Oleh: FIRDIS NIM. E

Sociologique, Jurnal S-1 Sosiologi, Volume 3 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

POTRET KEMISKINAN MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK (Studi Tentang Kemiskinan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur )

Oleh: FIRDIS NIM. E51110039 Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015. E-mail: [email protected]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai faktor penyebab kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Tanjung Hilir serta mendeskripsikan bentuk kemiskinan yang terjadi pada masyarakat miskin di Kelurahan Tanjung Hilir. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, menggunakan indikator dalam memahami kemiskinan. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik Purposive. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kemiskinan yang terjadi di kelurahan Tanjung Hilir adalah kemiskinan struktural yang disebabkan oleh faktor struktural seperti, sistem kebijakan pemerintah yang tidak optimal dalam menjalankan program yang tertuang dalam RPJM maupun program PKH sehingga mengakibatkan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, pemerataan pembangunan berkaitan dengan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, kurangnya peluang kerja, rendahnya akses masyarakat terhadap permodalan. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan, sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk membangun konsep baru yang berkaitan dengan kemiskinan. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber informasi bagi pemerintah, dalam melihat daerah yang menjadi sasaran pembangunan. Kata-kata Kunci : Kemiskinan Struktural,Sistem Kebijakan, RPJM, PKH

1 FIRDIS, NIM. E51110039 Program Studi Sosiologi Fisip UNTAN


Menjadi negara maju tentu menjadi harapan masyarakat semua negara,

tak

terkecuali

sebanyak 249 juta jiwa tentu menjadi potensi penggerak bagi pembangunan. tersebut

kemudian

coba

diwujudkan melalui berbagai upaya pembangunan, baik fisik maupun non fisik.

Namun

juta jiwa (BPS, 2013).

Indonesia.

Dengan jumlah sumber daya manusia

Harapan

dari populasi penduduk berkisar 249

dalam

prosesnya,

pembangunan seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti misalnya masalah sosial.

Gambaran

kemiskinan

juga

tampak di beberapa kawasan di Kota Pontianak.

Seperti

di

kelurahan

Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur. Jika kita merujuk pada data kemiskinan

di

kawasan

tersebut,

tampak masih banyak masyarakat yang di kategorikan miskin. Hal ini dapat di lihat dari data yang di himpun oleh Badan Pusat Statistik Kota Pontianak pada tahun 2013, bahwa di kelurahan

Masalah sosial tersebut dapat

Tanjung Hilir terdapat 39 keluarga

berbagai macam bentuk, namun salah

dalam kategori keluarga Pra Sejahtera

satu masalah sosial yang berpotensi

atau tergolong sangat miskin serta 644

menghambat

adalah

keluarga yang dikategorikan dalam

Kemiskinan

keluarga sejahtera 1 atau keluarga

pembangunan

masalah

kemiskinan.

memang

masalah

khawatirkan negatif, perdagangan

serius,

di

yang tergolong miskin, dan total 683

dampak

keluarga miskin dari jumlah keluarga

kriminalitas,

sebesar 3262 keluarga atau 20,93 %

membawa seperti narkotika,

dan

eksploitasi

anak, masalah kesehatan dan lain-lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional pada September tahun 2013, jumlah masyarakat miskin di Indonesia berkisar 28,55 juta jiwa atau 11,47%

dari

total

keluarga

di

kelurahan

tersebut (BPS, 2013). Dalam

berbagai

program

pembangunan

masyarakat

miskin

tetap

upaya, bagi menjadi

prioritas pemerintah di berbagai daerah sebagaimana juga yang tertuang dalam 2

FIRDIS, NIM. E51110039 Program Studi Sosiologi Fisip UNTAN


amanat Undang-Undang Dasar 1945

Levitan (1980 dalam Nawawi

tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 34

2009)

ayat 1, 2 dan 3 yaitu: fakir miskin dan

sebagai kekurangan barang-barang dan

anak-anak yang terlantar dipelihara

pelayanan

oleh

Negara

mencapai suatu standar hidup yang

mengembangkan sistem jaringan sosial

layak. Definisi lain yang menjelaskan

bagi

dan

tentang kemiskinan adalah menurut

yang

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7

Negara,

dan

seluruh

memberdayakan

rakyat masyarakat

mendefinisikan

kemiskinan

yang dibutuhkan untuk

lemah dan tidak mampu sesuai dengan

tahun

martabat kemanusiaan. Serta Negara

Pembangunan

bertanggung jawab atas penyediaan

Nasional (RPJMN) yaitu : kemiskinan

fasilitas pelayanan umum yang layak

terjadi

(UUD 1945). Berdasarkan landasan

sekelompok orang, baik laki-laki dan

tersebut,

bahwa

perempuan, tidak terpenuhi hak-hak

masyarakat miskin juga memiliki hak

dasarnya untuk mempertahankan dan

untuk

mengembangkan

mengandung

hidup

arti

sejahtera,

dengan

2005

bermartabat

yang

Sedangkan

oleh

pemerintah,

Rencana

Jangka

ketika

mendapatkan hak-haknya dari negara diwakili

tentang

Menengah

seseorang

atau

kehidupan

yang

(Samosir,

2012).

berdasarkan

Program

termasuk hak mendapatkan bantuan,

Penanggulangan

Kemiskinan

khususnya bantuan sosial ekonomi,

Perkotaan

kemiskinan

yang nantinya dapat menjadi modal

diartikan sebagai kondisi masyarakat

untuk

yang

memberdayakan

masyarakat

tidak

(P2KP),

memiliki

akses

ke

miskin. Namun dalam praktiknya,

prasarana dan sarana dasar yang

masyarakat mendapatkan

miskin,

masih

sulit

memadai, kualitas perumahan yang di

akses

sosial

dan

bawah standar kelayakan serta mata

ekonomi. TINJAUAN PUSTAKA 1. Konsep Kemiskinan

pencaharian yang tidak menentu yang mencakup multidimensi, yaitu dimensi politik, sosial, lingkungan, ekonomi dan aset (Suparyanto, 2011). 3



2005). Kemiskinan absolut adalah

2. Penyebab Kemiskinan Penyebab kemiskinan sendiri

kondisi dimana seseorang memiliki

dalam Undang-Undang Nomor 25

pendapatan di bawah garis kemiskinan

tahun

2000

tentang

Program

atau tidak cukup untuk memenuhi

Pembangunan

Nasional

(Propenas)

kebutuhan pangan, sandang, papan,

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

kesehatan, perumahan yang layak, dan

kemiskinan kronik dan kemiskinan.

pendidikan yang dibutuhkan untuk

Kemiskinan kronis diartikan sebagai

bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan

kemiskinan yang disebabkan oleh

relatif adalah kondisi miskin karena

sikap dan kebiasaan hidup masyarakat

pengaruh

yang

yang

tidak

sumber

produktif,

daya

dan

terbatasnya

keterisolasian,

kebijakan

tidak

pembangunan

merata,

mengakibatkan

sehingga ketimpangan

rendahnya taraf pendidikan, kesehatan,

pendapatan di masyarakat. Kemiskinan

terbatasnya lapangan kerja, maupun

kultural,

ketidakberdayaan

seseorang

Sedangkan

masyarakat.

kemiskinan

disebabkan atau

oleh

sikap

masyarakat

yang

sementara

disebabkan oleh faktor budaya, seperti

umumnya disebabkan oleh perubahan

malas berusaha memperbaiki tingkat

siklus ekonomi dari kondisi normal

kehidupan, perilaku konsumtif, tidak

menjadi krisis ekonomi, perubahan

kreatif meskipun ada bantuan dari

musiman seperti kasus kemiskinan

pihak luar. Kemiskinan struktural,

nelayan

tanaman

yaitu situasi miskin yang disebabkan

pangan, bencana alam atau dampak

oleh rendahnya akses terhadap sumber

dari kebijakan (Samosir, 2012).

daya yang ada dalam sistem sosial,

3. Bentuk Kemiskinan

kebijakan politik kurang serius dalam

dan

pertanian

Menurut

Suryawati,

kemiskinan dibagi ke dalam 4 bentuk,

mendukung pengentasan kemiskinan, 4.Karakteristik Masyarakat Miskin

yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan

kemiskinan

kultural,

struktural

(Suryawati,

Badan Pusat Statistik tahun 1992

mengemukakan karakteristik

rumah tangga miskin dapat dilihat dari 4



jumlah pekerja dalam satu rumah

Kemiskinan

tangga,

tinggal,

diakibatkan oleh sistem modernisasi

tanah

atau pembangunan yang membuat

(pertanian), tingkat pendidikan dan

masyarakat tidak dapat menguasai

jam kerja kepala rumah tangga, serta

sumber daya, sarana, dan fasilitas

jenis dan status pekerjaan rumah

ekonomi yang ada secara merata

tangga. Dikemukakan pertama-tama

(Suryawati, 2005).

bahwa rumah tangga miskin hanya

6. Indikator Kemiskinan

pemilikan

kondisi

tempat

dan

penguasaan

buatan,

lebih

banyak

mempunyai satu orang pekerja yang

Indikator kemiskinan menurut

menghasilkan pendapatan. Sebagian

Bappenas (2006, dalam Waskitho,

besar kondisi tempat tinggal mereka

2010) adalah terbatasnya kecukupan

belum

memenuhi

dan mutu pangan, rendahnya akses dan

kesehatan

yang

persyaratan Rumah

mutu layanan kesehatan, rendahnya

tangga miskin hanya memiliki lahan

akses dan mutu layanan pendidikan,

yang

terbatasnya

kecil

memadai.

atau

bahkan

tidak

kesempatan

kerja,

memilikinya sama sekali. Tingkat

terbatasnya akses layanan perumahan

pendidikan kepala rumah tangganya

dan

rendah. Jam kerja mereka rata-rata per

terhadap

minggu relatif lebih lama. Jenis dan

kepemilikan tanah, buruknya kondisi

status pekerjaan di perkotaan berupa

lingkungan dan sumber daya alam,

usaha kecil-kecilan, terutama sektor

lemahnya

informal (Kamaluddin, 2004).

lemahnya partisipasi, dan besarnya

5. Jenis Kemiskinan

beban kependudukan akibat besarnya

Menurut

Suryawati

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi

sanitasi, air

jaminan

Menurut kemiskinan

daya alam dan prasarana umum, serta

sebagai

keadaan

pengaruh

tandus.

rasa

lemahnya

aman,

7. Penyebab Kemiskinan Struktural

berkaitan dengan kelangkaan sumber

yang

bersih,

akses

tanggungan.

dua jenis yaitu: Kemiskinan alamiah,

tanah

terbatasnya

Jamasy struktural

kondisi kebijakan

miskin

(2004) diartikan karena

pembangunan 5



yang

belum

merata

menyebabkan pendapatan. muncul

sehingga ketimpangan

Kemiskinan

karena

struktural

ketidakmampuan

peraturan

organik

yang

lebih

operasional untuk mengatur praktek kegiatan ekonomi. 4. Paradigma ekonomi masih bertumpu

sistem dan struktur sosial dalam

pada

menyediakan kesempatan kerja bagi

kapitalistik. Dalam peradaban global

masyarakat miskin.

diakui

Handoyo (2012) mengemukakan lima faktor penyebab kemiskinan struktural,

neoliberal

bahwa

pengaruh

yang

ekonomi

kapitalistik demikian besar. 5.Konsistensi

terhadap

nilai

moral

Pancasila masih kurang. Pancasila

yaitu : 1.Struktur

ekonomi

sosial

menyebabkan

masyarakat sekelompok

yang orang

berada pada lapisan miskin. Keluarga miskin memiliki lahan yang sempit, atau bahkan tidak punya. Anak yang lahir dari keluarga miskin, sejak awal sudah mewarisi kemiskinan. Mereka sulit mendapatkan akses pendidikan dan keterampilan untuk memperbaiki kualitas diri dan hidupnya sehingga jatuh dalam situasi kemiskinan yang

2. Praktek ekonomi masih jauh dari nilai moral Pancasila yang bertumpu pada kekeluargaan,

demokratis, berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan,

dan

dan

keadilan. 3. Pasal 33 UUD 1945 masih belum efektif untuk diterjemahkan dalam

menempatkan

posisi negara sebagai entitas yang penting

sebagai

eksekutor. praktek

regulatator

Namun, ekonomi

dan

kenyataanya

lebih

berpihak

kepada ekonomi kapital dari pada rakyat. Nasib ekonomi kerakyatan menjadi kurang jelas. 8. Teori Struktural Fungsional Konsep

sama dengan generasi sebelumnya.

kebersamaan,

mengajarkan praktek ekonomi yang

utama

Struktural

Fungsional adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan. Stuktural fungsional melihat masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari bagian yang saling berkaitan dalam keseimbangan. Pandangan dasarnya bahwa setiap 6



struktur

dalam

sistem

sosial,

memperbaiki,

motivasi

individual,

fungsional bagi yang lain. Teori ini

pola kultural, yang menciptakan dan

hanya melihat kepada sumbangan satu

menopang motivasi.

sistem terhadap sistem yang lain dan mengabaikan

kemungkinan

bahwa

suatu peristiwa atau sistem dapat beroperasi menentang fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Parsons (dalam Ritzer, 2004) sebagai tokoh Funsionalisme

Struktural

mengemukakan empat fungsi untuk semua sistem dan terkenal dengan istilah AGIL. Fungsi tersebut ialah Adaptation,

Goal

Atteinment,

Integration, dan Latency.

AGIL digunakan pada bahasan empat sistem tindakan . Organisme perilaku ialah sistem tindakan yang melaksanakan

fungsi

adaptasi,

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan eksternal. Sistem

kepribadian

fungsi

pencapaian

menetapkan

melaksanakan tujuan

tujuan

dengan

sistem

dan

mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai

tujuan.

Sistem

sosial

menjalankan fungsi integrasi dengan

Adaptation, Sistem tersebut harus

menghubungkan setiap komponennya

menyesuaikan

yaitu

lingkungannya

diri dan

dengan menyesuaikan

A,G,L.

kultural

melaksanakan

lingkungan itu dengan kebutuhannya.

pemeliharaan

Goal

Dalam

Atteinment,

Sistem

harus

Sedangkan

pola

fungsi

(Ritzer,

kaitannya

sistem

2004). dengan

mendefenisikan dan mencapai tujuan.

Fungsionalisme Struktural, kemiskinan

Integration, Sistem harus mampu

terjadi dikarenakan ketidakberdayaan

mensinergiskan antar komponen dalam

masyarakat dalam beradaptasi dengan

sistem dan ketiga fungsi yang lain

sistem.

(Adaptation,

Goal

Atteinment,

Latency). Latency, memperlengkapi,

Struktural fungsional melihat kemiskinan

Sistem memelihara

harus dan

sebagai

akibat

disfungsinya sistem dalam masyarakat yang

tergambar

dari

hilangnya 7



kesempatan ekonomi,

mengakses pendidikan,

sumber kesehatan,

Penentuan dilakukan,

subjek

dengan

menggunakan

produksi, aset, hasil produksi maupun

teknik

jaminan sosial. Disfungsinya sistem

pengambilan

data

dengan

pemerintah

pertimbangan

tertentu.

Dalam

ditandai

optimalnya

dengan

pemerintah

menjalankan

program

tidak

Purposive,

penelitian

yaitu

teknik

dalam

penelitian ini informan di bagi dua,

pengentasan

yaitu informan pangkal dan informan

kemiskinan.

kunci. informan pangkal dan informan

METODE PENELITIAN

kunci yang di maksud adalah:  Dinas

1.Jenis Penelitian Jenis penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode

Sosial,

Bappeda

Kota

Pontianak, Kelurahan, Kecamatan.  Masyarakat miskin di kelurahan Tanjung Hilir.

kualitatif, dengan tujuan mendapatkan

Adapun yang objek dalam penelitian

gambaran umum tentang kemiskinan

ini adalah Kemiskinan Masyarakat Di

yang terjadi di Kelurahan Tanjung

Kawasan Kelurahan Tanjung Hilir.

Hilir.

4. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data

2. Lokasi Penelitian

dalam penelitian ini sebagai berikut :

Lokasi yang di pilih dalam penelitian

ini

adalah

Kelurahan

Observasi observasi

:

Peneliti

secara

melakukan

langsung

untuk

Tanjung Hilir, yang memang memiliki

mengamati

bagaimana

kehidupan

angka kemiskinan yang cukup tinggi,

masyarakat

miskin

kelurahan

dengan tingkat kepadatan penduduk

Tanjung Hilir.

yang

Wawancara

tinggi.

Minimnya

sarana

:

di

Objek

wawancara

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

dalam penelitian ini adalah masyarakat

Serta rendahnya tingkat pendidikan

miskin, Dinas Sosial, Bappeda Kota

masyarakat. 3. Subjek dan Objek Penelitian 8 FIRDIS, NIM. E51110039 Program Studi Sosiologi Fisip UNTAN


Pontianak,

pejabat

Kelurahan,

Kecamatan.

yang

telah

menjadi

Dokumentasi

:

Dokumentasi

landasan

menentukan

merupakan catatan peristiwa yang

Kota

sudah berlalu.

kebijakan

disusun

dasar

langkah

Pontianak.

dalam

pembangunan Adapun

arah

pembangunan

ditempuh

5. Teknik Analisis Data

dirumuskan

dalam

yang

Meningkatkan

Adapun teknik analisis data dilapangan

kualitas sumber daya manusia yang

yang digunakan oleh peneliti sebagai

cerdas,

berikut:

harmonis yaitu:

sehat,

berbudaya

dan

Reduksi data : yaitu menyaring data

Upaya pemberian pembiayaan

yang diperoleh dilapangan kemudian

kesehatan pada masyarakat miskin

dituliskan kedalam bentuk laporan

dalam

terperinci, laporan tersebut di reduksi,

Penyediaan 6 Puskesmas rawat inap

di rangkum, di pilih, difokuskan, di

dan

susun lebih sistematis.

Peningkatan

Penyajian Data : yaitu usaha untuk

kesehatan

menunjukkan sekumpulan informasi,

Mengoptimalkan

untuk melihat gambaran keseluruhan

menekan angka kematian ibu dan

atau bagian tertentu dari penelitian.

anak. Penyediaan rumah sakit tipe C di

Verifikasi

Kota

:

yaitu

proses

untuk

bentuk

asuransi

pelayanan

dokter

kualitas dasar

Pontianak.

di

spesialis. pelayanan Puskesmas.

posyandu

untuk

Memperbanyak

menjawab permasalahan dan tujuan

dokter

sehingga

dan

Meningkatkan penyuluhan kesehatan

masukan untuk pemecahan masalah

lingkungan dan reproduksi remaja.

(Sugiyono, 2009).

Peningkatan

ditentukan

saran

PEMBAHASAN 1. Hasil Penelitian Gambaran Program Pemerintah

spesialis

kesehatan.

berencana.

di

puskesmas.

pelayanan

keluarga

Peningkatan

layanan

kesehatan terkait Narkoba, HIV dan AIDS. Memberikan pendidikan gratis

Arah kebijakan pembangunan

bagi keluarga miskin. Mendorong

Kota Pontianak tahun 2010 – 2014

pengembangan kualitas anak didik 9



dalam pembinaan iman dan taqwa,

organisasi

yang

mental dan spiritual. Memberikan

permasalahan

kaum

kesempatan pada anak terlantar dan

Menekan

jalanan

menyediakan

untuk

pengetahuan

mengembangkan

dan

keterampilan.

angka

membela perempuan. KDRT

pusat

Meningkatkan

dan

konsultasi.

persentase

pegawai

Mengoptimalkan dan membentuk balai

perempuan dalam jabatan struktural.

pelatihan teknologi padat karya di

Memberikan pelatihan dan kemudahan

setiap kelurahan bekerjasama dengan

akses permodalan kepada organisasi

LPM. Mendorong peningkatan sarana

kepemudaan.

dan

penghargaan

prasarana

perpustakaan.

Memberikan kepada

pemuda

Menjadikan

kelompok

Membangun sarana dan prasarana

berprestasi.

untuk SD, SMP, SMA dan SMK.

pemuda sebagai mitra pemerintah

Mewujudkan

berstandar

dalam menangani masalah di Kota

nasional dan internasional untuk SMP,

Pontianak. Sedangkan arah kebijakan

SMA dan SMK. Mengembangkan

yang ditempuh dalam Meningkatkan

pendidikan berbasis lapangan kerja.

pertumbuhan ekonomi yang lebih

Meningkatkan budaya toleransi di

merata

masyarakat

pengangguran yaitu:

sekolah

untuk

menciptakan

keharmonisan dan kerukunan.

juga

dilaksanakan

Meningkatkan perempuan Pemberian

untuk

pemberdayaan

dan

pemuda

pelatihan

dan

yaitu: modal

bergulir untuk industri rumah tangga. Memberikan

kesempatan

mengurangi

Percepatan pemerataan pertumbuhan

Arah kebijakan pembangunan yang

dan

kaum

perempuan untuk ikut dalam kancah politik. Memberikan perhatian kepada

ekonomi antar kawasan/kecamatan. Meningkatkan

kerjasama

tingkat

sektoral, destinasi, SDM pariwisata, kualitas

produk

dan

pelayanan

pariwisata. Penataan ODTW yang berbasis tepian sungai. Meningkatkan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik. Meningkatkan iklim investasi agar lebih kondusif yang bersifat padat karya di sektor 10



sekunder dan tersier. Menyediakan

diwajibkan melaksanakan persyaratan

tempat

pedagang

yang telah ditetapkan. Program ini,

informal. Memberikan pendampingan

bertujuan mengurangi beban warga

guna

dan

miskin dan diharapkan dapat memutus

industri.

mata rantai kemiskinan antar generasi,

Mengoptimalkan sarana dan prasarana

sehingga generasi berikutnya dapat

pertanian, perikanan serta peternakan.

keluar dari perangkap kemiskinan.

berusaha

bagi

meningkatkan

kuantitas

produk

Meningkatkan

kualitas home

pengawasan

dan

Secara khusus, tujuan PKH

pengendalian pangan yang dilakukan

adalah:

melalui

kualitas pelayanan pendidikan dan

pengembangan

pangan

daerah.

pengelolaan

cadangan

Meningkatkan

kesehatan

pemanfaatan

Meningkatkan taraf pendidikan peserta

PKH,

sumberdaya perikanan. Merevitalisasi

PKH,

koperasi

guru

kesehatan dan gizi ibu hamil, balita

masyarakat.

dan anak prasekolah anggota rumah

sebagai

soko

perekonomian Memberikan pada

kemudahan

semua

pelaku

serta

Peserta

dan

Meningkatan

dan

bagi

akses

meningkatkan

miskin.

Adapun

status

perizinan

tangga

besaran

ekonomi.

bantuan PKH yaitu Rp 1.287.000 /

Membentuk kelompok usaha bagi

tahun.

siswa SMK. Memberikan insentif

Bentuk Kemiskinan Masyarakat Kelurahan Tanjung Hilir

untuk investasi yang menyerap tenaga

Dengan melihat paparan yang

kerja. Adapun penanggulangan

program kemiskinan

yang

menjadi andalan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan.

PKH

adalah program perlindungan sosial yang

memberikan

bantuan

tunai

kepada rumah tangga miskin dan

berkaitan dengan faktor penyebab kemiskinan,

maka

penulis

mengindikasikan bahwa kemiskinan yang terjadi di kelurahan Tanjung Hilir mengarah kepada bentuk kemiskinan struktural. Menurut (Nugroho, 2001) Kemiskinan

struktural

diartikan

sebagai akibat dari super-struktur yang 11 FIRDIS, NIM. E51110039 Program Studi Sosiologi Fisip UNTAN


menyebabkan

tidak

pemerataan

adanya

pembangunan

tidak

struktural

dengan

menganalisis

masalah tersebut dengan pendekatan

berkembangnya kualitas sumber daya

Struktural

manusia. Pernyataan ini menguatkan

kemiskinan di kelurahan Tanjung Hilir

bahwa

berkaitan

tidak

adanya

pemerataan

Fungsional.

antara

Masalah

fungsi

yang

di

pembangunan di kelurahan Tanjung

kemukakan Parsons dengan sistem

Hilir terlihat dari kurangnya sarana

kebijakan

dan prasarana pendidikan, kesehatan

penanggulangan kemiskinan seperti

dan

Program Keluarga Harapan (PKH),

ekonomi.

merupakan

Faktor

penyebab

struktural masyarakat

telah

pemerintah.

diterapkan

Program

pemerintah

yang

Tanjung Hilir tetap miskin dan sulit

tujuannya untuk meningkatkan akses

lepas

Faktor

masyarakat

struktural tersebut antara lain: Program

pendidikan

pemerintah

pendidikan

dalam

dari

kemiskinan.

yang

tidak

mewujudkan

pembangunan

dalam

maksimal pemerataan

temuan

pendidikan,

rendahnya

miskin dengan gratis.

terhadap memberikan

Tetapi

yang

adanya

memperlihatkan

tingkat

pendidikan

kesehatan, penciptaan peluang kerja

masyarakat di kelurahan Tanjung Hilir

baru,

tidak terlepas dari tidak maksimalnya

sulitnya

akses

permodalan,

sarana ekonomi yang kurang dan lain-

fungsi

lain.

sosial. Hal tersebut diperkuat dari Pernyataan bahwa kemiskinan

di kelurahan Tanjung Hilir merupakan bentuk kemiskinan struktural diperkuat dengan melihat penyebab kemiskinan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, penulis melihat bahwa permasalahan merupakan

kemiskinan bentuk

ini

kemiskinan

pemerintah

dalam

struktur

tinjauan Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Parsons (dalam Ritzer, 2004) berkaitan dengan fungsi adaptasi

yang

gagalnya

menguatkan bahwa

sistem

kebijakan

yang

tertuang dalam program pemerintah belum kesempatan

mampu

menyediakan

pendidikan

bagi



masyarakat yang membutuhkan akses

pembangunan terkait dengan sarana

pendidikan.

dan

Masih banyaknya penduduk yang hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar, tidak tamat sekolah dasar dan bahkan tidak mengenyam bangku sekolah yaitu sebanyak 3575 orang

ataupun

masyarakat

yang

menamatkan

SD

masih

adanya

tidak

mampu

yaitu

863

dan

prasarana

pendidikan

untuk

kawasan kelurahan Tanjung Hilir. Masih minimnya sarana dan prasarana pendidikan di kelurahan Tanjung Hilir terlihat dari tidak adanya prasarana pendidikan seperti SMP maupun SMA dan SMK di kelurahan ini. Adapun prasarana pendidikan di kawasan ini adalah SD sebanyak 5 unit.

pendidikan SLTP dan SLTA yaitu

Pernyataan

tersebut

seperti

sebanyak 1142 orang dan 1621 orang.

yang diungkapkan oleh Lipton (1977

Rendahnya

pendidikan

dalam Bahrum, 2011) dengan istilah

menunjukkan bahwa sistem kebijakan

"mal-distribution with growth" yakni

pemerintah dengan program keluarga

gagalnya upaya pemerintah dalam

harapan

mampu

melakukan pemerataan pembangunan

masyarakat

akan menimbulkan kondisi dimana

akses

masih

meningkatkan

belum akses

terhadap pendidikan, kecilnya nilai

orang

bantuan

kemiskinan.

juga

memaksimalkan pada

pelayanan

Parsons tujuannya penulis

terkait

tidak akses

mampu masyarakat

sosial.

Pendapat

fungsi

pencapaian

menguatkan

pandangan

bahwa

gagalnya

sistem

kebijakan dalam menjalankan fungsi pencapaian tujuan terlihat dari tidak seriusnya sistem kebijakan pemerintah dalam

melakukan

pemerataan

miskin

akan

terbelenggu

Adanya indikasi kemiskinan juga terlihat dari tidak meratanya kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan. Terlihat dari kurangnya sarana dan prasarana kesehatan di kelurahan Tanjung Hilir, yang di dasarkan dari data dilapangan bahwa kelurahan

Tanjung

Hilir

tidak

memiliki fasilitas kesehatan seperti 13



Puskesmas

ataupun

rumah

sakit

harapan (PKH) menjadi tidak jelas.

adapun fasilitas kesehatan yang ada di

Kurangnya

kawasan ini hanya Posyandu sebanyak

integrasi

antara

4 unit dan Puskesmas pembantu 1 unit.

sebagai

pembuat

Sedangkan tenaga medis juga masih

pemerintah daerah sebagai pelaksana

sangat kurang dengan hanya 1 bidan 2

kebijakan serta masyarakat sebagai

perawat dan 6 dukun bersalin.

sasaran

Meskipun program keluarga harapan memberikan bantuan bagi

terhadap

menjadi

disebabkan sarana

tidak

kurangnya

dan

maksimal penyediaan

prasarana

kesehatan.

Seperti yang dikemukakan Suryawati (2005)

bahwa

kemiskinan

tidak

terlepas dari kebijakan politik yang kurang serius dan tidak tepat sasaran sehingga ikut berperan terhadap masih

fungsi

pemerintah

pusat

kebijakan

kebijakan

kurangnya

dan

memperlihatkan

kontrol

pemerintah

pelaksanaan

program.

Selain itu, lemahnya sistem

peningkatan akses layanan kesehatan tetapi

berjalannya

kebijakan

pemerintah

dalam

menjalankan rencana penurunan angka pengangguran merupakan gambaran tidak maksimalnya pemerintah dalam menjalankan fungsi adaptasi seperti menyediakan

peluang

kerja

bagi

masyarakat yang terlihat dari tingginya pengangguran di kelurahan Tanjung Hilir yang tercatat sebanyak 3022

berlangsungnya kemiskinan.

orang. Kemudian tidak berjalannya fungsi integrasi juga tampak dari tidak tersedianya data penerima jaminan kesehatan di institusi kelurahan. ini memberikan kurangnya

gambaran sinergi

antara

bahwa institusi

kelurahan dengan institusi kesehatan sehingga data warga penerima jaminan kesehatan

dari

program

keluarga

Keberadaan bantuan

tunai,

PKH tidak

berupa mampu

menyediakan peluang kerja. Hal ini memperlihatkan struktural

yang

bahwa

faktor

berkaitan

dengan

kebijakan dalam menjalankan fungsi adaptasi yang dibutuhkan masyarakat telah mengakibatkan rendahnya akses pekerjaan. Pernyataan ini di perkuat 14



dengan pendapat Jamasy (2004) bahwa

seperti ungkapan Lipton (1977 dalam

ketidakmampuan sistem dan struktur

Bahrum, 2011) dengan istilah "mal-

sosial dalam menyediakan kesempatan

distribution

yang memungkinkan warga miskin


dapat bekerja telah berdampak pada

melakukan pemerataan pembangunan.

tetap

Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Hilir

terbelenggunya

masyarakat

dalam kemiskinan. Penyebab struktural lain adalah

with

growth"

yakni

1.Kebijakan Pemerintah

tidak adanya modal bagi warga miskin.

Meskipun

Program keluarga harapan yang tidak

diterapkan namun apa yang penulis

fokus dalam memberikan modal juga

temukan selama penelitan menunjukan

tidak

bahwa

mampu

meningkatkan

kebijakan

program

PKH

tersebut

telah

belum

kesejahteraan. Kebijakan pemerintah

sepenuhnya optimal. Pernyataan ini

kurang

berdasarkan atas masih rendahnya

serius

menjalankan fungsi

pemeliharaan pola, dimana PKH yang

tingkat

tidak fokus pada pemberian modal

Terlihat dari banyaknya penduduk

tidak

dalam

yang hanya menamatkan pendidikan

menopang motivasi masyarakat dalam

sekolah dasar, tidak tamat sekolah

meningkatkan

dasar dan bahkan tidak mengenyam

melalui

banyak

membantu

kesejahteraannya

kegiatan

masyarakat.

Masih

bangku sekolah yaitu sebanyak 3575

di

orang. Sedangkan masyarakat yang

Tanjung Hilir juga berkaitan dengan

tidak menamatkan pendidikan SLTP

tidak adanya fasilitas ekonomi seperti

dan SLTA masing-masing sebesar

pasar tradisional, koperasi atau pun

1142 dan 1621.

berlangsungnya

usaha.

pendidikan

kemiskinan

perbankan di kawasan tersebut. Hal ini menggambarkan pemerintah melaksanakan

bahwa

tidak

kebijakan

optimal

fungsi

Masih masyarakat

rendahnya pada

pelayanan

akses dasar

dalam

seperti pendidikan dan tingginya buta

pencapaian

aksara sepertinya tidak luput dari

tujuan yaitu pemerataan pembangunan. 15 FIRDIS, NIM. E51110039 Program Studi Sosiologi Fisip UNTAN


faktor

struktural

yaitu

dampak

kebijakan politik yang kurang serius dalam

pelaksanaan

PKH

sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan.

maupun

Dengan

meninjau

masalah

dalam mengupayakan RPJM terkait

diatas melalui pendekatan Struktural

dengan

Fungsional Parsons (dalam Ritzer,

Program

Wajib

Belajar

Pendidikan Dasar 12 tahun maupun

2004)

Program

menguatkan

Pendidikan

Non

Formal

dengan

skema

AGIL,

pandangan

bahwa

untuk buta aksara. Setidaknya ada

kemiskinan di Tanjung hilir berkaitan

sekitar 508 orang warga kelurahan

dengan

Tanjung Hilir yang masih tergolong

maksimalnya

buta aksara dan 863 orang tidak

masyarakat tergambar dari rendahnya

mampu

SD.

akses masyarakat pada pendidikan.

(2005)

Serta tidak terlepas dari kebijakan

menamatkan Suryawati

fungsi

adaptasi. fungsi

adaptasi

mengungkapkan bahwa kemiskinan

pemerintah

struktural disebabkan oleh rendahnya

menyediakan sumber bagi peningkatan

akses terhadap sumber daya dalam

akses pendidikan. Pemerintah tidak

sistem sosial, kebijakan politik kurang

maksimal dalam melaksanakan PKH

serius dalam pengentasan kemiskinan

maupun mengupayakan program wajib

dan kurang tepat sasaran.

belajar dan pendidikan non formal

Tidak pemerintah

optimalnya dalam

yang

Tidak

program

untuk buta aksara.

menyediakan

Sementara

tidak

itu

mampu

kurangnya

kesempatan akses pendidikan secara

pemerataan

tidak langsung berpengaruh terhadap

pendidikan di kelurahan Tanjung Hilir

rendahnya

Seperti

juga mempengaruhi rendahnya akses

bahwa

masyarakat terhadap pendidikan dan

kemiskinan struktural tidak terlepas

PKH menjadi tidak maksimal. Seperti

dari

ungkapan

ungkapan

pendapatan. Jamasy

kebijakan

menjangkau

(2004)

yang

seluruh

belum

masyarakat

pembangunan

Lipton

(1977

fasilitas

dalam

Bahrum, 2011) dengan istilah "maldistribution

with

growth"

yakni 16




Puskesmas

melakukan pemerataan pembangunan

sedangkan tenaga kesehatan yaitu 6

akan menimbulkan kondisi dimana

dukun bersalin 1 bidan dan 2 perawat.

orang

Kondisi ini menunjukkan bahwa PKH

miskin

akan

terbelenggu

unit,

yang

pembangunan sarana dan prasarana

bantuan tetapi pelaksanaannya tidak di

sekolah.

dukung dengan penyediaan fasilitas

fasilitas

yang

terdapat di kelurahan Tanjung Hilir hanya Sekolah Dasar berjumlah 5 unit

sebatas

1

kemiskinan. Terlihat dari kurangnya

Adapun

hanya

pembantu

memberikan

kesehatan yang memadai. 2. Struktur Sosial

dengan 55 tenaga pengajar. Dalam

Jamasy (2004) mengungkapkan

kaitannya fungsi pencapaian tujuan

bahwa kemiskinan struktural terjadi

menguatkan

bahwa

karena ketidakmampuan sistem dan

Hilir

struktur sosial dalam menyediakan

mempunyai kaitan dengan kebijakan

kesempatan bagi warga miskin untuk

pemerintah yang tidak optimal dalam

dapat

menjalankan fungsi pencapaian tujuan.

dilapangan

yang

pengangguran masih cukup tinggi. Ini

pandangan

kemiskinan

di

Tanjung

mengakibatkan

tujuan

bekerja..

pemerataan pembangunan pendidikan

menunjukkan

tidak tercapai.

masyarakat

Faktor struktural lain adalah kebijakan

pemerintah

berkaitan

dengan kesehatan yang terlihat dari

membuka

Tetapi

kondisi

memperlihatkan

bahwa

bahwa kota

struktur

masih

peluang

belum

kerja

bagi

masyarakat miskin di Tanjung Hilir. Berkaitan

dengan

pendapat

rendahnya ketersediaan sarana dan

Parsons (dalam Ritzer, 2004) tentang

prasarana

ketersediaan

fungsi adaptasi, maka permasalahan

tenaga medis dan paramedis. Data

pengangguran di kelurahan Tanjung

menunjukkan

Hilir merupakan pengaruh dari tidak

kesehatan,

bahwa

fasilitas

kesehatan di Tanjung Hilir masih

maksimalnya

kurang. Adapun fasilitas yang ada

pemerintah dalam menjalankan fungsi

yaitu Posyandu berjumlah 5 unit dan

adaptasi

dimana

sistem

kebijakan

pemerintah tidak 17



mampu

menyesuaikan

masyarakat lapangan

kebutuhan

terkait kerja

yang

Kebijakan PKH yang tidak membantu

penyediaan

kebutuhan

dibutuhkan

miskin menjadi tidak efektif sehingga

masyarakat.

kurang

Faktor

struktural

penyebab

permodalan

membantu

motivasi

masyarakat

dan

masyarakat

menopang

yang

ingin

kemiskinan adalah seperti ungkapan

membuka usaha.

Suryawati (2005) yaitu rendahnya

Minimnya sarana perekonomian di

akses masyarakat miskin terhadap

Tanjung Hilir menunjukkan bahwa

sumber daya dalam sistem sosial

pemerintah

dikarenakan

kurang

melakukan pemerataan pembangunan.

kebijakan

tidak

optimal

dalam

membantu

meningkatkan

akses

Pembangunan industri perekonomian

masyarakat.

PKH

hanya

yang tumbuh pesat di pusat kota tidak

memberikan bantuan tunai kurang

di iringi dengan pembangunan sarana

membantu masyarakat. Kecilnya nilai

perekonomian

bantuan, serta tidak adanya insentif

sehingga hanya bersifat "urban bias"

modal

yakni hanya terkonsentrasi di pusat

usaha

mengakibatkan sulit

yang

dan

pelatihan

masyarakat

meningkatkan

miskin

kesejahteraan.

di

Tanjung

Hilir

kota. 3. Konsistensi

Adapun RPJM yang berkaitan dengan

Menurut

Handoyo

pemberian pelatihan dan modal untuk

kemiskinan

industri

masalah yang bersifat majemuk dan

rumah

tangga

tidak

diupayakan secara optimal. Berkaitan pemeliharaan masyarakat

dengan

pola. miskin

Masih yang

struktural

(2012),

merupakan

disebabkan oleh multi faktor. Salah fungsi

satunya adalah masalah konsistensi.

adanya

Konsistensi yang dimaksud dalam hal

tidak

ini

adalah

kurangnya

konsistensi

mendapatkan bantuan dari pemerintah

pemerintah dalam penerapan nilai

akibat dari sistem kebijakan yang

moral

masih

menjalankan

mengajarkan praktek ekonomi yang

fungsinya dalam pemeliharaan pola.

demokratis, berkeadilan, efisien, dan

tidak

serius

Pancasila.

Pancasila



berkelanjutan,

dan

menempatkan

persoalan. Berdasarkan temuan bahwa

posisi negara sebagai entitas penting

keberadaan fasilitas umum di Tanjung

sebagai

eksekutor.

Hilir seperti kesehatan, pendidikan

Penjabaran nilai luhur tersebut secara

ataupun ekonomi masih kurang. Ini

jelas tersurat dan tersirat dalam UUD

menunjukkan

1945.

pemerintah sangat diperlukan dalam

regulator

dan

Sebagaimana

yang

diatur

dalam Undang-Undang Dasar 1945

melaksanakan

bahwa

amanat

konsistensi

UUD 1945

terkait penyediaan fasilitas umum.

pasal 31 ayat 1 dan 2 yaitu setiap

Sementara itu Undang-Undang

warga negara berhak mendapatkan

Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 2 yang

pendidikan serta setiap warga negara

berbunyi: Setiap orang berhak atas

wajib mengikuti pendidikan dasar dan

jaminan sosial yang memungkinkan

pemerintah

pengembangan dirinya secara utuh

Tetapi

wajib

pada

membiayainya. masih

sebagai manusia yang bermartabat.

banyak anggota masyarakat khususnya

Amanat UUD tersebut jelas mengatur

di kelurahan Tanjung Hilir yang

bahwa pemberian jaminan sosial bagi

tingkat pendidikannya masih tergolong

masyarakat, merupakan tugas dan

rendah.

Ini

konsistensi

kenyataannya

menunjukkan

bahwa

tanggung jawab pemerintah. Tidak

pemerintah

dalam

konsistensinya

pelaksanaan

aturan

menjalankan aturan UUD 1945 terkait

tersebut terlihat dari masih adanya

dengan pelayanan pendidikan kurang

masyarakat

optiomal.

menerima jaminan sosial.

Sementara

itu

Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 3

miskin

yang

tidak

Adapun pasal 33 ayat 2, dan 3

yang berbunyi: Negara bertanggung

yang

jawab

fasilitas

produksi yang penting bagi Negara

fasilitas

dan menguasai hajat hidup orang

atas

pelayanan

penyediaan

kesehatan

dan

pelayanan umum.

UUD

:

Cabang-cabang

banyak dikuasai oleh negara. Bumi

Konsistensi yang kurang dalam pelaksanaan

berbunyi

juga

menjadi

dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 19



Negara

dan

dipergunakan

untuk

serta

distribusi

kekayaan

alam.

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai contoh bahwa pengelolaan

Meskipun kekayaan alam Indonesia

sumber daya air yang kurang baik bisa

melimpah tetapi dalam pengelolaannya

meningkatkan

tidak sepenuhnya berjalan dengan baik

miskin.

dan konsisten.

jumlah

penduduk

Sebagai contoh bahwa sumber

Seperti yang di kemukakan

daya alam seperti tambang, jika tidak

oleh Handoyo (2012) bahwa Pasal 33

dikelola

UUD 1945 terkait dengan peran

mengakibatkan air sungai tercemar.

pemerintah

Tidak berfungsinya air sungai sebagai

nasional dalam

dalam

dan

kesejahteraan

baik

bisa

sosial

sumber air bersih menyebabkan rumah

belum

tangga miskin harus membeli air

dilaksanakan. Sejumlah

bersih, setidaknya untuk minum, atau

prakteknya

konsistensi

perekonomian

dengan

Undang-Undang

masih

Organik

dan

terpaksa

mengkonsumsi

air

yang

peraturan yang telah dibuat oleh

tercemar tersebut. Akibatnya mereka

lembaga tinggi Negara tidak serta

terpaksa mengeluarkan biaya lebih

merta

masalah

untuk membeli air tersebut. Hal itu

kesejahteraan. Kenyataannya masih

tentu akan menambah pengeluaran

tingginya penduduk miskin di Tanjung

masyarakat miskin.

menyelesaikan

Hilir mengindikasikan bahwa aturan yang telah dibuat belum dijalankan

PENUTUP 1. Kesimpulan

secara optimal.

Adapun penyebab kemiskinan

Indonesia memang memiliki

di kelurahan Tanjung Hilir berkaitan

kekayaan alam melimpah dan mampu

dengan sistem kebijakan yang tidak

menyediakan

bagi

optimal dalam melaksanakan program

Tetapi

PKH serta kurangnya upaya dalam

kenyataannya angka kemiskinan masih

mewujudkan rencana pembangunan

cukup tinggi. Ini tentu tidak terlepas

dalam

dari tidak optimalnya pengelolaan

rendahnya akses masyarakat terhadap

kemakmuran

sumber rakyat.

RPJM

sehingga

masih



pendidikan,

kurangnya

penyediaan

Penulis

menyarankan

fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan

pemerintah

dan sarana dan prasarana ekonomi,

peningkatan keterampilan usaha dan

masih tingginya pengangguran akibat

memberikan bantuan modal usaha bagi

kurangnya penyediaan peluang kerja,

masyarakat

tidak adanya bantuan modal dan serta

usaha, memberikan jaminan sosial

pelatihan

Dengan

kesehatan, peningkatan akses sanitasi

melihat berbagai penyebab kemiskinan

dan air bersih bagi masyarakat miskin

yang telah dipaparkan maka bentuk

di Tanjung Hilir serta membangun

kemiskinan masyarakat di Tanjung

sarana

Hilir merupakan bentuk kemiskinan

kesehatan, dan pendidikan yang layak

struktural sebagai akibat dari struktur

agar

yang

tercapai.

keterampilan.

menyebabkan

kurangnya

pemerataan pembangunan.

upaya

kesejahteraan

meningkatkan

masyarakat

yang serius dan kerja sama berbagai Peran

diperlukan

pemerintah

dalam

sangat

mensukseskan

program pengentasan kemiskinan, baik program berskala nasional maupun daerah.

Penyediaan

jaminan

pendidikan bagi masyarakat miskin yang masuk dalam kategori usia sekolah tampaknya merupakan upaya strategis

yang

perlu

ingin

prasarana

membuka

ekonomi,

pembangunan

dapat

di

Handoyo, B. (2012). Kemiskinan: Agenda Menunggu Pemecahan. Bahan Kuliah Geografi Sosial.

penulis

menyarankan bahwa diperlukan upaya

pihak.

tujuan

yang

melakukan

DAFTAR PUSTAKA

2. Saran Dalam

dan

perlu

agar

dorong

Jamasy, O. (2004). Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Belantika. Nawawi, I. (2009). Pembangunan dan Problem Masyarakat. Surabaya: Putra Media Nusantara. Nugroho, H. (2001). Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Ritzer, G., & Goodman, D.J. (2004). Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media.

pemerintah. 21 FIRDIS, NIM. E51110039 Program Studi Sosiologi Fisip UNTAN


Sugiyono. (2009). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Dasar Indonesia 1945. Sandro Jaya

Republik Jakarta:

Rujukan Elektronik Bahrum, S. (2011). Kemiskinan Struktural dari Perspektif Teoritis. di akses pada tanggal 16.01.2015 dari http://www.haluankepri.com/o pini-kemiskinan-strukturaldariperspektif-teoritis.html BPS. (2013). Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin: di akses pada tanggal 27.03.2014 dari http://bps.go.id/tab_sub/view.p hp?kat=1&tabel=1&daftar=1&i d_subyek Kamaluddin, R. (2004). Kemiskinan Perkotaan di Indonesia. Di unduh pada tanggal 25.06.2014 dari http://www.bappenas.go.id/file s/3513/5022/6052/rustian.pdf

eam/123456789/3502/4/Chapte r%20II.pdf Suparyanto. (2011). Masyarakat Miskin. Diakses pada tanggal 25.06.2014 dari http://drsuparyanto.blogspot.com/2011/ 04/masyarakat-miskinmaskin.html Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Mulidiminsional. Jurnal Penelitian. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang. di unduh pada tanggal 19.08. 2014 dari http://jurnal.ugm.ac.id/jmpk/art icle/download/2927/2646 Waskitho. (2010). Kemiskinan Versi Pemerintah. di akses pada tanggal 17.12.2014 dari https://crackbone.wordpress.co m/kemiskinan-versipemerintah-indonesia

Samosir, A.S. (2012). Dampak Program Dana Bergulir Pnpm Mandiri Perkotaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Tesis Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Universitas Sumatera Utara di unduh pada tanggal 27.04. 2014 dari http://repository.usu.ac.id/bitstr 22 FIRDIS, NIM. E51110039 Program Studi Sosiologi Fisip UNTAN

Oleh: FIRDIS NIM. E

Recommend Documents