MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS
Penulis: 1. Yopi Koirewoa, SH, MM 2. Ari Budiarso, SH, MM
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA, 2014
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Visi Pendidikan dan Pelatihan ( Diklat ) sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : “Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial “. Adapun sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diharapkan dalam upaya perjuangan mencapai tujuan nasional adalah PNS yang memiliki kompetensi penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, profesional, berbudi pekerti luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat dan abdi negara di dalam negara hukum yang demokratis. Untuk membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas, diperlukan Diklat yang mengarah pada: 1. Peningkatan sikap dan semangat
pengabdian
yang berorientasi
pada
kepentinganmasyarakat, bangsa, negara, dan tanah air; 2. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya; 3. Peningkatan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas dasar pemikiran sebagai berikut: 1. Diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS; 2. Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier PNS; 3. Sistem
Diklat
meliputi
proses
identifikasi
kebutuhan,
perencanaan,
penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat;
1
4. Diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi, termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf. Diklat meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan visi dan tujuan tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembang tugas pemerintahan dan pembangunan. Didalam Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok – pokok kepegawaian, dimana pada pasal 31 menyatakan tentang pendidikan dan pelatihan sebagai berikut : 1. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. . 2.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian undang – undang ini menitik beratkan bahwa penyelenggaraan
diklat jabatan PNS agar efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan diklat. Untuk pencapaian tujuan diklat tersebut kiranya diperlukan peraturan pemerintah sebagai acuan atau norma dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan diklat jabatan PNS. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang diklat jabatan PNS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. Dasar pertimbangan peraturan pemerintah ini dibuat dalam rangka merubah peraturan pemerintah nomor 14 Tahun 1994 tentang diklat jabatan PNS adalah sebagai berikut : 1. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan; 2.
bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap
2
pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh. 3. bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil mengacu pada kompetensi jabatan; PNS atau Sumber Daya Manusia sebagai faktor yang sangat penting pada suatu organisasi, dimana keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya merupakan konstribusi langsung dari sumber daya manusia yang memiliki kemampuan prima dan relevan antara kompetensinya dengan tugas pokok. Dengan kata lain kinerja organisasi sangat dipengaruhi dan bahkan bergantung pada kualitas dan kemampuan
kompetitif
sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan
demikian suatu organisasi yang memiliki prospek maju kemasa depan tidak boleh mengabaikan sumber daya manusianya, baik ditinjau dari segi kualitas, kuantitas, maupun kompetensinya. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya (penjelasan Pasal 3, PP Nomor 101 Tahun 2000). Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa: 1. Kompetensi merupakan persyaratan utama dalam kinerja. 2. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. 3. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan kompetensi atau kemampuan sumberdaya manusia diharapkan organisasi atau perusahaan dapat lebih siap menghadapi perubahan lingkungan yang begitu cepat. Perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut kemampuan mereka dalam menangkap fenomena perubahan tersebut, menganalisa dampaknya terhadap organisasi dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi kondisi
3
tersebut. Manajemen sumber daya manusia dalam organisasi tidak hanya sekedar administratif tetapi justru lebih mengarah pada bagaimana mampu mengembangkan potensi sumberdaya manusia itu sendiri agar menjadi kreatif dan inovatif. Seiring dengan persaingan yang semakin tajam karena perubahan teknologi yang cepat dan lingkungan yang begitu draktis pada setiap aspek kehidupan manusia yang akan berdampak pada kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia yang berkompentensi agar dapat memberikan pelayanan yang prima dan bernilai. Dengan kata lain organisasi tidak hanya mampu memberikan pelayanan yang memuaskan tetapi juga berorientasi pada nilai sehingga organisasi tidak semata-mata mengejar pencapaian produktivitas kerja yang tinggi tetapi lebih pada kinerja dalam proses pencapaiannya (Wibowo, Manajemen Kinerja, Jakarta, 2007 : 79 ), Pegawai Negeri Sipil sebagai sumberdaya manusia aparatur Negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok Pegawai Negeri Sipil yang mampu memainkan peranan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan, ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat kita simpulkan bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksudkan adalah pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang mengacu 4
pada Kompetensi Jabatan agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. B. TUJUAN Modul ini membahas tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi dan menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga dapat memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat, serta dapat menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. 1.
Tujuan Intruksional Umum Setelah peserta diklat mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta mengerti, memahami, dan
dapat menerapkan pelaksanaan atau penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan (diklat) yang sesuai dengan norma, standar dan prosedur penyelenggaraan diklat. 2.
Tujuan Instruksional Khusus a.
Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan
tugas
jabatan
secara
professional
dengan
dilandasi
kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. b.
Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
c.
Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
d.
Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas
pemerintahan
umum
dan
pembangunan
demi
terwujudnya
kepemerintahan yang baik.
5
C. DESKRIPSI SINGKAT Mata diklat ini membahas tentang pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pengertian, analis kebutuhan pendidikan dan pelatihan,jenis dan jenjang pendidikan dan pegawai negeri sipil.
D. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah
mengikuti
diklat
ini
peserta
diharapkan
mampu
mengimplementasikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan norma,standar dan prosedur.
D. INDIKATOR KEBERHASILAN Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta mampu menjelaskan pedoman pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil sehingga dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi bagi pendidikan dan pelatihan yang membawa dampak positif bagi organisasi.
6
BAB II PENGERTIAN , ANALISIS KEBUTUHAN , JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
A. KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Kebijakan pengembangan sumberdaya manusia PNS telah di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994. Pada Pasal 2 didalam peraturan pemerintah ini menegaskan bahwa ” Pendidikan dan pelatihan bertujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, pengayoman serta pemberdayaan masyarakat dan menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik”. Pengembangan sumberdaya manusia PNS yang didasarkan pada standar kompetensi memerlukan adanya penyesuaian-penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur. Arah, pendekatan, maupun materi pendidikan dan pelatihan PNS diharapkan dapat mengatasi competency gap. Oleh karena itu, strategi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PNS diarahkan atau didasarkan pada kompetensi (competency based training). Pengembangan sumberdaya manusia aparatur merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan oleh suatu organisasi, karena melalui pengembangan sumberdaya manusia, diharapkan akan berdampak pada peningkatan kemampuan atau kualitas pegawai atau aparatur. Aparatur yang berkualitas adalah mereka yang mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan kepadanya, serta dapat memelihara dan meningkatkan kecakapan dan kemampuannya secara teratur dan pasti.
7
Irawan, dkk (1997), mengemukakan bahwa; kebutuhan pengembangan sumberdaya manusia di masa yang akan datang merupakan titik utama perencanaan sumberdaya manusia Hampir semua organisasi harus membuat prediksi akan perkiraan kebutuhan pengembangan sumberdaya manusianya di masa depan. Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengembangan sumberdaya manusia adalah menganalisis kebutuhan pengembangan pegawai. Faktor kedua yang harus diperhatikan adalah spesifikasi pekerjaan. Hal ini penting, karena dengan mempertimbangkan spesifikasi pekerjaan maka jenis pengembangan SDM dapat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dari proses analisis kebutuhan, dapat ditentukan apa tujuan pengembangan, siapa yang akan dikembangkan, materi apa yang disajikan, dan metode apa yang digunakan. Semua itu merupakan elemen-elemen dalam spesifikasi jabatan yang biasa disebut desain
instruksional
yang
harus
benar-benar
dipertimbangkan
sebelum
pengembangan aparatur dilaksanakan. Setelah kedua langkah tersebut dilakukan, maka organisasi akan dapat memprediksi kebutuhan pengembangan organisasinya, jenis pengembangan yang dilakukan, dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan program pendidikan dan pelatihan PNS, maka salah satu prasyarat yang perlu dipedomani adalah melakukan prinsip-prinsip pendidikan dan pelatihan dengan senantiasa menerapkan pendekatan sistem melalui penerapan manajemen diklat yang efektif dan efisien, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penyelengaraan, pembiayaan sampai kepada monitoring dan evaluasi. Sebagai tahap awal dalam perencanaan pendidikan dan pelatihan adalah melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan (Training Needs Asessment) dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian bersama pejabat lembaga Diklat instansi yang bersangkutan, dengan mengidentifikasi dan mengukur adanya kesenjangan kemampuan yang secara nyata dikuasai aparatur dengan kemampuan yang seharusnya dikuasai aparatur dalam melaksanakan tugastugasnya. Hasil dari analisis kebutuhan diklat tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun desain program pendidikan dan pelatihan mulai dari penetapan tujuan pelatihan, penetapan kurikulum/silabi, penetapan metode, penetapan peserta dan tenaga pengajar, strategi, evaluasi, maupun sarana dan prasana yang diperlukan.
8
Dengan demikian dapat diharapkan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan benar-benar merupakan proses transformasi untuk membentuk aparatur menjadi profesional, memiliki pengetahuan, sikap atau nilai etika pemerintahan yang baik (good governance) dan keahlian yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik. Untuk itu kegiatan evaluasi terhadap hasil sebuah program pendidikan dan pelatihan menjadi penting untuk dilakukan sehingga dapat diketahui apakah tujuan sebuah program diklat yang telah dilaksanakan tercapai atau tidak. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat menjadi umpanRI balik dalam penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan selanjutnya. B. PENGERTIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SIPIL
PEGAWAI NEGERI
Pengertian atau pendapat tentang diklat banyak paradigma memberikan pengertian serta pendapat, diantaranya sebagai berikut : Strauss dan Sayless ( 1991 ) menyatakan bahwa : “Efisiensi organisasi tergantung pada bagaimana baiknya para anggotanya dilatih. Karyawan yang baru dipekerjakan memerlukan sedikit pelatihan sebelum melalui pekerjaan sedangkan karyawan yang lebih tua memerlukan pelatihan untuk tetap siap menghadapi tuntutan pekerjaan sekarang dan mempersiapkan untuk pemindahan dan kenaikan pangkat. Pelatihan juga memberikan motivasi karyawan untuk bekerja lebih keras, karyawan yang mengerti liku – liku pekerjaannya mungkin mempunyai semangat juang yang lebih tinggi dan mampu melihat hubungan yang lebih erat antara usaha dan prestasi ”. Wexley dan Yuki membandingkankan pengertian istilah latihan ( training ) dan pengembangan ( development ) personil. Wexley dan Yuki ( 1976 ) memberikan pengertian dari keduanya adalah : “ Training and development are terms referring to planned efforts designate fasilitate the acquisition of relevant skill, knowledge, and attitudes by or organizational members ”. Disini latihan dan pengembangan adalah istilah – istilah yang menyangkut usaha – usaha yang berencana yang diselenggarakan agar dicapai penguasaan akan ketrampilan, pengetahuan, dan sikap – sikap yang relevan terhadap pekerjaan.
9
Secara umum, pengertian diklat atau pelatihan merupakan suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Latihan membantu pegawai dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan pengetrapannya, guna meningkatkan ketrampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuannya. Pelatihan (trainning) meliputi aktivitas – aktivitas yang berfungsi meningkatkan unjuk kerja seseorang dalam pekerjaan yang sedang dijalani atau yang terkait dengan pekerjaan ini. Hal ini berbeda dengan pengertian pendidikan yang menggambarkan suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya peningkatan penguasaan teori dan ketrampilan memutuskan terhadap persoalan - persoalan yang menyangkut kegiatan pencapaian tujuan. Pendidikan (education) mencakup kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi menyeluruh seseorang dalam arah tertentu dan berada di luar lingkup pekerjaan yang ditanganinya saat ini. Sikula yang dikutip oleh munandar (1978), memberikan pendapat sebagai berikut : “ Diklat adalah proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, dimana tenaga kerja non manajerial mempelajari pengetahuan dan ketrampilan teknis untuk tujuan tertentu ”. Flippo (1994), mendefinisikan pelatihan adalah : “ sesuatu kegiatan peningkatan pengetahuan dan keahlian pegawai untuk melaksanakan pekerjaan – pekerjaan khusus, dimana arti penting training adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian pegawai; meningkatkan moral pegawai; mengurangi pengawasan; mengurangi kecelakaan dan meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas organisasi. Training dirancang untuk memperbaiki kinerja (performance) tugas yang dihadapi atau dikerjakan. Tujuannya adalah mengintroduksikan tingkah laku baru maupun mengubah tingkah laku yang sekarang, sehingga menghasilkan tingkah laku tersebut yang lebih baik atau yang relevan dengan fungsi dan tugasnya ”. H A R
Tilaar (1997) mengemukakan terdapat beberapa aspek yang perlu
diperhatikan dalam pendidikan dan pelatihan, yaitu : 1.
Aspek institusi
2.
Aspek kurikulum 10
3. Aspek lamanya pendidikan 4. Aspek tenaga pengajar 5. Aspek peserta pendidikan 6. Aspek metoda proses belajar mengajar 7. Aspek laboratorium, dan 8. Aspek kepustakaan Dengan memperhatikan aspek – aspek diatas, pegawai yang memiliki pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya guna memperlancar proses pelaksanaan tugas masing – masing. Secara skematis terlihat dalam gambar berikut :
1. Jumlah dan jenis kurikulum 2. Materi kurikulum 3. Metode 4. Panitia pendidikan 5. Instruktur 6. Sarana
Program Pendidikan
Program Pelatihan
PNS - Knowledge - Skill - Behaviour
Peningkatan pelayanan pada masyarakat
7.
Diagram Diklat (H A R Tilaar : 1997 )
Dasar filosofis pelatihan adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara berulang – ulang (driil) terhadap seseorang menyebabkan ia terbiasa. Karena sudah terbiasa, ia menjadi mahir atau terampil. Orang yang terampil cenderung lebih cepat, lebih tepat, dan lebih hemat dalam pelaksanaan tugasnya dibandingkan dengan orang yang tidak terampil. Orang terampil cenderung
11
bekinerja tinggi. Dengan kinerja yang tinggi akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Melihat dari uraian pengertian atau pendapat paradigma yang terkait dengan definisi atau pengertian diklat, mungkin kita akan bertanya, bagaimana pengertian tentang diklat Pegawai Negeri Sipil (PNS) ?. Istilah pelatihan pada instansi pemerintah telah dibakukan dengan istilah pendidikan dan pelatihan (diklat). Hal ini telah dituangkan atau diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu juga diatur dalam Surat Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 304/A/IX/6/4/1995 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, diklat didefinisikan sebagai berikut : Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. C. ISTILAH-ISTILAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. 2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus, seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
12
5. Pejabat pembina Kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden,
Pimpinan
Kesekretariatan
Lembaga
Tertinggi/Tinggi
Negara,
Gubernur dan Bupati/Walikota. 6. Instansi Pengendalian Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasn standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat. 7. Instansi Pembina Diklat yang selanjutya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat. 8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/ atau melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah. 10. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada departemen, Lembaga
Pemerintah
Non
Departemen,
Kesekretariatan
Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat. D. ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT Penentuan kebutuhan diklat perlu dilakukan guna memilih program diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kopetensi tugas pegawai. Proses penentuan kebutuhan diklat harus didahului dengan proses perencanaan yang matang dengan langkah pertama adalah melakukan Analisis Kebutuhan Diklat (Training need assessment). Proses analisis kebutuhan diklat hasilnya diharapkan akan mengungkapkan gambaran kekurangan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan jabatan pegawai, 13
hal ini merupakan dasar untuk merancang program diklat. Proses analisis kebutuhan diklat bertitik tolak dari masalah – masalah yang dihadapi oleh organisasi. diinventarisasi, dipilah – pilah sampai
ditemukan masalah yang
disebabkan oleh faktor pegawai, kemudian dicari penyebabnya yang spesifik yaitu kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai. Dari sebab yang spsifik ini selanjutnya dapat sebagai dasar dalam menentukan jenis diklat yang dibutuhkan dalam rangka untuk menghilangkan/meminimalisir penyebab tersebut. Hal ini dapat dicapai apabila penyelenggaraan diklat merupakan cerminan kebutuhan yang bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan pegawai, yaitu suatu kesenjangan dari keadaan yang ingin dicapai dengan keadaan sekarang yang ternyata belum dapat dilaksanakan secara semestinya. Kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat merupakan bagian tak terpisahkan dari proses kegiatan penyelenggaraan diklat, sebagai bahan pertimbangan utama dalam pengembangan program diklat. Oleh karena itu perlu dikelola secara efektif sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam pengembangan program diklat. Namun bila tidak dikelola secara efektif kemungkinan besar akan gagal dalam pengembangan program diklat. Adapun alasan – alasan atau faktor – faktor penyebab kebutuhan diklat (Tjiptono dan Diana, 1995), adalah : 1. Kualitas Angkatan Kerja Yang Ada Perhatian terhadap angkatan kerja disini adalah orang – orang yang berharap (calon) menjadi Pegawai Negeri Sipil. Tugas – tugas/pekerjaan – pekerjaan baru yang menjadi beban bagi aparat/birokrasi pemerintah akan dipenuhi oleh angkatan kerja tersebut. Oleh karenanya, kualitas angkatan kerja merupakan hal yang penting. Kualitas angkatan kerja mencakup kesiap sediaan dan potensi yang dimilikinya. 2. Persaingan Global Semua organisasi, baik sektor privat maupun sektor publik, pada saat ini harus menyadari bahwa mereka tengah menghadapi era baru, globalisasi. Dalam konteks suatu bangsa, pada era ini dimana persaingan yang begitu ketat akan menjadi kendala bagi kemajuan atau bahkan menemui kehancurannya. Agar
14
dapat mampu bersaing dan memenangkan persaingan itu, suatu bangsa harus mempersiapkan diri di semua sektor. Satu hal penting yang menjadi senjata paling ampuh dalam mengantisipasi kecenderungan itu adalah sumberdaya manusia yang unggul. Disini peran diklat sangat dibutuhkan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki. 3. Perubahan Yang Cepat Dan Terus Menerus Perubahan yang berlangsung dalam lingkungan organisasi (birokrasi) pada saat ini begitu cepat dan dinamis. Pengetahuan dan ketrampilan sebagai sarana pendukung kinerja organisasi telah berkembang terus menerus tanpa ada yang dapat menghalangi. Dalam lingkungan seperti ini sangat penting memperbaharui kemampuan pegawai secara konstan. Organisasi yang tidak memahami perlunya diklat tidak akan mungkin dapat mengikuti perubahan tersebut. 4. Masalah – Masalah Alih Teknologi Alih teknologi adalah perpindahan atau transfer teknologi dari satu obyek ke obyek yang lain. Ada dua tahap dalam proses alih teknologi. Tahap pertama, komersialisasi teknologi baru yang dikembangkan di laboratorium riset atau penemu individu. Tahap ini merupakan pengembangan bisnis dan tidak melibatkan diklat. Tahap kedua, difusi teknologi, dimana terjadi proses pemindahan teknologi yang baru dikomersialkan ke dunia kerja untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing. Difusi teknologi memerlukan Diklat. Tahap kedua ini tidak akan berlangsung dengan baik bila karyawan yang akan menggunakan teknologi itu belum dilatih untuk menggunakannya secara efisien dan efektif. Teknologi tanpa didukung oleh adanya karyawan yang memahami cara – cara penggunaannya secara efektif, tidak akan memberikan kontribusi besar terhadap produktivitas. Hambatan utama terhadap efektivitas alih teknologi adalah ketakutan (kekhawatiran) akan perubahan dan ketidaktahuan akan teknologi baru itu. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan diklat. 5. Perubahan Keadaan Demografi Perubahan keadaan demografi menyebabkan diklat menjadi semakin penting dewasa ini. Kerjasama tim akan menjadi penghalang bila keadaan ini tidak
15
tertanggulangi dalam pelaksanaan tugas organisasi. Oleh karena itu, diklat dibutuhkan untuk melatih karyawan yang berbeda latar belakangnya agar dapat bekerja sama secara harmonis. Untuk mengatasi perbedaan budaya, sosial dan jenis kelamin dibutuhkan diklat, komitmen dan perhatian. Menurut Morrison (2001: 27), kebutuhan (need) adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya, keinginan adalah harapan ke depan atau cita-cita yang terkait dengan pemecahan terhadap suatu masalah. Sedangkan analisa kebutuhan adalah alat untuk mengidentifikasi masalah guna menentukan tindakan yang tepat. (Morrison, 2001: 27). Sementara itu, Dessler melihat kebutuhan diklat bagi suatu organisasi pada hakekatnya muncul dikarenakan adanya masalah – masalah yang mengganggu kinerja organisasi itu, seperti : penurunan prestasi yang mencakup menurunnya pelayanan, menurunnya tingkat produksi dan sebagainya. Penurunan prestasi ini dapat disebabkan tidak jelasnya standar ataupun tingkat motivasi pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Dessler selanjutnya membagi dua teknik utama dalam menentukan kebutuhan diklat, yaitu : Analisis Tugas Dan Analisis Prestasi. Analisis Tugas merupakan suatu studi pekerjaan yang terperinci untuk menentukan jenis ketrampilan khusus yang diperlukan pegawai. Sedangkan Analisis Prestasi adalah upaya memverifikasi fakta adanya kemunduran prestasi yang cukup berarti, dan kemudian menentukan apakah kemunduran ini harus diatasi melalui diklat atau dengan cara lain, misalnya mengganti perangkat/peralatan atau memindahkan pegawai yang bersangkutan. Melihat pendapat tersebut, bagaimana dengan kebutuhan diklat bagi PNS yang menjabat jabatan analis kepegawaian ?. Kebutuhan diklat bagi PNS yang menjabat analis kepegawaian yaitu Analisis Tugas. Hal – hal utama untuk membantu analisis tugas adalah mengetahui uraian Pekerjaan (job description) dan spesifikasi pekerjaan (job spesification) pegawai. Kedua hal ini mendata tentang tugas – tugas dan ketrampilan khusus yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan dan merupakan acuan dasar untuk menentukan diklat yang dibutuhkan.
16
Untuk mendapatkan dua hal utama diatas, uraian jabatan dan spesifikasi pekerjaan, kita terlebih dahulu melakukan penentuan spesifikasi jabatan melalui proses yang disebut sebagai analisis Jabatan (Job analysis). Penentuan spesifikasi jabatan berarti kita menentukan keterampilan – keterampilan, tanggung jawab, pengetahuan, wewenang, lingkungan dan antar hubungan yang terlibat dalam setiap jabatan (Handoko, 1986). Dari analisis kebutuhan diklat ini dapat ditindaklanjuti dengan perencanaan diklat. Perencanaan merupakan proses pemikiran rasional dan penetapan secara tepat mengenai berbagai macam hal yang akan dikerjakan di masa mendatang, dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan (wursanto; 1981). Ulber silalahi (2002: 159) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses penetapan tujuan (setting objektives) yang akan dicapai dan memutuskan strategi untuk mencapainya. Sondang P. Siagian mendefinisikan perencanaan sebagai usaha dasar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang halhal yang akan dikerjakan di masa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan sangat penting karena: 1. Dalam perencanaan dapat digariskan tujuan organisasi sehingga geraknya dapat diarahkan, 2. Dengan perencanaan, semua aktifitas dapat diarahkan ke tujuan yang telah ditetapkan, 3. Dapat diperoleh tindakan yang tepat terkoordinasi dari berbagai unit kerja. Dari hasil perencanaan ini, dapat merencanakan/menentukan jenis diklat yang akan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penyelenggaraan diklat didalam suatu organisasi.
17
E. JENIS DAN JENJANG DIKLAT PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Diklat Prajabatan a. Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. Diklat Prajabatan terdiri dari : 1)
Diklat Prajabatan Golongan I dan II, untuk PNS Golongan I dan II
2)
Diklat Prajabatan Golongan III untuk PNS Golongan III
b. Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. c. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib disertakan dalam diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS. 1)
CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat prajabatan untuk diangkat sebagai PNS
2)
Peserta diklat Prajabatan adalah semua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
2. Diklat Dalam Jabatan Diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. PNS yang akan mengikuti Diklatpim ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi yang didasarkan pada peta jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan. Setiap instansi memberikan prioritas kepada PNS yang telah menduduki jabatan struktural diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
18
Peserta Pendidikan dan Pelatihan Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural yang telah memenuhi syarat: a. menduduki pangkat sekurang-kurangnya setingkat lebih rendah dari pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan yang akan diduduki; b. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya pendidikan menengah; c. memiliki potensi yang dapat dikembangkan, telah membuat prestasi dalam melaksanakan tugasnya, mampu menjaga reputasi baik bagi dirinya maupun instansinya, dan memiliki kemauan keras untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan serta syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina. Diklat dalam jabatan terdiri atas: a.
Diklat kepemimpinan yang selanjutnya disebut DIKLATPIM dilaksanakan untuk
mencapai
persyaratan
kompentensi
kepemimpinan
aparatur
pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklatpim terdiri dari: 1) Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon IV; 2) Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon III; 3) Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon II; 4) Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon I. b.
Diklat Fungsional Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan Fungsional masing-masing Jenis dan jenjang diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan Fungsional yang bersangkutan Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional tertentu, adalah jabatan-jabatan fungsional sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. PNS yang perlu mengikuti Diklat Fungsional adalah PNS yang telah di evaluasi oleh
19
Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan Tim Seleksi Diklat Instansi. PNS yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan fungsional tertentu dapat diberikan sertifikat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dan Instansi Pengendali. Peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan dan telah menduduki jabatan fungsional c.
Diklat Teknis 1) Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanakan tugas PNS. a)
Kompetensi teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang – bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing – masing. Bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti Diklat Teknis yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing – masing.
b)
PNS yang perlu mengikuti Diklat Teknis adalah PNS yang telah dievaluasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan Tim Seleksi Diklat Instansi.
c)
Peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang dipersiapkan untuk melaksanakan pekerjaan teknis yang dibebankan kepadanya.
2) Diklat teknis dapat dilaksanakan secara berjenjang 3) Jenis dan jenjang diklat Teknis untuk masing-masing jabatan ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan
20
F. RANGKUMAN Pada Pasal 2 didalam peraturan pemerintah ini menegaskan bahwa ” Pendidikan dan pelatihan bertujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, pengayoman serta pemberdayaan masyarakat dan menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik”. Hal ini berbeda dengan pengertian pendidikan yang menggambarkan suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya peningkatan penguasaan teori dan ketrampilan memutuskan terhadap persoalan persoalan yang menyangkut kegiatan pencapaian tujuan. Pendidikan (education) mencakup kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi menyeluruh seseorang dalam arah tertentu dan berada di luar lingkup pekerjaan yang ditanganinya saat ini. Peserta Pendidikan dan Pelatihan Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural yang telah memenuhi syarat: 1. menduduki pangkat sekurang-kurangnya setingkat lebih rendah dari pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan yang akan diduduki; 2. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya pendidikan menengah; memiliki potensi yang dapat dikembangkan, telah membuat prestasi dalam melaksanakan tugasnya, mampu menjaga reputasi baik bagi dirinya maupun instansinya, dan memiliki kemauan keras untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan serta syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
21
G. LATIHAN Berilah tanda silang pada jawaban berikut ini yang menurut anda paling benar. 1. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Uraian tersebut merupakan bunyi daripada pasal 1, ayat 1, pada ............ a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 b. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 d. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 2. “ Pendidikan dan pelatihan bertujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri sesuai ..... ” Uraian tersebut merupakan tujuan diklat yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, didalam pasal : a. Pasal 1 b. Pasal 2 c. Pasal 3 d. Pasal 4 3. Analisis Kebutuhan Diklat yang didasari dengan Upaya memverifikasi fakta adanya kemunduran prestasi yang cukup berarti, adalah : a. Analisis Tugas b. Analisis Jabatan c. Analisis Prestasi d. Analisis beban kerja 4. Bila kita mengacu pada pendapat Dessler, analisis kebutuhan diklat bagi PNS pemangku jabatan analis kepegawaian mengacu pada : a. Analisis Jabatan b. Analisis Prestasi c. Analisis beban kerja d. Analisis Tugas
22
5. Diklat yang merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS bagi PNS Golongan I dan II, adalah : a. Diklat Prajabatan Golongan III b. Diklat Prajabatan Golongan I dan II c. Diklatpim Tingkat II d. Diklatpim Tingkat III
23
BAB III KURIKULUM DAN METODE DIKLAT, TENAGA KEDIKLATAN DAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PNS
A. KURIKULUM DIKLAT Kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan. Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara Diklat, peserta dan alumni Diklat, serta unsur ahli lain. Yang dimaksud dengan unsur ahli lain adalah para pakar yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum Diklat yang bersangkutan. Kurikulum merupakan kumpulan pengalaman dan gagasan yang ditata dalam bentuk program diklat yang disajikan dengan menggunakan metode dan media yang bertujuan meningkatkan pengetahuan kemampuan peserta diklat pada bidang kompetensi yang diharapkan dikuasai peserta dan relevan dengan pekerjaan (Suparno Eko Widodo, Pengembangan SDM Berkualitas, 2009 : 31 ). B. METODE DIKLAT PNS
Paedagogi (Pendekatan Pendidikan Untuk Anak-Anak)
Andragogi (Pendekatan Pendidikan Untuk Orang Dewasa)
Proses belajar adalah rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh proses belajar peserta diklat mulai dari menyusun strategi belajar sampai mengikuti berbagai layanan bantuan belajar yang disediakan seperti pembimbingan akademis, tutorial. Dalam penyusunan strategi proses belajar kiranya diperlukan suatu metode pembelajaran yang partisipasi aktif dengan jalan saling asah, saling asuh, dan saling asih diantara peserta, yaitu metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut.
24
Paradigma banyak mengartikan atau mendefinisikan metode sebagai berikut : 1. Metode merupakan suatu cara kerja sistemik untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. 2. Metode adalah cara/teknik untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Metode adalah cara yang tersusun dan teratur untuk mencapai tujuan khususnya dalam hal ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut apabila kita kaitan dengan proses penyelenggaraan diklat PNS dimana dalam pembelajarannya diperlukan suatu metode pembelajaran yang efektif. Metode pembelajaran yang digunakan dalam diklat PNS yang merupakan cara/teknik yang sistemik, tersusun dan teratur untuk mencapai tujuan penyelenggaraan diklat PNS adalah metode pembelajaran andragogy ( metode pembelajaran bagi orang dewasa ). Dengan metode ini diharapkan akan memberikan suatu proses pembelajaran yang efektif dimana metode ini merupakan metode yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan diri peserta diklat yang telah memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman kerja tertentu. Metode andragogy yang merupakan seni atau pengetahuan membimbing atau memimpin atau mengajar orang dewasa, dimana kegiatan belajar bertumpu pada diri peserta akan lebih tepat dan efektif dalam pembelajaran kediklatan apabila dibandingkan dengan metode Paedagogy yang merupakan seni atau pengetahuan membimbing atau memimpin atau mengajar anak, dimana kegiatan belajar bertumpu pada seorang guru (Malcolm knowles : “ The adult Learners, The Neglected Species”). 1. Perbedaan Metode Andragogi Dan Metode Pedagogi Perbedaan orang dewasa dengan anak – anak dalam pemahaman atas nilai dan norma adalah pada orang dewasa terletak pada dirinya sendiri, sedangkan pada anak terletak pada pendidik (guru, orang tua, paman, ... ). Orang dewasa dalam memahami suatu informasi tidak sertamerta diterima, ditelan bulat – bulat tetapi selalu diperbandingkan dengan nilai dan norma yang sudah melekat pada dirinya
25
yang terbentuk sepanjang pengalamannya. Orang dewasa tidak akan mudah terbujuk dan lalu setuju terhadap informasi yang ia ragukan kebenarannya dan kurang sejalan dengan nilai dan norma yang diyakininya. Sedangkan nilai dan norma pada anak – anak terletak pada pendidik karena nilai dan norma pada diri anak – anak masih dalam proses pembentukan. Oleh karena itu pentingnya contoh dan teladan yang baik dari pendidik. Implikasi dalam proses pembelajaran orang dewasa untuk lebih mengutamakan model pembelajaran yang terpusat pada peserta (trainee centered learning). Model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada peserta diklat untuk mengambil tanggung jawab yang luas dalam mengambil keputusan pada proses pembelajaran. Untuk lebih jelasnya perbedaan antara pembelajaran pedagogi dan andragogi dapat kita lihat sebagai berikut : No
Unsur
Pedagogi
Andragogi
• Format yang kaku • Berpusat pada mata pelajaran • Prosedural / tingkatan • Berdasar otoritas • Formal • Kompetitif • Win-lose
• Fleksibel, terbuka, dan responsif • Interdisipliner • Pengembangan • Saling menghormati • Informal • Kolaboratif • Win-win
• Bergantung pada penghargaan dan hukuman dari luar • Dominasi guru • Diperlukan kontrol guru terus menerus • Asumsi bahwa peserta belum dewasa
• Motivasi dari dalam diri Kontrak belajar
Perencanaa n Belajar
• Guru dan administrasi • Mekanisme legalformal
• Guru dan peserta • Mekanisme saling memerlukan
Evaluasi
• Ranking • Berpusat pada guru (subjektif)
• Berdasar kriteria kompetensi • Objektif
1
Struktur belajar
2
Atmosfir Belajar
3
Motivasi
4
Kegiatan Belajar
5
6
• Peserta aktif, • Independen, bebas. bertanggung jawab • Belajar memperhatikan pengalaman peserta
26
Melihat dari perbedaan kedua metode tersebut, kiranya metode andragogi akan lebih tepat dan efektif bila dibandingkan dengan metode pedagogi dalam pelaksanaan kediklatan PNS. Dengan metode andragogi akan memberikan interaktif antara peserta dengan tenaga pengajar ataupun antar peserta, dan berlangsung dalam suasana belajar yang bebas, dinamis, dan fleksibel. Adapun metode andragogi dapat dilakukan melalui : a. Ceramah Yaitu proses pemberian materi pembelajaran dengan cara mempersentasikan materi yang dilakukan atau diberikan oleh widyaiswara/instruktur/pengajar sesuai dengan Garis – Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) yang ditentukan. Penyajian bahan ceramah dapat disampaikan dengan bantuan audiovisual, OHP, white board, flip chart dan/atau alat bantu lainnya. b. Tanya jawab Pelaksanaan tanya jawab dalam pembelajaran materi diklat bertujuan agar adanya
dinamika
penyajian
pembelajaran
antara
peserta
dan
widyaiswara/instruktur/ pengajar selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan tanya jawab juga akan memberikan masukan bagi peserta ataupun widyaiswara/instruktur/pengajar yang efektif sehingga tujuan penyelenggaraan diklat dapat dimaksimalkan. c. Pendalaman Materi Dengan pendalaman materi, peserta dilatih atau dilibatkan untuk melakukan komunikasi secara terorganisir dan berfikir secara organisasional sehingga akan terbentuknya kesamaan pola pikir dan pola tindak. Dengan pendalaman materi juga memberikan peserta untuk saling kerjasama secara aktif dalam berfikir, menyumbangkan ide/gagasan, mengindentifikasi, membahas dan memecahkan masalah yang menjadi topik dalam suatu bidang studi berdasarkan kesepakatan kelompok. d. Studi Kasus Dengan menghadapkan pada suatu peristiwa nyata atau kasus aktual yang terjadi, dan dipacu untuk melakukan kajian, serta mencari faktor penyebab
27
terjadinya kasus dan cara pemecahannya yang cepat, tepat, dan benar yang berdasarkan norma, standar, prosedur
yang ada, akan memberikan
pengembangan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku positip bagi peserta. e. Diskusi Dengan diskusi akan memacu peserta untuk membahas topik – topik permasalahan dalam suatu kelompok, dengan sasaran antara lain untuk mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisa masalah, transfer informasi, memperkaya gagasan/ide, dan melatih untuk mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan secara sistematis. Studi Banding Untuk menambah peningkatan wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan yang diharapkan dapat memberikan dampak yang positip terhadap kinerja, peserta dapat diberikan kesempatan untuk mengadakan studi banding (benchmarking) di tempat lain. Dengan studi banding kita dapat mengevaluasi kinerja kita dengan kinerja suatu instansi yang lain dengan harapan akan mendapatkan nilai – nilai yang positip dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai ataupun organisasi. Metode Diklat disusun sesuai dengan tujuan dan program Diklat bagi orang dewasa. Dengan metode ini peserta Diklat diprediksi atau diposisikan sebagai peserta diklat yang telah memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman kerja tertentu. Adapun metode Diklat Bagi Orang Dewasa yang digunakan harus : a. Sesuai dengan kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta; b. Bersifat interaktif antara peserta dengan widyaiswara dan antar peserta; c. Berlangsung dalam suasana belajar yang bebas, dinamis, dan fleksibel. 2.
Manfaat Metode Pembelajaran Dalam penyelenggaraan diklat metode pembelajaran yang tepat dan efektif akan memberikan manfaat : a. Membantu widyaiswara/pengajar/instruktur dalam proses pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Belajar adalah suatu usaha terus menerus yang dalam pelaksanaannya sering terjadi kendala – kendala pada proses pembelajaran. Untuk itu diperlukan suatu metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan peserta diklat.
28
Dengan metode yang tepat akan memberikan widyaiswara/pengajar/instruktur melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. b. Menghilangkan dinding pemisah antara widyaiswara/pengajar/instruktur dengan peserta diklat. Dave Meier dalam buku The Accelerated Learning mengatakan bahwa Acelerated Learning memungkinkan peserta untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan, upaya normal dan dilandasi dengan kegembiraan. Dalam buku tersebut juga diuraikan tentang salah satu prinsip dasar Accelerated Learning
adalah
adanya
kerjasama
diantara
pembelajar
(widyaiswara/pengajar/instruktur) sangat meningkatkan hasil belajar. Oleh karena itu belajar yang berpusat pada aktivitas dan melibatkan seluruh peserta diklat lebih berhasil dari pada belajar berpusat pada presentasi. Untuk itu diperlukan ragam metode pembelajaran yang efektif agar proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. c. Menggali dan memanfaatkan potensi peserta diklat. Peserta diklat orang dewasa memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, ketrampilan dan sikap perilaku yang beraneka ragam. Mereka adalah peserta belajar yang sekaligus sumber belajar. Orang dewasa akan belajar dengan efektif apabila merasa dihargai dan dimanfaatkan potensinya secara maksimal. Dengan latar belakang orang dewasa yang demikian kiranya diperlukan suatu metode pembelajaran yang melibatkan atau memberikan peluang atau kesempatan bagi peserta untuk partisipasi aktif. d. Terjadi kemitraan antara pelatih dan peserta. Diklat salah satu media dalam rangka menjalin kemitraan. Terjalinnya kemitraan tersebut dapat dengan menggunakan metode tertentu yang efektif dan efisien. Sebagai contoh dalam ragam metode simulasi. Dalam metode ini, peserta diberikan peran masing – masing. Ada peserta yang diberikan peran sebagai simulator, dan ada juga peserta yang diberikan peran sebagai pengamat, serta sebagai narasumber. Dengan peran – peran tersebut akan lebih menjalin kemitraan antara widyaiswara dengan peserta diklat. Dengan metode ini juga
29
meminimalisir jurang pemisah antara peserta dengan widyaiswara/ pengajar/ instruktur, sehingga memberikan peluang kemitraan yang efektif. e. Mempermudah dalam menyerap informasi. Proses belajar sebagai aktivitas berfikir akan berjalan lancar apabila diperoleh pemahaman dari materi yang dipelajari. Sebaliknya aktivitas otak untuk berfikir akan pusing atau letih manakala tidak memperoleh sesuatu yang dipelajari. Untuk itu diperlukan suatu metode pembelajaran yang bertujuan agar peserta dapat
mudah
menyerap
informasi
yang
disajikan
widyaiswara/pengajar/instruktur ataupun informasi antara sesama peserta. f. Menimbulkan perasaan “FUN” Setiap hari otak manusia dibanjiri oleh berbagai macam informasi yang mengharuskan otak untuk meresponnya. Otak akan merespon lebih baik apabila kondisi otak dalam keadaan senang, gembira, dan bebas (tidak tertekan). Untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang demikian, kiranya diperlukan suatu metode pembelajaran yang tepat yang diharapkan akan memberikan peserta diklat lebih termotivasi dalam mengikuti diklat.
C. TENAGA KEDIKLATAN Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan PNS bahwa tenaga kediklatan terdiri dari: 1. Widyaiswara; 2. Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah; 3. Tenaga Kediklatan lainnya a.
Widyaiswara Widyaiswara sebagai salah satu kompenen tenaga kediklatan adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah. Jabatan fungsional widyaiswara adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
30
jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang ( Pasal 1, Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN, Nomor 1 Tahun 2010). Dari pengertian tersebut jelas bahwa tugas pokok widyaiswara adalah mendidik, mengajar dan/atau melatih pada instansi Pemerintah. Melihat tugas pokok tersebut terlihat peran widyaiswara mempunyai arti yang sangat penting dalam kediklatan. Semakin tinggi kopetensi tugas seorang widyaiswara, maka akan memberikan kontribusi keberhasilan proses pembelajaran yang semakin efektif. Oleh karena itu penilaian utama dari seorang widyaiswara adalah kompetensi yang dimiliki terhadap penguasaan materi yang diajarkan. Seorang widyaiswara juga harus mampu menjadi fasilitator yang baik bagi peserta diklat. Dengan demikian dapat kita artikan bahwa seorang widyaiswara tidak menjadi seseorang yang setiap kali harus dilayani, tetapi harus dapat melayani peserta diklat dengan baik. Didalam sistem pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan sistem diskusi, peran widyaiswara sangat menentukan karena harus dapat menfasilitasi jalannya diskusi tersebut. Sesuai dengan prinsip diklat yang berbasis pada konpetensi, maka seorang peserta diklat nantinya diharapkan akan mendapatkan nilai tambah/kompetensi dari materi yang diberikan. Oleh karena itu tidak hanya teori saja yang diberikan oleh widyaiswara, akan tetapi bagaimana mata diklat yang diajarkan kepada peserta diklat dapat memberikan nilai tambah baik terhadap sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. b.
Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah Lembaga diklat pemerintah adalah satuan unit organisasi pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Dan Perangkat Daerah yang Bertugas Melakukan Pengelolaan Diklat dan Pengembangan SDM. Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat instansi pemerintah yang secara fungsional mengelola secara langsung program diklat.
31
c. Tenaga Kediklatan Lainnya Yang dimaksud dengan tenaga kediklatan lainnya adalah pejabat atau seseorang yang bukan Widyaiswara, bukan pengelola Lembaga Diklat Pemerintah tetapi karena keahlian, kemampuan, atau kedudukannya diikutsertakan dalam kegiatan pencapaian tujuan Diklat. Contoh:
Bambang seorang Kepala Biro yang ditugasi mengajar pada Diklat Prajabatan disebut tenaga kediklatan lainnya.
D. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Salah satu penilaian pelaksanaan Diklat adalah prasarana yang mendukung, apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan diklat telah distandarisasi. Dengan demikian bahwa lembaga/instansi penyelenggara dalam pelaksanaan diklat PNS harus memenuhi standar kelengkapan sarana dan prasarana. Yang dimaksud standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat PNS adalah persyaratan minimal yang menyangkut kualitas dan kuantitas fasilitas dan peralatan Diklat sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam persyaratan akreditasi Diklat. Untuk mengkoordinasikan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan dilakukan inventarisasi, evaluasi dan pengawasan oleh Instansi Pembina, agar sarana dan prasarana Diklat secara keseluruhan dapat dioptimalkan penggunaannya, baik oleh instansi pemiliknya maupun oleh instansi lain. Instansi Pembina menetapkan kriteria sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan serta mengkoordinasikan pemanfaatannya. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan dan pelatihan.
32
E. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pendidikan dan Pelatihan dapat diselenggarakan secara klasikal dan atau non klasikal.
Penyelenggaraan Diklat secara klasikal dilakukan dengan tatap muka
sedangkan penyelenggaraan Diklat secara non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan tempat di kerja dan pelatihan dengan sistem jarak jauh. Bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menentukan efisiensi, efektifitas dan jangkauan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam bentuk klasikal diharapkan akan menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas yang tinggi namun jangkauan terhadap pesertanya terbatas pada jumlah peserta yang hadir dalam kelas yang bersangkutan. Sebaliknya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam bentuk non klasikal memiliki jangkauan yang jauh dan luas. Pendidikan dan pelatihan non klasikal dapat berbentuk pendidikan jarak jauh maupun pendidikan dan pelatihan di tempat kerja. Diklat Jarak Jauh merupakan salah satu cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang pesertanya aktif mempelajari bahan-bahan pelajaran menurut tingkat kemampuannya masing-masing, tidak terikat oleh bentuk dan metode klasikal, tidak harus senantiasa bertatap muka dengan tenaga kependidikan dan pelatihan dan tidak boleh mengganggu tugas pekerjaannya sehari-hari. Pelatihan dengan sistem jarak jauh, dilakukan untuk menjangkau peserta di tempat yang jauh dari penyelenggara Diklat yang pelaksanaannya melalui proses belajar mandiri dan tutorial serta menggunakan berbagai media komunikasi. Didalam modul Universitas Terbuka didefinisikan bahwa sistem belajar jarak jauh adalah sistem belajar yang menuntut mahasiswa belajar mandiri dengan seminimal mungkin bertatap muka atau bertemu langsung dengan dosen sebagaimana dalam pembelajaran tatap muka. Dari pengertian tersebut diatas dapat kita tarik suatu benang merahnya, yaitu pada prinsipnya pembelajaran jarak jauh (diklat/perguruan) menekankan peserta untuk aktif dan lebih mandiri dalam proses pembelajarannya.
33
Didalam penyelenggaraan diklat PNS, terdapat ketentuan atau aturan yang mengatur penyelenggaraan diklat PNS. Salah satunya adalah lembaga kediklatan yang telah memenuhi kriteria atau yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan diklat PNS yang dapat menyeleng- garakannya. Dengan ketentuan – ketentuan tersebut maka penyelenggaraan diklat PNS menurut kewenangan adalah sebagai berikut: 1. Diklat Pra jabatan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi. 2. Diklatpim Tingkat IV,Diklatpim Tingkat III dan Diklatpim Tingkat II dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi. 3. Diklatpim Tingkat I dilaksanakan oleh Instansi Pembina. 4. Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh lembaga Diklat yang terakreditasi. Akreditasi terhadap lembaga diklat dimaksudkan sebagai upaya standardisasi kualitas penyelenggaraan Diklat PNS. Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi adalah Unit Penyelenggara untuk menyelenggarakan suatu Diklat tertentu. Untuk memberikan akreditasi tersebut Instansi Pembina membentuk tim Akreditasi yang terdiri dari Instansi Pembina dan Instansi yang bersangkutan. Lembaga diklat swasta yang terakreditasi dapat menyelenggarakan Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu. Dalam penyelenggaraan diklat PNS diperlukan anggaran atau pembiayaan Diklat. Anggaran atau pembiayaan diklat PNS dibebankan pada anggaran instansi masing-masing melalui Anggaran Belanja Diklat yang bersumber dari Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan instansi masing-masing. Adapun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil antara lain : 1. Menyusun rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas sehari hari. 2. Membuat
jadwal
penyelenggaraan
pendidikan
dan
pelatihan
dengan
menghitung kebutuhannya.
34
3. Menyusun
panitia
penyelenggaraan
pendidikan
dan
pelatihan,
agar
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat terlaksana dengan tertib. 4. Mengumpulkan data-data peserta pendidikan dan pelatihan yang mau mengikuti nya. 5. Menyampaikan pemberitahuan kepada peserta melalui instansi melalui surat pemberitahuan tentang penelenggaraan pendidikan dan pelatihan 6. Mengumpulkan semua data peserta yang telah menjawab surat pemberitahuan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakannya. 7. Pemeriksaan kesehatan peserta sebelum penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 8. Pengarahan peserta terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan. 9. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan, setiap panitia harus selalu menyediakan kebutuhan nya dari awal pembelajaran hingga selesai nya pembelajarannya. 10. Setelah selesai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, panitia membuat laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan tersebut, untuk mengetahui permasalahan, agar penyelenggaraan berikutnya tidak terulang lagi.
F. PENGENDALIAN DIKLAT PNS Pejabat pembina kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
35
Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instansi Pengendali bertugas melakukan: 1. pengembangan dan penetapan standar kompetensi jabatan; 2. pengawasan standar kompetensi jabatan; 3. pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat. Pejabat pembina kepegawaian melakukan pemantauan dan penilaian secara periodik tentang kesesuaian antara penempatan lulusan dengan jenis Diklat yang telah diikuti serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pengendali. Instansi
Pembina bertanggung jawab atas pembinaan Diklat secara
keseluruhan. Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dilakukan melalui: 1. penyusunan pedoman Diklat; 2. bimbingan dalam pengembangan kurikulum Diklat; 3. bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat; 4. standarisasi dan akreditasi Diklat; 5. standarisasi dan akreditasi widyaiswara; 6. pengembangan sistem informasi Diklat; 7. pengawasaan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat; 8. pemberian bantuan teknis melalui konsultansi, bimbingan di tempat kerja, 9. kerja sama dalam pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat. Pejabat pembina kepegawaian melakukan: 1. identifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis Diklat yang sesuai dengan kebutuhan instansinya; 2. evaluasi penyelenggara dan kesesuaian Diklat dengan kompetensi jabatan serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pembina.
36
Pembinaan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina. Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dilakukan melalui: 1. penyusunan pedoman Diklat; 2. pengembangan kurikulum Diklat; 3. bimbingan penylenggaraan Diklat; 4. evaluasi Diklat. Pembinaan Diklat Teknis dilakukan oleh Instansi Teknis yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Instasi Pembina. Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dilakukan melalui: 1. penyusunan pedoman Diklat; 2. pengembangan kurikulum Diklat; 3. bimbingan penyelenggaraan Diklat; 4. evaluasi Diklat;
G. RANGKUMAN Diklat yang disajikan dengan menggunakan metode dan media yang bertujuan meningkatkan pengetahuan kemampuan peserta diklat pada bidang kompetensi yang diharapkan dikuasai peserta dan relevan dengan pekerjaan (Suparno Eko Widodo, Pengembangan SDM Berkualitas, 2009 : 31 ). Proses belajar adalah rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh proses belajar peserta diklat mulai dari menyusun strategi belajar sampai mengikuti Kurikulum merupakan kumpulan pengalaman dan gagasan yang ditata dalam bentuk program berbagai layanan bantuan belajar yang disediakan seperti pembimbingan akademis, tutorial. Dalam penyusunan strategi proses belajar kiranya diperlukan suatu metode pembelajaran yang partisipasi aktif dengan jalan saling asah, saling asuh, dan saling asih diantara peserta, yaitu metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut.
37
Perbedaan orang dewasa dengan anak – anak dalam pemahaman atas nilai dan norma adalah pada orang dewasa terletak pada dirinya sendiri, sedangkan pada anak terletak pada pendidik (guru, orang tua, paman, ... ). Orang dewasa dalam memahami suatu informasi tidak sertamerta diterima, ditelan bulat – bulat tetapi selalu diperbandingkan dengan nilai dan norma yang sudah melekat pada dirinya yang terbentuk sepanjang pengalamannya. Orang dewasa tidak akan mudah terbujuk dan lalu setuju terhadap informasi yang ia ragukan kebenarannya dan kurang sejalan dengan nilai dan norma yang diyakininya.
H. LATIHAN Berilah tanda silang pada jawaban berikut ini yang menurut anda paling benar. 1. Para pakar yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum Diklat yang bersangkutan disebut : a.
Fasilitator
b.
Mediator
c.
widyiswara
d.
Unsur ahli lain
2. Metode pembelajaran yang digunakan dalam diklat PNS adalah: a.
Non Klasikal
b.
Pedagogi
c.
Andragogy
d.
Klasikal
3. Pejabat atau seseorang yang bukan Widyaiswara, bukan pengelola Lembaga Diklat Pemerintah tetapi karena keahlian, kemampuan, atau kedudukannya diikutsertakan dalam kegiatan pencapaian tujuan Diklat disebut : a.
widyaiswara
b.
Tenaga kediklatan lainnya
c.
Fasilitasitator
d.
Pejabat Struktural
38
4. Persyaratan minimal yang menyangkut kualitas dan kuantitas fasilitas dan peralatan Diklat sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam persyaratan akreditasi Diklat disebut : a.
Standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat
b.
Standar kopetensi
c.
Standar penyelenggaraan diklat
d.
a, b, c benar semua
5. Lembaga Diklat yang dapat menyelenggarakan diklat Prajabatan adalah : a.
Lembaga Diklat pada setiap instansi
b.
Lembaga Diklat yang belum terakreditasi
c.
Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.
d.
a, b, c, benar semua
39
BAB IV PENUTUP
A.
KESIMPULAN Dari uraian diatas dalam modul ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh kompetensi yang menjadi persyaratan untuk menduduki jabatan, sesuai dengan jabatan yang dilamarnya atau yang diduduki sebelum mengikuti pelatihan dan pendidikan 2. Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan Pegawai Negeri Sipil memiliki tiga unsur yang penting dalam pembentukan pegawai negeri sipil, yaitu menambah pengetahuan , menambah ketrampilan dan pembentukan perilaku. 3. Pelatihan dan pendidikan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan kegiatan berpedoman pada analis kebutuhan diklat, yang mana setiap diklat yang dilaksanakan sesuai dengan analis kebutuhan diklat yang telah dibuat. 4. Pelatihan dan pendidikan membangun pola pelaksanaan jarak jauh, dimana sistem pembelajaran tidak dilakukan dengan tatap muka tetapi menggunakan modul - modul yang berkaitan dengan pelatihan dan pendidikan tersebut.
B. TINDAK LANJUT Pelatihan dan pendidikan yang secara dilaksanakan dalam lingkungn birokrasi pasti ada permasalahan-permasalahan yang muncul, untuk menyikapi permasalahan tersebut harus melihat beberapa aspek yang ada, diantara sistem perekruitmen, sistem penyelenggaraan, sistem pelaksanaan, dan sistem evaluasi . Dari sistem-sistem tersebut, dapat dilakukan analis pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan,apa yang menjadi faktof penyebab kelemahan pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan, agar kedepan tidak lagi muncul permasalahan yang sama, tapi setidaknya
tidak ada permasalahan untuk penyelenggaraan dan
pelaksanaan pelatihan dan pendidikan pegawai negeri sipil.
40
Kunci Jawaban Bab II: a. a b. b c. c d. d e. b KUNCI JAWABAN Bab III : 1. d 2. c 3. b 4. a 5. c
41
DAFTAR PUSTAKA Hasibuan Malayu SP Hasibuan ( 2001 ), Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Rhineka Cipta. Wibowo, (2007), Manajemen Kinerja, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Irawan, dkk (2000), Manajemen Sumber Daya Manusia, STIA LAN Press, Jakarta. Siagian, Sondang P, 1994, Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapan, Ghalia Indah, Jakarta. Siagian, Sondang P, (2008), Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta. Sugiyono, (2007), Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung. H A R Tilaar (1997), Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Suparno Eko Widodo, (2009) Pengembangan SDM Berkualitas. Munir, Baderel, (2004), Pengkajian Kebutuhan Pelatihan, Bapelkes Cilandak Jakarta. Tim Biro Kepegawaian - BKN, (2003 ), Pengkajian Kebutuhan Diklat Analis Kepegawaian Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Negara, Jakarta PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN : Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 304/A/IX/6/4/1995 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara, Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN, Nomor 1 Tahun 2010.
42
