POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN P.A.D DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2007 s/d 2011 OLEH : H. Basuki Rachmat ABRTRAK Sumber-sumber pendapatan daerah merupakan mesin utama dalam upaya menghimpun dana yang berguna baik untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Selama 5(lima) tahun terakhir ini penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sambas menunjukkan perkembangan yang signifikan pada setiap tahunnya. Hal ini tentunya memberikan pengaruh fositif terhadap kelancaran pembangunan daerah Kabupaten Sambas dan pelayanan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Salah satu sumber pendapatan asli daerah pajak dan dan retribusi daerah. Di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat potensi penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak selama 5 tahun terakhir periode 20072011 mengalami peningkatan, sedangkan retribusi daerah setiap tahunnya mengalami penurunan, kondisi empirik yang terjadi pada saat dilakukan observasi dilapangan sebenarnya menggambarkan bahwa potensi penerimaan dari retribusi daerah masih dapat ditingkatkan setiap tahunnya, namun demikian potensi yang ada ini belum secara optimal
digali dan dimanfaatkan sebagai sumber potensi daerah
yang
dapat
memberikan kontribusi pendapatan daerah secara siqnifikan sehingga perlu dilakukan penanganan yang lebih serius dan terencana serta sinergis antara
Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang terkait dan bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Sambas. Perlu dilakukan kembali pemetaan data jenis usaha dan jenis –jenis retribusi yang belum tergali dan belum maksimal dilakukan pemungutannya dari berbagai jenis usaha yang ada di Kabupaten Sambas serta perlu dilakukan sosialisasi secara terintegrasi dan konsisten dari jajaran Dinas Pendapatan Daerah kepada masyarakat pengguna lahan retribusi.
Kata kunci : Potensi Pajak dan Retribusi daerah.
OTENTIAL AREAS OF TAX AND LEVY IMPROVED P.A.D IN DISTRICT SAMBAS 2007 s / d in 2011 BY : H. Basuki Rachmat ABRTRAK
Sources of local revenue is the main engine in an effort to raise funds to finance the implementation handy good governance, development activities and other community activities. For 5 ( five ) years past Sambas regency revenues showed significant improvement in each year . This is certainly an impact on the smooth development positive Sambas regency and community service can be done well . One source of revenue and taxes and levies. Sambas in West Kalimantan district revenue potential revenue derived from taxes for 5 years period 2007-2011 has increased , while the levy each year has decreased , the empirical conditions that occur at the time of the actual field observations illustrate that the potential revenue from the levy area still can be improved each year , however there is the potential that this has not been optimally explored and utilized as a source of potential areas that can contribute to regional income siqnifikan so we need more serious treatment and planned synergy between regional work units concerned and responsible for the management of local revenue sources in Sambas district . Need to be re- mapping the data types of businesses and other types of fees that are untapped and do not maximized the collection of various types of businesses in Sambas district and socialization needs to be done in an integrated and consistent from the ranks of the Department of Revenue to the public levy land users .
Keywords : Potential Tax and local levies .
PENDAHULUAN 1.Latar Belakang Masalah Setelah bergulirnya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, daerah diberikan kewenangan kewenangan secara penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya serta penyelenggaraan pemerintahan yang tetap dalam sistem dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan
hal
tersebut,
dalam
kerangka
upaya
masyarakatnya, Pemerintah Daerah senantiasa selalu meningkatkan potensi dan sumber-sumber
meningkat
kesejahteraan
berupaya menggali dan
penerimaan daerah, baik pada aspek
penerimaan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain yang syah berdasarkan Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Menggali potensi kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah merupakan suatu hal yang sangat strategis yang harus diupayakan setiap tahun nya. Hal ini dikarenakan potensi potensi dimaksud
merupakan sumber penerimaan
daerah sendiri yang dapat dipantau dan ditingkatkan setiap tahunnya. 2. Gambaran Umum Kabupaten Sambas 2.1. Letak geografis dan luas wilayah Kabupaten Sambas sebagai bagian dari Propinsi Kalimantan Barat
terletak
dibagian paling utara Propinsi Kalimantan Barat atau diantara 1’23’’ Lintang Utara dan 108’39’’ Bujur Timur. Kabupaten Sambas secara geografis mempunyai batas wilayah yaitu sebelah :
Utara : Serawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna
Selatan : Kota Singkawang
Barat
Timur : Kabupaten Bengkayang dan Serawak
: Laut Natuna
Berdasarkan luas wilayah Kabupaten Sambas mempunyai mempunyai luas 6.395,70 km² atau sekitar 4,36 % dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai : 198,76 km dengan karakteristik sebagian besar adalah pantai berpasir membentang dari Semelagi hingga Tanjung Datok (Paloh). Panjang pantai tiap kecamatan menurut Lapan (2003) yaitu : Kecamatan Selakau (13,51 km), Kecamatan Pemangkat (20,49) dan Paloh (102,56 km). Sedangkan ditinjau dari luas wilayah laut 12 mil dari darat mempunyai 1.467,84 km². ( sumber : Data BPS Kabupaten Sambas tahun 2012 ) Adapun luas wilayah Kabupaten Sambas luas wilayah kabupaten Sambas berdasarkan pembagian administrasi pemerintahan yang mempunyai 19 kecamatan dan 183 Desa adalah sebagai berikut :
No
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tabel 1 Luas Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Kecamatan Ibu Kota Luas Wilayah ( Km2) 2 Selaku Selaku Timur Pemangkat Semparuk Salatiga Tebas Tekarang Sambas Subah Sebawi Sajad Jawal Jawal Selatan Teluk Keramat Galing Tangarang Sejangkung Sajingan Besar Paloh Jumlah
3 Selaku Selaku Timur Pemangkat Semparuk Salatiga Tebas Tekarang Sambas Subah Sebawi Tengguli Sentebang Matang Terap Teluk Keramat Galing Simpang Empat Sejangkung Sajingan Besar Liku
Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2012
4 129,51 162,99 111,00 90,15 82,15 395,84 83,16 246,66 644,55 161,45 94,94 193,99 93,51 554,43 333,00 186,67 291,26 1.391,20 1148,84 6.395,70
Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 5 30.072 10.200 44.589 23.765 14.671 63.613 13.293 44.979 17.527 15.598 9.936 35.042 17.660 58.675 19.653 20.789 22.318 9.848 23,892 496.120
3.Berdasarkan data tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Sambas terdiri atas 19 kecamatan dengan luas 6.395,70 serta jumlah penduduk 496.120 jiwa. Atas dasar tersebut maka dapat diIndentifikasi sebagai berikut : 1. Berapa banyak pelaku-pelaku ekonomi yang berada di 19 Kecamatan dan di 184 Desa. 2. Dari para pelaku –pelaku ekonomi tersebut, berapa yang telah dapat dipungut pajak dan retribusinya setiap tahun. 3. Dengan jumlah penduduk sebanyak 496.120, berapa banyak Rumah Tangga, berapa banyak wajib pajak PBB dan berapa yang telah melunasi PBB setiap tahunnya. 4. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi setiap tahunnya. 5. Jenis pajak dan retribusi apa yang telah dapat berjalan dan menyumbang penerimaan kepada PAD setiap tahunnya. 6. Jenis Pajak dan retribusi apa yang belum tergali dan dipungut setiap tahunnya.
4.Rumusan Masalah Dari latar belakang dan permasalahan yang ada tersebut diatas, maka untuk lebih focus dan terarahnya, maka penelitian ini akan membatasi pada permasalahan dan dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana peran kinerja jajaran aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Sambas setiap tahun. 2. Bagaimana ketaatan para pelaku-pelaku ekonomi dan msyarakat wajib pajak membayar pajak dan retribusi setiap tahunnya. 3. Bagaimana peran Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sambas didalam memberikan motivasi kepada para bawahannya agar dapat memenuhi target penerimaan pajak dan retribusi setiap tahunnya. 4. Tindakan apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan apabila diketahui adanya bawahan di Dinas Pendpatan yang melakukan penyimpangan atas Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Maksud dan Tujuan Penelitian 5.1 Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas untuk memenuhi target penerimaan PAD setiap tahunnya.
5.2 Tujuan Penelitian adalah : 1. Untuk mengetahui sejauh mana target penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat tercapai setiap tahunnya. 2. Untuk mengetahui sejauh mana ketaatan pelaku-pelaku ekonomi dan masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sambas. 3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas dalam memotivasi bawahannya, dalam mewujudkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah setiap tahunnnya. 4. Untuk mengethaui sejauh mana pengawasan dan pengendalian Kepala Dinas Pendapatan Daerah terhadap bawahannya yang melakukan penyimpangan dana penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Sambas.
6.Manfaat Penelitian Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti baik secara teoritis maupun praktis, baik bagi masyarakat, pihak-pihak terkait dan baik bagi penulis didalam berkarier di dunia akademik. 6.1Manfaat Teoritis. Penulis berharap hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu Keuangan khususnya kajian pada Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan PAD setiap tahunnya. 6.2Manfaat Praktis a. Memberikan gambaran seberapa besar pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sambas terhadap peningkatan PAD setiap tahunnya.
b. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mempeluas pengetahuan dan intelektualnya, sehingga sebagai tenaga dosen fungsional dapat mengambil pelajaran yang berarti untuk dikembangkan sebagai bahan ajar pada materi ”Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah ” Khususnya pada Materi Sistem Perpajakan dan Retribusi Daerah ” 3. Untuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi Bidang Kajian Ilmu Manajemen Keuangan Daerah dan Sistem Perpajakan dan Retribusi Daerah.
7.Metode Penelitian Desain Penelitian Penelitian adalah suatu proses yang meliputi langkah-langkah konkrit yang bersifat fleksibel dan terarah kepada apa yang akan dituju. Penelitian pada dasarnya adalah mencari,
menghimpun,
mengadakan
pengukuran,
menganalisis,
sintesis,
membandingkan, antara data-data dilapangan serta menafsirkan hal-hal yang masih bersifat teka-teki. Menurut Sugiyono (2011:8) Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian dibidang antropologi budaya; dan disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, menurut Arikunto (2010:3) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan hasil penelitian” Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskrepsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data secara induktif. Hal ini dikarenakan permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. Menurut Sugiyono (2011:245) “ Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif “ Analisis yang digunakan pada penelitian ini
berlandaskan pada pengetahuan khusus, dimana fakta-fakta yang unik, dan merangkaikan fakta-fakta khusus itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat umum. Konklusi peneliti yang ditarik dari cara berpikir semacam ini ditempuh dengan jalan induktif. Hasil penelitian ini ditekankan pada gambaran secara obyektf keadaan sebenarnya tentang “POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENINGKATAN P.A.D DIKABUPATEN SAMBAS” periode 2007 s/d 2011 7.1 Lingkup Penelitian Pada penelitian ini yang menjadi obyek adalah Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD di Kabupaten Sambas. Sumber Data Sumber data merupakan data yang diperoleh dan digunakan untuk membantu dan memecahkan masalah yang akan dihadapi. Menurut Moeleong dalam Arikunto (2012:22)” Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detail, agar dapat dimaknai yang tersirat dalam dokumen atau bendanya “ Arikunto (2012:48) menambahkan “ Sumber data adalah dari mana kita memperoleh data untuk bukti “ Menurut Arikunto (2012:172) Sumber data dibedakan menjadi tiga yaitu : 1.Person, yaitu data berupa orang yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan maupun wawancara dan jawaban tertulis dengan menggunakan angket/kuisioner. 2.Paper, yaitu data berupa simbol yang menyajikan tanda tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol lain. Pengertian paper tidak hanya sebatas kertas sesuai dengan terjemahannya dari Bahasa Inggris, tetapi semua media yang cocok untuk menggunakan metode dokumentasi yang berupa data APBD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah . Serta peraturan perundang-undangan dan data dukung lainnya. Sedangkan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah meliputi : 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui Wawancara dari nara sumber. 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan berisi informasi yang berkaitan dengan data yang diperoleh dilapangan.
7.2 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Menurut Arikunto (2010:265)” Tehnik pengumpulan data atau metode observasi adalah suatu usaha pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar “ Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah berupa : 1. Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian dilakukan dengan mempelajari bukubuku, peraturan-peraturan dan sumber referensi lain untuk menunjang permasalahan yang diteliti serta yang memiliki hubungan dengan judul penelitian. 2. Penelitian lapangan yaitu tehnik pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung kelokasi penelitian secara langsung dengan mendatangi obyek yang akan diteliti.
7.2.1 Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi : 1. Teknik Wawancara Wawancara adalah merupakan suatu cara untuk mendapatkan data penelitian dengan mengadakan kontak langsung atau dialog antara peneliti dengan subyek atau responden penelitian. Menurut Arikunto (2010:198) “ Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interviu digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang “ Arikunto menambahkan sebagai instrumen wawancara adalah pedoman wawancara. Secara
umum dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu tehnik
pengumpulan data primer dengan melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan permasalahan secara faktual dan akurat. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiyono (2011: 233) “ Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya “ Peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang ditemukan oleh informan. Informan yang diwawancarai meliputi :
1. Ketua Bappeda atau Pejabat terkait Bappeda Kabupaten Sambas. 2. Kepala Bagian Pengolahan Data Bappeda Kabupaten Sambas. 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas atau Pejabat yang mewakilinya. 4. Kepala BPS dan Jajarannya. 5. Camat-camat dalam lingkungan Kabupaten Sambas. 6. Tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Sambas. 7.2.2 Dokumentasi atau pengukuran langsung Metode ini dilakukan dengan melakukan penyelidikan pada benda-benda tertulis seperti lieteratur-literatur, buku-buku,majalah, dokumen , peraturan-peraturan perundangundangan dan peraturan daerah, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sambas selama 5 tahun terakhir dari tahun 2007 s/d 2011. 7.2.3.Kuisioner Pertanyaan- pernyataan
tertulis yang
digunakan dan didapat serta diperoleh dari
informasi responden, yang beirisi atas laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya. Tehnik pengumpulan data melalui Kuisioner juga merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna diperoleh informasi tentang hal hal yang perlu diketahuinya. Instrumen kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dan menurut Sugiyono (2011:222) yang menjadi instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Alat-alat bantu yang dipergunakan dalam penelitian meliputi : 1.Pedoman wawancara; 2. Kamera Vidio; 3. memo/catatan; 4. dan alat-alat tulis.
8.Landasan teori terkait dengan pajak dan retribusi daerah 8.1 Pajak Menurut Prof.Dr.P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara ( yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan peraturan
umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Menurut Prof.Dr.H. Rachnat Soemitro SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut lalu dikoreksimya yang berbunyi sebagai berikut : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public invesment. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herscel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pengertian pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tenteng Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh negara yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (
8.2. Retribusi Daerah Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah antara lain: Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah, yang dipungut atas pembayaran penggunaan jasa atau pemberian ijin tertentu, yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka penggunaan oleh badan atau orang pribadi, dimana mendapatkan manfaat secara langsung atas penggunaan barang atau ijin tersebut Jasa, Adalah kegiatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah , fasilitas atau kemanfaatan lainnya dimana secara langsung dapat dinikmati oleh badan atau orang pribadi. 8.2.1. Jasa Umum, adalah jasa yang disedikan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8.2.2.Jasa Usaha, merupakan sejenis jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dimana didalamnya mengandung unsur-unsusr bisnis / komersial, dan jenis usaha ini dapat juga disediakan oleh pihak swasta. 8.2.3.Perizinan Tertentu, merupakan bentuk ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, yang dapat dipergunakan sebagai unsusr : pengendalian, pengawasan dan pembinaan atas pemanfaatan sarana dan prasarana, fasilitas serta penggunaan sumberdaya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan flora dan fauna serta lingkungan lain sekitarnya dengan memperhatikan budaya lokal. ( Sumber : Mardiasmo “ Perpajakan “ Hal 14-16 edesi Revisi 2011, Penerbit Andi Offset Yogyakarta). 8.3 JENIS RETRIBUSI DAERAH Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: 8.3.1 .Retribusi Jasa Umum. 8.3.2. Retribusi Jasa Usaha 8.3.3. Retribusi Perijinan Tertentu 8.3.1.1.Jenis –jenis Retribusi Jasa Umum meliputi : 8.3.1.2.Retribusi pelayanan kesehatan; 8.3.1.3.Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; 8.3.1.4 Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil; 8.3.1.5.Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; 8.3.1.6.Retribusi parkir tepi jalan umum; 8.3.1.7.Retribusi pelayanan pasar; 8.3.1.8.Retribusi pengujian kendaraan bermotor; 8.3.1.9.Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; 8.3.1.10Retribusi Penggantian biaya cetak peta; 8.3.1.11Retribusi Pengujian kapal perikanan.
8.4. Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi : 8.4.1.Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
8.4.2.Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan; 8.4.3.Retribusi tempat pelelangan; 8.4.4.Retribusi terminal; 8.4.5.Retribusi Tempat Khusus Parkir; 8.4.6.Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa; 8.4.7.Retribusi penyedotan kakus;; 8.4.8.Retribusi potong hewan; 8.4.9.Retribusi pelayanan pelabuhan kapal; 8.4.10.Retribusi tempat rekreasi dan olah raga; 8.4.11.Retribusi penyeberangan diatas air; 8.4.12.Retribusi pengolahan limba cair; 8.4.13.Retribusi penjualan produksi daerah.
8.5.Retribusi Perijinan Tertentu meliputi : 8.5.1.Retribusi ijin mendrikan bangunan; 8.5.2.Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol; 8.5.3.Retribusi ijin ganguan; 8.5.4.Retribusi ijin trayek. ( Sumber : Mardiasmo “ Perpajakan “ Hal 16 - 17 edesi Revisi 2011, Penerbit Andi Offset Yogyakarta).
9. Bahasan. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai peran sebagai ujung tombak untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah, menghimpun dana untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemerintahan didaerah . Dinas Pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.Penyusunan dan pengendalian dibidang pendapatan daerah; 2.Perumusan kebijakan teknis, dibidang pendapatan daerah;
3.Penyelenggrakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah. 4.Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah; 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas sebagai koordinator bidang pendapatan daerah, mengkoordinir dan memotivasi kegiatan-kegiatan unit-unit kerja pengelola pendapatan daerah lainnya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dengan kebijakan yang diarahkan sebagai berikut : 1.Menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, retribusi dan pendapatan lainnya. 3.Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas pemungutan pendapatan daerah. 4.Memotivasi dinas/instansi terkait yang mengelola pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah, 5.Menyempurnakan produk hukum dibidang pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan regulasi dan jalannya pemerintahan. 6.Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. ( Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas tahun 2012).
9.1.Perkembangan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas Sumber-sumber pendapatan daerah merupakan mesin utama dalam upaya menghimpun dana yang berguna baik untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Selama 5(lima) tahun terakhir ini penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sambas menunjukkan perkembangan yang signifikan pada setiap tahunnya. Hal ini tentunya memberikan pengaruh fositif terhadap kelancaran pembangunan daerah Kabupaten Sambas dan pelayanan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :
9.1.1.PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting sebagai sumber pendapatan daerah. Perubahan mendasar yang terjadi dalam tata pemerintahan Republik Indonesia memberikan kebebasan kepada daerah dalam bentuk otonomi daerah dan desentralisasi. Perubahan memberikan konsekwensi kepada daerah bahwa pemerintah daerah harus mampu mengatur dan mengurus sendiri daerahnya termasuk kemampuan dan kemandirian keuangan daerah. Daerah harus mampu menggali segala bentuk potensi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi penopang pendapatan daerah yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kabupaten Sambas 5(lima) tahun terakhir dari 2007-2011 Perkembangan penerimaan pendapatan daerah Sambas secara lebih jelas dapat terlihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 2 Total Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas (2007 -2011) Tahun
Target
Realisasi
%
2007
513.176.827.082,99
527.299.119.661,14
102,75
2008
580.571.666.084,51
577.503.851.952,60
99,47
2009
655.563.640.651,11
667.024.053.898,68
101,75
2010
716.323.720.936,45
720.194.815.378,23
100,54
2011
831.181.243.512,95
824.284.699.550,90
99,15
Sumber data : Sambas dalam angka tahun 2012 9.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu berasal dari : 9.1.2.1 Pajak Daerah Pajak Daerah meliputi : (1) Pajak Hotel,(2) Pajak Restoran,(3) Pajak Hiburan,(4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan,(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,(7)
Pajak Parkir,(8) Pajak Air Tanah,(9) Pajak Sarang Burung Walet,(10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,(11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Apabila dilihat dari jenis –jenis pajak daerah diatas dapat diketahui bahwa dalam Undang-undag Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Atas Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah merupakan jenis pajak daerah yang baru. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan melihat kesiapan daerah hingga saat ini masih belum dilaksanakan di Kabupaten Sambas, dan ditahun 2014 baru akan mulai dilaksanakan. Sedangkan Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan sudah mulai dapat dilaksanakan mengingat tidak ada potensinya di Kabupaten Sambas. Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sambas dari Tahun 2007-2011. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sambas (2007-2011) Tahun
Target
Realisasi
%
2007
2.832.085.860,00
2.786.276.797,00
98,38
2008
3.150.322.785,00
3.746.828.137,50
118,93
2009
3.692.488.775,00
4.044.712.581,79
109,54
2010
18.110.660.711,00
15.624.242.843,92
86,27
2011
6.486.098.221,34
7.250.269.733,00
111,78
Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2012 Dari tabel tersebut diatas, maka dapat disimpulkan Penerimaan PAD Kabupaten Sambas secara rata-rata setiap tahun mengalami kenaikan sebesar 5,71 %, dimana 3 tahun mengalami kenaikan 13, 42 % dan 2 Tahun mengalami penurunan target yaitu tahun 2007 mengalami penurunan 1,62 % dan tahun 2010 mengalami penurunan target sebesar 13,8 %, sehingga secara rata-rata mengalami kenaikan 5,71 % setiap tahunnya.
9.1.2.2. RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retriibusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu 9.1.2.2.1 Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum meliputi : a.Retribusi PelayananKesehatan; b Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c.Retribusi Pelayanan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; y. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 9.1.2.2.2.Retribusi Jasa Usaha meliputi : a.Retribusi Pemakaian Kekayaaan Daerah; b.Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan; c.Retribusi Tempat Pelelangan; d.Retribusi Terminal; e.Retribusi Tempat Khusus Parkir; f.Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;g.Retribusi Penyedotan Kakus; h.Retribusi Tempat Pemotongan Hewan; i.Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; y.Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga; k.Retribusi Penyeberangan di Atas Air; l.Retribusi Pengolahan Limbah Cair; m.Retribusi Penjualan Produksi Daerah. 9.1.2.2.3.Retribusi Perijinan Tertentu meliputi : a. Ijin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. c. Retribusi Ijin Gangguan; d. Retribusi Ijin Trayek; e. Retribusi Ijin Usaha Perikanan; Perkembangan penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Sambas periode 2007-2011 dapat terlihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 4 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Sambas (2007-2011)
Tahun
Rencana Target
Realisasi Penerimaan
%
2007
9.507.455.470,00
8.557.263.922,00
90,01
2008
13.238.520.395,00
13.137.379.877,00
99,24
2009
15.710.641.888,00
15.398.020.011,00
98,01
2010
18.110.660.711,00
15.624.242.843,92
86,27
2011
20.603.140.253,00
17.546.590.737,57
85,16
Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2012 Dengan melihat tabel 4 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan Retribusi Daerah
setiap tahunnya mengalami penurunan atau tidak mencapai target yang
ditetapkan, hal ini disebabkan masih banyaknya obyek-obyek Retribusi Daerah yang telah ditetapkan belum dapat dipungut setiap tahunnya, sehingga penerimaan Retribusi Daerah tidak mencapai target, seperti apa yang diharapkan. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara pada saat observasi dilapangan, dan data – data yang diperoleh dilapangan terdapat beberapa jenis retribusi daerah yang tidak mencapai target penerimaan pada tahun 2011, meliputi :
1. Retribusi Pelayanan
Kesehatan RSUD Sambas tahun 2011 target yang dicapai hanya sebesar 73,02 % dan RSUD Pemangkat hanya sebesar 95,20 %, 2. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum hanya berkisar 90 %, 3. Retribusi Pasar hanya berkisar 90,81 %, 4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hanya berkisar 72,24 %, 5. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Pelelangan Ikan berkisar 67,85 %, 6. Retribusi Penyeberangan diatas air 98,93 %, 7. IMB hanya berkisar 81,07 %, 8. Ijin Trayek hanya berkisar 58,57 %. Sedangkan beberapa jenis retribusi daerah yang tidak terpungut beberapa tahun terakhir adalah: 1. Retribusi Rumah potong hewan, 2. Retribusi Pendaratan Kapal, 3. Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, 4. Retribusi Ijin Usaha Konstruksi, 5. Retribusi Ijin Usaha Perdagangan, 6. Retribusi Ijin Usaha Perkebunan; 7. Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Umum; 8. Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi; 9. Retribusi Periijinan Bidang Kesehatan. Sehingga bila dibandingkan selama periode 2007 s/d 2011, Penerimaan Pajak yang diterima dengan retribusi daerah yang diterima akan berbanding terbalik, dimana
penerimaan pajak mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 5, 7 % per tahunnya, sedangkan penerimaan pada retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 8,26 % per tahunnya.
10. SIMPULAN DAN SARAN 10.1 Simpulan Berdasarkan hasil kajian dan uraian diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai brikut : 10.1.1.Penerimaan Pajak di Kabupaten Sambas periode 5 (lima) tahun terakhir yaitu periode tahun 2007 s/d 2011 telah melampaui target
sebesar 5, 7 %
per tahun,
sedangkan penerimaan retribusi daerah mengalami penurun sebesar 8, 26 % per tahun pada periode tahun yang sama;. 10.1.2 Walaupun target penerimaan pajak melampaui target yang ditentukan, tetapi perlu adanya penyempurnaan kinerja aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas, pada Bagian Penagihan dan pada Bagian penerimaan Kas Daerah. 10.1.3.Terdapat beberapa jenis retribusi daerah yang tidak mencapai target yang ditetapkan, bahkan beberapa jenis retribusi beberapa tahun terakhir tidak terpungut, sehingga target penerimaan retribusi daerah tidak memenuhi target yang diharapkan. 10.1.4.Masih adanya beberapa pejabat dan pegawai dinas pendapatan daerah yang bekerja belum optimal, dan masih bersifat rutinisme, sehingga diperlukan pemberian motivasi kerja oleh Kepala Satuan yang membawahinya. 10.1.5.Belum Optimalnya sosialisasi terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat.
10.2 Saran 10.2.1.Diperlukan pemetaan ulang atas wajib pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sambas, agar jenis kegiatan usaha yang belum termasuk wajib pajak dan belum dikenakan kontribusi dapat dikenakan sebagai wajib pajak dan terkena kewajiban kontribusi, agar penerimaan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah dapat
maksimal dipungut. Potensi-potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sambas cukup potensial untuk dapat ditingkatkan. 10.2.2. Perlu adanya pemberian insentif tambahan terhadap keberhasilan petugas dinas pendapatan daerah dan jajaran terkait atas keberhasilannya memungut pajak melampuai target yang ditetapkan. 10.2.3. Perlu dilakukannya sosialisasi secara konsisten terhadap wajib pajak dan pengguna serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa, baik pelayanan jasa publik maupun pelayanan jasa umum dan jasa kesehatan, serta jasa perijinan. 10.2.4. Perlu digalakkan kembali beberapa jenis retribusi daerah yang beberapa tahun terakhir tidak terpungut, dan apabila ini terkait dengan dasar hukum pemungutannya, maka diperlukan kajian ulang atas beberapa peraturan daerah yang dijadikan dasar untuk melaksanakan pemungutan.
DAFTAR PUSTAKA : Perpajakan Edisi Revisi 2011, Prof.Dr. Mardiasmo MBA,Ak. Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru, Thomas Sumarsan, SE,MM, 2010 Kabupaten Sambas dalam angka 2012, BPS Kabupaten Sambas 2012. Selayang Pandang Kabupaten Sambas ( Dalam Perspektif Pendapatan Daerah) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas 2012. Undang-undang 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
