Oleh: DENNY RACHMAT NIM. E

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vlume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN KETAPANG TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 19 TAHUN 2009 TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN DENGAN POLA KEMITRAAN Oleh: DENNY RACHMAT NIM. E43011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2016 Email: [email protected]

Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah kecenderungan pola kemitraan yang diterapkan Peraturan daerah No 19 tahun 2009 tersebut kepada masyarakat dengan pola pembangunan 80% dimiliki oleh perusahaan inti/investor, 20% dimiliki koperasi/masyarakat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hidup masyarakat sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan DPRD ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tentang perizinan dan pembinaan usaha perkebunan dengan pola kemitraan dan menganalisis faktorfaktor yang menjadi penghambat Pengawasan DPRD Kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Sadu wasistiono dan Yonatan wiyoso tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengawasan DPRD kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tentang pembinaan usaha perkebunan dengan pola kemitraan ini sudah terlaksana sesuai dengan prosedur pengawasan legislatif sebagai lembaga politik, akan tetapi pengawasan tersebut masih kurang maksimal dalam rangka meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan sebagai lembaga representasi masyarakat. Belum maksimalnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu belum tersusunnya agenda pengawasan DPRD, belum adanya standar pengawasan, sistem dan prosedur baku pengawasan DPRD, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal Saran peneliti dari hasil penelitian ini adalah dalam rangka optimalisasi peran DPRD dalam menjalankan fungsi di bidang pengawasan, Sebaiknya DPRD kabupaten Ketapang segera membuat semacam agenda pengawasan yang baik, yang memuat tentang cara pengawasan DPRD terhadap setiap pelaksanaan Peraturan Daerah setiap satu tahun kerja. Selain itu, sebaiknya secara institusional melakukan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, konseptual dan operasional tentang pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Kata-kata Kunci: Pengawasan, DPRD, Faktor Penghambat, Peraturan Daerah

Abstract The problem in this research is the tendency of a partnership that were applied to the area Regulation No 19 of 2009 to the public with the development pattern of 80% were owned by the core company / investor, 20% owned by the cooperative / community no longer appropriate to the needs of people living today. This study aims to determine the regulatory process conducted ketapang Parliament on the implementation of the Regional Regulation No. 19 of 2009 on licensing and development of plantation business with the partnership and analyze the factors inhibiting Ketapang Regency Monitoring of the implementation of the regional regulation. The theory used in this research is the theory according to Sadu wasistiono and Jonathan Wiyoso about the factors that become an obstacle in performing the oversight function of Parliament. The method used is descriptive research with a qualitative approach. The results of

1 DENNY RACHMAT, NIM. E43011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vlume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id this study found that the supervision of Parliament Ketapang district of the implementation of Regional Regulation No. 19 of 2009 on fostering the plantation business with this partnership has been implemented in accordance with the procedures of legislative oversight as a political institution, but supervision is still less than the maximum in order to improve the effectiveness of the oversight function as representatives of the public institutions. Not maximal oversight function of Parliament on the implementation of Regional Regulation No. 19 of 2009 was influenced by a number of factors that DPRD in performing supervisory functions, ie not yet agendas supervision of Parliament, there is no supervisory standards, systems and procedures of raw supervision of Parliament and public participation Suggestions not optimal researchers of this study is that in order to optimize the role of parliament to exercise their functions in the field of supervision, better Ketapang regency soon make some kind of good supervision agenda, which includes about how to control parliament against any implementation of the Regional Regulation of work every year. In addition, should institutionally did increase the ability and knowledge, conceptual and operational supervision of the implementation of local regulations. Keywords: Monitoring, Parliament, Obstacles, Regional Regulation

perkebunan,

A. PENDAHULUAN

kabupaten Sesuai

dengan

Undang-Undang

kemudian Ketapang

pemerintah

menindak

Undang-Undang

tersebut

lanjuti dengan

Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan

mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten

yang merupakan landasan hukum untuk

Ketapang Nomor 19 tahun 2009 tentang

mengembangkan perkebunan dengan tujuan

Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan

mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan

dengan

rakyat. Sehubungan dengan prinsip-prinsip

prasurvei

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004

sebelumnya

tentang perkebunan itu pula mengharapkan

kecamatan

saling bekerja sama, saling bertanggung

menjelaskan

jawab dan saling ketergantungan. Namun

Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tentang

permasalahannya

perkebunan kelapa sawit dalam pelaksanaan

substansial

adalah

bahwa

undang-undang

secara

perkebunan

pola

pola

kemitraan.

yang

telah

dengan Matan bahwa

kemitraan

Berdasarkkan

peneliti

lakukan

masyarakat

Hilir dalam

yang

Utara,

di yaitu

pelaksanaan

dilaksanakan

di

tersebut membuka ruang yang luas kepada

Kabupaten Ketapang, belum sesuai dengan

pemilik

lahan

harapan masyarakat. Fenoma yang terjadi

perkebunan sehingga menciptakan adanya

antara lain Kecenderungan pola kemitraan

ketergantungan rakyat terhadap pengusaha

yang diterapkan Peraturan daerah No 19

perkebunan. Bertitik tolak dari Undang-

tahun 2009 tersebut kepada masyarakat

Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang

dengan pola pembangunan 80% dimiliki

modal

untuk

membuka



oleh perusahaan inti/investor, 20% dimiliki

lain yang akan melakukan penelitian lebih

koperasi/masyarakat

dengan

lanjut. Manfaat praktis dari penelitian ini

pembebanan kredit/potongan kebun kepada

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

masyarakat yang tidak lain adalah petani itu

kajian bagi

sendiri. Potongan-potongan yang dimaksud

Ketapang untuk meningkatkan efektifitas

yaitu (1) potongan kredit sebesar 30%, (2)

kerja khusus nya dalam bidang pengawasan

potongan untuk manajemen vee sebesar 5%

berdasarkan fungsi dan perannya masing-

(3) potongan untuk biaya perawatan 35% (4)

masing

potongan jasa pelayanan untuk KUD 3% (5)

masyarakat

Potongan untuk biaya pengangkutan sebesar

berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat

10 % (6) potongan untuk biaya permanen

setempat.

disertai

anggota DPRD kabupaten

dalam

mewujudkan

kehidupan

sejahtera,

demokratis

yang

5% (7) potongan lansir atau pekerja sebesar 2%. Berdasarkan uraian latar belakang masalah

diatas,

peneliti

memfokuskan

penelitian ini pada fungsi pengawasan DPRD

Kabupaten

B. TINJAUAN PUSTAKA

Ketapang

1.

terhadap

Pengawasan

DPRD

terhadap

Peraturan Daerah

pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun

Menurut

Sujamto

(1987:120)

2009 tentang pembinaan usaha perkebunan

pengawasan merupakan bagian dari seluruh

dengan

kegiatan

pola

kemitraan

yang

telah

pemerintahan,

justru

untuk

dilaksanakan di Kecamatan Matan Hilir

menjamin tercapainya tujuan kebijaksanaan

Utara, Kabupaten Ketapang .

yang telah digariskan dan sasaran yang telah

Manfaat teoritis dari penelitian ini

ditetapkan. Oleh Karena itu pengawasan

diharapkan dapat memberikan kontribusi

bukan

dalam pengembangan ilmu pengetahuan

kesalahan atau mencari siapa yang salah.

dibidang ilmu, khususnya dalam kajian ilmu

tujuan

pemerintahan. Dari sisi teoritis, penelitian ini

memahami apa yang salah, demi perbaikan

bermanfaat sebagai media aplikasi teori yang

di

dapat

mengembangkan

organisasi

pemerintah

pengetahuan dan pengalaman penulis, serta

organisasi

pemerintahan

sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti

secara

berguna

dalam

ditujukan

utama

masa

mencari-cari

pengawasan

datang.

efisien,

untuk

ialah

untuk

Pengawasan

efektif

dalam

diperlukan dapat dan

agar

bekerja

ekonomis. 3

DENNY RACHMAT, NIM. E43011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN


Pengawasan disini merupakan unsur penting

penampilan pekerja sering diukur antara

untuk

mutu dan jumlah terhadap hasil.

meningkatkan

pendayagunaan

aparatur negara dalam melaksanakan tugastugas

umum

pemerintahan

pembangunan

menuju

dan

membandingkan kembali kinerja dengan

terwujudnya

standar, mungkin kinerja lebih tinggi,

pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menurut Stoner dan Freeman (dalam Wasistiono

dan

3. Compare performance again standards,

standar.

2009:143)

4. Consider corrective action, keputusan

controlling is the process of asssuring that

untuk mengambil tindakan yang berat

actual activities conform to planed activities.

manajer

memerlukan

Secara

keahlian

diagnostik,

umum

pengawasan

Wiyoso

atau lebih rendah atau sama dengan

dapat

dikatakan

merupakan

proses

bahwa untuk

menjamin suatu kegiatan sesuai dengan

analisis meneliti

dan tingkat

penyimpangan atau merubah standar atau ukuran atau norma.

rencana kegiatan. Menurut Griffin (dalam

Menurut Wasistiono dan Wiyoso

Wasistiono dan Wiyoso 2009:144) bahwa

(2009:

proses pengawasan memiliki empat dasar

penghambat yang mempengaruhi Kinerja

tahapan yaitu:

DPRD

1. Estabilished

standards,

dengan

157)

setidaknya

dalam

ada

3

melaksanakan

faktor

fungsi

pengawasan. yakni adalah sebagai berikut:

menetapkan kembali target atau program yang berikut untuk perbandingan yang membawa

kinerja

terukur,

1. Belum tersusunnya Agenda Pengawasan

standar

DPRD

pengawasan selalu konsisten terhadap

2. Belum

tujuan organisasi. 2. Measurement

adanya

Standar,

sistem

dan

prosedur Baku Pengawasan DPRD performance,

ukuran

3. Partisipasi Masyarakat belum optimal

kinerja yang tetap, kegiatan yang terus menerus pada sebagian besar organisasi untuk suatu pengawasan yang efektif ukuran kinerja harus benar atau sah, harian,

minggunan,

atau

bulanan.

penampilan ukuran pelayanan dari unit cost, kualitas produk dan jumlahnya, 4 DENNY RACHMAT, NIM. E43011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN


Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Ketapang Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2009 Tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah kantor

Dasar Hukum Pengawasan DPRD: - Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 42 huruf c - Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang Pasal 4 ayat 1 huruf c

DPRD Kabupaten Ketapang.Waktu yang digunakan untuk menyusun skripsi ini dari pengajuan judul, konsultasi, hingga sidang skripsi dimulai pada Mei 2015 hingga

Identifikasi Masalah: Peraturan Daerah tersebut merugikan masyarakat, sehingga banyak aduan/keluhan dari masyarakat. Rumusan Masalah: Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tentang pembinaan usaha Perkebunan dengan pola kemitraan?

Februari 2016. Subjek dari penelitian ini adalah ketua komisi I DPRD (bidang Pemerintahan),ketua komisi II, dan anggota komisi II bidang perekonomian, kasubbag peraturan dan perundang-undangan,tokoh masyarakat setempat/petani mitra. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu dengan alat

Wasistiono dan Wiyoso (2009: 157) 3 faktor penghambat yang mempengaruhi Kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu: 1. Belum tersusunnya Agenda Pengawasan DPRD 2. Belum adanya Standar, sistem dan prosedur Baku Pengawasan DPRD 3. Partisipasi Masyarakat belum optimal

bantu penelitian berupa tape recorder atau camera DSLR. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa

observasi,

dokumentasi.

Untuk

wawancara

dan

menganalisis

data,

peneliti menggunakan teknik analisis data Output : Dapat diketahuinya faktor apa saja yang menjadi penghambat pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah

Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2010: 95) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Agar data yang peneliti dapat teruji keabsahannya maka dari itu peneliti menggunakan cara triangulasi 5



data.

Peneliti

menggunakan

triangulasi

fungsi anggaran, karena obyek-obyek yang

sumber yaitu mencari data dari sumber yang

diawasi

beragam yang masih terkait satu sama lain.

kebijakan-kebijakan

Dengan ini peneliti bertujuan melakukan

program hasil dan fungsi legislasi maupun

check and recheck hasil wawancara dengan

anggaran, oleh karena itu fungsi pengawasan

beberapa

merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat

informan

kebenaran

data

untuk

mengetahui

dengan

menanyakan

kebanyakan

merupakan

maupun

program-

dipisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya.

pertanyaan yang sama terhadap informan yang berbeda.

DPRD

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD dapat dijadikan sebagai sarana agar pelaksanaan Peraturan Daerah yang dilaksanakan

oleh

pemerintah

daerah

Kabupaten Ketapang berjalan sesuai dengan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

tujuan dan sasaran yang diinginkan. Sebagai Untuk menganalisis permasalahan

lembaga

representasi

dari

masyarakat,

dalam pelaksanaan peraturan daerah No 19

DPRD harus memastikan pembangunan

tahun 2009 tentang perizinan dan pembinaan

yang dilaksanakan tepat sasaran dan tidak

usaha perkebunan dengan pola kemitraan,

terjadi

peneliti menggunakan teori dari Wasistiono

uraian diatas, peneliti akan menguraikan

dan Wiyoso tentang 3 faktor penghambat

hasil observasi penelitian berkaitan dengan

yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam

pelaksanaan pengawasan DPRD kabupaten

menjalankan fungsi pengawasan. Ada 3

Ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan

faktor penghambar yang mempengaruhi

Daerah

fungsi

pembinaan usaha perkebunan dengan pola

pengawasan

DPRD

Wasisitiono dan Wiyoso

menurut

yaitu,

belum

penyelewengan.

No

19

tahun

Sejalan

2009

dengan

tentang

kemitraan.

tersusunnya agenda pengawasan DPRD, belum adanya standar, sistem dan prosedur baku

pengawasan

DPRD,

2. Rapat Dengar Pendapat

Partisipasi

Rapat dengar Pendapat merupakan

masyarakat belum optimal. Fungsi DPRD

kegiatan yang dilakukan oleh DPRD dengan

dalam bidang pengawasan merupakan tindak

mengundang pihak eksekutif guna meminta

lanjut dari fungsi-fungsi yang diperankan

keterangan

DPRD sebelumnya yaitu fungsi legislasi dan

permasalahan

dari yang

pemerintah

perihal

ditemui

dalam 6



pelaksanaan Perda. Tidak hanya terbatas

dibahas.

pada pihak eksekutif, rapat dengar pendapat

kesekretariatan

juga dapat mengundang pihak-pihak yang

menyediakan berbagai data dan informasi

dinilai

pelaksanaan

kepada anggota DPRD. Pentingnya data dan

pembangunan. Dalam rapat ini, DPRD

informasi tersebut agar pertanyaan atau pun

berhak untuk menanyakan berbagai hal

hal-hal penting yang akan disampaikan

terkait

kepada

ikut

serta

dengan

dilaksanakan

dalam

pembangunan

pemerintah

sesuai

yang dengan

substansi masalah.

Dalam

Dinas

hal

ini

sangat

peranan

penting

Perkebunan

untuk

sebagai

implementor Perda No 19 memiliki bobot dan

memiliki

urgensi

yang

akan

Rapat dengar pendapat antara DPRD

mempengaruhi kinerja pelaksanaan Perda

melalui komisi II dengan Dinas Perkebunan

tersebut. Disamping itu, apabila perlu setiap

yang merupakan mitra kerja, akan dibahas

anggota DPRD wajib memiliki data dan

beberapa permasalahan dalam pelaksanaan

informasi tersendiri mengenai pelaksanaan


Perda di sektor perkebunan ini.

pola kemitraan yang dilaksanakan oleh

Hasil

observasi

dengan

pendapat, akan terjadi tanya jawab atau

bahwa

interaktif antara pihak legislatif (DPRD) dan

memiliki data dan informasi yang akurat

eksekutif (Dinas Perkebunan). Umumnya

sesuai dengan bidang komisi dimana mereka

pihak

ditempatkan.

akan

lebih

banyak

belum

tersebut,

berkaitan

Dinas Perkebunan. Dalam rapat dengar

legislatif

hal-hal

peneliti

semua

menunjukkan

anggota

Mengenai

DPRD

Pelaksanaan

mengajukan pertanyaan maupun usulan

Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh

kepada eksekutif. Pada akhir rapat dengar

Dinas Perkebunan kabupaten Ketapang,

pendapat tersebut, biasanya akan dilakukan

banyak anggota dewan yang belum atau

kesimpulan hasil rapat yang akan menjadi

kurang menguasai bidang tersebut. Tentu

bahan rekomendasi bagi dinas perkebunan

saja

dalam melaksanakan Perda tersebut. Agar

dilakukan oleh Dinas Perkebunan tersebut,

dapat

secara

anggota DPRD harus memiliki data dan

maksimal dalam rapat dengar pendapat

informasi yang akurat sebagai tolak ukurnya.

melaksanakan

fungsinya

untuk

menilai

hasil

kerja

yang

dengan pihak eksekutif. Maka DPRD harus mempersiapkan berbagai data dan informasi mengenai urgensi permasalahan yang akan

3.

Rapat Pembahasan Dalam Sidang Komisi 7



Sesuai fungsinya sebagai lembaga

bagian dari tugas kami di Komisi II. Kami

pengawasan politik yang kedudukannya

melakukan

sederajat dengan pemerintah setempat, maka

instansi terkait seperti Dinas Perkebunan

DPRD juga diberikan hak untuk melakukan

Kabupaten Ketapang yang tentu saja sudah

amandemen dan apabila perlu menolak sama

terlebih dahulu dijadwalkan oleh sekretariat

sekali

dewan”.

rancangan

yang

diajukan

oleh

pemerintah itu. Bahkan DPRD juga diberi

rapat

pembahasan

dengan

Terkait dengan temuan hasil rapat

hak untuk mengambil inisatif sendiri guna

komisi

mengajukan

kepada

pemerintah, peneliti melakukan wawancara

pemerintah. Sidang komisi merupakan salah

dengan salah seorang anggota di Komisi II

satu sarana yang dimiliki oleh DPRD untuk

DPRD kabupaten Ketapang yaitu Ismanto

mengevaluasi

dari Fraksi PDIP memberikan keterangan

rancangan

sendiri

Peraturan

Daerah

yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berkenaan

dengan

pembahasan

yang

dilaksanakan

dengan

sebagai berikut: dalam

“Masih

terdapat

beberapa

program

sidang komisi, dari hasil wawancara yang

pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas

peneliti lakukan dengan ketua Komisi II

Perkebunan yang kurang efektif dan efisien,

yang

hal ini diperjelas dengan adanya aduan

membidangi

perekonomian

dan

kesejahteraan Rakyat yaitu Antoni Salim

dari

dari fraksi PDIP memberikan penjelasan

ketidakpuasan

sebagai berikut:

pemerintah.

“Sebagai

mereka Mereka

menunjukkan

terhadap terkesan

kerja kecewa

dengan pemerintah, mereka menganggap

membidangi masalah perekonomian dan

pemerintah kurang melakukan pembinaan

kesejahteraan rakyat, Komisi II selalu

dan sosialisasi terhadap pelaksanaan Perda

proaktif dalam membahas berbagai masalah

yang berkaitan dengan kemitraan ini.

yang berkenaan dengan perekonomian.

masyarakat merasakan pembebanan semua

Kami

membidangi

biaya produksi dan organisasi pada mereka

perekonomian yang meliputi lagi sektor

yang sangat jarang dibicarakan secara

pertanian, sektor pertambangan dan energi,

transparan”.

perkebunan,

pemerintah

yang

yang

di

mitra

masyarakat

Komisi

perikanan

II

dan

koperasi.

Berdasarkan

hasil

wawancara

Khusus untuk pelaksanan peraturan daerah

tersebut, menunjukkan bahwa masih terdapat

No 19 tentang kemitraan ini, tentu itu

beberapa hal yang menjadi temuan DPRD 8



terkait dengan pelaksanaan pola kemitraan

Peraturan Daerah No 19 tahun 2009,

ini. Berkaitan dengan sosialisasi terhadap

pandangan umum fraksi pada saat rapat,

perda, sosialisasi sangat penting dilakukan

tentu akan menyoroti berbagai permasalahan

sebagai modal awal dalam merancang

yang berkaitan dengan pola kemitraan ini

program

yang sangat mempengaruhi kesejahteraan

kerjasama

dengan

masyarakat

karena indikator dalam pelaksanaan program

masyarakat

ini

keterlibatan

Berkenaan dengan hal tersebut, dari hasil

masyarakat. Mereka meminta agar dinas

wawancara yang peneliti lakukan dengan

perkebunan selaku pihak yang bertanggung

ketua Komisi I DPRD kabupaten Ketapang

jawab terhadap pelaksanaan Perda No 19 ini

yaitu Hadi Upas Mulyono yang peneliti

untuk

kutip dari wawancara tanggal 3 Oktober

adalah

partisipasi

melakukan

dan

pembinaaan

serta

sosialisasi yang baik kepada masyarakat

2015

sekaligus petani mitra.

berikut:

di

Kabupaten

memberikan

Ketapang.

penjelasan

sebagai

“Pandangan umum fraksi di DPRD 4. Rapat

Koordinasi

dan

Evaluasi

Melalui Pandangan Umum Fraksi

kabupaten Ketapang pada pelaksanaan rapat paripurna dewan, merupakan bagian

Rapat koordinasi dan evaluasi DPRD

dari fungsi pengawasan dewan terhadap

melalui pandangan umum fraksi merupakan

jalannya pemerintahan. Pandangan umum

salah satu bentuk pengawasan politik yang

yang

dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan

fraksi bertujuan untuk memberikan koreksi

jalannya

yang

terhadap pelaksanaan pembangunan yang

Dalam

dilaksanakan oleh masing-masing SKPD

program

dilaksanakan

oleh

pembangunan pemerintah.

disampaikan

masing-masing

pandangan umum fraksi, masing-masing

terkait.

fraksi di DPRD kabupaten Ketapang akan

peraturan daerah No 19 tahun 2009 yang

menyampaikan

dilakukan oleh Dinas Perkebunan, beberapa

pembangunan

penilaiannya yang

terhadap

dilaksanakan

Berkaitan

oleh

dengan

pelaksanaan

oleh

fraksi memberikan kritik terkait masih

pemerintah daerah. Penilaian tersebut akan

banyaknya keluhan masyarakat tentang pola

mengkritik atau memberikan saran serta

kemitraan

masukan terhadap berbagai kekurangan di

keuntungan

yang

tidak

bidang pembangunan yang dilaksanakan

pemotongan

harga

komoditas

pemerintah. Berkenaan dengan pelaksanaan

sepihak serta pembebanan biaya produksi

ini,

seperti

pembagian seimbang, secara



dan organisasi pada petani yang sangat jarang dibicarakan secara transparan”. Hasil

wawancara

“Secara umum, fraksi partai Golkar menilai bahwa masih banyak kekurangan

tersebut

dalam pelaksanan Peraturan Daerah No 19

menunjukkan bahwa fungsi pengawasan

tahun 2009 ini, misalnya masih banyak

DPRD melalui pandangan fraksi merupakan

aduan masyarakat yang mengatakan jika

bagian dari upaya untuk memastikan bahwa

sawit mereka belum dibagikan. mereka

Peraturan daerah yang telah dibuat, dapat

mengeluhkan masa panen yang terlalu lama,

dijalankan dengan baik dan tepat oleh Dinas

padahal umur sawit 48 bulan itu udah harus

Perkebunan. Sebagai pandangan politik,

dipanen. Terus yang kedua ada yang

maka pandangan umum yang disampaikan

menyerahkan

oleh DPRD harus direspon oleh pemerintah

mendapatkan Sawit. kemudian mengeluhkan

dengan

fee manajemen yang terlalu besar”.

melakukan

sesungguhnya DPRD

perbaikan.

bukan

melainkan

alat

Fraksi

kelengkapan

Sementara

itu

tetapi

hasil

tidak

wawancara

tangan

dengan salah seorang anggota komisi II yang

partai politik untuk mengkomunikasikan

juga anggota fraksi Partai Demokrat Yang

agenda atau kepentingan partai politik

Kim

bersangkutan dalam institusi DPRD. Meski

berikut:

demikian,

perpanjangan

lahan

fraksi

penjelasan

sebagai

fungsi

“Beberapa fraksi di DPRD kabupaten

pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja

Ketapang memang sedang menyoroti kinerja

pelayanan

Dinas

publik

memiliki

memberikan

yang

hasilnya

dapat

langsung

melalui

alat

pelaksanaan Peraturan Daerah, melakukan

kelengkapan dewan dan atau induk partai

pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai

masing-masing sebagai sikap politik.

tupoksinya”.

disampaikan

Berikut hasil wawancara peneliti Mengenai

pandangan

fraksi

di

DPRD

Perkebunan

Untuk

itu

dalam

kedepan

menjalankan

diharapkan

pelaksanaan peraturan daerah ini, dapat

kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan

dijalankan


sebagaimana tujuan awal dari peraturan

pembinaan

Hasil

daerah No 19 tahun 2009 sendiri yaitu

wawancara peneliti dengan anggota Fraksi

perkebunan diselenggarakan dengan tujuan

Partai

meningkatan

pola

Golkar,

kemitraan

Gusmani

ini.

memberikan

penjelasan sebagai berikut:

dengan

tepat

pendapatan

dan

baik

masyarakat,

meningkatkan penerimaan devisa negara, 10



menyediakan lapangan kerja, meningkatkan

melihat fakta dilapangan berkenaan dengan

produktivitas, nilai tambah, dan daya saing,

pelaksanaan pembangunan yang dilakukan

memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan

oleh pemerintah atau dalam hal ini dinas

baku

dan

terkait di kabupaten Ketapang. Melalui

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya

pengawasan langsung dilapangan, anggota

alam secara berkelanjutan.

dewan

industri

dalam

negeri

dapat

dengan

mudah

melihat

pelaksanaan pembangunan dalam hal ini 5.

Kunjungan Kerja ke Masyarakat dan

adalah pelaksanan Perda

Instansi Pemerintah Daerah

oleh

SKPD

yang dilakukan

terkait.Berkaitan

dengan

Untuk mengefektifkan pengawasan,

pengawasan yang dilakukan oleh DPRD

anggota DPRD selain melakukan rapat-rapat


di

gedung

juga

melakukan

Perda dalam bentuk kunjungan kerja ke

dengan

melakukan

masyarakat dan instansi pemerintah di sektor

kunjungan kerja ke masyarakat dan instansi

perkebunan, peneliti telah mewawancarai

pemerintah.

ketua komisi II DPRD kabupaten Ketapang

pengawasan

dewan, diluar

Kegiatan

tersebut

biasanya

dilaksanakan dengan memanfaatkan masa

yaitu Antoni salim.

reses, dimana anggota DPRD kabupaten

Berikut hasil wawancara dengan

Ketapang berdasarkan daerah pemilihan

ketua Komisi II DPRD kabupaten Ketapang

(dapil) masing-masing menyerap aspirasi

yaitu Antoni salim:

masyarakat

dan

langsung

“Pengawasan langsung dalam bentuk

pembangunan yang sedang berlangsung.

kunjungan ke masyarakat atau instansi

Kegiatan

reses anggota DPRD kabupaten

terkait selalu dilaksanakan oleh anggota

Ketapang, prinsipnya terjun langsung ke

DPRD kabupaten Ketapang, tidak hanya

lapangan untuk menjaring asirasi masyarakat

pada masa reses, terkadang jika ada

dan

masalah

memantau

meninjau

perkembangan

program

dalam

pembangunan

seperti

pembangunan yang telah dilaksanakan oleh

masalah dalam pelakasanaan Perda di

pemerintah.

yang

daerah yang dilaporkan oleh masyarakat,

dilaksanakan oleh anggota DPRD kabupaten

maka anggota dewan akan turun langsung

Ketapang dengan cara melakukan kunjungan

ke

kerja ke masyarakat merupakan salah satu

menindaklanjuti temuan tersebut kepada

Pengawasan

politik

lapangan

untuk

mengecek

dan

bentuk pengawasan yang cukup baik guna 11 DENNY RACHMAT, NIM. E43011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN


dinas terkait. Misalnya dalam hal ini dinas

melalui

kunjungan

kerja

ke

lapangan,

perkebunan”.

merupakan bagian dari upaya anggota dewan

Berdasarkan keterangan dari hasil

untuk mewakili kepentingan masyarakat

wawancara tersebut, menunjukkan bahwa

yang menghendaki bahwa pelaksanaan suatu

pelaksanaan

fungsi

DPRD

perda sudah tepat sasaran dan

kabupaten

Ketapang

bentuk

dilakukan dengan baik oleh pihak eksekutif.

kunjungan kerja sudah dilaksanakan dengan

Menjadi hal yang wajar apabila anggota

cukup baik, dimana tidak hanya pada masa

DPRD harus mengawal pelaksanaan suatu

reses anggota DPRD turun ke lapangan

perda

sesuai dengan daerah pemilihannya, tetapi

direalisasikan dengan baik.

pengawasan dalam

yang

sudah

sudah

terpogram

dapat

juga tanpa diagendakan manakala ada laporan dan permasalahan urgen maka mereka dengan sendirinya akan turun ke

C. PEMBAHASAN

lapangan. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Anggota komisi II DPRD kabupaten

Faktor Penghambat yang Dihadapi

Ketapang yaitu Amantus Sumarno dari F-P

DPRD Dalam Melaksanakan Pengawasan

Demokrat. Berikut hasil wawancara:

Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No

“Kunjungan kerja yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk melihat realisasi kegiatan dari Dinas perkebunan tentang

19 tahun 2009 1. Belum

Tersusunnya

Agenda

Pengawasan DPRD

pelaksanan Perda kemitraan ini. Kunjungan

Dalam

menjalankan

fungsi

kerja ini harus dilakukan guna melihat

Pengawasan, semestinya DPRD memiliki

sejauhmana

yang

rencana atau agenda Pengawasan meliputi

perkebunan

apa, siapa yang akan diawasi, mengapa

dilapangan serta beberapa temuan terkait

harus diawasi serta kapan dan bagaimana

pelaksanan Perda ini. Hasil kunjungan kerja

pengawasan tersebut dilakukan.

dilakasanakan

tersebut

pelaksanaan oleh

selanjutnya

Perda

Dinas

disampaikan

Para wakil rakyat belum memandang

dalam rapat dengar pendapat dengan dinas

pengawasan sebagai proses manajerial dan

Perkebunan”.

politik yang memerlukan langkah-langkah

Hasil

akan

wawancara

tersebut

memberikan gambaran bahwa pengawasan

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

pengendalian.

Dari

sekian

alat 12



kelengkapan yang ada, khusunya di DPRD

dinas perkebunan. Jadi tidak boleh komisi I

kabupaten Ketapang, komisi merupakan alat

yang memanggil, haruslah dari komisi II”.

kelengkapan

yang

sering

melakukan

Pernyataan

tersebut

kemudian

pengawasan terhadap Peraturan daerah. Hal

dilanjutkan oleh pernyataan salah seorang

ini dikarenakan komisi merupakan alat

anggota

kelengkapan DPRD yang sifatnya teknis,

Ketapang, yaitu Gusmani dari Fraksi Golkar

artinya komisi merupakan perpanjangan

yang

tangan dari DPRD dan lebih intensif

pengawasan DPRD kabupaten Ketapang

melakukan pengawasan terhadap Peraturan

dalam hal ini komisi II. Akan tetapi agenda

daerah maupun kebijakan dan program

pengawasan ini belum dilaksanakan secara

lainnya yang dilahirkan DPRD.

maksimal terbukti dalam hasil wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, komisi

komisi

II

menjelaskan

DPRD

kabupaten

tentang

agenda

Berikut kutipan wawancara:

yang melakukan pengawasan terhadap Perda

“Pengawasan yang dilakukan DPRD

tentang pola kemitraan ini adalah komisi II.

terhadap pelaksanaan Perda No 19 tahun

Seperti yang dikutip dari wawancara tanggal

2009 ini belum sepenuhnya teragendakan

8 oktober dengan anggota komisi II bidang

dengan baik, hal ini juga dikarenakan kami

perekonomian yaitu Usman Dianto dari F-

juga harus menyesuaikan dengan berbagai

PAN. Berikut hasil wawancara:

jadwal kegiatan kami sebagai anggota

“Jadi fungsi pengawasan yang kami lakukan ini masing-masing komisi. Jadi

dewan dan pihak pemerintah yang akan dimintai keterangan”.

masing-masing komisi mengawasi SKPD

Menyusun agenda pengawasan harus

yang terkait. Misalnya kami di komisi II

dilakukan dalam mengawasi suatu kebijakan

bidang perekonomian mengawasi sektor

atau program yang dihasilkan oleh DPRD

pertambangan dan energi, perkebunan,

kabupaten Ketapang, hal ini bertujuan

perikanan

ada

mencegah pengawasan DPRD yang tidak

masing-

sesuai ranah kebijakan dan politik serta tidak

dan

penyimpangan masing

SKPD

koperasi.

yang

Jika

dilakukan

tersebut,

DPRD

akan

terpogram.

Karena

hal

tersebut

melakukan rapat kerja. Kemudian dipanggil

membawa

dampak

lah SKPD yang bersangkutan sesuai dengan

anggapan pengawasan yang belum efektif,

komisi yang terkait. misalkan dalam pola

kurangnya mutu pengawasan, dan ruang

kemitraan ini, SKPD yang terkait adalah

lingkup pengawasan DPRD yang terabaikan.

pada

akan

munculnya



Pengawasan DPRD kabupaten Ketapang

lembaga seperti inspektorat atau bawasda,

terhadap pelaksanaan Perda ini belum

lembaga seperti inspektorat atau BPK

memiliki agenda yang kongkrit tentang

memang memfokuskan diri pada fungsi

aspek-aspek

pengawasan

yang diawasi. Selama ini

sementara

DPRD

agenda pengawasan hanya didasarkan atas

melaksanakan

berbagai hal yang sifatnya kasuistis, artinya

pemerintahan,

hanya terpaku terhadap terjadinya sebuah

pelaksanaan tugas yang lainnya. Seperti

kasus terhadap permasalahan yang timbul

penyusunan anggaran, dan penyusunan

dalam pelaksanaan Peraturan daerah saja.

rancangan peraturan daerah. Kondisi ini

Tidak

meyebabkan

yang menyebabkan pengawasan DPRD

pengawasan yang dilakukan berjalan dengan

menjadi tidak fokus karena banyak tugas

kurang efektif. hal ini dikarenakan tidak

yang harus dilaksanakan”

terdapatnya

terdapat

agenda

jadwal/waktu

juga

disibukkan

jalannya dengan

akan

Berdasarkan hasil wawancara di atas,

melakukan pengawasan dan prioritas apa

menunjukkan bahwa salah satu penyebab

yang akan diawasi, serta berapa orang

belum teragendakannya pengawasan yang

anggota DPRD yang harus melakukan

dilakukan oleh DPRD dikarenakan secara

pengawasan

untuk

kebijakan

kelembagaan anggota DPRD beranggapan

pemerintah.

Apabila

agenda

bahwa sifat pengawasan yang dijalankan

pengawasan, maka pengawasan yang akan

oleh mereka adalah pengawasan politis,

dilakukan sudah dipersiapkan dan disusun

sehingga DPRD tidak perlu terpaku dengan

sedemikian

aturan baku atau agenda agar mereka lebih

rupa

kapan

pengawasan

selain

satu terdapat

sehingga

pada

saat

pelaksanaan anggota DPRD langsung fokus

leluasa

dalam

pada inti permasalahan terhadap sebuah

pengawasannya.

melaksanakan

fungsi

permasalahan kebijakan pemerintah. Hasil wawancara dengan salah seorang anggota ketapang,

komisi yaitu

II

DPRD

kabupaten

Ismanto

diperoleh

keterangan bahwa: “Pengawasan DPRD

memang

2. Belum Adanya Standar, Sistem dan Prosedur Baku Pengawasan DPRD Pelaksanaan

pengawasan

DPRD

masih dirasakan sebagai suatu pengawasan yang

dilakukan

berbeda

oleh

dengan

pengawasan seperti yang dilaksanakan oleh

yang reaktif dan sporadis, tanpa terencana dan tersistem dalam pelaksanaannya.

Hal

diatas dikarenakan pengawasan oleh DPRD 14



untuk mengawasi produk hukum dalam hal

menguatkan posisi kami sebagai lembaga

ini Peraturan Daerah tanpa dirinci lebih

pengawasan politik. Dalam hal ini, semacam

lanjut tentang batas kewenangan serta cara

peraturan pelaksana dari Undang-Undang

pengawasannya oleh UU Nomor 22 tahun

No 32 tahun 2004 tentang pemerintah

1999 pada pasal 18 demikian juga di dalam

daerah”.

UU nomor 32 tahun 2004 sehingga membuat

Tetapi

terlepas

semua itu,

pengawasan DPRD terhadap produk hukum

pengawasan

menjadi kurang efektif. Hal tersebut dapat

pelaksanaan Perda No 19 tentang pola

dilihat dalam hasil wawancara peneliti

kemitraan ini tetap dilakukan. Hal ini

bersama Kepala sub bagian peraturan dan

dilakukan agar pihak-pihak terkait (pihak

perundang-undangan yaitu bapak Tony jaya.

pemerintah dan swasta) tidak bertentangan

Berikut hasil wawancara:

dengan

“Pengawasan yang dilakukan DPRD ini,

kesepakatan bersama. Berdasarkan hasil

seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

penelitian,

DPRD melakukan audiensi, terus memanggil


SKPD

yang

Perda ini dilaksanakan dengan melakukan

melalui

metode formal, yakni dengan kunjungan

sekretariat dewan tujuannya untuk meminta

kerja, masa Reses dan rapat dengar pendapat

keterangan dari SKPD tersebut. oleh karena

dengan

itu, sistem pengawasan DPRD itu melalui

kabupaten Ketapang. Masa reses adalah

komisi-komisi yang membidangi masalah

masa kegiatan DPRD diluar kegiatan masa

tersebut,

ada

sidang dan diluar gedung DPRD. Seperti

dari

yang diungkapkan oleh Ismanto dari F-

atau

sebelumnya

semacam

instansi sudah

sampai

terkait

itu

dijadwalkan

sekarang

Peraturan

belum

pelaksana

Undang-Undang No 32 tahun 2004 terkait dengan cara pengawasan DPRD ini”.

DPRD

dari

ketetapan

yang

bentuk

instansi

ketapang

terhadap

telah

menjadi

pengawasan

terkait

yang

DPRD

ada

di

PDIP: “jadi

secara

formal

itu

DPRD

Hal tersebut juga sesuai dengan

melakukan pengawasan adalah pertama,

pernyataan Anggota Komisi II Usman

adanya laporan dari masyarakat, kedua

Dianto. Beliau mengungkapkan bahwa:

dewan mengadakan reses setiap 3 (tiga)

“Pengawasan

yang

kami

lakukan

bulan sekali. Reses tersebut kami gunakan

sekarang ini bisa kami lakukan secara

untuk

mengunjungi

daerah

pemilihan

optimal, jika terdapat Peraturan yang

anggota dewan yang bersangkutan dan 15



menyerap aspirasi masyarakat. ketika ada

masyarakat dalam proses pemerintahan.

laporan lewat masa reses tersebut, dewan

Dalam hal ini keterbukaan informasi dalam

akan mengambil sebuah kesimpulan apabila

setiap praktek pemerintahan, mulai dari

perlu kami akan menjadwalkannya melalui

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi

sekretariat

terhadap

dewan

yang

kemudian

dijadwalkan dengan rapat kerja dengan

sangat

dinas dan pihak-pihak terkait lainnya”.

anggota

Berkenaan

dengan

pelaksanaan

efektifitas urgen.

kebijakan

Dalam

DPRD

batas

sebagai

menjadi maksimal

penyelenggara

daerah harus siap memberikan informasi

pengawasan DPRD kabupaten Ketapang

kepada

terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini,

masyarakat publik. Akan tetapi, partisipasi

DPRD

belum

masyarakat dalam pengawasan ini masih

dan

dirasakan belum optimal, terbukti dalam

dapat

hasil wawancara singkat bersama anggota

memberikan manfaat lebih optimal dalam

DPRD komisi II, Usman dianto. Berikut

rangka

hasil wawancara:

kabupaten

Ketapang

menjalankan

standar

mekanisme

pengawasan

memberikan

pengawasan yang

penilaian

terhadap

masyarakat

konstituen

atau

jalannya kebijakan tersebut. Pelaksanaan

“Sebenarnya DPRD sudah memfasilitasi

pengawasan berupa rapat komisi, rapat

masyarakat itu dalam hal pengawasan, kami

dengar pendapat dan kunjungan kerja serta

mempersilahkan masyarakat menyampaikan

masa reses DPRD belum dirancang dalam

aduan mengenai masalah yang mereka

sebuah sistem pengawasan yang baku.

keluhkan itu melalui website dprd kabupaten

Konsekuensinya adalah pengawasan yang

Ketapang, kemudian bisa juga kami sendiri

dilakukan tidak terlaksana secara teratur.

yang mengunjungi masyarakat, ataupun masyarakat

3. Partisipasi

Masyarakat

dalam

Salah satu instrumen penting yang

bisa

juga

menyampaikan keluhan mereka itu melalui sub

Pengawasan Belum Optimal

sebenarnya

Bagian

Masyarakat

Penanganan di

DPRD.

Pengaduan

Terus

perlu diperkuat dalam rangka pencapaian

pengaduan

pemerintahan

menyampaikannye kepada ketua DPRD

yang

mengoptimalkan

baik

partisipasi

adalah masyarakat

dalam pengawasan, karena hal ini dapat memberikan

stimulus

bagi

untuk

masyarakat

diproses

kenyataannye,

lebih

tadi

bagian

lanjut.

masyarakat

tu

Tapi jarang

partisipasi 16



menyampaikan aduan semacam itu ke

takut tidak mendapat respon yang baik oleh

kami”.

pemerintah, Sedangkan

menunjukkan

fakta

yang

bahwa

terlebih

lagi,

kami

tidak

ada

mengetahui cara mengadukan hal tersebut.

penyaluran

caranya itu tidak jelas. Oleh karena itu kami

pengawasan masyarakat sampai saat ini belum terlaksana dengan optimal. Tidak

tidak heran dengan sikap pemerintah itu”. Dalam

pelembagaan

partisipasi,

adanya mekanisme dan prosedur tindak

pemerintah dan daerah seringkali hanya

lanjut yang baku mengakibatkan minimnya

mengakui

informasi masyarakat yang masuk ke gedung

kelompok organisasi masyarakat sipil yang

DPRD. Hal ini sesuai penuturan dari hasil

berbadan

wawancara dengan salah seorang warga

menyebabkan organisasi masyarakat atau

sekaligus Humas antara petani dengan pihak

organisasi yang tidak berbadan hukum,

perusahaan di kecamatan Matan Hilir Utara,

misalnya

bapak Polonius gondon:

pengusaha informal, seperti pedagang, kaki

“Sebenarnya kami mau mengadukan keluhan,

tetapi

formal.

paguyuban,

kelompok-

Hal

petani

ini

lokal,

lima, ojek, kelompok nelayan, kelompok kesenian lokal, dan asosiasi masyarakat adat

persoalan ini, kami mau menyampaikan

tidak dilibatkan dalam proses pembangunan

keluhan kami saja tidak mengerti harus

pemerintahan, perencanaan, penganggaran,

melalui siapa. Seperti pihak DPRD ini,

pelayanan publik, serta pengelolaan sumber

mereka datang kepada masyarakat jika

daya alam, dan aset daerah. Padahal peran

mendekati pileg (Pemilihan Legislatif) saja.

mereka sebagai organisasi sosial, ekonomi

Setelah itu, DPRD sudah jarang kesini.

dan budaya sangat konkrit dan berdampak

Seharusnya

langsung pada peningkatan kesejahteraan

DPRD ruang

bingung.

hukum

melibatkan

Seperti

semacam

kami

dan

memberikan

atau

wadah

kami laporan

masyarakat”.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu

Hal ini juga sependapat dengan hasil wawancara

baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

bersama

petani

sawit

di

warga di kecamatan Matan Hilir Utara yaitu Zailani yang menyatakan bahwa:

kecamatan Matan Hilir Utara, yaitu bapak

“Belum pernah kami menemukan PP, Perda

Rudi. Berikut pernyataan beliau:

yang mengatur tentang partisipasi kami

“Jujur saja, kami sebagai masyarakat pun jika mengadukan persoalan seperti ini,

sebagai

masyarakat

ini

dalam

pemerintahan. Padahal, seperti Perda itu, 17



merupakan pengakuan keterlibatan kami

terdapatnya

dalam

pengawasan yang dilakukan berjalan

pemerintahan

daerah,

karena

agenda

kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain

dengan

kami juga yang merasakannya”.

dikarenakan tidak terdapat jadwal/waktu

Atas dasar hal tersebut, sangat dibutuhkan

instrumen

efektif.

hal

ini

kapan akan melakukan pengawasan dan

yang

prioritas apa yang akan diawasi, serta

memberikan kewajiban kepada pemerintah

berapa orang anggota DPRD yang harus

daerah

melakukan

untuk

kebijakan

kurang

meyebabkan

menjamin

keterlibatan

pengawasan

untuk

satu

masyarakat dalam proses penyelenggaraan

kebijakan pemerintah. Apabila terdapat

pemerintahan daerah dengan memperhatikan

agenda pengawasan, maka pengawasan

secara sungguh-sungguh kebutuhan, aspirasi

yang akan dilakukan sudah dipersiapkan

dan harapan masyarakat.

dan disusun sedemikian rupa sehingga pada saat pelaksanaan anggota DPRD langsung fokus pada inti permasalahan terhadap

D. PENUTUP

sebuah

permasalahan

kebijakan pemerintah. 2. Belum Adanya Standar, Sistem dan Prosedur Baku Pengawasan DPRD

a) Kesimpulan

1. Belum Tersusunnya Pengawasan

Agenda

Hambatan

Berkenaan

dengan

pelaksanaan

pengawasan

DPRD

Belum tersusunnya agenda pengawasan

kabupaten

Ketapang

dari

pelaksanaan

DPRD

membuat

kabupaten

Ketapang

pengawasan

terhadap

DPRD

Peraturan

kabupaten

terhadap daerah

Ketapang

ini, belum

pelaksanan perda belum optimal atau

menjalankan standar pengawasan dan

kurang baik.

mekanisme pengawasan yang dapat

pengawasan

Selama ini agenda hanya

didasarkan

atas

memberikan

manfaat

lebih

optimal

berbagai hal yang sifatnya kasuistis,

dalam rangka memberikan penilaian

artinya

terpaku

terhadap

terhadap jalannya kebijakan tersebut.

kasus

terhadap

Pelaksanaan pengawasan berupa rapat

dalam

komisi, rapat dengar pendapat dan

pelaksanaan Peraturan daerah saja. tidak

kunjungan kerja serta masa reses DPRD

terjadinya

hanya sebuah

permasalahan

yang

timbul



belum dirancang dalam sebuah sistem

DPRD. Dalam pelembagaan partisipasi,

pengawasan

yang

baku.

pemerintah dan daerah seringkali hanya

adalah

pengawasan

mengakui dan melibatkan kelompok-

yang dilakukan tidak terlaksana secara

kelompok organisasi masyarakat sipil

teratur.

yang berbadan hukum formal. Hal ini

Konsekuensinya

menyebabkan 3. Partisipasi Masyarakat Pengawasan Belum Optimal

hukum, misalnya paguyuban, petani lokal,

asosiasi

yang perlu diperkuat dalam rangka

organisasi sosial, ekonomi dan budaya

ini

sangat konkrit dan berdampak langsung

keterbukaan informasi dalam setiap

perencanaan,

pelaksanaan,

perencanaan,

daerah. Padahal peran mereka sebagai

partisipasi masyarakat dalam proses

mulai

tidak

pengelolaan sumber daya alam, dan aset

hal ini dapat memberikan stimulus bagi

pemerintahan,

adat

penganggaran, pelayanan publik, serta

masyarakat dalam pengawasan, karena

praktek

masyarakat

pemerintahan,

partisipasi

hal

seperti

dilibatkan dalam proses pembangunan

pencapaian pemerintahan yang baik

Dalam

informal,

nelayan, kelompok kesenian lokal, dan

optimal. Salah satu instrumen penting

pemerintahan.

pengusaha

pedagang, kaki lima, ojek, kelompok

masyarakat dalam pengawasan belum

mengoptimalkan

masyarakat

atau organisasi yang tidak berbadan

Dalam

Hambatan selanjutnya adalah Partisipasi

adalah

organisasi

pada peningkatan kesejahteraan baik

dari

secara ekonomi, sosial dan budaya.

hingga

evaluasi terhadap efektifitas kebijakan menjadi sangat urgen. Dalam batas maksimal

anggota

DPRD

penyelenggara

daerah

memberikan

informasi

sebagai

harus

siap kepada

masyarakat konstituen atau masyarakat publik. Tidak adanya mekanisme dan prosedur

tindak

mengakibatkan

lanjut minimnya

b) Saran

yang

baku

informasi

masyarakat yang masuk ke gedung

1.

Dalam rangka optimalisasi peran DPRD dalam menjalankan fungsi di bidang pengawasan,

Sebaiknya

DPRD

kabupaten Ketapang segera membuat semacam Agenda Pengawasan yang baik,

yang

memuat

tentang

cara

pengawasan DPRD terhadap setiap 19



pelaksanaan Peraturan Daerah setiap satu tahun kerja. Selain itu, sebaiknya secara

institusional

melakukan

meningkatkan

kemampuan

dan

pengetahuan,

konseptual

dan

operasional

tentang

pengawasan

terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Supaya

lebih

memudahkan

E. REFERENSI

1.

Buku-Buku:

Ahmadi, Rulam. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.

fungsi

pengawasan yang bersifat kebijakan sebaiknya DPRD kabupaten Ketapang memakai tenaga ahli yang memiliki kompetensi di masing-masing bidang yang bertugas melakukan pengkajian guna memberikan input, tenaga ahli ini dapat diambil dari kalangan akademisi

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hadari Nawawi. 1989. Pengawasan Melekat di lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: Penerbit Erlangga. Moelong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

di perguruan tinggi yang memang ahli dibidangya. Dengan menggunakan hasil kajian itu diharapkan DPRD tidak salah paham mengambil kebijakan. 2.

Dalam melaksanakan pengawasan yang optimal, Sebaiknya DPRD kabupaten Ketapang segera berkoordinasi dengan pemerintah

pusat

dengan

membuat

Sujamto. 1986. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Sujamto. 1987. Norma dan Pengawasan. Jakarta: Sinar Grafika.

Etika

Sujamto. 1987. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

semacam Peraturan Daerah tentang peraturan pelaksana pengawasan DPRD sebagai

pedoman

yang

mengatur

tentang pengawasan DPRD. Peraturan Daerah itu akan mempertegas posisi DPRD

sendiri

dalam

pengawasan

pelaksanaan peraturan Derah untuk masa yang akan datang.

Rosidin, Utang. 2010. Otonomi daerah dan Desentralisasi. Bandung: Pustaka Setia. Wasistiono, Sadu dan Wiyoso Yonatan. 2009. Meningkatkan Kinerja DPRD. Bandung: Fokus Media. Wasistiono, Sadu 2002. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung: Alqaprint 20



2.

Tesis:

Christoporus Tri Suharyanto. 2013. Pengawasan DPRD Kabupaten Sintang terhadap Tata Pemerintahan yang baik (good governance). Pontianak: Tesis M.Febriadi. 2013. Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang. Pontianak: Tesis. . 3. Undang-Undang dan Peraturan: Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan. Peraturan Daerah No 19 Tahun 2009 Tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan.

4.

Rujukan Elektronik:

Administrator. 2014. Pertumbuhan Kelapa sawit meningkat. http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-362pertumbuhan-areal-kelapa-sawitmeningkat.html (Diakses pada Tanggal 25 Agustus 2015) Administrator. 2011.Sistem Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia telah menjadikan Kuli di Negeri Sendiri. https://ponsa.wordpress.com/tag/sistemperkebunan-kelapa-sawit/ (Diakses pada tanggal 5 Oktober 2015)


KEMENTERIAN

RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA . . FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POUTIK

TINGGI

;.

PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

\

Jalan Prof. Dr. B. Hadari Nawawi, PODtiaaak Kotak Pos 78124

LEMBAR PERNY ATAAN PERSETUnJAN UNGGAH I PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK. MAHASISWA . Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap NIM I Periode lulus Tanggal Lulus Fakultasl Jurusan E-mail addreslHP:

: .~~.s:.':i.~~.~~ .. : .. E:1~~ .I•.$...2.0tt!lclIC, : .J.~J~..~~~~ .. l'{ : I~IP J .•~~ .. f.M!.\~~.~r!~~~"B"''''''''8(9

~.~e..

..~~?:...~1.9.L..

...ro~~~~.~:.~J

ilmu pengetahuan dan pemenuhan.syarat administratif keluhisan mahasiswa (SI), menyetlJjui untuk memberikan kepada Pengelola Jumal Mahasiswa .~y'~.~g.~ ... ) pada Program Studi ..1~~.u...r.~~~.t::-~.~1~.~~~ .....Fakultas Dmu sosial dan I1mu Politik Universitas TanjWlgpurB, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul •• ) : demi pengembangan

----

(\

..~~

Q.~~.~~~~.~;~.~~.~~ .. g~~~r:~ ..~~~~~. ~m..1.~~m?;~~.v.~~

.lU~\.~~~~ ..

.v.~~b ..f..9...~~ ~~~.~

..~..~r:\~~~

~er.~~f..

!?cj~~.~Q!I:..

.•~)6:\~~~.~:

.,

r.~r..

~g~ .

~!J~~

.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jumal berbak menyimpan, mengalih-medial format-lean, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data. (database), mendistribusikannya, dan menampilkanl mempublikasikannya di Internet stall media lain):

D Secarafolltex

GZJ content

artikel sesuai dengan standar penulis jumal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantomkan saya sebagai penulisl pencipta dan &taU penerbit yang bemngkutan.

nama

Saya bersedia untUk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola lumal, segala bentuk tuntutan hukum yang- timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmi~ saya ini.

~,\t.litrtijlJ.l:R~~,ataan ini yang saya bust dengan sebenamya.

Catatan : *tulis nama jumal sesuai prodi masing-masing

(puh/ika/Governance/ 'Asptrasi/Soctodev/Sosiologique) Setelah mendapat persetujuan dati pengelola Jumal, berkas ini harus di scan dalam format PD~ ~ dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah pcnyeraban berkas. (submission author)

Oleh: DENNY RACHMAT NIM. E

Recommend Documents