Oleh : RACHMAT WIBISONO S

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 18A TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN, KECAMATAN, FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA DALAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KOTA SURAKARTA

TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Minat Utama : Hukum Kebijakan Publik

Oleh : RACHMAT WIBISONO S 310809014

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2011


digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 18A TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN, KECAMATAN, FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA DALAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KOTA SURAKARTA Disusun Oleh : RACHMAT WIBISONO NIM. S 310809014

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing :

Dewan Pembimbing

Jabatan

Nama

Tanda tangan

Tanggal

Pembimbing 1 Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum ……………

…..

NIP. 195702031985032001

Pembimbing 2 Suraji, S.H., M.Hum

…………….

NIP.196107101985031011

Mengetahui : Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S. commit to user NIP. 194405051969021001

….


digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 18A TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN, KECAMATAN, FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA DALAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KOTA SURAKARTA DISUSUN OLEH : RACHMAT WIBISONO NIM. S 310809014 Telah disetujui oleh Tim Penguji :

Jabatan

Nama

Tanda Tangan

tanggal

Ketua

Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S. NIP. 19440505 196902 1 001

………….

.……….

Sekretaris

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M. Hum .................. NIP. 19611108 198702 1 001

................

Anggota

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum ................. NIP. 19570203 198503 2 001

..............

Suraji, S.H., M.Hum

…………….

……….

NIP.196107101985031011 Mengetahui :

Ketua Program Studi Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S. Magister Ilmu Hukum NIP. 19440505 196902 1 001 Direktur Program

Prof. Drs. Suranto, M.Sc.,Ph.D. NIP. 19570820 198503 1 004 commit to user

..............

...........

............

..........


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama NIM

Menyatakan

: RACHMAT WIBISONO : S 310809014

dengan

sesungguhya

bahwa

tesis

yang

berjudul

:

“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 18-A TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN, KECAMATAN, FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(SKPD)

PEMBANGUNAN

DAN KOTA

MUSYAWARAH DALAM

PERENCANAAN

PENYELENGGARAAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KOTA SURAKARTA” adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila benar di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, Januari 2011 Yang membuat pernyataan,

RACHMAT WIBISONO

commit to user


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 18-A TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN

MUSYAWARAH

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN KELURAHAN, KECAMATAN, FORUM SATUAN KERJA

PERANGKAT

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN

DAERAH

(SKPD)

DAN

PEMBANGUNAN MUSYAWARAH

MUSYAWARAH

KOTA

DALAM

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KOTA SURAKARTA” Tentunya selama penyusunan penelitian tesis ini, maupun selama peneliti menuntut ilmu di Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret tidak terlepas dari bantuan serta dukungan moril maupun spiritual dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp. KJ (K) selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Prof. Drs. Suranto, M.Sc., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Bapak Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang banyak memberikan dorongan dan kesempatan kepada peneliti untuk mengembangkan pengetahuan mengenai hukum bisnis. 5. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih,S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum dan pembimbing I penelitian tesis yang secara cermat memberikan masukan, memberikan bimbingan, arahan dan kemerdekaan berpikir bagi peneliti dalam proses penyusunan hingga penyelesaian commit to user penelitian tesis ini.


digilib.uns.ac.id

7. Bapak Suraji, S.H.,M.H selaku pembimbing II penelitian tesis yang memberikan bimbingan, arahan dan kemerdekaan berpikir bagi peneliti dalam proses penyusunan hingga penyelesaian penelitian tesis ini. 8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan tulus telah memberikan ilmunya. 9. Mama, terima kasih atas doa dan cinta yang tak pernah habis. 10. Keluarga, kakak, mas, ponakan evan dan keisya tercinta, terima kasih atas dukungannya. 11. Indah Permatasari, terima kasih doa, cinta dan kasihnya. 12. Sahabat-sahabatku tersayang, terima kasih atas semangat yang telah diberikan. 13. Rekan-rekan Hukum Kebijakan Publik Tahun 2009 pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta atas segala bantuan dan kerja samanya. 14. Staf administrasi Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta atas segala bantuan yang telah diberikan. 15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan tesis ini. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran, teguran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak demi kemajuan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta,

Januari 2011

RACHMAT WIBISONO commit to user

S 3108090014


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ........................................................................

i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .............................

ii

HALAMAN PENGESAHAN TESIS .............................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN .........................................................

iv

KATA PENGANTAR ......................................................................

v

DAFTAR ISI ....................................................................................

vii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................

x

ABSTRAK

.....................................................................................

xi

ABSTRACT .....................................................................................

xii

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………..

1

A. Latar Belakang

…………………………………….....

1

B. Perumusan Masalah ……………………………………….

6

C. Tujuan Penelitian..................................................................

6

D. Manfaat Penelitian .............................................................

7

BAB II LANDAAN TEORI..............................................................

8

A. Kerangka Teori ....................................................................

8

1. Tinjuan Umum tentang Pemerintahan Daerah...............

8

2. Tinjauan Umum tentang Perencanaan Kota.....................

14

3. Tinjauan Umum tentang Pembangunan...........................

16

4. Tinjauan Umum tentang Musrenbang....... .....................

19

5. Tinjauan Umum tentang Partisipasi Masyarakat.............

21

6. Teori Kebijakan Publik.................... .................................

25

7. Tinjauan Umum tentang Sistem Hukum...........................

31

8. Tinjauan Umum tentang Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2009 Tentang Pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, Musrenbangkot di kota Surakarta................................... commit to user 9. Tinjauan Umum tentang Sistem Perencanaan

37


digilib.uns.ac.id

Pembangunan Nasional .................................................

42

10. Tinjauan Umum Implementasi Kebijakan .........................

46

B . Kerangka Berpikir ...................................................................

50

BAB III METODE PENELITIAN ......................................................

52

A. Jenis Penelitian ........………………………………………….

53

B. Bentuk Penelitian .....………………………………………….

53

C. Lokasi Penelitian .....………………………………………......

53

D. Penentuan Informan....………………………………………....

53

E. Jenis dan Sumber data... ..………………………………….

54

F. Teknik Pengumpulan Data ...............………………………….

55

G. Teknik Pengumpulan Data ……………………………………

56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..………..... A. Hasil Penelitian ......................................................................... 1

58 58

Deskripsi Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta ................................................

58

a. Deskripsi Wilayah Surakarta ..........................................

58

b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah .

59

c. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Daerah ......

62

d. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ...........................................

64

e. Uraian Tugas Jabatan Struktural Bappeda Kota Surakarta...........................................................

66

2. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 18-A Tahun 2009 terhadap penyelenggaraan Musrenbang di Kota Surakarta...............................................................

73

3. Faktor – Faktor Hambatan dalam Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Surakarta................................................................ commit to user 4. Prespektif ke depan Penyelenggaraan Musyawarah

86


digilib.uns.ac.id

Perencanaan Pembangunan di Kota Surakarta......................... 93 B. Pembahasan ..............................................................................

91

1. Implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2009 terhadap Penyelenggaraan Musrenbang di Kota Surakarta...........................................................

91

2. Faktor – Faktor Hambatan dalam Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Surakarta ...........................................................

109

a. Komponen Struktur ........................................................

109

b. Komponen Substansi ......................................................

115

c. Komponen Kultur ...........................................................

117

3. Prespektif ke depan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Surakarta...........................................

118

a. Komponen Struktur ..........................................................

118

b. Komponen Substansi .......................................................

120

c. Komponen Kultur .............................................................

121

BAB V PENUTUP .............................................................................

121

A. Kesimpulan .............................................................................

121

B. Implikasi

.............................................................................

123

C. Saran ........................................................................................

124

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. LAMPIRAN ............................................................................................. commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Bagan I : Kerangka Berpikir ..................................................................................

50

Bagan II : Proses Analisis Data .............................................................................. 56 Bagan III : Struktur Organisasi Pemerintah Kota Surakarta .................................. 61

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Rachmat Wibisono, S 310809014, 2011, Implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2009 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Kecamatan, Forum Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota dalam Penyelenggaraan Musrenbang di Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang Implementasi Peraturan Walikota terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, dalam hal ini penerapan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A tahun 2009 terhadap penyelenggaraan Musrenbang di Kota Surakarta. Di samping itu untuk menganalisis kendala-kendala hukum yang muncul serta prespektif ke depan pelaksanaannya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian non doktrinal (socio legal research) karena dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai manifestasi maknamakna simbolik perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi mereka, dengan mengambil lokasi penelitian di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumenter guna mendapatkan data primer dan data sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Walikota Nomor 18-A Tahun 2009 terhadap penyelenggaraan Musrenbang di Kota Surakarta belum bisa sesuai, belum berjalan dengan baik disebabkan oleh faktorfaktor: masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan di dalam penyelenggaraan Musrenbang di Kota Surakarta. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang menjadikan musrebang terkesan hanya formalitas saja. Hanya dalam hal teknis dalam acara masing-masing tahapan Musrenbang sudah berjalan dengan baik. Faktor-faktor penyebab pelaksanaan Musrenbang di Kota Surakarta belum bisa sesuai dengan harapan adalah: berdasarkan aspek struktur, birokrasi pemerintahan yang berbelit-belit dalam hal pencairan dana pembangunan; 2) aspek substansi, terkait dengan materi pelaksanaannya kurang berjalan maksimal, terkesan hanya formalitas penyampaian recana kerja pemerintah. 3) aspek kultur, adanya kendala psikologis yang dihadapi Tim Penyelenggara dan Pembantu terhadap masyarakat yang mengikuti musrenbang belum bisa mandiri serta tingkat keswadayaanya rendah. Prespektif pelaksanaan musrenbang ke depan,1) berdasarkan aspek struktur dibutuhkan peran aktif pemerintah dalam penyelenggaraan musrenbang agar tidak terjadi tumpang tindih pembangunan. 2) aspek substansi, diharapkan terkait materi dari musrenbang dirumuskan lebih baik lagi dan lebih partisipatif. 3) aspek kultur, komunikasi yang baik semua elemen pendukung musrenbang agar menghindari konflik kepentingan. Kata Kunci = implementasi peraturan terhadap Musrenbang ABSTRACT commit to user


digilib.uns.ac.id

Rachmat Wibisono, S 310809014, 2011, The Implementation of Surakarta Mayor’s Regulation Number 18-A of 2009 about the Technical Guidelines and Instruction of Kelurahan and Subdictrict Development Planning Discussion Implementation, Work Forum of SKPD (Local Government Work Unit), and City Development Planning Discussion in the Development Planning Discussion Implementation in Surakarta City. This research aims to give a description about the implementation of Mayor Regulation on the implementation of local policy, in this case, the application of Surakarta Mayor’s Regulation Number 18-A of 2009 on the Development Planning Discussion Implementation in Surakarta City. In addition it also aims to analyze the legal obstacles occurring and the perspective on the implementation in the future. This study belongs to a non-doctrinal (socio-legal) research because in this research, the law is conceptualized as the manifestation of symbolic meanings of social behavior as apparent in their interaction, taken place in Surakarta City’s Local Planning and Development Agency. The data collection was done using interview and documentary study for obtaining the primary and secondary data. The data analysis was done using qualitative analysis. The result of research shows that the implementation of Surakarta Mayor’s Regulation Number 18-A of 2009 has not been stated as expected, it is because of the following factors: 1) the law structure component, has been consistent with the regulation that the implementer is Bapeda and helped by the special team established by Bappeda itself. 2) the law substance component, there is several strategic changed in the content of such mayor regulation to accomplish the organization of Development Planning Discussion (Musrenbang) in surakarta city. 3) Culture component has not been appropriate because there are still a variety of law perspective criticizing the mayor regulation, the organization and the result of Development Planning Discussion. The factors making the implementation of Development Planning Discussion in Surakarta has not been as expected are: based on the structure aspect, the elaborate government bureaucracy in the development fund release; 2) substance aspect, related to the implementation material that runs not maximally, that seems to be only formality of government work plan delivery. 3) culture aspect, there is psychological obstacle encountered by the Implementer and Assistant Team among the society participating in Development Planning Discussion that has not been independent as well as the low self-help level. The perspective of the Development Planning Discussion implementation in the future, 1) based on the structure aspect, the government’s active role is required in the implementation of Development Planning Discussion to prevent the development overlap. 2) the substance aspect, related to material it is expected that Development Planning Discussion is formulated better and more participative. 3) the culture substance, the good communication among all supporting elements of Development Planning Discussion in order to avoid the interest conflict.Keywords = the implementation of regulation on the local policy. PENDAHULUAN commit to user A. LATAR BELAKANG


digilib.uns.ac.id

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang sangat luas kepada setiap pemerintah daerah, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Di samping itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem

Negara Kesatuan

Republik

Indonesia.

Dengan

demikian,

pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya, atas dasar kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam produk hukum daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi kedudukannya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya. Pemberian otonomi kepada kepala daerah dan pemberian kewenangan kepala daerah dalam menetapkan produk hukum daerah commit user dimaksudkan sebagai upaya untuktomemberikan keleluasaan kepala daerah


digilib.uns.ac.id

sesuai dengan kondisi lokalistiknya dan mendekatkan jarak antara pejabat daerah dengan masyarakat sehingga terbangun suasana komunikatif yang intensif dan harmonis, artinya keberadaan rakyat didaerah sebagai pendukung utama demokrasi mendapat tempat dan saluran untuk berpartisipasi dalam berperan aktif menyusun produk hukum maupun dalam perencanaan pembangunan yang ada di daerahnya masing-masing. Keberhasilan suatu penyelenggaraan pembangunan pada era otonomi daerah tidak terlepas dari adanya peran serta masyarakat secara aktif. Masyarakat daerah baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu, maka tanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesungguhnya bukan saja berada ditangan pemerintah daerah dan aparat pelaksananya, tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat daerah yang bersangkutan. Penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

pada

era

otonomi

dikembangkan agar pemerintahan daerah dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, apabila masyarakat ikut berperan aktif dan dilibatkan, pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah akan mendapat dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel merupakan konsekuensi logis dari otonomi daerah. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual, di mana pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Untuk mempelancar pembangunan tersebut, Pemerintah Pusat telah menyerahkan sebagian kewenangan pemerintahannya kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga commit tomasing-masing user atau pemerintahan di daerahnya dalam sistem Negara


Kesatuan

digilib.uns.ac.id

Republik

Desentralisasi.

Indonesia

atau

yang

disebut

dengan

asas

1

Pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan Perundangundangan mengenai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

(SPPN)

untuk

mendukung

pelaksanaan

perencanaan pembangunan yang ada di daerah dan merupakan rujukan formal Selain itu juga di dukung oleh rujukan umum yaitu Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/22268 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2009. Peraturan-peraturan tersebut mendukung Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kecamatan,

Musyawarah Forum

Perencanaan

Kerja SKPD,

dan

Pembangunan

Kelurahan,.

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan Kota (Musrenbangkot) Tiap-tiap daerah mempunyai wewenang untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang baik sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah sekarang ini harus bersifat partisipatif. Artinya melibatkan peran masyarakat secara langsung dan unsur-unsur elemen masyarakat lainnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi masyarakat, Akademisi di dalam perumusan sistem perencanaan pembangunan daerah.2 Perencanaan pembangunan yang partisipatif penting sekali dilakukan sekarang ini, hal ini disebabkan oleh karena selama ini perencanaan pembangunan hanya dirumuskan oleh pemerintah pusat saja dan pemerintah tidak pernah tahu apa kebutuhan masyarakat dan masalah dari masyarakat itu sendiri. Hal itu disebabkan dinamika kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang makin lama makin kompleks dan beranekaragam. Dalam hal ini wewenang sepenuhnya diserahkan kepada 1

2

commit to user Syaukani HR, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 166 www.otodanisme.com/google.com/burdan lewit/ diakses tanggal 12 November 2010.


digilib.uns.ac.id

daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya dalam suatu pembangunan daerah. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah, dengan desentralisasi sebagai titik tekan yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut. Ada dua misi utama di dalamnya yaitu pertama bahwa desentralisasi pemerintah lebih menekankan pada terciptanya penyelenggaraan

pemerintahan dan

kehidupan masyarakat yang lebih demokratis dan partisipatif, kedua desentralisasi

fiskal

tujuan

utamanya

adalah

untuk

menciptakan

pemerataan pembangunan diseluruh daerah dengan mengoptimalkan kemampuan, prakarsa, kreasi, inisiatif, dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan untuk mengurangi dominasi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dengan prinsip-prinsip good governance.3 Pemerintah Kota Surakarta telah mencoba melaksanakan dengan merubah berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana

sejak

tahun

2001

mulai

mencoba

melaksanakan

model

pembangunan yang demokratis berbasiskan pada partisipasi masyarakat. Namun demikian, untuk melaksanakan hal itu ternyata tidak mudah disebabkan masih belum adanya pemahaman yang sama antara pemerintah dan DPRD maupun masyarakat mengenai arti pentingnya suatu perencanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

Kota

(Musrenbangkot)

sudah

mulai

dilaksanakan di Kota Solo sejak tahun 2001. Pemerintah Kota Solo yang diwakili oleh Bapeda telah melakukan kerja sama dengan elemen perguruan tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta commit to user 3 Agus Dodi Sugiartoto, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Solo (Pengalaman IPGI Solo Merintis Jalan Menuju Demokrasi, Partisipasi Masyarakat, dan Otonomi Daerah), IPGI, Solo, 2003, hlm. 15


digilib.uns.ac.id

masyarakat kalurahan untuk mewujudkan suatu model perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat. Melihat tiap tahun hasilnya yang dinilai positif maka Walikota Solo kemudian mengeluarkan Peraturan Walikota Surakarta yang terakhir yaitu Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A tahun 2009 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang di Kota Surakarta

isinya tentang Kerangka

Acuan Umum Pelaksanaan Musyawarah Kota Surakarta tahun 2010. implementasi Peraturan Walikota tersebut dipergunakan sebagai landasan penyelenggaraan

Musrenbang

yang

terdiri

dari

Musrenbangkel,

Musrenbangcam, Musrenbangkot dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2010. Kemudian berlanjut terus sampai tahun 2010 ini, yaitu pada bulan Maret 2010 telah dilaksanakan Musrenbangkot tahun 2010 untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2011. Namun dalam kenyataannya selama ini pelaksanaan musrenbang masih banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan musrenbang.

Hal ini menyebabkan pelaksanaan musrenbang hanya

formalitas saja dari penjabaran rencana kerja pemerintah kota. Dari kelemahan-kelemahan tersebut di harapakan ke depan terjadi perbaikanperbaikan baik dalam peraturan dan mekanisme pelaksanaan musrenbang di Kota Surakarta. Penelitian

ini

berusaha

memberikan

analisis

mengenai

Implementasi Peraturan Walikota terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang partisipatif dan dalam rangka perwujudan perencanaan pembangunan partisipatif melalui program pelaksanaan Musrenbangkot yang diawali dari Musrenbangkel dan Musrenbangcam serta perbaikanperbaikan yang harus dilakukan ke depan. B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian pada latar belakang sebagaimana tersebut, commit user diteliti agar lebih mudah dalam untuk menegaskan masalah yangtoakan


digilib.uns.ac.id

pengkajiannya dan tercapai sasaran yang diinginkan, dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Apakah Implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18- A sudah sesuai dengan penyelenggaraan Musrenbang di Kota Surakarta? 2. Faktor-Faktor

apakah

yang

menghambat

penyelenggaraan

Musyawarah Perencanaan pembangunan di Kota Surakarta? 3. Bagaimana Prespektif ke depan pelaksanaan Musrenbang di Kota Surakarta? C. TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai pemecahan masalah yang dihadapi dan sekaligus untuk melakukan pengkajian dari aspek hukum. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2009 terhadap penyelenggaraan musrenbang di Kota Surakarta b. Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan c. Untuk menjelaskan prespektif ke depan pelaksanaan Musrenbang. 2. Tujuan subyektif a. Untuk memperoleh data yang lengkap guna penyusunan tesis, melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kebijakan Publik di Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori hukum dan peraturan Perundang-undangan hukum yang berlaku serta untuk melakukan kajian hukum. Untuk menambah pengetahuan commit todalam user melakukan pengkajian suatu


digilib.uns.ac.id

kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. D. MANFAAT PENELITIAN Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara tertulis maupun praktis berdasar dari hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Praktis a. Memberikan bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum daerah yang dikeluarkan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Surakarta serta diharapkan dapat berguna bagi yang berminat melakukan penelitian terhadap masalah yang sama. b.

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah dan ruang lingkup yang bahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis Dalam hal ini manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mencapai hasil sebagai berikut: a. Dapat

memberikan

konstribusi

dan

pengembangan

ilmu

pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pemerintahan daerah pada khususnya. b. Semakin memperkaya konsep-konsep dan teori-teori tentang pelaksanaan otonomi daerah dan penyusunan produk hukum daerah. c. Dapat dipakai sebagai respon terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. BAB II LANDASAN TEORI to user Daerah 1. Tinjauan umum tentang commit Pemerintahan


digilib.uns.ac.id

Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah itu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan itu terdapat hubungan pemerintah dan pemerintah daerah yang lain baik kewenangan, hubungan pelayanan umum, keuangan, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara adil dan selaras.4 Penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.5 Sedangkan menurut Juanda, penerapan pembagian kekuasaan di dalam Negara yang berbentuk federal dimulai dari pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah Negara bagian. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Negara federal diatur di konstitusi. Smeentara itu, di dalam Negara kesatuan pembagian semacam itu tidak ditemukan karena pada asanya seluruh kekuasaan dalam Negara berada ditangan pemerintah pusat. 6

4

Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 340 Ibid; hlm. 350 commit to Surut user Hubungan Kewenangan antara DPRD dan 6 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Kepala Daerah, Bandung : alumni, Bandung, hlm, 43 5


digilib.uns.ac.id

Walaupun demikian, tidak berarti bahwa seluruh kekuasaan berada ditangan pemerintah pusat, karena ada kemungkinan mengadakan dekonsentrasi kekuasaan ke darah lain dan hal ini tidak diatur di dalam konstitusi, lain halnya dengan Negara kesatuan yang bersistem desentralisasi, di dalam konstitusinya terdapat suatu ketentuan menganai pemencaran kekuasaan tersebut. 7 Pembentukan organisasi pemerintahan di daerah pada Negara kesatuan tidak sama dengan pembentukan Negara bagian seperti dalam negara federal. Kedudukan pemerintah daerah dalam sistem Negara kesatuan adalah subdivisi pemerintah nasional. Pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri sebagaimana Negara bagian dalam Negara federal, hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah dependent dan subordinate sedangkan hubungan Negara bagian dengan Negara federal/ pusat dalam Negara federal adalah independent dan koordinatif. 8 Sehubungan sifat keuniversalan pemerintahan daerah (local Self government) di beberapa Negara terkandung didalamnya cirri-ciri sebagai berikut 9: a. segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan-urusan rumah tangga sendiri sehingga urusanurusannya perlu ditegaskan secara rinci. b. Penyelenggaraan

pemerintahan

dilaksanakan

oleh

alat-alat

perlengakapan yang seluruhnya bukan terdiri dari para pejabat pusat, akan tetapi pegawai pemerintahan daerah. c. Penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijakan sendiri. d. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan. 7

Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum tata nagara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hlm, 65 Hanif Nurcholish, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah. PT. Gramedia Widia Sarana, Jakarta, 2005, hlm. 6 commit to hlm, user 17-20, Sri Haryanti. 2006. ”Perencanaan 9 Jurnal Yuridika, edisi no. 3 Vol.4, 2006, Pembangunan Partisipatif”. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. 8


digilib.uns.ac.id

e. Seluruh penyelenggaraannya pasda dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara. Dengan demikian, otonomi atau desentralisasi akan membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat di daerah ataupun pemerintah nasional.10 Secara umum, desentralisasi mencakup kepada empat bentuk yaitu dekonsentrasi, devolusi, pelimpahan pada lembaga semi otonom dan privatisasi. Dekonsentrasi merupakan penyerahan beban kerja dari kementrian pusat kepada pejabat-pejabat yang berada di wilayah. Penyerahan ini tidak diikuti oleh kewenangan membuat keputusan dan diskresi untuk melaksanakannya. Selanjutnya, devolusi merupakan pelepasan fungsi tertentu dari pemerintah pusat untuk membuat satuan pemerintahan baru yang tidak dikontrol secara langsung. Tujuan devolusi adalah untuk memperkuat satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat dengan cara mendelegasikan kewenangan dan fungsi. Dalam rangka desentralisasi, daerah otonom berada diluar hirarki organisasi pemerintah pusat, sedangkan dslam rangka dekonsentrasi, wilayah administrasi dalam hirarki

organisasi

hubungan

pemerintah

kekuasaan

pusat.

antarorganisasi,

Desentralisasi

menunjukkan

sedsangkan

dekonsentrasi

menunkjukkan model hubungan kekuasaan intra organisasi. Dalam commit to user 10

Ryas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 32


digilib.uns.ac.id

praktiknya di Indonesia selama ini, disamping desentralisasi dan dekonsentrasi, juga dikenal adanya tugas pembantuan (medebewind). Di belanda Medebewind

diartikan sebagai pembantu penyelenggaraan

kepentingan-kepentingan dari pemerintah pusat atau daerah-daerah yang tinggkatannya lebih atas oleh perangkat daerah yang lebih bawah. 11 Menurut Moh.Mahfud MD, dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, maka ketiga asas tersebut yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan, secara bersama-sama menjadi asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Ditambahkan bahwa pelaksanaan hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah melahirkan adanya dua macam organ, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah wilayah. Pemerintah daerah adalah organ daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi, sedangkan pemerintah wilayah adalah organ pemerintah pusat di wilayah-wilayah administratif dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi yang terwujud dalam bentuk propinsi dan ibukota negara, kabupaten, kotamadya, kota administratif, dan kecamatan namun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, kotamadya telah dihapus.12 Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, diberikan melalui tiga cara, yaitu : a. Atribusi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ Pemerintahan, wewenang yang diberikan langsung dari Undang-Undang atau peraturan Daerah.

11

Irawan Soedjito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta,

12

Moh.Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 93

hlm. 34

commit to user


digilib.uns.ac.id

b. Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada

organ

lainnya,

wewenang

ini

adalah

ketika

daerah

melaksanakan urusan yang berasal dari tugas pembantuan. c. Wewenang, yaitu prakarsa dan inisiatif yang muncul sendiri dari masing-masing daerah, seiring dengan kebebasan dan kemandirian yang dimiliki, sesuai dengan potensi serta kekhasan daerah, wewenang ini disebut urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Pemberian kewenangan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diatur

dalam

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan Daerah, untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional dan agama.

13

Urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan pilihan, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/ kota antara lain meliputi beberapa hal sebagai berikut14 : a. perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan,

perencanaan,

pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang b. penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum c. penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan

masalah

sosial,

pelayanan

bidang

ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah, d. pengendalian lingkungan hidup, pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan , dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan 13

hlm.67

Ridwan, Hukum Administrasi di Daerah, Cetakan pertama, FH, UII Press, Yogyakarta, 2009,

commit to user Dalam Rangka Otonomi Daerah. Makalah 14 Bagir Manan, Wewenang Propinsi, Kabupaten/kota seminar nasional, Bandung, 13 Mei 2000, hlm. 5


digilib.uns.ac.id

e. pelayanan

administrasi

penanaman

modal,

penyelenggaraan

pelayanan dasar lainnya, urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah sebagai kepala pemerintahan daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a.

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

b.

Mengajukan

rancangan

pertauran

daerah

dan

menetapkan

peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD. c.

Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

d.

Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah dan mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e.

Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di dalam

ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila , melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia. b. meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, commit tomasyarakat. user ketentraman dan ketertiban

dan

memelihara


digilib.uns.ac.id

c. Melaksanakan kehidupan demokrasi, mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan d. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. e. Melaksanakan prinsip

tata pemerintahan yang bersih dan baik

serta melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah serta menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD. 2. Tinjauan Umum Tentang Perencanaan Kota Kota adalah pemukiman yang relatif besar, padat, dan permanen yang dihuni oleh individu-individu yang heterogen dalam arti sosial, dan sudah merupakan masyarakat dengan organisasi yang teratur. Sedangkan kedudukan kota sendiri pada masa sekarang ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, yang pada dewasa ini rupanya tidak hanya dalam statusnya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian saja, tetapi lebih banyak mengandung berbagai arti sosial lainnya.15 Kata perencanaan (design) digunakan dengan berbagai cara dan berbagai makna di berbagai bidang. Di dalam perencanaan daerah atau kota yang komprehensif, perencanaan daerah memiliki suatu makna khusus yang membedakan dari berbagai aspek proses perencanaan daerah. Perencanaan daerah atau kota berkaitan dengan tanggapan manusia terhadap lingkungan fisik kota : penampilan visual, kualitas estetika, dan karakter spesial. Istilah tersebut berhubungan dengan hal-hal yang mempengaruhi indera manusia tentang keberadaan, kesadaran akan tempat-tempat yang berbeda di dalam kota, dan perilaku mereka di dalam

15

Hlm. 16

commit to user Hadi Sabari Yunus, Manajemen Kota (Prespektif Spasial). Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005,


digilib.uns.ac.id

artian tanggapan langsung atau tidak langsung terhadap pelingkup fisik spasial tempat manusia bertempat tinggal, bekerja, dan bermain.16 Pada skala kawasan, perencanaan kota meliputi situasi dan perkembangan lingkungan suatu bangunan atau sekumpulan gedung, suatu taman atau plaza, boulevard atau pejalan kaki, tiang lampu atau pemberhentian bus, atau elemen fisik lingkungan lain yang sering berhubungan dengan penghuninya. Pada skala kota, perencanaan Kota berkaitan dengan elemen visual utama yang meliputi : tengaran (landmark), pemusatan (nodes), kawasan (districts), jejalur (paths), dan tepian (edges). Adapun konsep khusus yang digunakan oleh teoritisi dan praktisi terkemuka tersebut, telah diterapkan di dalam banyak rencana tata guna lahan. Adapun konsep khusus yang digunakan, ada kesepakatan umum bahwa perencanaan Kota haruslah mengenali dan menunjang elemen-elemen visual utama kota dengan meningkatkan kualitas estetika, derajad kepentingan sebagai titik acuan pemandangan kota, dan konstribusinya kepada kendaraan dan gengsi warga kota.17 Perencanaan Kota atau daerah tidak dapat efektif kecuali bila dilakukan dengan pengenalan, pemahaman, dan pemanfaatan, struktur kekuatan pemerintah dan non pemerintah. Pada kenyataanya terdapat perbedaan pendapat tentang pihak yang melakukan perencanaan Kota, baik antara satu Negara dengan Negara lain, antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, maupun antara sistem politik yang satu dengan yang lain. Ciri-ciri rencana yang baik18 : a. Rencana harus memberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan dan usaha pencapaian tujuan. Untuk itu suatu rencana harus jelas dan dapat dipahami oleh setiap pihak yang terlibat didalamnya serta bisa dilaksanakan dilapangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 16 17

www.google.com/wikipedia/ kata perencanaan/ diakses tanggal 13 November 2010

Melville C Barnch, Perencanaan Kota Komprehensif. Hlm 204 18 Jurnal Keadilan, edisi no. 3 Vol . 4, 2006, hlm. 17-20, Arie Sinambolon. 2006. “Sekilas commit to user Mengenai Perencanaan Pembangunan (otonomi daerah perjuangan nyata buttom-up)”. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.


digilib.uns.ac.id

b. Rencana harus dirumuskan oleh para tenaga ahli yang kuat dalam teori dan memiliki pengalaman yang mendukung dibidang operasional serta mendalami hakiki dari tujuan yang hendak dicapai. Tujuannya adalah agar terdapat kepaduan antara teori dan praktek

serta motivasi

yang baik

para perencana

untuk

menghasilkan suatu rencana yang rasional, actual atas dasar data dan kebutuhan yang sebenarnya. c. Rencana yang memiliki fleksibilitas yang dapat disesuaikan dengan setiap perubahan yang terjadi. Namun pola dasar dari rencana harus mantap. d. Rencana harus memiliki bentuk dan isi yang sederhana sehingga dapat dijabarkan ke dalam program kerja dengan skala prioritas yang wajar. Dengan demikian tidak terjadi polarisasi antara rencana disatu pihak dan pelaksana dipihak lain. e. Rencana harus memiliki batas toleransi yang menjadi dasar dalam mengevaluasi

setiap

penyimpangan

yang

terjadi.

Hal

ini

bermanfaat untuk menampung kejadian-kejadian masa mendatang yang belum pasti, sehingga setiap terjadi penyimpangan, hal tersebut tidak akan menimbulkan kegoncangan yang dapat mengganggu atau menghambat pelaksanaan. Karena setiap penyimpangan

yang

masih

dalam

batas

toleransi

tela

diperhitungakan sebelumnya. 3. Tinjauan Umum tentang Pembangunan Pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang merupakan syarat mutlak bagi setiap warga Negara, terutama Negara-negara yang sedang berkembang dalam rangka mewujudkan cita-sita yang ingin dicapai. Tentunya beban dan pelaksanaan pembangunan itu akan selalu berbeda tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing Negara yang melaksanakannya.

Kemerdekaan dan kedaulatan yang dicapai telah

membuka jalan bagi pemenuhan cita-cita tersebut. Kemauan politik untuk mencapai telah dimiliki,commit begituto user juga dengan kekayaan alam dan


digilib.uns.ac.id

terdapatnya kaum cendikiawan, Ilmuwan serta tenaga ahli yang siap untuk mengelola berbagai potensi yang telah tersedia. Namun demikian cita-cita tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya suatu kemauan untuk menggunakan segala potensi kekuatan nasional yang dimiliki serta memadukannya dalam bentuk pengelolaan yang berdaya guna dan berhasil guna. Proses pengelolaan inilah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan nasional di berbagai bidang dan pada gilirannya akan menentukan pula kemauan bangsa tersebut untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu “perubahan” yang mewujudkan suatu kondisi yang lebih baik dari sekarang, baik secara materiil maupun spiritual. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh setiap individu yang bernaung dalam suatu system kemasyarakatan guna mencapai hasil akhir yang diinginkan. Selain pengertian itu pembangunan juga disebut sebagai suatu “pertumbuhan” yang merupakan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Pertumbuhan di sini mencakup semua aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan politik yang berjalan seirama dengan keadaan yang saling menunjang.19 Sondang P Siagian mengemukakan bahwa yang terdapat beberapa ide pokok yang menjadi dasar untuk suatu pembangunan, yaitu : a. Pembangunan sebagai suatu “perubahan” yang mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Pengertian perubahan kearah kondisi yang lebih baik tidak hanya dalam arti yang sempit seperti peningkatan taraf hidup, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan yang lainnya, karena satu segi kehidupan memiliki kaitan yang erat dengan segi kehidupan lainnya karena manusia bukan hanya makhluk ekonomi, tetapi makhluk sosial dan makhluk politik. commit to user 19

Ibid hlm. 22


digilib.uns.ac.id

b. Pembangunan diartikan sebagai suatu pertumbuhan, hal ini menunjukkan kemampuan suatu kelompok masyarakat untuk terus berkembang

baik

secara

kuantitatif

maupun

kualitatif.

Pertumbuhan ini diartikan sebagai suatu yang mutlak yang harus terjadi dalam pembangunan, yang meliputi aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial dan politik yang berjalan seirama dengan keadaan yang saling menunjang. c. Pembangunan sebagai suatu rangkaian tindakan dan usaha yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat yang bernaung dalam suatu system

kemasyarakatan

guna

mencapai

hasil

akhir

yang

diinginkan. Dalam hal ini diharapkan suatu kesadaran yang tidak hanya

terbatas

pada

kelompok-kelompok

tertentu

dalam

masyarakat, tetapi meliputi seluruh warga pada semua lapisan dan tingkatan serta timbul dari dalam diri sendiri. Pembangunan tidaklah terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan, sehingga tercapai keadaan yang lebih baik dengan pertumbuhan yang berlangsung secara terus-menerus. d. Pembangunan harus didasarkan pada suatu rencana. Artinya pembagunan itu harus dengan sengaja dan ditentukan secara jelas, tujuan, arah dan bagaimana pelaksanaanya. e. Pembangunan diharapkan bermuara pada satu “titik akhir” tertentu seperti masalah keadilan sosial, kemakmuran yang merata, kesejahteraan material, mental dan spiritual. Namun demikian, “titik akhir” ini mempunyai sifat-sifat yang sangat relatif dan sukar untuk dibayangkan. Kenyataannya adalah selama masih terdapat suatu

masyarakat

selama

ini

pulalah

kegiatan-kegiatan

pembangunan akan terus dilaksanakan.20 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan adalah suatu kegiatan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat untuk memperbaiki kehidupan secara sadar dan terencana telah dan akan terus commit to user 20

Ibid hlm 23


digilib.uns.ac.id

berlangsung. Atau dengan kata lain pembangunan merupakan tindakan atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk melakukan perubahanperubahan yang mendasar terhadap sikap mental, struktur sosial dan lembaga-lembaga masyarakat yang ditujukan untuk mengacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan sektor lainnya.21 4. Tinjauan Umum tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Musrenbang terdiri dari 3 bentuk permusyawaratan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari tingkat Kalurahan, Kecamatan, dan Kota. Masyarakat dapat secara bebas menyalurkan aspirasi dan kehendakanya dalam rangka perwujudan pelaksanaan pembangunan di daerahnya melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Kata musyawarah diambil dari bahasa Arab yang artinya berunding atau berdiskusi untuk mencari jalan keluar dalam memecahkan suatu masalah. Salah satu syarat dari suatu musyawarah adalah

bertujuan

untuk mencari kebenaran (bertujuan baik), bukan bertujuan buruk. Kalau berdiskusi untuk bertujuan buruk, itu namanya makar.

Dalam proses

musyawarah mungkin terjadi perubahan pemikiran karena terjadi pertukaran pendapat dan juga kemungkinan munculnya sintesis

atau

perkawinan pendapat.22 a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Musyawarah merupakan

Perencanaan

mekanisme

tertinggi

Pembangunan perencanaan

Kelurahan

pembangunan

partisipatif di tingkat kalurahan yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh komponen dan stake holders yang ada di wilayah kalurahan yang terdiri dari komponen warga masyarakat, 21 22

para

tokoh,

unsur

kelembagaan,

commit to user Ibid hlm 24 (http://www.soc.culture.indonesia=naomi diakses tanggal 31 Januari 2010)

organisasi


digilib.uns.ac.id

kebudayaan, paguyuban, LSM. Tujuan Musrenbangkel adalah untuk menyusun perencanaan pembangunan wilayah kalurahan yang berpihak kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan cara yang demokratis dan partisipatif.23 b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tidak

berbeda

Musrenbangkel, Pembangunan

dengan

pelaksanaan Kecamatan

prinsip

yang

dilakukan

Musyawarah

(Musrenbangcam)

di

Perencanaan sebagai

forum

perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dilakukan dengan prinsip musyawarah, dialog, dan partisipasi. Prinsip dialog dan partisipatif dikembangkan diantara peserta yang dating dari berbagai kalangan dan antar wilayah dalam rangka menemukan rumusan perencanaan pembangunan yang akomodatif terhadap usulan dari berbagai wilayah kalurahan (Musrenbangkel). Prinsip penyelenggaraan Musrenbangcam ditekankan untuk menjalin koordinasi dan kerjasama baik antar wilayah kalurahan maupun dengan pihak dinas-dinas unit kerja di lingkungan pemerintah kota yang diikut sertakan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan. Tujuan Musrenbangcam adalah untuk melakukan sinkronisasi permasalahan dan program yang dihasilkan oleh musyawarah kalurahan membangun yang belum dapat diselesaikan ditingkat kalurahan.24

c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Musyawarah

kota

membangun

atau

disingkat

Musrenbangkot merupakan forum musyawarah tertinggi ditingkat kota yang dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi, kemitraan, dialog, dan partisipasi. Musrenbangkot dikembangkan sebagai wahana untuk meninngkatkan partisipasi masyarakat kota dalam 23

Agus Dodi Sugiartoto, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Solo (Pengalaman IPGI commit to user dan Otonomi Daerah) IPGI, Solo,.hlm 111 Solo Merintis Jalan Menuju Demokrasi, Partisipasi Masyarakat, 24 Ibid hlm 119


digilib.uns.ac.id

membangun kota. Musrenbangkot merupakan proses pembelajaran masyarakat untuk melakukan pembangunan yang memanusiakan manusia (nguwongke wong) sehingga masyarakat merasa ikut memiliki

dan

menikmati

hasil-hasil

pembangunan.

Proses

pembelajaran ini sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan roso handarbeni masyarakat Solo atas pembangunan yang dilakukannya sendiri. Proses pembangunan yang semula berjalan dari atas ke bawah perlu diubah dan diganti dengan proses pembangunan yang lebih mengedepankan kepentingan dan kebutuhan nyata masyarakat. Di dalam musrenbangkot ini, pihakpihak yang selama ini tersingkir dairi proses pembangunan diakomodasi dalam proses ini. Keterlibatan komponen-komponen strategis di masyarakat, terutama sekali komponen eksekutif, legeslatif, masyarakat, kalangan pengusaha dan stake holders penting lainnya, diharapkan mampu mengurangi disorientasi pembangunan yang selama ini kurang menyentuh kebutuhan hidup masyarakat.25 5. Tinjauan Umum tentang Partisipasi Masyarakat Pemahaman tentang Partisipasi Masyarakat, Di era Reformasi, pasca runtuhnya rezim orde baru yang telah mengusung “demokrasi tanpa rakyat”, terjadi perubahan paradigma politik di Indonesia yang hampir menempatkan rakyat kembali ke posisinya sebagai pemegang kedalulatan. Partisipasi masyarakat merupakan wujud demokrasi di mana kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga seharusnya dalam setiap proses politik, rakyat berhak mengetahui, berpendapat dan berperan serta, dan bereaksi (positif maupun negatif) terhadap segala kebijakan pemerintah sesuai dengan hati nurani mereka. Namun semuanya sangat wajar mengingat hegemoni rezim orde baru begitu mengakar. Meskipun sistem otoriter telah jauh bergeseran, namun demokrasi justru masih tertatih-tatih. Pergeseran mungkin juga terjadi dalam bidang commit to user 25

Ibid, hlm 126


digilib.uns.ac.id

ketatanegaraan dan kebijakan publik, yaitu pergeseran makna public yang berarti penguasa orang banyak (diidentikkan dengan pemerintah) kepada kepentingan orang banyak/ masyarakat.26 Hal ini menunjukkan bahwa pembentukkan peraturan perundangundangan sebagai hasil dari proses kebijakan harus didasarkan pada kepentingan orang banyak atau masyarakat sebagai pemangku kepentigan (Stake holders) dan tentu saja membutuhkan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap prosesnya. Namun realitas yang ada, keterlibatan masyarakat dalam kerangka kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional masih jauh panas dari api. Masyarakat Indonesia belum sampai pada tahapan civil society di mana masyarakat mampu mempengaruhi dan mengawasi proses kebijakan publik. Partisipasi berarti ada peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan mempengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan peraturan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat termasuk dalam kategori partisipasi politik.27 Ada beberapa konsep partisipasi28 : a. Partisipasi sebagai kebijakan Konsep ini memandang partisipasi sebagai porsedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subyek peraturan daerah maupun kebijakan pemerintah daerah. b. Partisipasi sebagai strategi Konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. c. Partisipasi sebagai alat komunikasi

26

Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Alfa Beta, Bandung, 2005, Hlm 13 27

Kamus Besar Bahasa Imdomesia, 2003, Gramedia. Jakarta. to Learning user From Changes. “issues and Journal International, Gaventa, commit John. 2000. experience in participation and evaluation”. London. Intermediate Technology Publications, Ltd. 28


digilib.uns.ac.id

Konsep ini melihat partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah (sebagai pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan rakyat. d. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan toleransi atas ketidakpercayaan dan kerancuan yang ada di masyarakat. Adapun konsep partisipasi yang diterapkan oleh pemerintah, setidaknya keterlibatan masyarakat dapat memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan menimbulkan kepercayaan adanya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat. Manfaat Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan antara lain sebagai berikut29 : 1) 2) 3) 4)

meningkatkan proses belajar demokrasi menciptakan masyarakat yang lebih bertanggungjawab mengeliminir perasaan terasing mempelancar komunikasi antara masyarakat dan pemerintah (Bottom up communication)

5) menumbuhkan adanya kepercayaan (trust),

penghargaan

(respect), dan pengakuan (recognition) masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Tata Cara Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat, Partisipasi tidak cukup hanya dilakukan oleh beberapa orang yang duduk dilembaga perwakilan, menggunakan

karena politik

situasi

dalam

institusi

politik

atas

nama

kepentingan

cenderung

rakyat

untuk

memperjuangkan kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, dalam kegiatan wakil rakyat juga perlu ada ruang publik untuk berperan serta dalam proses kebijakan. Pihak-pihak

yang

terlibat

dalam

pelaksanaan

partisipasi

masyarakat yang paling utama adalah masyarakat itu sendiri. Yang perlu 29

Journal International. Jeremy Hollan. 2005. Who Changes?. commit to user Intermediate Technology Publications, “institutionalizingbParticipation in Development. London. Ltd.


digilib.uns.ac.id

dibangun adalah kesadaran berpatisipasi dan dukungan terhadap aktivitas partisipasi melalui pendidikan politik. Yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat adalah masyarakat dan organisasi-organisasi local, baik berupa institusi akademis, media massa, lembaga swadaya masyarakat. . Model-model Partisipasi30 : a. mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independent dalam team atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan b. melakukan public hearing melalui seminar, lokakarya atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, musyawarah rencana pembangunan c. melakukan jejak pendapat, kontak public melalui media massa, melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) atau membentuk forum warga. Adapun model partisipasi yang disediakan, tidak akan berarti jika masyarakat masih saja bersikap apatis terhadap keputusan atau kebijakan pemerintah. Untuk itu harus ada strategi khusus untuk mendorong masyarakat agar aktif berpatisipasi dalam setiap proses kebijakan. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menstimulasi partisipasi masyarakat, antara lain : a) mensolidkan kekuatan masyarakat terutama para stake holders b) memberdayakan masyarakat (membangun kesadaran kritis masyarakat) c) publikasi hasil-hasil investigasi atau riset-riset yang penting d) berupaya

mempengaruhi

mengambil

kebijakan.

Memunculkan aksi dan gerakan secara kontinyu.31 30

Ricard M. Bird. 2000. “subnational revenues, reality and prospect, yang disampaikan pada intergovernmental participation relation and local government”. Yang diselenggarakan oleh commit17-21 to user The World Bank, Institute, Almaty, Kazakstan, April 2002. 31

Ibid, hlm 152


digilib.uns.ac.id

6. Teori Kebijakan Publik Definisi tentang kebijakan (policy) tidak ada pendapat yang tunggal, tetapi menurut konsep demokrasi modern kebijkan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabatyang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan dalam kebijakan negara. Misalnya kebijakan negara yang meranruh harapan banyak agar pelaku kejahatan dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dari sisi lain sebagai abdi masyarakat haruslah memperhatikan kepentingan publik.32 Istilah

kebijakan

atau

sebagian

orang

mengistilahkan

kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam bahasa Indonesia.kebijakan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bijak yang berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir, pandau bercakap-cakap, petah lidah.33 Menurut Hoogerwerf, pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang kebijakan mencakup pertanyaan : what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembagalembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. 34

32

Irfan M. Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2007,

hlm. 10 33

Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 42 user 34 Sahrir, Mencari Bentuk Otonomicommit Daerah, to Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, PT. Rineka cipta, Jakarta, 1988. hlm 66


digilib.uns.ac.id

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Sedangkan Carl J. Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintaha dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Secara lebih rinci James E. Andersonn (dalam Buku Winarno, 2007 :19) memberikan pengertian kebijakan negara sebagai kebijakan oleh badanbadan pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki beberapa implikasi berikut ini 35 : a. Kebijakan

negara selalu

mempunyai

tujuan

fertentu

atau

merupakan tindakan yag berorientasi kepada tujuan; b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pejabat pemerintah; c. Kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan mempakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan suatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu; d. Kebijakan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bisa bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu. Di samping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dimaksud, pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan ; pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Luasnya makna kebijakan publik sebagaimana disampaikan oleh Charles O. Jones di dalam mendefinisikan kebyakan publik sebagai antar hubungan di

antara unit pemerintah

tertentu dengan lingkungannya. Bahkan terdapat satu kesan

sulit

menemukan hakekat dari pada kebijakan publik itu sendiri36

36

commit user Media Presindo, Jakarta, 2007, hlm. 19 35 Budi Winarno, Kebiijakan public, Teori dantoProses, Ibid hlm.30


digilib.uns.ac.id

Penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana diuraikan dimuika, tidak terlepas dari kebijakan di bidang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah- Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.37 Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sedangkan Richard Rose menyarankan bahwa kebijaten publik hendaknya dipahami sebagai serangkaian

kegiatan

yang

sedikit

banyak

berhubungan

beserta

konsckuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.38 Di sisi lain, James E, Anderson merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.39 Walaupun disadari bahwa kebyakan publik itu dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Lebih lanjut ditegaskan bahwa kebijakan publik sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan politik, ekonomi, pendidikan, pertanian, industri, dan sebagainya. Di samping lingkupnya yang sangat luas, ditinjau dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal.40 Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soebakti bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku 37

Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 16 38 Budi Winarno, Kebiijakan public, Teori dan Proses, Media Presindo, Jakarta, 2007, hlm. 17 39 Ibid, hlm. 35 to user 40 A.G. Subarsono, Analisis Kebijakancommit Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 5


digilib.uns.ac.id

imtuk Mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan dari pandangan ini adalah: pertama, kebijakan publik sebagai tindakan yaftg dilakukan oleh pemerintah daa keduu, kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu.41 Dari beberapa pandangan tentang kebijakan negara tersebut, dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka Irfan M, Islami menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu : a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa penetapan tindakan – tindakan pemerintah. b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. c. Bahwa kebijakan publik, baik untuk sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilaadasi maksud dan tujuan tertentu. d. Bahwa kebijakan publik itu hams senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik pada akhirnya harus dapat memenuhi kebutuhan dan mengakomodasi kepentingan masyarakat Penilaian akhir dari sebuah kebijakan publik adalah pada masyarakat.

42

Kebijakan publik adalah

bentuk nyata dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya. Sebab dengan adanya kesadaran ini sesungguhnya kita sedang mencermati aspek dinamis dan aspek yang hidup dari relasi negara dengan rakyat. Paradigma kebijakan publik yang kaku dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif pula, Demikian pula sebaliknya, paradigma 41 Barry Bozeman. 2009. Public Values Theory: Three Big Question, Journal International of Public Policy. Vol. 4, No. 5, pp : 369-375. 42

20

commit Kebijakan to user Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. Irfan M. Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan


digilib.uns.ac.id

kebijakan publik yang luwes dan responsif akan menghasilkan wajah negara yang luwes dan responsif pula. Sedangkan Don K. Price, menyebutkan bahwa proses pembuatan kebijaksanaan negara yang bertanggungjawab adalah proses melibatkan antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin – pemimpin rganisasi profesional, para administrator dan para politisi.43 Secara umum kebijakan (policy) dapat dikategorikan menjadi tiga strata, yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan Teknis. a. Kebijakan Umum Kebijakan Umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun negatif meliputi keseluruhan wilayah atau instansL Untuk wilayah negara, kebijakan

urnmn

mengambil

bentuk

Undang-Undang

atau

Keputusan Presiden dan sebagainya. Sementam untuk wilayah propinsi, selain dari peraturan dan kebijakan yang diambil pada tingkat pusat juga, ada Keputusan Gubernur atau Peraturan Daerah yang diputuskan oleh DPRD. Suatu kebijakan umum dapat dijadikan pedoman bagi tingkatan kebijakan di bawahnya, minimal ada -tiga kriteria yang harus dipenuhi : 1) Mempunyai cakupan kebijakan dengan meliputi keseluruhan wawasannya. Artinya, kebijakan tidak hanya meliputi dan ditunjukkan pada aspek tertentu atau sektor tertentu. 2) Memiliki jangka waktu yang panjang. Artinya masa berlaku atau tujuan yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut tidak berada dalam Jangka waktu yang pendek, sehingga tidak mempunyai tetas waktu tertentu. digambarkan

sebagai

istitah

Karena itu, tujuan yang

sasaran

strategi

kebijakan

seringkali dianggap tidak jelas. Dengan kata lain dalam suatu commit user ke Implementasi Kebijakan Negara, 43 Solihin abdul Wahab, Analisis Kebijakan darito Formalisasi Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hlm. 58


digilib.uns.ac.id

kebijakan umum tidak tepat untuk menetapkan sasarannya secara sangat jelas dan rumusannya secara teknis. Rumusan yang demikian akan menghadapi. kekuatan atau fleksibel dalam perubahan waktu jangka panjang dan akan mengalami kesulitan untuk diberlakukan di wilayah-wilayah kecil yang berbeda. 3) Strategi

kebijakan

umum

tidak

bersifat

operasional.

Sebagaimana pengertian umum, pengertian operasional atau teknis juga bersifet relatif. Sesuatu yang dianggap umum untuk tingkat kabupaten mungkin dianggap teknis atau operasional di tingkat dibawahnya. amun, suatu kebijakan yang bersifat umum tidak berarti kebijakan tersebut bersifat sederhana. 4) Kebijakan Pelaksanaan. Kebijakan Pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum, Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang atau Keputusan Menteri yang menjabarkan pelaksanaan Keputusan Presiden adalah contoh dari kebijakan pelaksanaan. Untuk tingkat propinsi, Keputusan Walikota/ Bupati atau keputusan seorang kepala dinas yang- menjabarkan Keputusan Gubemur atau peraturan daerah bisajadi suatu kebijakan pelaksanaan. 5) Kebijakan Teknis Kebijakan Teknis adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Secara umum, kebijnkan umum adalah kebijakan tingkat pertama, kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan tingkat kedua dan kebijakan teknis adalah kebijakan tingkat ketiga atau yang terbawah. Terkadang sebuah proses kebijakan publik yang ada telah mencapai hasil (output) yang-ditetapkan dengan balk, namun tidak memperoleh respons atau dampak {outcome) yang baik dari masyarakat to user sebuah proses kebijakan publik atau kelompok sesamanyacommit atau sebaliknya


digilib.uns.ac.id

tidak maksimal dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan namun ternyata dampaknya cukup memuaskan bagi masyarakat umum Kebijakan publik tidak lagi memilih proses internal (yang menghasilkan output) di satu sisi dengan dinamika masyarakat di sisi yang lain. Artinya mulai dari pemmusan kebijakan publik sampai pada evaluasinya semua elemen yang ada dalam masyarakat harus dilibatkan secara partisipatif dan emansipatif. Sehingga dalam konteks ini hasil-hasil yang telah ditetapkan dalam sebuah produk kebijakan publik adalah hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara rakyat dengan negara. Proses pembuatan kebijakan publik berangkat dari realitas yang ada di dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupim tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang akan dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang ada sekarang. Hasil pilihan solusi tersebutlah yang dinamakan hasil kebijakan publik. 7. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stamford University mengemukakan mengenai Tiga Unsur Sistem Hukum (Three Element of Legal System).44 Untuk itu sangat tepat teori Lawrence Meir Friedman yong menyatakan bahwa hukum merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait. Dalam ketiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi

bekerjanya hukum

tersebut adalah sebagai berikut : a. Struktur Hukum (legal structure) Struktur

menurut

Lawrence

Meir

Friedman

adalah

kerangka bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia berbicara tentang struktur to userllmu Sosial (Terjemahan The Legal System A Lawrence Meir Friedman, Sistem commit Hukum Perspektif Social Science Perspective). Penerjemah M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009.hlm.12 44


digilib.uns.ac.id

sistem hukum Indonesia maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam hal ini merupakan unsur yang berasal dari para pemegang aturan hukum. Bisa jadi pemerintah (eksekutif), pembuat peraturan (legislatif) ataupun lembaga kehakiman (yudikatif). Para aparat penegak hukum, seyogyanya harus bersikap konsisten terhadap apa yang telah dikeluarkannya. Ia tidak boleh mangkir dari kebijakan-kebijakan hukum yang telah dibuatnya. Dengan kata lain, dalam melakukan segala perbuatan, pemerintah harus selalu berpegang eguh terhadap peraturan umum yang telah dibuatnya. Jadi pada dasarnya struktur hukum secara sederhana bisa diartikan dari kerangka bukum maupun wadah dan organisasi dari lembaga-lembaganya, b. Substansi Hukum (legal substance) Substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum itu mencakup peraturan baru yang mereka susun. Komponen substantif sebagai output dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan kepuhisan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.45 Substansi hukum meliputi norma dan aturan itu sendiri. Tidak terbatas pada norma fonnal saja tetapi juga meliputi pola perilaku sosial termasuk etika sosial, terlepas apakah nantinya akan perilaku sosial tersebut akan membentuk norma formal tersendiri. Idealnya, isi/ materi hukum tidak boleh diinterpretasikan secara baku/sebagaimana adanya seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. to user Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Esmi Warassih, Pranata commit Hukum Sebuah Utama,Semarang, 2005, hlm. 5 45


digilib.uns.ac.id

c. Kultur hukum (legal impact). Pernyataan Lawrence Meir Friedman yang menyatakan bahwa kultur hukum adalah apa yang masyarakat rasakan terhadap hukum dan sistem hukumnya. Tapi kemudian Lawrence Meir Friedman memperluas lagi bahwa budaya hukum bukan sekedar pikiran saja, tetapi juga cara pandang dan cara masyarakat menentukan bagaimana sebuah hukum itu digunakan Pada

akhirnya,

pemahaman

kultur

hukum

menurut

Lawrence Meir Friedman adalah setiap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah susunan pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya.46 Pendapat Lawrence Meir Friedman, jika unsur ini dihilangkan akan menimbulkan kepincangan hukum dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, serta cita-cita mewujudkan keadilanpun akan sirna. Pemerintah, dalam menyusun peraturan dan menentukan langkah-langkah hukum perlu memperhatikan pula nilai-nilai dalam

masyarakat. Tidak boleh mengambil

keputusan/kebijakan hanya berdasarkan asumsinya belaka. Sesuai dan atau tidaknya kebijakan hukum dengan tuntutan masyarakat umum, akan sangat menentukan keberhasilan hukum itu sendiri. Dalam mengenal hukum sebagai sistem, seperti yang dikemukakan Lon L. Fuller harus dicennati apakah telah memenuhi 6 (delapan) asas (principles of legality), adalah sebagai berikut : a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc;

46

commit to user Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 9


digilib.uns.ac.id

b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan dan Peraturan tidak boleh berlaku surut; c. Peraturan-peraturan disusun

dalam

rumusan

yang bisa

dimengerti; d. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain; e. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan dan Peraturan tidak boleh sering berubah-ubah; f. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanannya sehari-hari. Mengenai efektifitas pelaksanaan hukum berkaitan erat dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat. Apabila seseorang membicarakan berfungsinya hukum dalam masyarakat, maka biasanya pikiran diarahkan pada kcnyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Kelihatannya sangat sederhana, padahal dibalik kesederhanaan tersebut ada hal-hal yang sangat rumit. Dalam sistem hukum yang tidak lain merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok mereka.47 Berbicara inasalah hukum, pada dasamya membicarakan fungsi hukum di dalam masyarakat. Karena kebijakan dalam dalam bidang hukum akan berimplikasi ke persoalan politik yang sarat dengan diskriminasi. Pelaksanaan

keefektifan

hukum

(pelaksanaan

suatu

kebijaksanaan atau suatu komitmen), bersangkutan dengan lima faktor pokok, yaitu sebagai berikut48 : 1) Faktor hukumnya sendiri; 47

Ibid hlm.105 48 commit to user Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan, UI Press, Jakana, 1983, hlm. 5


digilib.uns.ac.id

2) Faktor penegak hukum; 3) Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat (adresat) hukum; 5) Faktor budaya; Menurut William Chambliss dan Robert B. Seidman yang memberikan perspektif dalam pemahaman hukum dan efektifitas yang lebih luas,49 dimana dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan itu diharapkan bertindak; 2) Seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan

yang

ditujukan

kepadanya,

sanksi-

sanksinya, aktivitas dan lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial dan politik; 3) Lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturanperaturan yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan sosial dan politik; 4) Para pembuat Undang-Undang itu akan bertindak yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologi mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi. Untuk memahami fungsi hukum itu, ada baiknya dipahami terlebih dahulu bidang pekerjaan hukum. Sedikitnya ada empat bidang pekerjaan yang dilakukan oleh hukum,50

yaitu sebagai

berikut :

49

Ibid , hlm. 21 user Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Esmi Warassih, Pranata commit Hukum to Sebuah Utama,Semarang, 2005, . hlm, 28 50


digilib.uns.ac.id

1) Merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh dilakukan; 2) Mengalokasikan dengan menegaskan siapa saja yang boleh melakukan kekuasaan atau siapa saja yang boleh melakukan kekuasaan atau siapa berikut prosedurnya; 3) Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat; 4) Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur keinbali hubungan-hubungan dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound, hukum yang berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial sebenarnya adalah manifestasi dari digunakannya hukum sebagai alat politik negara guna mewujudkan

kepentingan politiknya untuk melindungi

kepentingan umum,

kepentingan kemasyarakatan dan

kepentingan pribadi.51 Di dalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam berlakunya hukum sebagai kaidah, dimana ada anggapananggapan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto52: 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau apabila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya. 2) Kaidah hukum berlaku secara secara sosiologis. Artinya kaidah hukum dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat; kaidah hukum diberlakukan oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh warga masyarakat; kaidah hukum berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat. 51

52

hlm. 13

Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan), Bhatara, Jakarta, 1982, hilm. 87 commit to user Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, VI Press, Jakarta, 2004,


digilib.uns.ac.id

3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang berlaku. 8. Tinjauan Umum tentang Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2009 tentang Pedoman dan Petunjuk teknis Penyelenggaraan Musrenbangkot Surakarta Pasal 2 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2009 menjelaskan tentang Diskusi Kelompok Terbatas (DKT). Sering di sebut juga Focus Group Discussion, merupakan musyawarah antara SKPD dengan komunitas sektoral/ pihak-pihak yang terkait langsung dengan fungsi SKPD untuk menyepakati Rancangan awal renja SKPD. DKT berkedudukan sebagai forum sinkronisasi aspirasi dan usulan komunitas sektoral dengan program dan kegiatan SKPD, pada tahapan persiapan Musrenbang. Pasal 3 berisi tentang Musrenbangkel yaitu berkedudukan sebagai forum stakeholders ditingkat kelurahan dalm penyusunan dan penetapan rumusan kegiatan serta Daftar Skala Prioritas kegiatan pembangunan, yang hasilnya sebagai rujukan kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Pasal 4 berisi tentang Musrenbangcam yaitu berkedudukan sebagai forum tahunan stakeholders di tingkat kecamatan dalam penetapan pengelompokkan prioritas ermasalahn dan Daftar Skala Prioritas sebagai rujukan kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Kemudian Pasal 5 berisi tentang Forum SKPD, yaitu sebagai forum sinkronisasi dan sinergitas antara program/ kegiatan prioritas SKPD dengan

prioritas

permasalahan

dan

kegiatan

pembangunan

hasil

musrenbangcam dan hasil DKT. Pasal 6 berisi tentang Musrebangkot yaitu sebagai forum musyawarah stakeholders ditingkat kota dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan prioritas dan kebijakan pembangunan kota. Bab

III

berisi

tentang

tujuan

DKT,

Musrenbangkel,

Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot. Pasal 7 dijelaskan commit to user kegiatan pembangunan daerah bahwa DKT bertujuan untuk menserasikan


digilib.uns.ac.id

tahunan melalui program dan kegiatan SKPD. Pasal 8 dijelaskan bahwa Musrenbangkel bertujuan untuk menyusun dan menetapkan DSP kegiatan pembangunan maupun kegiatan unggulan tahunan tingkat kelurahan yang akan dibiayai dengan alokasi anggaran dalam SKPD Kelurahan (sesuai pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada lurah), DPK didukung dengan swadaya, PNPM mandiri didukung dengan swadaya, atau sumber dana lainnya, serta rumusan kegiatan pembangunan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbangcam. Pasal 9 dijelaskan bahwa musrenbangcam bertujuan untuk menyusun dan menetapkan DSP pembangunan tingkat kecamatan yang berasal dari hasil Musrenbangkel yang disinkronkan dngan prioritas pembangunan daerah. Pasal 10 dijelaskan bahwa forum SKPD bertujuan untuk menyusun dan menetapkan DSP kegiatan dalam rancangan renja SKPD melalui sinkronisasi prioritas pembangunan hasil musrenbangcam dan hasil DKT, dengan memperhatikan renstra SKPD, evaluasi kinerja pelaksanaan SKPD dan Pagu indikatif pendanaan masing-masing urusan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan RKPD. Pasal 11 dijelaskan bahwa musrenbangkot bertujuan untuk meyempurnakan rancangan RKPD yang memuat prioritas dan garis besar kebijakan pembangunan daerah, merumuskan

rancangan

kebijakan

pengalokasian

DPK

serta

menginformasikan usulan kegiatan untuk didanai dengan APBD provinsi Jawa Tengah dan APBN. Bab IV berisi tentang Tahapan Musrenbang, yaitu di dalam pasal 12 dijelaskan tentang persiapan Musrenbang yaitu persiapan pelaksanaan musrenbang

dilakukan

sebelum

dijalankannya

seluruh

tahapan

musrenbang pada semua kegiatan, yang salah satu kegiatannya adalah pelaksanaannya DKT. Pasal 13 dijelaskan bahwa musrenbangkel dilaksanakan melalui tahapan pra musrenbangkel dan musrenbangkel. Pasal 14 dijelaskan bahwa musrenbangcam dilaksanakan melalui pra musrenbangcam dan musrenbangcam. Pasal 15 dijelaskan bahwa forum commit to user SKPD dilaksanakan melalui pra forum SKPD dan Forum SKPD. Pasal 16


digilib.uns.ac.id

dijelaskan bahwa musrenbangkot dilaksanakan melalui pra musrenbangkot dan musrenbangkot. Bab V berisi tentang Kepanitiaan dan Penyelenggaraan. Pasal 17 dijelaskan sebagai berikut : a. DKT diselenggarakan oleh panitia khusus dan difasilitasi oleh BAPPEDA. b. Panitia khusus sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala BAPPEDA. c. Musrenbangkel, musrenbangcam, dan musrenbangkot diselenggarakan oleh kepanitiaan ditingkatan masing-masing yang terdiri dari : 1) Panitia Pengarah ( Steering Committee) 2) Panitia Pelaksana (Organizing Committee d. forum

SKPD diselenggarakan oleh panitian penyelenggara yang

ditetapkan dengan keputusan kepala BAPPEDA. e. Panitia masing-masing tingkatan ditetapkan pada tahapan persiapan pelaksanaan musrenbang. Pasal 18 dijelaskan bahwa persiapan pelaksanaan musrenbang, musrenbangkel, musrenbangcam, forum SKPD, dan Musrenbangkot diselenggarakan pada masing-masing tingkatan dan kedudukan dengan berpedoman pada peraturan walikota ini. Bab

VI

berisi

tentang

peserta

DKT,

Musrenbangkel,

Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot. Pasal 19 dijelaskan sebagai berikut : a. peserta DKT adalah kemunitas sektoral atau pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan kegiatan SKPD, mengacu pada hasil inventarisasi SKPD. b. Keterliabatan peserta sebagaimana dimaksud di atas dalam DKT dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh panitia khusus. c. Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta DKT ditetapkan oleh panitia khusus. commit to user


digilib.uns.ac.id

d. Peserta DKT memiliki hak suara mengusulkan dan menyepakati rencana kegiatan SKPD melalui pembahasan bersama. Pasal 20 dijelaskan sebagai berikut : a. peserta musrenbangkel meliputi perwakilan semua unsur masyarakat yang berdomisili dikelurahan setempat. b. Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan cara mendaftar dan atau diundang oleh panitia pelaksana. c. Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh panitia pelaksana. d. Peserta musrenbangkel memiliki hak pengambilan keputusan dalam musrenbangkel melalui pembahasan yang disepakati bersama. Pasal 21 dijelaskan sebagai berikut : a. Peserta musrenbangcam meliputi delegasi musrenbangkel dan organisasi kemasyarakatn maupun

pengusaha yang operasional

kegiatannya pada lingkup kecamatan setempat, serta anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat. b. Kekutsertaan peserta sebagaimana diatas dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh panitia pelaksana. c. Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh panitian pelaksana d. Peserta musrenbangcam memiliki hak pengambilan keputusan dalam musrenbangcam melalui pembahasan yang disepakati bersama. Pasal 22 dijelaskan sebagai berikut : a. peserta forum SKPD dan forum gabungan SKPD terdiri dari SKPD, delegasi musrenbangcam, dan perwakilan komunitas sektoral yang telah ditetapkan dalam DKT. b. Keikutsertaan peserta sebagaimana dijelaskan diatas dilakukan dnegan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh panitia penyelenggara melalui BAPPEDA. c. Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oelh panitia penyelenggara.commit to user


digilib.uns.ac.id

d. Peserta forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD memiliki hak pengambilan keputusan dalam forum melalui pembahasan yang disepakati bersama. Pasal 23 dijelaskan sebagai berikut : a. peserta musrenbangkot adalah SKPD, delegasi dari Musrenbangcam, delegasi DKT, delegasi dari forum SKPD dan stakeholders lainnya. b. Keikutsertaan peserta sebagaimana diatas dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh panitia pelaksana melalui BAPPEDA. c. Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh panitia pelaksana. d. Peserta musrenbangkot memiliki hak pengambilan keputusan dalam musrenbangkot melalui pembahasan yang disepakati bersama. Bab VII berisi tentang pembiayaan DKT, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot di dalam Pasal 24 yaitu sebagai berikut : a. DKT dibiayai APBD Kota Surakarta yang dialokasikan pada rekening Anggaran SKPD Bappeda b. Musrenbangkel dibiayai APBD Kota Surakarta yang dialokasikan pada rekening anggaran SKPD kelurahan, partisipasi masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. c. Musrenbangcam dibiayai APBD kota Surakarta yang dialokasikan pada rekening Anggaran SKPD kecamatan, partisipasi masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat d. Forum SKPD dan musrenbangkot dibiayai APBD Kota Surakarta dan dialokasikan pada rekening anggaran SKPD BAPPEDA. Bab VIII berisi tentang pelaporan dan informasi, Pasal 25 dijelaskan bahwa sebagai berikut : a. Lurah wajib melaporkan hasil musrenbangkel kepada Walikota Surakarta melalui BAPPEDA dengan tembusan Camat selambatto userkegiatan. lambatnya 7 har setelahcommit pelaksanaan


digilib.uns.ac.id

b. Camat wajib melaporkan hasil musrenbangcam kepada Walikota Surakarta melalui Bappeda selambat-lambatnya 7 hari setelah pelaksanaan kegiatan. c. Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil musrenbangkot kepada Walikota Surakarta selambat-lambatnya 14 hari setelah pelaksanan kegiatan d. Kepala BAPPEDA meginformasikan RKPD yang telah ditetapkan Walikota kepada SKPD dan masyarakat melalui kelurahan selambatlambatnya 14 hari kerja setelah penetapan. Bab IX berisi tentang Ketentuan lain-lain sebagai berikut dijelaskan didalam Pasal 26 yaitu petunjuk teknis mulai dari persiapan pelaksanaan musrenbang, pelaksanaan musrenbangkel, pelaksanaan musrenbangcam, pelaksanaan forum SKPD, pelaksanaan Musenbangkot tercantum dalam lampiran. Bab X berisi tentang Ketentuan Penutup. 9. Tinjauan Umum Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional a. Tinjauan Umum tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 1) Pengertian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan

pertimbangan

bahwa

adanya

sistem

perencanaan pembangunan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran serta tercapainya tujuan Negara maka yang dimaksud dengan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu satuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan

dalam

jangka

panjang,

menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat baik di tingkat pusat dan daerah. (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) commit user 2) Asas dan Tujuan SistemtoPerencanaan Pembangunan Nasional


digilib.uns.ac.id

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional mempunyai asas dan tujuan yang tercantum di dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu sebagai berikut : 1) Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi

dengan

prinsip-prinsip

kebersamaan,

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. 2) Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. 3) Sistem

perencanaan

pembangunan

nasional

diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan Negara. c. Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk : 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2) Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. 3) Menjamin keterikatan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. d. Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan penyelenggaraan

pembangunan perencanaan

nasional

makro

mencakup

semua

fungsi

pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu

dalam wilayah Negara Republik Indonesia. commit to usernasional terdiri atas perencanaan Perencanaan pembangunan


digilib.uns.ac.id

pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementrian/ lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan

pembangunan

nasional

tersebut

menghasilkan antara lain sebagai berikut : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 3) Rencana Pembangunan Tahunan RPJP nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun

1945,

dalam

visi,

misi,

dan

arah

pembangunan nasional. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas Kementrian/ lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementrian/

Lembaga,

lintas

kementrian/

lembaga,

kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan commit to pada user RPJP Nasional. RPJM Daerah Daerah yang mengacu


digilib.uns.ac.id

merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana strategis Kementrian/ Lembaga (Renstra-KL) memuat visi, misi, srtategi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementrian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM

Nasional

dan

bersifat

indikatif.

Rencana kerja

Kementrian/ Lembaga (Renja-KL) disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembagunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. commit todengan user berpedoman kepada RenstraRenja-SKPD disusun


digilib.uns.ac.id

SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 10. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan menurut Van Metern dan Van Horn adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu maupun pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan sebelumnya. Dalam konsep proses kebijakan dinyatakan bahwa salah satu rangkaian kegiatan utama dalam proses kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan (policy implementation). Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian tindak lanjut dari pembuatan kebijakan. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan (negara) dapat bersifat memaksa (compulsory instruments) sampai yang bersifat sukarela (voluntary instruments). Meskipun demikian, pada umumnya kebijakan publik bersifat memaksa yang tercermin dari sifat perundang-undangan (manifestasi dari kebijakan publik) yang mengikat pemerintah dan masyarakat. Dalam implementasi suatu kebijakan publik terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana Van Meter dan Van Horn mengatakan implementasi kebijakan amat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: a.

Sumber-sumber kebijakan;

b. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana; c.

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

d. Sikap para pelaksana; e.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.53

commit to user William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, .Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, hlm. 79 53


digilib.uns.ac.id

Kemudian Merille S. Grindle, mengemukakan terdapat dua faktor yang mempengaruhi aktivitas implementasi kebijakan, yaitu kontens kebijakan dan konteks implementasi, yaitu : a. Kontens (Isi) kebijakan, yaitu apa yang ada di dalam isi suatu kebijakan publik yang berpengaruh terhadap proses kebijakan publik tersebut. Konten atau isi kebijakan ini meliputi 6 variabel, yaitu: 1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan; 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan; 3) Derajat perubahan yang diinginkan; 4) Kedudukan pembuat kebijakan; 5) Pelaksana-pelaksana program; 6) Sumber-sumber yang tersedia. b. Konteks implementasi, yaitu gambaran mengenai bagaimana konteks politik dan administrasi mempengaruhi implementasi kebijakan publik tersebut. Konteks implementasi kebijakan ini meliputi 3 variabel, yaitu: 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari mereka yang terlibat dalam penerapan kebijakan; 2) Karakteristik rezim dan lembaga dan Kepatuhan dan daya tanggap.54 Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (communications), sumber daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure). Ke empat faktor tersebut dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. a. Komunikasi Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang 54

Mahmud akher Sharef dan Norm Archer. 2010. Developing Fundamental Capabilities for commit to user of Public Policy. Vol. 6, No. ¾, pp : Succesful E-Goverment Implentation, Journal International 318-335.


digilib.uns.ac.id

bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementors kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. b. Sumber Daya Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi

yaitu informasi mengenai

bagaimana cara

menyelesaikan kebijakan serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undangundang. Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana kebijakan dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, commit pengadaan to user pengadaan staf, maupun supervisor. Fasilitas yang


digilib.uns.ac.id

diperlukan untuk melaksanakan kebijakan harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. c. Disposisi atau Sikap Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Sikap merupakan suatu yang penting dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksana kebijakan didasari oleh sikap yang positif terhadap kebijakan maka besar kemungkinan mereka akan dapat melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. d. Struktur Birokrasi Di dalam birokrasi selalu terdapat SOP (Standard Operating Procedure) dan Fragmentasi. SOP merupakan rutinitas-rutinitas yang memungkinkan para pejabat publik membuat sejumlah besar keputusan umum sehari-hari dan ia merupakan jawaban terhadap keterbatasan waktu dari sumber daya pelaksana organisasi yang kompleks dan beragam. Sedangkan fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab suatu daerah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. SOP dan fragmentasi dapat mempengaruhi bahan-bahan dalam kebijakan, memboroskan sumber daya, meningkatkan tindakan yang diinginkan, menghambat koordinasi dan membingungkan pejabat di tingkat bawah.55 Banyak pakar kebijakan menilai dari keseluruhan siklus kebijakan, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling sulit. Pendekatan yang biasa digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan adalah : 1) Pendekatan

Struktural

(Peran

Organisasi)

dan

Pendekatan

Prosedural dan Manajemen; 2) Pendekatan Perilaku (Behavioral) yang terdiri dari Komunikasi, Informasi lengkap pada setiap tahap. commit Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori to danuser Proses, Media Presindo,Yogyakarta, 2007, hlm.126-154 55


digilib.uns.ac.id

3) Pendekatan Politis (Aspek-aspek interdepartemental politik).56 Kerangka Berpikir Musyawarah Perencananaan Pembangunan Di Kota Surakarta Peraturan Walikota Surakarta No 18-A Tahun 2009

Strukur Hukum (Legal Structure)

Substansi Hukum (Legal Substance)

Budaya Hukum (Legal Culture)

Prespektif Ke depan Pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan Di Kota Surakarta

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Surakarta belum sesuai dengan harapan

Bagan I. Alur Kerangka Berpikir Penjelasan Bagan Penelitian ini berfokus pada kajian tentang Implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2009 tentang Pedoman dan petunjuk teknis Musrenbang dalam penyelenggaraan Musrenbang di Kota Surakarta. Apakah sudah sesuai pelaksanaan Musrenbang dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2009. Dalam penelitian ini penulis mengkaji dengan menggunakan teori sistem hukum (penegakan hukum) dari Lawrence M. Friedman yang melihat bahwa keberhasilan dan efektifitas penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (Legal commit to user 56

Ibid, hlm.155


digilib.uns.ac.id

structure), komponen substansi hukum (Legal substance), dan komponen budaya hukum (Legal culture). Struktur hukum (Legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem, dalam hal ini sruktur dari sistem hukum merupakan bentuk dari keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Substansi hukum (Legal substance) aturan-aturan dan normanorma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (Legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Untuk dapat melakukan kajian yang holistik terhadap budaya hukum, maka diperlukan suatu pendekatan dari aspek hukum empiris yang memungkinkan dapat berlakunya hukum di masyarakat. Dalam kaitan dengan budaya hukum Lawrence M. Friedman membedakannya menjadi dua bagian, yaitu: a. Budaya Hukum Eksternal (external legal culture), adalah budaya hukum dari warga masyarakat secara umum. b. Budaya hukum Internal (internal legal culture) adalah budaya hukum dari kelompok orang-orang yang mempunyai profesi di bidang hukum seperti hakim, Birokrat dan lain-lain.

BAB III METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil penelitian yang memiliki bobot nilai tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan commit to memberikan user suatu metode penelitian yang dapat arah dan pedoman dalam


digilib.uns.ac.id

memahami obyek yang diteliti sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya, sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan digunakan, penulis harus cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan tercapai. Dalam mempelajari hukum, terdapat lima konsep hukum yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah sebagai berikut 57 : 1. Hukum adalah asas-asas moral atau kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. 2. Hukum merupakan norma atau kaidah yang bersifat positif di dalam sistem perundang-undangan. 3. Hukum

adalah

keputusan-keputusan

badan

peradilan

dalam

penyelesaian kasus atau perkara (in concreto) atau apa yang diputuskan oleh hakim. 4. Pola-pola perilaku sosial yang terlembaga, eksis sebagai variable sosial yang empirik. 5. Manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka. Pada penelitian ini penulis mendasarkan pada konsep hukum yang kelima, yang menurut Soetandyo Wingyosoebroto, hukum dalam hal ini dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka (hukum yang ada dalam benak mereka).58 1.

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal. Dalam hal ini, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial

57 58

commitPenelitian to user Hukum, Surakarta, UNS, 2005. hlm. 4 Setiono, Pemahaman Terhadap Metodologi Ibid; hlm. 5


digilib.uns.ac.id

yang secara riil dikaitkan dengan variable-variable sosial yang lain.

59

Secara khusus, penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana hukum sebagai gejala sosial sebagai variabel bebas (independent variabel) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, sehingga merupakan kajian hukum yang sosiologis. 2. Bentuk Penelitian Apabila dilihat dari bentuknya, yaitu penelitian diagnostik yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebabsebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Kemudian Penelitian Prespektif yaitu mendapatkan saran untuk mengatasi permasalahn tertentu dan Penelitian Evaluatif yaitu menilai programprogram yang dijalankan. 3. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah di wilayah Kota Surakarta atau sumber pencarian data berasal dari berbagai Instansi/ lembaga/ organisasi/ pusat-pusat informasi dan dokumentasi lain yang memiliki kapasitas untuk menyediakan bahan-bahan tersebut. Instansi yang terkait

yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kota Surakarta, Kecamatan Serengan, Kelurahan Kratonan, dan di rumah ketua LPMK Semanggi. 4. Penentuan Informan/ Responden Untuk memperoleh informasi dipilih dari beberapa pihak, yakni : a. Kepala Bappeda Kota Surakarta b. Kasubbid Perencanaan Bappeda Kota Surakarta c. Kabag Hukum Pemerintah Kota Surakarta d. Camat Serengan e. Lurah Kratonan f. Ketua LPMK Semanggi 59

hlm. 133

commit to user Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali, Jakarta, 2004,


digilib.uns.ac.id

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, sesuai dengan kepentingan dan keperluan dalam menganalisis perkembangan informasi maupun sumbernya yang dapat berkembang mengikuti prinsip bola salju (snow ball), dan pilihan sampel berakhir apabila terdapat indikasi sudah tidak ada lagi informasi yang dapat diperoleh, atau sudah mencapai titik kejenuhan sampai kelengkapan dan validitas informasi sudah dirasa cukup untuk kepentingan analisis data. 5. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu : a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan/ lokasi penelitian (field research), yang meliputi sikap dan pendapat dari para informan terkait dengan implementasi peraturan walikota Surakarta terhadap pelaksanaan Musrenbang. b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan produk-produk hukum daerah serta dari litelatur/ buku-buku ilmiah. Untuk memperoleh kedua jenis data tersebut maka sumber yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dengan metode wawancara dari kalangan eksekutif (para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Surakarta), dan tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Musrenbang. Antara lain : 1)

Kepala Bappeda Kota Surakarta

2)

Kasubbid Perencanaan Bappeda Kota Surakarta

3)

Kabag Hukum Pemerintah Kota Surakarta

4)

Camat Serengan

5)

Lurah Kratonan

6)

Ketua LPMK Semanggi commit to user


digilib.uns.ac.id

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, meliputi bahan-bahan dokumen, laporan, dan bukubuku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang menjadi topik penelitian. 6.

Teknik Pengumpulan Data Guna

memperolah

data

yang

sesuai

dan

mencakup

permasalahan dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 2 (dua) cara sebagai berikut : a. Pertama Pra survey dilakukan pengambilan data awal di instansi terkait untuk lebih memudahkan langkah pengumpulan data selanjutnya b. Kedua Pengumpulan data dengan wawancara. Pada prinsipnya wawancara dilakukan secara tidak terarah (non directive interview) yang tidak didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Peneliti tidak memberikan pengarahan-pengarahan yang tajam, namun diserahkan sepenuhnya kepada informan yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya. Dari wawancara yang mendalam (indept interview) diharapkan dapat digali lebih mendalam mengenai apa yang diamati dilapangan atau dilokasi penelitian. c. Ketiga Observasi atau pengamatan langsung dilapangan ketika sedang berlangsung pelaksanaan hasil dari musrenbang.

d. Keempat Studi pustaka (library research) yakni menggali berbagai dokumen dar data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan commit to user permasalahan.


digilib.uns.ac.id

7. Teknik Analisis Data Dalam mengolah

dan

menganalisis data digunakan

pendekatan kualitatif, sedangkan analisanya menggunakan model interaktif. Proses analisis interaktif hádala : ketika pengumpulan data selalu diikuti dengan membuat reduksi data dan sajian data. Dari sini disusun pengertian singkatnya dengan pemahaman arti segala peristiwanya yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data. Reduksi dan sajian data disusun ketika peneliti sudah mendapatkan data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, selanjutnya dilakukan usa untuk menarik kesimpulan dengan verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian datanya. Bila kesimpulannya dirasa kurang mantap karena maíz terdapat kekurangan data dalam reduksi dan sajian data, maka dilakukan penggalian lagi ke dalam fieldnote. Jira ternyata dalam field note juga tidak dapat diperoleh data pendukung yang dimaksud, dilakukan pengumpulan data khusus kembali bagi pendalaman dukungan yang diperlukan. Bagan 3 : Proses Analisis Data Pengumpulan data Penyajian data

Reduksi data Penarikan kesimpulan

Keterangan : Data yang terkumpul direduksi berupa seleksi dan penyederhanaan data dan kemudian diambil kesimpulan. Tahap-tahap ini tidak harus urut, yang commit to user


digilib.uns.ac.id

memungkinkan adanya penilaian data kembali setelah ada gambaran kesimpulan. Model analisis ini merupakan proses siiklus dan interaktif. Seorang peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian,

dan

penarikan

kesimpulan/verifikasi

selama

sisa

waktu

penelitiannya. Kemudian komponen-komponen yang diperoleh adalah komponen-komponen yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah menganalisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu secara apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian

commit to user


digilib.uns.ac.id

1. Dekripsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Surakarta a. Deskripsi Wilayah Surakarta Keraton, batik dan Pasar Klewer adalah tiga hal yang menjadi simbol identitas Kota Surakarta. Eksistensi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran (sejak 1745) menjadikan Solo sebagai poros, sejarah, seni dan budaya yang memiliki nilai jual. Nilai jual ini termanifestasi melalui bangunan-bangunan kuno, tradisi yang terpelihara, dan karya seni yang menakjubkan. Tatanan sosial penduduk setempat yang tak lepas dari sentuhansentuhan kultural dan spasial keraton semakin menambah daya tarik. Salah satu tradisi yang berlangsung turun temurun dan semakin mengangkat nama daerah ini adalah membatik. Seni dan pembatikan Solo menjadikan daerah ini pusat batik di Indonesia. Pariwisata dan perdagangan ibarat dua sisi mata uang, dimana keduanya saling mendukung dalam meningkatkan sektor ekonomi. Secara geografis wilayah Kota Surakarta berada antara 110º45’15”- 110º45’35” BT dan 7º36’00”- 7º56’00”LS dengan luas wilayah 44,04 Km² dengan batas-batas sebagai Berikut : 1) Batas Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. 2) Batas Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. 3) Batas Timur : Kabupaten Sukoharjo. 4) Batas Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan seluas keseluruhan 44,04 km2 dengan perincian sebagai berikut : 1) Laweyan seluas

= 8,64 km2

2) Serengan seluas

= 3,19 km2

3) Pasar Kliwon seluas

= 4,82 km2

4) Jebres seluas

= 12,58 km2

5) Banjarsari seluas

= 14,81 km2

commit to user


digilib.uns.ac.id

Wilayah kota Surakarta yang terbagi menjadi 5 wilayah kecamatan tersebut terbagi-bagi lagi menjadi 51 kelurahan. Menurut hasil wawancara dengan Kantor Bappeda, jumlah RW tercatat sebanyak 595 dan jumlah RT tercatat sejumlah 2.669 dengan jumlah KK sebanyak 134.811 KK. Jadi rata-rata jumlah KK setiap RT berkisar 50 KK setiap RT. Berdasarkan estimasi survey penduduk antar sensus (2005), tahun 2008 penduduk Kota Surakarta mencapai 522.935 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 89.68; yang artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 89 penduduk laki-laki. Adapun tingkat kepadatan penduduk ratarata kota Surakarta pada tahun 2008 mencapai 12.849 jiwa/km2. Pada tahun 2008 tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Serengan yaitu mencapai angka 19.889 jiwa/km2. Kecamatan yang mempunyai luas wilayah paling besar yaitu Kecamatan Banjarsari (14,81 km2) sedangkan kecamatan yang mempunyai luas paling kecil yaitu Kecamatan Serengan (3,19 km2). Secara umum kota Surakarta merupakan dataran rendah dan berada antara pertemuan kali/sungai-sungai Pepe, Jenes dengan Bengawan Solo, yang mempunyai ketinggian ± 92 dari permukaan air laut. b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Pemerintah Daerah Kota Surakarta, maka Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tersusun sebagai berikut : 1) Sekretariat Daerah; 2) Sekretariat DPRD; 3) Dinas Daerah, yang terdiri dari : a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; b) Dinas Kesehatan; c) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; d) Dinas Perhubungan; commit to user e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;


digilib.uns.ac.id

f) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; g) Dinas Pekerjaan Umum; h) Dinas Tata Ruang Kota; i) Dinas Kebersihan Dan Pertamanan; j) Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); k) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan; l) Dinas Pengelolaan Pasar; m) Dinas Pertanian; n) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; o) Dinas Komunikasi dan Informatika. 4) Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari : a) Inspektorat; b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c) Badan Kepegawaian Daerah; d) Badan Lingkungan Hidup; e) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; f) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; g) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; h) Kantor Ketahanan Pangan; i) Kantor Penanaman Modal; j) Rumah Sakit Umum Daerah. 5) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; 6) Satuan Polisi Pamong Praja; 7) Kecamatan-Kecamatan; 8) Kelurahan-Kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008, masing-masing satuan organisasi tersebut mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Adapun Tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan organisasi tersebut diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 69. commit tentang to user kedudukan, tugas pokok dan Masing-masing pasal mengatur


digilib.uns.ac.id

fungsi masing-masing satuan organisasi. Adapun susunan organisasi terlihat dalam bagan berikut : Walikota Wakil Walikota

DPRD

Sekretariat Daerah

1.

Dinas Pemuda dan

1.

Inspektorat

Olah Raga

2.

Badan

1. 2.

2.

Dinas Kesehatan

Perencanaan

3.

Dinas Sosial, Naker,

Pembangunan

Trans

Daerah

4.

Dinas Hub

3.

5.

Dinas Capil

Kepegawaian

6.

Dinas Bud Par

Daerah

7.

Dinas Pekerjaan

4.

4.

Badan

5. 6.

Badan

Umum

Lingkungan

8.

Dinas Tata Ruang

Hidup

9.

Dinas Keb Taman

5.

3.

7.

Kantor Satpol PP Kantor Kesbanglimas Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kantor Ketahanan Pangan Kantor Penanaman Modal Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu Kantor Pengelolaan PKL

Badan Pemberdayaan

11. Dinas Perindag

masy, perempuan,

12. Dinas Pengelolaan

anak dan KB

Pasar 13. Dinas Pertanian 14. Dinas Pendapatan,

Kecamatan

dan aset 15. Dinas Komunikasi dan

Kelurahan

Informatika

Gambar 3 : Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Surakarta

c.

Asisten Perekonomian

Asisten Administrasi

Sekretariat DPRD

10. Dinas UMKM

pengelolaan keuangan

Asisten Pemerintahan

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah commit to user


digilib.uns.ac.id

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah (Sekda) diatur dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Adapun kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai berikut : 1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. 2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga

Teknis Daerah, Satpol PP,

Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan. 3) Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

Sekretariat

Daerah

menyelenggarakan fungsi : a) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan; c) Pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

pemerintahan daerah; d) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : 1) Sekretaris Daerah; 2) Asisten Pemerintahan, terdiri dari : a) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari : i. Subbagian Administrasi Pemerintahan Umum; ii. Subbagian Otonomi Daerah; iii. Subbagian Administrasi Penataan Wilayah. b) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari : i. ii.

Subbagian Peraturan Perundang-undangan; commit to user Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;


iii.

digilib.uns.ac.id

Subbagian Dokumentasi Hukum.

c) Bagian Kerjasama, terdiri dari : i. Subbagian Kerjasama Dalam Negeri; ii. Subbagian Kerjasama Luar Negeri. 3) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: a) Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari : i. Subbagian Pengembangan Usaha Daerah; ii. Subbagian Infrastruktur Perekonomian; iii. Subbagian Perekonomian Rakyat. b) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari : i. Subbagian Penyusunan Program; ii. Subbagian Pengendalian Program; iii. Subbagian Pelaporan. c) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : i. Subbagian Kesejahteraan; ii. Subbagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; iii. Subbagian Pemuda dan Olah Raga. 2)

Asisten Administrasi, terdiri dari : a) Bagian Organisasi, terdiri dari : i. Subbagian Kelembagaan; ii. Subbagian Ketatalaksanaan; iii. Subbagian Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur b) Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari : i. Subbagian Pemberitaan; ii. Subbagian Pengumpulan dan Distribusi Informasi; iii. Subbagian Protokol. c) Bagian Umum, terdiri dari : i. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Sandi Telekomunikasi; ii. Subbagian Rumah Tangga dan Keuangan; commit to user iii. Subbagian Perlengkapan.


digilib.uns.ac.id

3) Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam hal bertanggung jawab, tiap-tiap jabatan dan bagian diatur sebagai berikut: a) Asisten-asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. b) Bagian-bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Asisten yang bersangkutan. c) Subbagian-subbagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. d) Kelompok Jabatan Fungsional

dipimpin oleh seorang Tenaga

Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. d. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan. 3) Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan kesekretariatan badan; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Perencanaan penataan ruang dan prasarana kota; d. Perencanaan bidang ekonomi; commit to user e. Perencanaan bidang sosial budaya;


digilib.uns.ac.id

f. Pengelolaan data dan laporan; g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; h. Penyelenggaraan sosialisasi; i. Pembinaan jabatan fungsional. Adapun

susunan

organisaasi

Badan

Perencanaan

dan

Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Kepala. b. Sekretariat, membawahkan : 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Penataan Ruang dan Prasaran Kota, membawahkan : 1) Subbidang Penataan Ruang dan Lingkungan; 2) Subbidang Prasarana Kota. d. Bidang Ekonomi, membawahkan : 1) Subbidang Investasi dan Keuangan; 2) Subbidang Pengembangan Dunia Usaha. e. Bidang Sosial Budaya, membawahkan : 1) Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan; 2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat. f. Bidang Data dan Pelaporan, membawahkan : 1) Subbidang Data dan Dokumentasi; 2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan. g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan : 1) Subbidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan; 2) Subbidang Ekonomi dan Prasarana Kota. h. Kelompok Jabatan Fungsional. e. Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 30 commit to Uraian user tahun 2001 tentang Pedoman Tugas Badan Perencanaan


digilib.uns.ac.id

Pembangunan Daerah Kota Surakarta, uraian tugas struktural Badan Perencanaan Daerah Kota Surakarta dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Kepala Badan Kepala menyelenggarakan

Badan

mempunyai

urusan

rumah

tugas

tangga

membantu Daerah

dalam

dan

Tugas

pembantuan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Uraian tugas tersebut adalah : a)

Menyusun rencana strategis dan program kerja Badan sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda)

b)

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan

c) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja d) Menyusun visi dan misi kota dan menyusun dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) untuk lima tahun sesuai dengan visi misi Kota e) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas f) Menyusun Rencana Strategis (Renstra) daerah untuk lima tahun sebagai penjabaran Program Pembangunan Daerah (Properda) dan

menyusun

Rencana

Pembangunan

Tahunan

Daerah

(Repetada) sebagai penjabaran Program Pembangunan Daerah (Propeda) g) Menyelenggarakan

koordinasi

perencanaan

keuangan

dan

program pembangunan daerah dengan instansi pemerintah kota, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat h) Menyelenggrakan penelitian permasalahan pokok daerah sebagai commit to user dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan


digilib.uns.ac.id

memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah mengenai suatu program atau proyek pembangunan i)

Menyusun

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Pembangunan tiap tahun j)

Mengendalikan menyelenggrakan

administrasi urusan

proyek tata

pembangunan

usaha

Badan

dan serta

menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional k) Menginvestasikan permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan permasalahan dan menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan l)

Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas dan memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

m) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.uaraian tugasnya adalah sebagai berikut : a) Menyusun program kerja sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan program kerja tahunan Badan b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas dan memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas c) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan dan memeriksa hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja d) Menyusun rencana kegiatan di lingkungan sekretariat serta commit toadministrasi user mengelola dan melayani surat-menyurat, peralatan


digilib.uns.ac.id

dan perlengkapan kantor, rumah tangga,

dokumen, dan

perpustakaan e) Mengelola administrasi kepegawaian dan mengelola administrasi keuangan f) Menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum g) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah dan menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan serta melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas. 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Kepala bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan perencanaan sektor-sektor bidang ekonomi, sosial, dan budaya, fisik serta prasarana sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Uraian tugasnya sebagai berikut : a.

Menyusun program kerja bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis dan program kerja tahunan Badan

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas dan memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas c. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan dan memeriksa hasil kerja bawahan secara periodic guna bahan peningkatan kinerja serta memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya d. Menyusun indikator kinerja penelitian dan pengembangan dan menyusun rencana penelitian bersama pejabat fungsional peneliti sebagai acuan perencanaan tahunan maupun lima tahunan commit to user


digilib.uns.ac.id

e. Menyusun rencana pengembangan hasil penelitian bersama pejabat fungsional peneliti, untuk memberikan rekomendasi perumusan dan atau perubahan kebijakan teknis daerah f. Mengkoordinasikan usulan maupun pelaksanaan penelitian dan atau pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga ilmiah, lembaga penelitian, instansi, organisasi profesi yang menggunakan anggaran pemerintah kota g. Mengevaluasi pelaksanaan program dan proyek tahunan dan lima tahunan dan membuat laporan hasil penelitian dan pengembangan serta menyebarluaskan hasil penelitian dan pengembangan h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah dan menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan i. Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Bidang Ekonomi Kepala bidang ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan serta pengembangan dunia usaha sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala badan. Uraian tugasnya sebagai berikut : a. Menyusun program kerja bidang ekonomi sesuai dengan rencana strategis dan program kerja tahunan Badan b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas dan memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas c. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan dan memeriksa hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja serta memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta commit to user memberikan jalan keluarnya


digilib.uns.ac.id

d. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi e. Menyusun dan menyebarluaskan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) dan menyusun angka index harga konsumen secara berkala f. Menyelenggarakan inventarisasi permasalahan pokok bidang ekonomi dan menginventarisasikan permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah serta menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan g. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Bidang Sosial dan Budaya Kepala bidang sosial dan budaya mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan program bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, kependudukan serta pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala badan. Uaraian tugasnya sebagai berikut : a. Menyusun program kerja bidang sosial dan budaya sesuai dengan rencana strategis dan program kerja tahunan Badan b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas dan memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas c. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan dan memeriksa hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja serta memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya commit to user


digilib.uns.ac.id

d. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya dan menyusun indikator kinerja program bidang sosial budaya serta menyelenggarakan inventarisasi permasalahan pokok bidang sosial budaya e. Menginventarisasikan menyiapkan

bahan

permasalahan-permasalahan petunjuk

pemecahan

masalah

guna dan

menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan f. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas g. Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Uraian tugasnya sebagai berikut : h. Melaksanakan penyusunan visi dan misi, program pembangunan daerah (Properda), Rencana strategis (Renstra) kota 4) Menyusun program kerja bidang fisik dan prasarana Kepala bidang fisik dan prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan prasarana kota serta tata ruang dan lingkungan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala badan. Uraian tugasnya sebagai berikut : a. Menyusun program kerja bidang fisik dan prasarana sesuai dengan rencana strategis dan program kerja tahunan Badan b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas dan memberi petunjuk serta arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas c. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi to user penyimpangan dancommit memeriksa hasil kerja bawahan secara periodik


digilib.uns.ac.id

guna bahan peningkatan kinerja serta memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya d. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana, menyusun Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) serta menyusun Neraca Sumber Daya Alam Daerah (NSDA) e. Menyelenggarakan inventarisasi permasalahan pokok di bidang fisik dan prasarana serta menginventarisasikan permasalahanpermasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah f. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan g. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5) Bidang Penyusunan dan Pengendalian Program a. Kepala Bidang Penyusunan dan Pengendalian Program ndalian program sesuai dengan rencana strategis dan program kerja tahunan Badan serta membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas b. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan c. Memeriksa hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja dan memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya commit to user


digilib.uns.ac.id

d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta pengendalian pelaksanaan program dan proyek pembangunan e. Menganalisa dan menilai pelaksanaan proyek pembangunan serta menyusun statistik hasil pelaksanaan proyek pembangunan f. Menginventarisasikan menyiapkan

bahan

permasalahan-permasalahan petunjuk

pemecahan

guna

masalah

dan

menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan g. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2009 terhadap Penyelenggaraan Musrenbang di Kota Surakarta Dengan

adanya

otonomi

daerah

yang

menerapkan

asas

desentralisasi memberikan keleluasaan untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini berbeda dengan penerapan asas sentralisasi yang semua urusan menjadi kewenangan pusat, sehingga daerahhanya bersifat terbatas kewenangannya. Dengan adanya otonomi daerah seperti saat ini, mendorong masyarakat daerah untuk lebih kritis dan lebih maju dalam mengembangkan

daerahnya

masing-masing.

Berbagai

kebijakan

dikeluarkan guna mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Dasar dari pemikiran yang demikian, tidak lain bahwa dengan desentralisasi dapat memudahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena merekalahyang akan meneruskan langsung pengaruh program pelayanan yang dirancang, dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam system ini, kekuasaan Negara akan terbagi antara pemerintah pusat disatu pihak, dan pemerintah daerah di lain pihak. System pembagian kekuasaan dalam rangka penyerahan kewenangan otonomi daerah, antara Negara commit to user


digilib.uns.ac.id

yang satu dengan Negara yang lan, tidak akan sama, termasuk Indonesia yang menganut system Negara kesatuan. Dikaitkan dari penjelasan diatas, dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ini maka daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnyaksejahteraan masyarakat melalui peningkatan , pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia. Pembagian urusan, tugas dan fungsi serta tanggung jawab antara pusat dan darah menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan pemerintahan diselenggarakan oleh pusat saja.60 Dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan mengedepankan peran aktif masyarakat, pada kenyataannya pemerintah Kota Surakarta telah mengadakan agenda rutin pada tiap tahunnya yaitu Musyawarah Perencanaan pembangunan di Kota Surakarta. Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan model perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Surakarta, menurut wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu Ir. Endang Sri Haryani,

M.T. selaku Kepala Bidang

Penyusunan Program di BAPEDA Kota Surakarta61 menjelaskan bahwa adanya perencanaan pembangunan partisipatif mempunyai makna penting bagi kelangsungan pembangunan di Kota Surakarta. Musrenbangkel, Musrenbangcam, Musrenbangkot yang diterapkan mempunyai tujuan strategis yaitu antara lain : a. Untuk menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintahan

60

Isharyanto. “analisis Singkat Terhadap Pembiayaan Pelaksanaan Desentralisasi Ditinjau Dari Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah diIndonesia” pada jurnal Konstitusi P3KHAM UNS, edisi no.1 vol. 1. 2008, hlm. 25. 61 commit to user Wawancara dengan Ir. Endang Sri Haryani, selaku kepala bidang Penyusunan program di BAPPEDA kota Surakarta, tanggal 20 Oktober 2010


digilib.uns.ac.id

daerah agar program-program pembangunan dapat dilaksanakan secara

efektif

dan

efisien

dengan

melibatkan

partisipasi

masyarakat. b. Membudayakan

mekanisme

penyelenggaraan

perencanaan

pembangunan yang bertumpu pada prakarsa, kemampuan dan kepentingan masyarakat. c. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai dari tingkat

Kota,

Kecamatan,

Kelurahan

sebagai

fasilitator

pembangunan dengan mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. d. Menigkatkan citra Good Governance dimata masyarakat. Dari hasil penelitian penulis di BAPEDA Kota Surakarta, fungsi dari adanya pelaksanaan Musrenbangkot di Kota Surakarta 2010

sebagai

forum

untuk

melaksanakan

beberapa

prioritas

pembangunan di Kota Surakarta pada tahun 2011 ini antara lain sebagai berikut : a. Penyusunan

program

peningkatan kesejahteraan masyarakat

miskin, kualitas pendidikan dan derajad kesehatan masyarakat. b. Pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk, peningkatan kesempatan kerja, revitalisasi UKM, peningkatan pariwisata dan investasi. c. Penyusunan program peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas pemerintah daerah, pembangunan politik, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat. d. Penyusunan

program

peningkatan

infrastruktur

Kota

dan

pembangunan kawasan Kota Surakarta bagian utara dengan tetap mempertimbangkan daya dukung ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup. e. Penyusunan program penataan ruang Kota sejalan dengan upaya konservasi lingkungan hidup dan pencitraan Kota. commit to user


digilib.uns.ac.id

f. Penyusunan program penanggulangan dan pemulihan akibat bencana alam. Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

di

Kota

Surakarta di dasarkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan yaitu Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2009. selain itu juga memperhatikan peraturan perundangan yang lain antara lain sebagai berikut : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ kota lepada Lurah. c.

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/

01/2007-050/264A/SJ

perihal

Petunjuk

Teknis

Penyelenggaraan Musrenbang. d. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/22268 Tanggal 30 Desember

2008

tentang

Pedoman

Umum

Penyelenggaraan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Berbagai Peraturan tersebut digunakan oleh Bappeda Kota Surakarta untuk menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Surakarta. Sehingga dalam menjalankan kebijakan berkaitan dengan muerenbang ada landasan hukum terlebih dahulu. Peraturan yang berupa Undang-Undang menjadi acuan dalam membentuk kebijakan yang lebih aspiratif. Mengedepankan aspirasi rakyat dan menyinkronkan dengan rencana kerja dari pemerintah daerah. Maka setiap kebijakan yang dijalankan, maupun yang dikeluarkan harus merujuk pada asas pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan Good Local Governance. Bertujuan supaya penyelenggaraan Musrenbang dapat sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksana seperti yang ada dalam Peraturan Walikota Nomor 18-A tahun 2009. commit to user


digilib.uns.ac.id

Dari hasil Penelitian diperoleh data mengenai isi dari Peraturan Walikota Nomor 18-A Tahun 2009 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang di Kota Surakarta sebagai berikut : a. Pasal 2 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2009 menjelaskan tentang Diskusi Kelompok Terbatas (DKT). Sering di sebut juga Focus Group Discussion, merupakan musyawarah antara SKPD dengan komunitas sektoral/ pihak-pihak yang terkait langsung dengan fungsi SKPD untuk menyepakati Rancangan awal renja SKPD. DKT berkedudukan sebagai forum sinkronisasi aspirasi dan usulan komunitas sektoral dengan program dan kegiatan SKPD, pada tahapan persiapan Musrenbang. b. Pasal 3 berisi tentang Musrenbangkel yaitu berkedudukan sebagai forum stakeholders ditingkat kelurahan dalm penyusunan dan penetapan rumusan kegiatan serta Daftar Skala Prioritas kegiatan pembangunan, yang hasilnya sebagai rujukan kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Pasal 4 berisi tentang Musrenbangcam yaitu berkedudukan sebagai forum tahunan stakeholders di tingkat kecamatan dalam penetapan pengelompokkan prioritas ermasalahn dan Daftar Skala Prioritas sebagai rujukan kegiatan pembangunan tahun berikutnya. c. Pasal 5 berisi tentang Forum SKPD, yaitu sebagai forum sinkronisasi dan sinergitas antara program/ kegiatan prioritas SKPD dengan prioritas

permasalahan

dan

kegiatan

pembangunan

hasil

musrenbangcam dan hasil DKT. Pasal 6 berisi tentang Musrebangkot yaitu sebagai forum musyawarah stakeholders ditingkat kota dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan prioritas dan kebijakan pembangunan kota. d. Bab III berisi tentang tujuan DKT, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot. Pasal 7 dijelaskan bahwa DKT bertujuan untuk menserasikan kegiatan pembangunan daerah tahunan commit to user melalui program dan kegiatan SKPD.


digilib.uns.ac.id

e. Pasal 8 dijelaskan bahwa Musrenbangkel bertujuan untuk menyusun dan menetapkan DSP kegiatan pembangunan maupun kegiatan unggulan tahunan tingkat kelurahan yang akan dibiayai dengan alokasi anggaran dalam SKPD Kelurahan (sesuai pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada lurah), DPK didukung dengan swadaya, PNPM mandiri didukung dengan swadaya, atau sumber dana lainnya, serta rumusan kegiatan pembangunan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbangcam. f. Pasal 9 dijelaskan bahwa musrenbangcam bertujuan untuk menyusun dan menetapkan DSP pembangunan tingkat kecamatan yang berasal dari hasil Musrenbangkel

yang disinkronkan dngan

prioritas

pembangunan daerah. g. Pasal 10 dijelaskan bahwa forum SKPD bertujuan untuk menyusun dan menetapkan DSP kegiatan dalam rancangan renja SKPD melalui sinkronisasi prioritas pembangunan hasil musrenbangcam dan hasil DKT, dengan memperhatikan renstra SKPD, evaluasi kinerja pelaksanaan SKPD dan Pagu indikatif pendanaan masing-masing urusan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan RKPD. h. Pasal

11

dijelaskan

bahwa

musrenbangkot

bertujuan

untuk

meyempurnakan rancangan RKPD yang memuat prioritas dan garis besar kebijakan pembangunan daerah, merumuskan rancangan kebijakan pengalokasian DPK serta menginformasikan usulan kegiatan untuk didanai dengan APBD provinsi Jawa Tengah dan APBN. i. Bab IV berisi tentang Tahapan Musrenbang, yaitu di dalam pasal 12 dijelaskan tentang persiapan Musrenbang yaitu persiapan pelaksanaan musrenbang dilakukan sebelum dijalankannya seluruh tahapan musrenbang pada semua kegiatan, yang salah satu kegiatannya adalah pelaksanaannya DKT. j. Pasal 13 dijelaskan bahwa musrenbangkel dilaksanakan melalui commit user tahapan pra musrenbangkel dantomusrenbangkel.


digilib.uns.ac.id

k. Pasal 14 dijelaskan bahwa musrenbangcam dilaksanakan melalui pra musrenbangcam dan musrenbangcam. l. Pasal 15 dijelaskan bahwa forum SKPD dilaksanakan melalui pra forum SKPD dan Forum SKPD. m. Pasal 16 dijelaskan bahwa musrenbangkot dilaksanakan melalui pra musrenbangkot dan musrenbangkot. n. Bab V berisi tentang Kepanitiaan dan Penyelenggaraan. Pasal 17 dijelaskan DKT diselenggarakan oleh panitia khusus dan difasilitasi oleh BAPPEDA.Panitia khusus sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala BAPPEDA. o. Musrenbangkel, musrenbangcam, dan musrenbangkot diselenggarakan oleh kepanitiaan ditingkatan masing-masing yang terdiri dari : Panitia Pengarah ( Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee p. forum

SKPD diselenggarakan oleh panitian penyelenggara yang

ditetapkan dengan keputusan kepala BAPPEDA. Panitia masingmasing tingkatan ditetapkan pada tahapan persiapan pelaksanaan musrenbang. q. Pasal 18 dijelaskan bahwa persiapan pelaksanaan musrenbang, musrenbangkel, musrenbangcam, forum SKPD, dan Musrenbangkot diselenggarakan pada masing-masing tingkatan dan kedudukan dengan berpedoman pada peraturan walikota ini. Bab VI berisi tentang peserta DKT,

Musrenbangkel,

Musrenbangcam,

Forum

SKPD,

dan

Musrenbangkot. r. Pasal 19 dijelaskan peserta DKT adalah kemunitas sektoral atau pihakpihak yang berkepentingan langsung dengan kegiatan SKPD, mengacu pada hasil inventarisasi SKPD. Keterliabatan peserta sebagaimana dimaksud di atas dalam DKT dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh panitia khusus. Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta DKT ditetapkan oleh panitia khusus. Peserta commit to user


digilib.uns.ac.id

DKT memiliki hak suara mengusulkan dan menyepakati rencana kegiatan SKPD melalui pembahasan bersama. s. Pasal 20 dijelaskan peserta musrenbangkel meliputi perwakilan semua unsur

masyarakat

yang

berdomisili

dikelurahan

setempat.

Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara mendaftar dan atau diundang oleh panitia pelaksana. Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh panitia pelaksana.

Peserta

musrenbangkel

memiliki

hak

pengambilan

keputusan dalam musrenbangkel melalui pembahasan yang disepakati bersama. t. Pasal 21 dijelaskan peserta musrenbangcam meliputi delegasi musrenbangkel dan organisasi kemasyarakatn maupun

pengusaha

yang operasional kegiatannya pada lingkup kecamatan setempat, serta anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan

setempat.

Kekutsertaan peserta sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh panitia pelaksana. Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh panitian pelaksana. Peserta musrenbangcam memiliki hak pengambilan keputusan dalam musrenbangcam melalui pembahasan yang disepakati bersama. u. Pasal 22 dijelaskan peserta forum SKPD dan forum gabungan SKPD terdiri dari SKPD, delegasi musrenbangcam, dan perwakilan komunitas sektoral yang telah ditetapkan dalam DKT. Keikutsertaan peserta sebagaimana dijelaskan dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh panitia penyelenggara melalui BAPPEDA. Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Peserta forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD memiliki hak pengambilan keputusan dalam forum melalui pembahasan yang disepakati bersama. v. Pasal 23 dijelaskan peserta musrenbangkot adalah SKPD, delegasi dari commitDKT, to userdelegasi dari forum SKPD dan Musrenbangcam, delegasi


digilib.uns.ac.id

stakeholders lainnya. Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh panitia pelaksana melalui BAPPEDA. Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh panitia pelaksana. Peserta musrenbangkot

memiliki

hak

pengambilan

keputusan

dalam

musrenbangkot melalui pembahasan yang disepakati bersama. w. Bab

VII

berisi

tentang

pembiayaan

DKT,

Musrenbangkel,

Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot di dalam Pasal 24 yaitu DKT dibiayai APBD Kota Surakarta yang dialokasikan pada rekening Anggaran SKPD Bappeda. Musrenbangkel dibiayai APBD Kota Surakarta yang dialokasikan pada rekening anggaran SKPD kelurahan, partisipasi masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Musrenbangcam dibiayai APBD kota Surakarta yang dialokasikan pada rekening Anggaran SKPD kecamatan, partisipasi masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Forum SKPD dan musrenbangkot dibiayai APBD Kota Surakarta dan dialokasikan pada rekening anggaran SKPD BAPPEDA. x. Bab VIII berisi tentang pelaporan dan informasi, Pasal 25 dijelaskan bahwa Lurah wajib melaporkan hasil musrenbangkel kepada Walikota Surakarta melalui BAPPEDA dengan tembusan Camat selambatlambatnya 7 hari setelah pelaksanaan kegiatan. Camat wajib melaporkan hasil musrenbangcam kepada Walikota Surakarta melalui Bappeda selambat-lambatnya 7 hari setelah pelaksanaan kegiatan. Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil musrenbangkot kepada Walikota Surakarta selambat-lambatnya 14 hari setelah pelaksanan kegiatan. Kepala BAPPEDA meginformasikan RKPD yang telah ditetapkan Walikota kepada SKPD dan masyarakat melalui kelurahan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah penetapan. y. Bab IX berisi tentang Ketentuan lain-lain sebagai berikut dijelaskan didalam Pasal 26

yaitu petunjuk teknis mulai dari persiapan commit to user pelaksanaan musrenbang, pelaksanaan musrenbangkel, pelaksanaan


digilib.uns.ac.id

musrenbangcam,

pelaksanaan

forum

SKPD,

pelaksanaan

Musenbangkot tercantum dalam lampiran. Bab X berisi tentang Ketentuan Penutup. Isi dari Peraturan Walikota Surakarta digunakan sebagai petunjuk teknis dan pelaksana untuk penyelenggaraan Musrenbang di Kota Surakarta pada tahun 2010. Pemerintah Kota Surakarta dengan adanya Perwali

tersebut

berkeinginan

untuk

mewujudkan

perencanaan

pembangunan yang partisipatif melibatkan semua komponen masyarakat agar tercipta pembangunan sesuai dengan harapan. Maka untuk menyempurnakan

peraturan

tersebut

selalu

dilakukan

perubahan-

perubahan strategis agar penyelenggaraan musrenbang dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Anung Indro Susanto, MM selaku Kepala BAPPEDA Kota Surakarta dinyatakan sebagai berikut : “ada beberapa perubahan strategis berkaitan dengan substansi hukum atau aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan lain yang digunakan untuk pelaksanaan Musrenbang di Kota Surakarta, perubahan-perubahan strategis itu semata-mata demi terciptanya perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, melibatkan berbagai elemen masyarakat yang berkepentingan yang mengutamakan prioritas pembangunan bukan hanya untuk kepentingan sesaat. Hal ini juga untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimangan dalam hal pelaksanaan hasil Musrenbang itu sendiri.”62 Dari hasil pernyataan tersebut, dari segi substansi Peraturan Walikota Nomor 18-A Tahun 2009 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musenbang di Kota Surakarta masih banyak kelemahan dan perlu dilakukan perubahan-perubahan, perubahan-perubahan strategis yang dimaksud antara lain sebagai berikut : 1) Dasar Hukum

commit userSusanto selaku Kepala BAPPEDA Kota Wawancara dengan Bapak Drs. AnungtoIndro Surakarta, tanggal 20 Oktober. 62


digilib.uns.ac.id

Dari yang semula hanya mengacu pada Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah, telah diambil kebijakan dengan menambah acuan dan pedoman untuk pelaksanaan Musrenbang yaitu dengan penambahan adanya pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah, SE GUB JATENG Nomor 050/22268 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan musrenbang Tahun 2009 dari yang sebelumnya hanya mengacu pada Surat edaran Gubernur saja. (BAB I, Pasal 1, ayat 1, Halaman 6) 2)

Ketentuan Umum Sebelumnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Pemangku Kepentingan Pemangunan belum ada sekarang dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan. Hal ini untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dari tingkat kelurahan untuk mandiri tidak selalu tergantung terhadap Pemerintah

Kota.

Selanjutnya

adanya

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, selanjutnya disebut PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program – program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanime dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam commit upayato user penanggulangan kemiskinan yang


berkelanjutan.

digilib.uns.ac.id

Selanjutnya

adanya

Lembaga

Keswadayaan

Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga / penduduk suatu kelurahan yang terdiri dari disepakati bersama dan dapat mewakili masyarakat dalam berbagai kepentingan khususnya terkait pelaksanaan PNPM Mandiri. Pemangku Kepentingan Pembangunan, selanjutnya disebut Stakeholders adalah pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah pada setiap tingkatan. Kemudian perubahan mengenai pengertian dan maksud dari Dana Pembangunan Kelurahan dari yang semula hanya dijelaskan secara umum sekarang menjadi Dana Pembangunan Kelurahan, selanjutnya disebut DPK adalah bantuan keuangan Pemerintah Kota Surakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta ditujukan kepada masyarakat melalui SKPD Kelurahan untuk digunakan membiayai kegiatan pembangunan kelurahan, sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Musrenbangkel tahun sebelumnya, meliputi Biaya Pelaksanaan Kegiatan dan Biaya Operasional Kegiatan. Perubahan lainnya yang sebelumnya belum ada adalah Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, selanjutnya disebut BLM PNPM Mandiri adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri. Perubahan strategis lainnya berhubungan dengan

kedudukan

masing-masing tahap Musrenbang yaitu :

a)

Kedudukan Musrenbangkel Sebelumnya yaitu Sebagai forum tahunan tertinggi di tingkat kelurahan dalam penyusunan dan penetapan rumusan kegiatan, commit to user prioritas dan penetapan Daftar Skala Prioritas pembangunan tahun


digilib.uns.ac.id

berikutnya.

Sekarang

menjadi

merupakan

forum

tahunan

stakeholders ditingkat kelurahan dalam penyusunan dan penetapan rumusan

kegiatan

pembangunan,

serta

yang

Daftar

hasilnya

Skala

Prioritas

kegiatan

sebagai

rujukan

kegiatan

pembangunan tahun berikutnya b)

Kedudukan Musrenbangcam Sebelumnya yaitu Sebagai forum tahunan tertinggi di tingkat

kecamatan

dalam

penyusunan

rumusan

kegiatan

pembangunan tahun berikutnya. Sekarang menjadi Sebagai forum tahunan stakeholders di tingkat kecamatan dalam penetapan pengelompokan prioritas permasalahan dan Daftar Skala Prioritas sebagai rujukan kegiatan pembangunan tahun berikutnya c)

Kedudukan forum SKPD Sebagai forum sinkronisasi dan sinergitas antara program / kegiatan prioritas SKPD dengan prioritas permasalahan dan kegiatan pembangunan hasil musrenbangcam dan hasil DKT

d)

Kedudukan Musrenbangkot Kedudukan Musrenbangkot sebagai forum musyawarah stakeholders di tingkat kota dalam rangka penyempurnaan rancangan

RKPD

berdasarkan

prioritas

dan

kebijakan

pembangunan kota Tujuan dari masing-masing tahap pelaksanaan Musrenbang juga mengalami perubahan strategis, yaitu : a) tujuan Musrenbangkel Untuk menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas Kegiatan Pembangunan maupun kegiatan unggulan tahunan tingkat kelurahan yang akan dibiayai dengan alokasi anggaran dalam SKPD Kelurahan (sesuai pelimpahan kewenangannya), DPK didukung dengan swadaya,

BLM

PNPM Mandiri didukung dengan swadaya, atau sumber dana lainnya, serta rumusan kegiatan pembangunan yang akan diajukan untuk dibahas commit to user pada Musrenbangcam


digilib.uns.ac.id

b) tujuan Musrenbangcam Untuk

menyusun

dan

menetapkan Daftar

Skala Prioritas

Pembangunan tingkat kecamatan yang berasal dari hasil musrenbangkel yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah. a) Tujuan Forum SKPD Untuk menyusun dan menetapkan DSP kegiatan dalam rancangan renja SKPD melalui sinkronisasi priroitas pembangunan hasil musrenbangcam dan hasil DKT, dengan memperhatikan renstra SKPD,

Evaluasi

kinerja

pelaksanaan

kegiatan

SKPD

tahun

sebelumnya, dan pagu indikatif pendanaan masing – masing urusan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan RKPD b) Tujuan Musrenbangkot Untuk menyempurnakan rancangan RKPD yang memuat prioritas dan garis besar kebijakan pembangunan daerah, merumuskan rancangan kebijakan pengalokasian DPK dan menginformasikan usulan kegiatan untuk didanai dengan APBD Provinsi dan APBN. 3. Faktor-Faktor

Hambatan

dalam

Penyelenggaraan

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kota Surakarta Hukum dapat berlaku efektif, jika telah dapat dilaksanakan dengan baik. Terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal implementasi peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2009 terhadap penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Surakarta. Namun dalam evaluasi yang dilakukan masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Surakarta. Dari hasil wawancara dengan Bapak Untara, S.H. selaku Kabag Hukum Kota Surakarta pada tanggal 16 Oktober 201063, kendala

yang

terjadi dari pengamatan tim dalam pelaksanaan Musrenbangkot adalah yang paling sering di Kecamatan dan Kelurahan mengenai proses pencairan dana to user Wawancara dengan Untara SH, selakucommit Kabag Hukum Pmerintah Kota Surakarta, tanggal 16 Oktober 2010. 63


digilib.uns.ac.id

harus disertai dengan proposal dari tingkat Kelurahan, terkadang dari Kelurahan proses pembuatan proposal lambat, dari pihak kota terkadang juga memberikan waktu yang relatif singkat jadi dalam hal ini secara tidak langsung menghambat keluarnya dana. Kendala

berikutnya mengenai

masalah laporan pertanggungjawaban, dalam implementasinya panitia pelaksana

pembangunan

pertanggungjawaban

terlambat

khususnya

dalam

dalam

pembuatan

laporan

penggunaan

laporan dana

pembangunan dari DPK (Dana Pembangunan Kelurahan). Kemudian beberapa hambatan lain yang diperoleh penulis dari penelitian

di

lapangan

yang

menghambat

kelancaran

pelaksanaan

Musrenbang. Hambatan-hambatan tersebut antara lain : a. Pola

perencanaan

pembangunan

partisipati

melalui

forum

Musrenbangkot walaupun sudah berjalan dari tahun 2001 akan tetapi masih merupakan hal yang baru bagi masyarakat yang sebelumsebelumnya tidak berpatisipasi secara langsung. Karena biasanya orang-orang yang ikut merupakan orang-orang lama, sehingga masyarakat yang lain seakan masih menjadi hal yang baru. Serta dalam proses persiapan baik pelaksanaan Musrenbangkel, Musrenbancam dan Musrenbangkot nampak tergesa-gesa karena waktunya yang mepet. b. Proses

sosialisasi

jadwal

pelaksanaan

Musrenbangkel,

Musrenbangcam, dan Musrenbangkot yang kurang lancar dan persiapan sosial yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif terlalu pendek dan kurang memperhatikan aspek pembelajaran. Proses pelaksanaan hanya mengejar output program,

bukan

menekankan

pada

proses

pembelajaran

bermusyawarah secara partisipatif. c. Masyarakat belum memiliki kesadaran

yang memadai untuk

membedakan antara harapan dan kebutuhan. Kesan yang ditangkap commit to user


digilib.uns.ac.id

program yang diusulkan oleh warga kebanyakan masih bersifat harapan, belum berupa suatu kebutuhan. d. Kemampuan masyarakat menyusun perencanaan masih kurang. e. Representasi

kelompok-kelompok

peserta

musyawarah

masih

homogen, kurang mengadopsi kelompok-kelompok lain. f. Kesan birokratis masih sangat menonjol dan dominan. Dari data diatas dapat dilihat seberapa besar partisipasi warga Solo dalam ikut menentukan kebijakan, ikut andil dalam pelaksanaan dan juga ikut dalam memberikan masukan terhadap permasalah yang terkait dengan penyelenggaraan musrenbang di Kota Surakarta. Karena partisipasi masyarakat akan sangat menentukan tujuan pembangunan pembangunan daerah. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di daerah. 4.

Prespektif Ke Depan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Surakarta Harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kota Surakarta begitu besar. Mengingat semua pembangunan daerah yang ada di Kota Surakarta dijalankan melalui proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. Dari data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa pandangan prespektif

ke depan penyelenggaraan musrenbang di Kota

Surakarta, dari beberapa komponen pendukung pelaksanaan musrenbang antara lain sebagai berikut : a. Peran BAPEDA Bapeda mempunyai peranan yang sangat strategis dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang partisipatif, karena ditangan badan inilahcommit semuatoperencanaan pembangunan baik yang user


digilib.uns.ac.id

bersifat mikro maupun makro dirumuskan dan diimplementasikan untuk melaksankan pembangunan. Kalau melihat kegiatan BAPEDA, paling tidak ada tiga besaran kegiatan setiap tahunnya. Kegiatan pertama BAPEDA adalah

harus

menyusun

rencana program

pembangunan untuk satu tahun ke depan. Kedua menyusun anggaran program

pembangunan,

melaksanakan

dan

ketiga

adalah

mengendalikan serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program satu tahun sebelumnya. Dengan demikian untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul maka BAPEDA harus melakukan peningkatkan kemampuan managerial, ketrampilan berkomunikasi, kemampuan melakukan networking dengan kelompok-kelompok strategis di masyarakat serta perubahan sikap yang lebih terbuka dan proaktif terhadap masyarakat, merupakan tantangan yang mau tidak mau harus ditanggapi dengan sikap arif dan professional oleh seluruh jajaran, baik jajaran pimpinan maupun staf di BAPEDA Kota Surakarta. b. Peran DPRD DPRD Kota Surakarta harus aktif dalam pelaksanaan Musrenbangkot, hal ini merupakan peran yang diharapkan oleh masyarakat. Pada era otonomi daerah sekarang ini, peran DPRD merupakan peran yang sangat sentral dalam menentukan arah dan pelaksanaan pembangunan Kota. Sehingga tanpa adanya dukungan yang positif dari kalangan DPRD, maka proses ini dapat terhenti ditengah jalan. Kehadiran para anggota DPRD merupakan indikasi positif

bahwa

mereka

mendukung

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan partisipatif malalui Musrenbangkot. Kehadiran dan dukungan anggota DPRD dapat mampu meningkatakan motivasi warga setempat untuk berpatisipasi dalam kegiatan tersebut. Dengan commit to user


digilib.uns.ac.id

demikian sikap pro aktif dari DPRD sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Musrenbangkot. c. Keterlibatan LSM Ruang partisipasi yang terbuka lebar ini sebaiknya dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak, masyarakat, stake holders, DPRD maupun LSM untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan

masyarakat.

Peran

aktif

LSM

dapat

membuat

pelaksanan Musrenbangkot lebih matang. Karena LSM selalu kritis dalam suatu forum dan memberikan masukan-masukan yang positif untuk pembangunan Kota. LSM dapat melakukan suatu bentuk pengawasan secara indpenden sesuai dengan lembaganya. Dengan demikian agar keterlibatan LSM dapat optimal maka perlu kerjasama yang baik antara pemerintah Kota dengan berbagai LSM yang ada di Kota Surakarta agar mereka mau untuk berpartisipasi secara langsung dalam

kegiatan

baik

Musrenbangkel,

Musrenbangcam,

Musrenbangkot. d. Conflict Resolution Masyarakat belum memiliki kesadaran yang memadai untuk membedakan antara harapan dan kebutuhan. Kesan yang ditangkap program yang diusulkan oleh warga kebanyakan masih bersifat

harapan,

representasi

belum

berupa

kelompok-kelompok

suatu peserta

kebutuhan.

Kemudian

musyawarah

masih

homogen, kurang mengadopsi kelompok-kelompok lain dan bersifat individual. Adanya perbedaan suku, golongan, ras, dan agama dari masing-masing masyarakat dalam forum Musrenbangkot akan berpotensi menimbulkan konflik, apalagi dengan adanya sistem multi partai sekarang ini, potensi konflik antar masyarakat juga bisa muncul. Untuk mengatasi hambatan atau masalah tersebut, sesuai dengan commit to user tujuan Musrenbangkel, Musrenbangcam, dan Musrenbangkot


digilib.uns.ac.id

diperlukan suatu kohesifitas atau komunikasi dan kebersamaan diantara warga masyarakat Kota Solo. Dengan mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam suatu musyawarah perencanaan pembangunan, diharapkan mampu mengurangi berbagai konflik yang muncul di pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif baik di Musrenbangkel, Musrenbangcam, dan Musrenbangkot. d. Monitoring dan Evaluasi Dalam proses perencanaan pembanguan pertisipatif, hal yang penting dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif, jadi melibatkan masyarakat secara langsung agar mengetahui secara langsung berkaitan dengan prosesnya dan lebih terbuka. Hal ini untuk menghilangkan kesan birokratis bahwa untuk urusan monitoring dan evaluasi selalu dipegang oleh pemerintah Kota, apabila dalam proses monitoring dan evaluasi di lakukan oleh pemerintah Kota maka harus dilakukan secara terbuka dan dan bertanggungjawab

sehingga

menimbulkan

kepercayaan

dari

masyarakat kepada pemerintah. B. Pembahasan 1. Implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2009 terhadap Penyelenggaraan Musrenbang di Kota Surakarta Sebagaimana telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, bahwa kebijakan

merupakan

serangkaian

tindakan

yang ditetapkan

dan

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan mempunyai tujuan tertentu. Semenjak tahun 2001, Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan perubahan pendekatan dalam melaksanakan pembangunan. Jika semula pendekatan pembangunan menggunakan pendekatan top-down, sekarang dirubah menjadi pendekatan buttom-up yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan yang melibatkan masyarakat itu selanjutnya commit to user dikenal sebagai model Perencanaan Pembangunan Parisipatif yang


digilib.uns.ac.id

pelaksanaannya melalui kegiatan Musrenbangkel, Musrenbangcam, dan Musrenbangkot. Pelaksanaan Musrenbangkot tidak selalu dihubungkan dengan perencanaan pembangunan dari segi infrastruktur saja tetapi dalam segala bidang, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya,

pariwisata,

dan

lain

sebagainya.

Kemudian

dalam

pelaksanaannya, kegiatan Musrenbangkot mempuyai beberapa fungsi. Secara umum Musrenbangkot mempuyai fungsi antara lain sebagai berikut : a. Sebagai sarana partisipasi dan wadah komunikasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Surakarta Partisipasi mengandung makna keikutsertaan total masyarakat dalam suatu aktifitas. Musrenbangkot berfungsi sebagai tempat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan untuk dapat tersalurkannya berbagai aspirasi masyarakat ditingkat Kelurahan. Jadi

masyarakat

terlibat

langsung

dalam

proses

pelaksanaan

perencanaan pembangunan baik dalam forum Musrenbangkel, Musrenbangcam, maupun Musrenbangkot. Kemudian untuk membangun Komunikasi yang baik antara komponen masyarakat Solo, kalangan eksekutif, legeslatif dan stake holders untuk membangun kota Solo dengan asas kebersamaan, kemitraan, dan partisipasi. Komunikasi tersebut dipergunakan untuk menjembatani kesenjangan komunikasi para pihak, karena sulitnya hubungan yang dibangun akibat kondisi masa lalu. Komunikasi yang dimaksud memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah sebagai strategi untuk membangun hubungan antara individu dari pemerintah Kota, khususnya BAPEDA, Perguruan Tinggi, LSM, maupun masyarakat membangun pertemanan. Tujuan yang kedua adalah untuk membangun kesamaan perspektif, pemikiran dan konsep mengenai perencanaan pembangunan partisipatif melalui Musrenbangkot. commit to user b. Untuk Membentuk Kelembagaan Sosial Masyarakat


digilib.uns.ac.id

Membangun kelembagaan masyarakat yang kuat sebagai alat untuk menyatukan aspirasi dan menyatukan cara pandang dan menyatukan kebutuhan manusia di dalam pembangunan serta dapat meningkatkan

meningkatkan kemampuan, kesejajaran, kemitraan

yang sama dengan stake holders yang lain. Selain itu dapat memperkuat mekanisme perencanaan pembangunan kota yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen

sosial

masyarakat

dengan

pendekatan

yang

lebih

demokratis dan partisipatif. c. Sebagai

Sarana

Mewujudkan

Good

Governance

dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Surakarta Fungsi mewujudkan

Musrenbangkot masyarakat

yang

berikutnya bersih

adalah

dan

untuk

transparan

dapat (Good

Governance). Terwujudnya Good Governance mengandaikan jika masyarakat sudah terwujud adanya demokrasi, pluralitas, pengambilan keputusan yang partisipatif, tanggungjawab pelayanan yang lebih besar, keterbukaan informasi serta menghargai perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Good Governance adalah suatu wujud partisipasi semua pihak, tanpa membedakan pihak itu pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, LSM maupun kalangan privat. Tujuan Good Governance tidak cukup sekedar mengefisienkan dan memprivatisasi pelayanan publik akan tetapi tujuan Good Governance adalah untuk mengantarkan masyarakat Indonesia sejahtera, adil dan makmur. Dengan demikian dari forum Musrenbangkot dapat berfungsi sebagai sarana perwujudan Good Governance di Kota Surakarta. d. Pedoman dan Acuan Penyusunan Prioritas Pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Musrenbangkot digunakan sebagai sarana untuk menyusun prioritas program-program pembangunan yang layak, tepat guna dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga Kota Solo khususnya dan commit to user Selain itu juga hasil dari bangsa Indonesia pada umumnya.


digilib.uns.ac.id

Musrenbangkot

digunakan

untuk

bahan

menyusun

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta yang didasarkan dari perencanaan program-program pembangunan ditingkat Kota yang telah tersusun. Dengan

demikian,

kebijakan

pelaksanaan

Musrenbang

di

Pemerintah Kota Surakarta, adalah suatu tindakan yang diambil (diputuskan) dan dilaksanakan oleh

pejabat yang ditunjuk oleh

Pemerintah Kota Surakarta dengan tujuan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Surakarta dengan melibatkan semua komponen masyarakat baik dari leading sector dan dari masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan stake holders sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Nomor 18-A tahun 2009 tentang Petunjuk teknis dan pelaksaan Musrenbang di Kota Surakarta. Untuk

menyelenggarakan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) di Kota Surakarta, maka telah dilakukan langkah-langkah konkrit sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu bahwa

dalam rangka penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Agar penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota berjalan sebagaimana mestinya diperlukan pedoman penyelenggaraan dan petunjuk teknis pelaksanaannya. Dengan demikian Pemerintah Kota Surakarta, sebagian bagian dari Negara memiliki wewenang untuk commit to userPembangunan yang partisipatif menyelenggarakan Perencanaan


digilib.uns.ac.id

melalui Musrenbangkot. Hal ini dilakukan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan yang ada di Kota Surakarta dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan dasar UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara yuridis Pemerintah Kota Surakarta mempunyai wewenang untuk melaksanakan Musrenbangkot. Sesuai dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Walikota

Surakarta

bertanggungjawab

penuh

terhadap

pelaksanaan pembangunan di Kota Surakarta, dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya Walikota Surakarta dibantu oleh Kepala BAPEDA untuk menyusun program-program perencanaan pembangunan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan potensi daerah masing-masing untuk kesejahteraan rakyatnya berpedoman pada RRJM Daerah dan RPJP Daerah. Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa salah satu tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah dan tujuan yang terpenting adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang ada di daerah masingmasing. Selanjutnya, dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

disebutkan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyususunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan commit user umum, dan program Satuan KerjatoPerangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja


digilib.uns.ac.id

Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”. Kemudian Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa “Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat kerangka otonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”.

Kepala BAPEDA berwenang menyiapkan rancangan,

menyusun rancangan

akhir RPJP Daerah.

menyelenggarakan

Musyawarah

Kemudian berwenang

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang) Jangka Panjang Daerah sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa “Kepala BAPEDA berwenang menyusun rancangan RPJM Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah”. Kemudian di dalam Pasal 20 ayat (2) dijelaskan bahwa “Kepala BAPEDA berwenang untuk menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Kemudian dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa : a. Kepala

Daerah

menyelenggarakan

dan

bertangungjawab

atas

perencanaan pembangunan daerah di daerahnya. b. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala BAPEDA. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. c. Dalam hal ini Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi,

dan

Kabupaten/Kota.

sinergi perencanaan commit to user

pembangunan

antar


digilib.uns.ac.id

Dengan demikian Pemerintah Kota Surakarta, sebagian bagian dari Negara memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan yang partisipatif melalui Musrenbangkot. Hal ini dilakukan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan yang ada di Kota Surakarta dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara yuridis Pemerintah Kota Surakarta mempunyai wewenang untuk melaksanakan Musrenbangkot. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan

Kerja

Perangkat Daerah, dan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Kota. Sehubungan dengan amanat tersebut, maka untuk melaksanakan Musrenbang

BAPPEDA selaku

badan

pelaksana ditunjuk

untuk

menyelenggarakan Musrenbang pada tiap tahunnya. Penetapannya berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2009 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Musrenbang di Kota Surakarta. Sebagai Ketua dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Surakarta. sedangkan anggotanya terdiri dari Kepala Bidang dan Ka. Sub. Bid di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Surakarta. Adapun peran Tim Penyelenggara dan Pembantu Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota Nomor 18-A Tahun 2009 adalah Bappeda mempunyai peranan

yang sangat

strategis

dalam

melaksanakan

perencanaan

pembangunan yang partisipatif, karena ditangan badan inilah semua perencanaan pembangunan baik yang bersifat mikro maupun makro dirumuskan dan diimplementasikan untuk melaksankan pembangunan. Kalau melihat kegiatan BAPPEDA, paling tidak ada tiga besaran kegiatan to user setiap tahunnya. Kegiatancommit pertama BAPPEDA adalah harus menyusun


digilib.uns.ac.id

rencana program pembangunan

untuk satu tahun ke depan. Kedua

menyusun anggaran program pembangunan, melaksanakan dan ketiga adalah mengendalikan

serta melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program satu tahun sebelumnya. Dengan adanya Peraturan Walikota Surakarta tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa Tim Penyelenggara dan Pembantu Pelaksana Pelaksanaan Musrenbang mendapat wewenang penuh untuk

melaksanakan

penyelenggaraan

Musyawarah

perencanaan

pembangunan di Pemerintah Kota Surakarta. Dalam melaksanakan tugas kewenangannya

Tim

Penyelenggara

Penyelenggaraan

Musrenbang mengacu

dan pada

Pembantu ketentuan

Pelaksana Peraturan

Walikota Nomor 18-A Tahun 2009, sehingga dalam tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan Pasal-Pasal yang termuat dalam Peraturan Walikota tersebut. Agar penyelenggaraan

Musrenbang di Kota Surakarta dapat

berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meningkatkan kedisiplinan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dilakukan sosialisasi mengenai penyampaian Petunjuk teknis dan pelaksana kepada seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mila Yuniarti, ST, MM salah satu Pegawai BAPPEDA sebagai berikut:64 “Ya memang sebelum dilaksanakan Musrenbang pada setiap tahunnya setiap akhir tahun saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan sosialisasi dan pemberitahuan petunjuk teknis dan pelaksana melalui peraturan walikota. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan Musrenbang nantinya dapat berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang termuat di dalam peraturan walikota tersebut. Tentunya peraturan walikota ini mengacu pada pertaturan perundang-undangan di atasnya. Agar dalam pelaksanaannya di berseberangan. Jadi menurut saya pelaksanaan musrenbang tidak ada masalah, dan sesuai dengan apa yang telah dengan Peraturan walikota No 18-a tahun 2009. Tim Bappeda sendiri setiap melangkah baik itu dalam Musrenbangkel, Musrenbangcam, forum SKPD, maupun Musrenbangkot selalu commit user Wawancara dengan Mila Yuniarti, ST,toMM salah satu staf BAPPEDA Kota Surakarta, tanggal 19 Oktober 2010. 64


digilib.uns.ac.id

mengiuti prosedur yang berlaku. Apabila ditanya kesesuaian pelaksanaan Musrenbang terhadap Peraturan yang berlaku ya sudah sesuai..” Dengan demikian jelas bahwa Pemerintah Kota Surakarta selalu melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Surakarta sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk perwujudan perencanan pembangunan partisipatif di Kota Surakarta. Hal ini tercermin dari pernyataan Bapak Budi Suharto selaku Sekretaris Daerah Pemkot Surakarta. Sejalan dengan tujuan musrenbang di Kota Surakarta yaitu menyempurnakan

rencana

kerja

SKPD

yang

memuat

prioritas

pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah implementasi peraturan walikota Surakarta Nomor 18-A tahun 2009 harus dilakukan di dalam penyelenggaraan musrenbang di Kota Surakarta. Di dalam proses implementasinya masih belum bisa berjalan dengan lancar. Peserta yang hadir di dalam penyelenggaraan musrenbang belum sesuai dengan apa yang ada di dalam ketentuan Perwali tersebut. Banyak delegasi-delegasi dari semua komponen unsur masyarakat tidak hadir pada tahapan penyelenggaraan musrebang yaitu di forum musrenbangcam. Kebanyakan yang lengkap hanya di forum musrenbangkel. Kemudian ketewakilan perempuan yang diharapkan hadir minimal 30 % akan tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan Perwali, hanya beberapa orang yang berjenis kelamin perempuan yang hadir, itupun yang menjabat misalnya ketua RT atau Ketua RW di dalam forum Musrenbangkel. Selanjutnya ketentuan-ketentuan Perwali yang belum di terapkan dalam penyelenggaraan Musrenbang yaitu mengenai tim pelaksana kegiatan pembangunan hasil musrenbang yang terkadang terkait hal melaporkan hasil pelasanaan pembangunan sering molor dari jadwal, dan akuntabilitas serta keterbukaan dalam penggunaan dana juga tidak transparan. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya indikasi tindak pidana korupsi. Kemudian ketentuan mengenai commit to useranggota monitoring yang harusnya


digilib.uns.ac.id

beanggotakan dari semua elemen yaitu LPMK, Pemerintah Kelurahan, Masyarakat terkait, selain yang telah duduk di Tim Perencana Kegiatan Pembangunan dan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan, stakeholders pembangunan Kelurahan (orang yang paham terhadap obyek monitoring dan evaluasi) tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan ketentuan yang ada, hanya tim dari kelurahan saja yang aktif dalam monitoring. Akan tetapi juga ada beberapa ketentuan yang sudah sesuai dan sudah dijalankan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan mekanisme penyelenggaraan teknis acara pada masing-masing forum Musrenbang. Baik di dalam Pra maupun pada acara inti masingmasing forum Musrenbang. Hasil yang dikeluarkan pada masing-masing forum juga sudah baik sesuai dengan harapan pemerintah yaitu prioritas pembangunan yang sesuai dengan rencana kerja SKPD Pemerintah Kota Surakarta. Menyangkut output dari sistem hukum yang berupa peraturanperaturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang diatur maupun pihak yang mengatur. Dalam hal komponen substansi dari permasalahan penelitian yang dilakukan ini adalah menyangkut peraturan yang menjadi acuannya utamanya adalah Peraturan Walikota Nomor 18-A Tahun 2009 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Kelurahan,

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum SKPD, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Sedangkan peraturan lain yang menjadi acuannya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Serta mengacu juga pada Surat Edaran

Bersama

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ

perihal

Petunjuk

Teknis

Penyelenggaraan Musrenbang kemudian Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/22268 Tanggal 30 Desember 2008 tentang Pedoman commit to user


digilib.uns.ac.id

Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2009; Dengan mendasar pada keempat komponen utama peraturan pemerintah tersebut, terutama dengan Peraturan Walikota Nomor 18-A Tahun 2009, Pemerintah Kota Surakarta telah berhasil melaksanakan sekaligus merumuskan Rencana Kerja tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari hasil adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta.. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Anung Indro Susanto, MM selaku Kepala BAPPEDA Kota Surakarta dinyatakan sebagai berikut : “ada beberapa perubahan strategis berkaitan dengan substansi hukum atau aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan lain yang digunakan untuk pelaksanaan Musrenbang di Kota Surakarta, perubahan-perubahan strategis itu semata-mata demi terciptanya perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, melibatkan berbagai elemen masyarakat yang berkepentingan yang mengutamakan prioritas pembangunan bukan hanya untuk kepentingan sesaat. Hal ini juga untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimangan dalam hal pelaksanaan hasil Musrenbang itu sendiri.”65 Dari hasil pernyataan tersebut, Peraturan Walikota Nomor 18-A Tahun 2009 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musenbang di Kota Surakarta masih banyak kelemahan dan perlu dilakukan perubahan-perubahan, perubahan-perubahan strategis yang dimaksud antara lain sebagai berikut : a.

Dasar Hukum Dari yang semula hanya mengacu pada Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah, telah diambil kebijakan dengan menambah acuan dan pedoman untuk pelaksanaan Musrenbang yaitu dengan penambahan adanya pemberlakuan

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009

tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan commit userSusanto selaku Kepala BAPPEDA Kota Wawancara dengan Bapak Drs. AnungtoIndro Surakarta, tanggal 20 Oktober. 65


digilib.uns.ac.id

Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah, SE GUB JATENG Nomor

050/22268

tentang

Pedoman

Umum

Penyelenggaraan

musrenbang Tahun 2009 dari yang sebelumnya hanya mengacu pada Surat edaran Gubernur saja. (BAB I, Pasal 1, ayat 1, Halaman 6) b. Ketentuan Umum Sebelumnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Pemangku Kepentingan Pemangunan belum ada sekarang dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan. Hal ini untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dari tingkat kelurahan untuk mandiri tidak selalu tergantung terhadap Pemerintah

Kota.

Selanjutnya

adanya

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, selanjutnya disebut PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai

dasar

dan

acuan

pelaksanaan

program

–

program

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanime dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Selanjutnya adanya Lembaga Keswadayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga / penduduk suatu kelurahan yang terdiri dari disepakati bersama dan dapat mewakili masyarakat dalam berbagai kepentingan Pemangku

khususnya

terkait

pelaksanaan

PNPM

Mandiri.

Kepentingan Pembangunan, selanjutnya disebut to userberkepentingan untuk mengatasi Stakeholders adalah commit pihak yang


digilib.uns.ac.id

permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah pada setiap tingkatan. Kemudian perubahan mengenai pengertian dan maksud dari Dana Pembangunan Kelurahan dari yang semula hanya dijelaskan secara umum sekarang menjadi Dana Pembangunan Kelurahan, selanjutnya disebut DPK adalah bantuan keuangan Pemerintah Kota Surakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta ditujukan kepada masyarakat melalui SKPD Kelurahan untuk digunakan membiayai kegiatan pembangunan kelurahan, sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Musrenbangkel tahun sebelumnya, meliputi Biaya Pelaksanaan Kegiatan dan Biaya Operasional Kegiatan. Perubahan lainnya yang sebelumnya belum ada adalah

Bantuan

Langsung

Masyarakat

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, selanjutnya disebut BLM PNPM Mandiri adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri. Perubahan

strategis

lainnya

berhubungan

dengan

kedudukan masing-masing tahap Musrenbang yaitu sebagai berikut :

a. Kedudukan Musrenbangkel Sebelumnya yaitu Sebagai forum tahunan tertinggi di tingkat kelurahan dalam penyusunan dan penetapan rumusan kegiatan, prioritas dan penetapan Daftar Skala Prioritas pembangunan tahun berikutnya.

Sekarang

menjadi

merupakan

forum

tahunan

stakeholders ditingkat kelurahan dalam penyusunan dan penetapan rumusan

kegiatan

pembangunan,

serta

Daftar

yang hasilnya commit to user pembangunan tahun berikutnya

Skala

Prioritas

kegiatan

sebagai

rujukan

kegiatan


digilib.uns.ac.id

b. Kedudukan Musrenbangcam Sebelumnya yaitu Sebagai forum tahunan tertinggi di tingkat kecamatan dalam penyusunan rumusan kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Sekarang menjadi Sebagai forum tahunan stakeholders di tingkat kecamatan dalam penetapan pengelompokan prioritas permasalahan dan Daftar Skala Prioritas sebagai rujukan kegiatan pembangunan tahun berikutnya c. Kedudukan forum SKPD Sebagai forum sinkronisasi dan sinergitas antara program / kegiatan prioritas SKPD dengan prioritas permasalahan dan kegiatan pembangunan hasil musrenbangcam dan hasil DKT d.

Kedudukan Musrenbangkot Kedudukan Musrenbangkot sebagai forum musyawarah stakeholders di tingkat kota dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan prioritas dan kebijakan pembangunan kota Tujuan dari masing-masing tahap pelaksanaan Musrenbang juga

mengalami perubahan strategis, yaitu : a. Tujuan Musrenbangkel Untuk menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas Kegiatan Pembangunan maupun kegiatan unggulan tahunan tingkat kelurahan yang akan dibiayai dengan alokasi anggaran dalam SKPD Kelurahan (sesuai pelimpahan kewenangannya), DPK didukung dengan swadaya, BLM PNPM Mandiri didukung dengan swadaya, atau sumber dana lainnya, serta rumusan kegiatan pembangunan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbangcam b. tujuan Musrenbangcam Untuk

menyusun

dan

menetapkan Daftar

Skala Prioritas

Pembangunan tingkat kecamatan yang berasal dari hasil musrenbangkel yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah. c. tujuan Forum SKPD commit to user


digilib.uns.ac.id

Untuk menyusun dan menetapkan DSP kegiatan dalam rancangan renja SKPD melalui sinkronisasi priroitas pembangunan hasil musrenbangcam dan hasil DKT, dengan memperhatikan renstra SKPD,

Evaluasi

kinerja

pelaksanaan

kegiatan

SKPD

tahun

sebelumnya, dan pagu indikatif pendanaan masing – masing urusan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan RKPD d.

Tujuan Musrenbangkot Untuk menyempurnakan rancangan RKPD yang memuat prioritas dan garis besar kebijakan pembangunan daerah, merumuskan rancangan kebijakan pengalokasian DPK dan menginformasikan usulan kegiatan untuk didanai dengan APBD Provinsi dan APBN Dari beberapa perubahan strategis yang ada di dalam petunjuk teknis merupakan cara untuk peningkatan daya partisipasi masyarakat agar lebih aktif. Dari sisi pemerintah Kota Surakarta juga beberapa perubahan strategis tersebut untuk lebih memaksimalkan kinerja dari satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, agar dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dan meminimalkan tindakan penyelewengan pemerintah

selaku

pihak

yang dilakukan

penyelenggara.

Semisalnya

aparat tindakan

penyelewengan dana rumusan hasil musrenbang atau tindakan korupsi. Sesuai dengan slogan pemerintahan Jokowi-Rudy yaitu “berseri tanpa Korupsi” yang selama ini menjadi jargon tersendiri. Karena bisa terjadi kemungkinan adanya tindakan penyelewengan tersebut. Korupsi merupakan perilaku buruk yang mencerminkan lunturnya nilai-nilai kedisiplinan.66 Jadi apabila perilaku aparat pemerintah tidak sejalan dengan slogan pemerintahannya akan berakibat fatal bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Manusia dalam kehidupan sosialnya tidak bisa menghindar dari pengaruh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan commit to user Artificial Society Approach,” Journal Hokky Sitangkir, “The Dynamics of Corruptions of Social Complexity (1) 3: September 2003, hlm. 17. 66


digilib.uns.ac.id

sosial maupun lingkungan alam. Apalagi pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga, maka jika permasalahan yang dihadapi merupakan masalah

yang

pelik,

maka

niscaya

tidak

mudah

untuk

menyelesaikannya. Dan hal ini akan sangat mengganggu secara psikis kepada orang yang bersangkutan, sehingga bisa menyebabkan suasana hati menjadi tidak nyaman dan menjadi malas untuk beraktivitas.67 Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Budi Suharto Sekretaris Daerah Kota Surakarta sebagai berikut : “Sebenarnya

pelaksanaan

Musrenbangkot

memungkinkan

terjadinya kerawanan untuk adanya tindakan penyelewengan dana terutama pada penyaluran Dana Pembangunan Kalurahan (DPK). Hal ini dikarenakan bahwa pendistribusian dana tersebut langsung di berikan ke kelurahan jadi pengawasan tidak bisa langsung diawasi oleh pemkot, karena kelurahan diberikan porsi sendiri untuk mengelola dana tersebut, akan tetapi seiring berjalannya waktu kesadaran masyarakat juga sudah terbuka lebar, sampai saat ini minim sekali terjadi bentuk pelanggaran dari pelaksanaan musrenbang terutama terkait hasil dari musrenbang baik dari segi penyelenggaraan dan penggunaan

dananya.

Pemerintah

kota Surakarta juga sudah

membentuk tim pengawas independent dan bekerja sama dengan LSM untuk membantu pengawasan tersebut. Dari jajaran perangkat SKPD juga walikota sudah memberikan mandate khusus kepada jajaran di bahwanya seperti camat dan lurah untuk terus memonitoring dari pelaksanaan

hasil

pembangunan

Musrenbang.

Setelah

adanya

pengawasan juga dilakukan evaluasi dari hasil pembangunan agar ke depan dapat lebih baik lagi sesuai dengan prioritas yang diutamakan. Sehingga dari komponen kultur belum bisa sesuai dengan ketentuanketentuan yang ada di dalam Peraturan Walikota tersebut.”68 67

Azizi Yahaya, “Discipline Problem Among Secondary School Student In Johor Bahru Malaysia,” E European Journal of Social and Sciences, Vol. 11 Number 4 (2009). 68 to user Wawancara dengan Bapak commit Budi Suharto selaku Sekretaris Daerah Kota Surakarta, tanggal 26 Juli 2010.


digilib.uns.ac.id

Peraturan Walikota Nomor 18-A Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD dan Musrenbangkot di Kota Surakarta Peraturan dibuat jelas ditujukan kepada semua orang yang ambil bagian dalam pelaksanaannya, baik dari Pemerintah dalam hal ini Pemkot Surakarta melalui Bappeda, kemudian dari Jajaran SKPD, Stake Holders dari kalangan masyarakat dan seluruh warga yang berkepntingan dalam pelaksanaan musrenbang tersebut Dengan demikian, maka setiap komponen dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Surakarta berkewajiban mengindahkan dan

melaksanakan ketentuan dalam peraturan walikota

tersebut. Namun dalam praktek masih saja ada yang melakukan tindakan yang menyimpang ketentuan Peraturan Walikota Nomor 18-A Tahun 2009. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Surakarta Bapak Drs. Anung Indro Susanto69 menjelaskan bahwa dari kita (pemerintah) sudah sangat berupaya untuk mentaati segala peraturan yang ada dalam proses pelaksanaan Musrenbang ini sesuai prosedur yang berlaku, akan tetapi banyak delegasi-delegasi dari masing-masing perwakilan masyarakat yang kurang paham dan menyimpak dari Peraturan walikota ini. Seakan-akan acuh tak acuh terhadap pelaksanaan Musrenbangkot ini. Peran perempuan yang di dalam peraturan walikota diharuskan minimal 30 persen juga tidak bisa terpenuhi, tingkat keswadayaan masyarakat juga masih kurang padahal di dalam peraturan walikota sudah menekankan sedemikian rupa. Watak masyarakat masih suka di emong belum bisa mandiri. Masih terlalu tergantung pada permerinta kota. Prioritas-prioritas kegiatan juga masih belum bersifat primer atau utama terkadang materi-materi pembangunan masih belum prioritas utama. Hal ini memang merupakan suatu keniscayaan karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai keinginankeinginan, selain itu sebagai makhluk sosial juga sangat dipengaruhi oleh commit userSusanto, selaku Kepala BAPPEDA Kota Wawancara dengan Bapak Drs. AnungtoIndro Surakarta, wawancara tanggal 24 November 2010. 69


digilib.uns.ac.id

berbagai faktor di luar dirinya, baik faktor sosial maupun faktor alam. Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia yang bersangkutan. Dengan demikian kultur masyarakat yang masih belum bisa mandiri , masih selalu tergantung terhadap pemerintah kota, maka dalam pelaksanaan pembangunan pertitisipatif kurang bisa sejalan, karena dengan model perencanaan pembangunan yang pertisipatif diharapkan semua komponen bisa mandiri. Berawal dari usulan pembangunan kemudian sinkronisasi, setelah itu pelaksanaan kegiatan pembangunan harus bisa berkerja sama dengan pemerintah kota yang dibantu oleh swadaya masyarakat. Terkait dengan budaya hokum atau cara pandang seseorang terhadap peraturan hokum, dalam hal ini adalah pandangan tentang Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A tahun 2009 tentang pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang di kota surakarta, peneliti telah mewawancarai beberapa tokoh dalam pelaksanaan musrenbang di kota Surakarta yaitu wawancara dengan lurah Kalurahan Kratonan surakarta Indradi AP, SH.70 “ menurut pandangan saya tentang Peraturan Walikota mengenai Musrenbang dari segi formulasi, sudah bagus, memuat berbagai ketentuan mengenai penyelenggaraan musrenbang, baik dari musrenbangkel, musrenbangcam, musrenbangkot. Dari pengertian, tujuan teknis penyelenggaraan sudah termuat jelas, akan tetapi dari segi sanksi saya masih kurang begitu memahami ketentuannya, karena belum ada kejelasan bagaimana semisal ada pelanggaran mengenai dari pelaksanaan hasil musrenbangkot. Karena pelanggaran-pelanggaran mungkin saja bisa terjadi dalam pelaksaksanaan pemabangunan dari hasil musrenbangkot. Apalagi terkait dana pelaksanaan pembangunan yang ada di kalurahan oleh tim penyelenggara

pembangunan. Saya selaku lurah hanya bisa

mengawasi, akan tetapi payung hokum belum ada.” Kemudian penulis juga mewawancarai Camat Serengan mengenai pandangan hokum terkait peraturan walikota tentang pelaksanaan commit to user 70

Wawancara dengan lurah kratonan, Indradi AP, SH.tanggal 27 desember 2010


digilib.uns.ac.id

musrenbang. Drs. Agus Wiyono. M.Si , beliau menjelaskan bahwa “mengenai peraturan walikota sekarang tentang pelaksanaan musrenbang sudah baik. Karena sudah dilakukan perubahan-perubahan strategis dari peraturan walikota sebelumnya. Jadi dari prosedur dan formulasinya sudah bagus, akan tetapi dari segi sanksi saya rasa ketentuannya masih belum baik. Belum termuat jelas misalnya ntar ada pelanggaran dalam hal penggunaan dana pembangunan. Di tingkat kecamatan saya bertugas menjalankan perintah dari walikota dalam hal sinkronisasi hasil musrenbangkel dengan renja SKPD sehingga menghasilkan rumusan yang terbaik. Sesuai dengan ketentuan dari peraturan walikota tersebut. 2. Faktor – Faktor Hambatan dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Surakarta belum bisa sesuai dengan harapan Untuk membahas permasalahan di atas, maka kiranya perlu dikaji dengan teori bekerjanya hukum. Sebagaimana telah ditulis Lawrence Meir Friedmen dalam Esmi Warasih bahwa untuk penerapan sistem hukum harus secara lengkap berdasar teori bekerjanya hukum sebagai suatu proses, hal ini ada tiga komponen , yaitu : 71 a. Struktur Hukum (Legal Structure), yang mencakup institusi-instusi penegak hukum termasuk penegak hukumnya; b. Substansi Hukum (Legal Substance),

mencakup aturan-aturan

hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk pola perilaku nyata manusia yang termasuk dalam suatu sistem, bisa juga berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada pada suatu sistem hukum, mencakup keputusan yang mereka ambil; c.

Kultur Hukum ( Legal Culture), mencakup sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum – kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.

commit to user Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005. hlm. 30 71


digilib.uns.ac.id

Dari ketiga komponen di atas digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam penyelenggaraan Musrenbang di Kota Surakarta. Pembahasannya sebagai berikut : a. Komponen Struktur Sebagaimana telah dikemukakan di depan bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang di Kota Surakarta telah didelegasikan wewenang kepada Tim Penyelenggara dan Pelaksana dalam Hal ini adalah Bappeda Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 18-A Tahun 2009. Adapun Bappeda mempunyai peranan yang sangat strategis dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang partisipatif, karena ditangan badan inilah semua perencanaan pembangunan baik yang bersifat mikro maupun makro dirumuskan dan diimplementasikan untuk melaksankan pembangunan. Kalau melihat kegiatan BAPPEDA, paling tidak ada tiga besaran kegiatan setiap tahunnya. Kegiatan pertama BAPPEDA adalah harus menyusun rencana program pembangunan untuk satu tahun ke depan. Kedua menyusun anggaran program pembangunan, melaksanakan dan ketiga adalah mengendalikan serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program satu tahun sebelumnya. Akan

tetapi

tidak

selamanya

dalam

pelaksanaan

Musrenbangkot dapat selalu berjalan dengan baik dan lancar. Ada kalanya dalam pelaksanaan Musrenbangkot di Kota Surakarta tidak dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan timbul suatu kendala atau permasalahan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Untara, S.H. selaku Kabag Hukum Kota Surakarta pada tanggal 16 Oktober 201072, kendala yang terjadi dari pengamatan tim kita dalam pelaksanaan Musrenbangkot adalah yang paling sering di Kecamatan dan Kelurahan mengenai proses pencairan dana harus disertai dengan proposal dari tingkat Kelurahan, terkadang dari Kelurahan proses to user Wawancara dengan Untara SH, selakucommit Kabag Hukum Pmerintah Kota Surakarta, tanggal 16 Oktober 2010. 72


digilib.uns.ac.id

pembuatan proposal lambat, dari pihak kota terkadang juga memberikan waktu yang relatif singkat jadi dalam hal ini secara tidak langsung menghambat keluarnya dana. Kendala berikutnya mengenai masalah laporan pertanggungjawaban, dalam implementasinya panitia pelaksana

pembangunan

terlambat

dalam

pembuatan

laporan

pertanggungjawaban khususnya dalam laporan penggunaan dana pembangunan dari DPK (Dana Pembangunan Kelurahan). Dari pernyataan tersebut jelas bahwa harapan dari pelaksanaan sesuai dengan peraturan walikota untuk dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku belum seperti yang kita harapkan, stuktur birokrasi pemerintah yang berbelit-belit dapat menghambat dari pembangunan dari hasil musrenbang itu sendiri. Kemudian panitia pelaksana pembangunan juga tidak mentaati ketentuan yang ada di dalam peraturan walikota tersebut, sering terlambatnnya terkait dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pembangunan juga menjadi kendala tersendiri. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ir. Endang Sri Haryani, MT selaku Kepala Bidang Penyusunan Program BAPEDA Kota Surakarta tanggal 17 Oktober 201073 menjelaskan bahwa kendala kesulitan untuk mencari data tentang kelompokkelompok sektoral maupun LSM, ini akan menghambat pelaksanaan dari Musrenbangkot. Masalah waktu pelaksanaan terkadang waktunya agak molor dari jadwal yang telah ditentukan di dalam petunjuk teknis yang ada di peraturan walikota nomor 18-A Tahun 2009. dari pernyataan tersebut mencerminkan bahwa tim penyelenggara awal yang di bentuk oleh Bappeda kurang mampu merencanakan secara baik terkait dengan pencarian elemen-elemen penting yang menjadi komponen pelaksanaan musrenbang kemudian ketidakdisiplinan juga

commit userKabid Penyusunan Program Bappeda Wawancara dengan Ir. Endang Sri Haryani, MT,toselaku Kota Surakarta. 73


digilib.uns.ac.id

membuat pelaksanaan musrenbang terkadang sering molor dari jadwal yang telah ditentukan. Tetapi pihak pemerintah mempunyai pendapat lain mengenai pelaksanaan musrenbang yang sering molor dari jadwal yang telah ditentukan yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan Mila Yuniarti, S.T. MM74 menjelaskan bahwa penyusunan bahan musrenbang sebenarnya bisa sesuai dengan jadwal apabila antara komponen terkait pihak DPRD, pihak Diskusi Kelompok Terbatas, dan Pemerintah Kota, serta rekomendasi pemerintah pusat dalam hal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bisa tepat waktu, tidak perlu mengalami beberapa revisi apabilan sinkronisasi antar berbagai komponen yang berkepentingan

dapat

berkerja

secara

maksimal

dan

tidak

mengutamkan kepentingannya tetapi prioritas pembangunan. b. Komponen Substansi Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan dapat diketahui tentang kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Musrenbang yang menjadi penyebab pelaksanaan Musrenbang belum bisa sesuai dengan harapan. Dari penelitian yang dilakukan penulis, Peraturan walikota Nomor 18-A Tahun 2009 sebenarnya sudah menjadi petunjuk teknis yang utama, dan dilihat dari segi isi atau substasi sudah baik. Hanya saja terkait dengan materi utama yang menjadi bahan pada waktu acara pelaksanaan musrenbang baik dari Musrenbangkel, Musrenbangcam, forum SKPD, maupun Musrenbagkot kurang berjalan dengan maksimal, terkesan pelaksanaannya hanya formalitas dari penjabaran rencana kerja yang sudah tersusun. Jadi kesan bahwa factor birokratis yang sangat menonjol dan dominan. Sebenarnya apabila pemerintah Kota mampu menghilangkan kesan pelaksanaan Musrenbang yang birokratis, bahwa pihak pemerintah (leading sector) dengan pelaksanaan Musrenbangkot yang sesuai dengan to user Wawancara dengan Mila Yuniarti, ST,commit MM, selaku KAsubid Perencanaan BAPPEDA Kota Surakarta. 74


digilib.uns.ac.id

subtansi atau isi sesuai tidak hanya mengacu petunjuk teknis yang ada mempunyai

banyak

manfaat

positif

yang

didapat

dengan

pola

pemabangunan partisipatif melibatkan masyarakat secara langsung. Manfaat yang diperoleh antara lain : a. Pemerintah akan memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan. Legitimasi yang diperoleh dari masyarakat merupakan modal yang sangat besar dalam menjalankan roda pembangunan. Munculnya konflik pembangunan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan akibat tidak adanya legitimasi tersebut. b. Pemerintah memiliki sarana untuk membangun pola relasi yang lebih komunikatif serta dialogis dengan masyarakat. Pembangunanpembangunan

yang

mempunyai

dampak

penting

akan

dapat

dibicarakan dan dibahas terlebih dahulu sebelum dilaksanakan, sehingga apabila terdapat dampak penting, maka hal tersebut dapat diketahui sejak awal. c. Dengan komunikasi dan dialog yang ada, pemerintah dapat mengetahui secara langsung problem-problem yang dirasakan maupun dialami masyarakat. Hal ini penting untuk membangun sikap sence of crisis yang dialami oleh masyarakat sehingga hal itu mampu mengubah kesadaran pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. d. Keterbukaan dan akuntabilitas yang ditunjukkan oleh pemerintah semakin

mendekatkan

tujuan

untuk

mencapai

terwujudnya

pemerintahan yang baik (Good Governance) dan dipercaya oleh masyarakat.

c. Komponen kultur Komponen kultur adalah sikap manusia terhadap hukum, sistem to userserta harapannya. Ini merupakan hukum-kepercayaan, nilai,commit pemikiran


digilib.uns.ac.id

kendala-kendala yang berkaitan dengan sebab pelaksanaan musrenbang belum bisa sesuai dengan harapan. Dengan demikian komponen kulturnya adalah sebagai berikut : 1) terkadang usulan-usulan dari masyarakat bukan kebutuhan tapi keinginan 2) dalam hal tingkat pemikiran masing-masing masyarakat lain-lain, hal ini menimbulkan hambatan dalam penyatuan pemikiran mengenai perumusan hasil musrenbangkel 3) Masyarakat masih banyak bersifat individual 4) Pola

perencanaan

pembangunan

partisipati

melalui

forum

Musrenbangkot walaupun sudah berjalan dari tahun 2001 akan tetapi masih merupakan hal yang baru bagi masyarakat yang sebelum-sebelumnya tidak berpatisipasi secara langsung. Karena biasanya orang-orang yang ikut merupakan orang-orang lama, sehingga masyarakat yang lain seakan masih menjadi hal yang baru.

Serta

dalam

proses

persiapan

baik

pelaksanaan

Musrenbangkel, Musrenbancam dan Musrenbangkot nampak tergesa-gesa karena waktunya yang mepet. 5) Masyarakat belum memiliki kesadaran yang memadai untuk membedakan antara harapan dan kebutuhan. Kesan yang ditangkap program yang diusulkan oleh warga kebanyakan masih bersifat harapan, belum berupa suatu kebutuhan. 6) Kemampuan masyarakat menyusun perencanaan masih kurang. 7) Representasi kelompok-kelompok peserta musyawarah masih homogen, kurang mengadopsi kelompok-kelompok lain. 8) Peran perempuan dalam musrenbangkot masih minim 9) Ketergantungan masyarakat terrlalu tinggi terhadap pemerintah dalam hal dana pemangunan, harusnya aspek swadaya masyarakat juga tinggi 10) Masyarakat masih suka di emong, belum bisa mandiri. commit to user


C. Prespektif

digilib.uns.ac.id

ke

depan

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan di Kota Surakarta a. Komponen Struktur Prespektif atau harapan ke depan untuk penyelenggaraan Musrenbang di Kota Surakarta, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Untara, S.H selaku Kabag Hukum Pemerintah Kota Surakarta tanggal 18 Oktober 201075, menjelaskan bahwa yang terpenting ke depan adalah perlu peran aktif pihak Bappeda Kota Surakarta dalam hal komunikasi yang baik antara pihak Kota dengan Kelurahan berkaitan dengan pencairan DPK. Kemudian membuat kebijakan yang baik berkenaan dengan masalah waktu untuk pembuatan proposal dan sosialisasi cara pembuatan proposal dari panitia pembagunan di Kelurahan agar tidak lambat dalam pembuatannya serta harus dikonsultasikan ke tingkat Kota terlebih dahulu. Kemudian berkenaan dengan

laporan

pertanggungjawaban

dari

panitia

pelaksanaan

pembangunan perlu dibuat aturan yang tegas agar dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak molor dan sesuai dengan yang diharapkan. BAPPEDA mempunyai peranan yang sangat strategis dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang partisipatif, karena ditangan badan inilah semua perencanaan pembangunan baik yang

bersifat

mikro

maupun

makro

dirumuskan

dan

diimplementasikan untuk melaksankan pembangunan. Kalau melihat kegiatan BAPPEDA, paling tidak ada tiga besaran kegiatan setiap tahunnya. Kegiatan pertama BAPPEDA adalah harus menyusun rencana program pembangunan untuk satu tahun ke depan. Kedua menyusun anggaran program pembangunan, melaksanakan dan ketiga adalah mengendalikan serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program satu tahun sebelumnya. user Kota Surakarta, tanggal 18 Oktober Wawancara dengan Untara, SH, Kabagcommit Hukum to Pemerintah 2010. 75


digilib.uns.ac.id

Dengan demikian untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul maka BAPPEDA harus melakukan peningkatkan kemampuan managerial, ketrampilan berkomunikasi, kemampuan melakukan networking dengan kelompok-kelompok strategis di masyarakat serta perubahan sikap yang lebih terbuka dan proaktif terhadap masyarakat, merupakan tantangan yang mau tidak mau harus ditanggapi dengan sikap arif dan professional oleh seluruh jajaran, baik jajaran pimpinan maupun staf di BAPPEDA Kota Surakarta. DPRD Kota Surakarta harus aktif dalam pelaksanaan Musrenbangkot, hal ini merupakan peran yang diharapkan oleh masyarakat. Pada era otonomi daerah sekarang ini, peran DPRD merupakan peran yang sangat sentral dalam menentukan arah dan pelaksanaan pembangunan Kota. Sehingga tanpa adanya dukungan yang positif dari kalangan DPRD, maka proses ini dapat terhenti ditengah jalan. Kehadiran para anggota DPRD merupakan indikasi positif

bahwa

mereka

mendukung

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan partisipatif malalui Musrenbangkot. Kehadiran dan dukungan anggota DPRD dapat mampu meningkatakan motivasi warga setempat untuk berpatisipasi dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian sikap pro aktif dari DPRD sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Musrenbangkot. b. Komonen Substansi Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. Endang Sri haryani, MT selaku Kepala Bidang Penyusunan Program BAPPEDA Kota Surakarta tanggal

17

Oktober

201076,

menjelaskan

dari

segi

substansi

penyelenggaraan Musrenbang beliau memberikan solusi ke depan yaitu mengenai penyampaian Renja SKPD lebih cepat diserahkan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan supaya masyarakat dari tingkat terkecil sudah memahami rencana kerja SKPD terlebih dahulu. Kemudian commit userKepala Bidang Penyusunan Program Wawancara dengan Ir. Endang Sri Haryani, MT,toselaku dan pengendalian BAPPEDA Kota Surakarta. 76


digilib.uns.ac.id

penyampaian sosialisasi lebih lanjut mengenai harus memprioritaskan kebutuhan

dahulu

yang

lebih

penting

bukan

suatu

keinginan,

menyampaikan pengertiannya dengan baik. Kemudian untuk mengatasi masalah waktu pelaksanaan yang sering molor dari jadwal yang telah ditentukan, beliau menjelaskan perlu dilakukan pemahaman dan kebijakan-kebijakan lebih baik kepada semua komponen masyarakat agar bertanggungjawab untuk sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suparno selaku Ketua LPMK Kelurahan Semanggi tanggal 19 Oktober 201077, menjelaskan bahwa perlunya suatu mekanisme yang lebih baik lagi dalam hal penyatuan berbagai visi dari masing-masing masyarakat agar dapat meminimalisir perbedaan-perbedaan menjadi satu arah tujuan demi tercapai tujuan bersama. Kemudian sosialisasi yang lebih baik lagi dari Kota kepada masyarakat agar semakin giat berpartisipasi dalam pelaksanaan

baik

Musrenbagkel,

Musrenbangcam,

Musrenbangkot.

Mengenai masalah dana dari Kota yang sering terlambat diperlukan kerjasama yang lebih baik dari berbagai elemen yang mendukung pelaksanaan Musrenbangkel, Musrenbangcam, dan Musrenbangkot. Dalam proses perencanaan pembanguan pertisipatif, hal yang penting dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif, jadi melibatkan masyarakat secara langsung agar mengetahui secara langsung berkaitan dengan prosesnya dan lebih terbuka. Hal ini untuk menghilangkan kesan birokratis bahwa untuk urusan monitoring dan evaluasi selalu dipegang oleh pemerintah Kota, apabila dalam proses monitoring dan evaluasi di lakukan oleh pemerintah Kota maka harus dilakukan

secara

terbuka

dan

dan

bertanggungjawab

sehingga

menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Perlu commit to user 77

Wawancara dengan bapak Suparno ketua LPMK kelurahan Semanggi Kota Surakarta.


digilib.uns.ac.id

ditingkatkan koordinasi berkaitan dengan keterbukaan, kebersamaan, dan akuntabilitas lintas sektor dan lintas program. Terkait dengan Peraturan Walikota yang menjadi pedoman teknis dan pelaksana diharapkan ke depan untuk semakin diperbaiki dan perubahan-perubahan

strategis

yang

telah

dilakukan

mampu

menyempurnakan Peraturan Walikota yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan Musrenbang Di Kota Surakarta. c. Komponen Kultur Ruang partisipasi yang terbuka lebar ini sebaiknya dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak, masyarakat, stake holders, DPRD maupun LSM untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan

masyarakat.

Peran

aktif

LSM

dapat

membuat

pelaksanan Musrenbangkot lebih matang. Karena LSM selalu kritis dalam suatu forum dan memberikan masukan-masukan yang positif untuk pembangunan Kota. LSM dapat melakukan suatu bentuk pengawasan secara indpenden sesuai dengan lembaganya. Dengan demikian agar keterlibatan LSM dapat optimal maka perlu kerjasama yang baik antara pemerintah Kota dengan berbagai LSM yang ada di Kota Surakarta agar mereka mau untuk berpartisipasi secara langsung dalam

kegiatan

baik

Musrenbangkel,

Musrenbangcam,

Musrenbangkot. Masyarakat belum memiliki kesadaran yang memadai untuk membedakan antara harapan dan kebutuhan. Kesan yang ditangkap program yang diusulkan oleh warga kebanyakan masih bersifat

harapan,

representasi

belum

berupa

kelompok-kelompok

suatu peserta

kebutuhan.

Kemudian

musyawarah

masih

homogen, kurang mengadopsi kelompok-kelompok lain dan bersifat individual. Adanya perbedaan suku, golongan, ras, dan agama dari masing-masing masyarakat dalam forum Musrenbangkot akan berpotensi menimbulkan konflik, apalagi dengan adanya sistem multi commit to user partai sekarang ini, potensi konflik antar masyarakat juga bisa muncul.


digilib.uns.ac.id

Untuk mengatasi hambatan atau masalah tersebut, dan harapannya ke depan adalah sesuai dengan tujuan Musrenbangkel, Musrenbangcam, dan Musrenbangkot diperlukan suatu kohesifitas atau komunikasi dan kebersamaan

diantara

mempertemukan musyawarah

warga masyarakat

berbagai

perencanaan

elemen

Kota Solo.

masyarakat

pembangunan,

Dengan

dalam

diharapkan

suatu mampu

mengurangi berbagai konflik yang muncul di pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif baik di Musrenbangkel, Musrenbangcam, dan Musrenbangkot. Selama beberapa tahun berjalan, proses perencanaan pembangunan partisipatif selain telah menumbuhkan harapan baru bahwa pembangunan telah menjadi lebih baik, aspiratif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Akses pembangunan tidak lagi didominasi oleh segelintir elite kekuasaan, akan tetapi didistribusikan secara adil dan merata kepada semua pihak, terutama kepada kaum perempuan

yang masih

terpinggirkan dalam

proses

tersebut.

Perencanaan pembangunan partisipatif telah menumbuhkan sikap percaya diri, partisipasi dan sikap melu handarbeni pada diri masyarakat. Kapasitas SDM maupun kelembagaan kelompokkelompok

masyarakat

sedikit-demi

sedikit

mulai

meningkat.

Masyarakat mulai mampu mengatur diri sendiri, merencanakan apa yang penting dan apa yang tidak penting dilakukan, belajar, terbuka satu dengan yang lain, melakukan negosiasi, tawar menawar, sharing dan mengenal sistem dan mekanisme pembangunan dengan lebih baik. Kemampuan untuk mengatur diri sendiri merupakan ciri-ciri masyarakat yang modern dan mandiri yang disebut dengan dewasanya masyarakat sipil (civil society). Selain itu, perencanaan pembangunan partisipatif juga telah memberikan pengalaman praktis kepada masyarakat, terutama pengalaman untuk lebih mengenal sistem administrasi, manajemen

mekanisme pangambilan kuputusan dengan pola commitpembangunan to user perencanaan yang dilakukan oleh


digilib.uns.ac.id

pemerintah kota Solo. Harapan-harapan dari sikap masyarakat inilah yang diharapkan selalu tumbuh untuk prespektif ke depan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2009 tentang Pedoman dan petunjuk Teknis penyelenggaraan Musrenbang Di Kota

Surakarta

terhadap

penyelenggaraan

Musrenbang

dalam

kenyataannya belum sesuai, belum dapat berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan di dalam penyelenggaraan Musrenbang di Kota Surakarta. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang menjadikan musrebang terkesan hanya formalitas saja. Hanya dalam hal

teknis dalam acara

masing-masing tahapan Musrenbang sudah berjalan dengan baik. 2. Faktor-Faktor hambatan Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kota Surakarta. Berdasarkan aspek struktur, Birokrasi pemerintahan yang kurang baik dapat menghambat proses pelaksanaan pembangunan di Kota Surakarta. Yang terjadi dalam pelaksanaan Musrenbangkot adalah yang paling sering di Kecamatan dan Kelurahan mengenai proses pencairan dana harus disertai dengan proposal dari tingkat Kelurahan, terkadang dari Kelurahan proses pembuatan proposal lambat, dari pihak kota terkadang juga memberikan waktu yang relatif singkat jadi dalam hal ini secara tidak langsung menghambat keluarnya dana. Mengenai laporan pertanggungjawaban, dalam implementasinya panitia pelaksana pembangunan terlambat dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban

khususnya

dalam

laporan

penggunaan

dana

pembangunan dari DPK (Dana Pembangunan Kelurahan). Berdasarkan aspek substansi, terkait dengan materi utama yang menjadi bahan pada waktu acara pelaksanaan musrenbang baik dari Musrenbangkel, commit to user Musrenbangcam, forum SKPD, maupun Musrenbangkot kurang berjalan


digilib.uns.ac.id

dengan maksimal, terkesan pelaksanaannya hanya formalitas dari penjabaran rencana kerja yang sudah tersusun. Jadi terkesan bahwa factor birokratis yang sangat menonjol dan dominan. System perencanaan pembangunan partisipatif yang diharapkan

belum bisa tercapai.

Berdasarkan aspek kultur, adanya kendala psikologis yang dihadapi baik oleh Tim Penyelenggara Musrenbang maupun masyarakat yang mengikuti pelaksanaan Musrenbang. Masyarakat belum bisa mandiri masih sangat tergantung pada pemerintah dalam hal pelaksanaan pembangunan, masih suka “di-emong”, tingkat keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan masing-masing masih kurang sekali, masih sangat tergantung sekali dengan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK). 3. Prespektif ke depan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Surakarta. Berdasarkan aspek struktur dari hasil penelitian perlu adanya peran aktif dari semua komponen pemerintah terkait dengan kelancaran pelaksanaan pembangunan hasil dari musrenbang agar pelaksanaan pembangunan tiap tahunnya tidak terjadi tumpang tindih, dapat selesai tiap tahunnya. Menghilangkan sikap berbelit-belit dalam proses pencairan dana pembangunan. Peran DPRD juga diharapkan mampu berperan aktif untuk melakukan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Berdasarkan aspek substansi untuk ke depan di harapakan bahwa terkait dengan isi materi di dalam pelaksanaan musrenbang

dapat dirumuskan lebih baik lagi harus lebih partisipatif

melibatkan seluruh komponen yang berkepentingan dalam pelaksanaan musrenbang. perlunya suatu mekanisme yang lebih baik lagi dalam hal penyatuan berbagai visi dari masing-masing masyarakat agar dapat meminimalisir perbedaan-perbedaan menjadi satu arah tujuan demi tercapai tujuan bersama. Berdasarkan aspek kultur kohesifitas atau komunikasi dan kebersamaan commitdiantara to user warga masyarakat Kota Solo.


digilib.uns.ac.id

Dengan mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam suatu musyawarah perencanaan pembangunan, diharapkan mampu mengurangi berbagai konflik yang muncul di pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif baik di Musrenbangkel, Musrenbangcam, dan Musrenbangkot. B.

Implikasi Konsekuensi logis dari kesimpulan yaitu 1.

Bahwa apabila suatu penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah belum bisa sesuai dengan peraturan yang berlaku maka penyelenggaraan kegiatan kebijakan pemerintah daerah tersebut tidak bisa berjalan sesuai dengan tujuan dari kebijakan pemerintah daerah.

2.

Dapat berpengaruh terhadap terhambatnya suatu perencanaan pembangunan yang pertisipatif. Produk hokum hokum yang di buat pemerintah harus memuat segala aspek pendukung yang berkaitan dengan kebijakan yang di buatnya. Jika peratuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan belum bisa sesuai maka tujuan yang akan di capai juga belum bisa berhasil secara optimal.

3.

Apabila hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan Musrenbang tidak segera ditangani dan diperbaiki, maka tujuan dari implementasi peraturan walikota surakarta dalam penyelenggaraan musrenbang akan sulit terwujud.

commit to user


digilib.uns.ac.id

C. Saran Berdasar hasil penelitian , maka penulis dapat memberi saran-saran sebagai berikut : 1. Komponen struktur : diperlukan peningkatan profesionalisme dalam bekerja, dilakukan berbagai pelathan kaitannya dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Meningkatkan transparransi dan lebih membuka ruang public agar masyarakat lebih berpartisipasi. 2. Komponen Substansi : perlu adanya perbaikan atau revisi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan agar tidak terjadi saling bertentangan dan saling menyimpangi. Sehingga diperlukan kajian tersendiri mengenai penyusunan peraturan yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Musrenbang sebelum penyelenggaraan. 3. Komponen Kultur : masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memberikan masukan dan juga control terhadap penyelenggaraan Musrenbang di Kota Surakarta, jangan bersifat acuh dan diam dan beranggapan hanya formalitas pelaksanaannya. Karena budaya hokum masyarakat yang taat dan partisipatif akan sangat menentukan suatu kebijakan.

commit to user

Oleh : RACHMAT WIBISONO S

Recommend Documents