MEKANISME PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. UMAT POWER (Pada: Notaris & PPAT Dradjat Darmadji, S.H., di Jakarta) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh :
AHMAD FAUZI NIM: 1110048000051
KONSENTRASI HUKUM BISNIS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436H/2015M
ABSTRAK
AHMAD FAUZI, NIM: 1110048000051. MEKANISME PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. UMAT POWER pada Notaris & PPAT Dradjat Darmadji, S.H., di Jakarta. Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H/2015 M. xi + 97 halaman + halaman lampiran. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mekanisme pendirian perseroan terbatas pada notaris. Latar belakang penelitian ini adalah pesatnya usaha yang diminati dalam bentuk Perseroan Terbatas di Indonesia. Dengan pendiriannya yang dianggap mudah melalui notaris, hal ini sering di selewengkan oleh para pendiri yang beritikad tidak baik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian library research, yang mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah metode penulisan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan data dengan menggunakan akta pendirian perseroan terbatas. Selanjutnya ada tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power sudah sesuai atau tidak ada yang bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Meski penulis menganggap adanya ketidaksesuaian dengan apa yang tersirat dalam Undang-Undang tersebut.
Kata Kunci
: Perseroan Terbatas, Notaris, Akta Notaris
Pembimbing : Prof, Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H. Daftar Pustaka : 1978 – 2014 iv
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmannirrahim Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sang pemilik jagat raya. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan, bimbingan dan berkah dariNya. Shalawat seta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Tiada cipta karya yang dapat terlaksana melainkan atas petunjuk dariNya. Berkat rahmat dan ridho dariNya, penulis dapat mengenyam pendidikan sampai jenjang ini, dan akhirnyapun penulis sampai pada saat yang membahagiakan dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “MEKANISME PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. UMAT POWER pada Notaris&PPAT Dradjat Darmadji, SH., di Jakarta” Dalam penulisan dan penyelesaian ini tentu tidaklah mudah. Namun, segala hambatan menjadi ringan karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, kepada: 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. H. Asep Saepudin Jahar, MA. 2. Ketua dan Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Dr. Djawahir Hejazziey, S.H., M.A. dan Bapak Arip Purkon, S.H.I., M.A. 3. Pembimbing Skripsi Penulis, Bapak Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H. terima kasih telah berupaya meluangkan waktu bimbingan dan sarannya, semoga Pembimbing selalu diberi kesehatan. 4. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM., M Yasir SH., MH. selaku penguji Skripsi penulis, terima kasih atas masukan, saran, koreksi dan perbaikan guna lebih baik lagi dalam penyempurnaan Skripsi ini. 5. Dosen JM Muslimin, Ph.D., Aliya Sandra Dewi, S.H., M.Kn., yang selalu bersedia direpotkan oleh penulis, terima kasih banyak masukan dan bimbingannya. Dr. Alfitra, S.H., M.H., terimakasih ilmu analisis UndangUndangnya, Ibu H. Hafni Muchtar, S.H., M.H.,MM Nurrohim Yunus, LLM, Ismail Hasani, S.H., M.H., Nahrowi, S.H., M.H. dan seluruh civitas akademika UIN Jakarta FSH. Tidak lupa pula Ibu Dian, Bpk Sadeli, Bpk Alex. Dan semua staf juga karyawan yang telah banyak mendukung. v
6. Orang tua penulis Ayahanda A. Suyono Hasan dan Ibunda Khotimi tercinta, karena keduannyalah penulis bisa sepaerti saat ini. terima kasih atas Do’ado’a yang selalu dipanjatkan, nasehat dan teladan kejujuran serta semangat untuk terus menuntut Ilmu. Pesen yang selalu penulis ingat, jangan khawatir soal uang dalam menuntut Ilmu, Allah pasti akan membukakan jalan bagi mereka yang menuntut Ilmu. sekali lagi terima kasih, baru ini yang bisa anakmu persembahkan. 7. Kakak Penulis Ahmad Mustangin, S.H., M.H., (Mustang&Parthner) “My Inspiration” yang selalu menyuport baik materil maupun moril, dari kakandalah banyak dipetik pelajaran tentang kehidupan dan tetap survive dalam menghadapi badai yang menerjang sekalipun. Kiptiyah beserta suami, terima kasih pengorbanannya, Imam Syafi’i terima kasih atas pengorbanannya dan kesabarannya semuanya pasti akan terbalaskan, Adinda Masfufah, S.Pd., Rayhana, S.Pd. Ahmad Zainuri dan Eni Farhatun, railah cita-cita kalian setinggi-tingginya, tetap rendah hati dan selalu ingat orang tua, saudara, dan sekeliling kalian. Nenek tercinta terima kasih Do’a dan semua ceritaceritanya, sehat selalu. Keponakan-keponakan tercinta yang selalu membuat ceria suasana, Vivi Oktaviani, M. Alif Tamlika, Adnan, tumbuh besar dan menjadilah orang-orang yang bercita-cita tinggi dan raihlah. 8. Ayu Komariah, S.E.,-Mas Sukarman, S.Sos., terima kasih telah menjembatani hingga bisa seperti saat ini. terima kasih banyak telah membimbing saat SMA baik moril lebih-lebih materil. Tanpa dimulai dari kalian mustahil rasanya penulis bisa seperti saat ini. Maaf selalu membuat salah. Terima kasih juga Ika Sukmawati, Dias Sukmarini, Tri Ade Madhina yang sedia bertukar pikiran dan bercanda. Thanks for all 9. Bapak Jajat Bahtiar dan Ibu Yusmawati, S.Pd.I yang sudah seperti orang tua penulis, terima kasih telah selalu mempersilahkan persinggahan dan santapan buat penulis, jangan pernah bosan ya... Irfan, Indra terima kasih sudah membantu mendiktekan saat menulis Skripsi ini, dan terima kasih sudah sedia dibecandain terus. 10. Sahabat penulis, terutama sahabat sejati yang telah pulang kehadapanNya, Alm. Ilham Yudiyansyah, S.Kom.I, terima kasih yang tak terhingga telah menemani penulis dari sejak SMA dan menghantarkan untuk masuk UIN Jakarta, jasa dan kebaikanmu akan selalu teringat. Terima kasih sahabat, semoga amal ibadahmu diterima disisi Allah SWT. 11. Teman-teman dalam penulisan Skripsi ini; Faizal, Galuh, Anti, Gerry, Mona, Sarah, Azhari dan semua sahabat Ilmu Hukum Angkatan 2010 M Caesal vi
Regia and friends, serta adik angkatan Muhammad Hanafi dan Vazzari Ahmad Shafa. kenangan selama Mahasiswa bersama kalian tidak akan pernah terlupakan. 12. Teman-teman organisai HMI Komfaksy Cab. Ciputat tempat dimana penulis berproses, tempat dimana menjadikan penguat karakter dan perjuangan. Teman-teman PMII, KAMMI, IMM terima kasih telah menjadi teman dalam mencerdaskan untuk terus berfikir. 13. Teman-teman di HMJ Ilmu Hukum 2012. Teman-teman BEM FSH 20132014 Nur Mujahiddin, Waldan Mufathir, Sri Andriyani, Fanny Fatwati Putri, Juliansyah, Hilda, Teguh Trisna Dewa, Abdul Ghofur, Dzikri Ghousul, Maftuh, Hasbi siraj, Bunga, Suci, Rina, Eko Siswandanu dan tentunya Thanks for my the best friend Ahmad Zakial Pajri Nas yang selalu bersama-sama penulis dalam 2 tahun belakangan yang indah ini, yang memberi banyak manfaat, membuka cakrawala yang luas, dan terima kasih yang tak terhingga atas kesempatannya menjadikan penulis dalam delegasi acara Pekan Syariah Nusantara di Makassar. Dan tak lupa juga Mega Andini yang selalu berbagi kebahagiaan dalam setiap hidangan. 14. Teman-teman Mahasiswa Syariah dari Sabang sampai Merauke yang tergabung dalam Konferensi Mahasiswa Syariah se-Indonesia, Puput Fitri Fajrin, Khaidir Hasram, Iin, Ibnu, Syahril Laya, Indah, Husni, Hakim, Najmuddin, Alawi, Evin, Wawan, Rifqi dan yang lainnya. 15. Teman-teman YSI (Youth Studies Institute) Eddy Najmuddin, yang bersedia menemani ke-perpustakaan, thanks for saran and spirit, Avicenna, Ghiyats, dan Risris, terima kasih diskusinya. 16. Teman-teman sejak SMA yang selalu menjaga tali silaturrahim, Naila Rizkiyah, SP.d., Sita DJ, S.Pd., Syalis Ibni Melati I, S.Kom., R Okky Maulana, Azwardi, Zainuddin dan semua angkatan 2009 MAN 11 Jakarta. 17. Tak lupa pula untuk Perpustakaan Utama UIN Jakarta, Perpustakaan Fakultas Syariah&Hukum, Perpustakaan Utama Universitas Indonesia, Perpustakaan Freedom Institute, Perpustakaan FH Universitas Lampung. terima kasih tak terhingga atas buku/referensi yang banyak membantu dalam penulisan ini.
Demikian secercah kata-kata yang menurut penulis tidak bisa terlewatkan untuk berbagi kebahagian yang penulis rasakan atas kekayaan khazanah selama Mahasiswa. Kiranya dalam penulisan ini banyak memberi manfaat kepada khalayak banyak dan mencucurkan pahala untuk kita semua. vii
Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh
“Pengorbanan adalah lautan luas yang lahir dari mata air cinta. Cinta kepada Allah adalah Sumber mata airnya Cinta kepada Rasul adalah telaganya Cinta kepada sesama insan beriman adalah muaranya”
Jakarta 2 April 2015
Ahmad Fauzi
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................. i LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ............................................................................ ii LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................................
iii
ABSTRAK ......................................................................................................................
iv
KATA PENGANTAR .....................................................................................................
v
DAFTAR ISI ....................................................................................................................
ix
BAB I
:
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .......................................................................
1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah ................................... 8
BAB II
:
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................................
9
D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ....................................................
12
E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional ....................................................
13
F. Asumsi ..................................................................................................
15
G. Metode Penelitian .................................................................................
16
H. Sistematika Penulisan ...........................................................................
19
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PADA NOTARIS A. Pengertian Notaris ...............................................................................
22
B. Tinjauan Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris .....................................
23
1. Notaris Sebagai Pejabat Umum ......................................................
24
ix
BAB III
2. Bentuk dan Jenis Serta Fungsi Akta Notaris ...................................
26
3. Kode Etik Notaris ............................................................................
31
4. Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris ........................................
38
5. Pelaksanaan Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya ...
45
: MEKANISMEN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
BAB IV :
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas .....................................
49
1. Perseroan Terbatas ...........................................................................
49
2. Sumber Hukum Perseroan Terbatas .................................................
62
3. Pendirian Perseroan Terbatas ...........................................................
67
4. Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha ..............................................
70
5. Kewajiban Pengurusan Oleh Direksi Sebagai Organ Perseroan .......
72
B. Prosedur Perizinan Perseroan Terbatas ................................................
74
“ANALISIS MEKANISME PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. UMAT POWER” A. Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power ....................................................................................
79
1. Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power.. . 79 2. Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power.................................................................................... 85
x
B. Upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan Peran dan Tanggung Jawab sebagai Notaris dalam pendirian PT. Umat Power ...........................................................
89
C. Analisis .................................................................................................... 91
BAB V
:
PENUTUP A. Kesimpulan ...........................................................................................
95
B. Saran .....................................................................................................
97
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN 1. Struktur Perusahaan PT. Umat Power 2. Lembar Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Akta Notaris Pendirian PT. Umat Power
xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Seiring perkembangan perekonomian, menimbulkan dampak perkembangan berbagai jenis usaha yang mulai dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terjadi pada dasarnya masalah ekonomi adalah masalah meningkatkan kemakmuran rakyat, dengan menambah barang dan jasa yang dihasilkan. Berbagai perkembangan jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia tidak luput dari adanya campur tangan pemerintah, tujuannya adalah semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat itu sendiri, juga diharapkan agar terpenuhi kewajiban membayar pajak serta menghindari terjadinya tindakan kecurangan yang mungkin terjadi. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegam saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.1
1
Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Perseroan Terbatas, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 1
1
2
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didukung dengan adanya berbagai macam peraturan perundnag-undangan yang juga merupakan indikasi partisipasi atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang dunia perekonomian sebagai fundamen tumbuh kembangnya suatu negara. Campur tangan pemerintah adalah mengharuskan adanya wajib daftar bagi suatu jenis usaha yang akan didirikan oleh setiap orang dimana pendaftaran dapat dilakukan pada kantor ataupun instansi tempat pendaftaran yang telah disediakan pemerintah agar keberadaan usaha tersebut dapat diketahui secara umum. Bentuk usaha yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang disebut juga sebagai perseroan terbatas.2 Undang-undang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum, yaitu suatu badan yang dapat bertindak dalam laulintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. Karena itu, perseroan terbatas juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri atau personastandi in judicio.3 Dia bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau natural person atau naturliijke persoon, dia bisa menggugat ataupundigugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia.
2
Tesis: Devie Lambe, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dihubungkan dengan Kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Pendirian PT. (UI, 2011), hal.1 3 Rachmadi Usman,Dimensi Hukum Perusahan Perseroan Terbatas, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 50
3
Nama asli dari PT (Perseroan Terbatas) adalah Naamloze Vennotschap yang disingkat NV. Istilah NV dahulu digunakan Pasal 36 KUHD yang secara harfiah bermakna persekutuan tanpa nama dan hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 16 KUHD. Dalam pengembangannya, ketentuan larangan penggunaan nama seperti ditentukan Pasal 36 KUHD itu di Belanda sudah ditinggalkan. Beberapa istilah PT dalam beberapa negara:4 Pasal 2.64.1 NBW (BW Belanda yang baru) mendefinisikan NV sebagai: “Badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham yang terbagi dalam modal dasar dimana pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor”. Di prancis menggunakan istilah Society Anoynyme yang lebih menonjolkan pada keterikatan badan itu dengan orang-orangnya. Di Inggris menggunakan istilah Limited Company - Company: menonjolkan lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, namun terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. - Limited: terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan itu. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggung jawabnya. 4
Handri Raharjo, Hukum Perusahaan: Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan,
Cet ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Pusaka Yustisia, 2013), hal. 69
4
Di Jerman menggunakan istilah Aktien Gasellschaft - Aktien, artinya saham - Gasellschaft, artinya himpunan Di Indonesia Menurut Rudy Prasetyo, istilah Perseroan Terbatas sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris (menampilkan segi tanggung jawab) dan Jerman (menonjolkan segi saham) - Perseroan, artinya modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). - Terbatas, artinya tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 (1) UUPT. Dari uraian diatas sudah dijelaskan tentang istilah PT dari beberapa negara, di Indonesia sendiri seperti sudah di singgung di atas Perseroan Terbatas di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:5 “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan modal dasar yang seluruhnya
5
Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2007), hal. 174
5
terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya”. Bagaimana Cara Mendirikan PT.6Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya sedikit menengok ke masa lalu pada saat masih berlakunya peraturan lama mengenai PT yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku Kesatu Bab III Bagian 3, mulai Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 tentang Perseroan Terbatas (atau sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1995). Seharusnya ada dua pasal lagi, namun Pasal 57 dan 58 telah dihapuskan dengan staatsblad 1938 No. 276. Berdasarkan undang-undang tersebut, mendirikan suatu perusahaan yang berbentuk PT, diperlukan suatu proses atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Apabila semua tahapan tersebut telah dilalui, artinya telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku, maka barulah suatu perusahaan berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum yang sah. Bila dianalogikan misalnya seperti bayi yang baru lahir, pada tahap awal, dia dibuatkan akta kelahiran sebagai bukti tentang keberadaannya. Hal ini penting untuk menentukan bahwa di kemudian hari setelah berusia tertentu, bisa dinyatakan dewasa dalam pengertian hukum dan sebagai “subjek hukum” dia dinyatakan “cakap”(bekwaam) untuk melakukan perbuatan hukum. Demikian juga dengan Perseroan Terbatas yang baru didirikan atau baru “lahir”, maka sebagai “artificial persoon” atau “persoon in law” yang merupakan
6
I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan dan Undan-Undang dan Peraturan Pelaksanaan
di Bidang Usaha,cet. 3,(Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hal. 148
6
“orang” dalam pengertian hukum, di perlukan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris. Dalam perjanjian pendirian PT diperlukan Akta Notaris karena UUPT mengharuskan pendirian PT dilakukan dalam bentuk Akta Notaris, selain karena Akta Notaris adalah Akta Atentik. Dalam hukum pembuktian, akta autentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.7 Artinya bahwa apa yang ditulis didalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Jika yang diajukan bukan akta notaris maka permohonan pengesahan akta pendirian PT dapat ditolak oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga akan berakibat PT tersebut tidak pernah ada. Hal demikian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang memberikan ketentuan tentang definisi notaris serta apa yang menjadi tugas notaris, yaitu ;8 “Notaris adalah pejabat umum (oenpenbaar ambtenaar) yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh undang-undang umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat autentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan gross (salinan sah), salinan dan kutipannya, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajiban”. Dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan, yaitu ;
7 8
R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal. 27 http://www,jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-amtbtenaren-sofyan-
sofyan/. Diakses 03 Juli 2014 pukul 21.00
7
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris Maupun Undang-Undang Jabatan Notaris dapat diambil kesimpulan bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta-akta autentik, dimana akta autentik menurut Pasal 1870 BW (Burgelijk Wetboek) memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu perjanjian yang mutlak oleh undang-undang, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha yaitu kegiatan dibidang usaha.9 Kebutuhan akan notaris terutama pada bidang usaha, khususnya dalam tumbuh kembangnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, terutama pada pendiriannya. Oleh masyarakat global saat ini merupakan kebutuhan yang primer, karena dengan adanya campur tangan Notaris maka perlindungan hukum dapatdicapai disamping memenuhi ketentuan undang-undang, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Dengan demikian kehadiran akta autentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan
9
R. Soegando Notodisoejo, Hukum Notarian di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 8
8
oleh notaris adalah terciptanya konsep kepastian hukum yang merupakan cikal bakal keadilan. Atas permasalahan-permasalahan tersebutlah penulis membuat karya ilmiah ini yang berjudul“MEKANISME PENDIRIANPERSEROAN TERBATAS PT. UMAT POWER Pada Notaris & PPAT Dradjat Darmadji, S.H., di Jakarta”
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Identifikasi Masalah a. Peran dan Tanggung JawabNotaris dalam PendirianPerseroan Terbatas PT. Umat Power b. Upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam mengatasi hambatanhambatan dalam melakukan Peran dan Tanggung Jawab sebagai Notaris c. Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2. Pembatasan Masalah Pembatasan
mengenai
Perseroan
Terbatassangatlah
luas.
Agar
pembahasan permasalahan karya ilmiah ini tidak melebar dan lebih fokus pada masalah, maka penulis membatasi masalah karya ilmiah ini hanya kepada Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas, yang akan ditinjau dari, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
9
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Melihat banyaknya Notaris di seluruh Indonesia, maka penulis menggunakan objek penelitian pada Notaris& PPAT Dradjat Darmadji, SH., di Jakarta. 3. Perumusan Masalah Sesuai dengan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka pembahasan
Skripsi
ini
akan
membahas
mengenai
“MEKANISME
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. UMAT POWER Pada Notaris & PPAT Dradjat Darmadji, S.H., di Jakarta” yang pembahasannya akan dibagi pada: a. Apa
Perandan
Tanggung
JawabNotaris
dalam
PendirianPerseroan
TerbatasPT. Umat Power ? b. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam mengatasi hambatanhambatan dalam melakukan Peran dan TanggungJawabnya sebagai Notaris dalam Pendirian PT. Umat Power ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Pada sub bab ini penulis membagi menjadi dua pembahasan, yaitu tujuan dan manfaat penelitian, yang penjelasannyasebagai berikut: 1. Tujuan Penelitian Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan penulisan secara umum dan tujuan penulisan secara khusus. Adapun penjabaran dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
10
a. Tujuan Umum Tujuan umum dari penelitian ini adalah memberikan gambaran umum mengenai Pendirian Perseroan Terbatas serta aspek hukum yang berkaitan dengan Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas. b. Tujuan Khusus Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui Peran dan tanggung jawab Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas 2) Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan Peran dan Tanggung Jawabnya sebagai Notaris 3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas 2. Manfaat Penelitian Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat,baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut: a. Secara praktis : 1) Akademis Memberikan tambahan pengetahuan mengenai Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas yangterindikasi bermasalah
melalui
analisa
undang-undang
serta
memberikan
11
pengetahuan tentang akibat yang terjadi
apabila terjadi hambatan-
hambatan kondisi yang demikian. 2) Masyarakat Memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai prosedur dan tata cara pendirian Perseroan Terbatas dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pendiriannya. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan mudah sehingga meningkatkan daya kreatifitas masyarakat untuk lebih mengembangkan usahanya dalam bentuk Perseroan Terbatas. 3) Pemerintah Memberikan saran untuk pengembangan dan/atau pembaharuan peraturan-peraturantentang Pendirian Perseroan Terbatas. 4) Profesional Sebagai bahan tinjauan bagi Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam hal ini Pendirian Perseroan Terbatas, sehingga memperkaya pengetahuannya tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalm mengatasi hambatan-hambatan yang ada. b. Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, sumbangan dan manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum mengenai pendirian Perseroan Terbatas.
12
D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu Penelitian dengan judul “Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power” yang diketahui berdasarkan penelusuranatas hasil-hasil penelitian hukum, khususnya di LingkunganFakultas Syariah dan HukumUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, belum pernah dilakukan.Namun demikian terdapat beberapa judul penelitian yang terkait denganjudul skripsi penulismelalui penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu: 1. Devie Lambe, dengan judul Tesis: Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dihubungkan dengan Kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Pendirian PT. Akan
tetapi,
variabel-variabel
yang
ada
dalam
penelitian
ini
sepertiperumusanmasalah, metode pendekatan, maupun lokasi penelitian berbeda. Walaupun ada pendapat melalui kutipan dalam penulisan ini, semata-mata adalah sebagai faktor pelengkap dalam usaha menyelesaikan penelitian, karenahal tersebut memang sangat dibutuhkan dalam penulisan.Jadipenelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuanyaitu jujur,rasional, objektif dan terbuka.Sehingga penelitian ini dapatdipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Dalam Tesis diatas dengan Skripsi penulis, perbedaan terhadap karya penulis saat ini adalah pembahasan serta pendekatannya. Dimana pembahasan yang saat
13
ini penulis fokuskan adalah Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power yang dilakukan Pada Notaris & PPAT Dradjat Darmadji dimana penulis menjelaskan Peran dan Tanggung dimana penulis menjelaskan apa Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas dan Upaya yang dapat dilakukan Notaris untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan peran dan Tanggung Jawab sebagai Notaris.
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan ini, maka penulis akan mencantumkan beberapa istilah yang sering digunakan atau dominan digunakan dalam penelitian ini. Istilah yang dicantumkan dalam tinjauan pustaka ini juga dapat dijadikan sebagai konsep/atau kerangka berpikir untuk memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. 1. Kerangka Teoritis Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Keberadaannya di nusantara sejak zaman kolonial Belanda mendasarkan pada Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia(Stb. 1860 Nomor 3). Peraturan kolonial Belanda ini berlangsung hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
14
Jabatan Notaris10 yang saat ini telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris mempunyai tugas utama yang berat, karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Notaris melalui akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, terkandung suatu beban dan tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Untuk itu dieperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Seorang notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan notaris. Seorang notaris dalam memberikan pelayanan, harus mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.11 Dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya. 10
Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, cet. 2, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hal. 101 11 Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, cet. 1, (Jakarta: Softmedia, 2011), hal. 5
15
2. Kerangka Konseptual Sesuai dengan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris.12 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas seperti tertuang dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.13
F. Asumsi Asumsi adalah anggapan tentang suatu masalah atau fakta yang sudah mengandung kebenaran tanpa melakukan pembuktian. Dengan kata lain masalah yang dipaparkan dalam asumsi tidak perlu lagi diuji kebenarannya, hal ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan “Anggapan dasar adalah suatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berfungsi sebagai hal yang dipakai untuk tempat berpijak dalam melaksanakan penelitiannya”. Anggapan dasar adalah suatu titik tolak pemikirannya diterima oleh penyelidik. Dalam penelitian yang berjudul “Mekanisme
Pendirian
Perseroan
Terbatas
PT.
Umat
Power”
penulis
mengemukakan asumsi sebagai berikut:
12
Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 13 Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
16
1. Pendirian Perseroan Terbatas harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Dalam Undang-Undang ini Pendiran Perseroan Terbatas harus lebih dari satu orang (minimal dua orang) 3. Pendirian Perseroan Terbatas harus di buatkan Akta Pendirian, yang dalam hal ini pejabat yang berhak membuat Akta Pendirian yaitu Notaris
G. Metode Penelitian Metode penelitian merupakan kegiatan guna memperoleh data yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan dengan cara menguraikan kegiatan pengumpulan dan analisis data secara rinci.Pada sub bab metode penelitian, penulis membagi dalam beberapa pembahasan, yaitu tipe penelitian, pengolahan dan analisa bahan hukum, teknik pengumpulan data, jenis data, sumber data dan pendekatan masalah, yang penjelasannya sebagai berikut; 1. Tipe Penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu;
17
sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.14 Sedangkan
penelitian
hukum
merupakan
kegiatan ilmiah, yang
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. 15 Dalam melekukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan-peraturan tertulis atau hukum positif dan Akta Pendirian PT serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah data skunder yaitu melalui litelatur kepustakaan. 2. Pendekatan masalah Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengunakan peraturan perundang-undangan dan studi hukum (normative). Dalam studi hukum, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang membahas mengenai Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas.
14
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta : Universitas
Indonesia Press, 1986) , hal.42 15
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3I, hal. 42.
18
3. Jenis Data Data primer, yaitu Undang-Undang Dasar, Peraturan PerundangUndangan, dan Putusan-putusan Hakim. Data hukum skunder, yaitu data atau informasi yang berasal dari kepustakaan dengan membaca dan menganalisa berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan. Data hukum tersier berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang sumber hukum primer dan hukum sekunder seperti Kamus dan Ensiklopedia. 4. Sumber data a. Yang dapat dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Undang-UndangNomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris b. Sumber data skunder dalam penelitian ini adalah: 1. Buku, Skripsi, tesis, Disertasi, Jurnaldan litelatur tentang permasalahan yang dibahas 2. Tulisan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan Kamus Hukum c. Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah: 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Enslikopedia d. Teknik Pengumpulan data Didalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara library research (studi kepustakaan). Baik bahan hukum primer
19
maupun
bahan
hukum
skunder
dikumpulkan
berdasarkan
topik
permasalahan yang telah diklarifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. 5. Pengolahan dan analisa bahan hukum Penelitian dalam menganalisis menggunakan metode secara kualitatif yaitu melakukan penelitian memahami Akta Notaris Pendirian PT. Umat Power, melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen, menghasilkan data perspektif analitis dari data yang diperoleh.
H. Sistematika Penulisan Pada penulisan Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Petunjuk Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2012” dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab.Dimanamasing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab sesuai pokok-pokok pembahasan dan materi yang di teliti. Adapun perinciannya sebagai berikut: Pada penulisan skripsi ini akan disusun keseluruhannya menjadi 5 (lima) bab, dimana bab-bab tersebut menggambarkan secara sistematis mengenai pokokpokok permasalahan yang diambil, lebih lengkapnya sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan skripsi yaitu mengenai peranan Notaris dalam pengesahan pendirian
20
Perseroan Terbatas. Kemudian dirumuskan suatu permasalahan, tujuan penelitian, baik secara praktis maupun teoritis, manfaat penelitian BAB II
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PADA NOTARIS Pada bab ini berisi uraian-uraian dan Tinjauan Umum Tentang Notaris, Pengertian Notaris, Peran Notaris dan Tanggung Jawab Notaris
BAB III
MEKANISMEN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS Pada bab ini berisi uraian-uraian dan Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas, Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas
BAB IV
MEKANISME PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. UMAT POWER Pada Notaris & PPAT Dradjat Darmadji, S.H., di Jakarta Pada bab ini berisi uraian-uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis sehubungan dengan permasalahan yang dirumuskan pada bab I, yang meliputi Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Notaris apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dan kaitannya dengan keabsahan akta pendirian Perseroan Terbatas serta upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dalam melakukan Peran dan Tanggung Jawab sebagai Notaris
21
BAB V
PENUTUP Pada bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan permasalahan dan saran-saran untuk melengkapi jawaban permasalahan yang ada sehingga dapat menghasilkan tulisan yang berguna bagi siapa saja yang ingin memperoleh pengetahuan mengenai Peranan Notaris dalam Pendirian Perseronan Terbatas.
22
BAB II PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS
A. PENGERTIAN NOTARIS Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 angka 1 UUJN 2014 berbunyi; “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa Roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, Notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal
23
melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah. 16
B. TINJAUAN DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Keberadaannya di nusantara sejak zaman kolonial Belanda mendasarkan pada Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3). Peraturan kolonial Belanda ini berlangsung hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris17 yang saat ini telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris mempunyai tugas utama yang berat, karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Notaris melalui akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, terkandung suatu beban dan tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap normanorma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Seorang notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan notaris. 16
http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris diakses 6 April 2015 pukul 12.49 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, cet. 2, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hal. 101 17
24
Seorang notaris dalam memberikan pelayanan, harus mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.18 1. Notaris Sebagai Pejabat Umum Salah satu tugas utama, kewenangan atau kekuasaan dari negara adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan negara kepada masyarakat itu dibagi menjadi dua bagian secara mendasar dan prinsipil yaitu: 19 1. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang publik; dan 2.Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata Negara didalam menjalankan fungsinya dan tugas utama didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, mutlak diperlukan adanya organ negara, organ negara adalah suatu lembaga atau institusi yang menjalankan fungsi-fungsi negara untuk pelayanan dan kepentingan masyarakat umum. Organ negara yang mewakili, serta bertindak untuk dan atas nama negara, didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tadi, maka: a. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik, dilakukan oleh organ negara yang disebut dengan pemerintah atau eksekutif, juga dikenal dengan istilah Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi Negara atau dalam arti khusus pegarawai negeri. Organ negara yang disebut pemerintah atau eksekutif juga dikenal sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban serta kekuasaan untuk 18
Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, cet. 1, (Jakarta: Softmedia, 2011), hal. 5 Sjaifurrahman,Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 53 19
25
memberikan pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat umum akan tetapi terbatas hanya dalam bidang hukum publik saja. b. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata suatu negara dilakukan oleh organ negara yang disebut pejabat umum, baik eksekutif atau pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara maupun pejabat umum, sama-sama organ negara dan juga keduanya sama-sama menjalankan tugas publik, akan tetapi Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum hanya dalam bidang hukum publik saja, sedangkan pejabat umum yang juga organ negara mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum hanya dalam bidang hukum perdata saja, karena pejabat umum bukan Pejabat Tata Usaha Negara dan sebaliknya Pejabat Tata Usaha Negara bukan pejabat umum. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 62/K/TUN/1998 Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadikan kewenangan Notaris. 20
20
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UUJN, cet. 3, (Bandung: Refika Aditama, 2011), (selanjutnya disebut Buku 1), hal. 40
26
Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti terletak kepada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu Notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta. Pada asasnya setiap orang yang diangkat sebagai Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik, tanpa kecuali sepanjang tidak ditunjuk pejabat lain oleh undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pejabat lain tersebut.21 2. Bentuk dan Jenis Serta Fungsi Akta Notaris Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta. Sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Membuat akta autentik inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang Notaris. 22 Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya surat dapat disebut dengan akta dan memiliki kekuatan pembuktian terhadap adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.23 1. Surat itu harus ditandatangani;
21
Sjaifurrahman,Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cet.1,
22
Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, cet. 2, hal. 17 Sjaifurrahman,Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cet. 1, hal. 100
hal. 9 23
27
2. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan; dan 3. Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti. Akta Notaris atau akta autentik, yaitu akta yang pembuatannya dari awal dimulai dari tindakan menghadap sampai pada akhir atau penandatanganan akta itu semuanya tunduk pada aturan-aturan hukum dalam hal ini tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagaimana disebutkan oleh ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik dapat di lihat di dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dirumuskan sebagai berikut.24 1. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya jika bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang maka salah satu unsur akta autentik itu tidak terpenuhi dan jika tidak dipenuhi unsur dari padanya maka tidak pernah ada yang disebut dengan akta autentik. 2. Akta itu harus dibuat oleh seorang pejabat umum. 3. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat. Sepanjang mengenai akta para pihak yang dijamin keabsahannya sebagai akta autentik harus memuat syarat-syarat sebagai berikut.25
24
Sjaifurrahman,Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cet. 1, hal. 107
28
1. Tanggal dari akta itu 2. Tanda tangan yang ada dalam akta itu 3. Identitas dari orang yang hadir 4. Bahwa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam bentuk akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri. Menurut pendapat yang umum mengenai keabsahan akta autentik, terdapat dua jenis akta autentik yaitu.26 1. Akta pejabat ambtelijke acte atau akta relaas Akta pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan dalam akta, ciri khas yang tampak pada akta pejabat, yaitu tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta ini. Notaris juga dilarang melakukan suatu justifikasi (penilaian) sepanjang pembuatan akta pejabat, contohnya adalah akta risalah rapat umum pemegang saham, akta penarikan undian. Pada akta ini, tanda tangan tidak merupakan keharusan bagi autentisitas dari akta. Apabila pihak yang hadir menolak untuk mendapatkan 25
G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal.
26
Sjaifurrahman,Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cet. 1, hal. 109
53
29
akta, maka akta tetap merupakan akta autentik. Misalnya pada pembuatan akta berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, para pihak yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu, maka yang menandatangani akta tersebut hanya saksi-saksi dan Notaris. Kebenaran isi dari akta pejabat ini tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu. 2. Akta pihak atau akta penghadap (partic acte) Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas akta dari akta ini adanya komparisi atas keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta, contoh akta jual beli, akta sewa menyewa, akta pendirian perseroan terbatas, akta pengakuan hutang dan lain sebagainya. Undang-undang mengharuskan bahwa akta partij, dengan diancam akan kehilangan autentisitasnya atau dikenakan denda, harus ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidak-tidaknya didalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan pembuktian sebaliknya terhadap isi akta, pada akta ini dapat digugat isinya, tanpa menuduh akan kepalsuannya, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, akan tetapi keterangan itu
30
adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenankan pembuktian sebaliknya. Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum didalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat autentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. Dalam berbagai macam hubungan bisnis, seperti kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, baik dalam lingkup lokal, regional maupun nasional, kebutuhan akan akta autentik sebagai alat pembuktian semakin meningkat. Akta autentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, yang menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa, walaupun sengketa tersebut pada akhirnya mungkin tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan yang nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan. Bahan dasar untuk membangun struktur akta Notaris yaitu berasal dari keterangan atau penjelasan para pihak atau hasil wawancara (tanya jawab) dengan para pihak dan bukti-bukti yang diberikan kepada Notaris, ataupun
31
berdasarkan hasil penelitian awal serta negoisasi awal untuk kemudian merumuskan dan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris.27 Ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk membangun struktur akta Notaris, antara lain: 1. Latar belakang yang akan diperjanjikan 2. Identifikasi para pihak (subjek hukum) 3. Indentifikasi objek yang akan diperjanjikan 4. Membuat kerangka akta 5. Merumuskan substansi akta Akta otentik sekurang-kurangnya mempunyai tiga fungsi, yaitu:28 1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu 2. Sebagai bukti kepada para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak 3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali apabila ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. 3. Kode Etik Notaris Kode etik sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Sejak dahulu telah dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu 27
Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2011), (Selanjutnya disebut Buku II), hal. 37. 28 Sjaifurrahman,Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cet. 1, hal. 115.
32
kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi pegangan pokok anggota profesi untuk tetap menjalankan hakikat moralitas profesinya. Dengan posisi yang demikian ini orang yang menjalin hubungan dengan sebuah profesi memiliki jaminan atas keperluannya berupa jaminan pelayanan-pelayanan sesuai dengan lingkup profesi. Kode etik dengan demikian memberikan jaminan dalam perolehan pelayanan profesi dan menghindarkan dari berbuatan tercela. Selain jaminan atas mutu profesi, kode etik merupakan sebuah kompas yang akan memberikan pencerahan moral dalam pelayanan. 29 Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.30 Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki kahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.
29 30
Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, cet. 2, hal. 161 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, cet. 2, hal. 162
33
Menurut Munir Fuady kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting. Pertama, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seseorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidak adilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan perinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan moderen.31 Etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat moral, dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya. Kode Etik Notaris dapat diuraikan menjadi beberapa etika yang meliputi:32 1. Etika Keperibadian Notaris Sebagai pejabat umum, Notaris: 31
Menurut Fuady, Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 133. 32 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, cet. 4, hal. 89-92
34
a. Berjiwa Pancasila b. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris c. Berbahasa Indonesia yang baik Sebagai Profesional, Notaris: a. Memiliki prilaku profesional b. Ikut serta pembangunan nasioanal di bidang hukum c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Notaris Selanjutnya
dijelaskan
bahwa
Notaris
harus
memiliki
perilaku
profesional. Unsur-unsur prilaku profesional adalah sebagai berikut: a. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi b. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama c. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri d. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu atau tidak mampu e. Berpegang teguh kepada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala prilaku yang harus dimiliki oleh notaris, termasuk berbahsa Indonesia yang sempurna. 2. Etika Melakukan Tugas Jabatan
35
Sebagai pejabat umumdalam melakukan tugas jabatannya, Notaris: a. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab b. Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undangundang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi d. Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku 3. Etika Pelayanan Terhadap Klien Sebagai pejabat umum, Notaris: a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya b. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumumam dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan
dengan
tegas
menyatakan
akan
menyerahkan
kepengurusannya kepada notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan c. Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan
36
d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat e. Memberikan jasa kepada anggota msyarakat yang kuarang mampu dengan cuma-cuma f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada notaris yang menahan berkas tersebut g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan h. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan i. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lainnya j. Dilarang membentuk kelompok didalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusu/eksklusif, apabila menutup kemungkinan anggota lain untuk berprestasi. 4. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris Sebagai sesama pejabat umum, Notaris: a. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan
37
b. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material c. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik Korp Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif. 5. Etika Pengawasan a. Pengawasan terhadap Notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah atau Pusat Ikatan Notaris Indonesia b. Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris ini. c. Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun pengenaan tingkatan sanksi-snaksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia disertai usul Pengurus Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang
bersangkutan adalah pelanggaran-
pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris, yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
38
4. Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil maka: 1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya. Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Konstruksi yuridis mengenai perbuatan melawan hukum ini memang memiliki jangkauan yang begitu luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun tersebut. Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam arti melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang menjadi keharusan, maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian.
39
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terdapat kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat. 3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan UUJN terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya. Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat moderen tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan Notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan antara para pihak, artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung
40
jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral. 4. Tanggung
jawab
Notaris
dalam
menjalankan
tugas
jabatannya
berdasarkan kode etik notaris. Profesi Notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut, oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu tersendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat, dan negara. Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN. Hubungan pertama dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Kode etik profesi Notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak” Notaris sebagai pejabat umum hanyalah
41
mengkonstartir kehendak para pihak berdasarkan keterangan yang diberitahukan para pihak kepada Notaris atau merekam secara tertulis atas sesuatu yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris. Mengenai kebenaran perkataan atau keterangan mereka yang disampaikan dihadapan Notaris seperti yang termuat dalam akta adalah bukan merupakan tanggung jawab Notaris. Jabatan Notaris tersebut dapat disebut sebagai profesi jika didalam melaksanakan sesuatu pekerjaan dilakukan secara terus menerus dan dilakukan dengan suatu standar bidang ilmu tertentu dengan suatu keahlian khusus yang mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual yang dilakukan secara bertanggung jawab, profesional, bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan. Pekerjaan Notaris sebagai suatu profesi mempunyai kriteria sebagai berikut:33 1. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi) Pekerjaan bidang tertentu adalah spesialisasi yang dikaitkan dengan bidang keahlian yang dipelajari dan ditekuni. Biasanya tidak ada rangkapan dengan pekerjaaan lain diluar keahliannya itu. 2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus Pekerjaan bidang tertentu itu berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, yang diperolehnya melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan 33
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, cet. 4, hal. 58-61
42
dan latihan itu ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Keahlian dan keterampilan yang diperolehnya itu dibuktikan oleh sertifikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga lain yang diakui oleh pemerintah. 3. Bersifat tetap atau terus menerus Pekerjaan bidang tertentu itu bersifat tetap atau terus menerus. Tetap artinya tidak berubah-ubah pekerjaannya. Terus menerus berlangsung untuk jangka waktu lama sampai pensiun, atau berakhir masa kerja profesi yang bersangkutan. 4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan) Pekerjaan bidang tertentu itu lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan). Artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan bukan beberapa bayaran yang diterima. Kepuasan konsumen atau pelanggan lebih diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatir. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar, dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal bekerja. Benar artinya diakui oleh profesioanal yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain. Sedangkan imbalan dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar apabila konsumen atau pelangggan merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya. 5. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat
43
Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan
sebaik
mungkin
sesuai
dengan
profesinya,
tanpa
membedakan antar pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berarti berani menanggung segala resiko
yang
timbul
akibat
pelayanan
itu.
Kelalaian
dalam
melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.
6. Terkelompok dalam suatu organisasi Para profesional itu terkelompok dalam suatu organisasi, biasanya organisasi profesi menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang disukai. Bartens menyatakan, kelompok profesi merupakan masyarakat
44
moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut kode etik profesi. Pengakuan terhadap organisasi profesi didasarkan pada nilai moral yang tercermin pada keahlian dan keterampilan anggota profesi yang bersangkutan bukan karena ketentuan hukum positif. Berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan pengertian Notaris yang terdapat dalam UUJN, Notaris dalam memangku jabatan dan melaksanakan tugas atau pekerjaannya berdasarkan pengangkatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mendapat kewenangan dari negara secara atributif. Artinya, profesi Notaris merupakan jabatan dan merupakan seorang yang secara akademik memiliki kapasitas untuk mengemban jabatan Notaris, oleh karena itu profesi Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang bermartabat. Hal inilah yang membedakan profesi notaris dengan profesi-profesi lainnya. Oleh karena itu untuk notaris digunakan istilah profesi jabatan Notaris, karena pada hakekatnya Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh menteri yang membidangi, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
45
5. Pelaksanaan Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris, asasasas tersebut adalah sebagai berikut:34 1. Asas Kepastian Hukum Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepaastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dikjadikan oleh para pihak.35 2. Asas Persamaan Notaris dalam memberikan pelayanann kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan yang yang lain berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Bahkan Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 37 UUJN. Hanya
34
Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, cet. 1, hal. 21 Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT), cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), (selanjutnya disebut Buku III), hal. 185 35
46
alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa Notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris.36 3. Asas Kepercayan Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang yang dapat di percaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan para pihak yang di peroleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.37 Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris di periksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris sehubungan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut. 4. Asas Kehati-hatian Asas ini merupakan peranan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib bertindak seksama. Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, Notaris harus
36
Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, cet. 2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), (Selanjutnya disebut Buku IV), hal. 83 37 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, cet. 2, hal. 87
47
mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, menerangkan keterangan atau pernyataan para pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan kepada alasan hukum yang harus djelaskan kepada para pihak. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul di kemudian hari.38 Selain itu, setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang menndukung akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak atau penghadap.39 5. Asas Profesionalitas Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu
pekerjaan
(profesi)
tertentu,
yang
dalam
pelaksanaannya
memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. 40
38
Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT), cet. 1, (Buku III), hal. 188 39 Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT), cet. 1, (Buku III), hal.186 40 Abdul Manan, Aspek-aspek pengubah Hukum, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal. 151
48
Profesionalisme dalam profesi Notaris mengutamakan keahlian seseorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesionalitas Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya di wujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Dalam Notaris tersebut harus didasari atau dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris, sehingga akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris tersebut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat.
49
BAB III MEKANISME PENDIRIAN PERSEROANTERBATAS
A. TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS 1. Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas bukan merupakan bentuk usahan yang secara spontan terbentuk dan ada, melainkan merupakan hasil perencanaan, kreasi maupun tindakan pendiri yang sering kali dilanjutkan dengan tindakan untuk mengawasi dan/atau menjalankan perusahaan setelah Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum.41 Menurut Henn dan Alexander, aktifitas pendirian Perseroan Terbatas dapat dipilih menjadi 3 (tiga) langkah, yaitu penemuan (discovery), penyelidikan (investigation) dan penyusunan (assembly). Discovery, merupakan langkahlangkah yang meliputi upaya untuk menemukan kesempatan bisnis apa yang akan dikembangkan, bagaimana prospek bisnis tersebut, apa tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan bisnis tersebut. Investigation, merupakan analisis terhadap rencana bisnis yang telah dipilih untuk mendapatkan kepastian apakah suatu aktifitas bisnis tertentu itu memiliki kelayakan ekonomis atau tidak. Assembly, merupakan langkah terakhir yang mencakup pada tindakan konkrit sebagai tahapan mewujudkan berdirinya Perseroan Terbatas. Langkah ini mencakup bagaimana kebutuhan modal baik modal tetap maupun modal 41
Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, cet. 1, (Salatiga: Griya Media, 2011), hal. 35
50
berjalan
diperoleh,
bagaimana
menyediakan
kebutuhan
tenaga
kerja,
perencanaan detail maupun lanjutan dari suatu perusahaan.42 Untuk dapat mencapai pendirian Perseroan Terbatas tersebut, ada kalanya pendiri memerlukan jasa dari orang-orang yang memiliki keahlian tertentu, misalnya ahli hukum seperti Notaris dan Konsultan Hukum, Akuntan, Perbankan, dan lain sebagainya. a. Definisi Perseroan Terbatas di definisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, maka dapat dirinci unsur-unsur konsep Perseroan Terbatas yaitu: a. Badan Hukum b. Didirikan Berdasarkan pada Perjanjian c. Melakukan Kegiatan Usaha d. Modal Dasar e. Memenuhi Persyaratan Undang-undang
42
Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, cet. 1, hal. 35-36
51
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan usaha yang sudah memiliki status sebagai badan hukum. Dengan setatus badan hukum tersebut, PT mempunyai harta kekayaan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Ini berarti setiap kewajiban atau utang PT hanya dilunasi dari harta kekayaan PT itu sendiri. Harta pemegang saham, Direktur dan /atau Komisaris PT tidak dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban PT, kecuali terjadi kesalahan, kelalaian, perbuatan melawan hukum dan/atau pertentangan kepentingan
yang merugikan pasar dan/atau kreditor
perseroan.43 Sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Kedudukan ini membawa konsekuensi hukum bahwa PT menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Menurut Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat empat jenis badan hukum, yaitu.44 a. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah. Yang termasuk dalam kategori badan hukum ini adalah badan hukum publik seperti provinsi, kabupaten, kota, dan lain-lain. b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, misalnya gereja atau badan keagamaan lainnya. c. Badan hukum yang didirikan oleh pihak swasta. 43
Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, cet.2, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal.2-3 44 Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, cet. 1, hal. 60
52
Tiga jenis badan hukum yang terakhir ini, memerlukan pengakuan pemerintah. Tanpa adanya pengakuan pemerintah, maka kedudukannya sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum tidak diakui. Atau, dengan kata lain tidak memiliki status sebagai subjek hukum.45 b. Personalitas Perseroan Perorangan manusia baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun anakanak adalah subjek hukum yang memiliki personalitas atau keperibadian. Manusia sebagai person atau peroranagan dan subjek hukum, mempunyai hak hidup yang dilindungi hukum. Berhak memiliki kekayaan di depan hukum. Bahkan pada dirinya melekat berbagai hak asasi yang harus dihormati penguasa dan anggota masyarakat lain. Pada masa sekarang, secara universal, semua manusia sebagai perorangan tanpa membedakan jenis kelamin, golongan, kelompok, ras dan agama, dapat menegakkan hakhaknya
didepan pengadilan. Sebaliknya, kepadanya
dapat
diminta
pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban hukum yang melekat pada hak tersebut di depan pengadilan. Manusia sebagai perorangan adalah badan hukum (legal person) dan hal itu melekat pada dirinya sejak lahir, serta keadaan itu berlangsung selama hidupnya sejak lahir sampai meninggal dunia. Akan tetapi, bukan manusia perorangan saja yang bisa menjadi subjek hukum dan badan hukum. Perseroan juga bisa menjadi badan hukum, oleh
45
Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, cet. 1, hal. 60
53
karena itu bisa menjadi subjek hukum. Badan hukum itulah yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 UUPT yaitu Perseroan Terbatas.46 Ciri pokok personalitas perseroan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain yaitu:47 a. Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya Ciri personalitas perseroan sebagai badan hukum yang pertama dan paling utama: 1. Perseroan merupakan wujud atau entitas (enity) yang “terpisah” dan “berbeda” dari pemiliknya dalam hal ini dari pemegang saham; 2. Dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitasnya, tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran individu pemegang saham. Ciri personalitas yang demikian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur dalam Pasal 3 (1) dalam bentuk “pertanggungjawaban terbatas” pemegang saham atas utang perseroan. Menurut penjelasan Pasal 3 (1) tersebut, ketentuan tanggung jawab terbatas, merupakan penegasan ciri personalitas
46
Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007),
47
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.
hal. 174 57-60
54
perseroan bahwa pemegang saham terpisah tanggung jawabnya sebatas apa yang di setornya kepada perseroan dengan harta pribadinya. b. Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri Ciri personalitas perseroan yang kedua ini, diatur pada Pasal 98 (1) UUPT. 1. Perseroan dapat tampil didalam maupun diluar Pengadilan 2. Untuk itu, Perseroan diwakili oleh Direksi. Perseroan dapat menggugat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga. Begitu juga sebaliknya, perseroan dapat digugat pihak ketiga terhadap wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan. c. Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri. Berdasarkan Pasal 32 (1) UUPT, perseroan memiliki kekayaan berupa modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Dapat memiliki aset dari hasil keuntungan perusahaan. Menguasai dan memindahkan aset itu sesuai dengan cara yang ditentukan undangundang dan Anggaran Dasar. Memiliki cadangan wajib dan cadangan khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 70 (1) dan Pasal 73 (1) UUPT. d. Tanggung jawab pemegang saham, terbatas sebasar nilai sahamnya
55
Sejalan dengan ciri perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya, maka tanggung jawab pemegang saham, hanya terbatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 (1) UUPT: 1. Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham, sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang perseroan 2. Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas harga saham yang mereka investasikan 3. Pemegang saham, tidak bertanggung jawab lebih lanjut kepada kreditor perseroan atas aset pribadinya. Namun hal itu tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia secara itikad buruk memperalat perseroan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saham bertindak sebagai borgtoch terhadap kreditor atas uang perseroan. e. Pemegang saham, tidak mengurus perseroan, kecuali dia dipilih sebagai angguta Direksi Ciri lain yang berlaku umum di semua negara, pemegang saham “tidak mengurus” perseroan, akan tetapi perseroan diurus oleh Direksi yang ditunjuk dan diangkat melalui RUPS. Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan, Direksi
56
menjalankan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Selanjutnya Pasal 94 (1) mengatakan, anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Jadi, karena perseroan sebagai badan hukum bukan makhluk yang punya badan, tidak punya jiwa untuk dimaki dan tidak punya tangan untuk bekerja, maka dia bertindak melalui “medium” manusia yang ditunjuk untuk itu, yang disebut Direksi tidak identik dengan pemegang saham maupun dengan perseroan. Personalitas yang demikian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: 1. Pasal 1 angka 5, menegaskan, Direksi adalah organ perseroan yang diberi wewenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan 2. Dan Direksi sekaligus juga mewakili perseroan didalam maupun diluar Pengadilan sesuai Anggaran Dasar Ciri yang diatur pada Pasal 1 angka 5 tersebut, ditegaskan kembali pada Pasal 92 (1), dan penjelasan pasal ini juga mengatakan pengurusan perseroan oleh Direksi meliputi pengurusan sehari-hari. f. Melakukan kegiatan terus menerus sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Jangka waktu perseroan umumnya ditetapkan dalam waktu yang panjang atau bisa juga tanpa batas.
57
Ciri inipun diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas, harus ditentukan dalam Anggaran Dasar. Selama masa berdirinya belum berakhir, perseroan terus menerus melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. c. Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas Pasal 2 Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Berdasarkan ketentuan ini, setiap perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas. Dalam pengkajian hukum, disebut “klausul objek”. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap cacat hukum sehingga keberadaannya tidak valid.48 Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar bersifat imperatif, dilakukan bersama pada saat pembuatan Akta Pendirian. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggariskan, Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berhubungan 48
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 60-61
58
dengan perseroan. Jadi, penempatan maksud dann tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar, bersifat imperatif. Lebih lanjut sifat imperatif tersebut, dikemukakan pada Pasal 9 (1) huruf c yang menyatakan, untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, perseroan harus mengajukan permohonan kepada Menteri dan mengisi formulir isian yang memuat sekurang-kurangnya: a. Nama dan tempat kedudukan perseroan b. Jangka waktu berdirinya perseroan c. Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha perseroan Dari penjelasan diatas, pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dalam Anggaran Dasar bersifat hukum memaksa.49 Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan, memegang peranan fungsi prinsipil. Dikatakan memegang fungsi prinsipil, karena pencantuman itu dalam Anggaran Dasar, merupakan landasan hukum bagi pengurus perseroan, dalam hal ini Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha perseroan, sehingga pada setiap transaksi atau kontrak yang mereka lakukan tidak menyimpang atau keluar maupun melampaui dari maksud dan tujuan, serta kegiatan yang ditentukan dalam Anggaran dasar. Selain itu tujuan utama dari
49
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 61
59
pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar, antara lain:50 a. Untuk melindungi pemegang saham sebagai investor dalam perseroan b. Dengan mengetahui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pemegang saham sebagai investor akan yakin, pengurus perseroan yakni Direksi, tidak akan melakukan kontrak atau transaksi maupun tindakan yang bersifat mengadu untung (spekulatif) diluar tujuan yang disebut Anggaran Dasar. c. Direksi tidak melakukan transaksi yang berbeda diluar kapasitas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang disebut dalam Anggaran Dasar yang bersifat ultra vires (melampaui kapasitas). Dengan demikian, maksud dan tujuan itu merupakan landasan bagi Direksi meengadakan kontrak dan transaksi bisnis. Serta sekaligus menjadi dasar untuk menentukan batasan kewenangan Direksi dalam melakukan kegiatan usaha. Apabila Direksi melakukan tindakan pengurusan diluar batas yang ditentukan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dikategoriakan melakukan ultra vires. Dalam kasus yang demikian memberi hak bagi pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan di Pengadilan. Hak itu, ditegaskan pada Pasal 61 (1) UUPT yang mengatakan setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke 50
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 61-62
60
Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.51 Menurut James D. Cox, antara lain dikatakan, terdapat teori mengenai perumusan maksud dan tujuan perseroan. Pertama adalah teori konsensi (concenssion theory). Menurut teori ini, dalam Anggaran Dasar harus dicantumkan beberapa kegiatan usaha atau garis bisnis yang difinitif (difinitif enterprise or line of business).52 Dengan demikian, perumusan maksud dan tujuan, disyaratkan bersifat spesifik untuk satu bidang kegiatan usaha tertentu yang tidak bercorak implisit. Harus bersifat tujuan terbatas (limit purpose). Hal ini tidak mengurangi kebolehan mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bersifat multi tujuan (multi purpose), sehingga perseroan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan usaha. Namun hal itu, semuanya harus bersifat definitif disebut dalam anggaran Dasar.53 Kedua, teori fleksibel (fleksibel theory). Menurut teori ini, Anggaran Dasar dapat mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bersifat sederhana, meliputi berbagai bidang usaha tanpa mengelaborasi
51
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 61-62 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 62 53 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 63 52
61
lebih lanjut masing-masing bidang. Akan tetapi meskipun perumusan bersifat sederhana dan fleksibel, namun bidangnya harus pasti. 54 Pada saat sekarang, banyak Anggaran Dasar Perseroan yang mencantumkan maksud dan tujuan yang bersifat tujuan berganda. Pencantuman dan perumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang terlampau luas dan fleksibel, pada dasarnya mengandung untung rugi: 55 a. Keuntungan menurut H.M.N Purwosutjipto SH, apabila dibelakang hari perseroan hendak merubah objek kegiatan usahanya, tidak perlu mengubah Anggaran Dasar. Oleh karena itu, beliau berpendapat, sebaiknya tujuan perseroan dirumuskan secara luas, sehingga tidak perlu setiap kali mengubah Anggaran Dasar. b. Tetapi mungkin juga ada kerugiannya sebab pencantuman tujuan dengan rumusan yang luas, dapat menimbulkan efek. Perumusan tujuan yang luas memberi kekuasaan diskresi yang luas kepada Direksi atau manajer melakukan aktifitas bisnis. Akibatnya, sulit mengontrol apakah kegiatan itu telah mengandung ultra vires. Atau dengan kata lain, perumusan tujuan yang luas, mengakibatkan dan memberikan kekuasaan direksi yang luas kepada Direksi, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengawasi apakah tindakan diskresi itu telah berada diluar batas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
54 55
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 63 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 63-64
62
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah membatasi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Pembatasn itu dengan sendirinya berisi larangan, sehingga tidak boleh bertentangan dengannya: a. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baku b. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan Sepanjang
mengenai
larangan
pertama,
tidak
menimbulkan
permasalahan. Akan tetapi mengenai ketertiban umum dan kesusilaan potensi menimbulkan permasalahan. Sulit menentukan apa yang dimaksud dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Tidak ditemukan batasan pengertian yang disepakati semua kalangan. Oleh karena itu, bisa terjadi penilaian yang bersifat subjektif, karena memang nilai ketertiban umum dan kesusilaan pada dasarnya bersifat relatif.56 2.Sumber Hukum Perseroan Terbatas Pada awalnya keadaan Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 35-36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam perkembangannya, aturan-aturan yang terdapat dalam KUHD tersebut dianggap sudah tidak dapat menampung perkembangan dalam dunia usaha, sehingga pemerintah
56
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 64
63
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Setelah diberlakukan kurang lebih selama 12 (dua belas tahun), UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang tidak lagi
memenuhi
perkembangan kebutuhan masyarakat dalam dunia usaha. Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi dan kemajuan ilmu ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang telah berkembang pesat khususnya pada era globalisasi. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, Unang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagi pengganti atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Mengenai ketentuan kuhum yang berlaku bagi perseroan, diatur dalam Pasal 4 Sumber Hukum Perseroan Terbatas, yang mengatakan bahwa: “Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.57 Selanjutnya penjelasan Pasal 4 tersebut menyatakan: a. Selain dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan 57
Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1, hal. 177
64
lain tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatuhan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik dalam menjalankan perseroan. b. Sedangkan yang demaksud dengan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya, meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan. Bertitik dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas dan penjelasannya, dapat dikemukakan hal-hal berikut:58 1. Ketentuan hukum yang mengikat terhadap perseroan Apabila ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas dihubungkan dengan penjelasan pasal tersebut, dapat dideskripsikan urutan hukum yang berlaku dan mengikat kepada perseroan, yang terdiri atas: a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai ketentuan sekaligus aturan pokok perseroan. b. Anggaran Dasar Perseroan (AD) c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya perseroan, meliputi: 58
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 84-86
65
1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jalannya perseroan diluar peraturan pelaksanaan 2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jalannya perseroan diluar peraturan pelaksanaan a. Peraturan Perundang-Undangan Perbankan b. Peraturan Perundang-Undangan Perasuransian c. Peraturan Perundang-Undangan Lembaga Keuangan 3. Asas-asas hukum Menurut penjelasan Pasal 4 selain daripada peraturan perundang-undangan yang disebut diatas, setiap perseroan harus menaati asas-asas hukum yang terdiri atas: a. Asas itikad baik b. Asas kepantasan c. Asas kepatutan d. Perinsip tata kelola perseroan yang baik 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas lebih unggul daripada Anggaran Dasar Pada alinea ketiga penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, dikatakan bahwa: “Dalam hal terdapat pertentangan antara Anggaran Dasar dengan undang-undang ini, yang berlaku adalah undang-undang ini”.
66
Berdasarkan penjelasan ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas lebih unggul daripada Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, ketentuan Anggaran Dasar, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, maka yang berlaku adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas. Apa yang digariskan dalam alinea ketiga penjelasan Pasal 4, bukan hanya berlaku terhadap UUPT saja. Akan tetapi, berlaku terhadap semua peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan jalannya perseroaan, lebih unggul dari Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, apabila terdapat ketentuan Anggaran Dasar yang bertentangan dengan salah satu peraturan perundang-undangan maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan kata lain, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya perseroan lebih unggul dari Anggaran Dasar Perseroan. Ketentuan Anggaran Dasar yang bertentangan dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan pelaksana UUPT dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan jalannya perseroan, dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan itu “batal demi hukum” dan tidak mengikat.
67
3. Tidak semua ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas bersifat memaksa Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas digolongkan sebagai bagian hukum ekonomi yang khusus mengatur bidang hukum perseroan, tidak semua ketentuan yang terdapat didalamnya bersifat hukum memaksa. Banyak diantara substansinya yang bersifat hukum mengatur. 3. Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia, untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat–syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang undang Perseroan Terbatas. Proses pendirian Perseroan Terbatas dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu masa persiapan dan masa pengurusan status badan hukum. Pendirian Perseroan diatur dalam BAB II, bagian keasatu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum yang terdriri atas:59 a. Harus didirikan 2 (dua) orang atau lebih Pengertian pendiri menurut hukum adalah orang–orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan perseroan. Selanjutnya orang–orang itu dalam rangka pendirian, mengambil langkah–langkah yang penting untuk mewudjudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan 59
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 161
68
peraturan perundang–undangan. Jadi syarat pertama, pendiri perseroan paling sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri. b. Pendirian berbentuk Akta Notaris Syarat kedua yang juga diatur pada Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasadalah cara mendirikan perseroan harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta, yaitu: 1. Berbentuk akta Notaris, tidak boleh berbentuk akta bawah tangan. 2. Keharusan akta pendirian mesti berbentuk akta Notaris, tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian perseroan, tetapi sekaligus bersifat dan berfungsi sebagaisolemnitas causa yaitu apabila tidak dibuat dalam akta Notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. c. Dibuat dalam bahasa Indonesia Hal lain yang harus dipenuhi Akta Pendirian yang digariskan Pasal 7(1) adalah syarat materil yang mengharuskan dibuat dalam bahasa Indonesia. Semua hal yang melekatpada Akta Pendirian, termasuk Anggaran Dasar dan keterangan lainnya,
harus dibuat dalam bahasa indoensia. Ketentuan ini
bersifat memaksa. Oleh karene itu tidak dapat dikesampingkan oleh para pendiri maupun oleh Menteri. d. Setiap pendiri wajib mengambil saham
69
Pada saat pendiri menghadap Notaris untuk dibuatkanAkta Pendirian, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham perseroan. Kemudian hal itu dimuat dalam Akta Pendirian, sesuai ketentuan pasal 8 (2) huruf c yang mengharuskan memuat dalam Akta Pendiri tentang nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Dengan demikian, agar syart ini sah menurut hukum, pengambilan saham itu, harus sudah dilakukan setiap pendiri perseroan pada saat pendirian perseroan itu berlangsung. Tidak sah apabila dilakukan sesudah perseroan didirikan. e. Mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan ketentuan pasal 7 (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, agar suatu perseroan sah berdiri sebagai badan hukum, harus mendapat pengesahan dari Menteri yang disebut Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Tata cara dan prosedur permohonan untuk memperoleh keputusan pengesahan badan hukum perseroan dari Menteri diatur lebih lanjut pada Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan BAB II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 yang terdiri dari Pasal sampai dengan Pasal 7 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar. Penyampaian
70
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyempaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (Selanjutnya disebut PERMEN Nomor M-01-HT.01-10/2007)60 4. Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha Bentuk usaha adalah badan usaha yang berfungsi sebagai organisasi yang menjalankan kegiatan usaha. Bentuk usaha tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang undang. Setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan undang–undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah atau disebut juga mempunyai legalitas bentuk usaha. Bentuk usaha dapat berupa : 1. persekutuan badan hukum, seperti perseroan terbatas dan koperasi. 2. persekutuan bukan badan hukum, seperti firma persekutuan komanditer. 3. perseorangan, seperti usaha perdagangan, usaha pelayanan dan lain-lain.61 Bentuk usaha tersbut dapat diketahui dengan jelas dalam Akta Pendirian setiap perusahaan. Akta Pendirian perusahaan memuat Anggaran Dasar perusahaan yang bersangkutan. Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi syarat operasional usaha. Setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat tersebut dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Legalitas kegiatan usaha yang dimaksud terdiri atas bukti 60
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 174 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indoensia, cet. 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 329 61
71
Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP). Kedua bukti legalitas kegiatan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/mpp/kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian TDUP dan SIUP.62 Akta Pendirian perusahaan merupakan salah satu bentuk legalitas usaha yang dibuat dihadapan Notaris. Akta pendirian perusahaan badan hukum perlu mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut akan diterbitkan berdasarkan atas pertimbangan bahwa telah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model 1 dan dokumen pelengkapnya serta salinan Akta Pendirian yang bersangkutan dan telah dipenuhinya syarat–syarat dan ketentuan perundang–undangan yang berlaku.63 Suatu perusahaan dinyatakan sebagai perusahaan yang sah apabila perusahaan yang bersangkutan tercantum dalam daftar perusahaan, yang disebut perusahaan terdaftar. Ketentuan yang mengatur adalah ketentuan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang–undang ini diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/mpp/kep/I1988.64
62
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indoensia, cet. 4, hal. 329 –330. Rudhi Prastya, Teori dan Praktek Perseroan Terbatas, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika: 2011), hal.110 64 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indoensia, cet. 4, hal. 336. 63
72
Pihak penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan adalah Kantor Pendaftaran Perusahaan. Menteri Perindustrian dan Perdagangan menunjuk Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai Pembina teknis dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan. Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ditunjuk selaku peneyelenggara Wajib Daftar Perusahaan ditingkat pusat.65 5. Kewajiban Pengurus Oleh Direksi Sebagai Organ Perusahaan Direksi sebagai organ yang bertindak mewakili dan melakukan pengurusan korporasi sehari–hari berkewajiban untuk meningkatkan nilai ekonomis dari korporasi. Untuk mencapai tujuan tersebut Direksi harus diberi kewenangan– kewenangan yang mendukung untuk tercapainya hasil yang optimal dalam pengurusan korporasi, sejalan dengan pemberian kewenangan yang diberikan tersebut, Direksi juga diembankan tanggung jawan dalam kapasitasnya sebagai wakil dan pengurus korporasi.66 Kekuasaan dan kewajiban anggota Direksi biasanya ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Akan tetapi tanpa mengurangi apa yang diatur dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah mengatur pokok–pokok kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, antara lain : 65
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indoensia, cet. 4, hal. 339 Freedy harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1, (Bogor: Ghalia Indoenesia, 2010), hal. 42-43 66
73
1. Wajib dan bertanggung jawab mengurus perseroan 2. Wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyetakan bahwa “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan unutk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”. Maka Direksi memiliki dua fungsi utama yaitu Fungsi Pengolahan (manajemen) dan Fungsi Representasi (perwakilan). Fungsi pertama dan fungsi kedua pada dasarnya bersifat saling melengkapi.67 Fungsi pertama menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan. Agar Direksi dapat melakukan pengelolaan perusahaan, maka pada dirinya harus dilengkapi otoritas untuk dapat melakukan tindakan–tindakan hukumdengan kata lain, ia harus dapat bertindak sebagai subjek hukum. Fungsi kedua , yaitu fungsi representasisejatinya menjadi perwujudan subjek hukum. Dengan fungsi represntasi ini, Direksi yang melakukan perbuatan hukum tidak dalam kapasitas sebagai pribadi tetapi bermetamorfose pada perseroan. Dalam fungsinya yang demikian, seringkali dikatakan bahwa 67
Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, cet. 1, hal. 167
74
Direksi menjadi personifikasi dari Perseroan Terbatas. Hal ini untuk mempertegas bahwa perseroan sebagai subjek hukum sejatinya hanya merupakan kontruksi hukum, ia hanya dapat dipahami secara virtual melalui konstruksi berfikir yang kemudian dikukuhkan dan diakui eksistensinya secara yuridis.68 Sifat hubungan antara direksi dan perseroan adalah hubungan yang didasarkan pada kepercayaan. Hubunganini melahirkan kewajiban fidusia bagi Direksi, yaitu untuk beritindak berdasarkan itikad baik, transparan, dan wajar. Ketiga kewajiban fisudia ini seringkali disebut sebagai duty of loyalty.69
B. Prosedur Perizinan Perseroan Terbatas Pada prinsipnya untuk menjalankan usaha di Indonesia diperlukan adanya izin usaha dari pemerintah. Izin untuk menjalankan usaha inilah biasanya diekanal sebagai izin usaha. Lembaga izin usaha di Indonesia bermula sejak dikeluarkannya bedrifireglementerings Ordonnantie 1934. Ordonnantie ini diterbitkan sekitar tahun 1933–1934, yaitu pada waktu dunia pada masa itu ditimpa oleh suatu depresi, suatu zaman malaise, suatu keadaan diberbagai negara mengalami kesukaran–kesuakaran dalam kehidupan perekonomianya, termasuk Hindia Belanda. Untuk mengatasi keadaan ini, maka pemerintah Belanda merasa perlu
68 69
Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, cet. 1, hal. 168 Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, cet. 1, hal. 169
75
mengadakan pengaturan bagi yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Hindia Belanda.70 Maksud diadakannya peraturan tersebut adalah sedemikian rupa agar perusahaan-perusahaan yang telah ada dapat terjamin kelangsungan hidupnya. Maka sektor–sektor untuk bidang usaha yang dianggap telah mengalami kejenuhan pemasarannya, dilarang didirikan. Bahkan untuk perusahaan di sektor yang bersangkutan sudah jenuh pemasarannya, dilarang untuk melakukan perluasan kecuali dengan izin dari pemerintah. Maksudnya tidak lain agar dapat dikurangi persaingan diantara perusahaan yang telah ada demi tidak terganggu kelangsungan hidupnya akibat persaingan yang makin tajam.71 Pejabat yang berwenang memberika izin dimaksud adalah Menteri Perindustrian yang kemudian perkembangannya ditentukan berwenang oleh berbagai departemen sesuai dengan sektor kegiatan usaha yang bersangkutan. Demikian antara lain untuk sektor usaha perdagangan atau perekonomian termasuk yang bergerak di bidang jasa menjadi wewenang dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Untuk sektor–sektor yang berhubungan dengan pengangkutan dan telekomunikasi oleh departemen perhubungan. Untuk lembaga– lembaga keuangan oleh Menteri Keuangan.72 Setelah dibuatnya akta pendirian oleh Notarisyang memuat hal–hal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 70
Rudhi Prastya, Teori dan Praktek Perseroan Terbatas, cet. 1, hal. 68–69. Rudhi Prastya, Teori dan Praktek Perseroan Terbatas, cet. 1, hal. 69. 72 Rudhi Prastya, Teori dan Praktek Perseroan Terbatas, cet. 1, hal. 70. 71
76
Perseroan Terbatas, maka diajukan permohonan untukmemperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum secara elektronik. Adapun tata cara yang diatur daalm Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa para pendiri secara bersama–sama atau dengan memberikan kuasa kepada Notaris mengajukan permohonan tersebut dengan mengisi format isian secara elektronik yang memuat: (a). nama dan tempat kedudukan persero; (b). jangka waktu berdirinya perseroan; (c). maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; (d). jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal di setor, (e). alamat lengkap perseroan, yang terlebih dahulu harus dilakukan pengajuan nama perseroan.73 Permohonan secara elektronik harus dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung dalam hal format isisan. Jika keterangan mengenai dokumen pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan, maka akan dikeluarkan pernyataan tidak keberatan menteri. Dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan, pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Setelah dokumen fisik diserahkan secara lengkap, maka paling lambat empat belas hari sejak diserahkan, menteri akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan. 73
Freedy harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1,hal. 21-22
77
Setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum, maka perseroan tersebut harus memenuhi asas publisitas, yaitu dengan mendaftarkan perseroan ke dalam daftar perseroan yang diterbitkan dan diselenggaraakn oleh menteri. Ketentuan daftar perseroan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini berhubungan dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indoensia Nomor 12/MPP/kep/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Kegiatan pendaftaran tersebut diadakanoleh Menteri Perindustrian dan
Perdagangan
(sekarang
Menteri
Perdagangan).
Peraturan
tersebut
mensyaratkan setiap korporasi wajib mendaftarkan korporasinya berdasarkan akta–akta yang telah diotorisasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Otorisasi tersebut meliputi; Akta Pendirian sesuai denganpengesahan menteri kehakiman, akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan menteri; atau akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada menteri.74 Adapun tujuan dari pendaftaran perusahaan yang diatur dalam Undang– Undang Wajib Daftar Perusahaan ini adalah untuk mencatat bahan–bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu korporasi dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas korporasi yang tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusahan. Oleh karena itu, setiap korporasi termasuk korporasi asing
74
Freedy harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1,hal. 27-28
78
yang berkedudukan dan menjalankan usahanya
di wilayah Negara Republik
Indonesia dan memiliki izin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.75 Sebelum pendaftaran dilakukan, pemilik atau pengurus perusahaan ynag bersangkutan wajib memenuhi syarat–syarat yang diperlukan menurut undang– undang.
75
Freedy harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1, hal. 28
79
BAB IV MEKANISME PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. UMAT POWER
A. Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power 1. Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power Sejak lahirnaya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), mulai saat itu pula tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang dahulu awal mulanya Indonesia memiliki
undang-undang
khusus
mengenai
Perseroan
Terbatas
yang
sebelumnya hanya diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang tentu saja sedikit banyak sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, terutama mengenai dunia usaha yang telah kian maju. Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan Akta Pendirian suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Notaris. Yang kemudian diajukan permohonan Pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Notaris, UUPT tersebut secara spesifik mengatur tentang Perseroan Terbatas khususnya mengenai prosedur pendirian Perseroan Terbatas, pendirian suatu Perseroan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman.
80
Syarat-syarat Pendirian Perseroan sebagaimana harus dipenuhi diatur dalam Pasal 7 UUPT:76 (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara Asing atau badan hukum Indonesia atau Asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan “Akta Notaris”, yang berarti bahwa perjanjian pendirian Perseroan tersebut tidak dapat dibuat dibawah tangan, tetapi harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat Akta Pendirian tersebut, yaitu Notaris dan dibuat “dalam bahasa Indonesia”, bukan dalam bahasa lainnya. Jika Akta pendirian tersebut, ingin dibuatkan dalam bahasa lainnya (di luar bahasa Indonesia) adalah sah saja, tetapi bukan menjadi dasar untuk dapat diajukan dalam rangka pengesahan Akta pendirian tersebut. Sedangkan ketentuan 2 (dua) orangpendiri atau lebih ini tidak berlaku bagi: a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau
76
Lihat jugaUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
81
b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjammin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. (2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Pendiri harus memiliki bukti kepemilikan atas perseroan dari harta perseroan yang berbentuk saham sehingga pada waktu perseroan didirikan, bagaimana saham dari pendiri ini wajib diambil oleh pendiri untuk berperan dalam mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada saat pendirian perseroan dalam Anggaran Dasar disebutkan jumlah modal dasar perseroan, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk saham yang memiliki nilai nominal atas saham tersebut, yang sering disebut sebagai “harga pari” (per value) yang dinyatakan dalam bentuk rupiah. Setiap pendiri mendapatkan sejumlah saham yang sesuai dengan modal yang disertakan dalam perseroan tersebut. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan. Dalam hal peleburan seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri, masuk menjadi modal perseroan hasil peleburan dan pendiri tidak mengambil bagian saham sehingga pendiri dari perseroan yang meleburkan diri dan nama pemegang saham dari perseroan hasil peleburan adalah nama pemegang saham dari perseroan yang meleburkan diri.
82
(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tangga diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dengan demikian, semua tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi tangggung jawab setiap pendiri perseroan secara tanggung renteng, pengesahan ini dilakukan melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik oleh Menteri. Bahwa hal ini sebenarnya telah diatur sebelumnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor C-24.HT.01.01 Tahun 2004 Tanggal 12 November 2004 tentang Petunjuk Teknik Sistem Admiinistrasi Hukum Umum. Sistem Administrasi Hukum Umum (Sisminbakum) merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Direktorat Administrasi Hukum Umum dalam hal pengesahan atau perseroan yang dilakukan secara online yang dapat diakses melalui website yang telah ditentukan oleh departemen tersebut. (5) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan
83
wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Sesuai dengan dasar pembentukan perseroan dari suatu perjanjian, maka prinsip utama tidak boleh perusahaan dimiliki oleh 1 (satu) orang sehingga perseroan yang memiliki 1 (satu) pemegang saham saja dalam waktu 6 (enam) bulan setelah mendapat pengesahan sebagai badan hukum harus menjual sahamnya kepada orang lain atau paling tidak menerbitkan saham baru untuk dijual kepada orang lain sehingga perseroan tersebut tidak hanya dimiliki oleh 1 (satu) orang pemilik saham saja. Pengertian “orang lain” adalah orang yang tidak merupakan kesatuan harta atau tidak memiliki harta bersama, yaitu antara pemegang saham. Contoh, dapatkah suami istri dalam suatu rumah tangga, termasuk dalam pengertian merupakan satu kesatuan harta, secara umum memang suami istri berada dalam satu kesatuan harta, tetapi jika pada saat melangsungkan perkawinan, suami istri tersebut membuat perjanjian kawin atau pisah harta, mereka bukan lagi disebut dalam kesatuan harta. Dengan demikian, suami istri yang tidak memiliki perjanjian perkawinan dalam hal pemisahan harta tidak dapat disebut “sebagai orang lain”. (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan
84
kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. Perikatan dan kerugian perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu enam bulan tersebut. Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” ialah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, kreditor dan/atau pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya dapat mengajukan ke pengadilan negeri tempat domisili perseroan berada untuk dimohonkan pembubaran atas perseroan tersebut. (7) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi. a. Perseroan yang seluruh dahamnya dimiliki oleh negara; atau b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Yang dimaksud dengan “persero” adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan,
85
yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl Ayat 97:
Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. [839Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.
Korelasi ayat diatas dengan pendirian usaha adalah niat pendiri usaha yang baik akan menciptakan kemaslahatan baik bagi dirinya dan juga kepada khalayak umum. Dalam Islam diajarkan setiap perbuatan harus disertai dengan niat yang baik terlebih dahulu, agar dapat kesalamatan dunia dan akhirat. 2. Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power Tanggung jawab Notaris terhadap pendirian Perseroan Terbatas dimulai sejak adanya ketentuan Perseroan Terbatas dibuat dengan Akta Notaris. Dalam hal ini terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
86
Dalam Pasal 1868 KUHPerdata ditentukan sebagai berikut:
“Akta autentik adalah Akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang berbuat demikian, dimana Akta itu dibuat”
Tentang ketentuan pembuktian sebagai Akta otentik ditentukan dalam Pasal 1870 KUHPerdata:
“Suatu Akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, suatu alat bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”
Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat Akta Autentik. Sesuai bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik dan mewakili kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”
87
Sangat jelas bunyi Pasal diatas tentang keberadaan Notaris yang dikatakan Notaris selain berwenang membuat Akta Autentik disitu juga dikatakan Notaris mewakili kewenangan lainnya. Keberadaan Notaris selaku pejabat umum ini tidak hanya sekedar untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya tetapi juga atas perintah undang-undang. Peran dan tanggung jawab Notaris ini juga tersirat dalam Islam bahwa wajib hukumnya melaksanakan amanat yang telah di berikan kepada seseorang, seperti yang terdapat pada Hadis Riwayat Abu Dawud dan Al Tirmidzi di bawah ini
“ Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”(HR. Abu Dawud dan Al- Tirmidzi)
Korelasi hadis diatas dengan peran dan tanggung jawab Notaris sangat jelas dinyatakan bahwa dalam Islam wajib hukumnya menjalankan amanat yang telah diberikan kepada seseorang, seperti halnya apa yang telah diminta oleh para penghadap kepada Notaris yang tentunya harus sesuai dengan amanat undangundang. Notaris merupakan pekerjaan dengan keahlian khusus menuntut pengetahuan yang luas serta tanggung jawab dalam setiap melayani kepentingan umum dan inti
88
tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan Autentik setiap hubunganhubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat menghadap dan meminta jasa Notaris. Tanggung jawab Notaris dalam hal Pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas dari peranan Notaris dalam proses Pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat Akta Perseroan Terbatas, apabila terjadi kesalahan dalam Pendirian Perseroan Terbatas, dapat dilihat dari dua segi, yaitu kesalahan dalam melakukan prosedur Pendirian Perseroan Terbatas dan kesalahan akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh pendiri perseroan yang beritikad tidak baik. Dalam hal ini maka tanggung jawab tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya kesalahan dalam proses Pendirian Perseroan Terbatas, dimana dalam hal kesalahan tersebut, dibagi menjadi; - Kesalahan karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundangundangan - Kesalahan dalam hal kesesuaian data 2. Tanggung jawab Notaris dalam hal adanya kecurangan yang dilakukan oleh pendiri perseroan yang beritikad tidak baik:
89
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Notaris untuk Mengatasi Hambatanhambatan Dalam Melakukan Peran dan Tanggung Jawabnya sebagai Notaris Dalam Pendirian PT. Umat Power Dalam menjalankan Peran dan Tanggung Jawabnya Notaris sering kali menghadapi masalah-masalah yang menghambat Peran dan Tanggung Jawabnya, hal ini dikarenakan Notaris hanya diamanahi oleh undang-undang sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, membuat Akta Autentik yang di minta oleh para penghadap dan diamanahkan undang-undang tanpa harus melakukan peninjauan lapangan. Setiap orang yang datang pada Noataris untuk meminta jasa Notaris tersebut atau yang dalam hal ini sering disebut klien, maka Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya, wajib memberikan jasanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kecuali ada alasan untuk menolaknya. Pasal 16 (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
“memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini, untuk menolaknya”
90
Alasan untuk menolak adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istri, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undangundang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris, sering kali kewajiban yang diberikan kepada Notaris tersebut tidak sepenuhnya menghasilkan sesuatu yang baik, karena rupanya hal tersebut tidak sepenuhnya menghasilkan sesuatu yang baik, karena rupanya hal tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang beritikat tidak baik untuk kepentingan mereka sendiri dan merugikan pihak-pihak lain. Notaris tidak sepenuhnya dapat melihat apakah klien yang datang menghadap kepadanya pasti memiliki itikad baik atau malah sebaliknya, sehingga sering kali Notaris terjebak dalam situasi dimana klien yang bersangkutan ternyata memiliki itikad tidak baik. Demikian halnya dalam proses Pendirian Perseroan Terbatas, kondisi yang sering kali terjadi, bahwa para klien yang beritikad tidak baik tersebut memalsukan data-data yang dibawa kepada Notaris yang bersangkutan, selain itu adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri yang berkaitan pernyertaan modal serta susunan saham perseroan sebelum perseroan didirikan yang ternyata melanggar hukum.
91
C. Analisis Mekanisme pendirian Perseroan Terbata PT. Umat Power, dari uraian yang dipaparkan diatas penulis menganalisa data pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power yang Aktanya dibuat oleh Notaris Daradjat Darmadji, S.H., dari akta yang ini dari analisa penulis prosedur dan prosesnya sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut: 1. Pada hari Jum’at tanggal (9 September 2011)
telah hadir menghadap
kehadapan Notaris Daradjat Darmadji, S.H.; - Tuan Budiman Ashari Dalimunte, menghadap kepada Notaris yang bertindak untuk diri sendiri, dan berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, selaku kuasa dari oleh karena itu untuk dan atas nama a. Tuan Nasyirul Falah b. Tuan Omar Aram Pudjo Kristianto c. Tuan Doktor Haji Said Aqil Siraj, dan d. Tuan Doktorandus Marsudi Dari uraian diatas sudah jelas PT. Umat Power telah memenuhi Pasal 7 ayat (1) UUPT yang mana perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 2. Saham, setiap pendiri masing-masing telah mengambil bagian saham. Hal ini telah memenui syarat sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) termaktub setiap
92
pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Yang mana rincian saham telah diterangkan dalam akta. 3. Anggaran Dasar, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 8 ayat (1) UUPT, akata pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Di dalam akta PT. Umat Power telah diterapkan Anggaran Dasar sesuai perintah Pasal dalam Undang-Undang ini. - Pasal 15 ayat (1) anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan perseroan b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan c. jangka waktu berdirinya perseroan d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Puruf d mengenai modal ditempatkan, dan modal disetor dalam akta ini tidak disebutkan rincian jumlah modal modal ditempatkan dan modal disetor, dalam akta ini hanya disebutkan besaran jumlah modal keseluruhan. Dalam hal ini penulis menganggap perlu rincian modal ditempatkan dan modal disetor yang seharusnya di terangkan. e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
93
Dari uraian huruf f diatas mengenai jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah dicantumkan dalam akta, dalam posisi ini semua pemegang saham telah menempati sebagai anggota Diraksi dan Dewan Komisaris. Yang menurut penulis ini justru akan membuat pemegang saham seperti tidak terpisahkan dari yang tadinya pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas sahamnya, tetapi karena semua pemegang saham menjadi pengurus ini artinya pemegang saham bertanggung jawab juga sebagai pengurus, ini tentu apabila nantinya ada hal yang tidak sesuai justru akan merugikan mereka sendiri. g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Dari apa yang telah diatur oleh UUPT khususnya Pasal 15 ayat (1) huruf a sampai huruf i, telah dipenuhi dan terdapat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas ini. Ada beberapa hal meskipun tidak dilarang oleh UUPT tetapi menurut penulis ini perlu untuk dirincikan dalam akta pendirian ini. 4. Keputusan Menteri, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian di tandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Hal ini telah dilakukan
94
permohoan kepada Menteri dan telah mendapat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indaonesia Pada tenggal (07 Oktober 2011) Yang mana dari saat pendiri menghadap kehadapan Notaris pada tenggal (09 September 2011) sampai tanggal (07 Oktober 2011), tentunya pengesahan ini berjarak 28 (duapuluh delapan) hari, ini berarti telah sesuai dari apa yang diamanahkan oleh undang-undang paling lambat 60 (enam puluh) hari.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan pada bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut: 1. Sebuah pendirian Perseroan Terbatas tidak bisa terlepas pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai payung hukum Perseroan Terbatas, dalam Undang-Undang ini mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Pendiriannya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yang menyebutkan “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”, sebagaimana bunyi pasal tersebut harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, ini artinya perseroan tidak boleh didirikan oleh seorang saja. Selain yang sudah disebutkan diatas pendirian Perseroan Terbatas tidak bisa terlepas dari peran Notaris, seperti yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) diatas bahwa pendirian PT harus dengan Akta Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik dan mewakili kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Dari awal pada saat para pendiri Perseroan Terbatas menghadap kehadapan Notaris, mulai saat itulah Notaris bertanggung jawab untuk menjalankan apa 95
96
yang di mohonkan penghadap dan diperintahkan undang-undang, dalam hal ini pembuatan akta Pendirian Perseroan Terbatas dari awal hingga Pengumuman atau Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab Notaris. 2. Dalam menjalankan Peran dan Tanggung Jawabnya memang Notaris sering kali masih mendapatkan hambatan-hambatan, baik itu hambatan secara teknis dan/atau non-teknis, hingga hambatan dari pihak yang tidak bertanggung jawab (para penghadap dengan itikad tidak baik). Notaris masih sering kali disangka telah berbuat tidak sesuai undang-undang, dan harus mengikuti proses persidangan untuk memberikan keterangan atas apa yang disangkakan kepadanya pada saat menjalankan tugasnya. Hal ini tentu membuat Notaris kehilangan waktu, tenaga dan juga biaya. Notaris tidak sepenuhnya dapat melihat apakah klien yang datang menghadap kepadanya pasti memiliki itikad baik atau malah sebaliknya, sehingga sering kali Notaris terjebak dalam situasi dimana klien yang bersangkutan ternyata memiliki itikad tidak baik. Memang kewajiban yang diberikan kepada Notaris tidak sepenuhnya menghasilkan sesuatu yang baik, karena hal tersebut rupanya sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang beritikad tidak baik untuk kepentingan mereka sendiri dan merugikan pihak-pihak lain. Disinilah sangat diperlukan ketelitian dan kehati-hatian Notaris dalam menjalankan Peran dan Tanggung Jawabnya pada saat memeriksa dokumen dan memperhatikan gerak-gerik para penghadap.
97
B. Saran Dari apa yang penulis bahas tentunya dalam penulisan Skripsi ini ada hal-hal yang menurut hemat penulis perlu untuk menuangkan apa yang penulis pahami. 1. Dari semua kewenangan yang diberikan kepada Notaris ada perlunya untuk mencegah hal-hal yang tidak diingankan dari itikad tidak baik penghadap, selain kewenangan memeriksa berkas para penghadap Notaris diberi kewenangan untuk meninjau langsung lapangan Perseroan Terbatas yang akan didirikan. 2. Sebaiknya Para Notaris diberikan pelatihan keahlian dalam membaca gerakgerik seseorang (membaca gestur), demi mencegah hambatan-hambatan yang akan mengganggu peran Notaris dikemudian hari karena itikad tidak baik para penghadap.
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku : A.R, Putri. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, cet. 1. Jakarta: Softmedia, 2011. Adjie, Habbib. Hukum Notaris Indonesia, cet. 2. Bandung: PT Refika Aditama, 2009. ____________. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT), cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009. ____________. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, cet. 2. Bandung: Refika Aditama, 2009. ____________. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2011. ____________. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UUJN, cet. 3. Bandung: Refika Aditama, 2011. Budiyono, Tri. Hukum Perusahaan, cet. 1. Salatiga: Griya Media, 2011. Fuady, Menurut. Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus, cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. Ghofur, Abdul Anshori. Lembaga Kenotariatan Indonesia, cet. 2. Yogyakarta: UII Press, 2010. Ginting, Jamin Ginting. Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007. Harris, Freedy dan Teddy Anggoro. Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1. Bogor: Ghalia Indoenesia, 2010. Irianto, Sulistyowati Dan Sidharta. Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009. Lumban, G. H. S. Tobing. Peraturan Jabatan Notaris, cet. 4. Jakarta: Erlangga, 1996. Mahmud, Peter Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005. Manan, Abdul. Aspek-aspek pengubah Hukum, cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indoensia, cet. 4. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010. Notodisoejo, R. Soegando. Hukum Notarian di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta: CV. Rajawali Prastya, Rudhi. Teori dan Praktek Perseroan Terbatas, cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Raharjo, Handri. Hukum Perusahaan: Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan, cet. 1. Yogyakarta: Pusaka Yustisia, 2013. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, cet. III. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986. Sjaifurrahman. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 2011. Widjaja, Gunawan. 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, cet. 2. Jakarta: Forum Sahabat, 2008. Widjaya, I.G. Rai. Hukum Perusahaan dan Undan-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha, cet. 3. Jakarta: Kesaint Blanc, 2003. Yahya, M. Harahap. Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya. Perseroan Terbatas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
Undang-Undang : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Tesis : Lambe, Devie. Peran dan tanggung Jawab Notaris Dihubungkan dengan Kinerja Sisitem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Pendirian PT, Depok: Universitas Indonesia, 2011. Internet : http://www,jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-amtbtenaren-sofyansofyan/. Diakses 03 Juli 2014 pukul 21.00 http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris diakses 6 April 2015 pukul 12.49
