PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DALAM PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN PIUTANG MACET PEMERINTAH (Suatu studi di KPKNL Cabang Gorontalo) JURNAL Oleh HAFID AHMAD NIM: 271409127 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo Jln. Jend. Sudirman No. 6 kota Gorontalo Telp. 0435 821125 Fax. 0435 821753 ABSTRAK, Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai peran kantor pelayanan kekayaan negara dalam pengelolaan dan pengurusan piutang macet pemerintah, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagai mana peran KPKNL dalam pengelolaan dan pengurusan piutang macet pemerintah dan sejauh mana proses penyelesaiannya serta kendala apa yang dihadapinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Empiris dan mengunakan teknik analisis Deskriptif. hal ini di gunakan untuk melihat KPKNL dalam melaksanakan peran nya dalam menyelesaikan piutang macet pemerintah sebagai tugas dan fungsi yang terdapat dalam Undang Undang. Dalam Penelitian ini dapat di simpulkan bahwa dalam menjalankan peran KPKNL Gorontalo mengacu pada Visi dan Misi DJKN yaitu menjadi pengelola Kekayaan Negara, piutang Negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun pada kenyataannya hal ini belum terlihat secara jelas peran yang dilakukan seperti dalam pengelolaan dan penyelesaiaan piutang macet di Disperindagkop saat ini, di samping itu juga faktor SDM, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tugas dan wewenang yang di miliki sehingga ini menjadi suatu problem tersendiri yang semesti di tuntaskan. Kesimpulan kedua mengenai proses penyelesaiaan piutang macet ada beberapa hal yang dilakukan seperti, pelunasan, penarikan pengurusan piutang Negara, pengembalian pengurusan piutang Negara dan penagihan piutang sementara belum dapat di tagih (PSBDT). hal ini perlu di perhatikan dan di Evaluasi kembali sehingga mendapatkan hasil tagih yang efektif dan efisien dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan kekayaan Negara, sehingga berjalan sesuai dengan harapan.
1
ABSTRACT, The problem in this study is the role of the service office of state assets under management and management of bad debt the government, and the purpose of this study is to find out how where role KPKNL in the management and maintenance of bad debt the government and the extent to which the process of completion and the obstacles they have to face. The method used in this research is empirical and juridical approach using descriptive analysis techniques. it is in use to see KPKNL in performing its role in resolving the bad debt the government as duties and functions contained in the Act – Act. In this study it can be concluded that in Gorontalo KPKNL roles refers to the Vision and Mission DJKN became manager of State, the State accounts and auction professionals and is responsible for the greatest prosperity of the people, but in reality it is not clearly visible role performed as in the management and bad debt in Disperindagkop Completion date, in addition also human factors, as well as the lack of outreach to the community related to the duties and powers which have so that this becomes a problem of its own that should be in the finish. The second conclusion of the process Completion bad debt there are some who do such things, repayment, maintenance of accounts of the State withdrawal, refund processing and collection of accounts receivable while the State can not be in the bill (PSBDT). this needs to be noticed and re-evaluation results and promissory effective and efficient in managing and management of State assets, so it goes in line with expectations. Kata Kunci: Peran KPKNL, Pengelolaan dan Pengurusan, Piutang Macet Pendahuluan Latar Belakang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah suatu Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Pasal 1 Angka 1 yaitu: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.1 Alinea pertama Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan rumusan sebagai berikut: “Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan
1
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2
hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara”.2 Pengelolaan keuangan negara tersebut harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara harus disandarkan pada penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practices), seperti melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengurusan piutang negara, sebagai bagian dari tugas dan fungsi direktorat jendral kekayaan negara (DJKN), juga dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan Visi. “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.3 Dengan visi tersebut, bidang tugas pengurusan piutang negara membantu stakeholders penyerah piutang untuk mendapatkan hasil tagih atas hak mereka. Undang-Undang keungan menyebutkan bahwa hak negara yang dapat dinilai dengan uang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara, sehingga pengelolaan hak Negara tersebut harus sejalan dan selaras dengan pengelolaan keuangan negara. Salah satu bentuk hak negara yang dapat dinilai dengan uang adalah piutang negara. Oleh karena itu, pengelolaan (pengurusan) piutang negara merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Keberadaan KPKNL cabang Gorontalo dalam melakukan pengurusan piutang daerah hal ini sangatlah penting dan memiliki posisi yang strategis dalam rangka mendukung perwujudan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dalam merumusan serta melakukan standarisi teknis dalam pengelolaan kekayaan negara, yang dilakukan secara komprehensif dan akurat di satu sisi dan pengetahuan tentang nilai terkininya, disisi lain. Ibarat satu mata uang dengan dua sisi yang menggambarkan prakondisi dalam rangka optimalisasi pengelolaan kekayaan negara/daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 4 memberikan sebagian besar kewenangan untuk mengelola dan menggurusi potensi dan sumber daya daerah. kebijakan tersebut diharapkan tercapai optimalisasi pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan yang diharapkan pada masing-masing daerah. Peran pemerintah pusat harus tetap ada untuk mensinergikan pemanfaatan dan pengelolaan piutang dan lelang negara dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara demi kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekayaan negara atau nasional harus dipergunakan setinggi-tingginya 2
Samsul Chorib, Boedirijanto, Andy Pardede, Pengurusan Piutang Negara, Jakarta, 2005. Media KN, Edisi No. 09 Tahun III/ 2012 4 UU No. 32 Thn 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Thn 1999 Tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 3
3
untuk kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Sehingga pemerintah harus mempunyai blue print strategi yang jelas dan komprehensif dalam melakukan penggelolaan piutang negara. Sebagai salah satu unit vertikal DJKN di daerah, KPKNL Gorontalo senantiasa berupaya memberikan pelayanan dan pengurusan piutang negara secara optimal. Dengan telah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012 yang menegaskan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sudah tidak diperkenangkan lagi mengurus piutang pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D). maka pengurusan piutang negara saat ini difokuskan kepada piutang pada instansi pemerintah, baik itu K/L yang sifatnya vertikal maupun instansi-instansi pada pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sangat dibutuhkan dalam rangka menggelola piutang pada instansi pemerintah daerah. Bertolak dari kenyataan yang ada bahwa sering mendapatkan kendala dalam proses pengurusan dan penyelesaian piutang yang tidak menyeluruh sehingga harus dibutuhkan lembaga yang dapat tampil memainkan perannya dengan baik berdasarkan tugas dan fungsinya. Kondisi seperti ini sangat baik di mana dengan dikeluarkannya putusan MK tersebut kiranya bisa memebawa anggin segar buat KPKNL untuk bekerja lebih ekstra dan fokus dalam menangani piutang macet pemerintah. Akhir-akhir ini banyak hal yang kemudian harus diperhatikan baik di sadari ataupun tidak banyak persoalan yang kemudian dihadapi oleh bangsa ini terlebihnya dalam hal pemanfatan dan pengelolaan kekayaan negara, sangat menarik dan penting untuk lebih konsentrasi dalam menagani piutang macet pemerintah yang nota bene dana nya bersal dari APBN/APBD yang ujung-ujungnya bersumber dari rakyat. Pengelolaan piutang Negara atau kekayaan negara secara baik manakala ditopang dengan peran penting lembaga Negara dalam hal ini KPKNL cabang Gorontalo untuk bekerja maksimal ditingkat daerah atau diwilayah tugas. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan seseorang pada situasi tertentu. bagaimana kekuasaan itu bekerja, baik secara organisasi dan organis.(Kozier Barbara, 1995:21)”.5 Implementasi dari peran yang dimaksud adalah peran yang seharusnya digunakan untuk menjawab setiap kekurangan atau permaslahan yang dihadapi seperti kelemahan petugas dilapangan yang tidak bisa menguasai barang jaminan milik pihak ketiga. KPKNL Gorontalo juga tengah melaksanakan pengurusan piutang macet Dana Bergulir Disperindagkop UMKM dan PM Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Gorontalo Nomor 209/12/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Verifikasi Penerima Bantuan Dana Bergulir Kategori Macet pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kota Gorontalo yang sampai pada detik ini belum ada penyelesaiannya secara kongkrit meskipun hal ini telah diserahkan ke KPKNL untuk penyelesaiannya. 5
Mustari Muhamad, 2010. Faktor-faktor yang Menghambat Peran Bupati. Skripsi UNG.
4
Bertitik tolak dari uraian-uraian yang telah dikemukan di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti dengan Judul ” Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Dalam Pengelolaan Dan Pengurusan Piutang Macet Pemerintah” study penelitian di kantor KPKNL Gorontalo. Sebagai langkah untuk memperbaharui Kinerja KPKNL Gorontalo kearah yang Elegan melalui implementasi peran. Sehingga hasil penelitiaan ini dapat dijadikan alat dalam melakukan pengamanan kekayaan negara yang dapat bertaggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rumusan Masalah, Dari permasalahan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, Bagaimana Peran Kantor Pelayanan Kekeyaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dalam Pengelolaan Piutang Macet dan Bagaimana proses penyelesaian piutang Macet. Tujuan Penelitian, Maksud dengan dilakukannya penelitian ini untuk memperoleh data-data secara sistematis yang akan penulis gunakan sebagai bahan untuk menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peran KPKNL dalam pengelolaan piutang macet, Untuk mengetahui cara penyelesaian piutang macet pemerintah. Manfaat Penelitian, Dalam pelaksanaan penelitian ini nantinya diharapkan agar dapat memberikan kontribusi bagi: Pemerintah Gorontalo dan khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang konstruktif sekaligus sebagai bahan acuan terhadap pelaksanaan dilapangan, Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan bahan referensi bagi para pembaca, baik dikalangan kampus maupun dikalangan umumdan Bagi calon peneliti secara pribadi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan aplikasi untuk mewujudkan teori yang telah dipelajari di bangku kulia. Metode Penelitian Jenis Pendekatan, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan tidak dengan hanya cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder tetapi yang terutama adalah dengan meneliti data primer yang berupa wawancara dengan pejabat yang berwenang terkait dengan penelitian ini. Jawaban dari pejabat yang berwenang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.6Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat Deskritif analisis, yaitu untuk menggambarkan semua gejala dan fakta dan menganalisa permasalahan yang ada sekarang7 berkaitan dengan peran KPKNL dalam hal pengelolaan piutang negara dari Disperindangkop yang macet dianalisis dengan berpedoman pada UU No. 49 Prp tahun 1960 dan Peraturan pemerintah No. 33 tahun 2006. Bersifat Deskriptif Analisis dalam penelitian ini dikarenakan memberikan penggambaran asas-asas atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujan penelitian, Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penggunaan data primer akan diperoleh melalui pihak terkait (referensi) dan para pihak terkait dengan pokok permasaahan yang dijadikan objek dalam penelitian. Beberapa responden yang ditetapkan dalam 6
Soerjono, Soekanto,dan Sri, Mamudji, Penelitian Hukum Normatif,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004, hal 14 7 Winarto surakhmad, Dasar dan Teknik Recearch, (Bandung, tarsito, 1978), hlm.132
5
penelitian ini adalah pihak KPKNL dan Disperindangkop kota Gorontalo, Sumber data sekunder berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan yang meliputi: Data primer dalam bentuk wawancara dengan responden terkait, Data sekunder dalam bentuk laporan dan sejenisnya Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: Penelitian Lapangan (Field Research) untuk mendapatkan data primer berkaitan dengan masalah pelaksanaan penagihan piutang Negara yang berasal dari Disperindangkop hingga proses penyerahan piutang yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada informan sebagai berikut: Kepala Seksi Hukum dan informasi kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Gorontalo, Kepala seksi pelayanan dan lelang KPKNL Gorontalo, Pihak Disperindangkop kota Gorontalo. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. 8 Berupa peraturan-peraturan dasar, Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. UndangUndang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Perundang-undang Nomor 304/KMK.01/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dari referensi-referensi dan lain-lain dalam bentuk tulisan tertertu dengan permasalahan yang terkait dengan proses pengurusan piutang. Analisis Data dalam penggunaan ini menggunakan data kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan komplek. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).9 Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katergori, dan satuan uraian dasar. 10 Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yag menghasilkan data deskriptis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orag-orang dan prilaku dapat diamati. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (LibraryResearch) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (Field Research) kemudian disususn secara urut dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu untuk memperoleh ganbaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal yang khusus untuk selanjutnya menarik ke hal-hal yang umum sebagai kesimpulan dan selanjutnya dipresentasikan dalam benntuk Deskriptif. Pembahasan Gambaran Umum, KPKNL Gorontalo dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil DJPLN sebagaimana telah diubah dengan KMK No. 425/KMK.01/2002. Walaupun dasar Hukum pembentukan KPKNL 8
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Paktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hlm 14. Soerjono soekanto, Op. Cit, hlm. 66 10 Lexy J Maleong, Metodologi Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.103 9
6
Gorontalo sejak tahun 2002, KPKNL Gorontalo secara resmi berdiri baru pada bulan Desember Tahun 2005. Pada awal berdirinya KPKNL Gorontalo bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Gorontalo.KP2LN Gorontalo merupakan unit pelayanan pada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan terjadilah reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan yang menyebabkan perubahan nomenklatur dan Tugas Pokok dan Fungsi dari DJPLN menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Perubahan tersebut berimbas pada perubahan instansi vertikal yang berada di bawah DJPLN, yaitu perubahan KP2LN Gorontalo berubah menjadi KPKNL Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Gorontalo merupakan instansi vertikal di bawah Kanwil XVI DJKN Manado yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Tugas, Fungsi dan Wewenang KPKNL Gorontalo, Tugas dan fungsi KPKNL sesuai dengan PMK No.135/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 adalah : Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara; Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang; Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara; Pelaksanaan pelayanan penilaian; Pelaksanaan pelayanan lelang; Penyajian informasi di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan lelang; Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan; Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain; Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang; Inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barang jaminan; Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang; Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Untuk mewujudkan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas dan fungsi KPKNL, sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 disusun laporan akuntabilitas kinerja KPKNL Gorontalo untuk setiap tahun anggaran. Dengan tersusunnya laporan akuntabilitas KPKNL Gorontalo diharapkan para pelaksana tugas KPKNL Gorontalo dapat semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan demikian sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat tercapai. Selain itu, diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dievaluasi, sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Kantor Pelayanan
7
Keuangan dan Lelang Negara Gorontalo mempunyai daerah wewenang sebagai berikut : Gorontalo (Kota Gorontalo), Kab. Gorontalo, Kab. Bonebolango, Kab. Pohuwato, Kab. Boalemo dan Kab. Gorut. Susunan Organisasi KPKNL Gorontalo, Susunan organisasi pada KPKNL sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PMK.102/PMK.01/2008 adalah sebagai berikut : Sub Bagian Umum, Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengkoordinasian penyelesaian temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara. Seksi Pelayanan Penilaian, Mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara, sumber daya alam, real properti, properti khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan badan hukum pemerintah dan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Seksi Piutang Negara, Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, eksekusi barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan keluar wilayah Republik Indonesia, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, inventarisasi piutang negara, pemeriksaan barang jaminan milik penanggungan hutang, serta inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan. Seksi Hukum Dan Informasi, Mempunyai tugas melakukan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negaara, pencatatan surat permohonan lelang, penyajian informasi, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang. Seksi Pelayanan Lelang, Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, pembuatan salinan, petikan dan grosse risalah lelang, pelaksanaan superintendesi Pejabat Lelang serta pengawasan Balai Lelang dan pengawasan lelang pada Perum Pegadaian dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero). Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bagaimana Peran KPKNL Dalam Pengelolaan Piutang Macet
8
Peran dalam Melakukan Pelayanan, KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Gorontalo merupakan unit pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang administrasi, pengelolaan dan penilaian kekayaan negara serta pengurusan piutang Negara dan lelang di wilayah Provinsi Gorontalo. Dalam melaksanankan peran pelayanan KPKNL Gorontalo berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN, dengan berpedoman pada Undang- Undang No. 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Untuk menyelesaikan piutang macet pada instansi pemerintah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 12 ayat 1 sebagai berikut: “Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutangpiutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara” Berdasarkan pasal 12 ayat 1 UU No. 49 Prp. Tahun 1960 di atas jelas bahwa dalam menjalankan perannya KPKNL harus bisa mengakomodir semua piutang Macet yang ada di provinsi Gorontalo, hal ini untuk dapat di selesaikan. Adapun hasil penelitian yang dapat dijelaskan bahwa pihak kreditur/Disperindangkop menyerahkan pengurusan piutang macet kepada KPKNL Gorontalo. Dalam hal penyerahan piutang macet tersebut dinyatakan dapat diterima pengurusannya, maka KPKNL Gorontalo menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), memberikan surat panggilan, membuat Pernyataan Bersama, Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN), melaksanakan penagihan dengan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan dengan menerbitkan Berita Acara Penyitaan. Mengingat bahwa jika penarikan kembali dana tersebut melalui proses pengadilan mekanismenya kurang efektif (memakan waktu lama), maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitia yang khusus bertugas mengurus pengembalian piutang Negara tersebut, dan tentunya di dukung oleh ketentuan-kententuan Undang-Undang yang telah di sebutkan diatas. Harapan akan terciptanya Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel merupakan perwujudan dari cita-cita Pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa prinsip pelayanan publik meliputi Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Waktu, Akurasi, Keamanan, Tanggung Jawab, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Kemudahan Akses, Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan serta Kenyamanan. Kalaupun berbicara pada pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan Kejelasan dan kepastian waktu, tentunya dalam pelayanan seperti halnya pengurusan piutang macet di DisperindangkopPM Kota Gorontalo oleh KPKNL, hal ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab di karenakan sudah diserahkan pengurusannya ke KPKNL untuk dapat diselesaikan, namun harapan ini seakan sirna di karenakan masih banyaknya piutang macet yang di serahkan belum dapat di tagih secara keseluruhan dengan
9
dalih keterbatasn Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga harus membutuhkan waktu dalam penyelesaianya. Sedangkan dilain pihak seperti dalam wawancara penulis dengan Pihak terkait mengatakan bahwa kendalanya adalah banyak berkas-berkas yang sudah terendam banjir seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Koperasi Disperindangkop – PM. Sepertinya sulit untuk melakukan identifikasi ulang Debitur sehingga hal ini dapat di usulkan ke KPKNL untuk melakukan penghapusan piutang. Peran Dalam Melakukan Pengurusan Piutang, Pengurusan Piutang Negara yang dilaksanakan oleh panitia urusan piutang negara (PUPN) berdasarkan Undang-Undang No.49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara merupakan upaya pemerintah R.I. untuk melakukan pengamanan keuangan negara. Panitia tersebut beraggotakan unsur-unsur dari departemen keuangan, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah yang di ketuai oleh unsur departemen keuangan R.I.11 Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Instansi pemerintah diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya. Berikut adalah Proses penyerahan Piutang Macet yaitu: 1. Penerimaan berkas Penyerah piutang menyerahkan berkas kredit macet disertai resume dan dokumen-dokumen pengurusannya. Dalm hal berkas telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat di buktikan adanya dan besarnya piutang negara PUPN cabang menerima penyerahan pengurusan puitang Negara (SP3N). 2. Panggilan Panggilan ditujukan kepada debitur atau penjamin hutang. Pemanggilan dilakukan sampai dua kali apabila pada panggilan pertama yang bersagkutan tidak bisa datang 3. Pernyataan bersama Pernyataan bersama dalam hal debitur datang menghadap dilakukan wawancara untuk didengar keterangannya mengenai kebenaran adanya dan besarnya piutang serta upaya yang akan dilakukan dalam menyelesaikan kredit macetnya. Disamping itu juga untuk mengetahui latar belakang terjadinya kredit macet atas nama yang bersagkutan. Berdasrkan tanya jawab dibuatkan pernyataan bersama yang berisi pengakuaan hutang, rincian hutang, kesanggupan dan cara penyelesaian hutang serta sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaian hutang. 4. Penetapan jumlah piutang negara (PJPN) Dalam hal debitur tidak memenuhi panggilan diterbitkan surat keputusan PJPN yang berisi pertimbangan dan dasar hukum penerbitan PJPN, dan rinciaan hutang. 5. Penyampaiaan surat paksa
11
Kementrian Keuangan R.I
10
6.
7.
8.
9.
Surat paksa dibuat agar debitur segera menyelesaikan hutang dalam waktu 1X 24 jam. Penyitaan barang jaminan dan harta kekayaan Penyitaan barang jaminan dilakukan apabila setelah 1x24 jam sejak dikeluarkan surat paksa debitur belum juga menyelesaikan hutang. Tujuaan penyitaan yaitu untuk menguasai atau mengamankan. Penjualan barang jaminan/ lelang Lelang atau penjualan barang jaminan dilakukan apabila debitur tidak memilki itikad untuk menyelesaikan hutang atau debitur mengangsur hutang tetapi tidak proporsional dengan jumlah hutang. Lelang dilaksanakan oleh pejabat lelang KPKNL. Hasil lelang melunasi atau mengurangi sisa hutang debitur. Penebusan/ pencairan barang jaminan Penebusan barang jaminan dilaksanakan apabila ada permohonan dari debitur atau pemilik barang jaminan untuk menebus salah satu atau seluruh barang jaminan. Penarikan pengurusan piutang negara Penarikan pengurusan piutang negara dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak penyerah piutang.
Bagaimana Proses Penyelesaian Piutang Macet Pengurusan Piutang, Pengurusan Piutang Negara yang dilaksanakan oleh panitia urusan piutang negara (PUPN) berdasarkan Undang-Undang No.49 Prp Tahun 1960 tentang panitia urusan piutang negara merupakan upaya pemerintah R.I. untuk melakukan pengamanan keuangan negara. Panitia tersebut beraggotakan unsur-unsur dari departemen keuangan, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah yang di ketuai oleh unsur departemen keuangan R.I. 12 Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Instansi pemerintah diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya. Berikut adalah Proses penyerahan Piutang Macet yaitu: 1. Penerimaan berkas Penyerah piutang menyerahkan berkas kredit macet disertai resume dan dokumen-dokumen pengurusannya. Dalm hal berkas telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat di buktikan adanya dan besarnya piutang negara PUPN cabang menerima penyerahan pengurusan puitang Negara (SP3N). 2. Panggilan Panggilan ditujukan kepada debitur atau penjamin hutang. Pemanggilan dilakukan sampai dua kali apabila pada panggilan pertama yang bersagkutan tidak bisa datang 3. Pernyataan bersama 12
Kementrian Keuangan R.I
11
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pernyataan bersama dalam hal debitur datang menghadap dilakukan wawancara untuk didengar keterangannya mengenai kebenaran adanya dan besarnya piutang serta upaya yang akan dilakukan dalam menyelesaikan kredit macetnya. Disamping itu juga untuk mengetahui latar belakang terjadinya kredit macet atas nama yang bersagkutan. Berdasrkan tanya jawab dibuatkan pernyataan bersama yang berisi pengakuaan hutang, rincian hutang, kesanggupan dan cara penyelesaian hutang serta sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaian hutang. Penetapan jumlah piutang negara (PJPN) Dalam hal debitur tidak memenuhi panggilan diterbitkan surat keputusan PJPN yang berisi pertimbangan dan dasar hukum penerbitan PJPN, dan rinciaan hutang. Penyampaiaan surat paksa Surat paksa dibuat agar debitur segera menyelesaikan hutang dalam waktu 1X 24 jam. Penyitaan barang jaminan dan harta kekayaan Penyitaan barang jaminan dilakukan apabila setelah 1x24 jam sejak dikeluarkan surat paksa debitur belum juga menyelesaikan hutang. Tujuaan penyitaan yaitu untuk menguasai atau mengamankan Penjualan barang jaminan/ lelang Lelang atau penjualan barang jaminan dilakukan apabila debitur tidak memilki itikad untuk menyelesaikan hutang atau debitur mengangsur hutang tetapi tidak proporsional dengan jumlah hutang. Lelang dilaksanakan oleh pejabat lelang KPKNL. Hasil lelang melunasi atau mengurangi sisa hutang debitur. Penebusan/ pencairan barang jaminan Penebusan barang jaminan dilaksanakan apabila ada permohonan dari debitur atau pemilik barang jaminan untuk menebus salah satu atau seluruh barang jaminan. Penarikan pengurusan piutang negara Penarikan pengurusan piutang negara dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak penyerah piutang.
Cara Penagihan, Prisip pertama yang dianut dalam pengurusan piutang negara adalah Due Process of law , debitur dipanggil untuk diberi kesempatan menyampaikan bukti terkait dengan utangnya dan cara penyelesaiannya. Apabila debitur sepakat mengenai jumlah utang dan cara penyelesaiannya (mengangsur atau membayar sekaligus), maka dibuat Pernyataan Bersama (PB). Jika PB tidak dapat dibuat karena alasan yang sah, maka DJKN/ PUPN menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Apabila debitor tidak mampu melunasi, di tawarkan opsi penyelesaian lain seperti:
Debitor diberi kesempatan Menjual Sendiri barang jaminan; Penjamin hutang diberi kesempatan melakukan penebusan;
12
Kemungkinan diberikan fasilitas Restrukturisasi oleh penyerah piutang di tarik dari PUPN terlebih dahulu. Selain pendekantan Non-Eksekusi, PUPN/ DJKN memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan sekaligus dengan surat paksa melalui penerbit surat paksa, penyitaan, dan pelelangan barang jaminan. Kewengan lain yang dimiliki PUPN /DJKN dalam penagihan piutang negara yaitu melalui: Pencegahan berpergian ke luar negeri; Pemblokiran harta kekayaan lain, termasuk pemblokiran dan peyitaan rekening di bank; serta Paksa badan. Prosedur penyelesaian Piutang, Dalam upaya mendapatkan hasil penagihan yang optimal dengan proses yang cepat dan efisien, PUPN tentu tidak akan sematamata melakukan eksekusi barang jaminan atau melakukan paksa badan kepada Penanggung Hutang, apalagi terhadap Penanggung Hutang yang bersikap kooperatif. Untuk itu, Panitia Urusan Piutang Negara juga mengenal pendekatan Non Eksekusi yang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari pendekatan Eksekusi. Pengurusan piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada suatu saat tertentu harus diselesaikan. Penyelesaian proses pengurusan dimaksud dapat disebabkan karena Penanggung Hutang menyelesaikan hutangnya, Penyerah Piutang menarik kembali pengurusan piutang negara, PUPN mengembalikan pengurusan piutang negara, atau PUPN menghentikan sementara pengurusan dengan menerbitkan surat PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat di Tagih). Penjelasan atas masing-masing jenis penyelesaian pengurusan piutang negara sebagai berikut ini. 1. Pelunasan Salah satu cara penyelesaian pengurusan piutang negara yang paling diharapkan terjadi adalah pelunasan hutang Penanggung Hutang. Pelunasan hutang tersebut dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu pembayaran baik secara sekaligus maupun angsuran, penebusan barang jaminan oleh Penjamin Hutang, dan penjualan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang baik melalui lelang maupun tidak melalui lelang. 2. Penarikan Pengurusan Piutang Negara Salah satu cara penyelesaian pengurusan piutang negara secara administrasi adalah penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS) oleh PUPN. SPPNS tersebut diterbitkan apabila Penyerah Piutang menarik pengurusan piutang negara dari PUPN. Penarikan pengurusan tersebut hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan dan proses penarikan yang telah ditentukan. 3. Pengembalian Pengurusan Piutang Negara
13
Walaupun Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara telah terbit, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dimungkinkan untuk mengembalikan pengurusan Piutang Negara kepada Penyerah Piutang. Pengembalian pengurusan ini juga termasuk dalam jenis penyelesaian pengurusan secara administrasi. 4. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih Jenis terakhir dari penyelesaian pengurusan piutang Negara secara administrasi adalah penghentian sementara pengurusan oleh Panitia Urusan Piuang Negara (PUPN). Penghentian sementara tersebut ditandai dengan terbitnya pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Jadi dalam proses penyelesaian piutang macet saat ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo diharapkan bisa fokus pada piutang Macet pemerintah sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan surat keputusan MK No.77/PUU-IX/2011 yang diharapkan bisa lebih tanggap dalam mengurus dan menggelola harta kekayaan negara seperti tertuang dalam undangundang serta Kepmen yang masi berlaku saat ini. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaannya bisa efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Kasi Piutang dan Lelang menyangkut dengan kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian piutang macet pemerintah adalah sebagai brikut, Barang jaminan sulit laku terjual melalui lelang, ini disebabkan oleh beberapa hal, Yaitu:13 1. Barang jaminan milik pihak ketiga dan sampai saat ini masih dihuni/ atau di kuasai oleh pihak ketiga, sehingga ada kekhawatiran dari calon pembeli sulit untuk menguasai barang jaminan. 2. Tanah atau bagunan yang dijadikan jaminan mempunyai masalah hukum. Masalah yang seringkali muncul adalah barang jaminan tersebut merupakan tanah warisan yang pengalihan hak-nya tidak dilakukan secara benar 3. Barang jaminan tidak dilengkapi dengan dukomen yang kuat. Sebagian tanah yang dijadikan jaminan hanya dengan menyertakan SKPT (Surat Pendaftran Tanah) tanpa disertai adanya sertifikat tanah. 4. Lokasi barang jaminan sangat jauh dari pusat kota sehingga sangat tidak Marketable. 5. Terdapat barang jaminan berupa SKPT yang sudah di tingkatkan ke Hak Milik sehingga debitur tidak memperdulikan lagi hutangnya. 6. Banyak debitur yang sudah meninggal dunia dan ahli warisnya sudah tidak dikethui keberadaannya. 7. Barang jaminan tidak jelas keberadaanya. Penghapusan Piutang, Dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang macet yang telah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Pemerintah R.I. dapat melakukan penghapusan Piutang Negara/ Daerah. 13
Kasi piutang dan lelang KPKNL Gorontalo
14
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan piutang negara/daerah terdiri dari Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri. Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang negara/ daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih negara/daerah. Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara/daerah. Penghapusan ini dapat diusulkan setelah lewat 2 (dua) tahun penetapan Penghapusan Secara Bersyarat. Penghapusan piutang negara/daerah hanya dapat dilakukan setelah piutang tersebut diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang ditunjukkan dengan penerbitan surat Piutang Negara Sementara Belum Dapat di Tagih (PSBDT). Kesimpulan, Berdasarkan uraian pada bab pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan di antaranya sebagai berikut: 1. Dalam menjalankan peranya KPKNL Gorontalo mengacu pada Visi dan Misi DJKN yaitu menjadi pengelola Kekayaan Negara, piutang Negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun pada kenyataannya hal ini belum terlihat secara jelas peran yang dilakukan seperti dalam pengelolaan dan penyelesaiaan piutang macet di Disperindagkop saat ini, di samping itu juga faktor sumber daya manusia (SDM), serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tugas dan wewenang yang di miliki sehingga ini menjadi suatu problem tersendiri yang semesti di tuntaskan, 2. Untuk melakukan proses penyelesaian piutang macet ada beberapa hal yang dilakukan seperti, pelunasan, penarikan pengurusan piutang Negara, pengembalian pengurusan piutang Negara dan penagihan piutang sementara belum dapat di tagih (PSBDT). hal ini perlu di perhatikan dan di Evaluasi kembali sehingga mendapatkan hasil tagih yang efektif dan efisien dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan kekayaan Negara, sehingga berjalan sesuai dengan harapan. Saran, Berdasrkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis merasa perlu untuk menyampaikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut: 1. Dalam pelaksanaan peran KPKNL harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarkat atau instansi pengguna jasa lainya agar bisa disadari secara bersama bahwa pemanfaatan atau pengelolaan aset negara itu sangat penting untuk di lakukan sehingga pengelolaannya bisa efektif dan tepat guna. Serta dalam proses pengurusan dan pengelolaan kekayan negara, sehingga terciptanya kualitas pelayanan yang baku dengan mengutamakan prinsip efesiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Sehingga mendapatkan hasil tagih yang maksimal, 2. Sebagai lembaga pelayanan publik KPKNL harus bisa memperbaiki kualitas pelayanannya terkait dengan penyelesaiaan piutang, proses pelelangan barang jaminan, serta melakukan penagihan dengan cara- cara yang profesional sehingga tidak kehilalangan kepercayaan dan tentunya di dasari dengan Moto pelayanan “Prima” yakni Profesional, ramah, informatif, moderen dan amanah itu harus benar-benar diwujudkan dalam melakukan pelayanan sehingga KPKNL bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari pihak penyerah piutang. 15
Daftar Pustaka Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja. Kamus lengkap bahasa indonesia. Aneka ilmu bekerja sama Difa Publisher. Hartono, C.F.G Sunaryati. politik hukum menuju satu sistem hukum nasional, alumni, bandung, 1991. Karntini Muljadi & Gunawan Widjaja, Seri Hukum harta kekayaan: kebendaan pada umumnya jakarta: kencana.2003 Ed.1; xii,238 hlm;21 cm Muhammad Djafar Saidi, Hukum keuangan Negara: Ed.2-2-jakarta: rajawali pers, 2011 Mariam Darus Badrulzaman. Mencari sisitem Hukum benda Nasional, Alumnni, Bandung, 1983. M solly lubis, Filsafat ilmu dan Peniltian, (Bandung, Mandar maju, 1994). Mustari Muhamad, 2010. Faktor-faktor yang Menghambat Peran Bupati. Skripsi UNG. Nevayanti, 2009. Penanganan Piutang Macet sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 33 Thn. 2006. Medan,Universitas Sumatra Utara. R.Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis dan Penuntun, Pradnya paramita, Jakarta, 1994. Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003. Sudarsono, Kamus Hukum, Edisi Baru, penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007. Samsul Chorib,Boedirijanto,Andy Pardede. Badan Pendidikan dan Pelatihan keuangan departemen keuangan RI, 2005. Satjipto Raharjo, Ilmu hukum, Alumni, Bandung, 1986. Soerjono, Soekanto dan Sri, Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,200. Sumber lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 UU No. 32 Thn 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Piutang Negara. Media KN edisi 05 thn II/2011 dan Media KN edisi 09 Thn III/2012
16
17
