Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH DI DESA PINANG LAKA KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU Oleh: HARJI DIANDA NIM. E21110009 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015 E-mail:
[email protected]
ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan perencanaan dan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014, tidak adanya laporan pertanggungjawaban dan rincian dana yang telah digunakan. Penelitian ini menggunakan teori Jones (1996:166) tentang faktor yang mempengaruhi yaitu :pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi (penerapan). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah belum berjalan efektif. Belum berjalannya Implementasi Kebijakan tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui apa itu program atau proyek sehingga masyarakat miskin masih ada yang belum tahu tentang program tersebut kemudian kurangnya sosialisasi yang konsisten sehingga pengetahuan masyarakat masih relatif dangkal mengenai program tersebut. Selain itu sumber daya mengenai fasilitas pendukung Implementasi program tersebut juga kurang memadai yang secara tidak langsung berdampak pada Implementor yang kurang responsif terhadap pengaduan masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat juga bingung harus protes ke mana karena struktur birokrasi yang kompleks dan rumit sehingga mereka lebih memilih protes kedesa yang menurut mereka lebih dekat dibandingkan dengan petugas PNPM- PISEW. Sebagai solusinya dikemukakan Saran : Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat harus dilakukan secara konsisten supaya masyarakat lebih mudah memahami dan mengetahui program tersebut. kerja sama yang baik antar petugas PNPM- PISEW dengan masyarakat sehingga jika terjadi dalam suatu pencairan dana harus dilaporkan kemasyarakat. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu. Kata-kata kunci : Implementasi, Program PNPM- PISEW, Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan
1 HARJI DIANDA, NIM. E21110009 Program Studi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
ABSTRACK The problem in this research is the lack of public participation, especially local communities in making decision planning and implementation of the National Program for Community Empowerment Socio-Economic Infrastructure Development of the Region in Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu in year 2014, without accountability reports and details of the funds that have been used. This reseach uses the theory of Jones (1996: 166) concerning factors that influence are: organizing, interpretation and application (the application). The method used is qualitative research methods. The results showed that the implementation of the National Program for Community Empowerment Infrastructure Regional Socio-Economic Development had not been effective. The implementation has not progressed is because there are many people who are less aware of what the program or project so that the poor people there who do not know about the program, and then the lack of socialization that are consistent make the community is still relatively superficial knowledge about the program. Beside that, the resources on program implementation support facilities are also inadequate, which indirectly affects the Implementor that less responsive to public complaints. This is due to the community are also confused where to protest because of the bureaucratic complex structures and complicated,so that they prefer to protest which the vilage they are closer than the PNPM PISEW officer. As a solution put forward suggestions: Socialization of the National Program for Community Empowerment must be done consistently so that people more easily understand and know the program. In good cooperation between officers PNPM- PISEW with the community about the disbursement of funds should be reported to the people. So the purpose of this research was to determine the factors that affect the process of implementation of the National Community for Empowerment Infrastructure Regional Socio-Economic Development program in Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu. Keywords: Implementation, PNPM- PISEW Program, Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan
2 HARJI DIANDA, NIM. E21110009 Program Studi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
PENDAHULUAN
(PNPM- PISEW) di Desa Pinang Laka Kemiskinan terus menjadi masalah
yaitu di mulai pada tahun 2010 sampai
fenomenal sepanjang sejarah Indonesia
sekarang adapun usulan kegiatan yang
sebagai negara berbangsa. Dalam negara
dapat didanai atau diterima oleh PNPM-
ini, tidak ada permasalahan yang lebih
PISEW di Kecamatan Pengkadan untuk
besar,
kemiskinan.
saat ini adalah pelaksanaan pembangunan
Kemiskinan telah membuat jutaan anak-
infrastruktur, pembangunan jalan usaha
anak tidak dapat menggapai pendidikan
tani yang terdapat di Desa Pinang Laka.
yang berkualitas, kesulitan membiayai
Karena
kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak
infrastruktur
adanya investasi, kurangnya akses ke
terdapat di Desa Pinang Laka memang
pelayanan publik, kurangnya lapangan
cukup
pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan
mendapat bantuan dari PNPM- PISEW
perlindungan
Kecamatan Pengkadan.
yaitu
masalah
terhadap
keluarga
yang
menyebabkan jutaan rakyat memenuhi
dilihat dan
dari
perekonomian
memprihatinkan
Masalah
pembangunan
dan
merupakan
yang
layak
suatu
kebutuhan pangan, sandang, dan papan
penyimpangan dari ketidaksamaan antara
secara terbatas.
apa yang diinginkan dan seharusnya terjadi
Ruang lingkup PNPM- PISEW
dengan yang sebenarnya terjadi. Yaitu:
pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan
Rendahnya
penanggulangan
khususnya masyarakat setempat dalam
kemiskinan
yang
diusulkan dan disepakati masyarakat : 1. Penyediaan
dan
perbaikan
partisipasi
masyarakat,
pengambilan keputusan perencanaan dan pelaksanaan
Program
Nasional
prasarana dan pemukiman sosial.
Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan
2. Penyediaan sumber daya keuangan
Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di
melalui dana bergulir dan kredit
Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan
untuk mengembangkan kegiatan
Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2014 dan
ekonomi.
Tidak
3. Kegiatan
terkait
kualitas
sumber
dalam
pelatihan
peningkatan daya
manusia
keterampilan
adanya
laporan
pertanggung
jawaban dan rincian dana yang telah digunakan. Maka fokus penelitian ini dengan
usaha.
Proses Implementasi Program Nasional
Awal masuknya Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan
Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan
Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 3
HARJI DIANDA, NIM. E21110009 Program Studi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
(PNPM- PISEW) Tahun 2014 terutama
menjadi garis besar dalam pelaksanaan
pembangunan infrastruktur jalan di Desa
Suatu pekerjaan atau konsep dasar yang
Pinang
menjadi pedoman dalam melaksanakan
Laka
Kecamatan
Pengkadan
Kabupaten Kapuas Hulu.
sesuatu dalam kepemimpinan dan cara
maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui
mempengaruhi Program
faktor-faktor
Proses
Nasional
bertindak.
yang
Implementasi Pemberdayaan
Implementasi kebijakan dipandang dalam
pengertian
yang
luas
yaitu
merupakan alat administrasi hukum di
Masyarakat Pengembangan Infrastruktur
mana
Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM- PISEW)
prosedur dan teknik yang bekerja sama
di
untuk menjalankan kebijakan guna meraih
Desa
Pinang
Laka
kecamatan
Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014.
di
berbagai
aktor,
organisasi,
dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut
Jones
(1996:166)
Manfaat penelitian ini Sebagai
mengatakan bahwa: Implementasi adalah
bahan perbandingan dan informasi awal
suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk
bagi peneliti lain yang hendak mengkaji
mengoperasikan sebuah program, dengan
baik segi pengembangan konsep maupun
memperhatikan
teori Implementasi serta bisa dijadikan
kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas
bahan bacaan atau referensi, sehingga
tersebut
penelitian
juga
Kebijakan.
Ilmu
Tiga aktivitas tersebut adalah:
pada
1. Pengorganisasian,
ini
menambah Administrasi
diharapkan
dapat
Pengembangan Publik,
khususnya
Implementasi (PNPM- PISEW).
tiga
aktivitas
mempengaruhi
utama
Implementasi
yaitu
menyangkut
pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam tidak
melaksanakan
semudah
proses
menunjang
agar
berjalan.
Pengorganisasian
adalah
birokrasi
kebijakan
pembaharuan
perumusan
tujuan-tujuan
yang
program di
sebagai
sini alat
melaksanakan
pembangunan
sosial,
kebijakan. Di mana semua itu bergantung
ekonomi di mana pemerintah harus
pada individu atau kelompok bagaimana
mempunyai
mereka memandang serta memahaminya,
menerima inovasi baru bermanfaat bagi
karena
pembangunan.
kebijakan
diartikan
sebagai
pranata
yang
mudah
rangkaian konsep pokok dan asas yang 4 HARJI DIANDA, NIM. E21110009 Program Studi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat
dan
dapat
dilaksanakan.
Di
diterima
serta
samping
itu
Output Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
interpretasi juga dapat diartikan sebagai penafsiran dalam memahami apa yang
Gambar 1 Alur Pikir Penelitian
terjadi pada setiap tahapan dalam pembuat kebijakan. 3. Aplikasi (Penerapan), yaitu ketentuan
METODE PENELITIAN
rutin dari pelayanan, pembayaran atau
Jenis
penelitian
ini,
lainnya yang disesuaikan dengan tujuan
menggunakan
program atau penerapan yang berkaitan
kualitatif. Sedangkan Waktu penyusunan
dengan kegiatan- kegiatan lain yaitu
skripsi ini dilakukan dari 20 oktober 2014
sebuah
sampai 03 juni 2015. Dalam penelitian ini
proses
yang
rumit
karena
berhubungan dengan kebijakan lainnya. Kerangka
pikir
dalam
suatu
penulis
melakukan
deskriptif
pengumpul
data
sebagai dasar kesimpulan berdasarkan
penelitian karena saling berkaitan satu
informasi
sama lain, yaitu:
(Informan),
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
penelitian
penulis
dari
subjek penulisan
penelitian langsung
menanyakan suatu tujuan dari faktor-faktor Implementasi dengan pertimbangan bahwa sumber tersebut mengetahui secara pasti informasi yang penulis perlukan. Adapun
Identifikasi Permasalahan 1. 2.
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan PNPM Tidak adanya laporan pertanggungjawaban dan rincian dana yang telah digunakan di papan informasi PNPM
subjek penelitian yang diambil di sini adalah:
LKD
(Lembaga
Kemasyarakatan Desa), Sekretaris LKD (Lembaga Bendahara
Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Pengkadan Nomor: 409/KPTS/M/2014 Tentang Tentang Penetapan Pengurus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Teori Charles O. Jones Implementasi adalah suatu Kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program 1. Pengorganisasian 2. Interprestasi 3. aplikasi
Ketua
Kemasyarakatan LKD
Desa), (Lembaga
Kemasyarakatan Desa), dan Masyarakat Desa.Selanjutnya yang dijadikan objek penelitian ini adalah Infrastruktur jalan dari Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan Kabupaten 5
HARJI DIANDA, NIM. E21110009 Program Studi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Kapuas
Hulu
Tahun
2014.
Tempat
HASIL DAN PEMBAHASAN
penelitian ini dilakukan di Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan. Alasannya
1.
Pengorganisasian PNPM- PISEW
memilih lokasi ini adalah Desa Pinang Laka
dikarenakan
masih
Pengembangan Infrastruktur sosial
menimnya
Ekonomi Wilayah di Desa Pinang Laka
pengetahuan masyarakat tentang Program
Tahun 2014 masyarakat desa terutama dari
Nasional
masyarakat miskin merupakan sasaran dari
Pemberdayaan
Pengembangan
Masyarakat
Infrastruktur
Sosial
Ekonomi Wilayah.
pelaku
teknik pengumpulan data yang digunakan
PNPM- PISEW sekaligus juga sebagai
adalah
sebagai
berikut:
Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.
utama
dari
setiap
tahapan
pelaksanaan PNPM- PISEW, mulai dari tahap
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengawasan.
Teknik analisis data yang di gunakan
PNPM- PISEW di Desa Pinang
dalam penelitian ini adalah dengan analisa
Laka Kecamatan Pengkadan Kabupaten
kualitatif,
telah
Kapuas Hulu mulai disosialisasi pada
terkumpul di kelompokkan sesuai dengan
bulan April 2014 kemudian pada bulan
klasifikasinya
dan
September 2014 dibentuk organisasi, yang
kemudian dianalisis dengan menggunakan
di mana struktur kelembagaan Desa Pinang
metode analisis kualitatif, dan ditarik suatu
Laka,
kesimpulan. Teknik analisis data yang
bawahnya
digunakan dalam penelitian ini adalah
Pengembangan Kecamatan (PPK), Tim
dengan menggunakan metode analisis
Teknis
“model interaktif” yang terdiri dari tiga
Kemasyarakatan Desa (LKD) ketiga unit
komponen yaitu Reduksi, Display, dan
ini yang mengelola kegiatan-kegiatan yang
Privikasi. Adapun untuk menguji validitas
diadakan dalam PNPM- PISEW di Desa
data adalah menggunakan berbagai sumber
Pinang
data
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014.
di
seperti
wawancara,hasil
mana
dan
data
yang
sejenisnya,
dokumen, observasi
arsip,
hasil
atau
juga
yang
menaungi yaitu
unit
adalah
Lapangan
Laka
tiga
di
Program
(TTL),
Lembaga
Kecamatan
Pengkadan
Pembentukan organisasi ini sendiri
dengan mewawancarai lebih dari satu
dimulai
dengan
subjek yang dianggap memiliki sudut
Tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT
pandang yang berbeda.
maupun
sebagian
menghadiri. pemilihannya, PISEW
mengundang
warga
Adapun
yang
turut
dalam
proses
Anggota
PNPM-
koordinator
ditunjuk
baik
maupun
semua
6 HARJI DIANDA, NIM. E21110009 Program Studi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
langsung oleh perwakilan warga yaitu para
menyampaikan tujuan utama dari suatu
tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT.
kebijakan tersebut. Dengan pemahaman
Dusun Repun warga ini juga sekaligus
yang baik demikian diharapkan kebijakan
menentukan kegiatan-kegiatan yang akan
yang dilaksanakan bisa mencapai kegiatan
dilaksanakan untuk Program Nasional
yang diinginkan.
Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan
Begitu juga dalam Implementasi
Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di
Program
Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan
Masyarakat Pengembangan Infrastruktur
Kabupaten Kapuas Hulu.
Sosial Ekonomi Wilayah Tahun 2014.
Berdasarkan dari hasil observasi
Berikut
Nasional
ini
akan
Pemberdayaan
dibahas
mengenai
yang telah dilakukan dalam penelitian ini
interpretasi para implementor terhadap
dalam hal kondisi papan informasi PNPM-
Program
PISEW masih sangat tidak lengkap dalam
Masyarakat Pengembangan Infrastruktur
menginformasikan
Sosial Ekonomi Wilayah tahun 2014 di
kepada
masyarakat
yang dimana papan informasi sangatlah penting
dimana
masyarakat
Nasional
Pemberdayaan
Kecamatan Pengkadan.
dapat
Ditegaskan
bahwa pelaksanaan
mengetahui seberapa banyak rincian biaya
Program
dan kondisi-kondisi dalam mengelola dana,
Masyarakat Pengembangan Infrastruktur
yang dimana hal itu terbalik dengan apa
Sosial Ekonomi Wilayah yang bertujuan
yang telah ada yang mana kondisinya
untuk meningkatkan kesejahteraan dan
sangatlah
kesempatan
tidak
masyarakat
karena
kerja
masyarakat
miskin
secara mandiri dan peningkatan partisipasi
dikeluarkan
seluruh masyarakat, termasuk masyarakat
masyarakat harus bertanya dulu kepada
miskin, kelompok perempuan, komunitas
PPK hal ini sangatlah tidak membantu
adat terpencil, dan kelompok masyarakat
sekali yang di mana program PNPM-
lainnya
PISEW adalah program yang transparansi.
terpinggirkan
dana
mengetahui
jika
Pemberdayaan
rincian-
rincian
ingin
terurus,
Nasional
yang
telah
yang
rentan ke
dan
dalam
sering proses
pengambilan keputusan dan pengelolaan 2.
pembangunan.
Interpretasi PNPM- PISEW Pemahaman berbagai dari pihak
Dijelaskan bahwa sasaran PNPM-
terhadap suatu kebijakan sangat penting.
PISEW adalah rumah tangga miskin di
Terutama pemahaman yang baik oleh para
perdesaan, kelembagaan masyarakat di
implementor terhadap suatu kebijakan,
perdesaan
karena
Sementara itu jumlah Kepala Keluarga
merekalah
yang
akan
dan
masyarakat
miskin. 7
HARJI DIANDA, NIM. E21110009 Program Studi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Miskin di Desa Pinang Laka Berdasarkan
diterima berdasarkan langsung dari Kantor
Pendapatan PPLS 2014 yaitu 23 KK.
Pembendaharaan Keuangan (KPKN) terus
Dapat diartikan bahwa tujuan utama
disalurkan melalui rekening LKDDesa
dilangsungkan PNPM- PISEW adalah
Pinang Laka kemudian dana tersebut
untuk masyarakat miskin, tentunya dengan
digunakan
adanya PNPM- PISEW ini diharapkan
berdasarkan usulan yang diprioritaskan
membuka akses masyarakat miskin untuk
kepada setiap Dusun tersebut.
berusaha meningkatkan perekonomiannya. Sebenarnya
membangun
desa
Dalam hal ini masyarakat masih
interpretasi
bingung dalam melaksanakan kegiatan
yang sudah tepat terhadap tujuan dari
tersebut karena keawaman masyarakat
PNPM- PISEW oleh Implementor LKD
tentang maksud dan tujuan program dalam
maka
terwujudnya
hal ini upah tidak sebanding dengan apa
Implementasi program ini dengan baik
yang dikerjakan karena disini adalah
namun sayangnya belum diikuti prosedur-
program. Karena program memiliki tujuan
prosedur
dan mempunyai prinsip dan mekanisme
akan
dengan
untuk
membantu
pelaksanaan
kepada
sasaran
PNPM- PISEW?.
dalam
pelaksanaannya,
kurangnya 3.
Penerapan
merupakan
partisipasi
khususnya
Aplikasi PNPM- PISEW tindakan
disinilah letak masyarakat
masyarakat
pelaksanaan
miskin
Program
dalam Nasional
nyata dalam implementasi suatu program
pemberdayaan Masyarakat disini dapat
di lapangan disertai aturan-aturan main
dijelaskan sebagai kebijakan dalam hal
dalam program yang dijalankan. Dalam
tujuan
penerapan mencakupi rutin dari kegiatan,
tersebut
maupun
dilakukan untuk
partisipasi
dan
lainnya
yang
ingin
dicapai.
merupakan
Program
langkah
yang
mencapai tujuan yang
sebagiannya, terkait suatu program yang
diinginkan.Contoh dari program adalah
dijalankan.
dijelaskan
ketika terdapat kebijakan management
PNPM-
bencana, maka program yang dilaksanakan
mengenai
Berikut
akan
Aplikasi/Penerapan
PISEW di Desa Pinang Laka Kecamatan
untuk
Pengkadan.
minimalisir dampak bencana, dilaksanakan
Dalam
pelaksanaan
kegiatan
mencapai
program
tujuan,
mitigasi
yaitu
bencana.
untuk
Mitigasi
program PNPM- PISEW yaitu ada dua
bencana tersebut dapat dipecah dalam
program kegiatan yang di danai atas usulan
berbagai
kegiatan
dari masyarakat yaitu pada bidang fisik
proyek.
Proyek
seperti infrastruktur, kemudian dana yang
tertentu
yang
lain
yang
merupakan ditentukan
disebut aktivitas
waktunya, 8
HARJI DIANDA, NIM. E21110009 Program Studi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
lokasinya dan tujuannya atau maksudnya
maupun partisipasi dan terkait suatu
(anggarannya). Proyek menjelaskan suatu
program yang dijalankan.
program yang dijabarkan secara terperinci pada sasaran tujuan. Proyek memiliki cakupan yang lebih sempit dari program,
2.
Saran a. Pengorganisasian program nasional
dan dikerjakan dalam jangka waktu yang
pemberdayaan
terbatas.
direncanakan,
pengembangan infrastruktur sosial
dengan menentukan alokasi anggaran dan
ekonomi wilayah harus diadakan
lokasi geografis secara spesifik. Contoh
secara efektif supaya masyarakat
dari proyek adalah Implementasi dari
mudah memahami dan mengetahui
mitigasi bencana yang dilakukan, misalnya
program tersebut.
Aktivitasnya
sosialisasi, bencana
pemetaan banjir,
daerah
simulasi,
rawan perkiraan
kerugian akibat bencana dan sebagainya
b. Interpretasi
masyarakat
harus
responsif
mengenai masalah- masalah yang terjadi di dalam program tersebut, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. c. Penerapan
PENUTUP 1.
dalam
pelaksanaan
program tersebut harus bekerja
Kesimpulan. a. Pengorganisasian
bentuk
sama antar petugas sehingga tidak
sosialisasi ternyata masih belum
adanya laporan dana di papan
berjalan efektif, hal ini dibuktikan
informasi yang tidak jelas.
dengan
hasil
penulis
bahwa
dalam
wawancara masih
oleh
terdapat
masyarakat yang belum tau tentang
REFERENSI
PNPM- PISEW. b. Interpretasi
dalam
program
pelaksanaan
tersebut
selalu
menghambat proses implementasi secara tidak langsung juga akan menimbulkan
mencakupi
Dunn Wiliam N, 2000, Pengantar Analisa Kebijakan Publik Edisi Ke 2, Gajah Mada Universitiy Press, Yokyakarta.
disposisi
implementor yang tidak baik. c. Aplikasi
Buku-Buku:
dalam rutin dari
penerapan kegiatan,
D, Nugroho Rian, 2003, Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Evaluasi), PT.Gramedia, Jakarta. Dye, Thomas R. 1995. Understanding Public Policy. Net Jersey: Prentice Hall 9
HARJI DIANDA, NIM. E21110009 Program Studi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Islamy, Irfan, 1988, Perumusan Kebijakan aksara, Jakarta.
Prinsip-Prinsip Negara, Bina
Jones, Charles O, 1996, Pengantar Kebijakan Publik, Raja Gravindo Perkasa, Jakarta. Moleong, Lexy J. 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya , Bandung
Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Penanggulangan Kemiskinan Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
Nawawi, Hadari, 1991, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Sumber Akademis:
Nurcahyo, Bagus, 2005, Metode Penelitian Sosial, Gunadarma University, Jakarta.
Hidayat. 2010. Implementasi Program pembangunan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Hulu Gurung kabupaten Kapuas Hulu. Universitas Tanjungpura.
Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yokyakarta. Wahab, Abdul, Solichin, 1994, Analisis kebijakan dan Formulasi Menuju Ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Askara, Jakarta. Wibawa, Somadra, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta. Peraturan dan Perundang-Undangan: Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Pengkadan Nomor 409/KPTS/M/2014
Risama Agistiasari. 2012. Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak.
Sumber Lainnya: http://rizalsuhardieksakta.blogspot.com/20 12/06/resume-vi-analisis-datapenelitian.html di akses tanggal 03 juni 2015
10 HARJI DIANDA, NIM. E21110009 Program Studi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN