DISAJIKAN OLEH ; JOHANES BASUKI E_mail ;
[email protected]
Prof. Dr. Drs. J. Basuki, M.Psi. Riwayat Jabatan; PNS LAN RI sejak 1973 sd sekarang Guru Besar Tetap (IV/e) pada STIA-LAN Jakarta dg tugas sbg Ketua STIA-LANRI Jakarta (2007 sd sekarang) Direktur Bina Widyaiswara LAN RI Direktur Pengembangan SDM-BAPEDAL/MENLH Kepala Pusat LITBANG LANRI Sekretaris Eksekutif Duta Besar APEC Sekretaris Badan Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik
Wakil Rektor III Univ. Prof. DR. Mustopo (B) Jakarta Direktur AKADEMI SEKRETARI TARAKANITA
Dosen S1, S2, dan S3, beberapa Perguruan Tinggi Negeri & PTS
LATAR BELAKANG “GG” PEMERINTAHAN MENJADI PEMERINTAHAN YG DEMOKRATIS;
PERUBAHAN
SITUASI
POLITIK
OTORITER
PEREKONOMIAN GLOBAL POSISI PEMERINTAH PD SEKTOR EKONOMI MENJADI PRIVATISASI
REGULATOR
BERKEMBANGNYA
KERJASAMA
DAN
OPERATOR
MINIMALIS
REGIONAL
BAIK SEKTOR PEMERINTAHAN MAUPUN EKONOMI PD BERBAGAI KAWASAN DUNIA ASEAN, AFTA, NAFTA DSB. PERGESERAN DR DESENTRALISASI, PARTISIPASI MASYARAKAT
OTONOMI
DAERAH
PENCEGAHAN DAN BENTUK KORUPSI
SENTRALISASI
PEMBERANTASAN
KE
SEGALA
HASIL PENELITIAN TERHADAP 212 NEGARA YANG MENERAPKAN GOOD GOVERNANCE
SUARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN; STABILITAS POLITIK DAN TIDAK ADANYA KEKERASAN/TERORISME EFEKTIVITAS PEMERINTAH; KUALITAS PERATURAN; PENEGAKAN HUKUM; PENGENDALIAN KORUPSI Sumber; Worldwide Governance Indicator, proquest, maret 2010
TANTANGAN ABAD 21 PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK DAN BISNIS ADMINISTRASI PUBLIK TANTANGAN POLITIK (KONFLIK HORIZONTAL, DSB) TANTANGAN HUKUM (KEADILAN, MAFIA HKM) TANTANGAN EKONOMI (KEMISKINAN, PENGANGGURAN, DSB) TANTANGAN SOSIAL (PENDIDIKAN, SOSIAL KEMASYARAKATAN) TANTANGAN BUDAYA (EROSI NILAI-NILAI KEBANGSAAN, DSB)
ADMINISTRASI BISNIS MEGAKOMPETISI REGULASI INKOSISTENSI KEBIJAKAN PERUBAHAN YG CEPAT KUALITAS SDM EKONOMI PASAR PERMODALAN AKSES INFORMASI
21 TANTANGAN GOOD GOVERNANCE PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK • • • • • • •
GLOBALISASI EKONOMI PENDIDIKAN PENGANGGURAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PENERAPAN NORMA-NORMA MORAL DAN ETIKA • KEANEKARAGAMAN TENAGA KERJA • PERGESERAN KONFIGURASI DEMOGRAFI • PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK
• • • • • • • • • • •
TANTANGAN BIDANG POLITIK MANAJEMEN BENCANA (DISASTER MANAGEMENT) PEMANASAN GLOBAL KESENJANGAN SOSIAL MANAJEMEN MULTIKULTURAL KOMPETISI GLOBAL PAPERLESS BUREAUCRACY MASALAH PELAYAN PUBLIK KNOWLEDGE BASE ECONOMY TIME TO MARKET KUALITAS KEPEMIMPINAN
Perspektif Administrasi Bisnis th
st
Characteristics
20 Century
21 century
Organization Focus Style Source of Strength Structure Resource Operations Products Reach Financials Inventories Strategies Leadership Workers Job Expectations Motivation Improvements
The Pyramid Internal Structured Stability Self-Sufficiency Atoms-Physical Assets Vertical Integration Mass Production Domestic Quarterly Months Top-Down Dogmatic Employees Security To Compete Incremental
The Web or network External Flexible Change Interdependencies Bits-Information Virtual Integration Mass Customization Global Real-Time Hours Bottom-Up Inspirational Employees/Free Agents Personal growth To Build up Revolutionary
Quality
Affordable Best
No Compromise
13
BEBERAPA INSIDEN KRITIKAL MANUSIA INDONESIA (HASIL PENELITIAN FAK. PSIKOLOGI-UI, 1999 S.D. 2007) 1.
DI BERBAGAI KOTA BESAR MUNCUL PERILAKU TERTENTU SEPERTI : KETIDAK ACUHAN, KESIBUKAN URUSAN PRIBADI, KETIDAKPEDULIAN THD SESAMA MANUSIA RASA KESETIAKAWANAN CENDERUNG MELUNTUR;
2.
MUNCULNYA POLA PERILAKU PEGAWAI YG MENYIMPANG, A.L. JALAN PINTAS, JADWAL WAKTU YG TDK DIPENUHI, UNJUK KERJA SEADANYA, TUNTUTAN FASILITAS BERLEBIHANMENURUNNYA ETOS KERJA;
3.
MUNCUL PERILAKU MAU MENANG SENDIRI, KURANG PATUH PADA HUKUM, DAN PELANGGARAN-2 THD TATA TERTIB YG BERLAKU KECENDERUNGAN MENURUNNYA DISIPLIN PRIBADI;
4.
MUNCUL PERILAKU KEKERASAN, PENGRUSAKAN, PERAMPOKAN, PEMBUNUHAN MENINGKATNYA AGRESIVITAS MANUSIA INDONESIA;
5.
KESENANGAN YG BERLEBIH THD BARANG2 SIMBOL TEKNOLOGI CANGGIH DAN HIDUP NYAMAN TANPA MEMPERHATIKAN KONDISI LINGKUNGANPENDEWAAN THD TEKNOLOGI;
6.
MENINGKATNYA FREKUENSI DAN INTENSITAS PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK ANAK2, REMAJA, NAHASISWA DAN ORANG DEWASA KECENDERUNGAN KURANGNYA KEMAMPUAN MENALAR, KOMUNIKASI DAN PENYELESAIAN MASALAH MELALUI DIALOG DIANTARA PELAKU;
7.
MOBILITAS KEGIATAN PRIBADI YANG SANGAT TINGGI SEHINGGA SERING MELUPAKAN FUNGSINYA DALAM KELUARGA KECENDERUNGAN MELUNTURNYA FUNGSI UTAMA KELUARGA
TIGA PENYAKIT NEGARA YANG MELANDA INDONESIA Pertama, Politik multi partai tidak didukung oleh sistem merit politik yg baik shg tidak berfungsinya mesin partai politik; Kedua, Hukum dibuat tetapi tidak ada kepastian dan jaminan perlindungan hukum. Ketiga, Birokrasi masih kekuasaan bukan pelayanan
berorientasi
DAMPAK DARI KETIGA PENYAKIT DAMPAK ketiga penyakit tsb terjadinya political corruption, bureaucratic corruption, dan judicial corruption.
DAMPAK JANGKA PANJANG, implikasi negatif dpt dilihat perubahan pola perilaku, sbb; 1. Pola konsumsi dan produksi yg menguras sumber daya alam lebih cepat dari upaya konservasi /daur ulang; 2. Pola pembangunan yg merusak/mencemari lingkungan hidup lebih banyak dibandingkan tata pemerintahan untuk memulihkannya kembali; 3. Pola konsumsi energi berlebihan, kurang disertai pengembangan energi terbarukan dan ramah lingkungan; 4. Pola pembangunan yg masih kurang menghargai keanekaragaman hayati dan budaya; 5. Lahirnya kemiskinan baru yg menimbulkan keterpaksaan perusakan lingkungan tanpa kemampuan pengendalian dan perlindungan
KESIMPULAN: TUNTUTANNYA KEMAMPUAN MELAKUKAN ANALISIS KRITIS THD PRAKTEK PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEM.
SASARAN KHUSUS ”GG” 1. BERKURANGNYA SECARA NYATA PRAKTEK KORUPSI DI BIROKRASI,
DARI TATARAN PEJABAT PALING ATAS; 2. TERCIPTANYA
SISTEM KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, PROFESIOANL DAN AKUNTABEL;
3. TERHAPUSNYA ATURAN, PERATURAN DAN PRAKTEK YANG BERSIFAT
DISKRIMINATIF THD WN, KELOMPOK ATAU GOLONGAN MASY.; 4. MENINGKATNYA PARTISIPASI MASY. DLM PENGAMBILAN KEBIJAKAN
PUBLIK; 5. TERJAMINNYA
KONSISTENSI SELURUH PERATURAN DAERAH, DAN TIDK BERTENTANGAN DG DANPERUNDANGAN DI ATASNYA.
PUSAT DAN PERATURAN
KOMITMEN INDONESIA MENERAPKAN GOOD GOVERNANCE LANDASAN YURIDIS; TAP MPR NO. XI/MPR/1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN; UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN; UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH; PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH;
SASARAN UMUM “TERCIPTANYA TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, PROFESIONAL, DAN BERTANGGUNGJAWAB, YANG DIWUJUDKAN DENGAN SOSOK DAN PERILAKU BIROKRASI YANG EFISIEN DAN EFEKTIF SERTA DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT”
PRINSIP-PRINSIP GG YG DOMINAN DITERAPKAN DI INDONESIA HASIL KAJIAN LAN-2007)
KEPENTINGAN UMUM PARTISIPASI MASYARAKAT AKUNTABILITAS TRANSPARANSI DESENTRALISASI
BEBERAPA HAMBATAN KESEJAHTERAAN APARATUR PROFESIONALISME BUDAYA KERJA KKN
JUMLAH KEMENTERIAN DI BEBERAPA NEGARA No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Negara Myanmar Singapura Philipina Thailand Malaysia Vietnam Brunei Darussalam Kamboja Laos Amerika Serikat Inggris Perancis Australia Indonesia
Jumlah Kementerian 33 15 21 15 27 12 15 25 15 15 15 16 18 34
PERBANDINGAN KEMUDAHAN BERBISNIS DI ASEAN NO.
NEGARA
2006
2009
1
1
1.
SINGAPURA
2.
THAILAND
18
12
3.
MALAYSIA
25
23
4.
VIETNAM
104
83
5.
INDONESIA
135
126
6.
PHILIPINA
128
128
7.
KAMBOJA
143
145
SUMBER: DOING BUSINESS 2010 (WORLD BANK)
PELAYANAN PUBLIK No.
Negara
Jumlah Prosedur
Jumlah Hari
1.
Indonesia
11
76
2.
Malaysia
9
13
3.
Fillipina
15
52
4.
Thailand
8
33
5.
Vietnam
11
50
7.
China
14
40
8.
Kamboja
9
85
9.
India
13
30
10.
Singapura
4
4
Sumber : Laporan Bank Dunia 2005 (Kompas, 21-2-2006)
24
Source: The World Bank, Doing Business, 2009
Masalah-masalah Birokrasi Indonesia Birokrasi tidak efektif Government effectiveness
3 2,5
2 1,5
1996 2002 2008
1 0,5
0 -0,5 -1 SIN
MAL
KOR
THA
CHN
PLP
VIE
INA
Source: The World Bank
Birokrasi tidak efisien
Akuntabilitas Birokrasi Rendah Tahun
Indeks Persepsi Korupsi
Rank (Negara)
Country
Democracy Rank (2006)
Democracy Rank (2008)
Korea, South
34
33
Thailand
50
86
Philippines
59
88
2000
1,7
85 (90)
2001
1.9
84 (91)
2002
1,9
96 (102)
Indonesia
77
70
2003
1,9
122 (133)
Singapore
83
74
2004
2,0
133 (145)
Malaysia
94
82
2005
2,2
137 (159)
China
128
120
2008
2,6
126/(180)
Vietnam
138
126
* Corruption Perception Index; 0 = terburuk; 10 = terbaik Sumber: Transparancy International
Keterangan: * dari 150 negara (2006), 180 negara (2008) Sumber: World Audit (2008); http:/www.worldaudit.org
JUMLAH PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN UMUM KEADAAN 31 DESEMBER 2007 Jenis Kelamin
No
Tingkat Pendidikan Pria
%
Wanita
%
Jumlah
%
1
Sekolah Dasar
103.182
94,7
5.784
5,3
108.966
2,7
2
SLTP
112.536
87,6
15.949
12,4
128.485
3,2
3
SLTA
871.269
57,3
649.668
42,7
1.520.937
37,4
4
Diploma I
28.163
36,6
48.738
63,4
76.901
1,9
5
Diploma II
258.259
40,6
378.565
59,4
636.824
15,7
6
Diploma III/Sarjana Muda
167.043
49,3
171.729
50,7
338.772
8,3
7
Diploma IV
6.577
71,3
2.653
28,7
9.230
0,2
8
S-1/Sarjana
669.590
58,5
474.384
41,5
1.143.974
28,1
9
S-2/Magister
69.205
73,0
25.572
27,0
94.777
2,3
10
S-3/Doktor
6.731
80,8
1.604
19,2
8.335
0,2
2.292.555
56,4
1.774.646
43,6
4.067.201
100,0
Jumlah
Catatan: 1. Pendidikan SD, SLTP, SLTA = 43.3% 2. Pendidikan D I, D II, D III/Sarmud = 25.9%
3. D IV & S1 4. S2 (Magister) 5. S3 (Doktor)
= 28.3% = 2.3% = 0.2%
Beberapa indikator penting 2008 No.
Negara
Capacity Regulatory of quality innovation
Rule of law
Control of corruption
1.
Singapura
18
1.92
1.73
2.34
2.
Korsel
15
0.73
0.79
0.45
3.
Malaysia
25
0.27
0.49
0.14
4.
China
22
-0.22
-0.33
-0.44
5.
Thailand
59
0.26
-0.03
-0.38
7.
Vietnam
33
-0.53
-0.43
-0.78
8.
Indonesia
44
-0.27
-0.66
-0.64
9.
Philippines
70
-0.05
-0.49
-0.75
Source: The World Bank, 2009, Keterangan:Capacity of innovation adalah ranking
INDEKS KUALITAS TATA PEMERINTAHAN MENURUT PROPINSI (Agus Dwiyanto, 2007) 0,60
0,51
0,50 0,40
0,36
0,39
0,40
0,40
0,40
0,41
0,30 0,20 0,10
0,00
PROPINSI
0,42
0,45
0,46
Peringkat Daya Saing Negara Versi World Competitiveness Report 2009 Negara
2008
2006
2005
2004
2002
2000
1998
USA
2
1
1
1
1
1
1
Singapura
3
3
3
2
8
2
2
Malaysia
24
23
28
16
24
26
12
Korea
19
38
29
35
29
29
36
Jepang
8
17
21
23
27
21
20
Cina
29
19
31
24
28
24
21
Thailand
36
32
27
29
31
31
41
Indonesia
54
60
59
58
47
43
40
Argentina
85
55
58
59
48
42
-
Venezuela
113
61
60
60
46
46
-
(n=133)
(n= 61)
(n = 60)
(n = 60)
(n = 49)
(n = 49)
(n = 49)
Jumlah negara (n)
KPK TAHUN
PENGADU AN
PENYE LIDIKAN
PENYIDIK AN
PENUN TUTAN
PUTUS AN TK-I
UANG NEG. YG. DISELEMATKAN RP. MIL.
2006
6879
36
28
10
14
27.750.075.426
2007
22000
68
20
24
21
119.976.472.962
2008
-
70
53
43
25
407.890.880.490
TOTAL
28879
174
101
77
60
555.617.428.878
SUMBER; DIOLAH DARI DATA KPK, 2009
URUTAN IPK (INDEK PERSEPSI KORUPSI) NEGARA-NEGARA DI DUNIA NO. URUT
NAMA NEGARA
7
AUSTRALIA
18
USA
47
MALAYSIA
72
CHINA
80
THAILAND
85
INDIA
121
VIETNAM
126
INDONESIA
141
FILIPINA
151
LAOS
166
KAMBOJA
158
ANGOLA
178
MYAMAR
Hasil Kinerja Provinsi, Kabupaten/Kota TAHUN1999-2009 Ranking Tk. Daerah Provinsi
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Tidk Melapor
-
20
3
10
Kabupate n
9
133
54
202
Kota
2
42
10
39
Keterangan: Provinsi 33 (7 Prov hsl pemekaran); Kabupaten 398 (164 pemekaran), Kota, 93 (34 hsl pemekaran)
HASIL PEMEKARAN DAERAH (Sumber; POKJA-OTDA, 2008)
TAHUN
PROVINSI
KABUPATEN
KOTA
KAB/KOTA
SEB. 1999
26
234
59
293
1999
1
34
9
43
2000
3
-
-
0
2001
-
-
12
12
2002
1
33
4
37
2003
1
47
2
49
2004
1
-
-
0
2005
-
-
-
0
2006
-
-
-
0
2007
-
21
4
25
2008
-
28
2
30
1999-2008
7
163
33
196
JML
33
397
92
489
EVALUASI PERDA OLEH DEP. KEU & DEP. DAGRI (PERDA YG DIBATALKAN YI. PERDA YG TDK KONDUSIF)
INSTANSI
JUMLAH PERDA
KETERANGAN
DEP. KEUANGAN
2431
REKOMENDASI MENKEU UNTUK DIBATALKAN
DEP. DALAM NEGERI
980
DIBATALKAN MENDAGRI Sumber; Pokja OTDA, 2009
PERDA YG DIBATALKAN TAHUN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
JUMLAH 19 105 236 136 114 150 220
% 2% 11% 24% 14% 12% 15% 22%
SUMBER; POKJA OTDA, 2008,2009)
RANGKING KETERSEDIAAN INFRASTUKTUR 2008-2009 Argen tina
Indon esia
Philip phbin es
Brazil
Korea
China
Vietna m
Thaila nd
Malay sia
Infrastr uctiure
89
96
94
98
18
58
97
35
19
Roads
89
105
94
110
13
51
102
32
17
Railroa d
76
58
85
86
7
28
66
48
17
Port
92
104
100
123
29
54
112
48
16
Air Trans
123
75
89
101
26
74
92
28
20
Electri city
102
82
82
58
21
68
104
43
71
Teleph one
57
100
105
62
17
47
37
86
31
Sumber: Global Competitiveness Report 2008-2009, World Ec. Forum
MASALAH KEMISKINAN BPS VS BANK DUNIA „96
„98
„99
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
JML
24.1
49.5
47.9
38.7
37.9
38.4
37.3
36.1
35.1
39.3
37.2
35.0
%
17.5
24.2
19.1
18.4
18.2
17.4
17.4
16.7
16.0
17.8
16.6
15.4
BPS
BANK
DUNIA
JML
99.6
NA
135
125. 3
125. 2
115. 6
110
109. 1
102. 1
113. 8
105. 3
100. 7
%
50.5
NA
65.1
59.5
58.7
53.5
50.1
49
45.2
49.6
45.2
42.6
Sumber: BPS dan Bank Dunia, 2008-2009
LEVEL ANALITIKAL
Analytical Company
Analytical Competitor s
Analytical Aspirations Localized Analytical Analytical Impaired
Sumber; Thomas Davenport; dlm Hardi, 2010
PENJELASAN RINGKAS 5 LEVEL ANALITIKAL LEVEL ANALITIKAL
Analytically Impaired
Localized Analytics
Analytical Aspirations Analytical Company Analytical Competitors
PENJELASAN RINGKAS Level analisis yang paling lemah para manajer hanya bertanya apa yg terjadi, bagaimana pemasaran ? Dan tdk mendalam Organisasi sdh mulai memiliki data di masing departemen & digunakan untuk mem berpperbaiki dep.nya, tetapi masih berpikir sektoral Data dr berbagai sektor mulai dintegrasikan,rsaing sdh melihat masa depan dg data masa lalu, sdh memiliki tenaga profesional untk memprediksi yad
Kemampuan analisi untuk membuat inovasi dan menciptakan keunggulan bersaing pd , namun titik berat masih kualitas produk, dsitribusi dsb Level tertinggi, dimana org. menempatkan kemampuan analisis menjadi driver utamanya; berbasis teori, database, policy & diarahkan untk kepuasan pelanggan, membangun image yg kuat, dan memiliki daya saing tinggi
ANALISIS PERBANDINGAN BAD GOVERNMENT DG GOOD GOVERNANCE Bad Government Lamban dan reaktif Arogan Korup Birokratisme Boros Bekerja seadanya Enggan berubah Kurang berorientasi pada publik
Good Governance Proaktif Ramah dan Persuasif Transparan Mengutamakan kualitas dan produk Proporsional dan profesional Bekerja secara sistemik Pembelajaran sepanjang hayat Menempatkan publik ditempat utama
PARADIGMA GOOD GOVERNANCE GOOD PUBLIC GOVERNANCE ATAU GOOD GOVERNANCE MENUNJUK PADA PENGERTIAN; 1. BAHWA KEKUASAAN TIDAK LAGI SEMATA-MATA DIMILIKI ATAU
MENJADI URUSAN PEMERINTAH. 2. GOVERNANCE
MENEKANKAN PADA PELAKSANAAN FUNGSI GOVERNING SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAIN,YAITU LSM, PERUSAHAAN SWASTA MAUPUN WARGA NEGARA.
3. BAHKAN INSTITUSI NON PEMERINTAH INI DAPAT SAJA MEMEGANG
PERAN DOMINAN DALAM GOVERNANCE TERSEBUT, ATAU BAHKAN LEBIH DARI ITU PEMERINTAH TIDAK MENGAMBIL PERAN APAPUN “GOVERNANCE WITHOUT GOVERNMENT”
Konsepsi Good dalam GG Pertama, Nilai-nilai yang menjujung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; Kedua, Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Hakikat Governance 1. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan
sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. 2.
Governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan services. Dari segi aspek fungsional, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.
3.
Governance sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan-urusan bangsa. Governance adalah suatu institusi, mekanisme, proses, dan hubungan yang komplek melalui warga negara dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan di antara mereka.
PRASYARAT GOOD GOVERNANCE Sumber, Hasil Kajian LAN, 2007 SISTEM POLITIK, YG MEMUNGKINKAN PARTISIPASI MASY. DLM PENGAMBILAN KEPUTUSAN SECARA LEBIH EFEKTIF; SISTEM HUKUM, YG MAMPU MENEGAKKAN KEADILAN, MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN WN, DAN KETENANGAN SISTEM EKONOMI, YG MAMPU MENGHASILKAN PENDAPATAN DAN PENG. TEKNIS DG BASIS KEMANDIRIAN DAN KEBERLANJUTAN; SISTEM SOSIAL & BUDAYA, YG MEMBERIKAN SOLUSI BAGI KETEGANGAN OLEH PROSES PEMB. YG MENGABAIKAN KEADILAN DAN KESELARASAN SOSIAL; SISTEM PRODUKSI YG MENGHARGAI KEWAJIBAN MELINDUNGI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI PEMBANGUNAN; SISTEM TEKNOLOGI YANG MAMPU TERUS MELAKUKAN PENELITIAN DAN MENEMUKAN SOLUSI BARU; SISTEM HUBUNGAN INTERNASIONAL YG MENDUKUNG POLA PERDAGANGAN DAN KEUANGAN YANG BERKELANJUTAN; DAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA, YANG BERKEMAMPUAN MELAKUKAN KOORDINASI ANTAR SEKTOR PEMBANGUNAN SERTA MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI PELAYANAN PUBLIK
Orientasi Good Governance 1.
Orientasi ideal negara yang mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara (legitimacy, akuntabel, dsb);
2.
Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasionalnya.
3.
Memperbaiki manajemen pembangunan di negara-negara penerima bantuan, yakni manajemen pembangunan yang sehat , efisien dan efektif)1) Public Sector, 2). Accountability, 3). The legal frame work for development, 4). Information, 5). Transparancy.
4. Kewajiban
pemerintah melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan semua kinerja pemerintah terhadap masyarakat.
TIGA DOMAIN GOVERNANCE NEGARA/ PEMERINTAH
MASYARAKAT
DUNIA USAHA
PILAR-PILAR GG NEGARA; menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yg stabil; membuat peraturan yg efektif dan berkeadilan; menyediakan pelayanan publik yg efektif dan akuntabel; menegakkan HAM; melindungi lingkungan hidup; mengurus standar kesehatan dan standar pelayanan publik; SEKTOR SWASTA; menjalankan industri; menciptakan lapangan kerja; menyediakan insentif bagi karyawan; meningkatkan standar hidup masyarakat; memelihara lingkungan hidup; mentaati peraturan; transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat; menyediakan kredit bagi pengembangan UKM; MASYARAKAT MADANI; menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi; mempengaruhi kebijakan publik; sarana checks and balances pemerintah; mengawasi penyalahgunaan wewenang sosial pemerintah; mengembangkan sdm, sarana komunikasi antar masyarakat Sumber; http://www.transparansi.or.id, 2008
Pemerintah • Berfungsi untuk memediasi kepentingan-kepentingan yang berkenan dengan public good. • Menjamin suatu lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan. • Memelihara hukum, ketertiban, dan keamanan. • Menciptakan suatu visi dan identitas nasional. • Mengembangkan kebijakan dan program publik. • Menghasilkan pendapatan untuk membiayai infra struktur dan pelayanan publik. • Mengembangkan anggaran dan implementasinya. • Menyediakan peraturan dan insentif bagi pasar.
Dunia Usaha Swasta Berfungsi dalam pasar menghasilkan barang-barang.
untuk
Memberikan pelayanan. Menciptakan warganegara.
pekerjaan
Memperkuat perusahaan swasta.
bagi
Masyarakat Sipil Menggerakkan kelompok warganegara untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Menyumbangkan berbagai perspektif yang dinamis dan multi-tingkat.
Manfaat Good Governance 1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi. 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. 3. Terhapusnya peraturan per-UU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warganegara, kelompok, atau golongan masyarakat.
4. Meningkatkannya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. 5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Prinsip-prinsip Good Governance
Prinsip-prinsip Good Governance 1.
Wawasan ke Depan (Visionary)
2.
Keterbukaan & Transparansi (Openness & Transparency)
3.
Partisipasi Masyarakat (Participation)
4.
Tanggung Gugat (Accountability)
5.
Supremasi Hukum (Rule of Law)
6.
Demokrasi (Democracy)
7.
Profesionalisme & Kompetensi (Professionalism & Competency)
8.
Daya Tanggap (Responsiveness)
9.
Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness)
10. Desentralisasi (Decentralization) 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) 13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market)
INDIKATOR GG 1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
VISI, MISI, DAN STRATEGI YG JELAS, DUKUNGAN UNTUK MEWUJUDKANNYA; TERSEDIANYA INFORMASI YG AKURAT DAN TEPAT WAKTU; PEMBERDAYAAN MASY. DAN KEIKUTSERTAAN DLM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN KESESUAIN ANTARA PELAKSANAAN DG STANDAR DAN PROSEDUR; ADANYA KEPASTIAN & PENEGAKAN HUKUM, KEPATUHAN; KEBEBASAN MENYAMPAIKAN ASPIRASI DAN BERORGANISASI, KESEMPATAN YG SAMA AHLI, KINERJA TINGGI, TAAT AZAS, KREATIF, INOVATIF, ETIKA.
8.
9. 10.
11. 12. 13. 14.
TERSEDIANYA MODEL PELAYANAN YG MUDAH DIPAHAMI MASY., KECEPATAN DLM TINDAK LANJUT NILAI GUNA TINGGI, WAKTU YG TEPAT, EKONOMIS ADANYA KEJELASAN TUGAS DAN WEWENANG DLM BERBAGAI TINGKATAN PEMBERDAYAAN DUNIA USAHA & MASY. DLM LAYANAN UMUM LANGKAH2 KEBIJAKAN PEMEMUHAN KEBUTUHAN MASY. PENEGAKAN PD PRINSIP2 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TIDAK ADA MONOPOLI, BERKEMBANGNYA EKONOMI KERAKYATAN
1. Wawasan ke Depan (Visionary) Indikator Minimal
Perangkat Pendukung Indikator
Adanya kejelasan setiap tujuan Perangkat/kebijakan yang kebijakan dan program; memberikan kekuatan hukum pada perencanaan yang berisi visi Adanya dukungan dari pelaku dan strategi (dalam bentuk untuk mewujudkan visi. Keputusan menteri/Pimpinan, Keputusan Pimpinan Daerah. Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah; Adanya peraturan yang memuat dokumen perencanaan yang terukur; Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif.
2. Keterbukaan & Transparansi (Openness & transparency) Indikator Minimal
Perangkat Pendukung Indikator
Tersedianya informasi yang Peraturan yang menjamin hak untuk memadai pada setia proses mendapatkan informasi; penyusunan dan implementasi Pusat/balai informasi; kebijakan publik; Website (e-government, eprocurement, dsb); Adanya akses pada informasi yang Iklan layanan masyarakat; siap, mudah dijangkau, bebas Media cetak dan elektronik; diperoleh, dan tepat waktu. Papan pengumuman; Pameran pembangunan.
59
3 Partisipasi Masyarakat (Participation) Indikator Minimal
Perangkat Pendukung Indikator
Adanya pemahaman penyelenggara Pedoman pelaksanaan proses negara tentang proses/metode partisipatif; partisipatif; Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang Adanya pengambilan keputusan yang beragam; didasarkan konsensus bersama. Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders; Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat.
4 Tanggung Gugat (Accountability) Indikator Minimal Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; Adanya output dan outcome yang terukur.
Perangkat Pendukung Indikator Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan; Mekanisme pertanggungjawaban Laporan tahunan; Laporan pertanggungjawaban; Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; Sistem pengawasan; Mekanisme reward and punishment.
5. Supremasi Hukum (Rule of Law) Indikator Minimal Adanya peraturan perundangundangan yang tegas dan konsisten; Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif; Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum; Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.
Perangkat Pendukung Indikator Peraturan perundang-undangan; Sistem peradilan pidana yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan); Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kehakiman, kejaksaan); Sistem pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang dilakukan secara obyektif, independen, dan mudah diakses publik; Sosialisasi peraturan perundangundangan. 62
6. Demokrasi (Democracy) Indikator Minimal
Perangkat Pendukung Indikator
Adanya hak-hak dasar rakyat Peraturan yang menjamin adanya seperti hak berkumpul, berserikat, hak dan kewajiban yang sama bagi dan mengeluarkan pendapat; anggota masyarakat untuk turut Adanya kesamaan di depan serta dalam pengambilan hukum; keputusan kebijakan publik. Adanya kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik; Adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh berbagai informasi publik; Adanya kesempatan yang sama untuk berusaha dan berprestasi Adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi, berkreasi dan berproduktifitas. 63
7. Profesionalisme & Kompetisi (Profesionalism & Competency) Indikator Minimal
Berkinerja tinggi; Taat asas; Kreatif dan inovatif; Memiliki kualifikasi bidangnya.
Perangkat Pendukung Indikator Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya; Kode etik profesi; di Sistem reward and punishment yang jelas; Sistem pengembangan sumberdaya manusia (SDM); Standar dan indikator kinerja.
8. Daya Tanggap (Responsiveness) Indikator Minimal
Perangkat Pendukung Indikator
Tersedianya layanan pengaduan, Standar pelayanan minimal; baik berupa crisis center, Unit Prosedur dan layanan pengaduan Pelayanan Masyarakat (UPM), hotline; kotak saran, dan surat pembaca Fasilitas akses informasi yang yang mudah diakses masyarakat; bebas biaya. Adanya standar dan prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan.
65
9. Efisiensi & Efektivitas (Efficiency & Effectiveness) Indikator Minimal
Perangkat Pendukung Indikator
Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal; Melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan; Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.
Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; Survei-survei kepuasan stakeholders; Peraturan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien; Program kerja yang tidak tumpang tindih.
66
10. Desentralisasi (Decentralization) Indikator Minimal
Perangkat Pendukung Indikator
Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang antar tingkat pemerintahan dan antar tingkatan jabatan di daerah sesuai dengan PP Pembagian Urusan Pemerintah sebagai revisi PP No. 25 tahun 2000; Adanya kejelasan standar dalam pemberian dukungan terhadap pelayanan masyarakat (Standar Pelayanan Minimal).
UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah; UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Rancangan PP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemprov, dan Pemda Kabupaten/Kota sebagai revisi dari PP No. 24 Tahun 2000; Rancangan PP mengenai Penataan Kelembagaan Pemda sesuai dengan revisi PP No. 8 Tahun 2003; Perda mengenai Urusan Wajib Pemerintah Daerah; Perda mengenai Struktur Organisasi Daerah; Peraturan pendanaan dan standar operasi yang mendukung aparat (pemerintah dan pemda) dapat melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang ada. 67
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta & Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) Indikator Minimal
Perangkat Pendukung Indikator
Adanya pemahaman aparat Peraturan-peraturan dan pemerintah tentang pola-pola pedoman yang mendorong kemitraan; kemitraan pemerintah - dunia Adanya lingkungan yang kondusif usaha swasta - masyarakat; bagi masyarakat kurang mampu Peraturan-peraturan yang (powerless) untuk berkarya; berpihak pada masyarakat kurang Terbukanya kesempatan bagi mampu; masyarakat/dunia usaha swasta Program-program pemberdayaan. untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum; Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/usaha mikro, kecil, dan menengah.
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) Indikator Minimal
Perangkat Pendukung Indikator
Adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara seimbang (subsidi silang affirmative action); Tersedianya layanan-layanan/ fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu; Adanya kesetaraan dan keadilan gender; Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.
Peraturan-peraturan yang berpihak pada pengurangan kesenjangan secara regional, ekonomi, hukum, dan kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal; Program-program kebijakan moneter dan fiskal, sistem hukum yang transparan, pembangunan regional, pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal; Pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi yang mendukung pelaksanaan strategi dan kebijakan yang terkait dengan pengurangan kesenjangan dan berbagai bidang pembangunan. 69
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environment Protection) Indikator Minimal
Perangkat Pendukung Indikator
Menurunnya tingkat pencemaran Peraturan dan kebijakan yang dan kerusakan lingkungan; menjamin perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dan Adanya keikutsertaan masyarakat lingkungan hidup; dalam melestarikan lingkungan Forum kegiatan peduli hidup. lingkungan; Ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan hidup.
70
14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market) Indikator Minimal
Perangkat Pendukung Indikator
Berkembangnya ekonomi masyarakat;
Berbagai peraturan dan kebijakan mengenai persaingan usaha yang: Menjamin iklim kompetisi yang sehat; Mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah, investasi swasta yang mendorong peningkatan kesempatan berusaha; Adanya affirmative action dari pemerintah untuk mendorong kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.
Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.
71
AGENDA GOOD GOVERNANCE AGENDA POLITIK AGENDA ADMINISTRASI *) AGENDA EKONOMI AGENDA SOSIAL AGENDA HUKUM CATATAN: *) REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA
HAKIKAT REFORMASI Jeremy Benthan (filsuf kelahiran Inggris), 250 tahun yang lalu, mengingatkan , bahwa berbagai penyelewengan sangat mungkin terjadi pada lembaga yang tidak terbuka. Hanya dengan reformasi birokrasi, keterbukaan publikasi yang proporsional termasuk di lembaga peradilan, pengawasan dan keadilan yang diarahkan pada kesejahtaeraan masyarakat itu bisa terwujud.
REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA
Administrative Governance
Reformasi Administrasi ADMINISTRATIVE GOVERNANCE Terciptanya birokrasi yang bersih, profesional, dan netral, melalui:
Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah yang mampu mendukung pembangunan nasional. Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan HAM yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.
Reformasi Administrasi POLITICAL GOVERNANCE demokratis, melalui:
Terwujudnya
Indonesia
yang
Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi.
Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitik beratkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional.
Reformasi Administrasi ECONOMIC GOVERNANCE Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, melalui : Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesi-nambungan
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
Reformasi Administrasi SOCIETAL & CULTURAL GOVERNANCE Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari
TUNTUTAN KUALITAS PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH ENTREPRENEURIAL PROFESSIONALISM kemampuan memanfaatkan peluang-peluang untk pertumbuhan ekonomi, keberanian mengambil resiko, dan kemampuan menggeser alokasi sumber dari kegiatan yg berproduktivitas rendah ke yg tinggi
MISSION DRIVEN PROFESSIONALISM mengambil keputusan yg mengacu pd misi yg ingin dicapai ENVIRONMENTAL SCANNING PROF kemampuan mengindentifikasi berbagai potensi dan input bagi proses pembangunanmobilisasi sumber secara optimal. EMPOWERING PROFESSIONALISM kemampuan menfasilitasi masyarakat agar tumbuh & berkembang dg kekuatan sendiri.
AWAS … !! Negara-negara ini Sulit untuk Maju Yang pernah menjadi negara jajahan bangsa lain (Taylor dan Hudson, 1972, Bertocchi, 1996, Mauro 1997, Todaro, 2002). 2. Yang memiliki Sumber Daya Alam melimpah (Sachs dan Warner, 2001, Hodler, 2004). 3. Yang memiliki banyak etnis (Shleifer dan Vishny 1993, Mauro 1994, Todaro, 2002). 4. Yang tengah mengalami masa transisi dari pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar (Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin, dan Moises Naim,1999). 1.
KESIMPULAN PENERAPAN GG DI INDONESIA •
1. SECARA UMUM PELAKSANAAN GG CUKUP BAIK (LAKIP, PENYELENGGARA NEGARA MENJADI TERSANGKA KORUPSI, DSB)
•
2. BEBERAPA FAKTOR PENDORONG GG CUKUP BAIK; REFORMASI BIROKRASI, ANGGARAN BERBASIS KINERJA, EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEG/DAERAH, PERAN SERTA MASY., AGENDAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KEDISIPLINAN PEMIMPIN, KOMITMEN PARA PIMPINAN, KETEGASAN PIMPINAN DLM MENERAPKAN HUKUMAN & HADIAH;
•
3. HAMBATAN; KESEJAHTERAAN PEGAWAI, TDK ADA KESATUAN KONSEP PEM.PUSAT (BAPPENAS-DDN – MENPAN) SHG PRINSIP2 GG SULIT DITERAPKAN, PERILAKU BIROKRASI, RENDAHNYA KUALITAS BUDAYA KERJA, POLA KARIR TDK JELAS, INKONSISTENSI KEBIJAKAN, DSB
•
4. DUNIA USAHA MASIH MERASAKAN PELAYANAN YG TERKENDALA DG BIROKRATISME
•
5. KALANGAN LSM DAN PERGURUAN TINGGI MERUPAKAN PIHAK YG SKEPTIS DAN PESIMIS TERHADAP PENERAPAN GG
•
6. MEDIA MASA BELUM SEPENUHNYA MENDUKUNG PELAKSANAAN GG (LEBIH BANYAK MENCACI DARI PADA MEMBERIKAN SOLUSI)
•
7. NAMUN TERDAPAT KESAMAAN PENDANGAN DARI BERBAGAI KALANGAN TTG PENTINGNYA NILAI-NILAI LOKAL (LOCAL WISDOM) DLM MENDORONG GG.
SARAN MENUJU GOOD GOVERNANCE 1. SAMAKAN PLATFORM/PERSEPSI, TUJUAN, SASARAN,
RENCANA TINDAK; 2. TERAPKAN 4 C (CONCEPT YG JELAS, PRAGMATIS,
KOMPREHENSIF DAN INOVATIF; CONNECTIONS, COMMITMENT;
COMPETENCE,
3. LAKSANAKAN 4W (WELL PLANNED, WELL ORGANIZED,
WELL ARRANGED, AND WELL CONTROLLED) 4. BERSAMA
4C DAN 4W, TEGAKKAN 2K, YAITU KONSISTEN DAN KESERIUSAN, DAN UBAHLAH MINDSET DAN CULTURE-SET, MENUJU BUDAYA KERJA PRODUKTIF, INOVATIF, EFISIEN DAN EFEKTIF.
BEBERAPA CATATAN AKHIR 1.
Dalam kolaborasi yg dibangun, negara/pemerintah tetap bermain sebagai figur kunci namun tidak mendominasi, serta memiliki kapasitas mengkoordinasi (bukan memobilisasi) untuk mencapai tujuan-tujuan publik;
2.
Transformasi kekuasaan dari “kekuasaan atas” menjadi “kekuasaan untuk” menyelenggarakan kepentingan, memenuhi kebutuhan, dan menyelesaikan masalah publik;
3.
Negara, NGO, swasta, dan masyarakat lokal merupakan aktor-aktor yh memiliki posisi dan peran yg saling menyeimbangkan /setara
4.
Mendisain ulang struktur dan kultur organisasinya agar siap dan mampu menjadi katalisator bagi institusi lainnya untuk menjalin sebuah kemitraan yang kokoh, otonom dan dinamis;
5.
Melibatkan semua pilar masyarakat dalam proses kebijakan mulai dari formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan serta penyelenggaraan layanan publik;
6.
Negara harus mampu meningkatkan kualitas responsivitas, adaptasi, dan akuntabilitas publik dalam menyelenggarakan kepentingan, pemenuhan kebutuhan, dan penyelesaian masalah publik.
