1 KEPATUHAN TERHADAP KEWAJIBAN LAPORAN TAHUNAN KEUANGAN YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN (DITELITI PADA YAYASAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN DI WILAYAH KOTA BOGOR)
Oleh : Johanes Aldyno Siwy Abstrak Yayasan merupakan suatu subyek hukum yang keberadaannya dalam lalu lintas hukum di Indonesia sudah diakui oleh masyarakat berdasarkan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka pendirian yayasan di Indonesia hanya berdasaran kepada kebiasaan masyarakat atau yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan memang belum adanya peraturan hukum tertulis yang mengatur yayasan. Bahkan KUHPerdata dan KUHDagang buatan Belanda juga tidak mengatur hal tentang yayasan ini. Fakta menunjukkan bahwa dulunya kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah untuk mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, tetapi ada juga kalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas yayasan. Kecenderungan ini menimbulkan berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuam yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa antara pengurus dan pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dari cara melawan hukum. Masalah tersebut masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya. Mengapa sampai terjadi penyimpangan tujuan idiil yayasan dengan apa yang terjadi di masyarakat Indonesia? Hal ini bisa bahwa sebelum tahun 2001, Indonesia belum mempunyai aturan khusus yang mengatur terkait yayasan. Masih sering terjadi bahwa yayasan dikelola dengan manajemen yang tertutup.
A. Latar Belakang Masalah Sebagai sebenarnya
sebuah sudah
tersebut hanya berdasar pada kebiasaan
institusi,
doktrin
serta
yurisprudensi.
Tidak
adanya payung hukum khusus tentang
aktivitas yayasan pun cukup luas dan
yayasan ini menimbulkan multitafsir tentang
beragam,
pendidikan,
berbagai hal seperti menyangkut status
kesehatan, dan berbagai kegiatan sosial
badan hukum, hakikat, dan tujuan suatu
bidang
ada.
dan
Ruang
seperti
lama
yayasan
lainnya. Walaupun demikian, hingga tahun 2001
keberadaan
yayasan-yayasan
2 yayasan serta aspek-aspek lain dalam
7. Hal-hal
pengelolaan yayasan.1 Lahirnya Tahun
terobosan
tentang
baru
Nomor
Yayasan
bagi
16
adalah
yayasan
telah
dengan
menjadi
8. Pembubaran yayasan; 9. Pengaturan
yang
beroperasi di Indonesia. Undang-undang ini setidak-tidaknya
terkait
pemeriksaan terhadap yayasan;
Undang-Undang
2011
yang
payung
mengenai
yayasan
asing; dan 10. Sanksi-sanksi dan sebagainya. Pada
tahun
2004,
Undang-Undang
hukum bagi masyarakat yang berkecimpung
Yayasan ini telah diubah dengan Undang-
dan berurusan dengan yayasan seperti
Undang Nomor 28 Tahun 2004.2
pendiri, pembina, pengawas, serta anggota
Kini
segala
hal
masyarakat pada umumnya. Ada berbagai
yayasan
materi pokok yang diatur dalam Undang-
Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang
Undang ini antara lain :
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
diatur
ikhawal
dalam
mengenai
Undang-Undang
1. Hakikat dan tujuan yayasan;
Kehadiran undang-undang ini merupakan
2. Syarat-syarat pendirian yayasan;
dasar hukum yang kuat bagi yayasan untuk
3. Anggaran dan perubahan anggaran
mencapai cita-citanya serta untuk menjadi
dasar yayasan; 4.
Hal-hal
kontrol bagi yayasan dalam menjalankan
yang
terkait
dengan
dari maksud dan tujuan pendiriannya.3
kekayaan yayasan; 5. Organ-organ
yayasan
seperti
pembina, pengawas dan pengurus; 6. Pengaturan
laporan
roda usahanya sehingga tidak menyimpang
tahunan
yayasan;
TINJAUAN UMUM TENTANG YAYASAN Yayasan yang kita kenal sekarang ini sebenarnya pemerintah
merupakan Belanda
peninggalan yang
banyak
digunakan pada saat itu, dan masih tetap 1
Rita M,-L&J Law firm, Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas & Pengurus Yayasan, (Jakarta : Forum Sahabat, 2009), hal. 1,
2 3
Ibid. hal. 2. Ibid. hal. 9.
3 dipakai setelah zaman kemerdekaan atau
kecenderungan
setelah Indonesia merdeka.
yayasan dengan maksud untuk berlindung
Belanda
badan
disebut
mendirikan
dengan
dibalik status badan hukum yayasan, yang
“sticthing” dan di Indonesia dulu dan
tidak hanya digunakan sebagai wadah
sekarang
mengembangkan
disebut
ini
Di Negeri
masyarakat
yayasan.
Yayasan
kegiatan
sosial,
merupakan satu wadah yang melakukan
keagamaan, kemanusiaan, tetapi juga ada
berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan
kalanya bertujuan untuk memperkaya diri
mempunyai tujuan idiil.4
para pendiri, pengurus dan pengawas.
Yayasan
subyek
Kecenderungan ini menimbulkan berbagai
hukum yang keberadaannya dalam lalu
masalah, baik masalah yang berkaitan
lintas hukum di Indonesia sudah diakui
dengan kegiatan yayasan tidak sesuai
berdasarkan kenyataan yang hidup dan
dengan maksud dan tujuan yang tercantum
berkembang dalam masyarakat Indonesia.
dalam anggaran dasar. Sengketa antara
Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang
pengurus dan pendiri atau pihak lain,
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,
maupun adanya dugaan bahwa yayasan
pendirian yayasan di Indonesia hanya
digunakan untuk menampung kekayaan
berdasarkan
dalam
yang berasal dari para pendiri atau pihak
masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah
lain yang diperoleh dengan cara melawan
Agung. Hal ini dikarenakan memang belum
hukum. Masalah tersebut belum dapat
adanya pengaturan hukum tertulis yang
diselesaikan secara hukum karena belum
mengatur yayasan bahkan KUHPerdata
adanya hukum positif mengenai yayasan
maupun KUHDagang buatan Belanda juga
sebagai landasan yuridis penyelesaiannya.5
tidak mengatur tentang yayasan ini. Fakta
Mengapa sampai terjadi penyimpangan
menunjukkan
4
merupakan
atas
suatu
kebiasaan
bahwa
dulunya
I.G.Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2005), hal. 60
idiil yayasan ? hal ini dapat dilihat bahwa
5
Adib Bahari, Prosedur Pendirian Yayasan, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), hal. 8.
4 sebelum
tahun
2001
Indonesia
tidak
mempunyai aturan khusus yang mengatur terkait yayasan, masih sering terjadi bahwa
sebelum adanya peraturan khusus yang mengatur terkait yayasan.6 Kita
mulai
agak
lega
setelah
yayasan dikelola dengan manajemen yang
ditertibkannya Undang-Undang Nomor 16
tertutup. Tidak ada kewajiban bagi yayasan
Tahun
untuk membuat laporan keuangan secara
diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001.
terbuka
oleh
Dan mulai berlaku sejak 6 Agustus 2002,
masyarakat. Bahkan, sejak awal berdirinya
adanya jeda satu tahun untuk Undang-
yayasan tersebut, pemerintah tidak dapat
Undang ini dimaksudkan agar masyarakat
mengidentifikasi keberadaan yayasan untuk
mengetahui dan mempersiapkan segala
mendaftarkan pada instansi pemerintah
sesuatu hal yang berhubungan dengan
atau melakukan pengumuman di Berita
yayasan sesuai dengan ketentuan yang
Negara Republik Indonesia, padahal hal ini
telah diatur dalam undang-undang baru ini.
penting
dan
Hasil utama dalam Undang-Undang Nomor
bagaimana struktur kepengurusan organ
16 Tahun 2001 tentang Yayasan, adalah
yayasan itu.
menyatakan dengan jelas bahwa yayasan
untuk
agar
dapat
diketahui
diakses
siapa
2001
tentang
Yayasan,
yang
Bahkan, kondisi juga sangat lumrah
merupakan badan hukum, artinya diakui
terjadi adalah tidak diatur pula bagaimana
sebagai subyek hukum yang bertindak dan
yayasan mendapatkan dananya, tidak diatur
dilekati dengan hak dan kewajiban hukum
pula apakah organ yayasan atau pengurus,
tertentu karena pendiriannya telah melalui
tidak diatur pula apakah organ yayasan
pengesahan oleh negara.
atau pengurus yayasan dapat menerima
Namun,
Undang-Undang
2001
Tahun
bagi mereka, inilah beberapa kelemahan
perkembangannya ternyata belum mampu
6
Ibid, hal. 19.
seluruh
Yayasan,
16
uang yayasan untuk dibagikan bersama
menampung
tentang
Nomor
kebutuhan
dalam
dan
5 perkembangan samping,
hukum
terhadap
Undang-Undang masyarakat berbagai
masyarakat.
Di
beberapa
substansi
Yayasan
dalam
ternyata penafsiran
masih
terdapat
sehingga
dapat
mengingat
peranan
masyarakat
yang
kesejahteraan
yayasan dapat
dalam
menciptakan
masyarakat,
maka
penyempurnaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001
tentang
Yayasan
ini
menimbulkan ketidakpastian dan ketertiban
dimaksudkan pula agar yayasan tetap dapat
hukum.
berfungsi dalam usaha mencapai maksud
Setelah
Undang-Undang
Nomor
16
dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan,
Tahun 2001 tentang Yayasan ini berjalan
dan
dua
keterbukaan dan akuntabilitas.
tahun,
dilakukan
pula
perubahan
kemanusiaan
berdasarkan
prinsip
undang-undang ini melalui Undang-Undang
Sedangkan pengertian yayasan sendiri,
Nomor 28 Tahun 2004 yang diundangkan
menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun
pada tanggal 6 Oktober 2004. Undang-
2001 tentang Yayasan yang dimaksud
undang ini juga mulai berlaku satu tahun
yayasan adalah badan hukum yang terdiri
kemudian, yakni pada tanggal 6 Oktober
atas
2005. Undang-Undang Yayasan 2004 ini
diperuntukan
hanya perubahan atas Undang-Undang
dibidang
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,
kemanusiaan,
dimaksudkan
anggota.
untuk
lebih
menjamin
kekayaan
yang
dipisahkan
mencapai
sosial, yang
tujuan
keagamaan, tidak
dan
tertentu dan
mempunyai
kepastian dan ketertiban hukum, serta Hal Penting Dalam Pembuatan Laporan memberikan pemahaman yang benar pada Tahunan Keuangan Yayasan masyarakat mengenai yayasan sehingga dapat
mengembalikan
fungsi
yayasan
sebagai badan hukum, pembukuan bagi
sebagai pranata hukum dalam rangka
yayasan wajib dikerjakan. Hal-hal yang
mencapai tujuan tertentu di bidang, sosial,
dicatat dalam pembukuan adalah hal dan
keagamaan, dan kemanusiaan. Selain itu,
kewajiban serta keadaan finansial yaysan.
6 Ini dimaksudkan agar laporan tahunan
5. Hak dan kewajiban yayasan dalam
yayasan dapat dengan mudah dilakukan
transaksi dengan pihak lain.
sekaligus
untuk
mempermudah
audit Laporan keuangan menurut Pasal 49
terhadap yayasan. ayat Sebagai badan hukum laporan tahunan yayasan
sangat
mengevaluasi selama
penting
untuk
usaha
yayasan
kinerja
setahun
sekaligus
(1b)
Undang-Undang
Yayasan
mencakup laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.
membuat Yang
harus
diperhatikan
dalam
rencana kerja untuk tahun berikutnya. pembuatan laporan tahunan antara lain :8 Dalam Pasal 49 Undang-Undang Yayasan diterangkan dengan jelas kewajiban bagi
1. Harus ada tandatangan pengurus
yayasan untuk membuat laporan tahunan.
dan pengawas pada laporan, setiap
Laporan tahunan itu sekurang-kurangnya
anggota pengurus/pengawas yang
memuat hal berikut :7
tidak
membubuhkan
tandatangannya
pada
laporan
1. Laporan keadaan yayasan selama tahunan harus memberikan alasan; tahun buku yang lalu; 2. Laporan
tahunan
ini
diratifikasi
2. Laporan kegiatan yayasan selama (disahkan) dalam rapat Pembina; tahun buku yang lalu; 3. pembuatan laporan tahunan harus 3. Laporan mengenai hasil yang telah sesuai standar akuntansi keuangan dicapai; yang berlaku; 4. laporan keuangan; 4. jika
terjadi
pemalsuan
dokumen
dalam laporan tahunan, pengawas 7
Rita M,-L&J Law firm, Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas & Pengurus Yayasan, (Jakarta : Forum Sahabat, 2009), hal. 29, 8
Ibid, hal 30.
7 /pengurus harus bertanggung jawab
juta rupiah, dan bila kekayaan yayasan
secara renteng.
mencapai dua puluh miliar rupiah di luar wakaf. Akuntan harus memberikan laporan
Laporan tahunan harus diketahu oleh hasil audit kepada Pembina yayasan dan publik meski dalam bentuk ikhtisar atau salinannya kepada Menteri Hukum dan Hak ringkasan.
Ikhtisar
laporan
tersebut Asasi
Manusia
atau
instansi
terkait,
akuntan yang
ditunjuk
diumumkan dalam papan pengumuman konsekuensinya, kantor yayasan, ikhtisar laporan tahunan harus akuntan publik professional. juga harus diumumkan melaui Koran harian berbahasa Indonesia jika terjadi hal berikut
Fungsi Undang-Undang Nomor 16
ini :9
Tahun 2001 Jo Nomor 28 Tahun 2004
1. Yayasan mendapat suntikan dana sebesar lima ratus juta rupiah atau
Tentang
Yayasan,
Pembuatan
Terhadap
Laporan
Keuangan
lebih dari domain berikut : kas
Yayasan Pendidikan Di Wilayah Kota
negara, bantuan luar negeri, atau
Bogor
orang perorang;
Pengelolaan
yayasan
secara
2. Kekayaan yayasan di luar wakaf sebesar dua puluh miliar rupiah atau
profesional
dan
efisien
dengan
penerapan prinsip trasnparasi dalam
lebih.
setiap kegiatan operasionalnya sudah Karena
yayasan
merupakan
badan
merupakan
kebutuhan
pokok
pada
hukum, keuangan yayasan harus diaudit.
masa sekarang ini. Yang mengaudit adalah akuntan publik, ini harus dilakukan terutama untuk yayasan yang mendapat bantuan sebesar lima ratus 9
Ibid, hal. 30.
Sebagai suatu lembaga yang diakui secara badan
resmi sebagai suatu
hukum
yang
dapat
8 menyelenggarakan sendiri kegiatannya,
bagian awal penjelasan umum Undang-
dengan harta kekayaan yang terpisah
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
dan berdiri sendiri, yayasan mempunyai
Yayasan yang antara lain menyebutkan
kewajiban
bahwa pendirian yayasan di Indonesia
untuk
menyelenggarakan
sendiri dokumen-dokumen kegiatannya.
hanya
Di mana penyelenggaraan dokumen-
dalam masyarakat dan yurisprudensi
dokumen tersebut dilaksanakan oleh
Mahkamah Agung, karena belum ada
pengurus yayasan, sehingga pengurus
undang-undang
yayasan
adalah
bagi
Fakta
jalannya
yayasan.
tidak
masyarakat untuk mendirikan yayasan
mungkin
dapat
peran
kunci
Yayasan
menjalankan
berdasarkan
atas
yang
menunjukkan
dengan
maksud
kebiasaan
mengaturnya. kecenderungan
berlindung
dibalik
kegiatannya tanpa adanya pengurus,
status bbdan hukum yayasan yang tidak
demikian juga keberadaan pengurus
hanya
bergantung sepenuhnya pada eksistensi
mengembangkan
yayasan.
keagamaan,
Ini
berarti
pengurus
digunakan
sebagai kegiatan
dan
wadah sosial,
kemanusiaan,
merupakan organ kepercayaan yayasan
melainkan juga adakalanya bertujuan
sebagai fiduciary duty bagi kepentingan
untuk memperkaya diri para pendiri,
yayasan untuk mencapai maksud dan
pengurus, dan pengawas.11
tujuan yayasan.10 Sejalan dengan kecenderungan Latar
belakang
keluarnya
tersebut timbul pula berbagai masalah,
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
baik masalah yang berkaitan dengan
tentang Yayasan dikemukakan dalam 10
Yahya Zein, Status Hukum Yayasan, http://www.kompas.com. Diakses 21 Febuari 2011.
11
Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. LN No Tahun 2004, TLN No .
9 kegiatan yayasan yang tidak sesuai
kesempatan untuk mendirikan yayasan
dengan
yang
untuk tujuan mencari keuntungan dan
dasar,
bukan lagi mempunyai sifat dan tujuan
maksud
tercantum sengketa
dan
dalam
tujuan
anggaran
antara
pengurus
dengan
sosial
dalam
rangka
membantu
pendiri atau pihak lain, maupun adanya
masyarakat lemah terbuka lebar. Hal ini
dugaan
bertentangan dengan yang dimaksud
untuk
bahwa
yayasan
menampung
digunakan yang
dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
berasal dari para pendiri atau pihak lain
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
yang diperoleh dengan cara melawan
yang diubah dengan Undang-Undang
hukum. Masalah tersebut belum dapat
Nomor
diselesaikan
menentukan bahwa yayasan adalah
secara
kekayaan
hukum
karena
28
belum ada hukum positif mengenai
badan
yayasan
kekayaan
sebagai
landasan
yuridis
penyelesaiannya.12
Tahun
hukum
yang
yang
2004,
yang
terdiri
atas
dipisahkan
dan
diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan
Penyimpangan-penyimpangan dan
kemanusiaan
yang
tidak
hukum
yang
yang terjadi di tubuh yayasan, secara mempunyai anggota. terbuka dan nyata terbukti dengan meningkatnya pendirian yayasan yang
Sebagai
badan
melibatkan pendidikan. Hal ini karena
mempunyai maksud dan tujuan yang
banyaknya jumlah masyarakat yang
bersifat
membutuhkan
kemanusiaan maka untuk mencapai
pendidikan,
sehingga
sosial,
keagamaan
dan
tujuan yayasan tidak hanya diperlukan 12
Yoseph Suardi Sabda, “Yayasan dan Perbuatan Melanggar Hukum”, Makalah Direktur Perdata Kejaksaan Agung, (Jakarta:2002)
sejumlah
uang,
akan
tetapi
juga
10 dibutuhkan orang-orang yang sanggup
yayasan dalam surat kabar. Selain itu
dan rela menyumbangkan tenaganya
ada juga kemungkinan pemeriksaan
untuk
terhadap
mengurus
dan
mengelola
yayasan
melalui
badan
yayasan serta mewakili yayasan di
peradilan yang dapat dilakukan apabila
dalam maupun di luar pengadilan.13
pengurus
dianggap
tindakannya
lalai
dalam
(mismanagement)
atau
Sebagai badan hukum, yayasan dalam kebijaksanaan pengelolaannya, juga memiliki organ yang terdiri dari ataupun yayasan dianggap melakukan pembina, pengurus, dan pengawas. perbuatan Pengurus
dalam
hal
ini
melawan
hukum
atau
dipercaya melakukan tindakan yang bertentangan
sebagai
pengelola
yayasan
maka dengan
pengurus
berkewajiban
anggaran
dasar,
atau
melaporkan melakukan tindakan yang merugikan
setiap kegiatan yayasan pada pejabat
yayasan atau pihak ketiga.14
yang berwenang. Dalam Apabila
yayasan
penjelasan
umum
mendapat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
bantuan
dari
pemerintah,
maka tentang Yayasan
disebutkan bahwa
pengurus wajib melapor pada instansi reformasi terhadap konsep yayasan pemerintah yang memberi bantuan. Jika dilakukan yayasan
mendapat
bantuan
dari
dengan
latar
belakang
sebagai berikut : 15
masyarakat ataupun pengurus yayasan mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu, maka pengurus berkewajiban 14
untuk mengumumkan ikhtisar laporan 13
Ibid. hal. 121.
HP Pangabean, Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 121. 15 Indonesia, Log. Cit.
11 1. Untuk menjamin pemahaman yang
benar
kepada
masyarakat tentang yayasan; 2. Menjamin
kepastian
dan
maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan,
dan
berdasarkan prinsip keterbukaan dan
fungsi Dengan
yayasan
kemanusiaan,
akuntabilitas.16
ketertiban hukum; 3. Mengembalikan
dapat berfungsi dalam usaha mencapai
sebagai
berlakunya
Undang-
pranata Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
hukum
dalam
rangka Yayasan pada tanggal 6 Agustus 2001
mencapai tujuan tertentu di yang diamandemen dengan Undangbidang sosial, keagamaan, Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang dan kemanusiaan. menjadi dasar hukum yang kuat dalam Selain
dengan
mengatur
kehidupan
penjelasan umum atas Undang-Undang
Indonesia
agar
Nomor
sesuai dengan maksud dan tujuannya
28
itu
sesuai
Tahun
Perubahan
Atas
Nomor
Tahun
16
2004
tentang
Undang-Undang 2001
tentang
Yayasan, dikatakan bahwa mengingat bahwa
peran
yayasan
melalui
prinsip
keterbukaan
yayasan
yayasan
berfungsi
transparansi
dalam
setiap
di
atau
kegiatan
usahanya.
dalam Prinsip transparansi yang secara
masyarakat
dapat
menciptakan umum merupakan bagian dari good
kesejahteraan
masyarakat,
maka corporate governance yang merupakan
penyempurnaan
Undang-Undang bentuk upaya motivasi pengurus untuk
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan meningkatkan
keberhasilan
dimaksudkan pula agar yayasan tetap 16
ChatamarrasjidAis, Op.Cit. hal. 78.
12 (effectiveness)
dan
sekaligus
juga
Bogor yang belum melaporkan laporan
mengendalikan perilaku pengurus, yang
tahunan
keuangan
dalam hal ini harus dapat menunjukkan
yayasan
berpendapat
keterbukaan informasi kepada publik serta tanggung jawab para pelaksana
yayasan,
kalangan
laporan
keuangan adalah bersifat
tahunan
rahasia dan
hanya untuk internal yayasan saja; Penerapan Undang-Undang Nomor 16
terhadap pelaksanaan amanat yang Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28
diembankan.
Keterbukaan
tentang Tahun
informasi
yang
berkaitan
dengan
aktivitas yayasan adalah karakteristik untuk
meningkatkan
kepercayaan
masyarakat terhadap yayasan.
2004
pembuatan
tentang
laporan
Yayasan
tahunan
dalam
keuangan
yayasan terbukti belum efektif dikarenakan pengawasan,
evaluasi
dan
pemberian
sanksi belum diterapkan secara tegas dan dikarenakan pengawasan pemerintah masih
Penutup lemah dan belum mempertegas pemberian Berdasarkan
uraian
dari
bab-bab
sanksi;
sebelumnya maka penulis dapat mengambil
Permasalahan
yang
kesimpulan sebagai berikut :
pelaksanaan
kepatuhan
pembuatan Fungsi
Undang-Undang
Nomor
16
Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, terhadap pembuatan
laporan
tahunan
keuangan
yayasan pendidikan di wilayah kota Bogor adalah belum berfungsi secara efektif hal ini dikarenakan
masih
banyak
yayasan
penyelenggara pendidikan di wilayah Kota
laporan
timbul
tahunan
dalam terhadap keuangan
yayasan adalah masih banyak yayasan penyelenggara pendidikan di wilayah Kota Bogor yang belum berstatus sebagai badan hukum. Dikarenakan biaya pendirian yang mahal ke notaris dan ditambah biaya pendaftaran
ke
kementerian,
pendaftaran
belum
terkordinasi
prosedur dengan
baik. Masih banyak yayasan penyelenggara
13 pendidikan di wilayah Kota Bogor yang masih
minim
memahami
manfaat
dan
prosedur permohonan badan hukum.
DAFTAR PUSTAKA
PERATURAN UNDANGAN
PERUNDANG-
Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Buku Ais, Chatmarasyid. Badan Hukum Yayasan. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 1999. Ali, Chaidir. Badan Bandung : Alumni, 1999.
Hukum.
Daniri, Mas Ahmad. Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapan Dalam Konteks Indonesia. Jakarta : Ray Indonesia, 2005.
Sigit, Hutomo. Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen Jogyakarta : Andi, 2002. Supramono, Gatot. Hukum Yayasan Di Indonesia. Jakarta : Rineke Cipta, 2002. Surya, Indra dan Ivan Yustiavanda. Penerapan Good Corporate Governance. Jakarta : FH UI, 2006. Tiger, I Nyoman. Corporate Governance. Jakarta : Prehalindo, 2003. Widjaya, I.G.Rai. Hukum Perusahaan. Bekasi : Kesaint Blanc, 2005. Lain-lain Abidin, Hamid. Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan. http://id.yahoo.com http://kosgoro.yahoo.com http://tunasharapan.yahoo.com Mustiko, Adri. Peran Prinsip Transparansi Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance. FH UI, Thesis, 2005
Bahari, Adib. Prosedur Pendirian Yayasan. Yogyakarta : Pustaka Yustisia 2010.
Penerapan Prinsip http://www.USU.co.id
Nasution, Bismar. Filsafat Hukum. Medan : USU 2009.
Bapak Ade Supriadi. S.H Kepala Bagian Hukum Umum Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Jawa Barat wawancara
M Rita, Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas & Pengurus Yayasan. Jakarta : Forum Sahabat, 2009 Pusat Bahasa Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 2002
Transparansi.
