IMPLEMENTASI PELIMPAHAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT DI KANTOR KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT KOTA TANJUNGPINANG (Studi terhadap Surat Keputusan Walikota Nomor 675 Tahun 2009)
E-JURNAL
Oleh RAZIKIN NIM : 090565201047
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHANAN FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
RAZIKIN, 090565201047, IMPLEMENTASI PELIMPAHAN SEBAGIANWEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT DI KANTOR KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT KOTA TANJUNGPINANG (Studi Terhadap Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 675 Tahun2009)
RAZIKIN Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMRAH,
[email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Implementasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat Di Kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang (Studi Terhadap Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 675 Tahun 2009). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat dan mengetahui bidang kewenangan apa saja yang didelegasikan dan pelaksanaannya dalam Implementasi Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tipe ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang keseluruhan obyek yang diteliti. Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik snowball yaitu dengan mencari informasi kunci. Yang di maksud dengan informan kunci (key informan) adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Camat Tanjungpinang Barat. Dari 27 bidang kewenangan yang di delegasikan, terdapat 1 Kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan, 13 Kewenangan yang dapat dilaksanakan sebagian, dan 13 Kewenangan yang dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan pelimpahan sebagian wewenang masih bersifat umum.
Kata Kunci :Pelaksanaan, Pelimpahan Kewenangan, Kecamatan.
RAZIKIN, 090565201047, IMPLEMENTATION OF DELEGATION PARTIALLY AUTHORITY THE MAYOR TO THE HEAD OF DISTRICT IN OFFICE OF TANJUNGPINANG WEST DISTRICT TANJUNGPINANG CITY (Study Against The Mayor Decree Number 675 In The Year Of 2009)
RAZIKIN Student of Government Science, FISIP, UMRAH,
[email protected]
ABSTRACT
This study , entitled Implementation of Delegation Partially Authority The Mayor To The Head of District In Office of Tanjungpinang West District Tanjungpinang City (Study Against The Mayor Decree Number 675 In The Year of 2009). The purpose of this study was to knowing The Implementation of Delegation Partially Authority The Mayor To The Head of District and knowing what areas of sub authority delegated and its Implementation in The Implementation of Delegation Partially Authority The Mayor To The Head of District. This type of research used in this research is descriptive qualitative. This type is used to provide an overview of the entire object under study. Informants were selected by snowball technique is to find key information. That the purpose of the key informants (key informants) are those who know and have a variety of basic information required in research or informants who know in depth the problems that are being studied. Based on the explanation, then that becomes the key informants in this study is The Head of Tanjungpinang Western District Of the 27 sub authority of delegated, there is one that can not be executed Authority, 13 The authority which can be implemented partially, and 13 Authority which can be fully realized. This is related to because the delegation of authority is still general.
Keywords : Implementation, Delegation Of Authority, District.
1
A.
BAB I
undang Nomor 5 Tahun 1974, Kecamatan
PENDAHULUAN
sebagai wilayah Administrasi Pemerintahan
Latar Belakang
secara Dekosentratif, Camat sebagai Kepala
Paradigma Pemerintahan Indonesia
wilayah
Kecamatan
adalah
aparat
telah bergeser dari Sentralistik menjadi
Pemerintah Pusat yang ada didaerah atau
Desentralistik. Perubahan ini terjadi sejak
perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat
diadakannya Amandemen Undang- undang
atau dengan kata lain penguasa tunggal di
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
wilayahnya. Sedangkan menurut Undang-
khususnya Amandemen kedua, yaitu Pasal
undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak terlalu
18 ayat (2), “Pemerintah Daerah Provinsi,
berbeda dengan Undang-undang 32 Tahun
Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan
2004,
mengurus
sendiri
Pemerintahan
merupakan “Wilayah kerja Camat sebagai
menurut
asas
dan
Tugas
Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah
dapat
diambil
Kota”, dalam Undang-undang 32 Tahun
pengertian bahwa Pemerintah Daerah baik
2004 Pasal 126 ayat (1) yang menyatakan
Provinsi,
Kecamatan
Pembantuan”.
urusan Otonomi
Dari
Kota
mempunyai
sini
mengatakan
Kecamatan
maupun
Kabupaten
kebebasan
dalam
Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah
pemerintahan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan
menyelenggarakan didaerahnya masing-masing. Terjadi
yang
perubahan
ayat pengertian
dibentuk
(2)
yang
dipimpin
oleh
diwilayah
menyatakan Camat
Kecamatan
yang
dalam
Kecamatan pada Undang-undang Nomor 5
pelaksanaan
tugasnya
memperoleh
Tahun 1974 dengan Undang-undang Nomor
Pelimpahan
Sebagian
Wewenang
22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32
Bupati/Walikota untuk menangani sebagian
Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang
urusan Otonomi Daerah.
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didaerah. Menurut Undang-
Pada dasarnya tugas, fungsi, dan kewenangan
Kecamatan
pada
Undang-
2 undang Nomor 22 Tahun 1999 sama dengan
b. Mengkoordinasikan
upaya
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
penyelenggaraan ketentraman dan
Namun pada Undang-undang Nomor 22
ketertiban umum;
Tahun
1999,
Camat
tidak
memiliki
c. Mengkoordinasikan penerapan dan
kewenangan Atributif, tetapi hanya memiliki
penegakan
kewenangan Delegatif. Hal ini secara jelas
undangan;
dapat dibaca dalam Pasal 66 ayat (4) yang menyatakan
bahwa
Pelimpahan
“Camat
sebagian
d. Mengkoordinasikan
menerima
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat
Wewenang dari Bupati/Walikota, Camat tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara
Kecamatan; f. Membina
sah. Hal ini jelas berbeda dengan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004, yang mana selain
memiliki
pemeliharaan
umum;
Tanpa adanya Pelimpahan sebagian
Camat
Perundang-
prasarana dan fasilitas pelayanan
Wewenang
Pemerintahan dari Bupati/Walikota”.
Peraturan
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa atau Kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat
kewenangan
yang
menjadi
ruang
lingkup
Delegatif seperti yang tertera pada Pasal 126
tugasnya dan tugas yang belum
ayat (2), Camat juga memiliki kewenangan
dapat
Atributif sesuai yang tertera pada Pasal 126
Desa atau Kelurahan.
ayat (3) dan sesuai dengan Peraturan
dilaksanakan
Pemerintahan
Selain memiliki kewenangan yang
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 15,
bersifat
kewenangan yang bersifat Atributif yang
melaksanakan
dimiliki
yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota,
Camat
adalah
tugas
umum
Pemerintahan, yang meliputi : a. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
Atributif,
tugas
kewenangan
Camat
dalam
Pemerintahan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor kegiatan
19 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (2) tugas Camat, meliputi :
3 1. Perizinan;
Pusat dan Daerah Provinsi, kewenangan
2. Rekomendasi;
Daerah Kabupaten/Kota juga dibatasi oleh
3. Koordinasi;
kewenangan asli Desa menurut hak asal usul
4. Pembinaan;
dan adat istiadat. Kewenangan Otonomi Luas
5. Pengawasan;
adalah
6. Fasilitasi;
menyelenggarakan
7. Penetapan;
pemerintahanya sendiri. Selain kewenangan
8. Penyelenggaraan; dan
Otonomi Luas, juga ada kewenangan wajib
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan
yang harus dipenuhi oleh daerah Kabupaten
(Kewenangan Delegatif).
kewenangan
Pemerintah
Pusat
dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah khususnya Pasal 10 ayat (3) bahwa “Kewenangan Daerah
mencakup
seluruh
bidang
kewenangan Pemerintahan,
daerah
untuk
rumah
tangga
dan Kota, yaitu :
Urusan Pemerintahan yang masih menjadi
kekuasaan
dalam kecuali
Kewenangan dalam Bidang Politik Luar
a. Perencanaan
dan
pengendalian
pembangunan; b. Perencanaan,
pemanfaatan,
pengawasan tata ruang; c. Penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. Penyedian
sarana
dan
prasarana
umum;
Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan,
e. Penanganan bidang kesehatan;
Moneter dan Fiskal serta Agama”.
f. Penyelengaraan
Penyelengaraan
Otonomi
Daerah,
menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bertumpu pada daerah Kabupaten dan Kota sebagai pemegang Otonomi Luas dan Desa sebagai pemegang Otonomi Asli. Jadi selain dibatasi oleh kewenangan Pemerintah
dan
alokasi
sumber
pendidikan daya
dan
manusia
pontensial; g. Penanggulangan masalah sosial lintas Kabupaten/Kota; h. Pelayanan
bidang
ketenagakerjaan
lintas Kabupaten/Kota;
4 i. Memfasilitasi
pengembangan
merupakan
kombinasi
Undang-undang
koperasi, usaha kecil, dan menengah
Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang
termasuk lintas Kabupaten/Kota;
Nomor
32
Tahun
2004,
Sehingga
j. Pengendalian lingkungan hidup;
Penyelengaraan Otonomi Daerah, menurut
k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Kabupaten/Kota;
bertumpu pada daerah Provinsi sebagai
l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
pemegang
Otonomi
Luas
dan
daerah
Kabupaten/Kota sebagai pemegang Otonomi
m. Pelayanan
administrasi
umum
pemerintah;
sebagai Kepala Daerah melainkan juga
n. Pelayanan administrasi penanaman modal
Asli. Karena fungsi Gubernur bukan hanya
termasuk
lintas
Kabupaten/Kota; o. Penyelengaraan
sebagai
Kepala
wilayah
karena
melaksanakan urusan Pemerintahan umum. Bupati/Walikota melimpahkan urusan
dasar
Pemerintahan
dapat
sehingga otomatis Camat merupakan Kepala
dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
wilayah. Di sisi lain, pada Undang-undang
dan
23 Tahun 2014 Pasal 2 dinyatakan bahwa
lainnya
p. Urusan
yang
wajib
diamanatkan
pelayanan belum
lainya oleh
yang Peraturan
Perundang-undangan.
Negara
umum
Kesatuan
kepada
Republik
Camat,
Indonesia
(NKRI) dibagi atas Daerah Provinsi, Provinsi dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota,
Namun penyelenggaraan Pemerintah
Kabupaten dan Kota dibagi atas Kecamatan
Daerah memasuki era baru ketika Undang-
dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan atau
undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan
Desa. Jadi pasal ini menegaskan bahwa
dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun
atasan Kepala Desa/Lurah adalah Camat,
2014. Prinsip secara umum atau garis besar
atasan Camat adalah Bupati/Walikota, dan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
seterusnya.
5 Kecamatan seperti yang dijelaskan
Jadi
Kecamatan
pada Pasal 221 Undang-undang Nomor 23
rangka
Tahun 2014, sebagai berikut :
penyelenggaraan
1. Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan
dalam
meningkatkan
rangka koordinasi
penyelenggaraan
dibentuk
meningkatkan
dalam
koordinasi
pemerintahan
artinya
dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai Pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan
semua
urusan
pemerintahan,
Pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga
pelayanan publik, dan pemberdayaan
Camat harus memberikan pelayanan publik
masyarakat Desa/Kelurahan.
di
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
wilayah
Kecamatannya
melakukan
pemberdayaan
terhadap
Untuk dapat menjalankan sebagian kewenangan
Pemerintah.
Bupati/Walikota Peraturan
juga
masyarakat Desa/Kelurahan.
dan berpedoman pada Peraturan
3. Rancangan
dan
Pemerintahan yang
dari
didelegasikan
Dearah
kepadanya, Camat memerlukan dukungan
tentang
organisasi. Di dalam Peraturan Pemerintah
pembentukan Kecamatan yang telah
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan,
mendapatkan persetujuan bersama
menyebutkan
Bupati/Walikota
Perangkat
Kabupaten/Kota
dan
DPRD
Kecamatan
daerah
atau
daerah
pelaksana
teknis
Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan
Kabupaten
oleh
Rancangan
kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja
Peraturan Dearah Kabupaten/Kota
tertentu dan dipimpin oleh Camat. Hal
tersebut disampaikan pada Menteri
tersebutlah yang membedakannya Perangkat
Dalam Negeri melalui Gubernur
Daerah dengan Dinas Daerah sebagai unsur
sebagai wakil Pemerintah Pusat di
pelaksana kewenangan yang bersifat teknis.
Bupati/Walikota
daerah untuk mendapat persetujuan.
sebagai
Kota
merupakan
6 Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Pendelegasian sebagian kewenangan
Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 23 tentang
Bupati/Walikota
Susunan Organisasi, Organisasi Kecamatan
dibedakan menjadi dua pola, yaitu :
terdiri dari :
kepada
Camat
dapat
1. Pola Seragam.
a. Camat;
2. Pola Beranekaragam.
b. Sekretaris Camat;
Pendelegasian dengan pola seragam
c. Seksi Tata Pemerintahan;
yaitu mendelegasikan sebagian kewenangan
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
pemerintahan dari Bupati atau Walikota
dan Desa; dan e. Seksi
kepada Camat secara seragam tanpa melihat
Ketentraman
dan
Ketertiban Umum.
karakteristik wilayah dan penduduknya.Pola ini dapat digunakan untuk Kecamatan yang
Disebutkan juga didalam Peraturan
wilayah dan penduduknya relatif homogen.
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, bahwa
Pola pendelegasian secara seragam memiliki
jumlah Seksi sebanyak-banyaknya adalah
kelebihan dan kekurangan, sebagai berikut:
lima Seksi dan Sekretariat membawahkan paling banyak tiga Sub.bagian Artinya,
1) Kelebihan Pola Pendelegasian Kewenangan Secara Seragam :
jumlah Seksi di Kecamatan tidak harus lima
a. Relatif
buah melainkan tergantung pada beban kerja
mudah
masing-masing
membuatnya;
Kecamatan
begitu
juga
lebih
Sub.bagian. Mengingat kewenangan yang
b. Relatif
lebih
dilimpahkan kepada Camat kemungkinan
mudah
dalam
tidak seragam, maka Organisasi Kecamatan
pengaturan
yang dibentuk hendaknya mengikuti jenis
pengendaliannya;
dan
dan
banyaknya
dilimpahkan tersebut.
kewenangan
yang
dan
c. Relatif
lebih
mudah
dalam
7 pembinaan
Pendelegasian
dengan
personil,
beranekaragam
penentuan
sebagian kewenangan pemerintahan dari
anggaran
dan
logistik.
Bupati/Walikota
yaitu
pola
mendelegasikan
kepada
Camat
dengan
memperhatikan karakteristik wilayah dan
2) Kekurangan Pola Pendelegasian Kewenangan Secara Seragam :
penduduk masing-masing Kecamatan. Pola pendelegasian
a. Kurang
responsif
terhadap
secara
seragam
memiliki
kelebihan dan kekurangan, sebagai berikut : 1) Kelebihan Pola Pendelegasian
kebutuhan
Kewenangan Secara Beranekaragam :
masyarakat;
a.Lebih responsif terhadap
b. Penyediaan
kebutuhan pelayaanan
personil, anggaran dan logistik tidak sesuai
masyarakat; b. Kebutuhan
personil,
dengan
anggaran dan logistik
nyata
dapat dihitung secara
Kantor Kecamatan
obyektif dan rasional;
sehingga
dan
kebutuhan
untuk
sulit mencapai
efektivitas
dan
efisiensi; dan c. Sulit
obyektif.
dalam
pengukuran kinerja. 2) Kelemahan Pola Pendelegasian
untuk
mengukur kinerja organisasi
c.Memudahkan
secara
Kewenangan Secara Beranekaragam : a. Memerlukan waktu
dan
tenaga untuk
8 menyusunnya ;
Faktor-faktor dipertimbangkan
b. Agak
sulit
dalam
1. Karakteristik (daratan/kepulauan,
pengawasan;
pegunungan);
mata
pencaharian
dan
3. Karakteristik
tingkat
wilayahnya
kualifikasi
(perkebunan,
perhutanan,
sesuai dengan
perindustrian,
perumahan,
kebutuhan
pariwisata).
pelayanan masyarakat. Pada pola beranekaragam ada dua yang
dapat
didelegasikan, yaitu :
dari
Paradigma
Pemerintahan
bergeser
Pemimpin
yang
dilayani
harus
masyarakat, menjadi pelayan masyarakat yang mana untuk melaksanakan fungsi pelayanan
1. Kewenangan Generik
dasar
tersebut
diperlukannya
organisasi yang dapat memberikan pelayanan
Kewenangan yang sama untuk semua kecamatan.
kepada masyarakat secara langsung dan maksimal. Untuk itu ditetapkan Pemerintah
2. Kewenangan Kondisional Kewenangan
penduduknya.
atau
pendidikannya; dan
memiliki
kondisi
dataran
2. Karateristik penduduk dilihat dari
personil yang
dengan
geografis
dan
c. Memerlukan
sesuai
mendelegasikan
beranekaragam, yaitu :
dan
kewenangan
dalam
perlu
kewenangan dengan menggunakan pola
pengendalian
macam
yang
wilayah
Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah yang dan
Daerah yang menjadi unsur lini terdepan dalam
pelayanan
karena
Kecamatan
langsung berhubungan dengan masyarakat.
9 Sehubungan
agar
Kecamatan sebagai Perangkat daerah yang
memberikan
berada paling dekat dengan masyarakat
pelayanan yang optimal kepada masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
selain
yang
aparatur dari Kecamatan tersebut. Hal ini
dilimpahkan, maka dikeluarkan Peraturan
didukung oleh adanya Peraturan Pemerintah
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
Nomor 19 Tahun 2008 terutama pada Pasal
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
14 ayat (1) yang mengatakan mengenai
Terpadu Kecamatan (PATEN). Sesuai Pasal
kedudukan Kecamatan, yaitu : Kecamatan
3 dan Pasal 4, maksud penyelenggaraan
merupakan
PATEN adalah mewujudkan Kecamatan
Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis
sebagai pusat pelayanan masyarakat dan
kewilyahan yang mempunyai wilayah kerja
menjadi
tertentu dan dipimpin oleh Camat.
aparat
dengan
Pemerintah
berasal
dapat
dari
simpul
upaya
kewenangan
pelayanan
bagi
Perangkat
Daerah
Kantor/Badan pelayanan terpadu di Daerah
Dalam Pasal 226 ayat (1) Undang-
Kabupaten/Kota. Dan PATEN mempunyai
undang Nomor 23 Tahun 2014, Selain
tujuan untuk meningkatkan kualitas dan
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
dalam Pasal 225 ayat (1) Undang-undang
Kecamatan
Tanjungpinang
Barat
Nomor 23 Tahun 2014, Camat mendapatkan
adalah salah satu Kecamatan yang ada di
Pelimpahan
Pemerintah Kota Tanjungpinang, yang mana
Bupati/Walikota
dalam mengemban misi yang diamanatkan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
oleh
kewenangan
masyarakat,
Tanjungpinang
Pemerintah
untuk
Daerah
Wewenang
dari
melaksanakan
Kabupaten/Kota.
memberikan
Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang
pelayanan keseluruh lapisan masyarakat
Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 221 ayat (2)
sebagai pelayanan
berusaha
Kota
Sebagian
langkah
dalam
menciptakan
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
prima
dengan
melimpahkan
(1) dibentuk dengan Peraturan Daerah
sebagian kewenangan pelayanan kepada
10 Kabupaten/Kota
dan
berpedoman
pada
Peraturan Pemerintah. Peraturan
dilingkungan
Pemerintah
Kota
Tanjungpinang. Karena itu Pemerintah Kota
Pemerintah
Nomor
19
Tanjungpinang
mengeluarkan
Peraturan
Tahun 2008 Pasal 15 ayat (5) disebutkan
Walikota Tanjungpinang Nomor 62 Tahun
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
2009
tugas dan wewenang Camat sebagaimana
Wewenang Walikota Tanjungpinang kepada
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
Camat.
dan ayat (4) diatur dengan Peraturan
Tanjungpinang Nomor 62 Tahun 2009,
Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan
disebutkan Pendelegasian kewenangan yang
Pemerintah ini.
dilakukan Walikota kepada Camat menganut
Melalui
Peraturan
Daerah
Kota
tentang
Pelimpahan
Dalam
Peraturan
Sebagian
Walikota
prinsip keseragaman pada semua Kecamatan
Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2003 dan
dilingkungan
Peraturan
Tanjungpinang dan untuk menjelaskan lebih
Daerah
Kota
Tanjungpinang
Pemerintahan
Nomor 6 Tahun 2009, maka dapat dijadikan
lanjut
dasar hukum dalam menyusun kewenangan
Tanjungpinang
yang didelegasikan Walikota kepada Camat
Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor
dilingkungan
Pemerintah
675 Tahun 2009 tentang Rincian Pelimpahan
Tanjungpinang.
Dalam
Kota pedelegasian
peraturan
Sebagian
tersebut,
Kota
Walikota
mengeluarkan
Wewenang
Walikota
Surat
kepada
kewenangan Walikota kepada Camat perlu
Camat. Dalam Keputusan Walikota tersebut
ditentukan
disebutkan
yang
batasan-batasan
didelegasikan
kewenangan
apa
saja
kewenangan
sehingga
jelas
yang
dapat
didelegasikan.
dipandang perlu melaksanakan pelimpahan wewenang
kewenangan
Walikota
Kepada
yang Camat,
meliputi : 1. Bidang Pekerjaan Umum;
Sebagai Daerah Otonom Walikota
sebagian
didelegasikan
bidang
kepada
Camat
2. Bidang Kesehatan; 3. Bidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
11 4. Bidang
Kebudayaan
Dan
20. Bidang
Pariwisata;
Dan
Ketahanan Pangan;
5. Bidang Perhubungan;
21. Bidang
6. Bidang Penerangan/Informasi
Kehutanan
22. Bidang
Industri
Dan
Perkebunan;
Dan Komunikasi; 7. Bidang
Pertanian
Dan
Pemberdayaan
Perempuan Dan KB;
Perdagangan;
23. Bidang
8. Bidang Koperasi Dan Usaha
Pemberdayaan
Masyarakat;
Kecil Dan Menengah;
24. Bidang Statistik;
9. Bidang Penanaman Modal;
25. Bidang
10. Bidang Lingkungan Hidup;
Perpustakaan
Dan
Arsip;
11. Bidang Pertahanan;
26. Bidang Tugas Pembantu; dan
12. Bidang Tenaga Kerja;
27. Bidang Kependudukan Dan
13. Bidang
Ekonomi
Dan
Pembangunan;
Catatan sipil. Sesuai dengan Rincian Pelimpahan
14. Bidang Sosial;
Sebagian
15. Bidang Pemerintahan;
Camat yang diatur dalam Surat Keputusan
16. Bidang Politik Dalam Negeri
Walikota Tanjungpinang Nomor 675 Tahun
Dan administrasi Publik; 17. Bidang
Pengembangan
Otonomi Daerah; 18. Bidang
Wewenang
Walikota
kepada
2009 (Lamiran I) diatas, ada 27 Bidang yang menjadi
tugas
Camat
dalam
hal
pendelegasian kewenangan yang dilakukan Perimbangan
Keuangan Dearah; 19. Bidang Perhubungan Hukum Dan Perundang-Undangan;
Walikota kepada Camat. Agar
roda
pemerintahan
terus
Kecamatan
harus
berjalan
tentunya
menerima
dan menjalankan pelimpahan
kewenangan yang diberikan tersebut, yang
12 pada intinya memberikan pelayanan untuk
menggunakan Undang-undang Nomor 32
meningkatkan
Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah
Selain
kesejahteraan
menjalankan
masyarakat.
kewenangan
yang
dilimpahkan, pemerintah Kecamatan juga
Nomor 12 Tahun 2008 sebagai dasar hukum aturan Perundang-undangan.
dituntut untuk menciptakan akuntabilitas
Refleksi atas penerapan Otonomi
sebagai salah satu bentuk organisasi publik
Daerah yang memungkinkan pemerintah
yang tugasnya melayani masyarakat.
Kota/Kabupaten mengurus secara mandiri pemerintahan
B. Perumusan Masalah Berdasarkan
dilingkup
wilayahnya,
fenomena
termasuk melakukan penataan organisasi
tersebut sebagai upaya revitalisasi dan
Kecamatan. Maka yang menjadi rumusan
pemberdayaan
masalah dalam penelitian ini adalah :
organisasi
Kota/Kabupaten
dalam
Kecamatan
di
melaksanakan
1.Bagaimana
kebijakan pelimpahan sebagian wewenang
Implementasi
Pemerintahan,
27
sesuai
amanat
Undang-
bidang
undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-
kewenangan
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
yang
Otonomi
didelegasikan
Daerah,
maka
pendelegasian
kewenangan pemerintahan dari Walikota
Walikota
kepada Camat ini menjadi menarik untuk
kepada Camat
dikaji guna memperoleh deskripsi yang jelas
berdasarkan
tentang bidang dan jenis kewenangan yang
Surat
didelegasikan Walikota kepada Camat. Pada
Keputusan
saat
Walikota
penelitian
ini
dilakukan
karena
Peraturan Pemerintah mengenai Undang-
Tanjungpinan
undang Nomor 23 Tahun 2014 belum terbit,
g Nomor 675
Maka
Tahun 2009 ?
dalam
penelitian
ini
penulis
13 2.Apakah
ada
hambatan
C.
Manfaat Praktis
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat
dalam proses
menjadi masukan bagi penyelenggaraan
pengimpleme
Pemerintahan
ntasiannya ?
Kecamatan
Tujuan dan Kegunaan
Kecamatan
khususnya
Tanjungpinang
Barat
menjalankan/melaksanakan
di
dalam
pelimpahan
sebagian wewenang Walikota kepada Camat
Penelitian 1.
Tujuan penelitian
Tujuan mengetahui
b.
di Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota
penelitian
ini
adalah
Tanjungpinang.
Implementasi
27
bidang
D.
Konsep Operasional
Konsep
Operasional
kewenangan yang didelegasikan Walikota
adalah
kepada Camat berdasarkan Surat Keputusan
penjabaran lebih lanjut tentang gejala yang
Walikota Tanjungpinang Nomor 675 Tahun
diteliti dan dikelompokkan dalam variable
2009 dan mengetahui faktor penghambat
penelitian. Konsep operasional digunakan
dalam pengimplementasiannya.
untuk mempermudah dalam menjelaskan
2.
Kegunaan penelitian
gejala-gejala yang diteliti, disamping itu juga
Kegunaan penelitian yang diharapkan
untuk menghindari kesalah pahaman dalam
penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan
pengertian konsep tersebut dengan masalah
manfaat praktis.
yang sedang diteliti.
a.
Manfaat Teoritis
Untuk
mempermudah
pemahaman
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
teori yang digunakan pada penelitian ini,
memberikan kontribusi pemikiran sebagai
penulis mengemukakan Teori dari George
bahan masukan bagi pengembangan Ilmu
Edward
pemerintahan terutama menyangkut masalah
mengemukakan ada empat faktor yang
Pelimpahan
berperan
kewenangan
dalam
penyelenggaraan Otonomi Daerah.
rangka
III,
yang
penting
mana
dalam
Edward
pencapaian
14 keberhasilan suatu implementasi kebijakan,
kebijakan secara efektif maka implementasi
yaitu :
kebijakan tersebut tidak akan efektif. 1.
Komunikasi
Sumber daya di sini berkaitan dengan
(Communication)
segala sumber yang dapat digunakan untuk
Komunikasi
merupakan
proses
mendukung
keberhasilan
implementasi
penyampaian informasi dari komunikator
kebijakan. Sumber daya ini mencakup
kepada
itu,
sumber daya manusia, anggaran, fasilitas,
komunikasi kebijakan berarti merupakan
informasi dan kewenangan yang dijelaskan
proses penyampaian informasi kebijakan dari
sebagai berikut :
komunikan.
Sementara
pembuat kebijakan/policy makers kepada
a. Sumber Daya Manusia (Staff)
pelaksana kebijakan/policy implementors.
Implementasi kebijakan tidak akan
(Edward III dalam Widodo, 2011:97). 2.
Sumber
berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber Daya
(Resources)
daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia
Sumber
daya
penting
dalam
Edward
III
memiliki
implementasi
peranan
berkaitan dengan keterampilan, dedikas,
kebijakan.
profesionalitas,
(2011:98)
bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan
mengemukakan bahwa : Bagaimanapun jelas
dengan jumlah sumber daya manusia apakah
dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan
sudah cukup untuk melingkupi seluruh
aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya
kelompok sasaran. Sumber daya manusia
penyampaian
atau
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana
implementasi, sebab tanpa sumber daya
kebijakan yang bertanggung jawab untuk
manusia yang kehandalan sumber daya
melaksanakan kebijakan kurang mempunyai
manusia,
sumber-sumber daya untuk melaksanakan
berjalan lambat.
dalam
Widodo
ketentuan-ketentuan
b.
dan
implementasi
kompetensi
kebijakan
di
akan
Anggaran (Budgetary)
15 Dalam
implementasi
kebijakan,
dilaksanakan
anggaran berkaitan dengan kecukupan modal
dikehendaki.
atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya
sesuai
kebijakan
tidak
akan
yang
3. Disposisi atau Kecenderungan (Disposition orAttitudes)
kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi,
dengan
Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan
berjalan dengan efektif dalam mencapai
berperan
tujuan dan sasaran.
implementasi kebijakan yang sesuai dengan
c.
Fasilitas (facility)
salah
satu
mewujudkan
harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan
yang
misalnya kejujuran dan komitmen yang
berpengaruh dalam implementasi kebijakan.
tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor
Pengadaan fasilitas yang layak, seperti
untuk tetap berada dalam program yang telah
gedung, tanah dan peralatan perkantoran
digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi
akan
dari pelaksana kebijakan akan membuat
menunjang
dalam
faktor
untuk
tujuan atau sasaran. Karakter penting yang
Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan
penting
keberhasilan
implementasi suatu program atau kebijakan. d.
Informasi
dan
Kewenangan (Information and Authority) Informasi juga menjadi faktor penting
mereka
selalu
antusias
melaksanakan
tugas,
dalam wewenang,
fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari
dalam implementasi kebijakan, terutama
pelaksana
informasi yang relevan dan cukup terkait
berpengaruh dalam implementasi kebijakan.
bagaimana
suatu
Apabila implementator memiliki sikap yang
kebijakan. Sementara wewenang berperan
baik maka dia akan dapat menjalankan
penting terutama untuk meyakinkan dan
kebijakan dengan baik seperti apa yang
menjamin
diinginkan
oleh
sebaliknya
apabila
mengimplementasikan
bahwa
kebijakan
yang
kebijakan
akan
pembuat
sangat
kebijakan,
sikapnya
tidak
16 mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. 4.
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Struktur
Birokrasi
(Bureucratic Structure)
Tipe ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang keseluruhan obyek yang
Struktur
organisasi
diteliti dalam rangka menjelaskan tentang
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
pelimpahan sebagian wewenang Walikota
implementasi
kepada Camat di Kecamatan Tanjungpinang
kebijakan.
Aspek
struktur
organisasi ini melingkupi dua hal yaitu
Barat Kota Tanjungpinang.
mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.
2.
Aspek pertama adalah mekanisme, dalam
Penelitian ini di lakukan di Kantor
implementasi
kebijakan
biasanya
sudah
Lokasi Penelitian
Kecamatan Tanjungpinang Barat.
dibuat standart operation procedurbm (SOP).
3.
SOP
Dalam penelitian kualitatif, tidak
menjadi
pedoman
bagi
setiap
Informan
implementator dalam bertindak agar dalam
menggunakan
pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari
sampel seperti dalam penelitian kuantitatif.
tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua
Dalam
adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi
diartikan sebagai wilayah generalisasi yang
yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan
terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai
cenderung melemahkan pengawasan dan
kualitas dan karakteristik tertentu yang
menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
dan
akan
kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan
menyebabkan aktivitas organisasi menjadi
sampel adalah sebagian dari populasi itu.
tidak fleksibel.
(Sugiyono, 2008 : 297). Oleh karena itu,
kompleks
yang
selanjutnya
istilah
penelitian
populasi
kualitatif,
ataupun
populasi
E.
Metode Penelitian
peneliti akan menggunakan informan untuk
1.
Jenis Penelitian
memperoleh diperlukan
berbagai selama
informasi proses
yang
penelitian.
17 Informan
penelitian
teknik snowball
dipilih
berdasarkan
yaitu dengan mencari
Pemerintahan
Kantor
Walikota
Tanjungpinang.
informasi kunci. Yang di maksud dengan
b.
informan kunci (key informan) adalah
Yaitu data yang diambil dari hasil
mereka yang mengetahui dan memiliki
membaca buku dan literature lainnya yang
berbagai informasi pokok yang diperlukan
relevan dengan penelitian untuk kajian
dalam
yang
teoritis. Menurut Nawawi Hadari (1983 : 64)
mengetahui secara mendalam permasalahan
data sekunder dapat dikelompokan menjadi
yang sedang diteliti. Yang menjadi informan
dua yaitu :
penelitian
atau
informan
Data Sekunder
dalam penelitian ini : Kasub.bagian Bina
1. Internal data
Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota
Adalah data yang tersedia secara
Tanjungpinang. Dan yang menjadi informan
tertulis pada sumber data sekunder. Data ini
kunci (key informan) dalam penelitian ini
berupa Peraturan Perundang-undangan yang
adalah
meliputi
Camat
Tanjungpinang
Barat
Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Daerah,
:
Undang-undang,
Peraturan Walikota
Peraturan dan
Surat
Jenis dan Sumber Data
Keputusan Walikota Tanjungpinang serta
Jenis data yang dikumpulkan untuk
data-data lain lainnya yang terkait dengan
penelitian ini adalah berupa data yang
pelimpahan sebagian wewenang Walikota
bersifat kualitatif serta terdiri dari atas data
kepada Camat.
4.
primer dan sekunder. a.
2. Eksternal data
Data Primer
Adalah data yang diperoleh dari luar
Yaitu data yang diambil dari sumber
yang relevan dengan penelitian, baik dari
pertama di lapangan, diperoleh melalui hasil
pakar/individu yang terkait maupun dari
wawancara dengan informan terpilih. Data
suatu lembaga.
primer diambil dari Kantor Kecamatan
5.
Tanjungpinang
Barat
dan
Bagian
Teknik
Pengumpulan Data
dan
Alat
18 Dalam
penelitian
kualitatif,
Teknik pengumpulan data dengan
pengumpulan data di lapangan tidak lagi
melakukan penelaahaan buku-buku, arsip,
dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-
kumpulan Peraturan Perundang-undangan,
fakta yang ditemukan pada saat penelitian
Makalah-makalah hasil penelitian ilmiah
(Sugiyono, 2005 : 95). Adapun teknik
yang berhubungan dengan penelitian ini.
pengumpulan data dalam penelitian ini
F.
dilakukan
dengan
Dalam penelitian deskriftif kualitatif,
teknik
analisis data telah dilakukan sebelum terjun
secara
triangulasi
menggabungkan
beberapa
pengumpulan data sebagai berikut : a.
ke lapangan. Analisis dilakukan terhadap
Wawancara (interview)
Merupakan teknik pengumpulan data dengan
berkomunikasi
data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan
langsung
fokus penelitian walaupun sifatnya masih
dalam bentuk pertanyaan kepada informan
sementara karena akan berkembang selama
untuk mendapatkan informasi atau jawaban
penelitian (Sugiyono, 2006). Dan Pada saat
mengenai persoalan menyangkut pelimpahan
wawancara berlangsung, maka pada saat itu
sebagian wewenang Walikota kepada Camat.
juga dilakukan analisis terhadap jawaban
b.
secara
Teknik Analisa Data
Pengamatan
dari informan yang diwawancarai.
(observastion) Teknik pengumpulan data melalui
BAB II
pengamatan langsung ke lapangan yang dilakukan dengan melihat aktivitas dari masing-masing
objek
diteliti.Pengamatan
dalam penelitian
dilakukan
Kantor
di
c.
A.
Otonomi Daerah
yang
Otonomi daerah tidak lepas dari
ini
konsep desentralisasi, karena otonomi
Kecamatan
Tanjungpinang Barat.
LANDASAN TEORI
adalah salah satu perwujudan dari desentralisasi.Otonomi
berasal
dari
bahasa
yang berarti
Studi dokumentasi
yunani, auto
19
sendiri dan nomous yang berarti hukum
mencapai kesejahteraan rakyat yang
atau peraturan.Dalam Encyclopedia of
harus
Social
dengan
penuh
Sumaryadi (2005 : 43), menjelaskan
Pendapat
di
bahwa
otonomi
pengertian otonomi daerah menurut
orisinil
adalah
Sciences
yang
dikutip
dalam
dilaksanakan tanggungjawab.
atas
sejalan
dengan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
sufficiencyndan actual independence”.
yang menyebutkan bahwa otonomi
Namun demikian pelaksanaan otonomi
daerah adalah hak, wewenang dan
tetap dalam batas koridor yang tidak
kewajiban
melampaui
mengatur dan mengurus sendiri urusan
yang
legal
dan
self-
pusat
“the
pengertian
diterima
wewenang
pemerintah
menyerahkan
urusan
daerah
pemerintahan
dan
otonom
untuk
kepentingan
kepada daerah. Hal ini sesuai dengan
masyarakat setempat sesuai dengan
pandangan Ryass Rasyid (2002 : 32)
peraturan
yang
otonomi
Dengan demikan suatu daerah otonom
daerah bukanlah merupakan hak dari
adalah daerah yang self suffiency, self
masyarakat dan pemerintah daerah,
authority, dan self regulation to its
melainkan kewajiban daerah dalam
laws and affairs dari daerah lainnya
rangka mensukseskan pembangunan
baik secara vertikal maupun horizontal
nasional.
karena daerah otonom memiliki actual
menyatakan
bahwa
Jadi pada hakikatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban
perundang-undangan.
independence. Antara
desentralisasi
dan
daripada hak, yaitu kewajiban daerah
otonomi daerah memiliki keterkaitan
untuk
jalannya
yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan
pembangunan sebagai sarana untuk
keduanya dikemukakan oleh Ryaas
ikut
melancarkan
20
(2002 : 35) yaitu dalam tataran konsep
otonomi daerah. Desentralisasilah yang
desentralisasi
dan
daerah
melandasi suatu daerah dapat dikatakan
sebenarnya
memiliki
tempatnya
otonom. Otonomi daerah tidak akan
masing-masing. Istilah otonomi daerah
ada jika tidak menimbulkan kesulitan
lebih cenderung pada political aspect
dalam pelaksanaan pemerintahan dan
(aspek politik kekuasaan), sedangkan
pembangunan
desentralisasi lebih cenderung pada
desentralisasi merupakan dasar pijakan
administrative
otonomi.Untuk
otonomi
aspect
(aspek
didaerah.
Jadi
konteks
teori
Indonesia,
administrasi negara). Namun demikian
maka otonomi daerah menjadi pilihan
dilihat dari konteks sharing of power
yang tepat. Menurut Ryaas (2002 : 41)
(berbagi kekuasaan), dalam prakteknya
yang mengatakan bahwa:
di lapangan, kedua istilah tersebut
Kebijakan
desentralisasi
dan
berbicara mengenai otonomi daerah,
otonomi daerah, mungkin merupakan
tentu akan menyangkut pernyataan
satu-satunya kebijakan yang paling
seberapa
untuk
besar peluangnya untuk sukses.Hal
urusan
tersebut didasarkan pada adanya suatu
pemerintahan yang telah diberikan
komitmen reformasi yang diterima
sebagai
secara nasional didukung perangkat
besar
wewenang
menyelenggarakan
wewenang
rumah
tangga
daerah.
hukum yang jelas dan komitmen awal
Sesuai Sumaryadi
dengan (2005
:
pendapat 16)
yang
yang sangat kuat, serta diterima secara luas oleh pemerintah daerah, partai
menyatakan bahwa terdapat hubungan
politik,
yang
kaum
saling
menentukan
dan
bergantung antara desentralisasi dan
agama.
organisasi intelektual
masyarakat bahkan
dan
pemuka
21
Di
sisi
lain,
otonomi
lebih
memiliki
tujuan
dalam
menitik beratkan pada aspirasi dari
memenuhi kepentingan bangsa
pada kondisi (Sarundajang, 2005 : 34).
secara keseluruhan.
Dari berbagai pemahaman tentang otonomi
daerah
tersebut
beliau
menyimpulkan sebagai berikut :
bagi
suatu
terkandung dalam konsep otonomi, sehingga Sarundajang (2002 : 35) juga
a. Hak mengurus rumah tangga sendiri
Berdasarkan ide hakiki yang
daerah
otonom;
menegaskan tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah meliputi 4 aspek :
b. Daerah
tidak
menjalankan
dapat
hak
dan
1. Dari
segi
mengikut menyalurkan
batas wilayahnya;
inspirasi
tidak
mencampuri
boleh
urusan
tangga
daerah
lain
dengan
wewenang
untuk
adalah sertakan,
wewenang otonominya di luar
c. Daerah
politik
aspirasi
dan
masyarakat,
baik
kepentingan
untuk
rumah
daerah sendiri, maupun untuk
sesuai
mendukung politik kebijakan
pangkal
dan urusan yang diserahkan kepadanya; dan
nasional; 2. Dari
segi
manajemen
pemerintahan, adalah untuk
d. Otonomi tidak membawahi
meningkatkan daya guna dan
otonomi daerah lain. Otonomi
hasil guna penyelenggaraan
daerah
pemerintahan;
bentuk
sebagai
salah
satu
desentralisasi
pemerintahan, pada dasarnya
3. Dari untuk
segi
kemasyarakatan, meningkatkan
22
partisipasi
serta
menumbuhkan masyarakat
kemandirian
melalui
upaya
pemberdayaan
kesejahteraan
masyarakat.Otonomi eksplisit
daerah
memberikan
secara
kewenangan
yang luas kepada pemerintah daerah
(empowerment)
masyarakat
untuk mandiri; dan 4. Dari
peningkatan
untuk
mengurus
berbagai
segi
ekonomi
dan
mengelola
kepentingan
dan
kesejahteraan masyarakat di daerahnya,
pembangunan, adalah untuk
Pemerintah
melancarkan
mengoptimalkan pembangunan yang
program
pembangunan
guna
tercapainya
kesejahteraan
rakyat. Bentuk
berorientasi
dari
pola
kepada
dapat
kepentingan
masyarakat serta pemerintah daerah dan
antitesis
daerah
masyarakat
diberdayakan
di
daerah
sekaligus
lebih diberi
sentralisasi, mekanisme desentralisasi
tanggungjawab yang lebih besar untuk
adalah
prinsip
mempercepat
seluas-
daerah.
melaksanakan
penyeleggaraan
otonomi
luasnya dalam arti daerah diberikan
Konsep
laju
pembangunan
desentralisasi
sangat
kewenangan mengatur dan mengurus
tepat menjadi opsi dalam pelaksanaan
semua
pemerintahannya.
pemerintahan yang diperhadapkan pada
kewenangan
kondisi wilayah negara dan jumlah
urusan
Daerah
memiliki
membuat
kebijakan
daerah
untuk
populasi
penduduk
yang
besar.
memberikan pelayanan, peningkatan
Pendapat ini senada dengan Bowman
partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan
dan Hapton yang dikutip oleh Koirudin
masyarakat
(2005 : 18), menjelaskan bahwa tidak
yang
bertujuan
pada
23
ada satupun pemerintah dari suatu
diungkapkan Rondinelli dan Cheema
negara dengan wilayah yang sangat
(dalam
luas
dengan memberi pengertian :
dapat
secara
menentukan
efektif
kebijakan
atau
mampu
Sarundajang,
of
secara
administrative
melalui
mekanisme
sentralisasi.
planning,
central
Secara etimologi, desentralisasi
:
47),
“decentralization is the transfer
melaksanakan kebijakan dan program efisien
2002
decision
making
or
from
the
authority
government to its field
organization, local administrative unit,
terdiri dari kata “de” artinya lepas dan
semi-autonomous
“sentrum” artinya pusat. Jadi secara
organization, local government or non
harafiah, artinya lepas dari pusat
government org anizations”.
(Suradinata,1996
:
27).
and
parastatal
Dalam
Pengertian desentralisasi yang
Encyclopedia of the Social Science
dimaksud dalam kajian ini sejalan
yang dikutip Sarundajang (2002 : 46),
dengan konsep yang tertuang dalam
disebutkan
of
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
the
tentang pemerintahan daerah, yaitu
transferences of authorithy, legilasive,
penyerahan wewenang pemerintahan
judicial or administrative, from higher
oleh pemerintah kepada daerah otonom
level of
government to a lower”,
untuk mengatur dan mengurus urusan
mendefiniskan desentralisasi sebagai
pemerintahan dalam sistem Negara
peyerahan wewenang dari pemerintah
Kesatuan Republik Indonesia. Jadi
yang lebih tinggi kepada pemerintah
pelaksanaan
yang
berdasarkan asas desentralisasi.
bahwa,“the
desentralization
lebih
desentralisasi
proces
denotes
rendah. yang
Pengertian lebih
detail
otonomi
daerah
24
Pengertian menderivasikan
empat
tersebut
jenis
kegiatan
dilakukan oleh aparat daerah;
(Koirudin, 2005 :18), yaitu : a. Dekonsentrasi
3. Dual wewenang
system,
teknis
kepada
yang lain
yaitu
aparat
pusat melaksanakan pelayanan
administratif; b. Delegatif
pelayanan
penguasa
secara
langsung,
demikian juga aparat daerah;
otoritas;
dan
c. Devolusi kepada pemerintah
4. Integrated
daerah; dan
administrative
system, yaitu aparat pusat
d. Pemindahan
fungsi
dari
melakukan pelayanan teknis
pemerintah kepada swasta.
secara langsung di bawah
Sesuai dengan pemahaman di
pengawasan seorang pejabat
atas, maka format desentralisasi dapat
koordinator.
dikelompokan ke dalam empat bentuk (Sarundajang, 2002 : 54-56) yaitu :
Aparat wewenang
daerah kecil
hanya
dalam
punya kegiatan
1. Comprehensive
local
pemerintahan. Desentralisasi menurut
government
yaitu
Riggs
aparat
system,
daerah
ditinjau
dari
maknanya
melakukan
mengandung dua makna (Sarundajang,
fungsi-fungsi yang diserahkan
2002 : 47), yaitu sebagai pelimpahan
oleh pemerintah pusat;
wewenang (delegation) dan pengalihan
2. Patnership
system,
yaitu
kekusaan (devolution). Hal ini sesuai
beberapa jenis pelayanan yang
dengan pendapat Tresna (Sarundajang,
dilaksanakan langsung oleh
2002
aparat pusat dan beberapa
menggolongkannya menjadi dua, yaitu
:
48)
yang
juga
25
desentralisasi jabatan (staatskundige decentraisatiel)
dan
desentralisasi
Berdasarkan pendapat tersebut, dapat
dijelaskan
kebijakan
itu
teritorial (teritoriale decentralisatie).
merupakan suatu pedoman, kerangka
B.
kerja
Kebijakan Salah
Pelaksanaan
atau
acuan
yang
akan
kebijakan
dilaksanakan atau dikerjakan. Dimana
adalah sesuatu yang penting, bahkan
kebijakan tersebut, akan dikeluarkan
mungkin jauh lebih penting dari pada
oleh pihak yang berkepentingan atau
pembuatan
pihak
kebijaksanaan.
Kebijaksanaan-kebijaksanaan
akan
yang
berkepentingan
dalam
bidang tersebut. Friedrich (2006 : 7)
berupa impian atau rencana bagus
menjelaskan
tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak
merupakan serangkain tindakan atau
diimplementasikan.
kegiatan
Wahab (2001 : 2) menyatakan
seseorang,
bahwa
yang
:
‘’Kebijakan
diusulkan kelompok
oleh atau
bahwa : “kebijakan bermakna bahwa,
pemerintahan dalam suatu lingkungan
sebagai pedoman untuk bertindak,
tertentu dimana terdapat hambatan-
pedoman itu bisa sederhana atau
hambatan atau kesulitan-kesulitan dan
kompleks
kemungkinan-kemungkinan
khusus,luas
bersifat atau
umum sempit,
atau
dimana
bersifat
kebijakan itu diusulkan agar berguna
kualitatitif atau kuantitatif, publik atau
dalam mengatasinya untuk mencapai
private, atau suatu deklarasi mengenai
tujuan yang dimaksud”.
suatu program mengenai suatu aktivitas tertentu atau suatu rencana yang akan dilaksankan diterapkan”.
atau
yang
akan
C.
Implementasi Kebijakan Implementasi
kebijakan
pada
dasarnya adalah cara agar sebuah
26
kebijakan dapat mencakup tujuannya.
dari suatu kebijakan atau program
Implementasi
dipandang
merupakan rangkaian pilihan yang
dalam pengertian yang luas, merupakan
kurang lebih berhubungan (termasuk
tahap dari proses kebijakan segera
keputusan untuk tidak bertindak) yang
setelah
dibuat
kebijakan
penetapan
Undang-undang.
oleh
badan
dan
pejabat
Meter dan Horn (Agustino, 2006 : 139)
pemerintah yang diformulasikan dalam
implementasi
bidang-bidang
baik
kesehatan,
tindakan yang dilakukan oleh individu
kesejahteraan
sosial,
ekonomi,
atau pejabat-pejabat atau kelompok-
administrasi dll.
kebijakan
merupakan
kelompok yang diarahkan pada upaya
Dalam bukunya Subarsono (2005
untuk tercapainya tujuan-tujuan yang
:
telah
keputusan
kebijakan yang telah direkomendasikan
kebijaksanaan yang telah ditetapkan
untuk dipilih oleh policy makers tidak
tersebut.
dapat menjamin keberhasilan kebijakan
digariskan
dalam
87)
menuliskan
bahwa
suatu
Definisi implementasi kebijakan
tersebut dalam implementasinya. Ada
dapat kita ketahui bahwa implementasi
beberapa variabel yang mempengaruhi
menyangkut tiga hal, yaitu:
keberhasilan implementasi kebijakan
1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 2. Adanya aktivitas atau kegiatan
baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program akan melibatkan
pencapaian tujuan; dan
berbagai upaya yang dilakukan oleh
3. Adanya hasil kegiatan.
policy makers untuk mempengaruhi
Duun (2000 : 109) menyatakan
perilaku
bahwa pelaksanaan atau implementasi
pelaksana
kebijakan
agar
27
bersedia memberikan pelayanan dan
“the power or right delegated or given:
mengatur kelompok sasaran.
the power to judge, act or command”.
D.
Kewenangan dan Pelimpahan
Kewenangan dapat dirumuskan sebagai
Kekuasaan
suatu tipe khusus dari kekuasaan yang
Merujuk (2005)
pendapat
yang
Wasistiono
mengemukakan
secara asli melekat pada jabatan yang diduduki
oleh
pemimpin.
Otoritas
kewenangan adalah kekuasaan yang
adalah kekuasaan yang disahkan oleh
sah (legitimate power) atau kekuasaan
peranan formal seseorang dalam suatu
yang terlembagakan (institutionalized
organisasi
power). Dan kekuasaan pada dasarnya
Sedangkan
adalah merupakan kemampuan yang
Administrasi (dalam Wasistiono dkk,
membuat seseorang atau orang lain
2009 : 49), wewenang didefinisikan
untuk melakukan atau tidak melakukan
sebagai hak seorang pejabat untuk
sesuatu sesuai keinginanya. Dalam
mengambil tindakan yang diperlukan
pengertian
agar tugas dan tanggung jawabnya
diarahkan
administrasi, untuk
hal
mencapai
ini
tujuan
bersama (organisasi), dengan demikian disimpulkan
bahwa
(Thoha, dalam
2003
:
81).
Ensklopedi
dapat dilaksanakan dengan baik. Pendelegasian atau pelimpahan
dalam
kewenangan (delegation of authority)
kewenangan terdapat kekuasaan, dan
dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni
sebaliknya.
aspek tugas, tanggung jawab dan
Jadi
kewenangan
dan
kekuasaan pada dasarnya merupakan
wewenang.
dua sisi yang tidak dipisahkan.
pendelegasian atau pelimpahan sama
Wewenang
atau
Pada
prinsipnya,
kewenangan
dengan penyerahan, jadi pendelegasian
adalah padanan kata authority, yaitu
atau pelimpahan kewenangan berarti
28
penyerahan
sebagian
hak
untuk
mengambil tindakan yang diperlukan
diartikan
pelimpahan
kewenangan
mendatar atau horizontal.
agar tugas dan tanggung jawabnya
Dilihat
dari
sumbernya,
dapat dilaksanakan dengan baik dari
kewenangan dapat dibedakan menjadi
pejabat satu kepada pejabat lainnya.
dua jenis (Wasistiono, 2009 : 26), yaitu
Menurut Sutarto (2002 : 144-145),
:
pelimpahan kewenangan itu bukan
1. Kewenangan atributif adalah
penyerahan hak dari atasan kepada
kewenangan yang melekat dan
bawahan, melainkan penyerahan hak
diberikan
dari pejabat kepada pejabat. Format
institusi atau pejabat yang
pendelegasian
dapat
berdasarkan
yang
perundang-undangan; dan
dilakukan
wewenang oleh
pejabat
kepada
suatu
peraturan
berkedudukan lebih tinggi (superior)
2. Kewenangan delegatif adalah
kepada pejabat yang berkedudukan
kewenangan yang berasal dari
rendah
pendelegasian
(subordinate)
atau
pejabat
kewenangan
atasan kepada pejabat bawahan, di
dari institusi atau pejabat yang
samping itu pelimpahan wewenang
lebih tinggi tingkatannya.
dapat pula dilakukan diantara pejabat
Masing-masing pejabat diberikan
yang berkedudukan pada jenjang yang
tugas melekat sebagai bentuk tanggung
sama
jawab agar tugas yang diberikan itu
atau
sederajat. menegak
antara
pejabat
Pelimpahan atau
vertikal,
yang
wewenang
dapat
sedangkan
baik.Tanggung
pelimpahan kewenangan yang kedua
dilaksanakan
keharusan untuk
pada
jawab
dengan merupakan
seseorang
melaksanakan
secara
pejabat layak
29
segala sesuatu yang telah dibebankan
prosedur
kepadanya.Tanggung
dari pemerintah;
jawab
hanya
dapat dipenuhi bila pejabat bersangkutan
disertai
yang
3.
dengan
yang
terstruktur
Memberikan
fungsi
yang
dapat
meningkatkan
wewenang tertentu dalam bidang dan
pemahaman pejabat daerah
tugasnya.Dengan tiadanya otoritas itu,
atas pelayanan publik yang
tanggung
diemban;
jawab
dilaksanakan
tidak
dapat
dengan
sebaik-
4.
Mengakibatkan
terjadinya
baiknya.Jadi ada korelasi antara tugas,
penetrasi yang lebih baik
tanggung jawab dan wewenang.
dari pemerintah pusat bagi
Desentralisasi pemerintahan
dalam
mutlak
sistem
daerah terpencil, di mana
diperlukan,
seringkali
rencana
setidaknya ada 14 alasan rasional yang
pemerintah tidak dipahami
melatar
masyarakat
belakanginya
menurut
ungkapan Cheema dan Rondinelli yang dikutip (Ryass Rasyid, et al, 2007 : 53),
2.
atau
dihambat oleh elit lokal; 5.
yaitu : 1.
setempat
Memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai
Desentralisasi
ditempuh
kelompok
untuk
mengatasi
keagamaan,
keterbatasan
karena
perencanaan
pembangunan
politik,
etnis dalam
perencanaan pembangunan; 6.
Dapat
meningkatkan
yang bersifat sentralistik;
kemampuan
Dapat
kapasitas pemerintahan serta
memotong
jalur
birokrasi yang rumit serta
maupun
lembaga privat daerah;
30
7.
Dapat
meningkatkan
efisiensi pusat
pemerintahan
dengan
tidak
di lagi
menjalankan tugas rutin; 8.
administrasi yang
pemerintahan
mudah
disesuaikan,
inovatif dan kreatif;
Dapat menyediakan struktur
12. Desentralisasi
perencanaan
di mana berbagai departemen
dan
di pusat dapat dikoordinasi
memungkinkan
secara
daerah
efektif
bersama
fungsi
manajemen pemimpin menetapkan
dengan pejabat daerah dan
pelayanan secara efektif di
sejumlah
tengah masyarakat terisolasi;
NGO
(Non
Govenrmental
13. Dapat
Orgnazations); 9.
11. Dapat mengantarkan pada
stabilitas
Digunakan
untuk
melambangkan
partisipasi
masyarakat
dalam
perencanaan
dan
implemetasi program; 10. Dapat
kesatuan
memantapkan politik nasional
dan dengan
memberikan peluang pada berbagai
kelompok
masyarakat daerah; dan 14. Dapat
meningkatkan
meningkatkan
penyediaan barang dan jasa
pengaruh atau pengawasan
di tingkat lokal dengan biaya
berbagai
yang lebih rendah.
aktifitas
yang
dilakukan elit lokal yang
Sesuai dengan alasan tersebut
kerap tidak simpatik dengan
pemerintah
pusat
mendelegasikan
program pembangunan;
urusan wajib dan pilihan kepada daerah otonom (Provinsi, Kabupaten/Kota dan
31
Kelurahan/Desa) untuk menjadi urusan
unggulan
kewenangan daerah sesuai dengan
bersangkutan.
Undang-undang
Nomor
23
Tahun
2014, yaitu:
pemerintahan
yang
Secara umum berbagai studi desentralisasi
a. Urusan wajib, yaitu suatu urusan
daerah
mengalami
perkembangan pesat dalam rangka
yang
mewujudkan
berkaitan dengan pelayanan
desentralisasi
dasar seperti pendidikan dasar,
penyelenggaraan
kesehatan,
pemenuhan
termasuk di Indonesia. Tetapi esensi
minimal,
desentralisasi adalah instrumen dalam
kebutuhan
hidup
gagasan ke
prasarana lingkungan dasar,
mencapai
sedangkan
Tujuan-tujuan
urusan
pemerintahan
besar
dalam
praktek
pemerintahan
tujuan-tujuan yang
tertentu.
akan
dicapai
yang bersifat
melalui desentralisasi merupakan nilai-
pilihan terkait erat dengan
nilai dari komunitas politik yang dapat,
potensi
berupa :
unggulan
dan
kekhasan daerah.
1. Kesatuan
b. Urusan Pilihan, yaitu urusan pemerintahan nyata
ada
untuk
yang dan
kekhasan,
berpotensi
meningkatkan
kesejahteraan sesuai
secara
masyarakat
bangsa
(national
unity); 2. Pemerintahan
demokrasi
(goverment democration); dan 3. Kemandirian penjelmaan
sebagai dari
otonomi,
dengan
kondisi,
efisiensi
dan
potensi
pembangunan sosial ekonomi. (J.W.
administrasi
Fester
dan
dan
A.F.
32
Leemans dalam Sarundajang,
Sedangkan
2002 : 56).
(Kabupaten Kepulauan Riau) sekarang
GAMBARAN UMUM LOKASI
Riau (Provinsi baru).
Kantor
Riau hanya ada 2 Kecamatan yakni
Tanjungpinang
Kecamatan Tanjungpinang Barat dan
Singkat
Kecamatan
Riau
Pada masa Kabupaten Kepulauan
PENELITIAN
Sejarah
Kepulauan
menjadi nama dari Provinsi Kepulauan
BAB III
A.
nama
Barat
Kecamatan
Tanjungpinang
Timur.
Kota administrasi Tanjungpinang
Kecamatan Tanjungpinang Barat yang
Kota
merupakan induk kemudian dipecah
Tanjungpinang dengan membawahi 4
menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan
Kecamatan, Kecamatan Bukit Bestari,
Tanjungpinang Barat dan Kecamatan
Kecamatan
Timur,
Tanjungpinang
Kota.
Kecamatan
Kecamatan Tanjungpinang Kota dan
Tanjungpinang
Barat
merupakan
Kecamatan
Tanjungpinang
Barat.
dataran
dengan
ketinggian
Kecamatan
Tanjungpinang
Barat
kurang dari 2m diatas permukaan laut.
dibentuk seiring dibentuknya Kota
Letak Kecamatan Tanjungpinang Barat
Tanjungpinang melalui S.K Mendagri
berbatasan dengan :
sejak
tahun
2001
menjadi
Tanjungpinang
Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 21 juni 2001,
yang
mengatakan
Tanjungpinang
merupakan
“Kota pecahan
dari Kabupaten induk yaitu Kabupaten Kepulauan
Riau
yang
menjadi
Kabupaten
sekarang Bintan”.
rendah
1. Sebelah Utara Kecamatan
: Tanjungpinang
Kota. 2. Sebelah Selatan
:
Kecamatan Bukit Bestari.
33
3. Sebelah Barat Kecamatan
:
sosial budaya, politik dan
Tanjungpinang
Kota.
lainnya
dalam masyarakat. Wilayah Kecamatan Tanjungpinang Barat terdiri atas 4
4. Sebelah Timur
(empat) Kelurahan sebagai berikut :
:
Kecamatan Bukit Bestari.
1. Kelurahan
Tanjungpinang
Barat.
Kecamatan Tanjungpinang Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang
2. Kelurahan Kemboja.
Nomor
3. Kelurahan Kampung Baru.
53
Tahun
1999
yang
merupakan salah satu hasil pemekaran
4. Kelurahan Bukit Cermin.
dari Kecamatan Tanjungpinang Kota
Tiga Kelurahan di Kecamatan
yang berkedudukan setingkat dengan
Tanjungpinang Barat terletak di pesisir
Kecamatan
pantai/tepi
Tanjungpinang
lainnya yang
di
Kota langsung
yakni
Tanjungpinang
Kelurahan
Barat,
Kelurahan
bertanggung jawab kepada Walikota.
Kemboja dan Kelurahan Kampung
Terbentuknya
Kecamatan
Baru, sedangkan satu Kelurahan lagi
Tanjungpinang Barat adalah sebagai
yakni Kelurahan Bukit Cermin terletak
institusi yang akan menjalankan roda
di
pemerintahan
Tanjungpinang
dan
pembangunan
tengah
daratan.
Di
Kelurahan
Barat
terdapat
kemasyarakatan di wilayah Kecamatan
Pangkalan
Utama
Tanjungpinang Barat. Terbentuknya
(lantamal)
yang
Kecamatan ini menjadi harapan untuk
perairan Kepulauan Riau.
dapat menjawab setiap permasalahan
B.
Visi
dan
maupun tantangan yang muncul sesuai
Kecamatan
dengan perkembangan sosial ekonomi,
Barat
Angkatan bertugas
Misi
Laut
menjaga
Kantor
Tanjungpinang
34
5. Mendorong masyarakat dalam
Visi : Terwujudnya
Pemerintahan
menghayati dan mengamalkan
Kecamatan Tanjungpinang Barat sebagai dalam
organisasi
terdepan
memberikan
pelayanan
syariat
Pancasila dalam
penyelenggaraan
dan
kehidupan
sehari-hari; dan
yang prima kepada masyarakat dan
agama
6. Mendorong pemantapan dan
Good
peningkatan umat beragama
Governance.
antara lain melalui KUBE dan
Misi:
forum
1. Meningkatkan pembinaan dan
serta
pembangunan
ekonomi
diwilayah Kecamatan; 2. Mendorong pembangunan
di
wilayah
Kecamatan;
Struktur
Organisasi
Kecamatan
umat
Kantor
Tanjungpinang
Barat
merupakan
profesionalisme
perangkat
Kecamatan daerah
aparatur
Kabupaten atau Kota yang mana
menyelenggarakan
dipimpin oleh Kepala Kecamatan atau
organisasi Kecamatan; 4. Mendorong
antar
Pemerintah
3. Meningkatkan
dalam
dialog
lainnya
beragama. C.
terciptanya
komunikasi
aktif
Camat diangkat dan diberhentikan serta
budaya
bertanggung jawab kepada Walikota
gotong royong dan swadaya
(melalui Sekretaris Daerah). Struktur
masyarakat;
Organisasi dan Tata Kerja Kantor
masyarakat
peran
dikenal dengan Camat. Dalam hal ini
dalam
Camat Tanjungpinang Barat dibentuk
35
berdasarkan Peraturan Daerah Kota
“Organisasi adalah suatu proses
Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2003
penempatan dan pembagian tugas atau
dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
pekerjaan yang dilakukan, pembatasan
2009. Hal tersebut menyesuaikan peran
tugas, tugas tanggung jawab serta
Kecamatan
Barat
wewenang dan hubungan antara unsur-
dalam
unsur
sebagai
Tanjungpinang
Perangkat
Daerah
organisasi
sehingga
rangka penyelenggaraan pemerintahan
memungkinkan orang bekerja sama
dan peningkatan pelayanan masyarakat.
seefektif mungkin untuk mencapai
Sebelum
penulis
menjelaskan
tujuan”.
struktur organisasi Kantor Kecamatan
Dari
pengertian
diatas
dapat
bahwa
dalam
suatu
Tanjungpinang Barat ada baiknya kita
disimpulkan
ketahui terlebih dahulu pengertian dari
organisasi dengan segala aktifitasnya
organisasi
terdapat hubungan diantara orang-
tersebut.
pengertian
organisasi
Beberapa yang
orang
yang
menjalankan
aktifitas
dikemukakan oleh beberapa orang ahli
tersebut. Makin banyak kegiatan yang
:
dilakukan “Organisasi
adalah
proses
makin
dalam
suatu
organisasi
kompleks
pula
hubungan-
penggabungan pekerjaan dari individu
hubungan yang ada, untuk itu perlu
atau
dibuat
kelompok-kelompok
yang
suatu
bagan hubungan
yang
melakukan tugas dengan alat-alat yang
menggambarkan
diperlukan dan memberikan sasaran
fungsi-fungsi,
terbaik untuk pemakaian yang efisien,
tanggung jawab, serta hubungan kerja
sistematis, positif dan koordinasi dari
masing-masing bagian didalam suatu
usaha yang dilakukan”.
organisasi atau struktur organisasi.
tugas,
antara
wewenang,
36
BAGAN III.1 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN
haruslah memadai dengan tugas atau kewenangan yang dibebankan, adapun
CAMAT Boby Wira yang bertugas di Kantor TANJUNGPINANG BARAT Satria, S.STP. aparatur M.Si Kecamatan
Tanjungpinang
Barat
sebanyak 30 orang, dengan jumlah PegawaiSekretarisKecamatanRiaw Negeri Sipil (PNS) 17 orang ati, S.Sos dan pegawai honorer berjumlah 13
Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban UmumT. Khairani Ummu Kalsum, S.ip
orang. TABEL III.1 Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Dian Lestari, A.Md
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan MasyarakatEndang Suhartati, S.Sos Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan SosialFinaliantry,S.E
Sumber : Kantor Kecamatan TanjungpinangBarat. D.
Aparatur Kecamatan
Pemerintah Tanjungpinang
Barat Agar
dalam
pelaksanaan
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan kepada
masyarakat
dapat
tercapai
secara cepat dan tepat maka kualitas dan kuantitas dari aparatur Kecamatan
Sub. Bagian Penyusunan Program, Pendataan dan PelaporanN efi Fachrianty,S. Sos
37
APARATUR PEMERINTAH No 1
Nama/NIP BOBY WIRA SATRIA, S.STP. M.Si
Nip.19720906 199403 1 006
Pangkat/Gol Pembina/IV.a
2
RIAWATI, S.Sos Nip.19701206 199003 2 004
Penata Tk.I/III.d
3
Finaliantry, SE Nip.19710209 200502 2 003
Penata/III.c
4
T. Khairani Ummu Kalsum, S.Ip Nip. 19871015 200701 2 001
Penata/III.c
5
Endang Suhartati, S.Sos Nip. 19780218 200604 2 024
Penata Muda Tk.I/III.b
6
Nefi Fachrianty, S.Sos Nip. 19860304 201001 2 008
Penata Muda Tk.I/III.b
7
Dian Lestari, A.Md Nip. 19761028 200312 2 012
Penata Muda/III.a
Jabatan Camat Tanjungpinang Barat Sekretaris Kecamatan Kasi. Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kasi. Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kasi. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kasubbag. Penyusunan Program, Pendataan dan Pelaporan Kasubbag. Umum, Keuangan dan Kepegawaian
Arnold.A.F Sihombing Nip. 19830915 201001 1 017 Taufik 9 Nip. 19720824 200604 1 016 Sisca Handayani 10 Nip. 19810512 200701 2 017 Ahmad Farok 11 Nip. 19791220 200701 1 018 Asnun 12 Nip. 19740608 200902 2 001 M. Bobby Rahman 13 Nip. 19850728 201001 1 003 KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT Sumber : Kantor Kecamatan
lihat bahwa jumlah aparatur pegawai
Tanjungpinang Barat.
negeri sipil yang ada memang belum
8
Pengatur Tk.I/II.d
Fungsional Umum
Pengatur / II c
Fungsional Umum
Pengatur Muda Fungsional Umum Tk. 1 / II b Pengatur Muda Fungsional Umum Tk. 1 / II b Pengatur Muda Fungsional Umum Tk.1 / II b Pengatur Muda Fungsional Umum Tk. 1 / II b Dari Tabel 3.1 diatas dapat kita
memadai apabila dibandingkan dengan
38
struktur
dan
pola
pemerintahan
organisasi
Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun
Kecamatan.
Pola
2003 Tentang Pembentukan Organisasi
disebutkan
dalam
dan Tata Kerja Kecamatan di Kota
Menteri
Tanjungpinang. Sesuai dengan Pasal 13
Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996,
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
menyatakan :setiap seksi memiliki
Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan
beberapa sub-sub seksi lagi yang
Daerah Nomor 6 Tahun 2009, yang
menangani
tertentu.
menyatakan Kecamatan Tanjungpinang
Disini dituntut kapabilitas aparatur
Barat merupakan Kecamatan yang ada
dalam menyikapi kuantitas yang ada,
di dalam wilayah Kota Tanjungpinang.
tanpa
Dan kedudukan Kecamatan, yaitu :
maksimal
yang
Lampiran
III
Keputusan
tugas/bidang
mengurangi
pelayanan
yang
kualitas/output
diberikan,
sesuai
1. Kecamatan
adalah
wilayah
dengan inti dari PP Nomor 8 Tahun
kerja Camat sebagai Perangkat
2003
Daerah; dan
yang
berprinsip
“Ramping
struktur, kaya fungsi”. E.
Uraian
2. Kecamatan
Kedudukan,
Tugas
dipimpin
oleh
Camat yang berada dibawah
Pokok dan Fungsi Kecamatan
dan bertanggungjawab kepada
Mengenai
Walikota melalui Sekretaris
pokok
dan
Kecamatan
kedudukan, fungsi
dalam
tugas
pemerintah
wilayah
Kota
Daerah. Dalam
suatu
organisasi
perlu
dilakukan
Tanjungpinang diatur dalam Peraturan
pemerintahan
Daerah Kota Tanjungpinang. Peraturan
pembagian tugas pokok dan fungsi
Daerah yang melandasi pemerintahan
yang jelas baik hak, kewenangan,
Kecamatan yaitu Peraturan Daerah
beban tugas dan kewajiban yang sesuai
39
dengan
kemampuan
tersebut.Demikian
pula
aparatur
ketentraman dan ketertiban
didalam
umum;
organisasi Kecamatan, dengan adanya
c. Mengoordinasikan
pembagian tugas pokok dan fungsi
penerapan dan penegakan
diharapkan tidak akan terjadi tumpang
peraturan
tindih dalam pelaksanaan tugas atau
undangan;
kewenangan yang dijalankan. Mengenai
Tugas
perundang-
d. Mengoordinasikan
Pokok
dan
Fungsi Kecamatan telah diatur dalam
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
e. Mengoordinasikan
Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan
penyelenggaraan
Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang
pemerintahan
Pembentukan Organisasi
kecamatan;
dan Tata
Kerja Pemerintahan Kecamatan di Kota Tanjungpinang.
Tugas
Pokok
dan
Fungsinya, yaitu :
tingkat
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan
g. Melaksanakan
Tugas umum pemerintahan di
di
kelurahan;
dan
1. Camat
yang
kegiatan
laksanakann
Camat
meliputi :
pemberdayaan masyarakat;
penyelenggaraan
masyarakat yang menjadi ruang
lingkup
tugasnya
atau yang belum dapat
a. Mengoordinasikan kegiatan
b. Mengoordinasikan
pelayanan
upaya
dilaksanakan pemerintahan kelurahan. Selain pemerintahan,
tugas Camat
umum juga
40
melaksanakan
kewenangan
c. Pengoordinasian
pemerintahan yang diatur lebih lanjut
penyususnan
oleh Walikota.
program,
2. Sekretaris Kecamatan
evaluasi
pelaporan
Membawahkan :
kecamatan; d. Pengoordinasian
Program, Pendataan dan
penyelenggaraan
Pelaporan; dan
seksi;
bagian
Umum,
Keuangan
dan
Kepegawaian.
e. Pengoordinasian
tugas
kegiatan
kecamatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
Sekretaris
Kecamatan
mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas
dan
kegiatan
1) Sub Bagian Penyusunan
2) Sub
sebagian
rencana,
Camat
di
bidang
tugas pokok dan fungsi kecamatan; f. Pelaksanaan
monitoring,
kesekretariatan. Untuk melaksanakan
evaluasi,
tugas pokok Sekretariat Kecamatan
pengendalian administratif
menyelenggarakan fungsi :
kegiatan
a. Pelaksanaan
penyususnan
rencana program kegiatan kecamatan; b. Pelaksanaan
administrasi kesekretariatan kecamatan;
dan
kesekretariatan
kecamatan; dan g. Pelaksanaan yang
pelayanan
pelaporan
tugas
diberikan
lain oleh
pimpinan. 1) Sub
Bagian
Program, Pelaporan
Penyusunan
Pendataan
dan
41
Sub
Bagian
Program,
Penyusunan
Pendataan
dan
Pelaporan mempunyai tugas :
penyusunan
program
kecamatan; c. Pelaksanaan pengendalian
a. Membantu
Sekretaris
program meliputi kegiatan
Kecamatan
dalam
penyiapan bahan menyusun
menyusun program kerja
rencana
kecamatan; dan
kecamatan,
koordinasi
penyusunan
dan
b. Membantu
Sekretaris
Kecamatan
dalam
program,
serta penyusunan laporan
membuat laporan.
akuntabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pendataan
pengendalian
menyiapkan data-data dan
Untuk melaksanakan tugas pokok
Sub.Bagian
kegiatan
Penyusunan dan
kecamatan; dan d. Pelaksanaan
Program,
yang
Pelaporan
pimpinan.
menyelenggarakan fungsi :
program kecamatan;
diberikan
oleh
Sub.Bagian Umum, Keuangan
pengelolaan
administrasi
meliputi
a. Membantu
bahan
Kecamatan
program,
lain
dan Kepegawaian
b. Pelaksanaan
penyusunan
tugas
2) Sub Bagian Umum, Keuangan
a. Penyusunan rencana dan
penyiapan
kinerja
rencana koordinasi
dan Kepegawaian mempunyai tugas : Sekretaris
menyelenggarakan urusan umum
yang
ketatausahaan,
meliputi
42
perlengkapan dan rumah
yang
tangga; dan
penyiapan
b. Membantu
Sekretaris
Kecamatan
dalam
mengelola
administrasi
keuangan
dan
kepegawaian. Untuk
meliputi
bahan
pengusulan rencana mutasi, cuti,
disiplin,
pengembangan
pegawai
dan kesejahteraan pegawai; d. Pelaporan dan evaluasi di
melaksanakan
tugas
bidang administrasi umum,
pokok, Sub Bagian Umum, Keuangan
keuangan
dan Kepegawaian menyelenggarakan
kepegawaian; dan
fungsi :
dan
e. Pelaksanaan a. Penyusunan rencana dan program di bidang umum, pengelolaan keuangan dan kepegawaian; b. Pelaksanaan
kegiatan
yang
tugas
diberikan
lain oleh
pimpinan. 3. Seksi
Tata
Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban pengelolaan
Umum
administrasi umum yang
Seksi
meliputi
Ketentraman dan Ketertiban
pengelolaan
Tata
Pemerintahan,
naskah dinas, pengelolaan
Umum mempunyai tugas :
perlengkapan
a. Menyelenggarakan
administrasi
dan perjalanan
dinas;
pemerintahan umum; b. Membina penyelenggaraan
c. Pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
kepegawaian
pemerintahan kelurahan;
43
c. Menyelenggarakan pembinaan
g. Pemberdayaan masyarakat
ketentraman
dan ketertiban umum; dan d. Menyelenggarakan
dan Politik Dalam Negeri.
pokok,
Seksi
melaksanakan Tata
tugas
Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan
data
dan
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum; b. Pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga; ketentraman
dan ketertiban; d. Pembinaan
administrasi
potensi
perlindungan masyarakat; f. Pelayanan pertanahan;
penanggulangan gangguan
h. Pengoordinasian tata
kegiatan
pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban dengan instansi terkait; i. Pelaporan dan evaluasi di
ketentraman dan ketertiban; dan j. Pelaksanaan yang
administrasi
tugas
diberikan
lain oleh
pimpinan. 4. Seksi
Pembangunan
dan
Pemberdayaan Masyarakat Seksi
pemerintahan kecamatan; e. Pembinaan
dan
bidang tata pemerintahan,
materi bahan di bidang tata
c. Pembinaan
pencegahan
keamanan;
pembinaan Ideologi Negara
Untuk
dalam
Pembangunan
Pemberdayaan
dan
Masyarakat
mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan kegiatan
pembangunan
sarana dan prasarana fisik,
44
perekonomian
dan
pembangunan
produksi; dan
pemberdayaan masyarakat;
b. Menyelenggarakan kegiatan
pokok,
dan
pemberdayaan
e. Pelaksanaan
masyarakat dan lingkungan
yang
hidup.
pimpinan.
Untuk
melaksanakan
Seksi
tugas
Pembangunan
Pemberdayaan
dan
menyelenggarakan fungsi :
materi
di
dan bidang
pembangunan
dan
pemberdayaan masyarakat; b. Penginventarisasian fasilitasi
dan
masalah
pembangunan
dan
pemberdayaan masyarakat; c. Pembinaan
terhadap
lembaga kemasyarakatan di tingkat
kecamatan
dan
kelurahan; d. Pengoordinasian
lain
diberikan
oleh
Kesejahteraan Sosial Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan
data
tugas
5. Seksi Pelayanan Umum dan
Masyarakat
a. Penyusunan
dan
Sosial
mempunyai
tugas : a. Menyelenggarakan kegiatan
pelayanan
masyarakat secara umum; dan b. Menyelenggarakan kegiatan
pembinaan
di
bidang sosial, keagamaan, pendidikan,
kebudayaan
dan kesehatan masyarakat. Untuk
melaksanakan
tugas
pokok, Seksi Pelayanan Umum dan dan
fasilitasi kegiatan di bidang
Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:
Sosial
45
a. Penyusunan
data
dan
materi bidang pelayanan
BAB IV
umum dan kesejahteraan
ANALISA DATA
sosial;
A.
b. Pelayanan
data
Identitas Informan
dan Sebelum
dikemukakan
hasil-hasil
informasi kecamatan; penelitian c. Pelayanan
beserta
analisanya
terlebih
administrasi dahulu
akan
dikemukakan
gambaran
kependudukan; tentang karakteristik Informan penelitian d. Pelayanan
administrasi ini, gambaran karakteristik ini merupakan
umum lainnya; profil sumber data yang memberikan e. Pelaksanaan
inventaris gambaran pemahaman terhadap data hasil
potensi data permasalahan penelitian
sehingga
dapat
diletakkan
sosial masyarakat; pertimbangan yang profesional atas hasil f. Pengoordinasian
kegiatan penelitian ini.
pelayanan dengan instansi Tanggapan
Informan
terhadap
terkait; wawancara yang peneliti ajukan cukup g. Pelaporan pelaksanaan di positif selama pengambilan data. Selama bidang pelayanan; proses pengumpulan data hambatan kecil h. Pelaporan
pelaksanaan yang
pembangunan
ditemukan
hanyalah
berkenaan
bidang dengan hari dan waktu pertemuan untuk
kesejahteraan sosial; dan melaksanakan i. Pelaksanaan
tugas
wawancara
terhadap
lain informan. Dalam penelitian ini yang
yang
diberikan
oleh menjadi
informan
adalah
Bapak
M
pimpinan. Ripayandi Putra, S.E selaku Kasub.bagian
46
Bina
Kelurahan
dan
Kecamatan
Tanjungpinang.
Kemudian
untuk
Pemerintah Kota Tanjungpinang.Dan yang
menjelaskan lebih lanjut
Walikota
menjadi informan kunci dalam penelitian
mengeluarkan
Walikota
ini adalah Bapak Boby Wira Satria,
Nomor
S.STP.M.Si yang merupakan Camat di
Walikota Nomor 675 Tahun 2009
Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota
(Lampiran
Tanjungpinang.
Pelimpahan
B.
Implementasi
27
bidang
kewenangan
yang
didelegasikan Walikota kepada Camat
Tanjungpinang
I)
Kepada
Menurut G. Edward III (dalam
(variable penting) untuk mencapai
675
keberhasilan
suatu
Implementasi
Kebijakan,yaitu Peraturan
Tanjungpinang
Walikota
mengeluarkan
Daerah
Kota
orAttitude) ,
Sumber Disposisi
Daya atau
(Disposition Struktur
Birokrasi
(Bureucratic Structure).
Tahun
1. Komunikasi (Communication)
Kota
Komunikasi merupakan unsur
TanjungngpinangNomor 6 Tahun 2009
yang paling penting didalam
tentang Organisasi Dan Tata Kerja
implementasi
Kecamatan
karena tanpa komunikasi yang
2003
danPeraturan
Dan
2
:Komunikasi
(Communication),
Kecenderungan
Kota
Nomor
Wewenang
Camat.
Pemerintah
Tanjungngpinang
Rincian
Tanjungpinang
(Resources),
Peraturan
tentang
Walikota Nomor
kepada
Keputusan
Sebagian
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008,
melalui
Surat
Widodo, 2011:97) adaempat syarat
Tahun 2009 Berujuk
Walikota
dan
Surat
berdasarkan
Keputusan
62
Peraturan
Daerah
KelurahanKota
kebijakan,
47
baik pesan atau informasi
Walikota
yang akan disampaikan tidak
Kepada
akan dapat diterima dengan
disosialisasikan
baik dan sempurna dalam
Kasub.bagian
menjalankan kebijakan disuatu
Keluruhan dan Kecamatan
lembaga
ataupun
Pemerintah
pemerintahan.
Adapun
Tanjungpinang
pengukuran
dalam
Tanjungpinang Camatyang melalui Bina
Kota
Camat.27
Kepada bidang
pelaksanaanya adalah sebagai
kewenangan sesuai Surat
berikut :
Keputusan
a. Transmisi
Nomor 675 Tahun 2009
Walikota
Merupakan faktor pertama
(Lampiran I)sudah berjalan
yang
dengan baik.Namun dalam
mempengaruhi
komunikasi.Dalam hal ini
implementasinya,
transmisi yang dimaksud
semua
dapat dilihat dari indikator
kewenangan
sosialisasi.Sosialisasi
didelegasikan
adalah
penyampaian
dapat teraksana semua. Hal
terhadap
pelaksanakan
tersebut
dari
sesuai
tidak bidang yang tersebut
dengan
Surat Keputusan Walikota
wawancara yang dilakukan
Nomor 675 Tahun 2009
penulis
(Lampiran
Kasub.bagian
I)
tentang
kepada Bina
Rincian
Pelimpahan
Kelurahan dan Kecamatan
Sebagian
Wewenang
Pemerintah
Kota
48
Tanjungpinang,
yang
mengatakan : “Komunikasi yang dilakukan dalam hal sosialisasi terhadap Surat Keputusan Walikota Nomor 675 Tahun 2009 (Lampiran I) tentang Rincian Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Tanjungpinang Kepada Camat, diimplementasikan melalui Bagian Pemerintahan (Sub.bagian) Bina Kelurahan dan Kecamatan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Di dalamSurat Keputusan tersebut, terdapat 27 bidang kewenangan yangdidelegasikan Walikota Kepada Camat”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 13 April2015). Hal
tersebut
sesuai
ada didalamnya diimplementasikan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). b. Kejelasan Implementasi pelaksanakan Surat Keputusan Walikota Nomor 675 Tahun 2009 (Lampiran
I)
tentang
Rincian
Pelimpahan
Sebagian
Wewenang
Walikota
Tanjungpinang
Kepada
Camatyang
dikomunikasikan Walikota
dengan
melalui Kasub.bagian Bina
wawancara penulis dengan Camat,
Keluruhan dan Kecamatan
yang mengatakan :
Pemerintah
“Komunikasi dalam hal sosialisasi Surat Keputusan Walikota Nomor 675 Tahun 2009 (Lampiran I) yang didelegasikan Walikota kepada Camat disampaikan melalui Kasub.bagian Bina Kelurahan dan Kecamatan, dan Surat Keputusan Walikota tersebut serta 27 bidang kewenangan yang
Kota
Tanjungpinang Camat
Kepada
hendaknya
di
sampaikan secara jelas agar dapat pelaksana
dipahami
baik
kebijakan
maupun penerima hasil dari
49
kebijakan termasuk
tersebut
(Wawancara di lakukan
bidang
pada hari Senin, Tanggal 13 April 2015).
27
kewenangan
yang
ada
didalamnya.
Dalam
hal
kejelasan terkait
komunikasi pendelegasian
kewenangan
yang
dilakukan Walikota kepada Camat, tertuang pada Surat Keputusan
Hal
tersebut
sesuai
dengan
wawancara penulis dengan Camat, yang mengatakan : “27 bidang kewenangan yang didelegasikan Walikota kepada Camat di implementasikan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada”.
Walikota (Wawancara di lakukan
Nomor 675 Tahun 2009 pada hari Senin, Tanggal (Lampiran I). Berdasarkan 11 Mei 2015). wawancara
dengan 1) Bidang
Kasub.bagian
Pekerjaan
Bina Umum
Kelurahan dan Kecamatan Pemerintah Tanjungpinang,
Kota beliau
mengatakan : “Ada 27 bidang kewenangan yang didelegasikan Walikota kepada Camat, dan 27 bidang kewenangan tersebut sesuai di dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 675 Tahun 2009 (Lampiran I)”.
“Pendelegasian kewenangan ini tidak dapat terlaksana semuanyakarenadalam Bidang Pekerjaan Umum.Kecamatan hanya bisa melakukan kegiatan fasilitasi dan melakukan pengawasan, karena dalam pengimplementasianny a Kecamatan harus berkoordinasi dengan Dinas Teknis.Kecamatan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang
50
terlalu teknis, dalam hal pekerjaan ini Dinas yang dimaksud adalah Dinas Pekerjaan Umum. Dikatakan juga oleh Camat sebenarnya dalam pendelegasian wewenang ini Kecamatan bisa melaksanakannya, sebagai contoh seandainya pendelegasiaan ini bisa di berikan secara penuh, hal yang dapat dilakukan Kecamatan seperti melaksanakan perawatan jalan dengan radius 500M dan lain-lain, tentunya dalam skala kecil”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). 2) Bidang Kesehatan “Pendelegasian kewenangan ini tidak dapat terlaksana semuanya karena dalam Bidang Kesehatan Kecamatan hanya bisa melakukan kegiatan fasilitasi karena dalam pengimplementasianny a Kecamatan lebih banyak berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan seperti masalah penyuluhan yang mana kegiatan tersebut harus
dilakukan oleh tenaga kesehatan itu sendiri”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). 3) Bidang
Pendidikan,
Pemuda Dan Olahraga “Pendelegasian kewenangan ini tidak dapat terlaksana semuanya karena dalam Bidang Pendidikan, Pemuda Damn Olahraga Kecamatan hanya bisa melakukan kegiatan fasilitasi dan koordinasi dengan Dinas Teknis terkait yaitu DinasPendidikan dan Dinas Pemuda Dan Olahraga. Dikatakan juga oleh Camat, pengembangan kesenian kemudian olahraga dalam skala kecil di tingkat kelurahan sebenarnya bisa di laksanakan namun yang menjadi kendala yaitu Dinas Teknis belum bisa melimpahkan secara penuh kepada Kecamatan”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015).
51
4) Bidang
Kebudayaan
Dan Pariwisata “Pendelegasian kewenangan ini tidak dapat terlaksana semuanya karena dalam Bidang Kebudayaan Dan PariwisataKecamatan hanya bisa melakukan kegiatan fasilitasi dan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata. Dikatakan sebagai contoh Taman Tugu Pinsil yang merupakan salah satu objek wisata yang berada di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Barat, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata selalu berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kecamatan hanya bisa
melakukan perawatan dan tentunya berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). 5) Bidang Perhubungan “Pendelegasian kewenangan ini tidak dapat terlaksana semuanya karena dalam Bidang
Perhubungan Kecamatan hanya bisa melakukan kegiatanfasilitasipenga wasan dan koordinasi dengan DinasPerhubungan yang mana dalam hal ini merupakan Dinas Teknis”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). 6) Bidang Penerangan/Informasi Dan Komunikasi “Pendelegasian kewenangan ini tidak dapat terlaksana semuanya karena dalam Bidang Penerangan/Informasi Dan Komunikasi yang masih satu atap dengan Dinas Perhubungan Kecamatan hanya bisa melakukan kegiatan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi namun dalam materi dan penyebaran informasi yang di lakukan masih tetap harus berkoordinasi dengan Dinas Teknis”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015).
52
7) Bidang Industri Dan Perdagangan “Pendelegasian kewenangan ini tidak dapat terlaksana semuanya karena dalam Bidang Industri Dan Perdagangan Kecamatan hanya bisa melakukan kegiatan fasilitasi karena dalam pengimplementasiaann ya Kecamatan hanya bisa melakukan pengawasan skala kecil. Sebagai contoh dalam melaksanakan pengawasan pencemaran limbah industri, Kecamatan tidak memiliki metode dan SDM yang dapat melaksanakannya. Di katakan juga oleh camat seandainya ada delegasi untuk masalah tersebut SDM yang ada Bisa dilatih”.
tahunan yang di laksanakan setiap akhir tahun bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mana dalam pelaksanaannya Camat dan Lurah mendapat undangan untuk mengikuti rapat”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). 9) Bidang
Penanaman
Modal
pada hari Senin,
“Pendelegasian kewenangan ini tidak dapat terlaksana semuanya karena dalam Bidang Penanaman Modal, kegiatan yang bisa dilaksanakanKecamata n meliputi kegiatan pembinaan dan membantu memberikan informasi pasar lokal”.
Tanggal 11 Mei 2015).
(Wawancara di lakukan
8) Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
pada hari Senin,
(Wawancara di lakukan
“Pendelegasian kewenangan ini sudah dapat terlaksana sepenuhnya dan salah satu kegiatan yang di implementasikan yaitu kegiatan rapat rutin
Tanggal 11 Mei 2015). 10) Bidang
Lingkungan
Hidup “Pendelegasian kewenangan ini tidak dapat terlaksana
53
semuanya karena dalam Bidang Lingkungan Hidup, kegiatan yang bisa dilaksanakan Kecamatanmeliputi kegiatan pendataan dan pengawasan karena pada pengimplementasianny a Kecamatan hanya bisa mendampingi setiap kegiatan yang dilakukan Dinas Teknis di Kecamatan. Di katakan oleh Camat izin-izin AMDAL dalam kategori kecil bisa sebenarnya bisa dilaksanakan kalau saja hal tersebut di delegasikan kepada Kecamatan”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). 11) Bidang Pertahanan “Pendelegasian kewenangan ini sudah dapat terlaksana sepenuhnya. Kegiatankegiatan yang dilaksanakan Kecamatan meliputi pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah aset Pemerintah daerah di wilayah kerjanya, penataan dan pemetaan tata guna lahan serta memfasilitasi
penyelesaian sengketa tanah di tingkat Kecamatan”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). 12) Bidang Tenaga Kerja “Pendelegasian kewenangan ini belum dapat terlaksana semuanya karena dalam Bidang Tenaga kerja, Kecamatan hanya melaksanakan kegiatan pendataan. Seandainya Pemerintah Kota mau memberikan pendelegasian khusus kepada Kecamatan, Kecamatan bisa membuat programprogram tertentu yang sifatnya menciptakan lapangan kerja baru sebagai salah satu upaya mengatasi angka pengangguran di wilayah kota Tanjungpinang, tambah beliau”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). 13) Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
54
“Pendelegasian kewenangan ini belum dapat terlaksana semuanya karena dalam Bidang Ekonomi Dan Pembangunan ,kegiatan-kegiatan yang dapat di lakukan Kecamatan meliputi pelaksaan MUSRENBANG Kecamatan dan mengenai masalah pengelolaan kebersihan, Kecamatan selalu memberikan himbauan kepada warga dalam kegiatan gotong royong. Di katakan beliau namun yang menjadi kendala adalah sangat kurangnya fasilitas kebersihan dan diharapkan kedepannya dalam pendelegasian wewenang mengenai pengelolaan kebersihan, Kecamatan juga mendapatkan intensif atau bantuan dalam bentuk aset tetap sebagai contoh pemberiaan bantuan berupa motor kaisar agar pengelolaan kebersihan di tingkat Kecamatan dapat di tingkatkan”.
(Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). 14) Bidang Sosial “Pendelegasian kewenangan ini sudah dapat terlaksana sepenuhnya terutama mengenai masalah pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan hal tersebut sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, diamatkan pembinaan organisasi masyarakat di tingkat Kecamatan di bebankan kepada Kecamatan”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). 15) Bidang Pemerintahan “Pendelegasian kewenangan ini belum dapat terlaksana semuanya dan salah satu hal yang belum dapat dilaksanakan Kecamatan adalah pengusulan mutasi, rotasi, dan formasi perangkat Kecamatan karena hal tersebut sifatnya masih di kelola oleh
55
BAPERJAKAT di tingkat Kota Tanjungpinang”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). 16) Bidang Politik Dalam Negeri
Dan
administrasi Publik “Pendelegasian kewenangan ini sudah dapat terlaksana sepenuhnya terutama mengenai hal penyelenggaraan Pemilu Kecamatan melaksanakan pembinaan organisasi masyarakat yang berkaitan langsung dengan kepemiluan. Sebagai contoh pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang langsung berada di bawah koordinasi Camat”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). 17) Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
“Pendelegasian kewenangan ini belumdapat terlaksana semuanya dan salah satu permasalahan dalam pengimplementasianny a yaitu mengenai masalah pengesahan penetapan pemekaran RT/RW. Sesuai instruksi KEMENDAGRI dan tak terlepas dari rencana di tingkat Kota maupun Provinsi, untuk masalah ini pengesahan menunggu penjadwalan kembali karena sejauh ini pemekaran RT/RW yang di lakukan tidaklah efektif”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). 18) Bidang Perimbangan Keuangan Dearah “Pendelegasian kewenangan ini sudah dapat terlaksana sepenuhnya, dan diantaranya adalah pelaksanaan penunjukan pengelolaan kegiatan Kecamatan dan pengusulan dokumen perencanaan anggaran”.
56
(Wawancara di lakukan
untukmengimplementa sikannya cukup sulit”.
pada hari Senin, (Wawancara di lakukan Tanggal 11 Mei 2015). pada hari Senin, 19) Bidang Perhubungan Tanggal 11 Mei 2015). Hukum
Dan
Perundang-Undangan “Pendelegasian kewenangan ini sudah dapat terlaksana sepenuhnya, Bentuk dari pengimplementasianny a yaitu Kecamatan melakukan sosialisasi Perundang-undangan dan produk hukum daerah pada saat melakukan pertemuan dengan warga masyarakatnya”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin,
21) Bidang Kehutanan Dan Perkebunan “Pendelegasian kewenangan ini sudah dapat terlaksana sepenuhnya. Selain memfasilitasi kegiatankegiatan yang menjadi wewenangnyadalam Bidang Kehutanan Dan Perkebunan, Kecamatan juga melaksanakan penghijauan skala kecil di tingkat kelurahannya melalui cara penanaman pohon di dalam polyback dan juga melakukan daur ulang sampah”.
Tanggal 11 Mei 2015). (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). 20) Bidang Pertanian Dan Ketahanan Pangan “Pendelegasian kewenangan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan lahan diKecamatanTanjungp inang Barat sangat terbatas sehingga
22) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan KB “Pendelegasian kewenangan ini sudah dapat terlaksana sepenuhnya. Dalam pengimplementasianny a Kecamatan melakukan
57
pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan pemberdayaan wanita, memfasilitasi pemasyarakatan KB dan keluarga sehat serta mengembangkan gerakan imunisasi dan gizi keluarga pada posyandu yang terdapat di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Barat”.
“Pendelegasian kewenangan ini sudah dapat terlaksana sepenuhnya, Salah satu kewajiban Kecamatan adalah melaksanakan pendataan di Bidang Statistik, seperti penyediaan data-data dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal karena segala data memang bersumber dari Kecamatan dan Kelurahan”.
(Wawancara di lakukan (Wawancara di lakukan pada hari Senin, pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). Tanggal 11 Mei 2015). 23) Bidang Pemberdayaan Masyarakat “Pendelegasian kewenangan ini sudah dapat terlaksana sepenuhnya. Implementasinya berupa penataan organisasi masyarakat di Kecamatan dan melakukan pembinaan PKK,RT/RW yang di lakukan paling tidak satu bulan sekali”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). 24) Bidang Statistik
25) Bidang Perpustakaan Dan Arsip “Pendelegasian kewenangan ini sudah dapat terlaksana sepenuhnya. Dalam Bidang Perpustakaan Dan Arsip Ini Kecamatan sudah mengadakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan juga Pemerintah Kota melalui Dinas Perpustakaan Dan Arsip selalu memberikan bantuan tiap tahunnya, sehingga Kecamatan tinggal melakukan evaluasi dan perawatan rutin dalam pelaksanaannya”.
58
(Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). 26) Bidang Pembantu
Tugas
“Pendelegasian kewenangan ini sudah dapat terlaksana sepenuhnya. Dalam pelaksaannya tugas pembantuan iniberkaitan erat dengan masalahmasalah bencana alam dan keadaan darurat lainnya seperti kebakaran dan bencana-bencana sosial lainnya”.
karena saat ini Kecamatan Tanjungpinang Barat sudah menerapkan sistem Pelayanan Administrasi terpadu (PATEN) sehingga masyarakat yang menggunakan layanan tidak lagi terkendala dengan birokrasi yang berbelit-belit”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). Berdasarkan wawancara dengan Camat di atas dan melalui analisa penulis, Dari 27 bidang kewenangan
(Wawancara di lakukan yang di delegasikan dapat di katakan pada hari Senin, bahwa pelimpahan kewenangan yang Tanggal 11 Mei 2015). di delegasikan Walikota kepada Camat 27) Bidang tidak dapat terlaksana semua. Kependudukan
Dan c. Konsistensi
Catatan sipil Konsisten yang dimaksud “Pendelegasian kewenangan ini sudah dapat terlaksana sepenuhnya. Kecamatan sebagai organisasi pelayanan publik dalam melaksanakan pendelegasian wewenang di Bidang Kependudukan sangat efektif dilaksanakan
adalah
komunikasi
implementasi Walikota
Surat
Nomor
675
Tahun 2009 (Lampiran I) tentang Pelimpahan
Rincian Sebagian
59
Wewenang
Walikota
(Wawancara di lakukan
Kepada
pada hari Senin,
hendaknya
Tanggal 13 April 2015).
Tanjungpinang Camat
dilakukan secara konsisten
Hal
tersebut
sesuai
dengan
sesuai dengan tujuan dari
wawancara penulis dengan Camat,
kebijakan
yang mengatakan :
tersebut.
Dari
hasil wawancara yang di lakukan
penulis
Kasub.bagian
“Dalam hal implementasi Pelimpahan Sebaian Wewenang Walikota kepada Camat, Setiap sebulan sekali kami (Walikota, Camat, Kasub.bagian Bina Kelurahan dan Kecamatan, serta unsur-unsur lain yang terkait) selalu melakukan rapat koordinasi guna mengevaluasi tugas pemerintahan, agar setiap permasalahan yang ada khususnya di wilayah Kecamatan dapat diselesaikan bersama ”.
dengan Bina
Kelurahan dan Kecamatan Pemerintah Tanjungpinang,
Kota beliau
mengatakan : “Pemerintah Kota (Walikota) melalui Kasub.bagian Bina Kelurahan dan Kecamatan selalu melakukan evaluasi kepada Kecamatan dalam hal implementasi Pelimpahan Sebaian Wewenang Walikota kepada Camat.Dalam sebulan sekali Walikota selalu melakukan kunjungan ke Kecamatan untuk melakukan evaluasi melalui rapat koordinasi, sehingga apa yang menjadi permasalahan di Kecamatan dapat langsung di sampaikan kepada Walikota”.
(Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015). Melalui
pernyataan
tersebut
penulis menilai kosistensi komunikasi yang
di
lakukan
pengimplementasian
dalam Pelimpahan
Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat
dapat
di
ketahui
berjalan
60
baik.Menurut penulis komponen
Dari 3 sub
Pencapaian
yang
tujuan akan ditentukan oleh
mempengaruhi implementasi sebuah
kualitas dari sumber daya itu
kebijakan sesuai teori George C.
sendiri.
Edward III, Dalam hal Implementasi
ketersediaan sumber daya di
Pelimpahan
Kecamatan
untuk
mengimplementasikan
Surat
Walikota
komunikasi
terealisasikan.
Sebagian Kepada
Wewenang
Camat
sudah
terlaksana dengan baik.
Dalam
hal
ini
Keputusan Walikota Nomor
2. Sumber Daya (Resources)
675 Tahun 2009 (Lampiran I)
Sumber daya merupakan salah
tentang Rincian Pelimpahan
satu
yang
Sebagian Wewenang Walikota
mempengaruhi
keberhasilan
Tanjungpinang Kepada Camat
dan kegagalan
pelaksanaan
harus di dukung oleh sumber
dari
daya seperti staf, anggaran,
implementasi tentunya harus
fasilitas, serta informasi dan
dibarengi
kewenangan
variabel
kebijakan.Tujuan
sumber
oleh daya
dengan
keberadaan yang
sesuai
kebutuhan.Sumber
sebagaimana
dijelaskan dibawah ini : a. Sumber
Daya
daya merupakan unsur penting
(Staff)
dalam
Implementasi
pelaksanaan
Manusia
kebijakan
kebijakan.Keberadaan sumber
tidak akan berhasil tanpa
daya
adanya
menjadi
kebutuhan
dukungan
dari
mutlak agar tujuan kebijakan
sumber daya manusia yang
pemerintah
cukup
dapat
kualitas
dan
61
kuantitasnya.
Kualitas
sumber
manusia
daya
berkaitan
dengan
keterampilan,
dedikasi,
profesionalitas,
dan
selalu siap dalam melaksanakan pendelegasian yang di berikan dan pelaksanaan pendelegasian itu sendiri sudah di bagi berdasarkan tupoksi masing-masing pegawai maupun honorer yang ada di Kecamatan Tanjungpinang Barat”.
kompetensi di bidangnya, (Wawancara di lakukan sedangkan
kuatitas pada hari Senin,
berkaitan dengan jumlah Tanggal 11 Mei 2015). sumber
daya
manusia b. Anggaran (Budgetary)
apakah sudah cukup untuk Dalam melingkupi
implementasi
seluruh kebijakan,
anggaran
kelompok sasaran. Sumber berkaitan daya
manusia
berpengaruh
dengan
sangat kecukupan
modal
investasi
atas
atau
terhadap suatu
keberhasilan implementasi, program
atau
kebijakan
sebab tanpa sumber daya manusia
menjamin
terlaksananya
kebijakan,
sebab
dukungan
handal,
implementasi akan
untuk
kebijakan
berjalan
tanpa
lambat. anggaran yang memadai,
Berdasarkan
hasil kebijakan
tidak
akan
dengan
efektif
wawancara dengan Camat, berjalan beliau mengatakan : dalam mencapai tujuan dan “Sampai dengan saat ini seluruh pegawai maupun honorer yang berada di Kecamatan
sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat,
62
mengenai anggaran, beliau
layak, seperti gedung, tanah
mengatakan :
dan peralatan perkantoran
“Kecamatan selayaknya SKPD biasa, kalau di bilang cukup ya masih kurang namun dengan adanya skala prioritas yang kita susun melalui rencana kerja kemudian kita tuangkan dalam program dan kegiatan maka selama satu tahun urusan-urusan wajib sudah dapat terselenggara dengan baik namun perlu ada beberapa inisiatif mungkin yang bersumber dari Pemerintah Kota, bagaimana nanti programprogram Kecamatan itu bisa di dukung juga oleh SKPD Teknis sehingga rencana-rencana sesuai dengan visi misi Pemerintah Kota dapat berjalan sesuai yang di inginkan”.
akan
menunjang
dalam
keberhasilan implementasi suatu
program
kebijakan.
atau
Berdasarkan
wawancara
menegenai
fasilitas,
Camat
mengatakan : “Sejauh ini baik sarana maupun prasarana yang kita (Kecamatan) miliki sudah cukup memadai untuk melaksanakan pendelegasian kewenangan yang di berikan”. (Wawancara di lakukan pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2015).
(Wawancara di lakukan pada hari d. Informasi dan Kewenangan Senin, Tanggal 11 Mei 2015). (Information
and
c. Fasilitas (facility) Authority) Fasilitas atau sarana dan Informasi
juga
menjadi
penting
dalam
prasarana merupakan salah faktor satu
faktor
yang implementasi
berpengaruh
kebijakan
dalam terutama informasi yang
implementasi
kebijakan. relevan dan cukup terkait,
Pengadaan fasilitas yang bagaimana
63
mengimplementasikan
dimaksud
suatu kebijakan.Sementara
pembagian
tugas
wewenang
dilakukan
di
penting
berperan
terutama
disini
adalah yang Kantor
untuk
Kecamatan Tanjungpinang
meyakinkan dan menjamin
Barat oleh Camat dalam
bahwa
yang
pelaksanaan
pelimpahan
dilaksanakan sesuai dengan
kewenangan
yang
yang
delegasikan.
kebijakan
dikehendaki.Informasi merupakan data-data
Proses Implementasi Pelimpahan
ketersediaan yang
dimiliki
Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat melalui observasi dan analisa
guna
mendukung
penulis
Implementasi
Pelimpahan
informasi
Sebagian
Wewenang
cukup
Walikota
Kepada
Camat.Adanya informasi
atau
papan spanduk
yang ada di Kecamatan merupakan
bentuk
informasi yang di berikan Kecamatan petunjuk
sebagai kebijakan
pemerintah.Sedangkan kewenangan
di
yang
dalam dan
hal
Sumber
Daya
kewenangan
sudah
memadai
untuk
melaksanakan kewenangan
dapat
pendelegasian yang
didelegasikan
Walikota Kepada Camat. Hal tersebut sesuai wawancara penulis
dengan
Camat
yang
mengatakan : “Mengenai informasi dan kewenangan terkait pendelegasian kewenangan Walikota kepada Camat, Kami (Kecamatan) sudah menyediakan papan informasi sebagai salah satu sarana yang bertujuan memberikan
64
informasi kepada masyarakat sebagai pengguna layanan dan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, aparatur yang ada sudah mendapatkan tugas masingmasing sehingga tujuan dari pengimplementasian kewenangan yang didelegasikan dapat tercapai”.
komitmen yang tinggi dari
(Wawancara di lakukan pada hari
sesuai dengan Peraturan yang
Senin, Tanggal 11 Mei 2015).
telah ditetapkan. Sikap dari
3. Disposisi atau Kecenderungan
pelaksana
kebijakan
akanmembuat mereka selalu antusias
dalam
melaksanakantugas,wewenang ,fungsi, dan tanggung jawab
pelaksana
kebijakan
(Disposition or Attitudes)
sangat
Kecenderungan perilaku atau
implementasi
karakteristik dari pelaksana
Apabila
kebijakan berperan penting
memiliki
untuk
maka
mewujudkan
berpengaruh
akan dalam
kebijakan. implementator
sikap dia
yang baik
akan
dapat
implementasi kebijakan yang
menjalankan kebijakan dengan
sesuai dengan tujuan atau
baik
sasaran.Karakter penting yang
diinginkanoleh
harus dimiliki oleh pelaksana
kebijakan, sebaliknya apabila
kebijakan misalnya kejujuran
sikapnya
dan komitmen yang tinggi.
maka implementasi tidak akan
Kejujuran
terlaksana dengan baik. Dari
implementor
mengarahkan untuk
tetap
seperti
tidak
apa
yang pembuat
mendukung
pengamatan/observasi
yang
berada dalam program yang
dilakukan penulis mengenai
telah digariskan, sedangkan
Disposisi atau Kecenderungan
65
(Disposition
or
aparatur
Attitudes) Kecamatan
KecamatanTanjungpinang Barat
kepada
masyarakat
Tanjungpinang Barat dalam
pengguna layanan dapat selalu
mengimplementasikan
ditingkatkan.
sebagian wewenang Walikota
sesuai
kepada
wawancara
Camat,
berjalan
Hal
tersebut
dengan
hasil
yang
penulis
dengan baik.Hal tersebut dapat
lakukan dengan Camat, yang
dilihat
mengatakan :
dari
pelayan
yang
diberikan aparatur Kecamatan kepada masyarakat pengguna layanan.
Sikap
keramah
tamahan dan sopan santun dalam melayani masyarakat, serta
tidak
ribetnya
“Aparatur yang ada di Kecamatan Tanjungpinang Barat sudah memahami dan mengerti akan tugas, wewenang,fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang ada.Hal tersebut sangat penting agar pemberian layanan kepada masyarakat dapat dimaksimalkan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya”.
kepengurusan terhadap suatu (Wawancara di lakukan urusan
merupakan cerminan pada hari Senin, Tanggal 11
kecenderungan sikap dari para Mei 2015). aparatur
Kecamatan
dalam
mengimplementasikan sebagian wewenang Walikota 4. Struktur yang
didelegasikan
Birokrasi
kepada (Bureucratic Structure)
Camat. Sehingga di harapkan Merupakan struktur pelaksana melalui kecenderungan sikap kebijakan yang dimiliki tiapyang
diberikan
aparatur tiap
instansi
untuk
66
keseragaman
kerja.
dengan
Camat,
beliau
Diantaranya memiliki buku
mengatakan :
petunjuk
“Dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, Kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat memiliki SOP, dan SOP tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang”.
proses
teknis
pelaksana
kebijakan,
standard
memiliki operation
procedures (SOP), sehingga kebijakan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, adapun
(Wawancara di lakukan idikator
pengukuran
dari pada hari Senin, Tanggal
struktur birokrasi ini adalah : 11 Mei 2015). a. Standard
Operating b. Fragmentasi
Procedures Adanya instansi dan badan(SOP)
Yakni
adanya badan yang membidangi
aturan-aturan,
prosedurdan saling koordinasi untuk
prosedur
atau
petunjuk suatu tujuan-tujuan tertentu
teknis
dari
struktur guna
birokrasi
baik
melaksanakan
dari program-program
pelaksana maupun
yang
kebijakan berhubungan
dengan
implementasi
Surat
kepentingan
seluruh lapisan masyarakat Keputusan
Walikota
yang berada di Kecamatan Nomor 675 Tahun 2009 Tanjungpinang
Barat. (Lampiran
Berdasarkan
I)
tentang
Wawancara Rincian
Pelimpahan
Sebagian
Wewenang
67
Walikota
Tanjungpinang
Kepada
Camat,
seperti
serta koordinasi dengan Dinas Teknis sesuai
bidangnya
Dinas Teknis yang erat
.Dikatakan
hubungannya
dalamimplementasi
dalam
masing-masing
juga
oleh
Camat, sebagian
pengimplementasian Surat
wewenang tersebut, Kecamatan tidak
Keputusan
bisa
Walikota
menyelesaikan
masalah
yang
Nomor 675 Tahun 2009
terlalu teknis karena untuk masalah
(Lampiran I). Berdasarkan
yang teknis, Kecamatan harus tetap
wawancara dengan Camat,
melakukan koordinasi dengan Dinas
yang mengatakan :
Teknis untuk menyelesaikan suatu
“Pendelegasian bidang kewenangan, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 675 Tahun 2009 (Lampiran I) masih bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya Kecamatan lebih banyak bertugas sebagai fasilitator terhadap suatu masalah dan selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Terkait dalam menjalankan pendelegasian tersebut”. . (Wawancara di lakukan pada hari
permasalahan yang ada.Melalui analisa penulis
dan
berdasarkan
hasil
wawancara yang penulis lakukukan, disimpulkan bahwa dari 27 bidang kewenangan
yang
didelegasikan
terdapat 1 bidang kewenangan yang tidak
dapat
Bidang Pangan.
dilaksanakan,
Pertanian
dan
Sedangkan
yaitu
:
Ketahanan 13
bidang
Senin, Tanggal 11 Mei 2015). kewenangan yang dapat dilaksanakan C.
Hambatan
dalam
proses sebagian, yaitu :
pengimplementasiannya 1.
Bidang Pekerjaan Umum;
2.
Bidang Kesehatan;
Kecamatan Tanjungpinang Barat dalam melaksanakan pendelegasian, lebih banyak melakukan tugas fasilitasi
68
3.
Bidang Pendidikan, Pemuda
4.
Dan Olahraga; 4.
Bidang
Kebudayaan
Dan administrasi Publik; Dan
5.
Pariwisata; Bidang Perhubungan;
6.
Bidang
6.
Dan
7.
Komunikasi; Industri
Dan
Bidang
Kehutanan
Bidang Penanaman Modal;
9.
Bidang Lingkungan Hidup;
10. Bidang Tenaga Kerja;
8.
Ekonomi
9.
Bidang
Pemberdayaan
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat; 10. Bidang Statistik;
Dan
11. Bidang Perpustakaan Dan
Pembangunan; 12. Bidang Pemerintahan; dan
Arsip; 12. Bidang
Pengembangan
Otonomi Daerah.
Tugas
Pembantu;
dan 13. Bidang Kependudukan Dan
Dan 13 bidang kewenangan yang dapat
Catatan sipil.
dilaksanakan sepenuhnya, yaitu : 1.
Dan
Perempuan Dan KB;
8.
13. Bidang
Bidang Perhubungan Hukum
Perkebunan;
Perdagangan;
11. Bidang
Perimbangan
Dan Perundang-Undangan;
Penerangan/Informasi
Bidang
Bidang
Keuangan Dearah;
5.
7.
Bidang Politik Dalam Negeri
Bidang Koperasi Dan Usaha
BAB V PENUTUP
Kecil Dan Menengah; 2.
Bidang Pertahanan;
3.
Bidang Sosial;
A.
Kesimpulan
69
Berdasarkan uraian-uraian dan
2. Komunikasi (Communication)
analisis yang telah dipaparkan pada
Dari
bab-bab
komunikasi
sebelumnya
pelimpahan Walikota
sebagian kepada
tentang kewenangan
sub
komponen yang
mempengaruhi
implementasi
di
sebuah kebijakan sesuai teori
KecamatanTanjungpinang Barat Kota
George C. Edward III, Dalam
Tanjungpinang, penulis dapat menarik
hal Implementasi Pelimpahan
kesimpulan antara lain sebagai berikut :
Sebagian Wewenang Walikota
1. Sesuai
Camat
3
Surat
Keputusan
Kepada
Camat
sudah
Walikota Nomor 675 Tahun
terlaksana dengan baik.
2009 (Lampiran I) ada 27
3. Sumber Daya (Resources)
bidang kewenangan yang di
Implementasi
delegasikan Walikota Kepada
Sebagian Wewenang Walikota
Camat. Dari 27 pendelegasian
Kepada
wewenang yang dilimpahkan,
Sumber Daya, sudah cukup
terdapat 1 Kewenangan yang
memadai
tidak dapat dilaksanakan, 13
melaksanakan
Kewenangan
kewenangan
yang
dapat
Pelimpahan
Camat
untuk
dilaksanakan sebagian, dan 13
didelegasikan
Kewenangan
Kepada Camat.
yang
dapat
dilaksanakan sepenuhnya. Hal tersebut
terkait
dengan
dalam
hal
dapat
pendelegasian yang Walikota
4. Disposisi atau kecenderungan (Disposition or Attitudes)
pelimpahan wewenang masih
Sikap keramah tamahan dan
bersifat umum.
sopan santun yang diberikan
70
aparatur
Kecamatan
tersebut
sesuai
dengan
yang
berlaku
Tanjungpinang Barat kepada
peraturan
masyarakat pengguna layanan,
dilingkungan Pemerintah Kota
serta
Tanjungpinang.
Dalam
kepengurusan terhadap suatu
fragmentasi
dikarenakan
urusan merupakan cerminan
bidang
kecenderungan sikap dari para
didelegasikan masih bersifat
aparatur
umum,
Kecamatan
mengimplementasikan
banyak
bertugas
sebagian wewenang Walikota
fasilitator
yang
masalah dan selalu melakukan
tidak
ribetnya
Kecamatan
dalam
didelegasikan
kepada
kewenangan
terhadap
yang
lebih sebagai suatu
Camat. Tentunya hal tersebut
koordinasi
menandakan
Terkait dalam menjalankan
disposisi
atau
kecenderungandalam halimplementasi
dengan
hal
Dinas
pendelegasian tersebut. sebagian
B.
wewenang Walikota kepada
Saran Berdasarkan uraian-uraian dan
Camat sudah berjalan dengan
analisis
baik.
kewenangan Walikota Tanjungpinang
5. Struktur
Birokrasi
tentang
Kepada
pelimpahan
Camat
di
(Bureucratic Structure)
KecamatanTanjungpinang Barat yang
Dari 2 indikator penilaian
terangkum
yang
menyampaikan suatu masukan ataupun
ada
dalam
struktur
di
atas,
penulis
Birokrasi, Kantor Kecamatan
saran
sebagai pertimbangan dalam
sudah memiliki SOP, dan SOP
menentukan langkah penyempurnaan
71
hasil yang menjadi prioritas/tujuan.
dalam pelaksanaannya harus
Adapun saran yang dapat penulis
mendapatkan
berikan antara lain :
khusus dalam bidang-bidang
1. Harus di lakukannya revisi terhadap
pendelegasian
pelimpahan kewenangan yang
pelimpahan
di delegasikan karena Camat
kewenangan Walikota kepada
merupakan kepala wilayah di
Camat,
kecamatannya sesuai dengan
karena
terbitnya
dengan
Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Undang-undang
Nomor
23
Tahun 2014.
Otonomi
Daerah,
fungsi
Gubernur
bukan
hanya
kewenangan masih bersifat
daerah
umum
sebagai
kepala
3. Dikarenakan
pendelegasian
maka
perlu
ada
melainkan juga sebagai kepala
beberapa
wilayah karena melaksanakan
Pemerintah
pemerintahan umum.
kedepannya
dalam
pelaksanaan
pendelegasian
2. Camat yang merupakan kepala wilayah
di
kecamatannya
inisiatif
dari
Kota,
Agar
kewenangan,
program-
sesuai dengan Undang-undang
program
Nomor
2014
terkait pelaksanaan Pelimahan
Berdasarkan Surat Keputusan
Sebagian Wewenang Waikota
Walikota Nomor 675 tentang
Kepada Camat dapat didukung
Pelimpahan
Sebagian
oleh SKPD Teknis sehingga
Kewenangan
Walikota
rencana-rencana
23
Tahun
Kepada Camat (lampiran I),
Kecamatan
yang
Pemerintah
Kota sesuai visi misi yang ada
72
dapat berjalan sebagaimana
yang diinginkan.
DAFTAR PUSTAKA
A.
Buku-buku Karim, A. Gaffar (Ed), 2006, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar: Yogyakarta Koiruddin, 2005, Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah, Averroes Press: Malang. Ndraha, Taliziduhu, 2003, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru), PT. Rineka Cipta Jakarta. Purwanto, A. Erwan dan Ratih, Dyah, 2007, Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik, Gava Media: Yogyakarta. Rasyid, Ryass, 2002, Makna Pemerintahan (Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan), PT. Mutiara Sumber Widya: Jakarta. Sarundajang, 2002, Arus Balik Kekuasaan dari Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta. Sedaryanti, 2005, Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah, Humaniora: Bandung. Sumaryadi, I Nyoman, 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah,Citra Utama : Jakarta. Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi, Gadjah University Press : Yogyakarta Utomo, Warsito, 2005,Administrasi Publik Baru Indonesia : Perubahan Paradigma Administrasi Negara ke Administrasi Publik, MAP UGM-Pustaka Pelajar : Yogyakarta. Wasistiono Sadu, Dkk, 2009, Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa, Fokus Media : Bandung. Agustino, Leo, 2006, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Alfabetha : Bandung. Prof. Dr. H. Solichin, Abdul Wahab, M.A, 2012, Analisis Kebijakan, Bumi Askara : Jakarta. Dunn, William, 2000, Analisis Kebijakan, Bumi Askara : Jakarta. Subarsono, 2008, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
73
Edward III, George, 1980, Implementing Public Policy, Congressional Quanterly Press : Washington DC. B.
Aturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Kepmendagri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2009 SebagianWewenang Walikota Kepada Camat.
tentang
Pelimpahan
Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor675 Tahun 2009 (Lampiran I) tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat. C.
Internet, Surat Kabar, Jurnal dan Buletin http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap http://etd.ugm.ac.id/index.php mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=6 9312&obyek_id=4 http://ismailnurdin.ipdn.ac.id/?p=83
