OLEH : EDI SUGIHARTO DIT FPRLH DITJEN BINA BANGDA KEMENTERIAN DALAM NEGERI. 1

OLEH : EDI SUGIHARTO DIT FPRLH DITJEN BINA BANGDA KEMENTERIAN DALAM NEGERI [email protected]

1

KETERKAITAN ATURAN DG PENATAAN RUANG

UU No.26 Thn 2007 TTG PR

UU No. 32 Thn 2004 (Pemerintahan Daerah)

PP No. 38 Thn 2007 (Urs. Pemerintahan)

PP 15 Thn 2010 TTG PPR

BKPRD

PP 27 Thn 2007 TTG PWP3K UU No. 41 Thn 1999 TTG KEHUTANAN

Lampiran PP

UU No. 41 Thn 2009 TTG PLP2B

PP No. 41 Thn 2007 (Organisasi PD)

UU No. 32 Thn 2009 (PPLH)

SUBSTANSI PENANGANAN PENATAAN RUANG.

SUBSTANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Substansi keuangan pusda: UU No. 33 Thn 2004 (PKPD) & PUU t’kait

Substansi perencanaan pusda: UU No. 25 Thn 2005 (SPPN) & PUU t’kait TUJUAN DESENTRALISASI [email protected]

2

TUJUAN NASIONAL (Preambule UUD ‘45) Pemerintahan NKRI PUSAT

PEMERINTAH PUSAT

Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat

Urusan Pemerintahan Pembinaan danPengawasan (PP 79/05 )

SK KDH PERKADA

Penyerahan sebagian urusan disertai NSPK (guidance)

PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI, KAB/KOTA) Bersama DPRD Perda urusan pemerintahan/ pelaksanaannya

DAERAH

Pemerintahan daerah merupakan subsistem pemerintahan secara nasional untuk mencapai tujuan nasional [email protected]

3

Penyelenggaraan PEMERINTAHAN DAERAH Kepala Daerah

DPRD Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus-nya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar)

TATA RUANG

PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan)

31 urusan

Kelembagaan

perlu NSPK

perlu Koordinator dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Tata ruang

BKPRD

Merupakan salah satu kebijakan nasional yg mengatur pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan yg bersifat umum & mengikat Pemerintah, Pemda Prop dan Pemda Kab/Kota.

PERMENDAGRI No 50/2009 PKPRD [email protected]

4

PERAN PEMERINTAH

Pemerintah (Government) PUSAT

DAERAH

Pemerintahan daerah merupakan sub sistem pemerintahan secara nasional Memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan pencapaian target nasional Melalui

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kewenangannya masing-masing 5 [email protected]

PERAN KEMENDAGRI (DITJEN BINA BANGDA) PERPRES 59/2012 TTG PKPD TUJUAN NASIONAL ( KEBIJAKAN NASIONAL )

( PP 79/05 )

BINWAS PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH

MONEV PENYUSU NAN

PENETA PAN

Sesuai mekanisme

PENERAPAN DI DAERAH

PENCAPAIAN DI DAERAH

Sesuai mekanisme

Perenc Nas.( K/L )

Perencanaan daerah

Termasuk memperhitungkan Target capaian, pembiayaan , Mekanisme koordinasi, Monev & Binwas

Pencapaian sesuai target

Sosialisasi secara komprehensif

Penganggaran di APBD

PERAN KEMENDAGRI Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 222 UU No. 32 Tahun 2004 & DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang pembangunan daerah dan melakukan pembinaan serta fasilitasi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. (PERMENDAGRI No 4I/2010 Ps 526 ) [email protected]

6

HUBUNGAN TTRD, RENCANA BANGDA & KLHS

RENBANGDA

BKPRD

TTRD

KLHS

[email protected]

7

PERAN YANG HARUS DILAKUKAN OLEH BKPRD

Pokja Perencanaan BKPRD PROVINSI

Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian

Selesaikan RTR Kawasan Strategis Provinsi Memaduserasikan/Integrasi dengan dokumen Rencana pembangunan di daerah  Sinkronisasi dengan RTRWN, KSN, RTRW Kab/Kota  Memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang  Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tata Ruang Selesaikan RTR Kawasan Strategis Kab/Kota

Pokja Perencanaan BKPRD Kab/Kota Pokja Pemanfaatan & Pengendalian Permendagri No 50 Th 2009

Selesaikan RDTR Memaduserasikan/Integrasi dengan dokumen Rencana pembangunan di daerah  Sinkronisasi dengan RTRWN, KSN, RTRW Kab/Kota  Memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang  Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tata Ruang [email protected]

8

KEWENANGAN PERENCANAAN PEMANFAATAN & PENGENDALIAN RUANG LEMBAGA OPERASIONAL STRUKTURAL

PERENCANAAN

PEMERINTAH

RTRW Nasional

RTR Pulau RTR KSN

GUBERNUR

RTRW Provinsi

RTR KSP

BUPATI/ WALIKOT A

RTRW Kab/Kota

RTR KSK

PENGENDALIAN

PEMANFATAN • Kebijakan Perwujudan Struktur

Ruang Nasional • Kebijakan Eco-Region Pulau • Kebijakan Pengemb.Kawasan: - Kaw Strategis Nas - Kebijakan Spasial Sektor al: MP3EI, Pesisir & Pulau2 Kecil

• Strategi Perwujudan Struktur Lintas Kab/Kota • Arah Pengembangan Wilayah/ Kawasan lintas Kab/Kota • Pelaksanaan indikasi program pembangunan sektor lintas Kab/Kota • Pembangunan Infrastruktur • Pembangunan Kawasan • Rencana Program Sektor

• Feasibility Study (FS)/Pre-FS • Detailed Engineering Design (DED)

RDTR

LEMBAGA KOORDINASI

 Perijinan Skala Besar (Berdampak Strategis)  Perijinan Pemanfaatan Ruang Lintas Provinsi  Insentif & Disinsentif  Sanksi

BKPRN MASY

• Arahan peraturan zonasi • Perijinan Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota • Insentif & Disinsentif • Sanksi

BKPRD Provinsi MASY

• Pengaturan zonasi

• Perijinan Pemanfaatan Ruang lingkup Kab/kota • Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) • Insentif & Disinsentif • Sanksi

BKPRD Kab/Kota MASY

SISTEM INFORMASI 9 [email protected]

Kewenangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang PEMERINTAH PUSAT Pembinaan dan Pengawasan

 Ijin Pemanfaatan Ruang

Berdampak Strategis Nasional  Pemanfaatan Ruang Lintas Provinsi

PROVINSI Pembinaan dan Pengawasan

 Arahan Peraturan Zonasi  Ijin Pemanfaatan Ruang

Lintas Kab/Kota

KAB/KOTA  Peraturan Zonasi  Ijin Pemanfaatan Ruang

Lingkup Kab/Kota  IMB [email protected]

Bukan Kapasitas Pemerintah Pusat mengurusi secara langsung tugas – tugas detail penataan ruang kalaupun terjadi konflik pemanfaatan detail tata ruang di daerah harus dikoordinasikan terlebih dahulu di lingkup Provinsi sebelum diajukan ke Pemerintah Pusat.

Ketentuan PP No. 23 th 2011 (Gub sbg wakil pem pusat) 10

Tata Ruang sebagai acuan dalam perencanaan tetapi harus diimplementasikan

BKPRD

MELAKUKAN INTEGRASI TATA RUANG KEDALAM RENCANA PEMBANGUNAN DI DAERAH UNTUK KEPASTIAN IMPLEMENTASI

RTRWN RTR Pulau

RTR KSN

RTRW Provinsi RTR KSP

RTRW Kabupaten /Kota

RTR KSK

RDTR

[email protected]

11

SINKRONISASI ANTARA RENCANA TATA RUANG DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN & KLHS BKPRD

RTRW (20 tahun) • Rencana Struktur Ruang • Rencana Pola Ruang

BAPPEDA selaku Sekretariat BKPRD

RPJPD (20 tahun) • Strategi • Arah Kebijakan

SINKRONISASI RENCANA TATA RUANG DGN RENCANA PEMBANGUNAN

RDTR (20 tahun)

RPJMD (5 tahun)

INDIKASI PROGRAM

Sebagai lampiran Perda RTRW (Permendagri 47/2012 P3RTRWP/K/K)

PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ADALAH UPAYA MENGINTEGRASIKAN RENCANA TATA RUANG DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN KLHS [email protected]

12

UPAYA UNTUK INTEGRASI ANTARA RTRW DENGAN RENC BANGDA Muatan yang Diintegrasikan:

13

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

INTEGRASI RPJPD DENGAN RTRW

Penyelarasan antara Visi, Misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi

Penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kab./kota dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota RTRW

INTEGRASI RPJMD DENGAN RTRW

Menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang provinsi

menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pemb. jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota

Sumber: Permendagri No. 54 tahun 2010 [email protected]

13

HUBUNGAN RTRD DENGAN RENC BANGDA 2014

2034

RPJP VISI-MISI DAERAH 5 TAHUN

2019

2024

2029

RPJM VISI-MISI KDH

• ARAH KEBIJAKAN • STRATEGI DAN PRIORITAS • MATRIKS PROGRAM 5 TAHUN

RENSTRA SKPD

RKT TAHUN 1

RTRWP/K/K

STRUKTUR RUANG

MUSREN BERJENJANG

RKPD

RKT TAHUN 2 RKT TAHUN 3

POLA RUANG

RENJA SKPD

RKT TAHUN 4

KUA +PPAS

RKA SKPD

RKT TAHUN 5 PERDA APBD

[email protected]

DIPA

14

Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Efektifitas Kelembagaan dan Penegakan Hukum menjadi Isu Strategis yang sering ditemui dalam Konteks Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah

Kesadaran Hukum

Efektifitas BKPRD

Parisipasi Masyarakat

Kelembagaan Penataan Ruang

Penegakan Hukum Penataan Ruang

Ketegasan Sanksi Hukum

Instansi Yang Berwenang

Koordinasi Data & Informasi Tata Ruang [email protected]

15

Permasalahan Kelembagaan Pengelolaan Penataan Ruang di Daerah 1. Efektifitas BKPRD 1) Dalam konteks Tata Ruang, belum seluruh BKPRD berhasil mensinkronkan RTRWP /Kab/Kota menjadi pedoman dalam penyusunan DOKRENDA & blm KLHS

2) Dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang, Koordinasi

pemanfataan dan pengendalian ruang belum sepenuhnya menyentuh pada visi penataan ruang wilayah yaitu mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

2. Partisipasi Masyarakat Agar produk rencana tata ruang dapat berhasil dalam pelaksanaannya di lapangan, maka dukungan masyarakat sangat diperlukan. Untuk memperoleh dukungan masyarakat maka partisipasi masyarakat harus dilakukan dari awal, disamping kegiatan sosialisasi rencana tata ruang yang dilakukan secara terus menerus.

Namun selama ini partisipasi masyarakat hanya bersifat parsial dan sementara

[email protected]

16

lanjutan…………………………………………….

3. Kurangnya Koordinasi Dalam Penataan Ruang

1) Contoh pertama, reklamasi pantai yang tidak sinkron dengan tata ruang & lingkungan .

2) Contoh kedua, Pada daerah - daerah yang

telah ditetapkan sebagai jalur hijau atau pendudukan tanah secara liar (squatters) tetap saja pelayanan fasilitas kota tetap diadakan

4.

Akses Informasi Terkait Penataan Ruang Daerah 1) Umumnya hanya masyarakat yang tinggal diperkotaan yang dapat mendapatkan informasi terkait pemanfataan ruang di wilayahnya, itupun karena masyarakat dapat menggunakan akses internet

2) Bagaimana masyarakat pedesaan dan wilayahwilayah terpencil dapat mengetahui informasi terkait penataan ruang di wilayahnya ???

[email protected]

17

Kebijakan Pemerintah

Konsistensi dan Penegakan hukum

Umum & Teknis

Pusat Daerah Antar Daerah Dalam satu Daerah

REGULA SI

KOMIT MEN

BINWAS

Pelayanan/ Kepentingan Masyarakat TUJUAN

BKPRD ?

KOORDI NASI & SINKRO NISASI

PARTISI PASI MASY.

Keterlibatan dlm formulasi dan implementasi

KEUA NGAN

URUSAN ( TUSI )

SDM

Kompetensi teknis & manajerial

PEREN CANAAN

Well planned to the vision

Efektif, Efisien & Akuntabel

[email protected]

18

KATA AKHIR 



    

PENINGKATAN KINERJA BKPRN TERKAIT DG KRP RENCANA PEMBANGUNAN DAPAT DILAKUKAN DENGAN POLA KERJASAMA ANTARA TIM PENYUSUN RTRD DENGAN TIM PENYUSUN DOKRENDA MAUPUN KLHS. PENINGKATAN KINERJA BKPRD HRS DIBARENGI DENGAN PERCEPATAN PENJABARAN & PENETAPAN PERATURAN SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI KEBIJAKAN PEN RUANG BKPRD BERPERAN DALAM MENSINERGIKAN /MENSINKRONKAN RTR DAERAH DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN YG ADA. PERBAIKAN BEBERAPA REGULASI YANG MASIH TUMPANG TINDIH DAN KEPASTIAN HUKUM TERKAIT STATUS RUANG. PENINGKATAN SDM & DUKUNGAN PEMBIAYAAN TERHADAP SEKRETARIAT BKPRD. DIPERLUKANNYA PENDAMPINGAN/PEMBINAAN YANG BERKELANJUTAN DR PEM PUSAT SECARA BERJENJANG. KOMITMEN SEMUA PIHAK, PEM/DA,DPRD,LSM AKADEMISI, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT [email protected]

19

TERIMA KASIH

[email protected]

20