MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN
FORMASI PNS
Penulis: 1. Doyo Hadi Widodo, S. Sos, M.AP 2. Badi Mulyono, S. Sos
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA, 2014
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perencanaan Sumber Daya Manusia dirancang untuk menjamin kebutuhan pegawai dalam organisasi agar senantiasa terpenuhi secara tetap dan tepat. Dengan demikian agar Perencanaan pegawai efektif, maka diperlukannya pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai dalam perencanaan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai merupakan kegiatan memotret tentang jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Dengan hasil analisis kebutuhan pegawai organisasi dapat memprediksi kebutuhan pegawai yang akan dijadikan salah satu indikator perencanaan pegawai. Sondang P. Siagian mendefinisikan perencanaan SDM adalah langkahlangkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan dan kerja yang tepat pada waktu yang tepat. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa perencanaan pegawai yang berguna menjamin organisasi dalam penyediaan tenaga kerja, manajemen harus mengambil langkah-langkah tertentu. Langkah – langkah yang dimaksudkan adalah langkah – langkah perencanaan pegawai yang dimulai dari memprediksi kebutuhan pegawai sampai dengan melaksanakan perencanaan pegawai sebagaimana mestinya. Demikian juga perencanaan pada instansi pemerintah, perlu juga dirancang kebutuhannya dengan mengidentifikasikan bahwa perencanaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah suatu proses yang sistematis untuk mempredikasi kondisi jumlah Pegawai ASN, jenis keahlian dan kompetensi yang diinginkan di masa depan. Sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diganti dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 1
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 khususnya pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa Formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung-jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sehubungan pertimbangan
dengan
tambahan
hal alokasi
tersebut formasi
di
atas,
untuk
sebelum
memberikan
masing-masing
instansi
pemerintah pusat dan daerah, maka terlebih dahulu Kepala Badan Kepegawaian Negara menghimpun data usulan kebutuhan tambahan pegawai baru setiap tahun anggaran dengan instrumen formulir penyusunan formasi PNS pusat dan daerah. Setelah semua data usulan tambahan pegawai negeri baru terkumpul, Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan pertimbangan tambahan alokasi formasi PNS untuk masing-masing instansi pusat dan daerah dengan melakukan analisis kebutuhan pegawai yang didasarkan pada data peta jabatan, profil daerah, jumlah penduduk, luas wilayah /territorial, daerah tertinggal, daerah pemekaran, unit organisasi baru dan anggaran belanja pegawai. Selain itu pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara juga memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menpan dan Reformasi Birokrasi mengenai prioritas alokasi formasi PNS.
B. Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membahas tentang Formasi PNS yang meliputi formasi Pegawai Negeri Sipil, perhitungan kebutuhan pegawai, penyusunan, pengusulan dan penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil.
C. Sasaran Diklat Sasaran diklat fungsional analis kepegawaian adalah pegawai negeri sipil yang telah atau akan diangkat menjadi pejabat fungsional analis kepegawaian.
2
D. Tujuan Pembelajaran Dengan memahami dan mengerti tentang formasi PNS,
perhitungan
kebutuhan pegawai, penyusunan, pengusulan dan penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil diharapkan peserta dapat berperan aktif dalam memperbaiki proses penyusunan formasi sehingga akan berdampak positif terhadap kinerja organisasi. E. Manfaat Modul Modul ini dapat sebagai pegangan dalam materi formasi pegawai Diklat Analis Kepegawaian tingkat trampil, sehingga pembelajaran materi formasi pegawai diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam materi formasi pegawai mencakup sub dasar hukum, pengertian, manfaat, tujuan formasi pegawai dan metode serta norma, standar dan prosedur yang berguna untuk acuan dalam menentukan formasi pegawai atau formasi pegawai negeri sipil.
F. Materi Pokok Adapun materi pokok dalam modul ini adalah : 1. formasi Pegawai Negeri Sipil 2. perhitungan kebutuhan pegawai 3. penyusunan, pengusulan dan penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil. G. Petunjuk Belajar Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, diharapkan peserta mengikuti langkah – langkah sebagai berikut : 1. Bacalah secara cermat dan pahami tujuan pembelajaran dalam modul ini. 2. Pelajari setiap bab secara berurutan, dimulai dari bab I sampai dengan bab IV 3. Kerjakan secara lengkap tugas/latihan pada setiap akhir bab. 4. Untuk memperluas wawasan, disarankan mempelajari bahan – bahan dari sumber lain seperti tertera pada daftar pustaka diakhir modul ini
3
BAB II FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
A. Pembahasan 1. Dasar Hukum Di dalam pelaksanaan penetapan formasi diperlukan ketentuan sebagai petunjuk untuk menjamin kelancaran dan keseragaman yang berorientasi pada obyektifitas dalam penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan organisasi/instansi Negara. Ketentuan tersebut dapat dijadikan suatu dasar hukum dalam penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil, dengan pendekatan sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasakan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status penikahan, umur ataupun kondisi kecacatan. Adapun dasar hukum formasi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; b. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; c. Keputusan
Menteri
KEP/75/M.PAN/7/2004
Pendayagunaan tentang
Aparatur
Pedoman
Negara
Penghitungan
Nomor
Kebutuhan
Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS; d. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003.
4
2. Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 pasal 1 nomor 2, 3 dan 4, menyatakan bahwa : a. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. b. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Dari uraian tersebut, dapat kita ketahui bahwa Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat tertentu dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan dampak jenis pegawai pemerintah yang terdiri dari 2 jenis, maka prediksi kebutuhan pegawai tidak hanya pada kebutuhan PNS saja, tetapi harus memperhitungkan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja
yang disesuaikan dengan kebutuhan pengisian jabatan pada
instansi Negara. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 memang sudah diundangkan, tetapi saat ini masih dalam transisi, dan kelengkapan perangkat hukumnya belum lengkap. Sehingga untuk implementasi/pelaksanaannya masih terkendala. Untuk itu masa transisi ini nomenklatur menggunakan aturan yang baru namun bagaimana prosesnya menggunakan aturan yang lama (selama aturan baru belum diundangkan).
5
Pasal 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, disebutkan bahwa jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka perencanaan kepegawaian secara nasional serta terpenuhinya jumlah dan mutu Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi Negara, sesuai dengan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan, maka formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional ditetapkan setiap tahun anggaran. Selanjutnya, berdasarkan formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional tersebut ditetapkan formasi Pegawai Negeri Sipil untuk masingmasing satuan organisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Penetapan dan persetujuan penetapan Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu kesatuan Formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional tersebut didasarkan atas usul Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota. Dari uraian tersebut di atas mengisyaratkan bahwa formasi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan setiap tahun anggaran berdasarkan atas usul Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing satuan organisasi Negara dalam rangka perencanaan kepegawaian secara nasional serta terpenuhinya jumlah dan mutu Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi Negara sesuai dengan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Dengan demikian dapat ditegaskan yang dimaksud dengan formasi Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah dan susunan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Penetapan Formasi Pegawai Negeri Sipil merupa-kan suatu proses penetapan dalam menentukan mutu dan jumlah calon Pegawai Negeri Sipil yang akan di rekrut yang berdasarkan dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing satuan organisasi haruslah berdasarkan analisis kebutuhan dan 6
penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan informasi jabatan yang disusun setiap tahun anggaran. Formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara, setelah memperhatikan
pendapat Menteri Keuangan dan
pertimbangan dari Kepala BKN. Dalam aturan yang telah ditentukan, menyebutkan bahwa formasi Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : a.
Formasi Pegawai Negeri sipil Pusat Formasi Pegawai Negeri sipil pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala BKN.
b.
Formasi Pegawai Negeri sipil Daerah Formasi Pegawai Negeri sipil daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sementara itu, penetapan dan persetujuan formasi pegawai negeri sipil pusat
dan formasi pegawai negeri sipil daerah dilakukan berdasarkan usul dari : a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur. 3. Pangkat dan Jabatan Apabila kita membicarakan tentang pangkat, maka kita akan berfikir pada kedudukan tentunya, begitupun bila kita bicara tentang jabatan maka kita akan hubungkan dengan kedudukan seorang pegawai. Hal ini adalah sesuatu yang normatif, yang merupakan pola pikir di dalam masyarakat dan akan membawa kita untuk mengetahui lebih jauh tentang pangkat dan jabatan. Di dalam Peraturan Pemerintah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan 7
yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Dengan demikian kiranya pangkat bukan hanya merupakan kedudukan daripada seseorang pegawai, tetapi pangkat juga merupakan dasar penggajian daripada seorang pegawai yang berkaitan dengan jabatannya. Adapun jabatan di dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Jabatan struktural dan jabatan fungsional. Di dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa : a. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. c. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan : 1) Struktural ( manajerial), antara lain : a) Direktur Jenderal b) Direktur c) Kepala Sub Direktorat d) Kepala Seksi e) dan sebagainya 2) Fungsional Tertentu ( angka kredit ), antara lain : a) Guru b) Dosen c) Dokter d) Diplomat e) Penyuluh Pertanian f)dan sebagainya 3) Fungsional Umum ( non angka kredit ) a) Pengadministrasi Umum b) Operator Komputer c) Pengumpul Data 8
d) Pengolah Data e) Bendahara f)dan sebagainya d. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal. Dari pasal tersebut mengisyaratkan bahwa pengangkatan dalam pangkat awal bagi Pegawai Negeri Sipil ditentukan atas dasar tingkat pendidikan formal. Hal ini dapat lebih jelas diterangkan di dalam pasal 11, ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yang pada intinya dapat kita gambarkan sebagai berikut: No
STTP/Ijazah
1
Sekolah Dasar atau yang setingkat
2
SLTP atau yang setingkat
3
SLTA, Diploma I atau yang setingkat
4
SGPLB atau Diploma II
5
Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III
6
Sarjana (S1) atau Diploma IV
7
Dokter, Apoteker, Magister(S2), atau Ijazah
Diangkat Dalam
Gol
Pangkat Awal
Ruang
Juru Muda
I/a
Juru
I/c
Pengatur Muda
II / a
Pengatur Muda Tingkat I
II / b
Pengatur
II / c
Penata Muda
III / a
Penata Muda Tingkat I
III / b
Penata
III / c
lain yang setara 8
Doktor (S3)
Dari peraturan ini jelaslah penetapan pangkat awal dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil terkait dengan jabatan menjadi suatu indikator yang penting dalam penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil, karena dalam penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil mengacu/berdasarkan azas kebutuhan pegawai dalam organisasi/instansi pemerintah yang tidak lepas dari jabatan yang lowong. Dengan 9
diketahui jabatan yang lowong akan terkait dengan pangkat, sedangkan pangkat itu sendiri ditentukan berdasarkan ijazah yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat. B. Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membahas tentang Formasi PNS yang meliputi dasar hukum, pengertian, pangkat dan jabatan dalam formasi Pegawai Negeri Sipil. C. Tujuan Pembelajaran Dengan memahami dan mengerti tentang dasar hukum, pengertian, pangkat dan jabatan dalam formasi Pegawai Negeri Sipil
diharapkan peserta dapat
berperan aktif dalam memperbaiki proses penyusunan formasi yang meliputi norma, standar, dan prosedur
sehingga akan berdampak positif terhadap kinerja
organisasi. D. Latihan 1. Apa yang dimaksud dengan Formasi Pegawai Negeri Sipil ? 2. Formasi Pegawai Negeri Sipil terdiri dari beberapa jenis. Sebutkan dan jelaskan ! 3. Peraturan Pemerintah nomor berapa yang mengatur tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ? 4. Apa yang dimaksud dengan Pangkat ? 5. Berdasarkan apakah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ?
10
BAB III PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI
A. Pembahasan 1. Perhitungan Dengan Metode Umum Perhitungan dengan metode umum adalah perhitungan untuk jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang belum ditetapkan standar kebutuhannya oleh instansi pembina. Perhitungan kebutuhan pegawai dalam jabatan tersebut menggunakan acuan dasar data pegawai yang ada serta peta dan uraian jabatan. Oleh karena itu, alat pokok yang dipergunakan dalam menghitung kebutuhan pegawai adalah uraian jabatan yang tersusun rapi. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pegawai adalah mengidentifikasi beban kerja melalui : a. Pendekatan Hasil Kerja Hasil kerja adalah produk atau output jabatan. Metode dengan pendekatan hasil kerja adalah menghitung formasi dengan mengidentifikasi beban kerja dari hasil kerja jabatan. Metode ini dipergunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya fisik atau bersifat kebendaan, atau hasil kerja non fisik tetapi dapat dikuantifisir. Perlu diperhatikan, bahwa metode ini efektif dan mudah digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis. Dalam menggunakan metode ini, informasi yang diperlukan adalah : o Wujud hasil kerja dan satuannya o Jumlah beban kerja yang tercermin dari target hasil kerja yang harus dicapai o Standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh kerja Rumus menghitung dengan pendekatan metode ini adalah : Σ Beban kerja Standar kemampuan Rata-rata
X
1 orang 11
Contoh : Jabatan
: Pengentri Data
Hasil Kerja
: Data entrian
Beban Kerja/Target Hasil : 200 data entrian setiap hari Standar kemampuan pengentrian : 30 data per hari Perhitungannya adalah : 200 data entrian x 1 orang = 6,67 orang 30 data entrian dibulatkan menjadi 7 orang b. Pendekatan Objek Kerja Objek kerja yang dimaksud adalah objek yang dilayani dalam pelaksanaan pekerjaan. Metode ini dipergunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang harus dilayani. Sebagai contoh, dokter melayani pasien, maka objek kerja jabatan dokter adalah pasien. Banyaknya volume pekerjaan dokter tersebut dipengaruhi oleh banyaknya pasien. Metode ini memerlukan informasi : o Wujud objek kerja dan satuannya o Jumlah beban kerja yang tercermin dari banyaknya objek yang harus dilayani o Standar kemampuan rata-rata untuk melayani objek kerja Rumus menghitung dengan pendekatan metode ini adalah : Σ Objek kerja X
1 orang
Standar kemampuan Rata-rata Contoh : Jabatan
: Dokter
Objek Kerja
: Pasien
Beban Kerja
: 80 pasien per hari
Standar kemampuan pemeriksaan : 25 pasien per hari 12
80 pasien x 1 dokter = 3,2 orang Dokter 25 pasien dibulatkan menjadi 3 orang c. Pendekatan Peralatan Kerja Peralatan kerja adalah peralatan yang digunakan dalam bekerja. Metode ini digunkan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung pada peralatan kerjanya. Sebagai contoh, Pengemudi beban kerjanya bergantung pada kebutuhan operasional kendaraan yang harus dikemudikan. Dalam menggunakan metode ini, informasi yang diperlukan adalah : o Satuan alat kerja o Jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja o Jumlah alat kerja yang dioperasikan o Rasio jumlah pegawai per jabatan per jabatan per alat kerja ( RPK ) Rumus perhitungannya adalah : Peralatan kerja X 1 orang Rasio penggunaan alat kerja Contoh : Bis angkutan pegawai Satuan alat kerja Jabatan
yang
: diperlukan
untuk :
pengoperasian alat kerja
Bis Pengemudi bis Kernet bis Montir bis
Jumlah alat kerja yang dioperasikan
:
Rasio pengoperasian alat kerja
:
20 bis 1 Pengemudi 1 bis 1 Kernet 1 bis 1 Montir 5 bis
Jumlah pegawai yang diperlukan Pengemudi bis 20 bis x 1 pengemudi = 20 Pengemudi 1 bis 13
Kernet bis 20 bis x 1 kernet = 20 Kernet Bis 1 bis Montir bis 20 bis x 1 montir = 4 Montir Bis 5 bis d. Pendekatan Tugas per Tugas Jabatan Metode ini adalah metode untuk menghitung kebutuhan pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam. Hasil beragam artinya hasil kerja dalam jabatan banyak jenisnya. Informasi yang diperlukan untuk dapat menghitung dengan metode ini adalah : o Uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas o Waktu penyelesaian tugas o Jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata Rumusnya adalah : Σ Waktu Penyelesaian Tugas Σ Waktu Kerja Efektif
Waktu Penyelesaian Tugas disingkat WPT, sedangkan Waktu Kerja Efektif disingkat WKE. Contoh : Jabatan : Pengadministrasi Umum NO
URAIAN TUGAS
1
2
BEBAN TUGAS 3
SKR
WPT
4
5 (3x4)
1
Mengetik surat
70 lb/hari
12 menit/lb
840 menit
2
Mengagenda surat
24 surat/hari
6 menit/surat
144 menit
3
Mengarsip surat
24 surat/hari
5 menit/surat
120 menit
4
Melayani tamu
4 tamu/hari
6 menit/tamu
24 menit
5
Menyusun laporan daftar hadir
1 laporan/hari
30 menit/lap
30 menit
6
Mengadministrasikan kepegawaian
16 data/hari
90 menit/data
1.440 menit
7
dan seterusnya
n menit Σ WPT
14
2.598 + n menit
Jumlah waktu kerja rata-rata per hari yang ditetapkan sebagai waktu kerja efektif adalah 270 menit. Jadi jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk jabatan Pengadministrasi Umum adalah : 2.598 + n menit
x 1 orang = 8,66 + n orang
300 nit 2. Perhitungan Kebutuhan Pegawai Dalam Jabatan Dengan Standar Kebutuhan Minimum Yang Telah Ditetapkan Oleh Instansi Pembina Perhitungan menggunakan metode ini adalah perhitungan bagi jabatan fungsional tertentu atau jabatan lain yang standar minimalnya telah ditetapkan oleh instansi pembinanya. Jabatan yang telah ditetapkan standar kebutuhan minimalnya adalah jabatan yang berada dalam kelompok Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidikan. B. Latihan 1. Apa yang dimaksud dengan perhitungan metode umum ? 2. Ada berapa metode umum dalam perhitungan kebutuhan pegawai ? 3. Apa yang dimaksud dengan perhitungan kebutuhan pegawai dalam jabatan dengan standar kebutuhan minimum yang telah ditetapkan oleh instansi pembina ?
15
BAB IV PENYUSUNAN, PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
A. Pembahasan 1. Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil a. Penyusunan formasi PNS Pusat dan Daerah Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 bahwa masing-masing satuan unit organisasi pemerintah pusat maupun daerah setiap tahun anggaran menyusun formasi PNS. b. Prinsip-prinsip penyusunan formasi PNS, sebagai berikut: 1) Jumlah PNS sesuai dengan beban kerja 2) Formasi tersedia karena adanya jabatan yang lowong 3) Beban kerja tidak berubah, komposisi jumlah PNS tidak berubah 4) Kebutuhan PNS dinyatakan dalam jabatan, syarat jabatan dan kompetensi 5) Penyusunan formasi disertai dengan peta jabat-an yang menggunakan jumlah, kualifikasi dan kompetensi. c. Sistem penyusunan formasi PNS ada dua, yaitu : 1) Sistem semua Sistem yang menentukan kuantitas dan kualitas pegawai yang sama bagi semua unit organi-sasi yang sama. 2) Sistem ruang lingkup 16
Sistem yang menentukan kuantitas dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja. d. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan formasi PNS, sebagai berikut : 1) Lingkungan eksternal organisasi a) Ekonomi b) Sosial politik c) Budaya d) Hukum e) Peraturan f) Ilmu pengetahuan dan teknologi 2) Lingkungan internal organisasi a) Rencana strategis organisasi b) Anggaran c) Desain organisasi 3) Persediaan pegawai a) Pegawai yang akan pensiun b) Meninggal dunia c) Berhenti d) Perpindahan pegawai e. Analisis kebutuhan Dalam pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Analisis kebutuhan Pegawai merupakan suatu proses analisis yang logis dan teratur untuk mematuhi jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan dalam satu unit organisasi. Analis Kebutuhan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan : 1) Jenis pekerjaan; 17
yaitu, macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya. Misalnya: Pengerjaan pengetikan, pemeriksaan perkara, penelitian, perawatan orang sakit, dan lain-lain. 2) Sifat pekerjaan yaitu, pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan formasi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sebagaimana telah diketahui, bahwa ada pekerjaan yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam jam kerja saja, misalnya pekerjaan tata usaha, perawatan pekarangan, dan yang serupa dengan itu, tetapi ada pula pekerjaan yang harus dilakukan 24 (dua puluh empat) jam terus menerus, yang memerlukan pegawai lebih banyak . Sebagai contoh dalam satu ruang rawat inap memerlukan perawat sebanyak 5 (lima) orang dengan jam kerja 8 (delapan) jam, maka setiap ruang rawat inap dalam waktu 24 jam memerlukan pegawai 24/8 x 5 orang = 15 (lima belas) orang perawat. 3) Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu. Yaitu, frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Memperkirakan beban kerja dari masing-masing satuan organisasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman, misalnya perkiraan beban pekerja-an pengetikan, pengagendaan, dan yang serupa dengan itu dapat didasarkan atas jumlah surat yang masuk dan keluar rata-rata dalam jangka waktu tertentu. Apabila sudah dapat diperkirakan beban kerja masing-masing satuan organisasi, maka untuk dapat menentukan jumlah pegawai yang diperlukan perlu ditetapkan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu. Sama halnya dengan perkiraan beban kerja, maka perkiraan kapasitas pegawai untuk jenis pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu, dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman. 18
4) Prinsip pelaksanaan pekerjaan Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi. Misalnya apabila ditentukan bahwa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk memelihara dan merawat kendaraan dinas, tetapi sebaliknya apabila ditentukan bahwa pemeliharaan dan perawatan tersebut dikerjakan pada pihak ketiga, maka tidak perlu diangkat pegawai untuk pekerjaan itu. 5) Peralatan yang tersedia Peralatan yang tersedia atau diperkirakan akan tersedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok akan mempengaruhi jumlah pegawai yang diperlukan, karena pada umumnya makin tinggi mutu peralatan yang digunakan akan tersedia dalam jumlah yang memadai dapat mengakibatkan makin sedikit jumlah pegawai yang diperlukan. Misalnya : apabila tugas pengetikan dilakukan dengan mempergunakan computer, hasilnya dapat lebih cepat dibandingkan dengan mesin tik biasa, sehingga jumlah pegawainya tidak perlu sebanyak apabila menggunakan mesin tik biasa. 6) Faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan dalam penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil adalah kemampuan keuangan Negara atau daerah. 2. Prosedur Pengusulan Formasi Pegawai Negeri Sipil a. Prosedur pengusulan penetapan formasi PNS pusat diatur sebagai berikut : 1) Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing satuan unit organisasi pemerintah pusat mengajukan usul penetapan formasi kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat akhir Februari. 2) Setiap awal tahun anggaran kepala BKN menyampaikan formulir penyusunan formasi PNS pusat kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menurut contoh formulir penyusunan formasi PNS Pusat (formulir 1 sampai dengan 8) dan petunjuk pengisiannya di bawah ini : 19
INSTANSI : ……………………………………………………………………………….
FORMULIR 1
PENYUSUNAN BEZETTING TAHUN 2009 PERBANT
NO
GOL
BEZETTING
RUANG
31 DES 2008
KEADAAN
PENGANGK
KENAIKAN
SETELAH
ATAN
PANGKAT
KENAIKAN
PEGAWAI
TAHUN 2009
PANGKAT
BARU
2009
TA. 2009
PERBANTUAN,
UAN,
PENARIKAN
PENARIK
KEMBALI,
AN
PENGALIHAN
KEMBALI
JENIS KEPEG.,
, PINDAH
PINDAH INST.
INST. KE
DARI INST. LAIN
INST.
TA. 2009
LAIN
BEZETT PNS YANG BERHENTI TA. 2009
ING 31 DES 2009
KET.
(5+6+7-89)
TA. 2009 1
2
1
IV/e
2
IV/d
3
IV/c
4
IV/b
5
IV/a
6
III/d
7
III/c
8
III/b
9
III/a
10
II/d
11
II/c
12
II/b
13
II/a
14
I/d
15
I/c
16
I/b
17
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I/a JUMLAH
……………………,…………………………2010 Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat,
(………………………………………………..)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1 NOMOR
LAJUR
URAIAN
1
2
3
1
1
Cukup jelas
2
2
Cukup jelas
3
3
Tulislah jumlah PNS keadaan 31 Desember 2008
4
4
Tulislah jumlah PNS yang naik pangkat periode April dan Oktober Tahun Anggaran 2009
5
5
6
6
7
7
URUT
Tulislah jumlah PNS tiap gol. ruang setelah dikurangi jumlah PNS yang naik pangkat ke gol. ruang di atasnya dan ditambah jumlah PNS yang naik pangkat dari gol. ruang di bawahnya dalam Tahun Anggaran 2009 Tulislah jumlah tambahan pegawai baru Tahun Anggaran 2009 yang telah direalisasi Tulislah jumlah PNS perbantuan, penarikan kembali dari perbantuan, pengalihan jenis kepegawaian (TNI/POLRI menjadi PNS), pindah instansi dari Instansi Lain dalam Tahun Anggaran 2009 (menambah kekuatan pegawai/bezetting)
20
8
8
9
9
10
10
11
11
Tulislah jumlah PNS perbantuan, penarikan kembali dari perbantuan, pindah instansi ke Instansi Lain dalam Tahun Anggaran 2009 (mengurangi kekuatan pegawai/bezetting) Tulislah jumlah PNS yang berhenti, meninggal dunia dan pensiun dalam Tahun Anggaran 2009 Tulislah jumlah PNS keadaan 31 Desember 2009, yaitu dengan cara menjumlahkan lajur 5, 6 dan 7 kemudian dikurangi lajur 8 dan 9 Tulislah keterangan yang perlu dijelaskan
INSTANSI : ………………………………………………………
FORMULIR 2
PENGOLAHAN FORMASI TAHUN ANGGARAN 2010 RENCANA
NO
KEADAAN
BEZETTI
GOL RUANG
NG 31
KENAIKAN
SETELAH
DES 2009
PANGKAT
KENAIKAN
TA. 2010
PANGKAT TA. 2010
1
2
1
IV/e
3
2
IV/d
3
IV/c
4
IV/b
5
IV/a
6
III/d
7
III/c
8
III/b
9
III/a
10
II/d
11
II/c
4
5
PERBANTUAN,
PERBANTUAN,
PENARIKAN KEMBALI,
PENARIKAN
PENGALIHAN JENIS
KEMBALI,
KEPEG., PINDAH INST.
PINDAH INST. KE
DARI INST. LAIN TA.
INST. LAIN
2010
TA. 2010
6
7
PENGANGKATAN
PEGAWAI YG
FORMASI
PEGAWAI BARU
MENCAPAI
TA. 2010
TA. 2010
BUP TA. 2010
(5 + 8 - 9)
8
9
10
KET.
11
JUMLAH
……………………,………………………………2010 Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat,
(………………………………..)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 2 NOMOR URUT
LAJUR
URAIAN
1
2
1
1
Cukup jelas
3
2
2
Cukup jelas
3
3
Tulislah jumlah PNS keadaan 31 Desember 2009
4
4
Tulislah jumlah PNS yang akan naik pangkat periode April dan Oktober Tahun Anggaran 2010
5
5
6
6
7
7
8
8
Tulislah jumlah rencana tambahan pegawai baru dalam Tahun Anggaran 2010
9
9
Tulislah jumlah PNS mencapai Batas Usia Pensiun dalam Tahun Anggaran 2010
10
10
11
11
Tulislah jumlah PNS tiap gol. ruang setelah dikurangi jumlah PNS yang akan naik pangkat ke gol. ruang di atasnya dan ditambah jumlah PNS yang akan naik pangkat dari gol. ruang di bawahnya dalam Tahun Anggaran 2010 Tulislah jumlah rencana PNS yang akan diperbantukan, ditarik kembali dari perbantuan, pengalihan jenis kepegawaian (TNI/POLRI menjadi PNS), pindah instansi dari Instansi Lain dalam Tahun Anggaran 2010 Tulislah jumlah rencana PNS yang akan diperbantukan, ditarik kembali dari perbantuan ke instansi induknya, pindah instansi ke Instansi Lain dalam Tahun Anggaran 2010
Tulislah jumlah formasi Tahun Anggaran 2010, yaitu dengan cara menjumlahkan lajur 5 dan lajur 8 kemudian dikurangi lajur 9 Tulislah keterangan yang perlu dijelaskan
21
INSTANSI : …………………………………………………………………
FORMULIR 3
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI YANG BERHENTI, PENSIUN, DAN MENINGGAL DUNIA TAHUN ANGGARAN 2009
NO
UNIT KERJA DAN NAMA JABATAN
1
BERHENTI
PENSIUN
MENINGGAL DUNIA
JUMLAH (3+4+5)
KET.
3
4
5
6
7
2 JUMLAH SELURUHNYA
……………………,…………………………………2010
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat,
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 3 NOMOR
LAJUR
URAIAN
1
2
3
1
1
2
2
3
3
Tulislah jumlah PNS yang berhenti dalam Tahun Anggaran 2009
4
4
Tulislah jumlah PNS yang pensiun dalam Tahun Anggaran 2009
5
5
Tulislah jumlah PNS yang meninggal dunia dalam Tahun Anggaran 2009
6
6
7
7
URUT
22
Cukup jelas Tulislah unit kerja dan nama jabatan PNS yang berhenti, pensiun dan meninggal dunia Tahun Anggaran 2009
Tulislah jumlah PNS yang berhenti, pensiun dan meninggal dunia dalam Tahun Anggaran 2009, dengan cara menjumlahkan lajur 3, 4, 5 Tulislah keterangan yang perlu dijelaskan
Struktur Organisasi Lengkap dengan Golru & Pendidikan
Beban Kerja
Kekuatan Pegawai
Rekapitulasi Kekuatan Pegawai
IV/d =
-
III/d =
2
Beban Kerja
II/d
=
-
I/d
=
-
IV/c =
1
III/c =
6
II/c
=
2
I/c
=
-
IV/b =
1
III/b =
2
II/b
=
1
I/b
=
-
Direktur Perencanaan Kepegawaian dan Formasi
IV/a =
1
III/a =
3
II/a
=
-
I/a
=
-
Ida Ayu Rai Sri Dewi, SH. M.Si
19 Orang Terdiri Dari
- Renja dan Lakip Unit Organisasi Pertimbangan Teknis Kepala BKN Kepada Menpan dan RB tentang Penambahan CPNS Pusat dan Daerah. - Rekomendasi Perencanaan Pengembangan Pegawai. - Rekomendasi Perencanaan Pengembangan Kompensasi Pegawai.
IV/c - S2
Es. II =
1
JFT
=
-
- Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pegawai.
Es. III =
3
JFU
=
8
- Bimbingan Teknis Penyusunan Formasi PNS Pusat dan Daerah.
Es. IV =
7
Kasubdit. Perencanaan Formasi Pegawai
Kasubdit. Perencanaan Pengembangan Pegawai
Kasubdit. Perencanaan Kompensasi Pegawai
Badi Mulyono, S.Sos
Drs. Haryomo DP, S.Pd, M.Hum
Drs. Sukamto
III/d - S1
IV/a - S2
IV/b - S1
Kasie Peny. Perenc. Formasi Pegawai A
Kasie Peny. Perenc. Gaji Pegawai
Kasie Peny. Perenc. Kesejahteraan Pegawai
Susilowati, SH.
Marleny Manatar, SE, M.Si
Hariyani, S.Sos
III/d - S1
III/c - S2
III/c - S1
JABATAN Pengolah Data Formasi
Kasie Peny. Perenc. Formasi Pegawai B
Kasie Perenc. Pengemb. Pegawai A
Kasie Perenc. Pengemb. Pegawai B
JML
JABATAN Kasie Perenc. Pengemb. Pegawai C
2
Operator Komputer
JML 1
Janri Haposan, S.Si, M.Si III/c - S2
Nomenklatur JFU Lengkap dengan Jumlah
Kasie Peny. Perenc. Formasi Pegawai C
Kasie Pelayanan Direktorat
Kasie Peny. Perenc. Tunjangan Pegawai
Adi Suharto
Muniroh, S.Sos
Antonius Suyono, S.Sos
III/b - SLTA
III/c - S1
III/c - S1
JABATAN Pengolah Data Formasi
JML 1
JABATAN
JML
Sekretaris
1
Pengad. Data Formasi
1
Caraka
1
JABATAN
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
JML
Peny. Perenc. Tunj. Pegawai
1 *) Keadaan Juli 2010
PETUNJUK PENGISIAN PETA JABATAN -
-
-
-
-
Setiap Unit Kerja dari Instansi membuat Peta Jabatan sesuai dengan besaran organisasinya Tulislah jabatan yang ada pada Unit Kerja Tulislah gol. ruang dan tingkat pendidikan dari setiap pejabat Apabila ada jabatan namun tidak ada yang menjabat ditandai dengan warna kuning Tuliskan nama JFU yang ada dan jumlahnya sesuai dengan penempatan unit kerjanya di bawah masing-masing Eselon IV/Eselon V Tuliskan nama JFT yang ada dan jumlahnya Tuliskan Kekuatan Pegawai yang ada berdasarkan golongan ruang dan jabatan Tuliskan Beban Kerja unit organisasi di pojok kanan atas 23
INSTANSI : ……………………………………………………………………………….
FORMULIR 5R
REKAPITULASI USUL TAMBAHAN PEGAWAI BARU MENURUT JABATAN TAHUN ANGGARAN 2010 USUL TAMBAHAN PEGAWAI BARU TAHUN ANGGARAN 2010 NO
NAMA JABATAN
1
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
2
JENJANG
JURUSAN
3
4
RENCANA PENEMPATAN UNIT KERJA
GOL RUANG
JUMLAH
5
6
7
JUMLAH SELURUHNYA
……………………,…………………………………2010
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat,
(………………………………………………………..)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 4
24
NOMOR URUT
LAJUR
1
2
URAIAN
1
1
Cukup jelas
2
2
Tulislah unit organisasi yang ada pada instansi yang bersangkutan
3
3-7
4
8
Tulislah jumlah Eselon yang ada, dengan cara menjumlahkan lajur 3 sampai 7
5
9
Tulislah jumlah Tenaga Struktural yang ada per 31 Desember 2009 dalam Tahun Anggaran 2009
6
10
Tulislah jumlah Tenaga Teknis yang ada per 31 Desember 2009 dalam Tahun Anggaran 2009
7
11
Tulislah jumlah Tenaga Administrasi yang ada per 31 Desember 2009 dalam Tahun Anggaran 2009
8
12
9
13 - 29
10
30
11
31 – 39
12
40
13
41
Tulislah jumlah PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun Tahun Anggaran 2010
14
42
Tulislah jumlah usulan formasi PNS Tahun Anggaran 2010 untuk jabatan Tenaga Teknis
15
43
Tulislah jumlah usulan formasi PNS Tahun Anggaran 2010 untuk jabatan Tenaga Administrasi
3
Tulislah jumlah PNS Eselon I - V yang ada per 31 Desember 2009 dalam Tahun Anggaran 2009
Tulislah jumlah Tenaga Struktural, Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi yang ada per 31 Desember 2009 dalam Tahun Anggaran 2009, dengan cara menjumlahkan lajur 9 - 11 Tulislah jumlah PNS yang ada berdasarkan Golongan Ruang sesuai dengan unit organisasi yang dimaksud dalam lajur 2 Tulislah jumlah PNS yang ada seluruh Golongan Ruang sesuai dengan unit organisasi yang dimaksud dalam lajur 2, dengan cara menjumlahkan lajur 13 - 29 Tulislah jumlah PNS yang ada berdasarkan Tingkat Pendidikan sesuai dengan unit organisasi yang dimaksud dalam lajur 2 Tulislah jumlah PNS yang ada seluruh Tingkat Pendidikan sesuai dengan unit organisasi yang dimaksud dalam lajur 2, dengan cara menjumlahkan lajur 31 - 39
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 5R NOMOR URUT
LAJUR
URAIAN
1
2
3
1
1
2
2
3
3
4
4
Tulislah jurusan pendidikan sebagaiaman dimaksud dalam lajur 3
5
5
Tulislah golongan ruang usul tambahan pegawai baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 3
6
6
7
7
Cukup jelas Tulislah Nama Jabatan Fungsional Umum/Tertentu khusus tambahan pegawai baru dalam Tahun Anggaran 2010 pada Instansi yang bersangkutan Tulislah persyaratan jenjang kualifikasi pendidikan usul tambahan pegawai baru yang dibutuhkan dalam Tahun Anggaran 2010
Tulislah jumlah usul tambahan pegawai baru untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam lajur 2 untuk Tahun Anggaran 2010 Tulislah Unit Kerja dari rencana penempatan pegawai baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 2 untuk Tahun Anggaran 2010
FORMULIR 6
INSTANSI : ……………………………………………………………………………….
SUSUNAN JABATAN UTAMA (GOLONGAN IV)
GOLONGAN RUANG GAJI NO
URAIAN STRUKTUR DAN JABATAN
IV/a B
1
2
IV/b F
3
B
IV/c F
4
B
IV/d F
5
B 6
KET.
IV/e F
B
F 7
8
JUMLAH SELURUHNYA
B = Jumlah pegawai yang ada 31-12-2009
………,…………………………………2010
F = Jumlah menurut formasi lajur 10 Formulir 2 Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat,
(……………………………………………….)
25
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 6 NOMOR
LAJUR
URAIAN
1
2
3
1
1
URUT
Cukup jelas Tulislah jabatan-jabatan struktural atau fungsional yang dipangku oleh Pegawai
2
2
3
3
Negeri Sipil yang akan menduduki pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan sudah menduduki pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas dalam Tahun Anggaran 2010 -
B (Bezzeting). Tulislah jumlah pegawai yang ada pada 31 Desember 2009 F (Formasi). Tulislah jumlah pegawai ditambah jumlah pegawai yang
-
direncanakan akan naik pangkat ke golongan ruang IV/a dalam Tahun Anggaran 2010
Tulislah jumlah seperti pada nomor 3 dan lajur 3 masing-masing menurut golongan
4
4
5
5
Sama dengan nomor 4 lajur 4
6
6
Sama dengan nomor 4 lajur 4
7
7
Sama dengan nomor 4 lajur 4
8
8
Tulislah keterangan yang dianggap perlu dijelaskan
ruang yang bersangkutan
INSTANSI : ……………………………………………………………………………….
FORMULIR 7
UNIT ORGANISASI : PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI DAFTAR KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TA. 2010
GOLONGAN NO
PANGKAT
RUANG GAJI
1
2
3
JUMLAH PEGAWAI PADA
31-
FORMASI TAHUN 2010
4
5
JUMLAH SELURUHNYA 1
Pembina Utama
IV/e
2
Pembina Utama Madya
IV/d
3
Pembina Utama Muda
IV/c
4
Pembina Tingkat I
IV/b
5
Pembina
IV/a
6
Penata Tingkat I
III/d
7
Penata
III/c
8
Penata Muda Tingkat I
III/b
9
Penata Muda
III/a
10
Pengatur Tingkat I
II/d
11
Pengatur
II/c
12
Pengatur Muda Tingkat I
II/b
13
Pengatur Muda
II/a
14
Juru Tingkat I
I/d
15
Juru
I/c
16
Juru Muda Tingkat I
I/b
17
Juru Muda
I/a ……………………,…………………………………2010
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat,
(………………………………………………………..)
26
KET.
12-2009 6
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 7 NOMOR
LAJUR
URAIAN
1
2
3
1
1
Cukup jelas
2
2
Cukup jelas
3
3
Cukup jelas
4
4
5
5
URUT
Tulislah jumlah PNS yang ada pada 31 Desember 2009 sesuai dengan golongan ruang yang bersangkutan
-
-
6
6
Buatlah terlebih dahulu perencanaan kenaikan pangkat bagi yang telah memenuhi persyaratan dalam Tahun Anggaran 2010, masing-masing menurut golongan ruang
Buatlah rencana usul tambahan pegawai baru menurut golongan ruang Tulislah jumlah PNS (termasuk rencana tambahan pegawai baru) dalam Tahun Anggaran 2010
Tulislah keterangan yang dianggap perlu dijelaskan, antara lain Nama Perwakilan RI, Gol Ruang dan jumlah dimana pegawai yang bersangkutan ditempatkan
INSTANSI : ……………………………………………………………………………….
FORMULIR 8
UNIT ORGANISASI : PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
DAFTAR KEBUTUHAN PEGAWAI LOCAL STAFF TA. 2010 NO
PANGKAT
1
2
JUMLAH PEGAWAI PADA 3
31-12-2009
FORMASI TAHUN 2010
KET.
4
5
JUMLAH SELURUHNYA
……………………,…………………………………2010
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat,
(………………………………………………………..)
27
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 8 NOMOR URUT
LAJUR
URAIAN
1
2
3
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Cukup jelas Tulislah nama Perwakilan RI di luar negeri yang dibutuhkan oleh instansi yang bersangkutan Tulislah jumlah pegawai yang ada pada Perwakilan RI di luar negeri sebagaimana lajur 2 keadaan 31 Desember 2009 Tulislah jumlah pegawai (termasuk rencana tambahan pegawai baru) dalam Tahun Anggarn 2010 Tulislah keterangan yang dianggap perlu dijelaskan
b. Prosedur pengusulan penetapan formasi PNS daerah diatur sebagai berikut : 1) Pejabat
Pembina
Kepegawaian
masing-masing
pemerintah
daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan usul persetujuan formasi kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan kepala BKN melalui Gubernur paling lambat akhir Februari. 2) Gubernur mengajukan usul persetujuan formasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan kepala BKN paling lambat akhir Maret. 3) Setiap awal tahun anggaran kepala BKN menyampaikan formulir penyusunan formasi PNS Daerah kepada para Gubernur/Bupati/ Walikota seluruh Indonesia menurut contoh formulir penyusunan formasi PNS Daerah (formulir 1 sampai dengan 8) dan petunjuk pengisiannya di bawah ini :
28
FORMULIR 1
PROFIL DAERAH NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
:
…………………………………………………………
:
……………………………
Km2
:
……………………………
Km2
PROFIL WILAYAH -
LUAS WILAYAH -
DARATAN
-
PERAIRAN >
LAUT
:
……………………………
Km2
>
SUNGAI
:
……………………………
Km2
-
JUMLAH KABUPATEN/KOTA **)
:
……………………………
-
JUMLAH KECAMATAN
:
……………………………
-
JUMLAH KELURAHAN/DESA
:
……………………………
-
TOPOGRAFI WILAYAH -
DATARAN RENDAH BERBUKIT BUKIT PEGUNUNGAN TINGGI
: : :
%
…………………………… ……………………………
% %
……………………………
-
KEPULAUAN
:
……………………………
PULAU
-
RAWA RAWA
:
……………………………
%
-
HUTAN
:
……………………………
%
:
…………………………………………………………
PROFIL APBD -
PENDAPATAN BELANJA APARATUR (GAJI + RUTIN) BELANJA PUBLIK PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
: : :
………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………
PROFIL PENDUDUK -
JUMLAH PENDUDUK
:
…………………………………………………………
PROFIL PEGAWAI NEGERI SIPIL
JUMLAH NO
KELOMPOK JABATAN
PNS S/D
BUP TA 2010
31-12-
USULAN FORMASI TA 2010
2009 1 2 3
TENAGA GURU TENAGA KESEHATAN TENAGA TEKNIS
PROFIL UNIT ORGANISASI DAERAH -
JUMLAH ASISTEN
:
…………………………………………………………
-
JUMLAH DINAS
:
…………………………………………………………
-
JUMLAH BADAN
:
…………………………………………………………
-
JUMLAH KANTOR
:
…………………………………………………………
*) Coret Salah Satu **) Khusus Provinsi
……………………,…………………………………2010 GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) …………………
29
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1
-
Tulislah Profil Daerah sesuai dengan uraian yang diberikan
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *) :
FORMULIR 2
……………………………………………………………………………….
PENYUSUNAN BEZETTING TAHUN 2009 PERBANTUAN,
NO
GOL
BEZETTING
RUANG
31 DES 2008
KEADAAN
PENGANGKA
KENAIKAN
SETELAH
TAN
PANGKAT
KENAIKAN
PEGAWAI
TAHUN 2009
PANGKAT
BARU
2009
TA. 2009
PENARIKAN
PERBANTUAN,
KEMBALI,
PENARIKAN
PENGALIHAN
KEMBALI,
JENIS KEPEG.,
PINDAH INST.
PINDAH INST.
KE INST. LAIN
DARI INST.
TA. 2009
PNS YANG
BEZETTING
BERHENTI
31 DES 2009
TA. 2009
(5+6+7-8-9)
9
10
KET
LAIN TA. 2009 1
2
1
IV/e
2
IV/d
3
IV/c
4
IV/b
5
IV/a
6
III/d
7
III/c
8
III/b
9
III/a
10
II/d
11
II/c
12
II/b
13
II/a
14
I/d
15
I/c
16
I/b
17
I/a
3
4
5
6
7
8
JUMLAH
*) Coret Yang Tidak Perlu
……………,…………………………………2010
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) …………………
30
11
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 2 NOMOR
LAJUR
URAIAN
1
2
3
1
1
Cukup jelas
2
2
Cukup jelas
3
3
Tulislah jumlah PNS keadaan 31 Desember 2008
4
4
Tulislah jumlah PNS yang naik pangkat periode April dan Oktober Tahun Anggaran 2009
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
URUT
Tulislah jumlah PNS tiap gol. ruang setelah dikurangi jumlah PNS yang naik pangkat ke gol. ruang di atasnya dan ditambah jumlah PNS yang naik pangkat dari gol. ruang di bawahnya dalam Tahun Anggaran 2009
Tulislah jumlah tambahan pegawai baru Tahun Anggaran 2009 yang telah direalisasi
Tulislah jumlah PNS perbantuan, penarikan kembali dari perbantuan, pengalihan jenis kepegawaian (TNI/POLRI menjadi PNS), pindah instansi dari Instansi Lain dalam Tahun Anggaran 2009 (menambah kekuatan pegawai/bezetting) Tulislah jumlah PNS perbantuan, penarikan kembali dari perbantuan, pindah instansi ke Instansi Lain dalam Tahun Anggaran 2009 (mengurangi kekuatan pegawai/bezetting)
Tulislah jumlah PNS yang berhenti, meninggal dunia dan pensiun dalam Tahun Anggaran 2009 Tulislah jumlah PNS keadaan 31 Desember 2009, yaitu dengan cara menjumlahkan lajur 5, 6 dan 7 kemudian dikurangi lajur 8 dan 9 Tulislah keterangan yang perlu dijelaskan
31
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *) : ……………………………………………………………………………….
FORMULIR 3
PENGOLAHAN FORMASI TAHUN ANGGARAN 2010 RENCANA PERBANTUAN,
NO
GOL
BEZETTING
RUANG
31 DES 2009
KEADAAN KENAIKAN
SETELAH
PANGKAT
KENAIKAN
TA. 2010
PANGKAT TA. 2010
PENARIKAN
PERBANTUAN,
KEMBALI,
PENARIKAN
PENGALIHAN
KEMBALI,
JENIS KEPEG.,
PINDAH INST.
PINDAH INST.
KE INST. LAIN
DARI INST.
TA. 2010
PENGANGKATAN
PEGAWAI YG
FORMASI
PEGAWAI BARU TA.
MENCAPAI BUP
TA. 2010 (5
2010
TA. 2010
+ 8 - 9)
8
9
10
KET
LAIN TA. 2010 1
2
3
1
IV/e
2
IV/d
3
IV/c
4
IV/b
5
IV/a
6
III/d
7
III/c
8
III/b
9
III/a
10
II/d
11
II/c
12
II/b
13
II/a
14
I/d
15
I/c
16
I/b
17
I/a
4
5
6
7
JUMLAH
*) Coret Yang Tidak Perlu
……………………,………………………2010
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) …………………
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 3 NOMOR
LAJUR
URAIAN
1
2
3
1
1
Cukup jelas
2
2
Cukup jelas
3
3
Tulislah jumlah PNS keadaan 31 Desember 2009
4
4
Tulislah jumlah PNS yang akan naik pangkat periode April dan Oktober Tahun Anggaran 2010
5
5
6
6
7
7
8
8
Tulislah jumlah rencana tambahan pegawai baru dalam Tahun Anggaran 2010
9
9
Tulislah jumlah PNS mencapai Batas Usia Pensiun dalam Tahun Anggaran 2010
10
10
11
11
URUT
32
Tulislah jumlah PNS tiap gol. ruang setelah dikurangi jumlah PNS yang akan naik pangkat ke gol. ruang di atasnya dan ditambah jumlah PNS yang akan naik pangkat dari gol. ruang di bawahnya dalam Tahun Anggaran 2010 Tulislah jumlah rencana PNS yang akan diperbantukan, ditarik kembali dari perbantuan, pengalihan jenis kepegawaian (TNI/POLRI menjadi PNS), pindah instansi dari Instansi Lain dalam Tahun Anggaran 2010 Tulislah jumlah rencana PNS yang akan diperbantukan, ditarik kembali dari perbantuan ke instansi induknya, pindah instansi ke Instansi Lain dalam Tahun Anggaran 2010
Tulislah jumlah formasi Tahun Anggaran 2010, yaitu dengan cara menjumlahkan lajur 5 dan lajur 8 kemudian dikurangi lajur 9 Tulislah keterangan yang perlu dijelaskan
11
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *): ……………………………………………………….
FORMULIR 4
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI YANG BERHENTI, PENSIUN, DAN MENINGGAL DUNIA TAHUN ANGGARAN 2009 UNIT ORGANISASI DAN NAMA
NO
JABATAN
1
2
BERHENTI
PENSIUN
3
4
MENINGGAL
JUMLAH
DUNIA
(3+4+5)
5
6
KET.
7
JUMLAH SELURUHNYA
*) Coret Yang Tidak Perlu
……………………,…………………………………2010
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) ……………
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 4 NOMOR
LAJUR
URAIAN
1
2
3
1
1
2
2
3
3
Tulislah jumlah PNS yang berhenti dalam Tahun Anggaran 2009
4
4
Tulislah jumlah PNS yang pensiun dalam Tahun Anggaran 2009
5
5
Tulislah jumlah PNS yang meninggal dunia dalam Tahun Anggaran 2009
6
6
7
7
URUT
Cukup jelas Tulislah unit organisasi dan nama jabatan PNS yang berhenti, pensiun dan meninggal dunia Tahun Anggaran 2009
Tulislah jumlah PNS yang berhenti, pensiun dan meninggal dunia dalam Tahun Anggaran 2009, dengan cara menjumlahkan lajur 3, 4, 5 Tulislah keterangan yang perlu dijelaskan
33
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 5 NOMOR
LAJUR
URAIAN
1
2
3
1
1
Cukup jelas
2
2
Tulislah unit organisasi yang ada pada daerah yang bersangkutan
3
3-7
4
8
Tulislah jumlah Eselon yang ada, dengan cara menjumlahkan lajur 3 sampai 7
5
9
Tulislah jumlah Tenaga Struktural yang ada per 31 Desember 2009 dalam Tahun Anggaran 2009
6
10
Tulislah jumlah Tenaga Teknis yang ada per 31 Desember 2009 dalam Tahun Anggaran 2009
7
11
Tulislah jumlah Tenaga Administrasi yang ada per 31 Desember 2009 dalam Tahun Anggaran 2009
8
12
9
13 - 29
10
30
11
31 - 39
12
40
13
41
Tulislah jumlah PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun Tahun Anggaran 2010
14
42
Tulislah jumlah usulan formasi PNS Tahun Anggaran 2010 untuk jabatan Tenaga Teknis
15
43
Tulislah jumlah usulan formasi PNS Tahun Anggaran 2010 untuk jabatan Tenaga Administrasi
URUT
34
Tulislah jumlah PNS Eselon I - V yang ada per 31 Desember 2009 dalam Tahun Anggaran 2009
Tulislah jumlah Tenaga Struktural, Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi yang ada per 31 Desember 2009 dalam Tahun Anggaran 2009, dengan cara menjumlahkan lajur 9 - 11 Tulislah jumlah PNS yang ada berdasarkan Golongan Ruang sesuai dengan unit organisasi yang dimaksud dalam lajur 2 Tulislah jumlah PNS yang ada seluruh Golongan Ruang sesuai dengan unit organisasi yang dimaksud dalam lajur 2, dengan cara menjumlahkan lajur 13 - 29 Tulislah jumlah PNS yang ada berdasarkan Tingkat Pendidikan sesuai dengan unit organisasi yang dimaksud dalam lajur 2 Tulislah jumlah PNS yang ada seluruh Tingkat Pendidikan sesuai dengan unit organisasi yang dimaksud dalam lajur 2, dengan cara menjumlahkan lajur 31 - 39
PETUNJUK PENGISIAN PETA JABATAN
-
Setiap Unit Organisasi Daerah membuat Peta Jabatan sesuai dengan besaran organisasinya
-
Tulislah jabatan yang ada pada unit organisasi
-
Tulislah gol. ruang dan tingkat pendidikan dari setiap pejabat
-
Apabila ada jabatan namun tidak ada yang menjabat ditandai dengan warna kuning Tuliskan nama JFU yang ada dan jumlahnya sesuai dengan
-
penempatan unit kerjanya di bawah masing-masing Eselon IV/Eselon V
-
Tuliskan nama JFT yang ada dan jumlahnya
-
Tuliskan Kekuatan Pegawai yang ada berdasarkan golongan ruang dan jabatan
-
Tuliskan Beban Kerja unit organisasi di pojok kanan atas
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *) :
FORMULIR 5R
……………………………………………………………………………….
REKAPITULASI USUL TAMBAHAN PEGAWAI BARU MENURUT JABATAN TAHUN ANGGARAN 2010 USUL TAMBAHAN PEGAWAI BARU TAHUN ANGGARAN 2010 NO
PENDIDIKAN
1
2
RENCANA
KUALIFIKASI
NAMA JABATAN
JENJANG
JURUSAN
3
4
GOL RUANG
JUMLAH
5
6
PENEMPATAN ***)
7
JUMLAH SELURUHNYA TENAGA GURU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20
dst. **)
35
TENAGA KESEHATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20
dst. **)
TENAGA TEKNIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
dst.**)
*) Coret Yang Tidak Perlu **) Tulislah nama jabatan yang akan diusulkan ***) Guru (Tulislah Nama Sekolah), Kesehatan (Tulislah RSUD/Puskesmas), Teknis (Tulislah Unit Organisasi) ……………………,…………………………………2010
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) ……………………………
36
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 5R NOMOR
LAJUR
URAIAN
1
2
3
1
1
2
2
URUT
Cukup jelas Tulislah Nama Jabatan Fungsional Umum/Tertentu khusus tambahan pegawai baru dalam Tahun Anggaran 2010 pada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang dibagi berdasarkan kelompok Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis Lainnya Tulislah persyaratan jenjang pendidikan usul tambahan pegawai baru yang dibutuhkan dalam Tahun
3
3
4
4
Tulislah jurusan pendidikan sebagaiaman dimaksud dalam lajur 3
5
5
Tulislah golongan ruang usul tambahan pegawai baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 3
6
6
7
7
Anggaran 2010
Tulislah jumlah usul tambahan pegawai baru untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam lajur 2 untuk Tahun Anggaran 2010 Tulislah Unit Organisasi dari rencana penempatan pegawai baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 2 untuk Tahun Anggaran 2010
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *) : …………………………………………………………
FORMULIR 6.1
REKAPITULASI TENAGA GURU TK NEGERI TAHUN ANGGARAN 2010 PER KECAMATAN
NO
NAMA KECAMATAN
1
2
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
GURU YANG
KEKURANGAN/
TK NEGERI
ADA
KELEBIHAN
31-12-2009
GURU TK 2010
4
5
3
JUMLAH GURU YG MENCAPAI
KET
BUP TA. 2010
6
7
JUMLAH SELURUHNYA
*) Coret Yang Tidak Perlu
……………………,…………………………………2010
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) …………………
37
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 6.1 NOMOR
LAJUR
URAIAN
1
2
3
1
1
Cukup jelas
2
2
Tulislah nama Kecamatan yang ada dalam wilayah Pemda Prop/Kab/Kota
3
3
4
4
5
5
6
6
Tulislah jumlah guru TK PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun TA. 2010
7
7
Tulislah keterangan yang perlu dijelaskan
URUT
Tulislah jumlah TK Negeri yang ada dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam lajur 2 Tulislah jumlah guru TK PNS yang ada sampai dengan 31 Desember 2009 Tulislah jumlah kekurangan/kelebihan guru TK PNS, tanda minus (-) menunjukkan kekurangan
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *) : ………………………………………………………………….
FORMULIR 6.2
REKAPITULASI TENAGA GURU SD NEGERI TAHUN ANGGARAN 2010
N
NAMA KECAMATAN / JENIS
JUMLAH SD
O
MATA PELAJARAN
NEGERI
1
2
JUMLAH GURU
3
SD YG ADA 31-12-2009
4
JUMLAH KEKURANGAN/ KELEBIHAN GURU SD 2010
JUMLAH GURU SD YG MENCAPAI
5
6
JUMLAH SELURUHNYA
1
2
3
4
5
Kecamatan : …………………………. -
Guru Kelas
-
Guru Agama
-
Guru Penjaskes
-
dst. **)
Kecamatan : …………………………. -
Guru Kelas
-
Guru Agama
-
Guru Penjaskes
-
dst. **)
Kecamatan : …………………………. -
Guru Kelas
-
Guru Agama
-
Guru Penjaskes
-
dst. **)
Kecamatan : …………………………. -
Guru Kelas
-
Guru Agama
-
Guru Penjaskes
-
dst. **)
dst. ***)
*) Coret Yang Tidak Perlu **) Tulislah Jenis Mata Pelajaran yang belum tercantum dan dibutuhkan ***) Tulislah Kecamatan berikutnya ……………………,…………………………………2010
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) ……………………………
38
KET
BUP 2010
7
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 6.2 NOMOR
LAJUR
URAIAN
1
2
3
1
1
Cukup jelas
2
2
Tulislah nama Kecamatan yang ada dalam wilayah Pemda Prop/Kab/Kota dan Jenis Mata Pelajaran
URUT
Contoh : 1. Kecamatan : Sukmajaya - Guru Kelas - Guru Agama - dst. 2. Kecamatan : Majujaya - Guru Kelas - Guru Agama - dst. 3
3
Tulislah jumlah SD Negeri yang ada dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam lajur 2
4
4
5
5
6
6
Tulislah jumlah guru SD PNS per mata pelajaran yang mencapai Batas Usia Pensiun TA. 2010
7
7
Tulislah keterangan yang perlu dijelaskan
Tulislah jumlah guru SD PNS yang ada dalam wilayah Kecamatan sampai dengan 31 Desember 2009 per mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam lajur 2 Tulislah jumlah kekurangan/kelebihan guru SD PNS dalam wilayah Kecamatan per mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam lajur 2, tanda minus (-) menunjukkan kekurangan
39
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)
FORMULIR 6.3
:
JUMLAH KECAMATAN
:
JUMLAH SLTP NEGERI
:
REKAPITULASI TENAGA GURU SLTP NEGERI TAHUN ANGGARAN 2009
NO
JENIS MATA PELAJARAN
1
JUMLAH GURU SLTP
JUMLAH KEKURANGAN/
JUMLAH GURU SLTP YG
YG ADA 31 DES 2009
KELEBIHAN GURU SLTP 2010
MENCAPAI BUP 2010
3
4
5
2
KET
6
JUMLAH SELURUHNYA 1
Pendidikan Agama : - Islam - Kristen - Katolik - Hindu - Budha
2
PPKN
3
Bahasa Indonesia
4
Matematika
5
Sejarah Nas & Umum
6
Geografi
7
Ekonomi/Akuntansi
8
Fisika
9
Biologi
10
Bahasa Inggris
11
Pendidikan Seni : - Seni Kerajinan - Seni Rupa - Seni Tari - Seni Musik
12
Muatan Lokal : - Bahasa Daerah - Ketrampilan PKK - Ketrampilan Teknik - Ketrampilan Jasa
13
Penjaskes
14
BP/BK
15
dst. **)
*) Coret Yang Tidak Perlu **) Tulislah Jenis Mata Pelajaran yang belum tercantum dan dibutuhkan ……………………,…………………………………2010
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) ……………………………
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 6.3 NOMOR
LAJUR
URAIAN
1
2
3
1
1
Cukup jelas
2
2
Tulislah nama Jenis Mata Pelajaran
3
3
4
4
5
5
Tulislah jumlah guru SLTP PNS per mata pelajaran yang mencapai Batas Usia Pensiun TA. 2010
6
6
Tulislah keterangan yang perlu dijelaskan
URUT
40
Tulislah jumlah guru SLTP PNS yang ada sampai dengan 31 Desember 2009 per mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam lajur 2 Tulislah jumlah kekurangan/kelebihan guru SLTP PNS per mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam lajur 2, tanda minus (-) menunjukkan kekurangan
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *) JUMLAH KECAMATAN
FORMULIR 6.4
: :
JUMLAH SMU NEGERI
:
REKAPITULASI TENAGA GURU SMU NEGERI TAHUN ANGGARAN 2010
JUMLAH NO
JENIS MATA PELAJARAN
1
2
JUMLAH GURU
JUMLAH GURU SMU
KEKURANGAN/
SMU YG
YG ADA 31 DES 2009
KELEBIHAN
MENCAPAI BUP
GURU SMU 2010
2010
4
5
3
KET
6
JUMLAH SELURUHNYA 1
Pendidikan Agama : - Islam - Kristen - Katolik - Hindu - Budha
2
PPKN
3
Bahasa Indonesia
4
Matematika
5
Sejarah Nas & Umum
6
Geografi
7
Ekonomi/Akuntansi
8
Sosiologi
9
Antropologi
10
Fisika
11
Kimia
12
Biologi
13
Bahasa Inggris
14
Pendidikan Seni : - Seni Kerajinan - Seni Rupa - Seni Tari - Seni Musik
15
Bahasa Asing
16
Sosial Budaya
17
Tata Negara
18
Penjaskes
19
BP/BK
20
dst. **)
*) Coret Yang Tidak Perlu **) Tulislah Jenis Mata Pelajaran yang belum tercantum dan dibutuhkan ……………………,…………………………………2010
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) ……………………………
41
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 6.4 NOMOR
LAJUR
URUT
URAIAN
1
2
1
1
Cukup jelas
3
2
2
Tulislah nama Jenis Mata Pelajaran
3
3
4
4
5
5
6
6
Tulislah jumlah guru SMU PNS yang ada sampai dengan 31 Desember 2009 per mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam lajur 2 Tulislah jumlah kekurangan/kelebihan guru SMU PNS per mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam lajur 2, tanda minus (-) menunjukkan kekurangan Tulislah jumlah guru SMU PNS per mata pelajaran yang mencapai Batas Usia Pensiun TA. 2010 Tulislah keterangan yang perlu dijelaskan
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *) JUMLAH KECAMATAN
FORMULIR 6.5
: :
JUMLAH SMK NEGERI
:
REKAPITULASI TENAGA GURU SMK NEGERI TAHUN ANGGARAN 2010
JUMLAH GURU NO
JENIS MATA PELAJARAN
SMK YG ADA 31-12-2009
1
2
3
JUMLAH KEKURANGAN/ KELEBIHAN GURU SMK 2010 4
JUMLAH GURU SMK YG MENCAPAI BUP
5
JUMLAH SELURUHNYA 1
Pendidikan Agama : - Islam - Kristen - Katolik - Hindu - Budha
2
PPKN
3
Bahasa Indonesia
4
Matematika
5
Sejarah Nas & Umum
6
Geografi
7
Ekonomi/Akuntansi
8
Sosiologi
9
Antropologi
10
Fisika
11
Kimia
12
Biologi
13
Bahasa Inggris
14
Pendidikan Seni : - Seni Kerajinan - Seni Rupa - Seni Tari - Seni Musik
15
Bahasa Asing
16
Sosial Budaya
17
Tata Negara
18
Penjaskes
19
BP/BK
20
dst. **)
*) Coret Yang Tidak Perlu **) Tulislah Jenis Mata Pelajaran yang belum tercantum dan dibutuhkan
……………………,…………………………………2010
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) ……………………………
42
KET
2010
6
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 6.5 NOMOR
LAJUR
URAIAN
1
2
3
1
1
Cukup jelas
2
2
Tulislah nama Jenis Mata Pelajaran
3
3
Tulislah jumlah guru SMK PNS yang ada sampai dengan 31 Desember 2009 per mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam lajur 2
URUT
4
4
Tulislah jumlah kekurangan/kelebihan guru SMK PNS per mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam lajur 2, tanda minus (-) menunjukkan kekurangan
5
5
Tulislah jumlah guru SMK PNS per mata pelajaran yang mencapai Batas Usia Pensiun TA. 2010
6
6
Tulislah keterangan yang perlu dijelaskan
PROVINSI/KAB/KOTA*)
:
JUMLAH RUMAH SAKIT
:
JUMLAH PUSKESMAS
:
FORMULIR 7
REKAPITULASI TENAGA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2010 JUMLAH TENAGA NO
NAMA JABATAN
KES.
YG ADA
31-12-2009 1
2
3
JUMLAH
JUMLAH
KEKURANGAN /
TENAGA KES.
KELEBIHAN TENAGA
YG BUP TA.
KES. TA. 2010
2010
4
5
KET.
6
JUMLAH SELURUHNYA 1
Dokter Spesialis
2
Dokter Umum
3
Dokter Gigi
4
Bidan
5
Perawat
6
Perawat Gigi
7
Analis Kesehatan
8
Sanitarian
9
Ahli Gizi
10
Apoteker
11
Asisten Apoteker
12
dst. **)
*) Coret yang tidak perlu **) Tulislah nama jabatan yang belum tercantum dan dibutuhkan
……………………,…………………………………2010
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) ……………………………
43
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 7 NOMOR
LAJUR
URAIAN
1
2
3
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
URUT
Cukup jelas Cukup jelas, apabila masih ada nama jabatan yang belum tercantum dan dibutuhkan agar ditambahkan Tulislah jumlah tenaga kesehatan yang menjabat sebagaimana dimaksud lajur 2, keadaan sampai dengan 31 Desember 2009 Tulislah jumlah kekurangan/kelebihan tenaga kesehatan yang menjabat sebagaimana dimaksud lajur 2 dalam Tahun Anggarn 2010 Tulislah jumlah tenaga kesehatan yang menjabat sebagaimana dimaksud lajur 2, yang mencapai batas usia pensiun dalam Tahun Anggaran 2010 Tulislah keterangan yang dianggap perlu dijelaskan
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *) : ……………………………………………………………………………….
FORMULIR 8
SUSUNAN JABATAN UTAMA (GOLONGAN IV) GOLONGAN RUANG GAJI NO
URAIAN STRUKTUR DAN JABATAN
1
2
IV/a B
IV/b F
3
B
IV/c F
4
B
IV/d F
5
B
KET.
IV/e F
B
6
F 7
8
JUMLAH SELURUHNYA
B = Jumlah pegawai yang ada 31-12-2009 F = Jumlah menurut formasi lajur 10 Formulir 2 ……………………,…………………………………2010
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) ……………………………
44
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 8 NOMOR
LAJUR
URAIAN
1
2
3
1
1
URUT
Cukup jelas Tulislah jabatan-jabatan struktural atau fungsional yang dipangku
2
2
oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan sudah menduduki pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas dalam Tahun Anggaran 2010
3
3
-
B (Bezzeting). Tulislah jumlah pegawai yang ada pada 31 Desember 2009 F (Formasi). Tulislah jumlah pegawai ditambah jumlah pegawai
-
yang direncanakan akan naik pangkat ke golongan ruang IV/a dalam Tahun Anggaran 2010
Tulislah jumlah seperti pada nomor 3 dan lajur 3 masing-masing
4
4
5
5
Sama dengan nomor 4 lajur 4
6
6
Sama dengan nomor 4 lajur 4
7
7
Sama dengan nomor 4 lajur 4
8
8
Tulislah keterangan yang dianggap perlu dijelaskan
menurut golongan ruang yang bersangkutan
3. Penetapan Formasi Pegawai Negeri Sipil a. Formasi PNS Pusat untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan tertulis kepala BKN paling lambat bulan Juni. b. Khusus untuk penetapan formasi PNS di luar negeri harus memperhatikan pula pertimbangan Menteri Luar Negeri. c. Formasi PNS Daerah ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara berdasarkan pertimbangan tertulis dari Kepala BKN paling lambat bulan Juli. d. Kepala BKN dalam memberikan pertimbangan tertulis kepada MenPAN dan RB mengenai tambahan formasi PNS setiap tahun anggaran, memperhatikan juga kebijakan tambahan alokasi formasi PNS yang 45
dikeluarkan setiap tahun anggaran oleh MenPAN dan RB, prioritas tambahannya antara lain untuk : 1) Guru dan Dosen 2) Tenaga Kesehatan ( Medis/Paramedis ) 3) Tenaga teknis yang mendukung peningkatan perekonomian 4) Tenaga teknis yang mampu menciptakan/ membuka lapangan kerja baru/usaha mandiri 5) Tenaga di bidang penegakan hukum 6) Tenaga pengendalian pertumbuhan penduduk 7) Tenaga pengamanan pada lembaga pemasyara-katan 8) Tenaga teknis yang mendukung keselamatan transportasi 9) Jabatan fungsional tertentu lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan/ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya 10) Tenaga pada derah pemekaran, daerah sangat terpencil dan daerah perbatasan e. Instansi Pemerintah Pusat meliputi : 1) Kementerian Koordinator 2) Kementerian Negara 3) Lembaga Pemerintah Non Kementerian 4) Lembaga setingkat Menteri 5) Sekretariat Lembaga Negara 6) Sekretariat Lembaga Non Struktural f.Instansi Pemerintah Daerah meliputi : 1) Provinsi 2) Kabupaten 3) Kota
46
g. Mekanisme usul dan penetapan formasi sebagai berikut :
h. Prosedur dan standar waktu penetapan formasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Prosedur dan Standar Waktu Penetapan Formasi PROSEDUR
BATAS WAKTU
1. Dep/Lembaga pada awal tiap tahun anggaran menyusun daftar susunan kekuatan pegawai bagi tiap unit organisasi/kantor/ satuan kerja 2. PPK, Pusat dan Daerah menyusun formasi
Akhir bulan Januari
3. PPK Pusat mengajukan usul penetapan formasi kepada Menpan dan BKN
Akhir bulan Februari
4. Gubernur mengajukan usul formasi Provinsi/Kab/Kota kepada Menpan
Akhir bulan Maret
dan Kepala BKN 5. Pertimbangan oleh Kepala BKN kepada Menpan
Akhir bulan Mei
6. Persetujuan penetapan formasi PNS Daerah oleh Menpan
Bulan Juni
7. Persetujuan formasi tersebut disampaikan kepada Gubernur dan Gubernur
Tujuh
menyampaikan kepada PPK Kab/Kota
hari
setelah
persetujuan
47
B. Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membahas tentang penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil, prosedur pengusulan Formasi Pegawai Negeri Sipil dan penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil C. Tujuan Pembelajaran Dengan memahami dan mengerti tentang penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil, prosedur pengusulan Formasi Pegawai Negeri Sipil dan penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil diharapkan peserta dapat berperan aktif dalam memperbaiki proses penyusunan formasi sehingga akan berdampak positif terhadap kinerja organisasi. D. Latihan 1. Latihan penyusunan formasi PNS Pusat a. Susunlah Bezetting 31 Desember 2009, dengan data tersebut di bawah ini : 1) Diketahui Bezetting 31 Desember 2008, sbb : IV/e = 1
III/d = 22
II/d = 44
I/d = 16
IV/d = 3
III/c = 15
II/c = 59
I/c = 6
IV/c = 2
III/b = 7
II/b = 35
I/b = 4
IV/b = 5
III/a = 29
II/a = 43
I/a = 3
IV/a = 15 2) Pegawai yang naik pangkat dalam Tahun Anggaran 2009, sbb :
48
I/a ke
I/b
= 2
III/a ke
III/b
I/b ke
I/c
= 3
III/b ke
III/c = 2
I/c
I/d
= 4
III/c ke
III/d
I/d ke
II/a = 7
III/d ke
IV/a = 6
II/a ke
II/b = 7
IV/a ke
IV/b = 3
II/b ke
II/c = 8
IV/b ke
IV/c = 2
II/c ke
II/d = 6
IV/c ke
IV/d = 1
II/d ke
III/a = 10
IV/d ke
IV/e = 0
ke
= 5 = 4
3) Pengangkatan Pegawai Baru Tahun Anggaran 2009, sbb : a) Sarjana Ekonomi Akuntansi = 4 orang, Sarjana Pertambangan = 3 orang dan Sarjana Geologi = 2 orang; b) Diploma III Mesin = 3 orang dan Diploma III Komputer = 2 orang; c) Diploma III Tehnik Kimia = 5 orang; d) Diploma III Geologi = 5 orang. 4) Dalam Tahun Anggaran 2009 juga terjadi mutasi pegawai, sbb: a) Pindah Instansi dari Instansi Lain, gol.ruang III/a = 1 orang b) Pindah Instansi ke Instansi Lain, gol. ruang II/d = 2 orang c) Pensiun, gol.IV/c = 1 orang,gol. III/d = 1 orang dan III/b = 1 org d) Berhenti, gol. II/c = 1 orang dan II/a = 1 orang e) Meninggal Dunia, gol. III/c = 1 orang b. Susunlah Formasi Tahun Anggaran 2010, dengan perencanaan sebagaimana diuraikan di bawah ini : 1) Pegawai yang akan naik pangkat dalam Tahun Anggaran 2010, sbb : I/a ke
I/b
= 1
III/a ke
III/b
I/b ke
I/c
= 2
III/b ke
III/c = 2
I/c
I/d
= 4
III/c ke
III/d
I/d ke
II/a = 4
III/d ke
IV/a = 6
II/a ke
II/b = 5
IV/a ke
IV/b = 3
II/b ke
II/c = 6
IV/b ke
IV/c = 2
II/c ke
II/d = 6
IV/c ke
IV/d = 1
II/d ke
III/a = 10
IV/d ke
IV/e = 0
ke
= 5 = 4
2) Rencana Pengangkatan Pegawai Baru dalam Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut : a) Sarjana Akuntansi = 3 orang b) Sarjana Ekonomi Manajemen = 2 orang c) Pasca Sarjana Geokimia = 2 orang d) Pasca Sarjana Mineral Ekonomi = 3 orang e) Sarjana Pertambangan = 3 orang f) Diploma III Kimia = 3 orang dan Diploma III Mesin = 2 orang g) Diploma III Geologi = 8 orang dan SLTA = 6 orang 49
3) Dalam Tahun Anggaran 2010 juga ada rencana mutasi pegawai, sbb: a) Perbantuan dari Instansi Lain, gol.ruang IV/a = 1 orang b) Pindah ke Instansi Lain, gol. ruang III/b = 1 orang
NSTANSI : ……………………………………………………………………………….
FORMULIR 1
LATIHAN PENYUSUNAN BEZETTING TAHUN 2009 PERBANTUAN,
NO
GOL
BEZETTING
RUANG
31 DES 2008
KEADAAN
PENGANGK
KENAIKAN
SETELAH
ATAN
PANGKAT
KENAIKAN
PEGAWAI
TAHUN 2009
PANGKAT
BARU
2009
TA. 2009
PENARIKAN
PERBANTUAN,
KEMBALI,
PENARIKAN
PENGALIHAN
KEMBALI,
JENIS KEPEG.,
PINDAH INST.
PINDAH INST.
KE INST. LAIN
DARI INST.
TA. 2009
PNS YANG
BEZETTING
BERHENTI
31 DES 2009
TA. 2009
(5+6+7-8-9)
9
10
KET.
LAIN TA. 2009 1
2
1
IV/e
2
IV/d
3
IV/c
4
IV/b
5
IV/a
6
III/d
7
III/c
8
III/b
9
III/a
10
II/d
11
II/c
12
II/b
13
II/a
14
I/d
15
I/c
16
I/b
17
I/a
3
4
5
6
7
8
JUMLAH
……………………,…………………………………2010 Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, (………………………………………………)
50
11
INSTANSI : FORMULIR 2
………………………………………………………… LATIHAN PENGOLAHAN FORMASI TAHUN ANGGARAN 2010
RENCANA BEZET NO
GOL RUANG
TING 31 DES 2009
1
2
1
IV/e
2
IV/d
3
IV/c
4
IV/b
5
IV/a
6
III/d
7
III/c
8
III/b
9
III/a
10
II/d
11
II/c
12
II/b
13
II/a
14
I/d
15
I/c
16
I/b
17
I/a
3
KEADAAN
PERBANTUAN, PENARIKAN
KENAIKAN
SETELAH
KEMBALI, PENGALIHAN
PANGKAT
KENAIKAN
JENIS KEPEG., PINDAH
TA. 2010
PANGKAT
INST. DARI INST. LAIN TA.
TA. 2010
2010
5
6
4
PERBANTUAN, PENARIKAN KEMBALI, PINDAH INST. KE INST. LAIN
PEGAWAI PENGANGKAT
YG
FORMAS
AN PEGAWAI
MENCAPAI
I TA. 2010
BARU TA. 2010
BUP TA.
(5 + 8 - 9)
2010
TA. 2010 7
8
9
10
JUMLAH …………………,…………………………………2010 Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat,
(…………………………………………)
2. Latihan penyusunan formasi PNS Daerah a. Susunlah Bezetting 31 Desember 2009, dengan data tersebut di bawah ini : 1) Diketahui Bezetting 31 Desember 2008, sbb : IV/e = 1
III/d = 22
II/d = 44
I/d = 16
IV/d = 3
III/c = 15
II/c = 59
I/c = 6
IV/c = 2
III/b = 7
II/b = 35
I/b = 4
IV/b = 5
III/a = 29
II/a = 43
I/a = 3
IV/a = 15 2) Pegawai yang naik pangkat dalam Tahun Anggaran 2009, sbb : I/a ke I/b ke I/c ke
I/b = 2 I/c = 3 I/d = 4
III/a ke III/b ke III/c ke
III/b = 5 III/c = 2 III/d = 4
I/d ke II/a ke II/b ke II/c ke II/d ke
II/a II/b II/c II/d III/a
III/d IV/a IV/b IV/c IV/d
IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
= = = = =
7 7 8 6 10
ke ke ke ke ke
KET.
= = = = =
6 3 2 1 0 51
11
3) Pengangkatan Pegawai Baru Tahun Anggaran 2009, sbb : a) Sarjana Ekonomi Akuntansi = 4 orang, Sarjana Pertanian = 3 orang dan sarjana Hukum = 2 orang b) Sarjana Muda/D.III Akuntansi = 3 orang dan Sarjana Muda/D.III Ekonomi Manajemen = 2 orang c) D.III Perawat = 5 orang d) D.III Komputer = 5 orang 4) Dalam Tahun Anggaran 2009 juga terjadi mutasi pegawai, sbb: a) Pindah Instansi dari Instansi Lain, gol.ruang III/a = 1 orang b) Pindah Instansi ke Instansi Lain, gol. ruang II/d = 2 orang c) Pensiun, gol.IV/c = 1 orang,gol. III/d = 1 orang dan III/b = 1 org d) Berhenti, gol. II/c = 1 orang dan II/a = 1 orang e) Meninggal Dunia, gol. III/c = 1 orang b.
Susunlah Formasi Tahun Anggaran 2010, dengan perencanaan sebagaimana diuraikan di bawah ini : 1) Pegawai yang akan naik pangkat dalam Tahun Anggaran 2010, sbb : I/a
ke
I/b
= 1
III/a
ke
III/b
= 5
I/b
ke
I/c
= 2
III/b
ke
III/c = 2
I/c
ke
I/d
= 4
III/c
ke
III/d
I/d
ke
II/a = 4
III/d
ke
IV/a = 6
II/a
ke
II/b = 5
IV/a
ke
IV/b = 3
II/b
ke
II/c = 6
IV/b
ke
IV/c = 2
II/c
ke
II/d = 6
IV/c
ke
IV/d = 1
II/d
ke
III/a = 10
IV/d
ke
IV/e = 0
= 4
2) Rencana Pengangkatan Pegawai Baru dalam Tahun Anggaran 2010, sbb : a) b) c) d)
Sarjana Ekonomi = 5 orang Dokter Spesialis Mata = 2 orang, Dokter Spesialis Kulit = 3 Sarjana Pertanian = 3 orang Sarjana Muda/D.III Akuntansi = 3 orang dan Sarjana Muda/D.III Ekonomi Manajemen = 2 orang e) D.III Perawat = 8 orang f) SMU = 6 orang 52
3) Dalam Tahun Anggaran 2010 juga ada rencana mutasi pegawai, sbb: a) Perbantuan dari Instansi Lain, gol.ruang IV/a = 1 orang b) Pindah ke Instansi Lain, gol. ruang III/b = 1 orang PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *) :
FORMULIR 2
………………………………………………….
LATIHAN PENYUSUNAN BEZETTING TAHUN 2009 NO
GOL
BEZETTING
RUANG
31 DES 2008
1
2
1
IV/e
2
IV/d
3
IV/c
4
IV/b
5
IV/a
6
III/d
7
III/c
8
III/b
9
III/a
10
II/d
11
II/c
12
II/b
13
II/a
14
I/d
15
I/c
16
I/b
17
I/a
3
KEADAAN
PENGANG
PERBANTUAN,
KENAIKAN
SETELAH
KATAN
PENARIKAN KEMBALI,
PANGKAT
KENAIKAN
PEGAWAI
PENGALIHAN JENIS
TAHUN 2009
PANGKAT
BARU
KEPEG., PINDAH INST.
2009
TA. 2009
DARI INST. LAIN TA. 2009
5
6
7
4
PERBANTUAN, PENARIKAN KEMBALI, PINDAH INST. KE INST. LAIN TA. 2009 8
PNS YANG BERHE NTI TA. 2009 9
BEZETT ING 31 DES 2009
KET.
(5+6+7-89) 10
11
JUMLAH *) Coret Yang Tidak Perlu
………………… 2010 GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) …………………
53
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *) :
FORMULIR 3
……………………………………………………………………………….
PENGOLAHAN FORMASI TAHUN ANGGARAN 2010
RENCANA PERBANTUAN, BEZET NO
GOL
TING
RUANG
31 DES 2009
KEADAAN KENAIKAN
SETELAH
PANGKAT
KENAIKAN
TA. 2010
PANGKAT TA. 2010
PENARIKAN
PERBANTUAN,
KEMBALI,
PENARIKAN
PENGALIHAN
KEMBALI,
JENIS KEPEG.,
PINDAH INST.
PINDAH INST.
KE INST. LAIN
DARI INST. LAIN
TA. 2010
PENGANG
PEGAW
KATAN
AI YG
FORMASI
PEGAWAI
MENCA
TA. 2010
BARU TA.
PAI BUP
(5 + 8 - 9)
2010
TA. 2010
8
9
KET
TA. 2010 1
2
1
IV/e
2
IV/d
3
IV/c
4
IV/b
5
IV/a
6
III/d
7
III/c
8
III/b
9
III/a
10
II/d
11
II/c
12
II/b
13
II/a
14
I/d
15
I/c
16
I/b
17
I/a
3
4
5
6
7
10
JUMLAH ……………………,…… *) Coret Yang
…………………………
Tidak Perlu
…2010 GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) …………………
54
11
BAB V KESIMPULAN 1. Perencanaan kepegawaian bertujuan untuk terpenuhinya jumlah dan mutu Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi Negara, sesuai dengan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. 2. Formasi Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah dan susunan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 3. Formasi Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah. 4. Formasi Pegawai Negeri Sipil setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan dari Kepala BKN. 5. Penetapan dan persetujuan formasi pegawai negeri sipil pusat dan daerah dilakukan berdasarkan usul dari : a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah. 6. Untuk mempercepat proses penyusunan formasi tambahan pegawai baru, Kepala BKN setiap awal tahun anggaran menyampaikan formulir penyusunan formasi PNS kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah. 7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 8. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal. 9. Formasi Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan informasi jabatan yang disusun setiap tahun anggaran.
55
10. Analisis kebutuhan Pegawai merupakan suatu proses analisis yang logis dan teratur untuk mematuhi jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan dalam satu unit organisasi. 11. Analisis kebutuhan dalam formasi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, Analisis beban kerja, prinsip pelaksanaan pekerjaan, dan peralatan yang tersedia serta faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan dalam penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil adalah kemampuan keuangan Negara atau daerah. 12. Peta jabatan adalah Susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yg paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
56
KUNCI JAWABAN
Soal no. 1 INSTANSI : ……………………………………………
FORMULIR 1 LATIHAN PENYUSUNAN BEZETTING TAHUN 2009
PERBANTUAN, KENAIK
NO
BEZET
AN
GOL
TING
PANGK
RUANG
31 DES
AT
2008
TAHUN 2009
KEADAAN
PENGAN
SETELAH
GKATAN
KENAIKAN
PEGAWAI
PANGKAT
BARU
2009
TA. 2009
PENARIKAN
PERBANTUAN,
KEMBALI,
PENARIKAN
PENGALIHAN
KEMBALI,
JENIS KEPEG.,
PINDAH INST.
PINDAH INST.
KE INST. LAIN
DARI INST. LAIN
TA. 2009
PNS YANG
BEZETTING
BERHENTI
31 DES 2009
TA. 2009
(5+6+7-8-9)
9
10 1
KET.
TA. 2009 1 1
2 IV/e
3 1
4 0
5 1
2
IV/d
3
1
4
3
IV/c
2
2
3
4
IV/b
5
3
6
6
5
IV/a
15
6
18
18
6
III/d
22
4
20
1
19
7
III/c
15
2
13
1
12
8
III/b
7
5
10
1
9
III/a
29
10
34
10
II/d
44
6
40
11
II/c
59
8
61
12
II/b
35
7
34
13
II/a
43
7
43
14
I/d
16
4
13
13
15
I/c
6
3
5
5
16
I/b
4
2
3
3
17
I/a
3
0
1
1
309
70
309
JUMLAH
6
7
8
11
4 1
9
1
2
9 44
2 15
38 1
75 34
1
24
1
2
6
42
326
……………………,……………2010 Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, (…………………………………………)
57
INSTANSI : ……………………………………………………
FORMULIR 2
LATIHAN PENGOLAHAN FORMASI TAHUN ANGGARAN 2010 RENCANA PERBANTUAN, GOL NO
BEZETT
RUA
ING 31
NG
DES 2009
KENAIKA N PANGKAT TA. 2010
KEADAAN SETELAH KENAIKAN PANGKAT TA. 2010
PENARIKAN
PERBANTUAN,
KEMBALI,
PENARIKAN
PENGALIHAN
KEMBALI,
JENIS KEPEG.,
PINDAH INST.
PINDAH INST.
KE INST. LAIN
DARI INST.
TA. 2010
PENGANGK
PEGAW
ATAN
AI YG
FORMASI
PEGAWAI
MENCA
TA. 2010
BARU TA.
PAI BUP
(5+6+8-7-9)
2010
TA. 2010
8
9
KET.
LAIN TA. 2010 1
2
3
4
5
1
IV/e
1
0
1
1
2
IV/d
4
1
5
5
3
IV/c
2
2
3
3
4
IV/b
6
3
7
5
IV/a
18
6
21
6
III/d
19
4
17
7
III/c
12
2
10
8
III/b
9
5
12
9
III/a
44
10
49
10
II/d
38
6
34
11
II/c
75
6
75
12
II/b
34
5
33
13
II/a
42
4
41
14
I/d
13
4
13
13
15
I/c
5
2
3
3
16
I/b
3
1
2
2
17
I/a
1
0
0
326
61
326
JUMLAH
6
7
10
11
7 1
22 17 10 1
5
16
8
57 34
13
88 33
6
47
0 1
1
32
0
358
……………………,…………………………………2010 Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, (…………………………………)
58
Soal no. 2 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *) : ……………………………………………………………………….
FORMULIR 2
LATIHAN PENYUSUNAN BEZETTING TAHUN 2009
NO
GOL
BEZETTING
RUANG
31 DES 2008
KEADAAN
PENGANGK
PERBANTUAN, PENARIKAN
KENAIKAN
SETELAH
ATAN
KEMBALI, PENGALIHAN
PANGKAT
KENAIKAN
PEGAWAI
JENIS KEPEG., PINDAH
TAHUN 2009
PANGKAT
BARU
INST. DARI INST. LAIN TA.
2009
TA. 2009
2009
6
7
PERBANTUAN, PENARIKAN KEMBALI, PINDAH INST. KE INST. LAIN
PNS YANG
BEZETTING
BERHENTI
31 DES 2009
TA. 2009
(5+6+7-8-9)
9
10
TA. 2009
1
2
3
4
5
1
IV/e
1
0
1
2
IV/d
3
1
4
3
IV/c
2
2
3
4
IV/b
5
3
6
6
5
IV/a
15
6
18
18
6
III/d
22
4
20
1
19
7
III/c
15
2
13
1
12
8
III/b
7
5
10
1
9
III/a
29
10
34
10
II/d
44
6
40
11
II/c
59
8
61
12
II/b
35
7
34
13
II/a
43
7
43
14
I/d
16
4
13
13
15
I/c
6
3
5
5
16
I/b
4
2
3
3
17
I/a
3
0
1
309
70
309
JUMLAH
KET.
8
11
1 4 1
9
2
9
1
44 2
38
15
1
75 34
1
42
1 24
1
2
6
326
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *) : ……………………………………………………………………………….
FORMULIR 3
LATIHAN PENGOLAHAN FORMASI TAHUN ANGGARAN 2010
RENCANA PERBANTUAN, NO
GOL
BEZETTING
RUANG
31 DES 2009
KEADAAN
PENARIKAN
KENAIKAN
SETELAH
KEMBALI,
PANGKAT
KENAIKAN
PENGALIHAN JENIS
TA. 2010
PANGKAT
KEPEG., PINDAH
TA. 2010
INST. DARI INST. LAIN TA. 2010
PENARIKAN KEMBALI, PINDAH INST. KE INST. LAIN
PENGANGKATAN
PEGAWAI YG
FORMASI
PEGAWAI BARU
MENCAPAI
TA. 2010
TA. 2010
BUP TA. 2010
(5+6+8-7-9)
8
9
10
2
3
4
5
1
IV/e
1
0
1
1
2
IV/d
4
1
5
5
3
IV/c
2
2
3
3
4
IV/b
6
3
7
5
IV/a
18
6
21
7
6
III/d
19
4
17
7
III/c
12
2
10
8
III/b
9
5
12
9
III/a
44
10
49
10
II/d
38
6
34
11
II/c
75
6
75
12
II/b
34
5
33
13
II/a
42
4
41
14
I/d
13
4
13
13
15
I/c
5
2
3
3
16
I/b
3
1
2
2
17
I/a
1
0
0
0
326
61
326
7 1
22 17 10 1
5
16
8
57 34
13
88 33
6
1
KET.
TA. 2010
1
JUMLAH
6
PERBANTUAN,
1
32
47
0
358
59
11
DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Menpan Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS; Keputusan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003.
60
