan buta huruf. Kebutuhan Strategis bidang Peningkatan Ekonomi Berdasarkan peta permasalahan di atas yang disinkronkan dengan data informasi maka kebutuhan strategis perempuan desa Klangenan bidang peningkatan ekonomi adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan potensi usaha untuk perempuan. 2. Memberikan bantuan permodalan tanpa agunan dan tidak memberatkan. 3. Memberikan ketrampilan usaha yang komprehensif bagi perempuan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga. 4. Membuka karir center sebagai sarana untuk mensosialisasikan lowongan pekerjaan pada masyarakat khususnya perempuan. Kebutuhan Strategis bidang Peran dalam Ranah Publik Berdasarkan peta permasalahan di atas yang disinkronkan dengan data informasi maka kebutuhan strategis perempuan desa Klangenan bidang peran ranah publik adalah sebagai berikut: 1. Member kesempatan yang seluasluasnya perempuan untuk berkiprah dalam kemasyarakatan. 2. Meningkatkan pengarusutamaan gender bagi masyarakat Desa Klangenan. Komunikasi Gender dalam Musrenbangdes Pada aspek gender komunikasi dalam Musrenbangdes di desa Klangenan dapat dianalisis, pertama aspek peran. Dilihat dari peran keterlibatan perempuan dalam kegiatan Tabel 2. Sub Bidang

UAD, Yogyakarta

Musrenbangdes sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi yang mencapai hampir 30%. Perempuan yang terlibat dalam Musrenbangdes dilihat dari latar belakang adalah perempuan berpendidikan tinggi yang memiliki status sosial yang baik di masyarakat. Masih sangat terlihat minim perempuan dari kalangan keluarga pra sejahtera yang terlibat dalam Musrenbangdes. Kedua, aspek kredibilitas. Perempuan yang terlibat dalam kegiatan Musrenbangdes dinilai memiliki kredibilitas yang baik. Hal ini dapat dilihat kemampuan mereka dalam bersosialisasi dengan berbagai pihak dan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan berbagi unsur. Mereka merupakan aktivisaktivis kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa Klangenan. Ketiga, aspek kekuatan dan kekuasaan. Kelompok perempuan sering kali diwakili oleh kelompok laki-laki dalam pengambilan keputusan pembangunan, karena masih kuatnya pandangan bahwa urusan pembangunan desa adalah urusan laki-laki. Dalam pengambilan keputusan perempuan lebih cenderung bersifat pasif. Arsitektur Rencana kerja Pembangunan dalam Perspektif Gender Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. Renacana kerja pembangunan desa Klangenan meliputi pertama bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Bidang ini lebih menitikberatkan pada bidang penyelenggaraan pemerintah. Sub bidang dan kegiatan dapat dilihat pada table 2 berikut ini: Sub bidang dan Jenis Kegaiatan bidang Penyelenggraan Pemerintah

Jenis Kegiatan


286

ISBN 978-979-3812-42-7


    

Penetapan dan penegasan batas desa

Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa

 

Pendataan penduduk

 

Pembentukan organisasi pemerintah desa

 

Peraturan desa Peraturan antar desa Pembuatan patok Pembuatan gapura Pemasangan internet Pelatihan dan pembinaan Pengadaan papan informasi Sensus Pelatihan dan pembinaan Peraturan desa Pelatihan dan pembinaan

Data ini bisa dianalisis bahwa orientasi bidang ini lebih cenderung berorientasi pada penguatan kelembagaan pemerintah desa. Tabel 3. Sub Bidang 

Pelayanan dasar desa

    

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

Pembinaan kerukunan umat beragama



UAD, Yogyakarta

    

Pembentukan BPD

     

Pendirian BUM Desa

Pengelolaan arsip

Insentif RT/RW Pembuatan seragam Peraturan desa Tunjangan Rutin Pelatihan dan pembinaan Pembuatan seragam Peraturan desa Peraturan antar desa Penyertaan Modal Peraturan desa Pelatihan dan pembinaan

Kedua pembangunan desa.Bidang ini lebih menitikberatkan pada pembangunan yang mendukung pelayaanan dasar bagi masyarakat. Sub bidang dan kegiatan pada bidang ini dapat dilihat pada table 3 berikut ini: Sub bidang dan Jenis Kegaiatan bidang Pembangunan Desa

Jenis Kegiatan



Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes Pengelolaan dan pembinaan posyandu Pembangunan Posyandu

 

Pembangunan Sarana TK Al Qur'an Pembangunan DTA



Pembangunan Sarana Prasarana PAUD Pembangunan Sarana Peribadatan (Masjid) Bantuan Wc pribadi



Pembuatan bak sampah



Pengadaan Perlengkapan Posyandu Pengadaan Mobil Siaga Pembangunan Perpustakaan

Data ini bisa dianalisis bahwa orientasi bidang ini lebih cenderung berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Orientasi atas pelayanan ini telah mengakomodir kebutuhan praktis dan strategis perempuan. Ketiga, bidang pembinaan masyarakat. Bidang ini lebih menitikberatkan Sub Bidang

18 February 2017

pada pembangunan yang mendukung keamanan, ketertiban sosial, pengembangan potensi dan pelestarian budaya. Sub bidang dan kegiatan pada bidang ini dapat dilihat pada table 4 berikut ini: Tabel 4. Sub bidang dan Jenis Kegaiatan bidang Pembinaan Masyarakat

Jenis Kegiatan

 Insentif Petugas Kuburan

Pelaksanaan Siskamling



Insentif Kaum



Insentif Pengurus MUI



Insentif Imam Masjid

 Insentif Linmas  Pelatihan dan pembinaan  Pelatihan dan pembinaan Guru TKA/DTA  Insentif Guru TKA & DTA


Pengadaan sarana dan prasarana olah raga

287

 Pembangunan sarana olah raga  Pengadaan perlengkapan olah raga

ISBN 978-979-3812-42-7


Pembinaan lembaga kemasyarakatan

18 February 2017

 Insentif Kader Posyandu 

Insentif RT/RW

UAD, Yogyakarta

gotong royong & Program Lokal Desa  Operasional Program Klangenan Mengaji

 Penguatan Ikatan Remaja Masjid  Pengadaan Seragam RT/RW Melestarikan dan mengembangkan



Operasional lembaga

 bersih

Operasional Jumat

Data ini bisa dianalisis bahwa orientasi bidang ini lebih cenderung berorientasi pada penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan. Orientasi atas penguatan dan pengembangan kapasitas telah mengakomodir kebutuhan praktis dan strategis perempuan. Tabel 5. Sub Bidang

Jenis Kegiatan

Pengembangan  Kelompo seni udaya k qosidah lokal  Pelatihan dan pembinaan 

PHBI

 n MTQ

Pengadaa

 Tarawih Keliling ( Tarling )



Pembuatan Saung Tani

Keempat, bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang ini lebih menitikberatkan padapeningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Sub bidang dan kegiatan pada bidang ini dapat dilihat pada table 5 berikut ini: Sub bidang dan Jenis Kegaiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemberian  santunan sosial

RTM

 Pelatihan dan pembinaan Analisis kemiskinan secara partisipatif Peningkatan kapasitas masyarakat



RTM

 Pelatihan dan pembinaan  Kelompo k Tani  Kelompo k Perempuan  Kelompo k Pemuda

 Pelestaria n adat istiadat

 Pengadaa n buku bacaan

Pelatihan usaha 

Pelatihan pembuatan jenis pupuk dan pupuk organik untuk pertanian  Pelatihan pengembangan benih lokal  Pelatihan peternakan

 Pembinaan dan pengelolaan anak usia dini  Pelatihan dan pembinaan BUM Desa  Pelatihan usaha mikro

 Pelatihan perikanan  Pelatihan Kewirausahaan

Data ini bisa dianalisis bahwa orientasi bidang ini lebih cenderung berorientasi pada peningkatan ekonomi, dan jaring pengaman sosial untuk keluarga rumah tangga miskin. Orientasi atas peningkatan ekonomi, dan jaring pengaman sosial telah mengakomodir kebutuhan praktis dan strategis perempuan.


Kesimpulan dan Saran Kesimpulan 1. Beberapa permasalahan perempuan dalam aspek 2. kesehatan adalah tidak semua perempuan memiliki kepemilikan kartu jaminan kesehatan. Aspek sanitasi

288

ISBN 978-979-3812-42-7


18 February 2017

lingkungan dan hunian, jamban merupakan permasalahan penting bagi perempuan. Aspek pangan, kerawan pangan merupakan aspek penting bagi perempuan. Aspek keamanan, latensi keadaan bahaya bagi perempuan adalah masalah penting. Aspek pendidikan, paartisipasi untuk mencapai pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi merupakan permasahan bagi perempuan. Aspek peningkatan ekonomi, permodalan merupakan permasahan penting bagi perempuan. Aspek peran di ranah publik, keterlibatan dalam pengambilan keputusan merupakan permasalahan penting. Permasalahan tersebut dapat dijadikan dalam memetakan kebutuhan praktis dan strategis perempuan. 3. Dalam menyampaikan kebutuhan praktis dan strategis dalam forum musrenbagdes belum terkomunikasikan dengan baik. 4. Berdasarkan arsitektur rencana kerja pembangunan desa Klangenan 2016 beberapa program sudah merujuk pada anggaran responsif gender sebagian belum. Saran 1. Pemangku kepentingan pembangunan dalam hal ini pemerintah desa Klangenan harus aktif dalam menjaring aspirasi suara perempuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dengan menggunakan model komunikasi yang bersifat komprehensif. 2. Pemangku kepentingan pembangunan dalam hal ini pemerintah desa Klangenan harus mendorong partisipasi aktif perempuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. 3. Pemangku kepentingan pembangunan dalam hal ini pemerintah desa Klangenan dalam membuat kebijakan pembangunan harus berorientasi pada permasalahan dan kebutuhan praktis dan strategis khususnya perempuan

UAD, Yogyakarta

Pembelajaran Vocational Skill pada Keluarga Nelayan. Bandung: Alfabeta. Arjani NL.2008. Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global. J. Sosial Ekonomi “Input,” Vol. 1. No. 1 Feb. 2008. Effendy, OU. 2006. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung:Remaja Rosdakarya. Fakih M. 2008. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Lestari P., Dewi MA. 2010. Model Komunikasi dalam Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. J. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 2, Mei - Agustus 2010. Mugniesyah, Siti Sugiah M. 2001. Pemberdayaan Wanita dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan untuk Meningkatkan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Rumahtangga. Laporan Riset Unggulan Terpadu. Kementrian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Muhi, AH. 2011. Fenomena Pembangunan Desa. [makalah]. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Salim A. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana. Wiyono A. 2005. Peranan Perempuan dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Penelitian tentang Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Perempuan dalam Penyusunan Daftar Skala Prioritas Pembangunan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun 2005). [Tesis] Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta. Peraturan dan Perundangan  Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Referensi Anwar. 2007. Manajemen Pemberdayaan Perempuan: Perubahan Sosial melalui


289

ISBN 978-979-3812-42-7

ANALISIS KOMUNIKASI GENDER DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DI DESA KLANGENAN KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON

Recommend Documents