Oleh: AHMAD SOLIHIN NIM. E

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PEDESAAN (PSP3) DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA Oleh: AHMAD SOLIHIN NIM. E42012097 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 E-mail : [email protected]

Abstrak Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan sebuah proses pemberdayaan masyarakat melalui program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) di Desa Sungai Ambawang Kuala. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya minat masyarakat untuk berwirausaha. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, pola pemberdayaan yang diterapkan mengikuti tahapan dalam pedoman umum penyelenggaraan program PSP3 yang terdiri kegiatan awal, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Namun, belum optimalnya proses pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian yang dilakukan oleh pelaksana PSP3 karena faktor tingkat partisipasi, kemampuan, dan lahan. Untuk itu merekomendasikan pemilihan rintisan usaha disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, dan mengoptimalkan fungsi koordinasi. Kata-kata Kunci : Pemberdayaan, Program, dan Pemuda Sarjana

THE COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH PROGRAMME YOUTH BACHELOR DEVELOPMENT ACTIVATOR PROGRAMME ON THE VILLAGES AT SUNGAI AMBAWANG KUALA, SUNGAI AMBAWANG SUB DISTRICT, KUBU RAYA COUNTY ABSTRACT This thesis aimed to describe a process of community empowerment through youth bachelor development activator programme on the villages at Sungai Ambawang Kuala village. This thesis is based on height of jobless and lack of community wishes to do a business. This research used descriptive study by qualitative approach. The result of this research are applying empowerment model according to the steps in general guidance of youth bachelor depelovment activator programe implementation that consist of firs activity, planning, implementation, evaluation. But, community empowerment in farming done by participants factor, degree, competence, and lands. The recommendations of this research are the business planning have to be match with the competence and optimalize coordination function. Keywords : Empowerment, Programme, and Youth Bachelor.

1 AHMAD SOLIHIN, NIM. E42012097 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


Penyelenggaraan program PSP3 pada

A. PENDAHULUAN 1.

tahun 2015 didasari oleh Peraturan Menteri

Latar Belakang Penelitian Indonesia

terus

mencatat

pertumbuhan ekonomi positif rata-rata 5 persen sejak tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi yang positif itu menumbuhkan masyarakat kelas menengah di Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Dunia pada tahun

2010,

jumlah

kelas

menengah

mencapai 134 juta orang atau sekitar 56.5 % dari total penduduk Indonesia. Namun yang menjadi masalah di kelas menengah adalah keberadaan kaum muda terdidik belum cukup produktif dan kontributif terhadap masyarakat, khususnya lapisan bawah. Pada umumnya kaum muda di kalangan

kelas

menengah

cenderung

memiliki gaya hidup konsumtif. Hal ini menunjukan bahwa perlu adanya perhatian serius

untuk

pengangguran

menangani usia

muda

masalah agar

dapat

terserap oleh industri (Sakernas Agustus 2014, BPS(diolah)). Berdasarkan Buku Pedoman PSP3 (2015:13-14) Program Pemuda Sarjana Penggerak

Pembangunan

di

Pedesaan

(PSP3) merupakan salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya mendorong,

mengembangkan

dan

meningkatkan kepeloporan pemuda, dengan memfasilitasi potensi Pemuda terdidik di perdesaan.

Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor

:

0184

Tahun

2015

tentang

Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3). Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang menjadi sasaran program PSP3, dimana pemberdayaan pemuda di Provinsi Kalimantan Barat masih perlu ditingkatkan khususnya di daerah pedesaan. Program

PSP3

tidak

semata-mata

dilaksanakan di setiap Desa di Provinsi Kalimantan

Barat.

Lokasi

penempatan

PSP3 diajukan oleh Pemerintah Daerah melalui

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

Provinsi kepada Kementrian Pemuda dan Olahraga. Program PSP3 pada tahun 2015 salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya, mengingat usia kerja 15-64 tahun di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2014 tercatat sebanyak 350.284 orang atau 65,01% dari jumlah penduduk yang ada yaitu 538.815 orang. Sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2014 sebanyak 2.455 orang, jumlah ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya mencapai 399 orang saja (BPS KKR, 2015:87). Para pencari kerja pada tahun 2014, tercatat sebanyak 1.224 orang memiliki ijazah Sarjana (Strata-I) dan 568 orang 2

AHMAD SOLIHIN, NIM. E42012097 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


memiliki ijazah Akademi (Diploma-III).

kemandirian pemuda dalam menciptakan

Dalam hal ini yang dicatat sebagai pencari

lapangan pekerjaan baru. Sesuai dengan

kerja hanya mereka yang melapor ke Dinas

sasaran

Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi,

tersedianya lapangan kerja terutama bagi

sedangkan

pemuda

melapor

para pencari kerja yang tidak tentunya

jauh

lebih

banyak

(BPS KKR, 2015:88).

dari

di

program

pedesaan

PSP3

ialah

sehingga

dapat

mengurangi jumlah pengangguran dan arus urbanisasi (Pedoman PSP3, 2015:24).

Berdasarkan laporan Tim Asistensi

Berdasarkan Laporan Kegiatan PSP3

PSP3 bulan September (2015:5-11) tidak

pada Bulan November 2015, terdapat

semua desa dan kecamatan yang ada di

masalah-masalah

Kabupaten

mendapatkan

menghambat peserta program PSP3 dalam

peserta PSP3. Kabupaten Kubu Raya

menjalankan kegiatannya. Masalah yang

mendapatkan 9 peserta PSP3 yang tersebar

terjadi di daerah penempatan peserta PSP3

di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Rasau

ini antara lain ;

Jaya dan Kecamatan Sungai Ambawang.

a)

Kubu

Raya

Kecamatan Rasau Jaya mendapatkan 4 peserta

PSP3,

sedangkan

Kecamatan

Peserta

dilapangan

merasa

kurang

yang

nyaman

dengan tempat tinggal yang di sediakan. b)

Peserta mengalami kesulitan dalam

Sungai Ambawang mendapatkan 5 peserta

mengurus administrasi lahan pertanian

PSP3 yang salah satunya di Desa Sungai

yang akan dijadikan sebagai perintisan

Ambawang Kuala. Jumlah penempatan

usaha pertanian,

peserta PSP3 ini hanya mewakili 8,34 %

c)

Pemuda

terdidik

maupun

dari 108 desa yang ada di Kabupaten Kubu

masyarakat yang akan di berdayakan

Raya. Oleh karena itu, peran peserta PSP3

masih

ini diharapkan dapat menjadi contoh dan

pendataan, dan

memberikan motivasi kepada desa-desa yang tidak mendapatkan peserta PSP3.

d)Sistem

dalam

proses

monitoring

pencarian

yang

dan

sedang

dikembangkan Kemenpora masih pada

Peserta PSP3 yang terpilih seharusnya

tahap pengembangan dan belum bisa

melaksanakan tugas untuk menggerakkan

diakses secara maksimal, sehingga masih

dan

terdapat masalah dalam laporan online.

mendampingi

masyarakat

guna

menumbuhkan beragam kegiatan produktif terutama

di

bidang

ekonomi,

bidang

1. Fokus Penelitian

pendidikan, kesehatan, dan lingkungan agar

Mengingat Kabupaten Kubu Raya

dapat mengurangi pengangguran SDM

memiliki 2 kecamatan yang mendapatkan

berpendidikan tinggi serta menciptakan 3 AHMAD SOLIHIN, NIM. E42012097 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


peserta PSP3 ini, tentunya penulis harus membatasi

lokasi

diteliti

Tujuan Penelitian

agar

Tujuan daripada penelitian ini adalah

penelitian yang dilakukan lebih terfokus

untuk menggambarkan Proses Pelaksanaan

dan

Pemberdayaan

dapat

yang

3.

diselesaikan

secepatnya.

Masyarakat

melalui

Sehubungan dengan itu, maka penelitian

Program

ini

Pembangunan di Pedesaan (PSP3) dalam

dilakukan

di

Kecamatan

Sungai

Pemuda

Ambawang khususnya di Desa Sungai

Bidang

Ambawang Kuala.

Ambawang

Berdasarkan

fenomena-fenomena

Sarjana

Pertanian

di

Kuala

Penggerak

Desa

Sungai

Kecamatan

Sungai

Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

yang telah dipaparkan pada identifikasi masalah

sebelumnya,

peserta

PSP3

mengalami hambatan dalam menjalankan tugas-tugasnya

dilapangan

sebagai perintisan usahanya. Berkaitan dengan itu, maka peneliti memfokuskan pada

pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh peserta program Pemuda Sarjana.

2.

Manfaat Penelitian 1) Secara Teoritis

khususnya

pada bidang pertanian yang dijadikan

penelitian

4.

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta perkembangan Ilmu Pemerintahan secara umum, khusunya yang berkaitan dengan pemberdayaan. 2) Secara Praktis

Rumusan Permasalahan

Bagi penulis, sebagai sarana Berdasarkan

telah

untuk melatih kemampuan berfikir

disampaikan pada latar belakang dan fokus

secara ilmiah dan wahana belajar

masalah, maka penulis merumuskan yang

dari penerapan teori dalam dunia

menjadi

nyata, serta sebagai salah satu syarat

pokok

uraian

daripada

yang

permasalahan

dalam penelitian ini adalah : Bagaimana

untuk

Proses

Strata-1 di Program Studi Ilmu

Pelaksanaan

Masyarakat Sarjana

melalui

Penggerak

Pedesaan Ambawang

(PSP3) Kuala

Pemberdayaan Program

Pemuda

Pembangunan di

menyelesaikan

Pemerintahan.

di

Sebagai

Desa

Sungai

bagi

Kecamatan

Sungai

mengambil

Ambawang Kabupaten Kubu Raya ?

pendidikan

para

keberlanjutan,

sumber stakeholder

keputusan

referensi dalam tentang

pemberhentian

4 AHMAD SOLIHIN, NIM. E42012097 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


maupun perbaikan program yang di

keadilan

akan diteliti ini.

(kesepakatan) yang saling menguntungkan.

Bagi

pihak

akademisi,

bersama

melalui

Kadarisman

sebagai bahan referensi bagi peneliti

mengemukakan

yang ingin mengkaji permasalahan

(empowerment)

terkait dengan pemberdayaan.

peningkatan

solusi

(2012:222) bahwa

pemberdayaan

merupakan

sesuatu

kemampuan

(ability),

pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill), B. KERANGKA

TEORI

DAN

serta

berbagai

sesungguhnya

potensi

dimiliki

yang

pegawai.

Clutterbuck, et al (dalam Kadarisman,

METODELOGI

2012:223) mengemukakan dalam teorinya 1. Kerangka Teori

“Empowerment in terms of encouraging

Menurut Sumaryadi (2010:57) konsep

and allowing individuals to take personal

pemberdayaan diartikan sebagai proses

responsibility for improving the way they

melepaskan

do their jobs and contribute to the

situasi

atau

ketertekanan,

ketidakmampuan,

ketidakberdayaan, ketiadaan

keadaan

kehilangan

otoritas,

atau

keterpinggiran,

organization’s

goal”.

Atas

pendapat

tersebut, menunjukan bahwa pemberdayaan dimaksudkan

sebagai

suatu

pemberian

keterselisihan, kebangkitan dari kekalahan,

semangat dan mengizinkan individu untuk

dan

dengan

mengambil tangungjawab dalam rangka

powerless.

Dengan

memperbaiki cara yang mereka lakukan

diharapkan

dapat

hal-hal

kelemahan

yang /

diberdayakan

berkaitan

dalam

pekerjaannya

dan

terhadap

pencapaian

memberikan energi dan kekuatan baru

kontribusi

untuk dapat mereposisi status yang lemah

organisasi.

menjadi setara dan sejajar dengan status yang diharapkan. Ndraha (dalam Sumaryadi, 2010:57)

memberi tujuan

Carlzon dan Macauley (dalam Adi, 2003:24)

mengemukakan

dimaksud

dengan

bahwa

yang

pemberdayaan

menegaskan bahwa tujuan mutlak dari

masyarakat adalah membebaskan seseorang

setiap

dari kendali yang kaku dan memberikan

program

peningkatan

pemberdayaan

bargaining

position

adalah dan

orang

tersebut

kebebasan

bargaining power suatu pihak agar mampu

bertanggungjawab

terhadap

berhadapan secara relatif sejajar dengan

keputusan-keputusannya

pihak lain dalam rangka menciptakan rasa

tindakannya.

Kebebasan

dan

untuk

ide-idenya, tindakan-

disini

bukan

berarti hilangnya pengendalian terhadap 5 AHMAD SOLIHIN, NIM. E42012097 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


masyarakat

itu

ditegaskan

sendiri.

oleh

Seperti

yang

Stewart

(tt:24)

management)

sebagai

mekanisme

perencanaan people-centered development

pemberdayaan bukanlah masalah hilangnya

yang

pengendalian

atau

lain.

pembelajaran sosial (social learning) dan

Sesungguhnya

pemberdayaan

adalah

strategi perumusan program. Tujuan yang

mutu,

ingin dicapai adalah untuk meningkatkan

masalah

hal-hal

keuntungan:

waktu,

menekankan

pada

teknologi

komitmen, gagasan, dan sebagainya. Yang

kemampuan

paling

mengaktualisasi dirinya (empowerment).

penting

memungkinkan

pemberdayaan

pemanfaatan

masyarakat

dalam

kecakapan

Berdasarkan beberapa konsep yang

dan pengetahuan staf sepenuh-penunya dan

dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat

sebanyak-banyaknya.

diasumsikan

Pemberdayaan individu

yang

masyarakat

masyarakat adalah masalah yang berkaitan

dalam

dengan kemiskinan, kesenjangan sosial dan

bersenyawa

bersangkutan.

pengangguran.

Suatu

Berdasarkan buku pedoman umum

masyarakat yang anggotanya sehat fisik dan

pelaksanaan program PSP3 tahun 2015,

mental, terdidik dan kuat serta memiliki

PSP3 adalah singkatan dari Pemuda

kebudayaan

Sarjana

bertahan

yang

pemberdayaan

adalah

masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat

bahwa

yang tinggi, untuk dapat

dalam

mengembangkan

diri

Penggerak

Pedesaan

yaitu

Pembangunan

para

pemuda

di yang

mencapai kemajuan (Hikmat, 2006:112).

berpredikat sarjana, memiliki karakter

Menurut

konsep

kemandirian dan jiwa kepeloporan yang

pemberdayaan masyarakat dalam wacana

berkemampuan melakukan penggerakan

pembangunan

dan pendampingan. PSP3 merupakan

Hikmat

dihubungkan

(2006:3)

masyarakat dengan

konsep

selalu mandiri,

program

pemberdayaan

masyarakat

partisipasi, jaringan kerja dan keadilan.

dimana tujuan program ini salah satunya

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat

yaitu “Mendayagunakan potensi ekonomi

diletakkan pada kekuatan tingkat individu

desa sebagai bagian dalam membangun

dan sosial.

keunggulan ekonomi desa”, artinya dalam

Surjono

dan

Nugroho

(2008:25)

pelaksan program PSP3 masyarakat akan

mengatakan bahwa pemberdaan masyarakat

diberdayakan dalam mengelola potensi

yang berpusat pada manusia (people-

ekonomi

centered

pertanian, peternakan, perikanan dan lain

development)

ini

kemudian

melandasi wawasan pengelolaan sumber

desa

baik

dalam

bidang

sebagainya.

daya lokal (community-based resources 6 AHMAD SOLIHIN, NIM. E42012097 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


Penyelenggaraan

program

PSP3

dari situasi sosial satu dengan situsi sosial

terdiri dari beberapa langkah kegiatan

yang lain atau dari waktu tertentu dengan

sebagai

dan

waktu yang lain, atau dapat menemukan

Diseminasi, Lokasi Penempatan PSP3,

pola- pola hubungan antara aspek tertentu

Pemilihan Peserta, Orientasi Tahap I,

dengan

Pembekalan, Orientasi Tahap II, Kegiatan

menemukan hipotesis dan teori.

berikut;

Sosialisasi

Awal Penempatan di Desa, Perencanaan

aspek

yang

Teknik

lain,

dan

Pengumpulan

dapat

Data

Program PSP3, Pelaksanaan Program,

menggunakan teknik obervasi, wawancara

Penilaian

dan dokumentasi. Teknik analisis data yang

Kinerja/Evaluasi

(Pedoman

PSP3, 2015:40).

digunakan menurut Miles and Huberman

Guna melakukan analisis terhadap

(dalam Sugiyono, 2014:91) mengemukakan

permasalahan yang terjadi dilapangan,

bahwa

maka penelitian ini mengacu pada proses

kualitatif dilakukan secara interaktif dan

pemberdayaan

pedoman

berlangsung secara terus menerus sampai

umum penyelenggaraan program Pemuda

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Sarjana

di

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data

memulai

reduction, data display,dan conclusion

berdasarkan

Penggerak

Pedesaan

(PSP3).

Pembangunan Peneliti

penelitian sejak pelakana PSP3 melakukan kegiatan

awal

di

Desa,

aktivitas

dalam

analisis

data

drawing / verification.

melakukan

perencanaan, melakukan kegiatan yang direncanakan dan melakukan evaluasi C. HASIL

terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN 2.

Metode Penelitian Penelitian

yang

dilakukan

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan

metode

pendekatan

1. Kegiatan Awal Secara umum, proses pemberdayaan

kualitatif.

masyarakat oleh pelaksana program PSP3

Menurut Sugiyono (2014:21) mengatakan

dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan

bahwa

bisa

pemberdayaan

baik

keagamaan,

menghasilkan informasi yang deskriptif

pembangunan,

ekonomi,

pendidikan,

yaitu

administrasi dan kesehatan sesuai dengan

penelitian

memberikan

kualitatif

gambaran

yang

menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial

arahan

yang diteliti, komparatif berbagai peristiwa

melaksanakan

program

itu

semua

sendiri. kegiatan

Sebelum diatas, 7



pelaksana PSP3 tentunya terlebih dahulu

Kebanyakan masyarakat hanya berpikir

telah melakukan serangkaian kegiatan yang

bahwa ada pekerjaan yang dapat dikerjakan

diselenggarakan oleh Kementrian Pemuda

kemudian

dan Olahraga untuk mendukung kesiapan

mereka membuat usaha yang mereka kelola

dan kemampuan pelaksana PSP3 dalam

sendiri.

melaksanakan

menyebabkan

kegiatan

di

lokasi

penempatan.

dibayar,

bukan

Pemikiran

ini

setiap

bagaimana

lah

yang

pekerjaan

yang

melibatkan masyarakat cenderung sulit dan

Berdasarkan pernyataan dari Kepala

masyarakat menginginkan bayaran. Dana

Bidang Kepemudaan dan Anggota Tim

rintisan usaha yang digunakan semestinya

Asistensi PSP3 Provinsi, dana rintisan

bukan hanya untuk membiayai pekerja atau

usaha yang menjadi modal bagi pelaksana

masyarakat yang bekerja saja, melainkan

PSP3 untuk memulai berwirausaha guna

juga untuk membiayai proses usaha tersebut

meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal

berlangsung. Kehadiran pelaksana PSP3

diberikan kepada pelaksana PSP3 setelah

ditengah-tengah

proses pemetaan dan

dimanfaatkan

analisis potensi

masyarakat dengan

baik

ini

belum

mengingat

wilayah telah dilakukan. Dalam proses

masyarakat hanya mengharapkan bayaran

pemetaan serta analisis potensi wilayah

atas pekerjaannya.

tersebut,

pelaksana

melakukan

PSP3

belum

untuk

dikarenakan

keterlambatan

mereka

lingkungan

Dari penelitian yang dilakukan, pada

kepada

kegiatan awal pelaksana PSP3 dilapangan

usaha

dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan

yang

masyarakat yang dilakukan berupa Pada

kondisi

Tahap Kegiatan Awal, Pelaksana PSP3

memiliki

telah melakukan pemetaan potensi wilayah

pemberdayaan

masyarakat

belum

bisa

memulai

terima

masyarakat

dana

serta yang

sudut pandang dan pemikiran yang berbeda

di

terhadap program PSP3.

Kemudian mencoba beradaptasi dengan

Sebagian

masyarakat

memiliki

Desa

Sungai

lingkungan

Ambawang

sekitar

dan

Kuala.

melakukan

anggapan pelaksana PSP3 membawa dana

sosialisasi – sosialisasi kepada masyarakat

yang banyak untuk melakukan kegiatan dan

maupun

dapat

pemberdayaan kepada masyarakat melalui

memberikan

lapangan

pekerjaan

untuk mereka, sehingga apapun yang masyarakat

kerjakan

akan

mendapat

pihak-pihak

serta

melakukan

kegiatan keagamaan. Selanjutnya,

tahap

perencanaan

bayaran dari pelaksana PSP3 ini, sehingga

dilakukan untuk mempermudah pelaksana

sulit mencari masyarakat yang dengan suka

dalam melakukan kegiatan dan mencari

rela

solusi-solusi

untuk

merintis

usaha

dari

nol.

dari

permasalahan

yang 8



nantinya akan dihadapi pada pelaksanaan

Faktor – faktor yang menyebabkan

kegiatannya. Dalam perencanaan tersebut,

pemberdayaan

pelaksana PSP3 melibatkan masyarakat

optimal

sebagai bentuk pemberdayaan dalam proses perencanaan

dimana

masyarakat

pemikiran

sangat

memutuskan

membantu

kegiatan

yang

masyarakat

Pelaksanaan

belum

pemberdayaan

dari

masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana

untuk

PSP3 tentunya tidak selalu berjalan dengan

akan

lancar. Dalam pelaksanaannya terkadang

dilaksanakan.

peserta mengalami hambatan dan kesulitan

Kemudian pada pelaksanaan kegiatan

yang menjadi pembelajaran bagi pelaksana

yang di lakukan berdasarkan hasil dari

PSP3 itu sendiri. Begitu pula dalam

perencanaan

kegiatan

memberdayakan masyarakat dalam bidang

atau

pertanian yang bukan merupakan bidang

yaitu

pertanian

berupa

tanaman

holtikultura.

sayuran

Dalam

pelaksana

PSP3

masyarakat

sekitar

pelaksanaannya

keahliannya,

memberdayakan

pendidikan

untuk

dimana yang

latar

belakang

dimilikinya

berupa

membantu

keguruan bukan dalam bidang pertanian.

mengolah lahan, melakukan pembibitan,

Namun, pelaksana PSP3 telah mencoba

penanaman dan pemeliharaan tanaman

memberdayakan

maupun hal-hal yang lainnya.

pengetahuan

Tahap evaluasi merupakan tahapan

masyarakat

dan

dengan

pengalaman

yang

dimilikinya.

selanjutnya setelah pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan kegiatan awal pelaksana

berlangsung. Berhasil tidaknya kegiatan

PSP3 memasuki lapangan tempat bertugas

yang dilakukan kemudian dievaluasi untuk

untuk

perbaikan

dengan

kegiatan

berikutnya.

Dalam

selanjutnya

melakukan

lingkungan

melakukan

tahapan evaluasi ini pelaksana PSP3 tidak

sosialisasi

melibatkan masyarakat untuk sama-sama

Pihak pihak terkait disini dapat berupa

melakukan

pihak

evaluasi

melainkan

hanya

kepada

dan

adaptasi

pemerintah

desa,

pihak

swasta

maupun

melihat

dengan pemberdayaan masyarakat yang

proses

perencanaan

pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

dan

dilakukan,

masyarakat.

terkait.

dilakukan oleh pelaksana PSP3 dengan dari

pihak

pihak-pihak

pelaksana

PSP3

Berkaitan

mencoba

melakukan sosialisasi kepada pemuda yang merupakan sumber daya

yang sangat

dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan PSP3. Namun, kurangnya minat, dukungan dan

partisipasi

dari

pemuda

ini 9



menyebabkan dilakukan

pemberdayaan

tidak

melibatkan

yang

a. Kurangnya

pemuda-

minat

berpartisipasi

pemuda

untuk

kegiatan

Ambawang Kuala.

Ambawang sehingga tidak adanya

Banyak hal lain yang menjadi penghambat

kader muda yang dapat diandalkan

dalam

memberdayakan

untuk melanjutkan usaha pertanian

dalam

yang rintis.

untuk

masyarakat

terutama

pelaksanaan

kegiatan

usaha

proses dibidang

b.

di

mengikuti

pemuda yang berada di Desa Sungai

upaya

PSP3

dalam

Desa

Sungai

Kurangnya kemampuan, pengetahuan

pertanian. Dalam pelaksanaannya, terdapat

dan keterampilan yang dimiliki oleh

oknum-oknum yang kurang bertanggung

pelaksana PSP3 khusunya dalam

jawab yang merusak tanaman serta mencuri

bidang pertanian menyebabkan tidak

peralatan yang digunakan untuk kegiatan

terjadinya

proses

pertanian tersebut.

terhadap

masyarakat

Kemudian, dalam perawatan tanaman

diberdayakan

peningkatan

juga

karena

latar

yang

tidak

yang dilakuakan oleh pelaksana PSP3 dan

belakang

kelompok kerjanya masih belum maksimal

sesuai dengan bidang usaha yang

dikarenakan kemampuan, pengetahuan, dan

dijalankan.

keterampilan

yang

dimilikinya

masih

c.

pendidikan

yang

Adanya masalah dalam administrasi

terbatas dan kurangnya inisiatif dalam

lahan yang digunakan sebagai usaha

mencari solusi berupa alternatif-alternatif

pertanian,

lain dalam merawat tanaman sehingga pada

bidang

saat terjadi masalah dapat segera diatasi.

terpaksa tidak dapat dilanjutkan.

sehingga

usaha

dalam

pertanian yang dijalankan

Pelaksana PSP3 juga dihadapi dengan persoalan lahan yang digunakan untuk kegiatan

pertanian

terjadi

masalah

administrasi dimana pemilik lahan ingin mengambil alih kembali lahan miliknya. Berdasarkan

ulasan

pembahasan

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan

pemberdayaan

masyarakat

dalam bidang pertanian belum optimal, faktor-faktor

yang

menyebabkannya

Faktor-faktor

yang

menyebabkan

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh

pelaksana

PSP3

dalam

bidang

pertanian mengakibatkan program PSP3 belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan. Namun,

berhasilnya

pemberdayaan

masyarakat tentu perlu adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari

tersebut diantaranya : 10 AHMAD SOLIHIN, NIM. E42012097 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


masyarakat, maka pemberdayaan tidak

Keluarga Berencana khususnya pada

dapat dilaksanakan.

Bidang

Pemerintahan

(Pemdes)

dan

Desa

Pemerintah

Kecamatan masih kurang efektif dan tidak mencapai sasaran.

D. KESIMPULAN

d. Dalam Berdasarkan

apa

pembinaan

melatar

kepada pemerintah desa, pemerintah

belakangi penelitian ini seperti yang telah

kabupaten khususnya pada bidang

dijelaskan

belakang

pemerintahan desa terjadi kendala-

permasalahan kemudian dijelaskan kembali

kendala dimana pada pelaksanaan

berdasarkan data-data di lapangan maka

pembinaan tersebut, kepala bidang

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

pemerintahan

pada

yang

pelaksanaan

latar

a. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah

desa

Simpang

Tiga

desa

mengundang

instansi-instansi terkait untuk hadir dalam pembinaan tersebut sebagai

Sudah sesuai prosedur yang berlaku

narasumber

hanya saja terjadi kendala yang

pelatihan-pelatihan yang berkaitan

berkaitan

dengan cara Penyusunan Anggaran

dengan

Penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan

untuk

memberikan

Pendapatan dan Belanja Desa.

dan Belanja Desa yang merujuk

e. Peran Pendamping Lokal Desa yang

kepada Undang-Undang Nomor 6

masih kurang dalam melaksanakan

Tahun 2014.

tugas

b. Aparatur pemerintah desa masih

dan

fungsinya

dalam

desa

dalam

mendamping

belum mengerti dengan prosedur

menyelenggarakan

penyusunan Anggaran Pendapatan

ditingkat desa.

dan Belanja Desa yang baru sesuai

f. Perekrutan Pendamping Desa yang

dengan Peraturan Bupati Nomor 21

masih

Tahun

pemerintah

2015

tentang

Pedoman

pemerintahan

tidak

efektif

provinsi

dimana menerima

Penyusunan Anggaran Pendapatan

Pendamping Lokal Desa untuk di

Dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Kabupaten

2015.

Pendamping Lokal Desa tersebut

c. Pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah

Kabupaten

melalui

tidak

Kayong

berdomisili

di

Utara,

Kabupaten

Kayong Utara. Ini menyebabkan

Badan Pemberdayaan Masyrakat,

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

Pemerintahan Desa, Perempuan, dan

Pendamping Lokal Desa tersebut 11



tidak berjalan sesuai dengan apa

apa yang penulis dapatkan selama berada

yang diharapkan oleh pemerintah

dilapangan. Berikut adalah saran saran

Kabupaten

yang disampaikan:

maupun

pemerintah

desa.

a. Manajemen

g. Pemerintah

Kecamatan

telah

Keuangan

khususnya

pada

Desa

manajemen

melaksanakan tugas pembinaan dan

perencanaan masih membutuhkan

pengawasan

pengarahan yang lebih intensif dari

dengan

baik

dan

dilaksanakan secara rutin. hanya

pemerintah

saja pelaksanaan pembinaan tersebut

dapat

harus ditambah lagi agar hasilnya

keterlambatan dalam pencairan dana

lebih efektif.

desa di Desa Simpang Tiga.

h. Pemerintah

Kabupaten

melalui

Kabupaten,

meminimalisir

terjadinya

b. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan

Bidang Pemerintah Desa, Badan

dan

Pemberdayaan

diselenggarakan

Masyarakat,

sehingga

pengawasan

yang

oleh

pemerintah

Pemerintahan Desa, Perempuan, dan

Kabupaten Kayong Utara, maupun

Keluarga

telah

pemerintah Kecamatan Sukadana

fungsi

untuk pemerintah desa harus lebih

pembinaan dan pengawasan kepada

ditingkatkan lagi agar mendapatkan

pemerintah desa dalam wilayah

hasil yang lebih efektif.

Berencana

melaksanakan

tugas

Kabupaten Kayong Utara secara

c. Kepala Desa Simpang Tiga harus

rutin dan terstruktur dan harapan

dapat

dari Kepala Bidang Pemerintahan

calon staf aparatur desa yang baru

Desa pelaksanaan pembinaan ini

untuk mengisi kekosongan aparatur

dapat

yang ada, agar tidak kekurangan

ditambah

dalam

setiap

mengadakan

tahunnya yang menurutnya 2 kali

aparatur

dalam

dalam setahun lebih efektif.

pemerintahannya.

penerimaan

melaksanakan

d. Selain mendapatkan pembinaan dari pemerintah

Kabupaten

Kayong

Utara, Pemerintah Desa Simpang

E. SARAN

Tiga juga harus aktif dan kreatif Untuk

memberikan

sumbangan

dalam

meningkatkan

kompetensi

pemikiran kepada pemerintah desa maupun

diri dengan cara mengadakan sendiri

pemerintah

pelatihan di Desa dan mengundang

kabupaten,

maka

penulis

menyampaikan saran-saran sesuai dengan 12 AHMAD SOLIHIN, NIM. E42012097 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


narasumber

dari

Pemerintah

Kabupaten. e. Pendamping

dalam berkaitan dengan masalah yang terjadi di Desa Simpang Tiga.

Lokal

Desa

harus

c. Akses jalan antar Desa, Kecamatan

ditingkatkan lagi perannya dalam

dan

membantu

sehingga

pemerintah

Simpang

desa

Tiga

untuk

Kabupaten

terlalu

penulis

jauh, harus

menyesuaikan dengan cuaca dan

menyelenggarakan pemerintahannya

keadaan

ketika

dengan baik.

penelitian dan juga penulis harus benar-benar

melaksanakan

mengetahui

jadwal

kesibukan para informan agar pada F. KETERBATASAN PENELITIAN

saat ketempat penelitian penulis langsung dapat menemui informan.

Selama melaksanakan penelitian,

d. Tidak

tersedianya

arsip

penulis mengalami beberapa kendala dan

meyangkut

keterbatasan dalam penelitian, berikut

diperlukan sehingga penulis merasa

adalah kendala dan keterbatasan selama

kesulitan dalam memperoleh data

penulis melaksanakan penelitian:

sebagai

a. Sulitnya

memperoleh

data

berkaitan dengan Perencanaan Dana

data-data

desa

pendukung

yang

guna

memecahkan masalah yang penulis teliti.

Desa khususnya pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

tahun

2015.

Dikarenakan

pemerintah desa masih belum bisa sepenuhnya

bersifat

terbuka

terhadap informasi yang dimiliki, sehingga penulis harus melakukan pendekatan

intensif

agar

masalah yang diteliti.. b. Keterbatasan waktu penelitian yang dilaksanakan

penulis penulis

Adisasmita, Raaharjo, 2006. Membangun Desa Partisipatif, Yogyakarta: Graha Ilmu. Adisasmita, Raaharjo, 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu.

dapat

memperoleh data berkaitan dengan

mengakibatkan

G. REFERENSI

kesulitan

memperoleh jawaban yang lebih

Afifudin, 2014. Asas-Asas Manajemen Berwawasan Global, Bandung: Pustaka Setia. Fathoni, Abdurrahman, 2009. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Rineka Cipta. Kasmir, 2010. Pengantar Manajemen Keuangan, Prenada Media Group: Jakarta. 13



Kencana, Inu Syafiie, Manajemen Pemerintahan, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011. Simamora, Henry, 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: STIE YKPN. Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung CV Alfabeta. _ _ _ . 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung CV Alfabeta. _ _ _ .2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Sulistiyani, T Ambar, & Rosidah, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik), Yogyakarta: Grah Ilmu. Widjaja, 2010. Otonomi Desa (Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh), Jakarta: Rajawali Pers.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015. Rekapitulasi Pencairan Dana Desa di Kecamatan Sukadana, Badan Pemeberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2015. Peraturan Desa Simpang Tiga Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Simpang Tiga Tahun 2015-2021. Data Sekretariat Pendamping Lokal Desa tentangRekapitulasi Pendamping Lokal Desa Kabupaten Kayong Utara.

Wiludjeng, Sri, 2007. Pengantar Manajemen, Yogyakarta: Graha Ilmu. Sumber Dokumen dan PerundangUndangan: Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Surabaya: Rona Publishing. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Penelitian, Makalah:

Naskah

Akademik

dan

Sunta, Mathilda. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Sumber Daya Aparatur Desa Tanjung Klansam Kecamatan Sintang. Pontianak, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kerjasama FISIP Untan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sisianto, Depi. 2014. Manajemen Keuangan Desa Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu. Pontianak, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kerjasama FISIP Untan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 14


Oleh: AHMAD SOLIHIN NIM. E

Recommend Documents