Oleh: SUPARNO NIM. E

Publika. Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

PELAKSANAAN PRINSIP PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SURUH TEMBAWANG KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU Oleh: SUPARNO NIM. E21111021 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015 E-mail : [email protected]

Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak transparan dan kurang pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Penelitian ini bertujuan untuk mengnspirasi dan menganalisis Pelaksanaan Prinsip Prinsip Pengelolaan Keuangan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Devas, dkk, 1987:279280). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ADD di Desa Suruh Tembawang yang tidak transparan dan merata. Terbatasnya sumber pendapatan desa dan rendahnya tingkat pendidikan aparat pemerintah desa mengakibatkan motivasi kerja aparat desa dalam pengelolaan dana ADD tidak berjalan secara optimal sesuai kebutuhan Masyarakat Desa Suruh Tembawang. Dan pengelolaan dana ADD yang diwujudkan administrasi tidak efektif dan efisien dan diperlukan adanya bimbingan dan pelatihan kompetensi lebih lanjut dari tim pengendalian tingkat kabupaten dan kecamatan untuk aparatur pemerintah desa dalam Pengelolaan dana ADD. Sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan dana ADD tersebut yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan rendahnya pendapatan asli desa (PAD), dan tingkat SDM yang rendah dalam Pengelolaan dana ADD. Adapun saran dalam penelitian ini adalah Rendahnya tingkat pendidikan aparat Pemerintah Desa yang berpengaruh pada rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi para pelaku kebijakan dalam pengelolaan ADD yang membuat Pemerintah Desa Suruh Tembawang tidak maksimal dalam pengelolaan dana ADD. Kata-kata kunci :

Prinsip Prinsip Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong.

Abstrack The issue of this research is the intransprarency and lack of supervision in the management of Village Funding Allocation (VFA) at Suruh Tembawang village, Entikong sub –district, Sanggau regency. This research is made to the inspired and analys financial management principles in the VFA. The theory used in this research is Devas,et al. 1987:279-280. The research method used is descriptive with qualitative approach. The result shows that the management of VFA is not transparent and not all areas are covered. The limited sources of rural revenue and the low education of the local institutions are belived to be the cause of the not. Optimal mechanism, in the management of VFA. In addition, it does not meet the needs of people at Suruh Tembawang village. Also, management of VFA in the administrative implemention is not affective nor efficient. Therefore, it’s necessary to have a further competence guidance and training given by the sub-district and regency controlling team to the institutions in the management of VFA. Also, a better policy is needed to make sure that VFA meets the peoples’ needs. And, this research find that the low education of the governmental institutions also contributes to the bad quality of human resource, especially the individuals taking charge of the VFA at Suruh Tembawang village, which results in the bad management. Keywords :

Principles of Financial Management, Management of Village Fund Allocation, at Tembawang Village, Entikong sub-district.

1 SUPARNO, NIM. E21111021 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


kabupaten/kota. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat 9

A. PENDAHULUAN

PP No. 43 Tahun 2014 tentang alokasi Pembangunan Desa ditujukan untuk segenap

masyarakat,

dengan

demikian

Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima

pelaksanaannya menjadi tanggung jawab

kabupaten/kota

pemerintah

Desa.

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten

terfokus

/kota setelah dikurangi Dana Alokasi

dan

Pembangunan

masyarakat

desa

bukanlah

dalam suatu bidang saja, akan tetapi harus

Pemerintah

Jelasnya dikatakan bahwa keseluruhan

mampu

kegiatan

masyarakat

yang

Anggaran

Khusus.

seimbang dan mencakup segala bidang.

pembangunan

dalam

melihat

desa

diyakini

prioritas

lebih

kebutuhan

dibandingkan

Pemerintah

mengembangkan swadaya gotong royong,

Kabupaten yang secara nyata memiliki

Tujuannya adalah untuk meningkatkan

ruang lingkup permasalahan lebih luas dan

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas

rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan

hidup

yang dilaksanakan harus sesuai dengan

manusia

serta

penanggulangan

kemiskinan, pengalokasian dana desa lebih

masalah

banyak

dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas

mempertimbangkan

tingkat

kemiskinan.

pembangunan

Dalam UU No 6 tahun 2014, Desa

batas-batas

wilayah

pedesaan

yang

yang

telah

ditetapkan.

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

yang dihadapi, potensi

Selanjutnya Pemerintah kemudian

yang

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 43

berwenang untuk mengatur dan mengurus

Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan

kepentingan

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun

masyarakat

setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-

2007

tentang

Pedoman

usul dan atau hak tradisional yang diakui

Keuangan

dan di hormati dalam sistem pemerintahan

mempunyai kewenangan yang lebih luas

negara kesatuan Repeblik Indonesia.

dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu

Desa.

Pengelolaan

Pemerintah

daerah

Pasal 95 PP No. 43 tahun 2014,

bentuk kepedulian pemerintah terhadap

tentang Keuangan Desa adalah pemerintah

pengembangan wilayah pedesaaan adalah

mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran

adanya

anggaran

pendapatan dan belanja negara setiap tahun

khusus

dicantumkan

anggaran yang diperuntukkan bagi Desa

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

yang

untuk pembangunan wilayah pedesaan,

ditransfer

pendapatan

dan

melalui

anggaran

belanja

pembangunan dalam

secara

Anggaran

daerah 2

SUPARNO, NIM. E21111021 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa

Rakyat Daerah yang menyelenggarakan

(ADD).

urusan pemerintahan menurut azas otonomi

ADD

merupakan

pemenuhan

hak

wujud desa

dari

dan tugas pembantuan dengan prinsip

untuk

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

menyelenggaraakan otonomi desa agar

prinsip

tumbuh

Indonesia (NKRI), sebagaimana dimaksud

dan

pertumbuhan

berkembang dari

desa

mengikuti itu

sendiri

berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi

asli,

demokratisasi

pemberdayaan

yang

dalam

Kesatuan

Undang-undang

Republik

Dasar

Negara

Republik Indonesia tahun 1945.

dan

dilokasikan

Negara

Dengan demikian, penyelenggaraan Pemerintah

Desa

di

Desa

Suruh

sebagaimana perangkat daerah lainnya.

Tembawang haruslah mengacu pada aturan

Inilah yang kemudian melahirkan suatu

pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh

proses baru tentang desentralisasi desa

karena itu, aparatur desa terutama Kepala

diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana

Desa diharapkan benar-benar menjalankan

Desa (ADD).

tugas dan fungsinya sebagaimana yang

Desa

Maksud pemberian Alokasi Dana

telah ditetapkan sesuai dengan peraturan

(ADD)

yang berlaku.

adalah

sebagai

bantuan

stimulan atau dana perangsang untuk

Itikad baik pemerintah pusat akan

mendorong dalam membiayai program

adanya ADD ditunjukkan dengan terbitnya

Pemerintah Desa yang ditunjang dengan

Surat Edaran Mendagri No 140/640/SJ

partisipasi

royong

yang menjelaskan tentang Alokasi Dana

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan

Desa. ADD adalah wujud dari proses dan

pemerintahan

keadilan

swadaya

gotong

dan

pemberdayaan

anggaran

yang

selama

ini

masyarakat. Di dalam pelaksanaan bantuan

diidamkan oleh desa. Dengan adanya ADD

ADD

diharapkan desa dapat melatih diri dan

di

Desa

Suruh

Tembawang

Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau

belajar

masih terdapat beberapa permasalahan.

perencanaan dan pengelolaaan keuangan

Sebagai contoh adalah masih rendahnya

dalam

Pendapatan Asli Desa yang diperoleh oleh

pemerintahan

Desa

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

dan

tidak

transparan

dalam

pengelolaan ADD.

Pemerintahan

bagaimana

menyelenggarakan dan

melakukan

roda

pemberdayaan

prioritas serta potensi masing-masing desa.

Sejanjutnya UU N0 6 tahun 2014 tentang

tentang

Daerah

Menurut Nuccholis (2011:89) Alokasi

adalah

dana desa (ADD) dimaksudkan untuk

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

membiayai dan mendukung pelaksanaan 3



urusan

pemerintahan

yang

menjadi

desa (PADes) yang kecil pula, sehingga

kewenangan Desa, yang bertujuan untuk :

diperlukan kebijakan dalam pengelolaan

a.

dana ADD tersebut.

Menanggulangi

kemiskinan

dan

mengurangi kesenjangan. b.

c.

d.

Meningkatkan

Artikel ini menjelaskan beberapa

perencanaan

dan

masalah dalam pengelolaan Alokasi Dana

penganggaran pembangunan di tingkat

Desa (ADD) di Desa Suruh Tembawang

Desa dan pemberdayaan masyarakat.


Meningkatkan

yakni kurang

pembangunan

dan

insfratruktur perdesaan.

pengawasan

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai

pemerintah

keagamaan, sosial dan budaya dalam


rangka

dalam Pengelolaan dana ADD.

mewujudkan

peningkatan

sosial. e.

Meningkatkan

ketenteraman

Meningkatkan masyarakat

g.

h.

yang Desa

di

lakukan

Suruh

oleh

Tembawang

Selanjutnya indikasi permasalahan lain dan

ketertiban masyarakat. f.

akuntabel, dan kurang

ada di Desa Suruh Tembawang adalah

pelayanan Desa

yang ditemukan peneliti di lapangan yang

dalam

pengelolaan

ADD

yang

tidak

rangka

transparan dan efisien, serta penyelesaian

pengembangan kegiatan sosial dan

administrasi kegiatan yang masih belum

ekonomi masyarakat.

optimal. Dan Rendahnya Sumber Daya

Mendorong

dan

keswadayaan

dan

dalam

pada

meningkatkan gotong

royong

Manusia (SDM) aparat desa dan kurangnya koordinasi

tentang

pengelolaan

ADD

hambatan

dalam

proses

masyarakat.

menjadi

Meningkatkan pendapatan desa dan

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

masyarakat desa melalui badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan

Dalam pelaksanaannya pengelolaan

penelitian mengenai “Pelaksanaan Prinsip-

dana ADD di Desa Suruh Tembawang

Prinsip

masih

masalah

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa

terdapat

beberapa

Pengelolaan

Keuangan

Dalam

diantaranya

adalah

kurangnya

sumber

Suruh Tembawang Kecamatan Entikong

pendapatan

Desa,

kecilnya

jumlah

Kabupaten Sanggau”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Berdasarkan beberapa fenomena ini

(APBDes) untuk operasional pemerintah

fokus

penelitiannya

Pada

desa dan pemberdayaan masyarakat dalam

Prinsip-Prinsip

satu tahun dengan sumber pendapatan asli

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan

Pelaksanaan Keuangan 4



(ADD) adalah tidak Transparan, dan atau

memiliki

kurang

rumusan

tercapainya tujuan organisasi lembaga.

Bagaimana

Pengelolaan juga diartikan sebagai suatu

Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pengelolaan

rangkaian pekerjaan atau usaha yang

Keuangan

dilakukan oleh sekelompok orang untuk

Pengawasan.

permasalahannya

Dengan

adalah

Dalam

Pengelolaan Alokasi

tujuan

yang

Dana Desa, Di Desa Suruh Tembawang

melakukan

Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.

mencapai tujan tertentu.

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk

serangkaian

Pengelolaan

sama

yaitu

kerja

Keuangan

dalam

Daerah

Mengetahui Pelaksanaan Prinsip Prinsip

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

Pengelolaan Keuangan Dalam Pengelolaan

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

Alokasi Dana Desa (ADD), di Desa Suruh

pelaporan,

Tembawang

pengawasan keuangan daerah. Keuangan

Kecamatan

Entikong

Kabupaten Sanggau yang belum optimal.

pertanggungjawaban,

dan

daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan berlaku,

perundang-undangan efisien,

ekonomis,

yang efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan

B. TINJAUAN PUSTAKA

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, Dalam rangka untuk mewujudkan pengelolaan transparan,

dana

desa

akuntabel

tertib,

Pengelolaan

keuangan

daerah

berkualitas,

adalah berarti mengurus dan mengatur

pemerintah dan kabupaten/kota diberikan

keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-

kewenangan

prinsip

untuk

dan

yang

dan manfaat untuk masyarakat.

dapat

memberikan

pengelolaan

sanksi berupa penundaan penyaluran dana

menurut

desa dalam hal laporan penggunaan dana

sebagai berikut :

desa

1. Tanggung jawab (accountability).

tidak/terlambat

samping

itu,

disampaikan.

dkk,

daerah

1987:279-280)

dan

Pemda harus mempertanggungjawabkan

kabupaten/kota juga dapat memberikan

keuangannya kepada lembaga atau orang

sanksi berupa pengurangan dana desa

yang berkepentingan yang sah, lembaga

apabila penggunaan dana tersebut tidak

atau orang itu termasuk pemerintah

sesuai dengan prioritas penggunaan dana

pusat,

desa.

masyarakat umum. Adapun unsur-unsur Pengelolaan

pemerintah

Di

(Devas,

keuangan

pada

umumnya

DPRD,

Kepala

Daerah

dan

penting dalam tanggung jawab adalah

mempunyai arti sama dengan manajemen,

mencakup

keabsahan

yaitu

setiap

karena antara manajemen dan pengelolaan

transaksi keuangan harus berpangkal 5



pada wewenang hukum tertentu dan

melakukan pengendalian agar semua

pengawasan yaitu tata cara yang efektif

tujuan tersebut dapat tercapai.

untuk menjaga kekayaan uang dan barang

serta

mencegah

terjadinya

penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya

KERANGKA PIKIR PENELITIAN Pelaksanaan Prinsip Prinsip Pengelolaan Keuangan Dalam Pengelolaan ADD di Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau

dan tepat penggunaannya. 2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan. Keuangan daerah dikelola

harus ditata dan

sedemikian

rupa

sehingga

mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang

pada

waktu

yang

UU Dan Peraturan Lainnya : UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP No 43 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa. 3. Perbup Sanggau No 43 Tahun 2010 tentang Penetapan ADD. Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 1. 2.

telah

ditentukan. 3. Kejujuran. Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus

1. 2. 3.

Identifikasi Permasalahan Antara Lain : Pengelolaan dana ADD tidak transparan. Pengelolaan dana ADD tidak efektif, dan Pengelolaan Dana ADD Kurang pengawasan

diserahkan kepada pegawai yang betulbetul jujur dan dapat dipercaya. 4. Hasil guna (efectiveness) dan daya guna (efficiency). Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan

program

dapat

direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai

tujuan

pemerintah

daerah

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas, dkk, 1987:279-280) sebagai berikut ; 1. Tanggung jawab (accountability). 2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan. 3. Kejujuran. 4. Hasil guna (efectiveness) dan daya guna (efficiency). Pengendalian. Pengelolaan ADD yang terlealisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta penggunaan ADD yang tepat sasaran

dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

5. Pengendalian/Pengawasan. Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus 6 SUPARNO, NIM. E21111021 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


kualitatif yang mengacu pada model Miles

C. METODE PENELITIAN

dan Huberman, yaitu reduksi data, display Jenis penelitian ini adalah Kualitatif

data, verifikasi data. Teknik analisis data

bersifat Deskriptif. Penelitian Desktiptif

dilakukan dalam proses untuk mencari dan

yaitu penelitian

untuk

menyusun secara sistematis data yang

menggambarkan atau menguraikan “apa

diperoleh dari hasil wawancara, catatan

adanya” tentang suatu variable, gejala atau

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga

keadaan. Penelitian Deskriptif merupakan

dapat mudah dipahami, dan temuannya

penelitian

dapat diinformasikan kepada orang lain.

yang

yang

interpretasi

mencoba

secara

temuan-temuan

berusaha

memberikan

mendalam

lapangan

terhadap

berdasarkan

fakta-fakta sosial yang sebenarnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek penelitian disebut disini adalah orang yang menjadi sumber data dan informasi, yang diharapkan mampu untuk

1.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.

memberikan informasi dan keterangan yang diharapakan oleh penulis. Informasi yang dipilih

juga

informasi

yang

terlibat

Dalam

yang

dapat

alokasi

informasi

tentang

peningkatan

pengelolaan keuangan, pemerintah desa

langsung serta memahami, berperan dan memberikan

upaya

bertanggungjawab, dana

desa

pengelolaan (ADD)

yang

pengelolaan dana ADD. Untuk mendapat

bertanggungjawab adalah kepala desa ,

data dan informasi yang berkaitan dengan

yang secara administratif dapat dilaporkan

fokus penelitian maka ditetapkan Adapun

secara transparan, tepat waktu sesuai

subyek dalam penelitian ini yaitu Kepala

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Desa,Kepala Urusan Pemerintahan dan

Maka pemerintah desa selaku aparatur

Kepala Dusun, Ketua BPD. Dan Tokoh

penyelenggara pengelolaan keuangan desa

Masyarakat (Ketua Adat, Ketua RT, dan

harus

Ketua Umat).

keuangan desa tepat pada waktunya sesuai

Teknik pengumpulan data melalui

yang

menjadi

bahan

penelitian.

pelaporan

Alokasi

Dana

Desa

merupakan

salah satu sumber penerimaan desa berupa bagian dana perimbangan yang diberikan

Untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan

menyampaikan

dengan mekanisme yang ada.

observasi, wawancara, dan dokumentasi obyek-obyek

dapat

adalah

teknik

analisis

oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada

desa

dan

digunakan

untuk 7



membiayai kegiatan pembangunan yang meliputi

30%

Sesuai

dengan

latar

belakang

penyelenggaraan

penelitian yang telah diuraikan peneliti di

pemerintahan desa dan 70% pemberdayaan

Desa Suruh Tembawang ini masih terdapat

masyarakat desa. ADD sangat penting guna

berbagai permasalahan dalam pengelolaan

pembiayaan

wilayah

Alokasi Dana Desa (ADD). Masalah yang

tertinggal dalam suatu sistem wilayah

ditemukan salah satunya adalah terdapat

pembangunan.

pada keterbatasan dan atau kecilnya jumlah

pengembangan

Desa diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa,

anggaran/dana ADD yang diterima desa, khususnya Desa Suruh Tembawang.

sehingga pelaksanaan kegiatannya harus dapat dengan

dipertanggungjawabkan prinsip-prinsip

Akuntabilitas

ini

sesuai

akuntabilitas.

semakin

2.

Akuntabilitas Dalam Pengelolaan ADD di Desa Suruh Tembawang.

diperlukan

Akuntabilitas berhubungan dengan

seiring dengan minimnya akuntabilitas

kewajiban dalam melakukan tugas sesuai

yang ada di pemerintahan daerah maupun

dengan nilai yang berlaku bagi kebutuhan

pemerintahan desa.

masyarakat, kewajiban untuk memberikan

Kemudian berdasarkan PP Nomor

pertanggungajwaban

kepada

aparat

43 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang

pemerintah desa dalam mengelola keuangan

Bersumber dari Anggaran pendapatan dan

desa secara akuntabel, dan tepat sasaran

Belanja Negara adalah Pengelolaan Dana

sesuai prosedur dan tujuan yang telah

Desa

ditentukan dan kebutuhan masyarakat.

dalam

dilaksanakan

APBN sesuai

Kabupaten/Kota dengan

ketentuan

Akuntabilitas adalah

Peraturan Perundang-Undangan di bidang

kewajiban

untuk

Pengelolaan Keuangan Daerah.

jawabkan

keberhasilan

Berdasarkan

Peraturan

Bupati

pelaksanaan

misi

perwujudan

mempertanggung atau

kegagalan

organisasi

dalam

Sanggau Nomor 13 Tahun 2009 Tentang

mencapai tujuan dan sasaran yang telah

Pokok

ditetapkan

Pengelolaan

Pertanggungjawaban

Keuangan

dan Desa

melalui

dilaksanakan

suatu secara

media

yang

periodik.

sebagaimana telah dirubah beberapa pasal

Pertanggungjawaban ini umumnya adalah

menjadi Peraturan Bupati Sanggau Nomor

dilakukan terhadap aparatur publik yang

24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas

dipilih masyarakat.

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun

Menurut Peraturan Menteri Dalam

2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang

dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, 8



bahwa pertanggungjawaban disampaikan

Menurut (Benveniste, Guy : 1991).

dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan

Menyebutkan akuntabilitas dapat diartikan

pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan

sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-

setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap

individu atau penguasa yang dipercayakan

akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara

untuk

struktural dari Kepala Desa kepada Camat

publik dan yang bersangkutan dengannya

kemudian oleh Camat dteruskan Kepada

untuk

Bupati.

menyangkut pertanggungjawabannya. Untuk

dapat

sumber-sumber

menjawab

hal-hal

daya

yang

seberapa

Tanggung Jawab dalam mengelola

dalam

Dana ADD seperti kita ketahui adalah suatu

pelaksanaan pengelolaan ADD, maka harus

ukuran dari kemampuan organisasi dan atau

mempunyai

perangkat

konsisten

mengetahui

mengelola

Pemerintah

tingkat

desa

akuntabilitas

yang

desa

serta

mengembangkan

tinggi pada saat melaksanakan tugas sesuai

program-program

dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

kebutuhan

dan

masyarakat.

pada

pertanggungjawaban

dalam

keinginan tahap

Secara

untuk

singkat

dapat

memenuhi

dikatakan

pengelolaan

bahwa mampu memenuhi tanggung jawab

ADD, BPD mempunyai kewajiban untuk

dalam pengelolaan ADD ini mengukur daya

mengusung bahwa prinsip transparansi

tanggap akuntabilitas yang tinggi terhadap

dalam pertanggungjawaban ADD harus

harapan, keinginan dan aspirasi masyarakat,

diterapkan, selain itu BPD memastikan

maka dari itu tantangan yang di hadapi

bahwa pelaksanaan ADD harus berjalan

aparatur desa, dalam hal ini Desa Suruh

sesuai aturan yang berlaku.

Tembawang Khususnya.

3.

4.

Mampu Memenuhi Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan ADD di Desa Suruh Tembawang.

Kejujuran Dalam Pengelolaan ADD di Desa Suruh Tembawang. Kejujuran pengelolaan dana ADD

Tanggung jawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk

dapat

mempertanggungjawabkan

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan

pelaksanaan

yang

dipercayakan

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability dengan

antara

masyarakat

pemerintah sehingga

desa

tercipta

pemerintahan desa yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kejujuran dalam mengelola dana ADD memberikan informasi keuangan yang 9



terbuka dan jujur kepada masyarakat

Sedangkan efisien mengarah pada proses

berdasarkan bahan pertimbangan bahwa

pencapaian hasil tersebut. Dua kata di atas

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

sangat berhubungan. Karena dalam suatu

secara

atas

porses produksi, dibutuhkan sebuah sumber

desa

daya (input). Kemudian input yang ada ini

khususnya Desa Suruh Tembawang dalam

apakah digunakan secara efisien dalam

pengelolaan

yang

menghasillkan output dan yang terakhir

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya

apakah output yang dihasilkan ini sudah

pada peraturan perundang- undangan yang

efektif sehingga bermanfaat bagi pengguna

berlaku.

maupun produsen. Efektif ini merupakan

terbuka

dan

menyeluruh

pertanggungjawaban

pemerintah

sumber

daya

tujuan paling utama karena percuma saja 5.

Hasil Guna (Efektivitas) dan Daya Guna (Efisiensi) Dalam Pengelolaan ADD di Desa Suruh Tembawang. Sondang

P.

Siagian

(2001:24)

barang yang harganya murah tetapi hasilnya jelek sehingga tidak bermanfaat.

6.

memberikan definisi mengenai efektivitas

Pengawasan Dalam Pengelolaan ADD di Desa Suruh Tembawang.

adalah pemanfaatan sumber daya sarana Proses

dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut menurut Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan “efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program/misi) dari pada

pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109). Dari pengertian efektif dan efisien di atas, dapat disimpulkan bahwa efektif lebih mengarah pada hasil yang dicapai.

terakhir

adalah

pengawasan yang menurut George R. Terry proses pengawasan merupakan tindakan untuk

membandingkan

antara

rencana

dengan aktualnya dalam pengelolaan ADD Desa

Suruh

Tembawang,

proses

pengawasan proses pengawasan ditetapkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

dari

pemerintah

desa

untuk

selanjutnya diserahkan bertahap ke tingkat atas yakni kecamatan atau Kabupaten. Adapun bentuk LPJ APBDes yang

suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara

yang

di

biayai

oleh

ADD

Desa

Suruh

Tembawang terdiri dari dua bentuk laporan yaitu laporan berkala dan laporan akhir tahunan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Laporan berkala terdiri dari 10



surat

pertanggungjawaban

(SPJ),

E. PENUTUP

permasalahan dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam laporan ADD desa suruh

a.

Kesimpulan

tembawang ini sebagai bahan pertimbangan pembinaan.

Pengelolaan dana ADD yang di kelola pemerintah desa suruh tembawang

Laporan

berkala

tersebut

masih dirasakan kurang efektif dan kurang

disampaikan setiap 3 bulan sekali kepada

efisien, Terbatasnya sumber pendapatan

tim

yang

desa dan rendahnya tingkat pendidikan

penyampaiannya melalui camat. Sedangkan

aparat pemerintah desa mengakibatkan

laporan akhir tahun yang berisi tentang

motivasi

laporan evaluasi seluruh penggunaan ADD

pengelolaan dana ADD tidak berjalan

dari

secara optimal, Penggunaan dana ADD

koordinasi

30%

kabupaten

dipergunakan

untuk

biaya

kerja

aparat

operasional dan 70% dipergunakan untuk

tidak

pemberdayaan

pembangunan terkendala.

disampaikan

masyarakat kepada

desa

tim

yang

transparan

desa

sehingga

dalam

proses

koordinasi

kabupaten melalui camat.

b. Saran

Sedangkan laporan akhir tahun yang

Pengelolaan

ADD

yang

tidak

berisi tentang laporan evaluasi seluruh

transparan dan tidak merata di setiap

penggunaan

Dusun-dusun yang ada di Desa Suruh

ADD

disampaikan

pada

kepada

tahap

tim

yang

koordinasi

kabupaten melalui Camat. Berdasarkan lapangan,

peneliti

hasil

Tembawang.

Hal

ini

Untuk

mengoptimalkna pengelolaan ADD di Desa penelitian

mendapat

di

Suruh Tembawang Kecamatan Entikong

informasi

Kabupaten Sanggau hendaknya aparatur

bahwa Desa Suruh Tembawang Kecamatan

pemerintah

Entikong pada tahun 2014 yaitu kurang

mempertimbangkan terlebih dahulu apa

tertibnya

yang menjadi prioritas kegiatan untuk

administrasi

terkait

dengan

desa

lebih

pencatatan dan pengumpulan bukti kwitansi

pembangunan

atau

kegiatan

pembangunan tidak hanya fokus pada

pembangunan yang bersumber dari ADD

pembangunan fisik namun merata, yaitu

juga terjadi di Desa Suruh Tembawang ini.

pembangunan fisik maupun non fisik.

nota

pelaksanaan

desa

bisa

yang

mana

Selanjutnya upaya untuk membangkitkan semangat

masyarakat

untuk

lebih

berpartisipasi aktif tidak hanya dengan pemungutan

swadaya

masyarakat 11



melainkan dengan tenaga dan ide untuk membangun desa dan yang bersumber dari

Widjaja, HAW, 2002. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, Jakarta : Rajawali Pers.

ADD. 2.

Peraturan Perundang-Perundangan:

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. F. DAFTAR PUSTAKA PP No. 43 tahun 2014, tentang Keuangan Desa. 1.

Buku-buku

Agus Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta : Pembaharuan. Bailey. 1982 Dalam (Mukhtar 2013:11) Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, Jakarta : Referensi (Gp Press Group). Devas, dkk, 1987. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta : UI Press. Jhon. F. Due Dalam (Suhadak dkk, 2003:1). Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD Di Era Otonomi. Malang : Bayumedia Publishing.

PP No 43 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 9 tentang Alokasi Dana Desa. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Surat Edaran Mendagri Nomor : 140/160/SJ Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/kota Kepada Pemerintah Desa.

Moleong. (2002:3). Metodologi Kualitatif. PT Remadja Rosdakarya: Bandung. Nurcholis, Hanif, 2011. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta : Erlangga. Siagian, P. Sondang, 2003. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta : Bumi Aksara. Sugiyono, 2011 Metode Penelitian Kualitatif dan R & D, Bandung : Cv. Alfa Beta. Soleh, Chabib & Heru Rochamansjah, 2014. Pengelolaan keuangan desa. Bandung : Fokusmedia.

12 SUPARNO, NIM. E21111021 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

~MENTERIAN

RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGELOLA

JURNAL MAHASISW A

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124 Homepage: http://urmafis.untan.ac.id LEMBAR PERNYAT AAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode lulus Tanggal Lulus Fakultas/ Jurusan E-mail addresl HP

: Suparno : E211110211I : 10 Juli 2015 : ISIP I Ilmu Administrasi Negara : Pandy [email protected] I 085750861800

demi pengembangan ihnu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratifkelulusan mahasiswa (S 1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi N egara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ihniah saya yang berjudul**) : PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DES A SURUH TEMBAWANG KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

CJ Secarafolltex

4tJ content

artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

nntuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Dibuat di Pada tanggal

: Pontianak : 15 Desember 2015

Catatan : *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing (PublikaiGovernanceiAspirasiISociodev/Sosio!ogique) Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

Oleh: SUPARNO NIM. E

Recommend Documents