MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN
PENGADAAN PNS
Penulis: 1. Doyo Hadi Widodo, S. Sos, M. AP 2. Slamet Mardadiyana, S. Sos
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA, 2014
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Karena itu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan aparatur negara dalam rangka mencapai tujuan sangat besar, untuk itu diperlukan
aparatur
yang
profesional
dan
bertanggung
jawab
dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan aparatur penyelenggara pemerintah atau aparatur negara diarahkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur negara tersebut agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab serta mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dan berwibawa sehingga dapat memberikan pelayanan prima dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, banyak bidang-bidang yang terkait diantaranya bidang kepegawaian khususnya pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pengadaan PNS yang merupakan serangkaian kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, yang dilakukan dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon PNS, sampai dengan pengangkatan menjadi PNS yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengacu pada obyektifitas secara kualitas maupun obyektifitas secara kuantitas.
1
1. Obyektifitas secara kualitas yang dimaksud adalah pengadaan pegawai yang berdasarkan kualitas pegawai yang dibutuhkan, artinya calon pegawai yang akan direkrut harus sesuai dengan bidang tugas kerja. Dengan kualitas pengadaan pegawai yang demikian diharapkan keefektifitas organisasi akan tercapai. 2. Obyektifitas secara kuantifitas yang dimaksud adalah pengadaan pegawai harus berdasarkan jumlah kebutuhan pegawai yang diperlukan. Ini akan meningkatkan efisiensi dalam organisasi. Organisasi yang merupakan alat untuk mencapai tujuan harus disesuaikan dengan perkembangan tugas pokoknya. Karena tugas pokok dapat berkembang dari waktu ke waktu yang akan berdampak pada jumlah dan mutu PNS yang diperlukan dalam suatu organisasi. Obyektifitas dalam pengadaan PNS harus sesuai dengan UU No. 43 Tahun 1999, yaitu Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
B. Deskripsi Singkat Modul ini membahas tentang pengadaan PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, meliputi pengertian, dasar hukum, proses, syarat-syarat pengangkatan calon PNS, masa percobaan calon PNS sampai dengan pengangkatan calon PNS menjadi PNS.
2
C. Tujuan Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran umum Setelah mengikuti Diklat ini peserta diharapkan dapat memahami mekanisme pelaksanaan pengadaan PNS yang berdasarkan norma, standar, dan prosedur. 2. Tujuan pembelajaran khusus Setelah mengikuti Diklat ini diharapkan peserta mampu menjelaskan : a. Proses pengadaan PNS. b. Ketentuan pengadaan PNS. c. Melakukan teknis administrasi ketentuan pengadaan PNS.
3
BAB II FORMASI DAN PENGADAAN PNS A. Pembahasan 1. Formasi PNS Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Formasi yang lowong dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan adanya PNS yang berhenti, meninggal dunia dan pensiun, atau adanya perluasan organisasi. Formasi PNS adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu ( Kep.Kepala BKN No. 09 Tahun 2000 ). Formasi PNS disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan : a. Jenis pekerjaan b. Sifat pekerjaan c. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS dalam jangka waktu tertentu d. Prinsip pelaksanaan pekerjaan e. Peralatan yang tersedia Formasi PNS terdiri dari : a. Formasi PNS Pusat Formasi ini untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah pusat setiap tahun anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara (Menpan), berdasarkan usul dari pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya ditulis BKN), yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Menteri Keuangan. Khusus untuk penetapan formasi PNS diluar negeri harus memperhatikan pula pertimbangan Menteri Luar Negeri.
4
b. Formasi PNS Daerah Formasi ini untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintahan Daerah setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat Pembina Kepegawaian. 1). Tingkat Propinsi ditetapkan oleh Gubernur 2). Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati 3). Tingkat Kota ditetapkan oleh Walikota Dalam rangka perencanaan kepegawaian secara nasional dan pengendalian jumlah pegawai, maka Gubernur, Bupati/Walikota, sebelum menetapkan formasi harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. 2. Pengadaan PNS Pengadaan PNS sebagai pengisi formasi yang lowong harus berdasarkan kebutuhan organisasi. Pengadaan PNS dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon PNS, sampai dengan pengangkatan PNS dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Setiap warga negara RI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan, tidak boleh didasarkan pada jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah. Pengadaan PNS hanya diperkenankan dalam batas formasi yang ditetapkan, dengan memprioritaskan antara lain: a.
Pegawai pelimpahan/penarikan dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pemerintah Daerah yang kelebihan pegawai.
b.
Siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya.
c.
Tenaga medis dan paramedis yang telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap.
5
Prosedur Pengadaan PNS dapat kita gambarkan seperti berikut ini : Penetapan Lowongan Formasi a. Jumlah b. Jenis c. jabatan d. Kualifikasi pendidikan
Penerimaan CPNS
•Pemberkasan •Usul Pene tapan NIP
Seleksi syaratsyarat
Seleksi
Pencari Kerja (WNI)
Test Kompetensi - Tertulis - Wawancara - Psikotest
Pelamar yang lulus di rangking
Pelamar yang lulus dan diterima
BKN menetap kan NIP
SK CPNS oleh Pejabat ybw Instansi ybs
Keterangan: Pengadaan PNS diawali dengan penetapan formasi, dilanjutkan dengan penerimaan. Setelah itu dilakukan seleksi anministratif dan test kompetensi. Pelamar yang lulus dirangking berdasarkan nilai hasil ujian. Penetapan pelamar yang lulus dan diterima disesuaikan dengan formasi yang ada. Contoh : Peserta yang lulus berjumlah 112 orang, jumlah formasi yang dibutuhkan adalah 76 orang. Maka peserta yang diterima adalah 76 orang dari 112 orang yang lulus berdasarkan nilai ujian yang tertinggi (rangking 1 s/d 76) dan sisanya dapat menjadi cadangan. Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau yang ditunjuk olehnya dan diusulkan kepada Kepala BKN untuk mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP). Berdasarkan NIP maka PPK menetapkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Calon PNS.
6
B. Rangkuman 1. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong yang disebabkan adanya pemberhentian ataupun perluasan organisasi. Pengadaan PNS dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon PNS, sampai dengan pengangkatan PNS dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Pengadaan PNS tidak boleh diskriminatif. 2. Pengadaan PNS hanya diperkenankan dalam batas formasi yang ditetapkan, dengan memprioritaskan antara lain : a. Pegawai pelimpahan/penarikan dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pemerintah Daerah yang kelebihan pegawai. b. Siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya c. Tenaga medis dan paramedis yang telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap. 3. Formasi PNS adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Formasi PNS disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. C. Tes Formatif I Pilihlah Salah Satu Jawaban Yang Benar dibawah ini 1. Pengadaan PNS Daerah dilaksanakan berdasarkan formasi pegawai yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi setelah mendapat persetujuan dari : a. Kepala BKN b. Menpan dan RB c. Gubernur d. Walikota e. Bupati 2. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Adapun penyebab dari formasi yang lowong adalah ............. kecuali a. Adanya PNS Meninggal Dunia
7
b. Adanya PNS Pensiun c. Penarikan kembali pegawai yang diperbantukan d. Adanya perluasan organisasi 3. Adanya PNS yang mengundurkan diJumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Uraian tersebut merupakan definisi/pengertian dari : a. Pengadaan PNS b. Formasi PNS c. Perencanaan pegawai d. Analisis kebutuhan pegawai e. Analisis beban kerja 4. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2002, Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menetapkan Surat Keputusan pengangkatan Calon PNS harus berdasarkan : a. NIP b. Surat Keputusan Pengangkatan menjadi PNS c. Surat Pengajuan Lamaran d. Surat Pengangkatan menjadi tenaga honorer e. Surat Pemberkasan lamaran 5. Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dalam memberikan penetapan persetujuan Formasi PNS berdasarkan pertimbangan tertulis dari: a. Kepala Badan Kepegawaian Negara b. Kepala Lembaga Administrasi Negara c. Gubernur d. Walikota e. Bupati
8
D. Tindak Lanjut Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif yang ada dibagian akhir modul ini dan hitunglah jawaban anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar. Arti tingkat penguasaan yang anda capai : Rumus : Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban yang benar X 100 % 5 Arti tingkat penguasaan yang anda capai : 90% - 100%
= baik sekali
80% - 89%
= baik
70% - 79%
= cukup
- 69%
= kurang
Kalau tingkatan penguasaan anda mencapai 80% atau lebih, maka dapat melanjutkan pada kegiatan belajar 2, tetapi kalau di bawah 80%, maka harus mengulangi kegiatan belajar 1, terutama bagian yang anda belum kuasai.
9
BAB III PROSEDUR DAN SYARAT-SYARAT PENGADAAN PNS A. Pembahasan Pegawai Negeri adalah warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.43 Tahun 1999, Pasal 1, ayat 1). Pegawai Negeri terdiri dari : 1. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) 2. Anggota Kepolisian Negara RI 3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari : 1. Pegawai Negeri Sipil Pusat 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah Sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya ASN) pada pasal 1, menyebutkan : 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap
oleh
pemerintahan.
10
pejabat
pembina
kepegawaian
untuk
menduduki
jabatan
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 5.
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. 7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah. 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
11
16. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 17. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 19. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. 20. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 21. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 22. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Melihat Bab I, pasal 1, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang terkait dengan ketentuan umum, mengiformasikan bahwa adanya perubahan pada tatanan Pegawai Negeri Sipil. Perubahan itu diantaranya 1. Perubahan pegawai dalam pemerintahan tidak lagi milik PNS saja, tetapi disamping PNS ada pegawai pemerintahan yang lain yakni PPPK. Karena sekarang merupakan masa transisi, dimana perudang-undangan yang baru belum dilengkapi dengan peraturan teknisnya, maka masih ada kendala dalam pelaksanaannya. 2. Perubahan Nama Jabatan. Perubahan nomenklatur jabatan akan berpengaruh pada kegiatan manajemen PNS. Hal ini juga berdampak pada perubahan norma, standar, dan prosedur dalam bidang pengadaan PNS (sampai sekarang belum ada
12
). Maka dalam modul ini masih menggunakan norma, standar, dan prosedur yang masih berlaku. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata, dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif, untuk itu maka pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik (UU No. 43 Tahun 1999, pasal 2 dan pasal 3). Pengadaan
PNS
dimulai
dari
perencanaan,
pengumuman,
pelamaran,
penyaringan, pengangkatan calon PNS, sampai dengan pengangkatan PNS dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.bersama Kementerian
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagurnaan aparatur negara. (pasal 2 PP 78 Tahun 2013) 1.
Perencanaan Pengadaan PNS. Adalah penjadwalan kegiatan yang dimulai dari inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi beserta syarat jabatannya, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan menjadi Calon PNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Perencanaan Pengadaan PNS meliputi kegiatan : a. Penjadwalan dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 1) Inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi serta syarat jabatannya. 2) Pengumuman pelaksanaan pengadaan PNS. 3) Penyiapan materi ujian. 4) Penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan. 5) Pelamaran. 6) Pelaksanaan penyaringan. 7) Pengangkatan menjadi calon PNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS.
13
b. Perhitungan biaya. Kegiatan perencanaan pengadaan PNS termasuk didalamnya perhitungan penyediaan
anggaran
gajinya
atau
biaya
yang
diperlukan
untuk
menyelenggarakan pengadaan PNS. c. Perencanaan pengadaan PNS dibuat oleh PPK. 2.
Pengumuman Kegiatan pengadaan PNS harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia dan/atau bentuk lainnya, untuk diketahui oleh masyarakat luas. Pengumuman pengadaan PNS dilakukan seluas-luasnya dimaksudkan agar memberikan kesempatan khalayak ramai atau masyarakat untuk melamar menjadi calon PNS, dengan demikian banyak kemungkinan bagi pemerintah untuk memiliki dan mendapatkan calon PNS yang kompeten sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adapun tahap-tahap dari pengumuman, yaitu : a. Setiap kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong harus diumumkan seluasluasnya melalui media massa yang tersedia dan/atau bentuk lainnya yang mungkin digunakan, sehingga pengadaan PNS diketahui oleh umum. b. Disamping untuk memberikan kesempatan yang luas kepada Warga Negara Indonesia untuk mengajukan lamaran, juga memberikan lebih banyak kemungkinan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memilih calon yang cakap dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya. c. Pengumuman pengadaan PNS dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran. d. Hal-hal yang dicantumkan dalam pengumuman pengadaan PNS, yaitu : 1). Jumlah dan jenis jabatan yang lowong; 2). Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; 3). Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; 4). Alamat tempat lamaran ditujukan; 5). Batas waktu pengajuan surat lamaran; 6). Waktu dan tempat seleksi; dan 7). Lain-lain yang dipandang perlu.
14
3.
Pelamaran Dalam pelamaran calon PNS, seorang pelamar harus memenuhi ketentuanketentuan yang dituangkan dalam PP 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS, sebagaimana telah diubah dengan PP 11 Tahun 2002, sebagai berikut: a. Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri ditujukan kepada PPK Instansi yang bersangkutan b. Dalam surat lamaran tersebut harus dilampirkan: 1)
Foto copy STTB/Ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2)
Kartu tanda pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja;
3)
Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan.
c. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan PNS panitia menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, adalah : 1) Warga Negara Indonesia Apabila diragukan tentang kewarganegaraan seorang pelamar, maka harus dimintakan bukti kewarganegaraannya, yaitu keputusan Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi Warga Negara Indonesia. Apabila seorang Warga Negara Indonesia berganti nama, harus dimintakan pula surat pernyataan ganti nama yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan. 2) Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggitingginya 35 (tiga puluh lima) tahun. Pelamar yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun tidak dapat diterima sebagai calon PNS. Usia seorang pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan. 3) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Dalam ketentuan ini, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan.
15
4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 5) Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri. Seorang yang masih berkedudukan sebagai Calon PNS/PNS, Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia/Calon Anggota Kepolisian Negara serta Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara tidak dapat diterima untuk menjadi Calon PNS. 6) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan. 7) Berkelakuan baik. Surat keterangan berkelakuan baik dibuat oleh kepolisian setempat. 8) Sehat jasmani dan rohani Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dibuat oleh dokter. 9) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah. 10) Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan, termasuk syarat khusus yang ditentukan instansi yang bersangkutan. d. Pada prinsipnya pengangkatan Calon PNS tidak boleh melebihi usia 35 tahun, tetapi pengangkatan dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Telah mengabdi kepada instansi pemerintah sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus menerus sebelum PP 11 Tahun 2002 ditetapkan tanggal 17 April 2002; 2) Masih bertugas pada instansi tersebut; 3) Berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif; 4) Dalam pengadaan PNS dapat ditentukan syarat yang dibutuhkan berdasarkan persyaratan jabatan yang di butuhkan. Contoh : a) Jabatan guru harus memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Keputusan Mendikbud b) Jabatan/tugas tertentu yang perlu memiliki pengalaman
16
c) Jabatan Satpam harus memiliki ketrampilan bela diri 4.
Penyaringan Tujuan penyaringan adalah untuk mendapatkan pegawai yang memenuhi syarat dan mempunyai kualifikasi sebagaimana yang diharapkan, dengan demikian maka organisasi akan lebih mudah menempatkan pegawai yang diterima sesuai dengan bidangnya. Penyaringan terdiri dari beberapa tahap : a. Pemeriksaan Administratif 1) Setiap surat lamaran yang diterima diperiksa dengan teliti, apakah telah memenuhi syarat yang ditentukan. 2) Pemeriksaan terhadap surat lamaran tersebut dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian. 3) Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya. 4) Surat lamaran yang memenuhi syarat, digunakan sebagai data untuk pemanggilan pelamar. b. Panitia Ujian Untuk memperlancar pelaksanaan ujian penyaringan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk sebuah panitia dengan tugas tertentu. Adapun tugas panitia paling sedikit adalah : 1) Menyiapkan perangkat seleksi dengan komputer atau menggandakan materi soal ujian. 2) Menentukan tempat dan melaksanakan jadwal ujian sesuai dengan kebijakan nasional 3) Melaksanakan kegiatan ujian 4) Mengawasi pelaksanaan ujian 5) Menyaksikan pengolahan hasil ujian 6) Melakukan verifikasi pengolahan hasil ujian
17
c. Materi Ujian Ujian penyaringan dalam pengadaan PNS terdiri dari Tes Kompetensi Dasar dan apabila diperlukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan jabatan, instansi penyelenggara dapat melakukan Tes Kompetensi Bidang. Materi Tes Kompetensi
Dasar
disusun
dan
ditetapkan
oleh
Kementerian
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan pengolahan hasil tes kompetensi dasar dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara Materi tes kompetensi bidang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan materi yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Dalam hal instansi pembina jabatan fungsional belum dapat menyusun materi ter kompetensi bidang, maka penyusunannya dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal jabatan fungsional belum ditetapkan instansi pembinanya, penyusunan materi tes kompetensi bidang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Dan pengolahan hasil tes kompetensi bidang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. d. Pemanggilan Pelamar 1). Pelamar yang memenuhi syarat, dipanggil secara tertulis untuk mengikuti ujian penyaringan. Pemanggilan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang diserahi tugas urusan kepegawaian. 2). Untuk
menghindari
diterimanya
surat
keterlambatan panggilan
atau
tersebut,
tidak maka
disamping pemanggilan pelamar yang dilakukan secara tertulis, pemanggilan dapat dilakukan juga melalui pengumuman pada media massa atau media lain yang tersedia 3). Dalam surat panggilan atau pengumuman agar tercantum antara lain nomor ujian, waktu dan tempat ujian, dan hal-hal lain yang diperlukan.
18
e. Ujian Ujian penyaringan dalam pengadaan PNS terdiri dari Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang. Tes Kompetensi Dasar adalah serangkaian kegiatan untuk menilai atau mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seorang yang berupa pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS RI, yang meliputi wawasan kebangsaan, intelegensi umum, dan karakteristik pribadi. Tes Kompetensi Bidang diselenggarakan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan jabatan berupa penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang untuk menduduki jabatan yang belum dipenuhi dari pendidikan profesi tertentu. Tes Kompetensi Bidang merupakan serangkaian kegiatan untuk menilai atau mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu. f. Pengumuman Pelamar Yang Diterima 1). Pejabat
Pembina
Kepegawaian
setelah menerima daftar nama peserta ujian yang dinyatakan lulus, menetapkan jumlah pelamar yang
akan
diterima
berdasarkan
lowongan yang tersedia menurut urutan ranking hasil ujian. 2). Pejabat
Pembina
Kepegawaian
atau
pejabat
lain
yang
ditunjuk
mengumumkan nama dan nomor ujian yang ditetapkan diterima melalui media massa dan atau dalam bentuk lainnya. 3). Disamping pengumuman melalui media massa atau bentuk lain tersebut, kepada pelamar yang ditetapkan diterima disampaikan pemberitahuan secara tertulis melalui surat tercatat.
19
4). Dalam pengumuman dan surat pemberitahuan tersebut, diinformasikan kapan, dimana, kepada pejabat mana, dan batas waktu untuk melapor bagi pelamar yang diterima. Apabila pelamar yang dipanggil sampai batas waktu yang ditentukan tidak melapor, maka dianggap mengundurkan diri. 5). Batas waktu untuk melapor sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal dikirimkan surat pemberitahuan tersebut. B. Rangkuman 1. Pengadaan PNS dilakukan dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNS, sampai dengan pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Perencanaan adalah penjadwalan kegiatan yang dimulai dari inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi beserta syarat jabatannya, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon PNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. 3. Pengangkatan Calon PNS dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif. 4. Setiap kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong harus diumumkan seluasluasnya melalui media massa yang tersedia dan/atau bentuk lainnya yang mungkin digunakan, untuk memberikan kesempatan yang luas kepada Warga Negara Indonesia mengajukan lamaran, juga memberikan lebih banyak kemungkinan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah memilih calon yang cakap dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya 5. Tujuan penyaringan adalah untuk mendapatkan pegawai yang memenuhi syarat dan mempunyai kualifikasi sebagaimana yang diharapkan, dengan demikian maka organisasi akan lebih mudah menempatkan pegawai yang diterima sesuai dengan bidangnya.Penyaringan terdiri dari beberapa tahapan yang meliputi Pemeriksaan Administratif, Panitia Ujian, Materi Ujian, Pemanggilan Pelamar, Ujian, Pengumuman Pelamar yang diterima. 6. Penyaringan pengadaan PNS dilakukan melalui syarat administratif, seleksi yang dilakukan oleh panitia ujian serta persiapan materi ujian.
20
7. Materi ujian terdiri dari materi test kompetensi dasar dan apabila diperlukan ditambah dengan test kompetensi bidang. 8. Pemberitahuan langsung pemanggilan pelamar dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang diserahi tugas urusan kepegawaian. C. Test Formatif II Pilihlah Salah Satu Jawaban Yang Benar dibawah ini : 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah a. Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja b. Anggota Tentara Nasional Indonesia c. Pegawai Negeri Sipil d. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja e. Anggota Kepolisian 2. Jangka waktu . Pengumuman pengadaan PNS dengan tanggal penerimaan lamaran dilakukan paling lambat.......... hari a. 14 hari b. 15 hari c. 16 hari d. 17 hari e. 18 hari 3. Pada prinsipnya pengangkatan Calon PNS tidak boleh melebihi usia 35 tahun, tetapi pengangkatan dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali : a. Telah mengabdi kepada instansi pemerintah sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus menerus sebelum PP 11 Tahun 2002 ditetapkan tanggal 17 April 2002 b. Masih bertugas pada instansi tersebut c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik
21
d. Berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif e. Dalam pengadaan PNS dapat ditentukan syarat yang dibutuhkan berdasarkan persyaratan jabatan yang di butuhkan. 4. Tugas Pemeriksaan terhadap surat lamaran dalam pengadaan PNS dilakukan secara fungsional oleh ; a. Biro umum b. Kepala Pusdiklat c. Direktur Pembinaan jabatan analis Kepegawaian d. Direktur Kepangkatan dan Mutasi e. Pejabat yang diserahi urusan kepegawaian. 5. Dalam pengumuman dan surat pemberitahuan pelamar yang diterima didalam pengadaan PNS diinformasikan kapan, dimana, kepada pejabat mana, dan batas waktu untuk melapor bagi pelamar yang diterima. Batas waktu untuk melapor sekurang-kurangnya ................... kerja terhitung mulai tanggal dikirimkan surat pemberitahuan tersebut. a. 12 hari b. 13 hari c. 14 hari d. 15 hari e. 16 hari D. Tindak Lanjut Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif yang ada dibagian akhir modul ini dan hitunglah jawaban anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar. Arti tingkat penguasaan yang anda capai : Rumus : Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban yang benar x 100% 5
22
Arti tingkat penguasaan yang anda capai : 90% - 100%
= baik sekali
80% - 89%
= baik
70% - 79%
= cukup
- 69%
= kurang
Jika tingkatan penguasaan anda mencapai 80% atau lebih, maka dapat melanjutkan pada kegiatan belajar 2, tetapi kalau di bawah 80%, maka harus mengulangi kegiatan belajar 1, terutama bagian yang anda belum kuasai.
23
BAB IV PENGANGKATAN CALON PNS, PENGANGKATAN CALON PNS MENJADI PNS
A. Pengangkatan Calon PNS 1. Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya, yaitu : a. Foto copy Ijazah/STTB yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional; b. Daftar riwayat hidup; c. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 6 (enam) lembar; d. Surat keterangan berkelakuan baik dari POLRI; e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; f. Asli kartu pencari kerja dari Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja; g. Surat pernyataan tentang : 1) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 3) Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri; 4) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; h. Foto copy sah surat keputusan tentang pengalaman bagi yang telah mempunyai pengalaman kerja (apabila ada). 2. Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut diatas tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
24
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah menyampaikan daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan ditetapkan diterima untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil. 4. Dalam menyampaikan daftar permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil tersebut dilengkapi dengan lampiran : a. Formulir penetapan NIP dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing ditempel pas photo ukuran 3 x 4 cm; b. Foto copy Ijazah/STTB yang telah disahkan 1 (satu) lembar; c. Daftar Riwayat Hidup ditempel pas photo 1 (satu) lembar; d. Salinan sah surat keputusan pengalaman kerja bagi yang memiliki pengalaman kerja. Kelengkapan lainnya disimpan dalam tata naskah instansi yang bersangkutan. 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil bagi yang memenuhi syarat, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak diberikan Nomor Identitas Pegawai dan berkasnya dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. 6. Berdasarkan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, maka Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan. 7. Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. 8. Penetapan berlakunya pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pemberian Nomor Identitas Pegawai (NIP). 9. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah tanggal pemberian NIP dan apabila telah lebih dari 1 (satu) tahun belum ditetapkan keputusan pengangkatannya, maka NIP tersebut dinyatakan tidak berlaku.
25
10. Asli Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil
disampaikan kepada yang bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada: a. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; b. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Biro/ Bagian Keuangan Daerah; c. Pejabat lain yang dipandang perlu. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan yang dilakukan dengan surat pemanggilan ke alamat yang bersangkutan. 1. Penyampaian surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil harus disertai dengan bukti tanda terima yang bersangkutan. 2. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas pada unit kerja yang telah ditentukan. Setiap pelamar yang diangkat menjadi Calon PNS ditetapkan Golongan ruang yang bedasarkan pendidikan yang dipergunakan dalam pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : 1. Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat; 2. Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat; 3. Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat; 4. Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II;
26
5. Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III; 6. Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV; 7. Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I di bidang kedokteran; 8. Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3), atau Ijazah Spesialis II di bidang kedokteran. Ijazah lain yang setara dengan Ijazah Dokter dan Ijazah Apoteker sebagaimana dimaksud adalah ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan Ijazah Dokter dan Ijazah Apoteker, yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan. Untuk ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan. Hak atas gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor atau satuan organisasi yang bersangkutan, selambatlambatnya 2 bulan setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas.
27
Setelah surat pernyataan telah melaksanakan tugas dibuat, selambat-lambatnya 2 bulan pejabat pembuat daftar gaji sudah mengajukan usul pembayaran gaji yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah. Surat pernyataan melaksanakan tugas disampaikan kepada : 1. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Biro/Bagian Keuangan Daerah; 2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji; 3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; dan 4. Pejabat lain yang dipandang perlu. Calon Pegawai Negeri Sipil yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya, sudah dianggap nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat menuju ke tempat tugasnya, yang dibuktikan dengan surat perintah perjalanan/penugasan dari pejabat yang berwenang menugaskan. Pada saat pengangkatan pertama Calon Pegawai Negeri Sipil adakalanya yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok. Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok dalam pengangkatan pertama adalah : 1. Selama menjadi Pegawai Negeri, kecuali selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara. 2. Selama menjadi Pejabat Negara 3. Selama menjalankan tugas pemerintahan, yang antara lain masa penugasan sebagai: a. Lokal staf pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; b. Pegawai tidak tetap. Upamanya masa bakti dokter selama menjadi pegawai tidak tetap; c. Perangkat desa; d. Pegawai/tenaga pada badan-badan Internasional; e. Petugas pada pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Selama menjalankan kewajiban untuk membela negara, antara lain masa selama menjadi Prajurit Wajib dan Sukarelawan. 5. Selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik Pemerintah, seperti Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
28
Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum diluar lingkungan badan-badan pemerintah (termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum) yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputusputus diperhitungkan ½ (setengah) sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tahun. B. Masa Percobaan 1. Masa selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan masa percobaan. Lamanya masa percobaan adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun. 2. Masa percobaan tersebut dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. 3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas. 4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. 5. Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) berlaku terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan ditetapkannya surat keterangan Tim Penguji Kesehatan. C. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil 1. Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila : a) Mengajukan permohonan berhenti; b) Tidak memenuhi syarat kesehatan; c) Tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan; d) Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
29
e) Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan; f) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; g) Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar; h) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya; i) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; j) 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan 2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf a, b, c, d, e, dan j, diberhentikan dengan hormat. 3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1(satu) huruf g, dan h, diberhentikan tidak dengan hormat. 4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1(satu) huruf f dan i, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. D. Pengangkatan Calon PNS Menjadi PNS 1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. 2. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan, apabila telah memenuhi syarat : a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik; b. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan c. Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
30
3. Syarat penilaian prestasi kerja/DP-3 dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang berwenang membuat penilaian kerja/DP-3, syarat kesehatan jasmani dan rohani dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter penguji tersendiri/tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, dan syarat lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 4. Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak boleh berlaku surut.Umpamanya: a. Surat keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 28 Agustus 2002, maka mulai berlakunya keputusan adalah 1 September 2002. b. Surat keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 September 2002, maka mulai berlakunya keputusan adalah tanggal 1 September 2002. 5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Umpamanya : a. Karena terlambat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan prajabatan. b. Karena terlambat diikutsertakan dalam ujian kesehatan oleh Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan. c. Karena kesalahan administrasi instansi sehingga yang bersangkutan terlambat ditetapkan keputusan pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil. 6. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. 7. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setelah
31
mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. 8. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyampaikan : a. Usul pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. b. Permintaan pertimbangan teknis pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. 9. Usul pengangkatan/permintaan pertimbangan teknis harus menyebutkan alasan keterlambatan, dengan melampirkan : a. Surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil; b. Foto copy sah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan; c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan; d. Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. Surat pernyataan melaksanakan tugas/surat penugasan; dan f. Pas Photo 3 x 4 cm 1(satu) lembar untuk penetapan KARPEG bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat. 10. Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran 11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan pangkat sebagai berikut : a. Juru Muda, bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/a; b. Juru, bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/c; c. Pengatur Muda, bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/a; d. Pengatur Muda tingkat I, bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/b;
32
e. Pengatur, bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c; f. Penata Muda, bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/a; g. Penata Muda tingkat I, bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/b; h. Penata, bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/c; 12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, terhitung awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas yang oleh Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan negeri diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, terhitung tanggal 1 bulan yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas atau cacat karena dinas ditetapkan dengan keputusan : a. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat; b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. E. Rangkuman 1. Pelamar yang ditetapkan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administratif kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. 2. Pelamar yang diterima, ditetapkan sebagai calon PNS serta diangkat dalam golongan ruang tertentu sesuai dengan tingkat pendidikannya. 3. Calon PNS berhak atas penghasilan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah surat pernyataan telah melaksanakan tugas. 4. Masa percobaan yang dijalankan oleh calon PNS adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun. 5. Calon PNS dapat diberhentikan sebagai calon PNS sesuai ketentuan yang berlaku atau karena permintaan sendiri. 6. Calon PNS yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi PNS dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
33
F. Test Formatif III Pilihlah Salah Satu Jawaban Yang Benar dibawah ini 1. Pelamar
yang
diajukan
pemberkasan
nomor
identitas
pegawai
adalah
pelamar................ a. Telah Memenuhi Persyaratan Pelamaran b. Lulus Seleksi Administrasi c. Lulus Seleksi Kesehatan d. Lulus Seluruh Seleksi e. Lulus Seluruh Seleksi Dan Diterima. 2. .Setiap pelamar yang diangkat menjadi Calon PNS ditetapkan Golongan ruang yang bedasarkan pendidikan yang dipergunakan dalam pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Untuk pelamar yang mempunyai latar belakang pendidikan Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), maka pengangkatan pertamannya diangkat dalam jabatan ................................. a. Penata Muda b. Pengatur Muda c. Penatan Muda Tingkat I d. Pengatur Muda Tingkat I e. Pengatur 3. Ijazah lain yang setara dengan Ijazah Dokter dan Ijazah Apoteker adalah ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bobot untuk memperolehnya tingkat kesetaraan dengan Ijazah Dokter dan Ijazah Apoteker, yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh ................................... a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan b. Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara c. Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional. d. Kepala Badan Kepegawaian Negara e. Kepala Lembaga Administrasi Negara
34
4. Berikut ini adalah masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok dalam pengangkatan pertamanya , kecuali .................... a. Selama menjadi Pegawai Negeri, b. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara. c. Selama menjadi Pejabat Negara d. Selama menjalankan tugas pemerintahan, yang antara lain masa penugasan sebagai: e. Selama menjalankan kewajiban untuk membela negara, antara lain masa selama menjadi Prajurit Wajib dan Sukarelawan. 5. Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan masa percobaan. Lamanya masa percobaan selama – lamanya adalah .................................. a. 1 Tahun b. 2 Tahun c. 3 Tahun d. 4 Tahun e. 5 Tahun
35
G. Tindak Lanjut Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif yang ada dibagian akhir modul ini dan hitunglah jawaban anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar. Arti tingkat penguasaan yang anda capai : Rumus : Jumlah jawaban yang benar Tingkat penguasaan = x 100% 5 Arti tingkat penguasaan yang anda capai : 90% - 100%
= baik sekali
80% - 89%
= baik
70% - 79%
= cukup
- 69%
= kurang
kalau tingkatan penguasaan anda mencapai 80% atau lebih, maka dapat melanjutkan pada kegiatan belajar 2, tetapi kalau di bawah 80%, maka harus mengulangi kegiatan belajar 1, terutama bagian yang anda belum kuasai.
36
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat atau sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 memiliki : a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih memiliki pangkat Juru Muda Tingkat I/golongan ruang I/b, disesuaikan menjadi pangkat Juru/ golongan ruang I/c. b. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Diploma III dan masih memiliki pangkat Pengatur Muda Tingkat I/golongan ruang II/b, disesuaikan menjadi pangkat Pengatur/golongan ruang II/c. c. Ijazah Dokter, Ijazah apoteker, atau Ijazah lain yang setara, Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I di bidang kedokteran dan masih memiliki pangkat Penata Muda/golongan ruang III/a, disesuaikan menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I/golongan ruang III/b. d. Ijazah Doktor atau Ijazah Spesialis II di bidang kedokteran dan masih memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I/golongan ruang III/b, disesuaikan menjadi pangkat Penata/golongan ruang III/c. 2. Penyesuaian pangkat/golongan ruang sebagimana dimaksud di atas ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2001. 3. Anggaran untuk penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Anggaran untuk penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 5. Untuk membangun data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil secara nasional, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah wajib menyampaikan tembusan surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
37
KUNCI JAWABAN A. Test Formatif I : 1. b 2. c 3. b 4. a 5. a B. Test Formatif II : 1. a 2. b 3. c 4. e 5. c C. Test Formatif III : 1. e 2. d 3. c 4. b 5. b
38
DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pengadaan PNS. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 sebagai ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, tentang Formasi PNS.
39
