MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN

MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN

MUTASI KEPEGAWAIAN

Penulis: 1. Aris Mutoyo, SH 2. Achmad Yusaq, SE

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA, 2014

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan pegawai yang dimiliki oleh masing-masing individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) organisasi. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia - bukan mesin - dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Untuk itu dalam pelaksanaanya MSDM perlu menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dll. Namun demikian manusia tetap merupakan unsure utama dalam MSDM dalam rangka mencapai sebuah tujuan dalam organisasi. Dalam rangka mencapai tujuan ini maka diperlukan suatu kegiatan. Kegiatan-kegiatan didalam organisasi dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu kegiatan yang secara langsung berkenaan dengan tujuan pokok organisasi dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunjang. Kegiatan penunjang ini perlu dilakukan sebab tanpa kegiatan-kegiatan penunjang rasanya kegiatan pokok akan sulit berjalan dengan baik. Salah satu kegiatan penunjang yang dimaksud adalah kegiatan perkantoran yang meliputi catat mencatat (administrasi) dan sejenisnya. Walaupun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan perkantoran dapat juga disebut sebagai urat nadinya kehidupan organisasi,

hal ini dikarenakan seluruh kegiatan perkantoran

menyangkut dengan permasalahan data dan informasi. Kegiatan administrasi disamping merupakan suatu cara mendasar dalam manajemen perkantoran, ditinjau dari sisi kepegawaian juga dapat digunakan sebagai pembinaan sumber daya manusia (MSDM) untuk mendapatkan gambaran menyeluruh

dan

lengkap

mengenai

suatu

posisi

pegawai,

kemudian

menindaklanjuti ke dalam format yang memudahkan memahami secara akurat informasi tentang keadaan pegawai dalam organisasi, serta merancang program dan kegiatan penataan informasi berbasis adminsitrasi guna meningkatkan kompetensi Pegawai. 1

Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatakan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk menjamin itu semua maka diperlukan Informasi ASN yaitu serangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintergrasi berbasis teknologi. Dari pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa Manajemen ASN itu bersifat dinamis dalam rangka pengelolaan Pegawai. Dari sisi kepegawaian langkah penyajian informasi ini dapat dilakukan dengan cara menghimpun data mutasi kepegawaian dalam format Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), dapat digunakan secara on line oleh seluruh mitra kerja BKN untuk pelayanan kepegawaian seperti informasi PNS, Kenaikan Pangkat, Pensiun, Penetapan NIP dan mutasi lainnya. SAPK diharapkan dapat meningkatkan akurasi data PNS yang berdampak terhadap clean government dan good-governance. Untuk mendukung implementasi SAPK telah dikeluarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan SAPK, sehingga SAPK dapat digunakan BKD dan pengelola kepegawaian lainnya. Pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi ini adalah salah satu persyaratan yang merupakan quick win reformasi birokrasi. Pada kesempatan ini BKN menghimbau dan mengharapkan kepada pemerintah pusat/kabupaten/kota yang belum bergabung dalam pemanfaatan on line SAPK untuk segera merencanakan online SAPK dalam kesempatan berikutnya. Adanya aplikasi SAPK merupakan salah satu langkah yang harus mendapat prioritas yakni pembenahan manajemen informasi sistem, akurasi data PNS di bidang manajemen kepegawaian yang terintegrasi dengan para stakeholders. Hal ini tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang spesialisasi informasi.

2

Dasar hukum dari pelaksanaan SAPK adalah UU ASN dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan SAPK ini bagi BKN maupun instansi pemerintah antara lain: 1. Dapat mengontrol data PNS anatara BKN dan Instansi Pemerintah di seluruh Indonesia. 2. Meyederhanakan proses manajemen kepegawaian 3. Mengoptimalkan proses administrasi kepegawaian sehingga bisa mencegah kesalahan data kepegawaian. 4. Dapat diperoleh database kepegawaian yang akurat yang berguna sebagai bahan perencanaan,

pembinaan,

pengembangan

dan

pengambilan

kebijakan

manajemen kepegawaian. Untuk itu maka ruang lingkup yang ada pada SAPK setidaknya meliputi antara lain : 1. Aplikasi pengadaan PNS yaitu aplikasi yang berisi pengolahan data mengenai pengadaan PNS meliputi pembuatan daftar usul permintaan NIP sampai pencetakan surat keputusan pengangkatan menjadi CPNS. 2. Aplikasi kenaikan pangkat PNS yaitu aplikasi yang berisi pengolahan data mengenai proses kenaikan pangkat PNS mulai dari usul sampai pencetakan surat keputusan kenaikan pangkat. 3. Aplikasi pensiun PNS yaitu aplikasi yang berisi pengolahan data untuk keperluan mutasi pemberhentian dengan hak pensiun. 4. Aplikasi mutasi lain-lain yaitu yang berisi pengolahan data kepegawaian untuk keperluan pemutakhiran data melalui perubahan data pegawai yang mengalami mutasi. Dalam pelaksanaannya SAPK ini memiliki karakteristik antara lain : 1. Sistem yang terkoneksi secara on-line antara BKN Pusat, Kantor Regional BKN dan instansi dengan menggunakan jaringan komunikasi data. 2. Menggunakan satu basis data PNS yang digunakan secara bersama. 3. Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai standar baku yang disusun oleh BKN pusat. 3

4. Sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi pengguna seperti penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), DP3, Penggajian dan sebagainya. Secara normatif lembaga dan personil yang mengelola SAPK ini adalah : 1. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat 2. Kantor Regional BKN 3. Biro Kepegawaian/ Badan/ bagian Kepegawaian Instansi. Untuk menangani dan mengelola SAPK ini perlu didukung oleh tenagatenaga/ personil yang memiliki kemampuan sebagai Pranata Komputer, Analis Kepegawaian atau Operator komputer. Disamping itu juga diperlukan sarana dan prasarana seperti : 1. Hardware (Personal komputer, Server, Switch dan Printer). 2. Software yang sesuai dengan aplikasi BKN. 3. Jaringan dengan bandwidth minimal 2x64 kbps dan network switch spesifikasi standar. Sasaran yang hendak diperoleh dari pelaksanaan SAPK ini agar diperoleh data informasi kepegawaian guna mendukung pelaksanaan mutasi kepegawaian sebagai salah satu sarana pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara umum mutasi dimaknai sebagai kegiatan memindahkan tenaga kerja dari satu tempat tenaga kerja ke tempat kerja lain. Akan tetapi mutasi tidak selamanya sama dengan pemindahan Pegawai dipandang dari sisi locus. Meskipun pada dasarnya Mutasi itu adalah kegiatan yang meliputi pemindahan tenaga kerja, pengoperan tanggung jawab, pemindahan status ketenagakerjaan, dan sejenisnya. Merujuk pada ketentuan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain dinyatakan bahwa Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dilihat dari statusnya, PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional, sedangkan PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat

4

sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ASN. B. Deskripsi Singkat Mata Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi peserta diklat dalam melakukan kegiatan administrasi terkait dengan mutasi kepegawaian. Mata Diklat ini membahas konsep tentang pengertian mutasi, mutasi kepegawaian dan persyaratannya. C. Hasil Belajar Modul Mutasi

Kepegawaian ini membekali para peserta Diklat Analis

Kepegawaian mengenai beberapa hal berkaitan dengan Pengertian Administrasi, Jenis-jenis Mutasi Kepegawaian. D. Indikator Hasil Belajar Kompetensi Dasar mata diklat Mutasi Kepegawaian

ini mengharapkan

dimana setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat mengerti tentang pengertian Pengertian Administrasi, Administrasi Kepegawaian dan mampu menyiapkan persyaratannya sebagai tugas pokok pejabat analis kepegawaian. Sedangkan Indikator Keberhasilannya diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat mampu melaksanakan kegiatan mutasi kepegawaian dengan sebelumnya memahami pengertian-pengertian yang terkait. E. Materi Pokok 1. Pengertian Administrasi. 2. Jenis-jenis Mutasi Kepegawaian 3. Prosedur dan Persyaratan Mutasi Kepegawaian. F. Manfaat Manfaat modul Mutasi Kepegawaian ini dimaksudkan untuk membekali para peserta diklat teknis Analisi Kepegawaian sebagai bagian dari Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dalam kaitannya mencapai tujuan organisasi. 5

BAB II ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Indikator keberhasilan : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan Pengertian Administrasi, Administrasi Publik, Organisasi Publik dan Tata Naskah Kepegawaian.

A. Pengertian Administrasi. Kita sering mendengar kata administrasi, tapi apakah pengertian administrasi ini?. Administrasi sering dikaitkan dengan pengaturan atau pengurusan terhadap suatu bidang tertentu yang kemudian hasilnya akan dibutuhkan pada bagian-bagian yang ada dalam sebuah organisasi. Administrasi pada dasarnya adalah setiap kegiatan yang terdiri dari dari pengaturan hingga pengurusan terhadap sekelompok orang yang memiliki berbagai macam pekerjaan untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan dua atau banyak orang yang terlibat di dalamnya. Jika menarik sebuah pengertian administrasi secara teori, banyak definisi administrasi yang di kemukakan oleh beberapa orang. Pendapat tentang pengertian administrasi menurut Sondang P.Siagian adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tertentu secara berdayaguna dan berhasilguna. Pendapat ini mengartikan bahwa segala pemikiran dan tindakan sebelum dilaksanakan seyogyanya terlebih dahulu diputuskan berdasarkan pada komitmen atau kesepakatan semua anggota yang ada di dalamnya. Hadari Nawawi merumuskan bahwa Administrasi adalah rangkaian kegiatan pengendalian sejumlah orang agar berlangsung efektif. Dari pendapat ini dapat diartikan bahwa betapa pentingnya ajaran moralitas dan etika administrasi dalam kehidupan manusia, karena sesungguhnya administrasi ada dalam setiap kehidupan manusia.

6

Dari beberapa pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan pengertian Administrasi adalah kegiatan untuk menjalankan fungsi manajemen dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara umum, pengertian Administrasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : 1. Pengertian Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan yang meliputi catatmencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, mengagenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (Soewarno Handayaningrat ). 2. Pengertian Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna (The Liang Gie ). Sedangkan, dalam perkembangannya, cabang adiminsitrasi ini menyangkut salah satunya adalah administrasi publik. Administrasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen dan organisasi dari orang-orang dengan segala perlengkapannya untuk mencapai tujuan pemerintah. Administrasi publik ini meliputi implementasi kebijaksanaan Pemerintah yang telah ditetapkan oleh badanbadan perwakilan politik. Administrasi Publik merupakan bahasan ilmu sosial yang memepelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi legeslatif, yudikatif, dan eksekutif. Salah satu tugas Administrasi Publik adalah merumuskan kebijakan atau Policy Maker yang dikenal dengan Kebijakan Publik. Artinya para administrator ini membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahanpermasalahan yang ada di Publik (masyarakat).

B. Fungsi Administrasi. Administrasi memiliki berbagai macam fungsi antara lain : 1. Fungsi perencanaan Pada proses perencanaan daam organisasi pada umumnya menyangkut terhadap keputusan, baik untuk meramalkan dan juga eksekusi keputusan tersebut. Dalam memperkirakan apa yang akan terjadi di masa datang, dilakukan berdasarkan apa yang terjadi di masa masa lalu dan masa kini. Semakin lengkap 7

administrasi data yang diperoleh dan digunakan, maka akan semakin tepat penafsiran terhadap ketepatan perkiraan perencanaan. 2. Fungsi pengorganisasian Pada dasarnya fungsi administrasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengembangkan mata rantai pada hubungan kerja (formal) dan pembagian di dalam organisasi atau lembaga. Untuk mencapai ini, pengorganisasian harus tepat dengan melibatkan usaha identifikasi terhadap setiap tugas-tugas yang akan dilaksanakan, mengelompokkan tugas-tugas sehingga merupakan satuan-satuan, untuk menetapkan wewenang yang diperlukan. Kegiatan yang mengatur tentang wewenang ini biasa disebut dengan Adminitrasi Publik.

C. Administrasi Kepegawaian Istilah Administrasi Kepegawaian atau personnel administration di Amerika serikat

dipergunakan

dalam

bidang

pemerintahan,

sedangkan

personnel

management dipergunakan dalam bidang bisnis. Di Indonesia ada kecenderungan menggunakan istilah manajemen kepegawaian (personnel management), baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang bisnis. Jika diperhatikan lebih dalam maka pengertian Administrasi Kepegawaian tidak jauh berbeda dengan pengertian Administrasi secara umum, namun secara singkat seperti dikatakan oleh para ahli. 1. Paul Pigors: Administrasi Kepegawaian adalah suatu kecakapan atau seni dari perolehan, pengembangan dan pemeliharaan angkatan kerja, sedemikian rupa untuk melaksanakan fungsi-fungsi dengan seefisien dan seefektif mungkin. 2. The Liang Gie: Administrasi Kepegawaian adalah segenap aktivitas yang bersangkut paut dengan penggunaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan tertentu. masalah pokoknya berkisar pada hal penerimaan, pengangkatan, pengembangan, balas jasa sampai pada pemberhentian.

8

D. Pendekatan Administrasi Kepegawaian Rumusan mengenai administrasi kepegawaian sangat banyak, namun pendekatan dalam administrasi kepegawaian secara umum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) hal yaitu: 1. Pendekatan kepartaian: Pendekatan ini

terutama didasarkan atas

perjuangan

kaum

politikus.

Pengangkatan seseorang untuk memangku jabatan didasarkan atas perjuangan partai. 2. Pendekatan Daya Guna Pendekatan ini terutama didasarkan atas daya guna, maksudnya pengangkatan seseorang untuk memangku jabatannya didasarkan atas kecakapan atau keahliannya. 3. Pendekatan Hubungan antar manusia Pendekatan ini timbul sebagai akibat yang tidak memuaskan dari pendekatan daya guna yang kurang memperhatikan faktor hubungan antar manusia dalam administrasi. Sebagai bagian dari gerakan manajemen ilmiah, administrasi kepegawaian tidak luput dari kritik-kritik antara lain dalam mencapai daya guna terlalu menitikberatkan pada barang-barang mati, penekanan pada prosedurprosedur,

bahan-bahan,

bentuk-bentuk

dan

mengabaikan

barang-barang

hidupnya, yakni manusia-manusianya. Dengan pendekatan hubungan antar manusia ini tidak berarti bahwa faktor kecakapan ditinggalkan. Hanya pada pendekatan ini perhatian lebih banyak dicurahkan kepada faktor hubungan antar manusia. Sementara itu, menurut Prof. Dr. R Arifin Abdulrachman, Administrasi kepegawaian negara adalah salah satu cabang dari administrasi negara yang berkaitan dengan segala persoalan mengenai pegawai-pegawai negara (1960:5). Selanjutnya kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian negara meliputi : a. Analisa jabatan, klasifikasi jabatan dan evaluasi jabatan b. Recruitment, ujian-ujian dan penempatan c. Training d. Promosi dan transfer e. Penggajian 9

f. Employee counselling g. Personnel relations h. Disiplin dan moral i. Catatan kepegawaian Dari uraian tersebut diatas maka terlihat oleh kita betapa administrasi kepegawaian memiliki peran penting dalam manajemen yang dilakukan oleh para administrator (1. orang yang menyelenggarakan tata usaha, 2. pimpinan suatu perusahaan (organisasi:pen): WJS.Poerwadarminta), adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku pelaksana tugas pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, artinya keberadaan PNS tersebut tersebar baik di tingkat Pusat maupun Daerah, yang fungsi utamanya antara lain adalah sebagai pelaksana pembangunan dan pelaksana peraturan (rules aplication). Dengan demikian ditinjau dari jenisnya maka Administrasi Kepegawaian ini dapat dikatakan sebagai bagian dari administrasi publik yaitu administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi itu mengejar tujuannya yang bersifat negara.

E. Tata Naskah Kepegawaian Dalam rangka tertib Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan sebagai upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat maupun kepada Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, maka setiap kali terbit Keputusan Mutasi terhadapnya harus disimpan dalam bentuk dokumen dalam bentuk fisik (yang disimpan dalam Lemari/Filing Tata Naskah Kepegawaian) yang sebelumnya dicatat dalam Kartu Induk, maupun image document (dokumen kepegawaian yang disimpan dalam bentuk elektronik dan dapat diakses dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya). Tujuannya adalah agar informasi yang tersedia dapat dikelola secara efisien dan efektif dengan cara disimpan dan disusun dengan tertib sehingga jika diperlukan sewaktu-waktu dapat disajikan dengan cepat dan akurat.

10

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS, ruang lingkup pengelolaan Tata Naskah tersebut meliputi pengelolaan tata naskah dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk image document. Agar dapat mengelolaTata Naskah berdasarkan pedoman tersebut pembaca diharapkan mampu memahami pengertian-pengertian sebagai berikut : 1. Tata Naskah Kepegawaian PNS adalah sistem penyimpanan dan pengelolaan dokumen kepegawaian sejak diangkat sebagai Calon PNS/PNS sampai dengan mencapai batas usia pensiun, berupa Surat-Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian. 2. Lemari/Filing Tata Naskah Kepegawaian PNS adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS yang disimpan secara teratur dalam bentuk dokumen fisik. 3. Filing Dokumen Elektronik Kepegawaian PNS adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS yang disimpan secara teratur dalam bentuk media elektronik berupa image document. 4. Kartu Induk (KARIN) PNS adalah kartu yang dipergunakan untuk mencatat data master/dasar dan mutasi kepegawaian. 5. Daftar Isi adalah daftar yang dipergunakan untuk mencatat setiap jenis mutasi kepegawaian sejak pengangkatan pertama sebagai Calon PNS/ PNS sampai dengan pensiun. 6. Sampul Plastik Bening adalah sampul plastik yang dipergunakan untuk penyimpanan dan pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS yang disimpan secara teratur dalam bentuk dokumen fisik. 7. Sampul Tata naskah adalah sampul yang dipergunakan untuk pelapis sampul plastik bening. 8. Dokumen Kepegawaian adalah dokumen di bidang Kepegawaian yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. 9. Arsip Kepegawaian adalah kumpulan surat-surat keputusan di bidang kepegawaian yang dikelurkan oleh pejabat yang berwenang yang disimpan dalam susunan yang teratur dan tertib sehingga dapat ditemukan dan dipergunakan apabila diperlukan. 11

10. Image Document adalah dokumen di bidang Kepegawaian yang disimpan dalam media elektronik dan dapat diakses dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya. 11. Database adalah kumpulan data dasar yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat digunakan untuk menyajikan informasi yang diperlukan. 12. Sistem Informasi Kepegawaian adalah sekumpulan komponen informasi kepegawaian yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian yang efisien dan efektif. 13. Verifikasi Dokumen Kepegawaian adalah kegiatan pencocokan data /dokumen kepegawaian dengan database kepegawaian. 14. Validasi Dokumen Kepegawaian adalah kegiatan meneliti data/dokumen kepegawaian yang telah diverifikasi dengan master/induk dokumen kepegawaian yang tersimpan dalam tata naskah. 15. Pemindaian Dokumen Kepegawaian adalah kegiatan memindai dokumen fisik menjadi bentuk image document. 16. Pencatatan

Dokumen

Kepegawaian

adalah

kegiatan

penulisan

jenis

data/dokumen kepegawaian ke dalam Daftar Isi dan atau Kartu Induk Pegawai. 17. Penyimpanan Dokumen Kepegawaian adalah kegiatan penataan dokumen kepegawaian PNS baik dokumen fisik maupun image document dalam media yang telah ditentukan. 18. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pekerjaan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 19. Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari pencatatan, pemindaian, penyimpanan, dan pemeliharaan secara sistem baik dalam bentuk dokumen fisik maupun image document. 20. Aplikasi Dokumen Manajemen Sistem yang selanjutnya disingkat Aplikasi DMS adalah sistem perekaman atau pemindaian dan informasi mengenai dokumen Kepegawaian yang berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk penyajian dan pengelolaan dokumen kepegawaian.

12

21. Instansi adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. 22. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu dalam sistem pengolahan bahasa pemograman. 23. Aplikasi Pemindai adalah modul program yang dipakai untuk proses pemindai dokumen atau proses pemindaian dokumen fisik ke bentuk image document. 24. Aplikasi Pengelolaan Informasi Tata Naskah adalah modul program yang dipakai untuk proses penyajian informasi tata naskah secara elektronik. 25. Server adalah suatu personal computer yang mempunyai spesifikasi lebih cepat/tinggi untuk mengatur dan mengelola suatu jaringan/network.

F.

Pengelolaan Tata Naskah PNS

1.

Pengelolaan Takah dalam Bentuk Fisik. Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian dalam bentuk dokumen fisik meliputi penyimpanan dokumen-dokumen antara lain : a. b. c. d.

e. f. g. h. i.

j.

Kartu Pendaftaran Ulang PNS (KARDAF) Tahun 1974; Data Kepegawaian Perorangan (DKP); Nota Persetujuan/Penetapan NIP Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pengangkatan sebagai Calon PNS; Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS sebagai realisasi dari Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan oleh Pimpinan Instansi; Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT); Surat Tanda Tamat Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STTPL); Berita Acara Pengangkatan Sumpah/Janji PNS; Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS sebagai PNS yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi; Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat PNS berpangkat IV/b ke bawah dan Nota Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat PNS berpangkat IV/c ke atas; Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi lainlain;

13

k. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS sebagai Realisasi Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara; l. Surat Keputusan Mutasi lain-lain PNS sebagai Realisasi Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara; m. Penetapan Angka Kredit (PAK); n. Berita Acara Pelantikan dalam Jabatan o. Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan; p. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan; q. Surat Keputusan Pindah Wilayah Kerja; r. Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perpindahan Antar Instansi; s. Surat Keputusan Pindah Antar Instansi sebagai Realisasi Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan oleh pimpinan instansi; t. Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Peninjauan Masa Kerja; u. Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja sebagai Realisasi dari Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan oleh Pimpinan Instansi; v. Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara; w. Surat Keputusan Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagai realisasi dari Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan oleh Pimpinan Instansi; x. Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pengaktifan Kembali Setelah Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara; y. Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Setelah Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara; z. Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perbantuan pada Daerah Otonomi/Instansi lain; aa. Surat Keputusan Perbantuan kepada Daerah Otonom/Instansi lain sebagai realisasi dari Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan oleh Pimpinan Instansi; bb. Surat Keputusan Penarikan dari Perbantuan; cc. Surat Keputusan Diperkerjakan pada Daerah Otonom/Instansi lain; dd. Surat Keputusan Penarikan dari Diperkerjakan; ee. Surat Keputusan Hukuman Disiplin; 14

ff. Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dari Pemberhentian sebagai Pejabat Negara; gg. Surat Keputusan Pembebasan dari Jabatan Organik; hh. Surat Keputusan Pemberhentian Sementara; ii. Surat Keputusan Pengaktifan Kembali dari Pemberhentian Sementara; jj. Laporan Pegawai yang hilang; kk. Laporan Kembalinya PNS yang hilang; ll. Surat Keputusan Pemberian Uang Tunggu; mm. Surat Keputusan Penggantian/Perubahan nama; nn. Surat Keputusan Penetapan Tanggal Lahir; oo. Tanda Lulus Mengikuti Pendidikan Kedinasan; pp. Tanda Lulus Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan/ Penataran/Kursus; qq. Surat Keputusan Tugas Belajar Pendidikan Umum; rr. Surat Tanda Lulus/Ijazah Pendidikan Umum; ss. Laporan Peningkatan Pendidikan; tt. Laporan Perkawinan Pertama/Kedua/Ketiga/Perceraian; uu. Laporan Kelahiran/Kematian Anak; vv. Surat Keterangan Pengangkatan Anak; ww. Surat Izin untuk Melangsungkan Perceraian; xx. Laporan Kematian Suami/Istri; yy. Surat Keputusan Tanda Kehormatan/Tanda Jasa; zz. Surat Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok; aaa. Surat Keputusan Penyesuaian Jabatan bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu; bbb. Surat Keputusan Pengangkatan PNS dalam Pangkat Lokal; ccc. Hasil Pendataan Ulang PNS Juli 2003; ddd. Surat Keputusan Konversi NIP; eee. Surat Keputusan Meninggal Dunia; fff. Surat Keputusan Pemberhentian; ggg. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian; dan hhh. Surat Keputusan Pensiun.

15

2.

Prosedur Pencatatan Dokumen Kepegawaian PNS Pelaksanaan kegiatan pencatatan dokumen kepegawaian PNS yang disimpan dalam bentuk dokumen fisik, meliputi pemeriksaan (verifikasi) dan validasi. a. Pemeriksaan (verifikasi) dokumen kepegawaian PNS 1) Verifikator melaksanakan kegiatan menerima,

menyortir,

lompokkan perjenis dokumen pertahun lahir, mencocokkan

mengedokumen

dengan database; 2)

Mendistribusikan dokumen kepegawaian kepada Pengelola Tata Naskah; dan

3)

Membuat laporan.

b. Validasi dokumen kepegawaian PNS 1) Pengelola Tata Naskah melaksanakan kegiatan menerima, menyortir dan mengelompokkan dokumen kepegawaian pertahun lahir, meneliti, mencatat jenis mutasi kepegawaian ke dalam Daftar Isi dan Kartu Induk, serta memasukkan dokumen kepegawaian ke dalam sampul bening dan sampul tata naskah; dan 2)

3.

Melaporkan permasalahan dokumen kepegawaian kepada atasannya.

Prosedur Penyimpanan Tata Naskah Kepegawaian PNS Kegiatan penyimpanan Tata Naskah Kepegawaian PNS meliputi : a. Memberikan label pada lemari penyimpanan tata naskah dan sampul tata naskah sesuai dengan urutan NIP; b. Dalam menyusun tata naskah sesuai dengan urutan NIP, diatur sebagai berikut: 1)

disusun menurut tahun, bulan, dan tanggal lahir;

2)

apabila terdapat PNS yang tahun, bulan, dan tanggal lahirnya sama, maka disusun menurut tahun dan bulan pengangkatan (TMT CPNS/PNS);

3)

apabila terdapat PNS yang tahun, bulan, dan tanggal lahir, serta tahun dan bulan pengangkatan (TMT CPNS/PNS) sama, maka disusun menurut jenis kelamin; dan

4)

apabila terdapat PNS yang tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan (TMT CPNS/PNS), serta jenis kelaminnya sama, maka disusun menurut nomor urut NIP PNS yang bersangkutan. 16

c. Menyimpan tata naskah ke dalam lemari penyimpanan tata naskah sesuai dengan urutan NIP; dan d. Membuat laporan.

4.

Prosedur Pemeliharaan Tata Naskah Kepegawaian PNS Arsip dokumen kepegawaian PNS sebagai aset sejarah perjalanan karir seorang PNS perlu dipelihara baik secara nilai guna maupun memperpanjang usia dokumen kepegawaian serta pengendalian jumlah tata naskah. a. Pemeliharaan nilai guna : 1) Pengelola tata naskah secara berkala melakukan inventarisasi dan rasionalisasi isi tata naskah kepegawaian PNS sesuai dengan jadwal retensi arsip; 2) Dalam hal terjadi mutasi pindah wilayah kerja di lingkungan Kanreg BKN, BKD Kab/Kota/Provinsi, maka tata naskah kepegawaian PNS yang bersangkutan dipindahkan ke Kanreg BKN, BKD Kab/Kota/Provinsi sesuai dengan unit kerja yang baru oleh unit pengelola tata naskah yang lama. 3) Melaporkan hasil inventarisasi dan rasionalisasi kepada atasannya; dan 4) Membuat laporan. b. Memperpanjang usia dokumen dilakukan oleh pengelola tata naskah/unit kerja terkait dengan cara: 1) Mengatur suhu ruangan antara 180 - 210 C; 2) Memberikan penerangan yang cukup; 3) Membersihkan debu pada rak lemari dengan vacuum cleaner; 4) Ditiap-tiap rak lemari diberi kapur barus secukupnya; 5) Melakukan penyemprotan bahan kimia pembrantas serangga/ fumigasi secara berkala; dan 6) Membersihkan dan mengganti sarana penyimpanan yang rusak. c. Pengendalian Tata Naskah Kepegawaian PNS: 1) Pengelola tata naskah mengendalikan jumlah tata naskah yang dikelola secara berkala dengan berpedoman pada listing; 2) Mengendalikan katalog peminjaman dan pengembalian tata naskah; dan 3) Membuat laporan. 17

5.

Prosedur Pelayanan Informasi Dokumen Kepegawaian PNS Dalam memberikan pelayanan kepada PNS dan pejabat Pembina kepegawaian serta

instansi

terkait

sebagai

pengguna

informasi

kepegawaian

perlu

memperhatikan tata cara peminjaman dan pengembalian tata naskah sebagai berikut: a. Peminjaman 1) Unit kerja yang membutuhkan informasi kepegawaian berkaitan dengan Tata Naskah Kepegawaian PNS harus mengajukan dan mengisi Formulir Peminjaman Tata Naskah Kepegawaian PNS rangkap 3 (tiga) sesuai dengan dokumen kepegawaian yang diperlukan dan ditandangani oleh pejabat yang diberi kewenangan yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; 2) Unit kerja pengelola Tata Naskah Kepegawaian PNS menerima, menyetujui formulir peminjaman Tata Naskah Kepegawaian PNS, 1 (satu) rangkap disimpan oleh pejabat yang diberi kewenangan yang meminjamkan, 1 (satu) rangkap diserahkan kepada pengelola tata naskah dan 1 (satu) rangkap diserahkan beserta dokumen kepegawaian sesuai dengan kebutuhan kepada unit kerja peminjam; 3) Jangka waktu peminjaman paling lama 5 (lima) hari kerja; dan 4) Khusus Instansi diluar Instansi pengelola Tata Naskah kepegawaian PNS yang membutuhkan informasi dokumen kepegawaian yang ada di dalam tata naskah kepegawaian PNS harus mengajukan surat permintaan kepada instansi pengelola Tata Naskah kepegawaian PNS, kemudian instansi pengelola tata naskah memberikan foto kopi dokumen kepegawaian sesuai yang dibutuhkan. b. Pengembalian tata naskah yang dipinjam 1) Instansi/unit kerja peminjam setelah jangka waktu peminjaman telah habis, wajib untuk mengembalikan dokumen tata naskah kepada pengelola tata naskah, apabila dokumen tata naskah masih diperlukan dapat mengajukan perpanjangan waktu selama 5 (lima) hari kerja;

18

2) Unit kerja pengelola Tata Naskah Kepegawaian PNS wajib mengingatkan kepada instansi/unit kerja peminjam bahwa jangka waktu peminjaman telah habis; dan 3) Unit kerja pengelola Tata Naskah Kepegawaian PNS mengembalikan dokumen kepegawaian sesuai dengan tata letak tata naskah sesuai dengan urutan NIP, dan mencatat pada buku pengendalian. c. Sarana dan prasarana penyimpanan 1) Ruangan penyimpanan dengan luas dan kekuatan sesuai dengan kebutuhan; 2) Lemari penyimpanan tata naskah kepegawaian yang digunakan adalah lemari yang aman, mudah untuk menyimpan, dan cepat menemukan kembali tata naskah atau dapat menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; 3) Sampul tata naskah dibuat dari bahan yang kuat sebagai pelindung tata naskah atau dapat menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; 4) Sampul plastik bening yang kuat dan tahan air untuk menyimpan dokumen atau dapat menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; 5) Kartu Induk dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; 6) Daftar Isi dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 6 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; 7) Katalog peminjaman; 8) Masker; 9) Sarung tangan; 10) Personal Computer; 11) Printer; 12) Vacuum cleaner; dan 13) peralatan lain yang diperlukan.

19

6.

Pengelolaan Takah dalam bentuk Image document.. Jenis Dokumen Kepegawaian PNS yang dipindai, meliputi : a. Nota Persetujuan/Pertimbangan NIP Calon PNS/PNS/Nota Persetujuan Teknis Pengalihan Status menjadi PNS; b. Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan menjadi Calon PNS/PNS dan Ijazah terakhir yang diperoleh dari Peningkatan Pendidikan; c. Daftar Riwayat Hidup (DRH); d. Keputusan Pengangkatan Calon PNS; e. Keputusan Pengangkatan PNS; f. Keputusan Penetapan Perubahan Data Dasar (Nama,Tahun,Bulan dan tanggal lahir, TMT Calon PNS/PNS dan jenis kelamin); g. Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; h. Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir; i. Keputusan Pembebasan/Pemberhentian dari jabatan organik/ Pegawai Negeri; dan j. Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara.

7.

Prosedur Pemindaian Dokumen Kepegawaian PNS: Prosedur pemindaian dokumen kepegawaian ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut : a. Tahap pra-scanning Pengelola tata naskah melaksanakan kegiatan : 1) Mengeluarkan dan mengelompokkan jenis dokumen kepegawaian sesuai urutan NIP dari lemari/tempat penyimpanan; 2) Mengisi Formulir Pengendalian Dokumen Scanning sesuai dengan jenis dokumen kepegawaian dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 7 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; 3) Menandatangani Formulir Pengendalian Scanning; 4) Mengirimkan dokumen kepegawaian kepada petugas scanning; dan 5) Membuat laporan.

20

b. Tahap scanning Petugas scanning melaksanakan kegiatan : 1) Menerima dan menandatangani bukti pengiriman dokumen; 2) Memindai dokumen yang telah dikelompokan; 3) Melakukan scanning dokumen dengan menggunakan aplikasi yang tata caranya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 8 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; 4) Memberikan nama jenis dokumen pada image document hasil perekaman sesuai dengan format penamaan jenis dokumen; 5) Mengendalikan

jenis

dokumen yang telah discan dalam formulir

pengendalian; 6) Menandatangani formulir pengendalian; 7) Mengembalikan dokumen yang telah di scanning ke pengelola tata naskah; dan 8) Membuat laporan. c. Tahap pasca scanning Pengelola tata naskah melaksanakan kegiatan : 1) Menerima, memeriksa jumlah dokumen kepegawaian dari petugas scanning; 2) Memasukkan dokumen kepegawaian sesuai dengan urutan NIP kedalam lemari/tempat penyimpanan tata naskah; 3) Membuat laporan. 8.

Prosedur penyimpanan dokumen kepegawaian Dokumen kepegawaian elektronik otomatis telah tersimpan secara terpusat pada database image saat pemindaian dokumen dilakukan.

9.

Prosedur pemeliharaan Tata Naskah Kepegawaian PNS Untuk mengatur penggunaan database image digunakan sistem manajemen dokumen dengan menggunakan aplikasi sebagai berikut: a. Pencarian dokumen; b. Mengubah metadata dokumen; 21

c. Menghapus dokumen; d. Memindahkan dokumen; e. Pengelolaan jenis dokumen; f. Riwayat aktifitas dokumen elektronik; g. Pengelolaan dokumen; dan h. Peminjaman dokumen. Tata cara penggunaan Aplikasi DMS dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 9 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011.

10. Pelayanan Informasi Tata Naskah Kepegawaian PNS Pelayanan informasi Tata Naskah Kepegawaian PNS dalam bentuk image document dapat dilakukan melalui jaringan internet. Tampilan data elektronik yang dapat disajikan antara lain: a. data/dokumen kepegawaian; b. legalisasi dokumen kepegawaian sesuai dengan dokumen yang tersimpan dalam tata naskah; dan c. menyajikan informasi Tata Naskah Kepegawaian PNS dengan menggunakan aplikasi yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 10 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 11. Sarana dan prasarana penyimpanan terdiri dari : a. Personal Computer dengan spesifikasi minimal dapat menggunakan contoh sebagaimana tersebut

dalam Anak Lampiran 11 Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara ini; b. Printer dengan spesifikasi minimal dapat menggunakan contoh sebagaimana tersebut

dalam Anak Lampiran 12 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara ini; c. Scanner dengan spesifikasi minimal yang dapat menggunakan contoh sebagaimana tersebut

dalam Anak Lampiran 13 Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara ini; 22

d. Barcode reader dengan spesifikasi minimal yang dapat menggunakan contoh sebagaimana tersebut

dalam Anak Lampiran 14 Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara . e. Server dengan spesifikasi minimal sebagaimana tersebut

yang dapat menggunakan contoh

dalam Anak Lampiran 15 Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara ini; f. Switch/Hub g. Kabel data; h. USB; i. External Disk; j. Aplikasi; k. Kertas; dan l. Toner.

G. Rangkuman Salah satu tujuan dari pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai upaya terwujudnya system informasi kepegawaian yang terintegrasi secara nasional dan pelayanan informasi kepegawaian secara efisien dan efektif. Ruang lingkup pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil ini meliputi pengelolaan tata naskah dalam bentuk dokumen fisik dan pengelolaan tata naskah dalam bentuk image document. Sementara itu dalam pengelolaanya pejabat yang bertanggungjawab dalam kegiatan ini harus berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil.

23

BAB III MUTASI KEPEGAWAIAN Indikator keberhasilan : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat diharapkan mengerti jenis-jenis mutasi kepegawaian.

A. Pengertian Mutasi Perkembangan organisasi dan perubahan karier Pegawai Negeri Sipil mengakibatkan perubahan status kepegawaian seseorang. Perubahan status ini biasa ditandai dengan Mutasi sebagai usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan dan jabatan yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya (the right an in the right place). Seleksi dalam penempatan selama ini belum tentu dapat menjamin sepenuhnya bahwa akan diperoleh orang yang tepat pada tempat yang tepat, untuk itu agar diperhatikan beberapa alasan dalam pelaksanaan mutasi ini antara lain adalah dengan memperhatikan kemampuan kerja, rasa tanggungjawab, kesenangan dan sebagainya. Agar mutasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi maka perlu adanya evaluasi pada setiap pegawai secara terus menerus dan objektif, sehingga dengan mutasi akan diperoleh hasil yang lebih baik dalam pembinaan pegawai. Apalagi jika hal ini didasari pada pandangan bahwa mutasi sebagai langkah untuk meningkatkan semangat dan kegairahan bekerja yang bersifat rutin sehingga dapat menimbulkan kebosanan. Pengertian mutasi dari sudut kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga, dan lainlain. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Mutasi kepegawaian adalah segala perubahan mengenai data Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan dan perubahan susunan keluarga serta perubahan lain di bidang kepegawaian. 24

Terkait dengan hal tersebut mutasi juga termasuk

pemindahan pegawai

dari atau ke Instansi di lingkungan Pemerintahan termasuk : 1. Pemindahan antar Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi. 2. Pemindahan dari Kabupaten / Kota ke Provinsi atau sebaliknya 3. Pemindahan antar Kabupaten kota luar Provinsi 4. Pemindahan dari Kabupaten / Kota atau Propinsi ke Pusat atau sebaliknya ; 5. Pemindahan antar unit kerja dalam satu organisasi. Mutasi atau pemindahan pegawai ini dapat terjadi karena dua hal yaitu Keinginan pegawai itu sendiri, misalnya: Pegawai yang bersangkutan merasa tidak sesuai dengan bidang tugasnya atau jabatannya dan/atau dikarenakan kebutuhan organisasi seperti rotasi, promosi atau hukuman. Hal ini sejalan dengan pasal 73 Undang-undang Aparatur Sipil Negara dinyatakan antara lain sebagai berikut : 1. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antarInstansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 2. Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. 3. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. 4. Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN. 5. Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN. 6. Dalam pelaksanaan mutasi ini agar diperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Disamping itu Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah.

25

Undang-undang ASN ini memberikan pengertian mutasi terbatas pada perpindahan lokasi kerja baik dalam maupun keluar instansi baik antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Dalam kaitan ini, dalam bahasan modul ini pengertian mutasi akan disinggung dari aspek adminsitrasi yaitu tujuan, jenis-jenis mutasi kepegawaian, dan syarat-syaratnya dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

B. Tujuan Mutasi Ditinjau dari tujuannya mutasi adalah : 1. Sebagai upaya meningkatkan prestasi (production transfer) karena kinerja ditempat terdahulu menurun. 2. Sebagai upaya menggantikan pegawai yang berhenti dalam posisi yang sama yang dipangku sebelumnya (Replacement transfer). 3. Sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam posisi jabatan yang lama dengan jabatan yang baru (Versality Transfer). 4. Shift transfer yaitu mutasi dalam jabatan yang sama, tetapi berbeda shift, misalnya shift A malam ke shift B (siang). 5. Remedial transfer yaitu mutasi pegawai ke bagian mana saja untuk memupuk dan memperbaiki kerjasama antar pegawai. 6. Temporary transfer yaitu mutasi yang bersifat sementara untuk menggantikan pegawai yang berhalangan. Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan mutasi adalah untuk menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat (the right man in the right place) dan untuk meningkatkan semangat serta kegairahan dalam bekerja. Ada 3 sistem yang menjadi dasar pelaksanaan mutasi pegawai menurut H. Malayu S.P. Hasibuan (2008 : 103) yaitu : 1. Seniority System Adalah mutasi yang didasarkan atau landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari pegawai yang bersangkutan. Sistem mutasi ini tidak objektif karena

26

kecakapan orang yang dimutasikan berdasarkan senioritas belum tentu mampu menduduki jabatan yang baru. 2. Spoil System Adalah mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Sistem mutasi ini kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan suka atau tidak suka. 3. Merit System Adalah mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif dan hasil prestasi kerja. Merit system ini merupakan dasar mutasi yang baik karena : a. Output dan produktivitas kerja meningkat. b. Semangat kerja meningkat. c. Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun. d. Absensi karyawan semakin baik. e. Disiplin karyawan semakin baik. f. Jumlah kecelakaan akan menurun.

C. Jenis-jenis Mutasi Kepegawaian Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan antara lain Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Untuk itu kepadanya diberikan Nomor Induk Pegawai secara Nasional. Menurut Undang-undang ASN ini, bahwa yang termasuk pegawai pegawai negeri sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan satu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap warga Negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi persyaratan tersebut. Sebagai pegawai ASN pengembangan karirnya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Untuk itu kepadanya harus dilakukan 27

pembinaan secara terus menerus baik dari sisi administrative maupun integritas dan moral. Salah satu bentuk dari pengembangan terhadap pegawai negeri sipil adalah mutasi kepegawaian sebagai penjelmaan/ perwujudan dari dianamika organisasi yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun jenis-jenis mutasi dibidang kepegawaian antara lain adalah sebagai berikut: 1. Mutasi Cuti Luar Tanggungan Negara 2. Mutasi CPNS 3. Mutasi Diklat 4. Mutasi Hukuman 5. Mutasi Jabatan 6. Mutasi Keluarga 7. Mutasi Karpeg 8. Mutasi Pendidikan 9. Mutasi Penghargaan 10. Mutasi Pindah Wilayah Kerja 11. Mutasi Pemberhentian 12. Mutasi Pindah Instansi 13. Mutasi Peninjauan Masa Kerja 14. Mutasi Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji PNS 15. Mutasi Kenaikan Pangkat 16. Mutasi Pensiun 17. Mutasi Pegawai Baru Ditilik dari latar belakang yang mendasari terjadinya mutasi ini dapat dibedakan menjadi 2 hal yaitu mutasi yang disebabkan oleh alasan internal PNS seperti karena pelaksanaan cuti

dan perkawinan serta karena alasan yang

disebabkan oleh kegiatan manajemen yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

28

D. Rangkuman Mutasi adalah usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan dan jabatan yang sesuai mutasi dan promosi dengan kecakapan dan kemampuannya. Beberapa alasan, antara lain : kemempuan kerja, rasa tanggung jawab kesengan dan sebagainya. Agar mutasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi maka perlu adanya evaluasi pada setiap pekerja terus-menerus secara obyektif. Mutasi atau pemindahan pegawai dapat terjadi karena dua hal yaitu: 1. Keinginan pegawai itu sendiri, misalnya: a. Pegawai yang bersangkutan merasa tidak sesuai dengan bidang tugasnya atau jabatannya. b. Pegawai yang bersangkutan merasa tidak sesuai dengan teman sekerjanya atau dengan atasannya c. Pegawai yang bersangkutan merasa bahwa tempat atau lingkungan keja tidak sesuai dengan kondisi fisik atau keinginannya. 2. Keinginan perusahaan, dengan tujuan ; a. Perusahaan ingin menunjukkan kepada pegawai yang bersangkutan bahwa mutasi bukan hukuman melainkan upaya yntuk menjamin kelangsungan hidup pekerjaan pegawai. b. Perusahaan ingin meyakinkan pegawai bahwa ia tidak akan diberhentikan karena

kekurangmampuan

atau

kekurangcakapan

pegawai

yang

bersangkutan. c. Perusahaan ingin menghindari rasa jenuh pegawai pada jenis pekerjaan, jabatan maupun tempat kerja yang sama. Mutasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1. Mutasi biasa adalah mutasi atau pemindahan pegawai tanpa diikuti kenaikan jabatan. Mutasi ini dilakukan dengan tujuan : a. Memenuhi keinginan pegawai yang bersangkutan b. Memenuhi kekurangan tenaga di unit/bagian lain c. Menempatkan pegawai sesuai dengan kecakapan, kemempuan dan bidangnya. 29

2. Mutasi promosi adalah mutasi yang diikuti dengan kenaikan jabatan. Tugas dan tanggung jawab seorang pegawai yang mendapat mutasi ini bertambah besar. Mutasi ini dilakukan dengan tujuan ; a. Mengisi suatu formasi jabatan dengan mengambil sumber tenaga dari dalam b. Membina karier pegawai c. Mengembangkan kemampuan pegawai.

Macam-Macam Mutasi Ditinjau dari tujuan dan maksud mutasi : 1. Production transfer yaitu mutasi dalam jabatan yang sama karena produksi di tempat terdahulu menurun. 2. Replacement transfer yaitu mutasi dari jabatan yang sudah lama dipegang ke jabatan yang sama di unit/bagian lain, untuk menggantikan pegawai yang belum lama bekerja atau pegawai yang diberhentikan. 3. Versatility transfer yaitu mutasi dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain untuk menambah pengetahuan pegawai yang bersangkutan 4. Shift transfer yaitu mutasi dalam jabatan yang sama, tetapi berbeda shift, misalnya shift A (malam) ke shift B (siang). 5. Remedial transfer yaitu mutasi pegawai ke bagian mana saja, dengan tujuan untuk memupuk atau untuk memperbaiki kerjasama antar pegawai. Ditinjau dari masa kerja Pegawai 1. Temporary transfer yaitu mutasi yang bersifat sementara untuk menggantikan pegawai yang berhalangan. 2. Permanent transfer yaitu mutasi yang bersifat tetap. Adapun tujuan diadakan mutasi adalah: 1. Menempatkan orang tepat pada tempat tepat ( the right man in the right place) 2. Mutasi sebagai langkah meningkatkan semangat dan kegairahan kerja 3. Mutasi untuk dapat saling menggantikan

30

BAB IV JENIS-JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN DAN PERSYARATANNYA Indikator keberhasilan : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan Persyaratan berbagai jenis mutasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN); antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri PAN-RB setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN; mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh Kepala BKN; dan mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan,” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 73 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dari pengertian ini, dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan mutasi di bidang kepegawaian, lebih diarahkan untuk mencapai peningkatan kinerja secara efisien dan efektif sebagai bagian dari usaha-usaha untuk mempercepat pencapaian tujuan, melalui penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat (the right man in the right place), dengan tetap mempertimbangkan aspek pembinaan bagi aparatur sipil negara yang mengarah pada prinsip kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena demikian luas pengertian mutasi ini, maka dalam bahasan buku ini jenis-jenis mutasi yang seringkali dialami dan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada umumnya, maka dalam pembahasannya dibatasi sebagai berikut : 31

A. Mutasi Cuti diluar Tanggungan Negara. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, terdapat 6 jenis cuti antara lain adalah : 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Sakit 3. Cuti Bersalin 4. Cuti Besar 5. Cuti Karena Alasan Penting, dan 6. Cuti diluar Tanggungan Negara. Dasar Pelaksanaan Cuti diluar Tanggungan Negara juga tertuang didalam UU ASN pasal 21 huruf b, disamping Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976, yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS. Terdapat beberapa pengertian dan syarat yang harus dipahami dalam pelaksanaan Cuti diluar Tanggungan Negara ini antara lain sebagai berikut : 1. CLTN bukan hak, oleh sebab itu permintaan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti. Pertimbangan Pejabat yang bersangkutan didasarkan untuk kepentingan dinas. 2. PNS yang bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan CLTN untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1(satu)

tahun apabila ada alasan

yang penting untuk

memperpanjangnya. 3. CLTN hanya dapat diberikan dengan SK Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN. 4. Persetujuan tersebut dapat diajukan kepada BKN/ Kanreg yang penetapannya ditandatangani pejabat serendahnya eselon III yang terkait. 5. Dalam pengajuan persetujuan tersebut melampirkan syarat-syarat yang diperlukan. 6. Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun. 7. Permintaan perpanjangan CLTN yang diajukan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum CLTN berakhir. 32

8. PNS yang menjalankan CLTN dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yang lowong itu dengan segera dapat diisi. 9. Selama menjalankan CLTN tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS 10. PNS yang telah selesai menjalakan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Pimpinan Instansi induknya . 11. Pimpinan instansi induk yang telah menerima laporan dari PNS yang telah selesai menjalankan CLTN berkewajiban: a. Menempatkan dan memperkerjakan kembali apabila ada lowongan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala BKN. b. Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan isntansi induk melaporkan kepada kepala BKN untuk kemungkinan disalurkan penempatannya pada instansi lain. c. Apabila Kepala BKN tidak dapat menyalurkan penempatan PNS tersebut, maka Kepala BKN memberitahukan kepada Pimpinan Instansi induk agar memberhentikan PNS dengan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundnag-undangan yang berlaku. 12. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 13. Khusus bagi CLTN untuk persalinan, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Permintaan CLTN tidak dapat ditolak. b. PNS yang menjalankan CLTN tidak dibebaskan dari jabatannya, atau dengan kata lain, jabatannya tidak dapat diisi oleh orang lain. c. Tidak memerlukan persetujuan Kepala BKN. d. Lamanya cuti sama dengan lamanya cuti bersalin yakni 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan. e. Selama menjalankan CLTN tersebut tidak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

33

14. Persyaratan Adminsitratif Pengajuan Cuti diluar Tanggungan Negara adalah sebagai berikut : a. Surat Pengantar dari Instansi b. Fotocopy SK CPNS yang dilegalisir c. Fotocopy SK terakhir yang dilegalisir d. Surat ijin dari atasan langsung e. Surat Keterangan/ alasan untuk menjalani CLTN.

B. Mutasi Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dinyatakan antara lain bahwa Setiap Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan NIP yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dan berfungsi sebagai nomor identitas serta digunakan dalam hal pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, pelayanan gaji; pelayanan pensiun; pelayanan asuransi sosial; pelayanan tabungan; pengelolaan administrasi kepegawaian; dan pelayanan lain yang bermanfaat bagi Pegawai Negeri Sipil. NIP tersebut berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil, pensiunan Pegawai Negeri Sipil, atau janda/dudanya. NIP berlaku juga bagi keluarga yang menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun serta orangtua penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang tewas. Pegawai Negeri Sipil yang pindah antar instansi pemerintah atau diperbantukan/dipekerjakan atau ditugaskan kepada instansi lain tetap menggunakan NIP yang telah ditetapkan bagi dirinya. Pemberian NIP bagi Pegawai Negeri Sipil ini ditetapkan secara kolektif dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah melakukan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil yang untuk selanjutnya disingkat PUPNS adalah pemutakhiran data kepegawaian yang diselenggarakan oleh Pemerintah pada bulan Juli 2003. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara seperti disebutkan diatas, NIP Calon 34

Pegawai Negeri Sipil ditetapkan bersamaan dengan permintaan penetapan NIP pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Pasal 63 dan 64, UU ASN menyatakan bahwa Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Masa Percobaan tersebut dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani. Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut : "Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara". 1. Perlakuan terhadap Calon Pegawai Pegawai Negeri yang mengalami kecelakaan karena dinas. Bagi CPNS yang mengalami kecelakaan karena dinas maka diperlakukan halhal sebagai berikut jika : a. Tewas, diangkat menjadi PNS terhitung mulai

tanggal

1

bulan

ybs

dinyatakan tewas, diberikan KP Anumerta terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberhentikan sebagai PNS juga terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan tewas.

35

b. Cacat, diangkat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 1 bulan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat bekerja pada semua jabatan negeri, diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian terhitung mulai tanggal dinyatakan cacat karena dinas dan tidak bisa lagi bekerja pada semua jabatan negeri dan diberhentikan pada akhir bulan. Keputusan tentang Pemberhentian ini ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 2. Persyaratan Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan cacat karena dinas : a. Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil; b. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; c. Berita Acara dari Pejabat yang berwajib tentang kejadian kecelakaan; d. Salinan/foto copy sah surat perintah penugasan, atau surat keterangan yang menerangkan bahwa calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tersebut mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-r; e. Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan cacat; f. Surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tidak dapat bekerja lagi untuk semua jabatan negeri.

36

3. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Calon PNS diberhentikan dengan hormat, bila : a. mengajukan permohonan berhenti b. tidak memenuhi syarat kesehatan c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian . h. 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan Calon PNS tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan. 4. Calon PNS diberhentikan tidak dengan hormat, apabila : a. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar. b. Yang dimaksud keterangan atau bukti yang tidak benar dalam ketentuan ini adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon PNS. c. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/ tugasnya; d. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; e. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian.

37

C. Mutasi Kartu Pegawai Kartu Pegawai Negeri Sipil adalah Identitas Pegawai Negeri Sipil yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Tujuan ditetapkan Karpeg adalah untuk memberikan jaminan pada pemegang bahwa pemegangnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu Karpeg Sebagai identitas juga berguna sebagai Kartu Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, dan keperluan administrasi kepagawaian lainnya seperti Kenaikan pangkat, Pensiun dan lain-lain. Syarat-syarat yang harus dilengkapi PNS untuk mendapatkan KARPEG antara lain adalah sebagai berikut : 1.

Surat Pengantar Dari Instansi (Penetapan Karpeg tidak boleh berlaku surut).

2.

Fotocopy SK CPNS (rangkap 2)

3.

Fotocopy SK PNS (rangkap 2)

4.

Fotocopy Sertifikat Diklat Prajabatan (rangkap 2) yang mencantumkan antara lain Nomor dan Tanggal STTPL

5.

Nomor dan tanggal Pengujian Kesehatan

6.

Masa Percobaan sebagai PNS tidak boleh kurang dari 1 (satu) tahun, bila lebih dari 2 (dua) tahun harus tercantum nomor persetujuan dari Kepala BKN.

7.

Surat Keterangan dari Kepolisian untuk Karpeg pengganti bagi Karpeg yang hilang.bersangkutan.

8.

Melampirkan Karpeg yang rusak bagi permintaan Karpeg Pengganti karena rusak.

9.

Persyaratan yang berupa fotocopy harus dilegalisisr oleh Pimpinan Instansi Pegawai yang

10. Pasphoto (hitam-putih) Ukuran 2×3 cm sebanyak 2 (dua) lembar. Dasar Penetapan Karpeg ini diatur dalam : 1. Keputusan Ka.BAKN Nomor 01/KEP/1994 Tanggal 07 Januari 1994 2. Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066 / KEP 1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil; 3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 217 Tahun 1974. tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil; 38

4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1975 tanggal 09 Januari 1975 tentang Petunjuk penetapan, Penggunaan Nomor Induk PNS dan Kartu Pegawai. Gambar 1 Contoh Prosedur/Mekanisme Pengurusan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG)

D. Mutasi Peninjauan Masa Kerja Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pengalaman kerja pada pemerintah/swasta yang berbadan hukum yang belum di perhitungkan sebagai masa kerja golongan dapat ditinjau/diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS). Syarat-syarat : 1.

Status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) /Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2.

Melampirkan fotocopi Karpeg.

3.

Memiliki pengalaman kerja yang diperoleh dari pemerintah diperhitungkan penuh,

sedangkan

pengalaman

kerja

yang

diperoleh

dari

swasta

diperhitungkan 1/2 (satu per dua) sebanyak-banyaknya 8 tahun. 39

4.

Daftar Riwayat Hidup/Daftar Riwayat Pekerjaan.

5.

Salinan Sah STTB/Ijazah/Diploma/Akta yang dapat digunakan pada saat bekerja dipemerintah/swasta.

6.

Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

7.

Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai bukti pengalaman kerja yang diperoleh.

8.

Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.

9.

Pengalaman kerja yang didapat dari Swasta yang dapat diperhitungkan menjadi masa kerja golongan adalah pengalaman kerja yang diperoleh dari swasta yang berbadan hukum.

10. Pengalaman kerja tersebut didapat secara terus menerus tanpa terputus. Pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan sebagai masa kerja golongan gaji adalah pengalaman bekerja yang dapat dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang dan belum pernah diperhitungkan sebagai masa kerja golongan gaji. Peninjauan Masa Kerja yang diperoleh dari Masa Bakti Veteran dan masa kerja sebagai penghargaan dalam perjuangan. Persyaratan : 1. Status sebagai CPNS/PNS. 2. CPNS/PNS yang bersangkutan dinyatakan sebagai pejuang bagi Negara Republik Indonesia 3. Bagi masa bakti veteran yang diajukan untuk diperhitungkan 2 kali, hanya dapat diperhitungkan apabila telah melalui Heregestrasi yang dilakukan Baminvet/Pucatsatnas. 4. Masa bakti yang dapat diperhitungkan 2 kali : Masa bakti veteran perjuangan kemerdekaan antara tanggal 17 Agustus 1945 s.d 27 Desember 1949 (maksimal 4 thn 4 bln x 2 = 8 thn 8 bln). Masa perjuangan integrasi dan selama menjadi pegawai pada Pemerintah sementara Timor Timur yaitu pada mulai tanggal 1 Juli 1974 s.d 31 Juli 1976 (maksimal 2 thn 3 bln x 2 = 4 thn 6 bulan. 40

E. Mutasi Pensiun Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai negeri Sipil, terdapat 8 alasan yang digunakan untuk pemberhentian antara lain adalah sebagai berikut : a) Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri b) Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun c) Pembehentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi d) Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak/Penyelewengan e) Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani f) Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas g) Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Atau Hilang h) Pemberhentian karena hal-hal lain. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat setelah memenuhi syarat-syarat diberikan Pensiun sebagai Penghargaan atas jasa-jasanya selama bertahun-tahun mengabdikan dirinya pada dinas pemerintah. Berikut disampaikan syarat-syarat untuk penetapan pensiun pegawai : 1) DPCP 2) Foto copy SK pertama di legalisir 3) Foto copy SK terakhir Di legalisir 4) Pas Foto 4 x 6 (5 lembar) 5) Foto copy surat nikah dilegalisir 6) Foto copy akte kelahiran anak di legalisir 7) Foto copy KARPEG

F. Mutasi Kenaikan Pangkat Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai 41

penghargaan, maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya. Susunan Pangkat dan Goloongan Ruang Pegawai Negeri Sipil Susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut: 1. Juru Muda, Ia 2. Juru Muda Tingkat 1, Ib 3. Juru, Ic 4. Juru Tingkat 1, Id 5. Pengatur Muda, IIa 6. Pengatur Muda Tingkat 1, IIb 7. Pengatur, IIc 8. Pengatur Tingkat 1, IId 9. Penata Muda, IIIa 10. Penata Muda Tingkat 1, IIIb 11. Penata, IIIc 12. Penata Tingkat 1, IIId 13. Pembina, IVa 14. Pembina Tingkat 1, IVb 15. Pembina Utama Muda, IVc 16. Pembina Utama Madya, IVd 17. Pembina Utama, IVe Setiap pegawai baru yang dilantik atau diputuskan sebagai Pegawai Negeri Sipil / PNS baik di pemerintah pusat maupun daerah akan diberikan Nomor Induk Pegawai atau NIP yang berjumlah 18 digit angka, golongan dan pangkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang diakui sebagai mana berikut di bawah ini : 1. Pegawai baru lulusan SD atau sederajat = I/a 2. Pegawai baru lulusan SMP atau sederajat = I/c 3. Pegawai baru lulusan SMA atau sederajat = II/a 4. Pegawai baru lulusan D1/D2 atau sederajat = II/b 5. Pegawai baru lulusan D3 atau sederajat = II/c 6. Pegawai baru lulusan S1 atau sederajat = III/a 7. Pegawai baru lulusan S2 sederajad/S1 Kedokteran/S1 Apoteker = III/b 8. Pegawai baru lulusan S3 atau sederajat = III/c Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. 42

Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan. 1. Kenaikan Pangkat Reguler Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Kenaikan pangkat reguler ini diberikan sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir dan pangkat tertingginya ditentukan oleh pendidikan tertinggi yang dimilikinya. Kenaikan pangkat reguler juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang: a. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, dan b. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. c. Kenaikan pangkat reguler tertinggi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pangkat: 1) Pengatur Muda golongan ruang II/a, bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar. 2) Pengatur golongan ruang II/c, bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. 3) Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama. 4) Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II. 5) Penata golongan ruang III/c, bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Bakaloreat. 6) Penata Tingkat I golongan ruang III/d, bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (SI), atau Ijazah Diploma IV. 43

7) Pembina golongan ruang IV/a, bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2), atau ijazah lain yang setara d. Diangkat menjadi Pejabat Negara; e. Memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah; f. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; g. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan h. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. 2. Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diberikan Kenaikan Pangkat regular. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan apabila: a. Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir yang didudukinya b. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan setiap unsurnya sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, c. Lulus ujian dinas bagi kenaikan pangkat yang akan pindah golongan, kecuali telah dibebaskan karena pendidikan/pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti, d. Tidak akan melampaui pangkat atasannya, e. Belum mencapai pangkat tertinggi yang ditetapkan bagi jabatannya. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila: a. Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir, 44

b. Sekurang-kurangnya

telah

1

tahun

dalam

jabatan

struktural

yang

didudukinya; dan c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Ketentuan sekurang-kurangnya 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya sebagaimana dimaksud yaitu : 1) Dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan yang definitif. 2) Bersifat kumulatif lebih dari 1 jabatan struktural tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah janjang pangkat terendah yang ditetapkan bagi jabatan yang didudukinya, tetapi telah 4 tahun atau lebih dalam pangkatnya yang terakhir, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah ia dilantik dalam jabatannya itu, apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila: 1. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; 2. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, misalnya jabatan hakim pengadilan. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 tahun terakhir, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila: 1. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir, dan 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 bernilai amat baik dalam 1 tahun terakhir. 45

Prestasi kerja luar biasa adalah prestasi kerja yang sangat menonjol yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Penilaian prestasi kerja luar biasa baiknya dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian. Prestasi kerja luar biasa baiknya dinyatakan dalam surat keputusan yang ditandatangani sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain. Kenaikan pangkat karena Pegawai Negeri Sipil menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya diberikan tanpa terikat jenjang pangkat dan/atau ketentuan ujian dinas. Kenaikan

pangkat

Pegawai

Negeri

Sipil

yang

memperoleh

STTB/ljazah/Diploma. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/ Diploma dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Akan

diangkat

dalam

jabatan/diberi

tugas

yang

memerlukan

pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh; 2. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir; 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; 4. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan 5. Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki surat tanda tamat belajar/ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, berlaku ketentuan mengenai kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah atau diploma. Ujian penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh STTB/ljazah/Diploma Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berpedoman kepada materi ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas 46

pokoknya. Pelaksanaan ujian kenaikan pangkat tersebut diatur lebih lanjut oleh instansi masing-masing. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar merupakan tenaga terpilih yang dipandang cakap dan dapat dikembangkan untuk menduduki suatu jabatan, oleh sebab itu selama mengikuti tugas belajar wajib dibina kenaikan pangkatnya. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila: 1. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir, 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, dan Masih dalam batas jenjang pangkat bagi jabatan yang diduduki sebelum tugas belajar. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan memperoleh STTB/ ijazah/ diploma pendidikan yang diikutinya, dapat diberikan kenaikan pangkat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar, baru dapat diberikan apabila: 1. Sekurang-kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir; dan 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Kenaikan

pangkat

Pegawai

Negeri

Sipil

yang

dipekerjakan/

diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya. Yang dimaksud dipekerjakan/diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya dalam ketentuan ini adalah dipekerjakan/diperbantukan secara penuh pada negara sahabat atau badan internasional dan badan lain yang ditentukan pemerintah, antara lain perusahaan jawatan, Palang Merah Indonesia, rumah sakit swasta, badan-badan sosial, dan lembaga pendidikan.

47

Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan yang ditetapkan persamaan eselonnya, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila : 1. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir, 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, dan 3. Masih dalam pangkat yang ditetapkan untuk eselon jabatannya. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi mduk hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali, kecuali bagi yang dipekerjakan atau diperbantukan pada lembaga kependidikan, sosial, kesehatan, dan perusahaan jawatan. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu untuk kenaikan pangkatnya harus memenuhi angka kredit, disamping syarat-syarat untuk kenaikan pangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku. 3. Kenaikan Pangkat Anumerta Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tewas adalah: a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; b. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; c. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu. Kenaikan pangkat anumerta ditetapkan berlaku mulai tanggal, bulan dan tahun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas. 48

Pemberian kenaikan pangkat anumerta harus diusahakan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang tewas dimakamkan dan surat keputusan kenaikan pangkat anumerta tersebut hendaknya dibacakan pada waktu upacara pemakaman. Untuk menjamin agar pemberian kenaikan pangkat anumerta dapat diberikan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang tewas itu dimakamkan, maka ditetapkan keputusan sementara. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan sementara adalah Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing untuk Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas dalam pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e ke bawah. Apabila tempat kedudukan Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut jauh dari instansi tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil yang tewas sehingga tidak memungkinkan diberikan kenaikan pangkat anumerta sebelum Pegawai Negeri Sipil yang tewas itu dimakamkan, camat atau pejabat pemerintah setempat lainnya misalnya kepolisian setempat atau kepala sekolah negeri, dapat menetapkan keputusan sementara. Kepala kantor atau pimpinan unit kerja membuat laporan tentang tewasnya Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan penetapan keputusan sementara oleh camat atau pejabat lainnya. Berdasarkan laporan tersebut camat atau pejabat pemerintah setempat lainnya mempertimbangkan pemberian kenaikan pangkat anumerta, dan apabila menurut pendapatnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pejabat tersebut menetapkan keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta. Pejabat yang menetapkan keputusan sementara tersebut diatas, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja wajib melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Berdasarkan bahan-bahan kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh pejabat yang menetapkan keputusan sementara tersebut, maka Pejabat Pembina Kepegawaian mempertimbangkan penetapan keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta tersebut.

49

Apabila terdapat alasan yang cukup untuk pemberian kenaikan pangkat anumerta maka Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usul kepada: 1. Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Presiden. 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. Apabila almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan tewas karena benar terbukti bahwa ia meninggal dunia dalam dan karena dinas, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta ditetapkan menjadi keputusan definitif oleh pejabat yang berwenang yaitu: 1. Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinaikan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. Apabila almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan tewas, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta tersebut tidak dapat ditetapkan menjadi keputusan definitif oleh pejabat yang berwenang, dan keputusan sementara tersebut tidak berlaku untuk mengurus hak-hak kepegawaiannya. Dalam hal yang bersangkutan tersebut di atas tidak memenuhi syarat untuk mendapat kenaikan pangkat anumerta tetapi memenuhi syarat untuk mendapat kenaikan pangkat pengabdian karena meninggal dunia, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 50

Keputusan kenaikan pangkat anumerta membawa akibat kenaikan gaji pokok, dengan demikian pensiun pokok bagi janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas didasarkan kepada gaji pokok dalam pangkat anumerta. Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta serta diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas. Kenaikan Pangkat Pengabdian. 4. Kenaikan pangkat pengabdian Kenaikan Pangkat Pengabdian diberikan kepada : a. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, b. Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dan c. Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila: a. Memiliki masa kerja sebagai PNS selama : 1) Sekurang-kurangnya 30 tahun secara terus menerus dan sekurangkurangnya telah 1 bulan dalam pangkat terakhir; 2) Sekurang-kurangnya 20 tahun secara terus menerus dan sekurangkurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir; atau 3) Sekurang-kurangnya 10 tahun secara terus menerus dan sekurangkurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir, b. Setiap unsur penilaian DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, dan c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir.

51

Masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun dan tidak terputus starusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan pangkat pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun tersebut ditetapkan dengan : a. Keputusan Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara; b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, ditetapkan sekaligus dalam keputusan pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil tersebut. Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia berlaku terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia. Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun berlaku terhitung mulai tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. Pegawai Negeri Sipil yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan cacat karena dinas adalah: a. Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi: 1) Dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; 2) Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; 52

3) Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu. b. Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas. Kenaikan pangkat pengabdian disebabkan cacat karena dinas ditetapkan dengan : 1) Keputusan Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil untuk kenaikan pangkat menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. Kenaikan pangkat pengabdian yang disebabkan cacat karena dinas, berlaku mulai tanggal yang bersangkutan oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberikan kenaikan pangkat pengabdian berlaku terhitung mulai tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, dan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Badan Kepegawaian Negara atas usul

Pejabat

Pembina

Kepegawaian

yang

bersangkutan

menetapkan

pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil sekaligus pemberian kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun. Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan cacat dalam dan karena dinas dan tidak dapat dipekerjakan lagi dalam semua jabatan negeri diberikan pensiun sebesar yang tertinggi bagi PNS sebesar 75 % dari dasar pensiun (gaji pokok) dan disamping itu diberikan tunjangan cacat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

53

Terkait dengan besarnya tunjangan cacat, telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981, yaitu : 70% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi: penglihatan pada kedua belah mata; atau pendengaran pada kedua belah telinga; atau kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut kebawah. 50% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi: lengan dari sendi bahu kebawah; atau kedua belah kaki dari mata kaki kebawah. 40% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi: lengan dari atau dari atas siku kebawah; atau sebelah kaki dari pangkal paha. 30% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi: penglihatan dari sebelah mata; atau pendengaran dari sebelah telinga; atau tangan dari atau dari atas pergelangan kebawah; atau sebelah kaki dari mata kaki kebawah. Dalam hal terjadi beberapa cacat sebagaimana dimaksud maka besarnya tunjangan cacat ditetapkan dengan menjumlahkan persentase dari tiap cacat, dengan ketentuan paling tinggi 100% dari gaji pokok .

G. Mutasi Jabatan Didepan telah diuraikan tentang berbagai macam jenis mutasi dan bagaimana melakukan persiapan untuk melaksanakan ketentuan mutasi tersebut dengan menyiapkan berbagai persyaratannya. Disamping kepada peserta diklat dibawah bantuan fasilitator diminta untuk menggali lebih lengkap tentang pengertian-pengertian mutasi ini dengan persyaratannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal pelaksanaan mutasi jabatan, menunggu petunjuk teknis lebih lanjut tentang peraturan yang mengatur tentang pengangkatan PNS dalam jabatan dengan berlakunya Undang-undang ASN. Namun demikian dapat disampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan mutasi jabatan antara lain sebagai berikut : 1. Menyiapkan terlebih dahulu daftar jabatan yang lowong 2. Menyiapkan data pegawai yang memenuhi syarat administrasi untuk diangkat dalam jabatan 54

3. Menyiapkan bahan-bahan untuk siding Baperjakat 4. Menyiapkan surat permohonan menjadi saksi/dan atau rohaniwan 5. Menyiapkan SPMT/SPMJ/SPP/SPMMDJ 6. Menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional 7. Menyiapkan naskah pemberitahuan/ peringatan kepada pejabat fungsional. H. Mutasi Perpindahan PNS Dalam rangka pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dan demi kepentingan dinas, maka kepadanya dapat dilakukan Perpindahan baik antar Instansi/antar daerah provinsi/antar daerah kabupaten kota maupun antara Intansi/Daerah Provinsi/Kab/kota. Dalam pelaksanaanya diatur dalam ketentuan Peraturan

Pemerintah

Nomor

9

Tahun

2003

tentang

wewenang

Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal yang demikian maka isi yang menjadi pedomannya adalah tentang wewenang pemindahan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, disamping ketentuan internal masing-masing yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya. Dalam pelaksanaan perpindahan Pegawai Negeri Sipil maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 1. Memeriksa permohonan perpindahan pegawai 2. Menyiapkan usul perpindahan pegawai 3. Memeriksa naskah keputusan pegawai

I.

Mutasi Diklat Calon pegawai negeri sipil yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Masa percobaan tersebut dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil; Masa percobaan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 64 angka (1) UU ASN dilakukan selama 1 (satu) tahun, melalui proses pendidikan dan pelatihan teritegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan 55

motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Lebih lanjut dalam Pasal 70 antara lain dinyatakan bahwa setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi lain yang dilaksanakan antara melalui lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi iniharus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. J. Mutasi Hukuman Yang dimaksud Hukuman adalah Hukuman disiplin yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS yaitu tidak menghindari larangan dan tidak mentaati kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang " Disiplin Pegawai Negeri Sipil". Dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur ketentuan-ketentuan mengenai: 1. Kewajiban, 2. Larangan, 3. Hukuman disiplin, 4. Pejabat yang berwenang menghukum, 5. Penjatuhan hukuman disiplin, 6. Keberatan atas hukuman disiplin, 7. Berlakunya keputusan hukuman disiplin. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan, dan dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum pemeriksaan. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup 56

dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.

Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia

menandatangani berita acara pemeriksaan , berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasaruntuk menjatuhkan hukuman disiplin. PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan tersebut. Dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin,terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi. Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan. Dokumen keputusan hukuman disiplin tersebutdigunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

57

Disamping jenis-jenis mutasi seperti telah diuraikan dimuka, dalam sistem kepegawaian dikenal juga mutasi pendidikan, mutasi penghargaan, mutasi pindah wilayah kerja, mutasi pemberhentian, mutasi pindah instansi,dan mutasi berita acara pengambilan sumpah/janji PNS. K. Mutasi Lain-lain Dalam pengertian mutasi lain-lain ini termasuk perbaikan-perbaikan dari keputusan mutasi bilamana terjad kesalahan. Mutasi lain-lain juga termasuk didalamnya antara lain adalah : 1. Mutasi Keluarga Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil berhak jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ duda Pegawai menyatakan antara lain Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun-pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri. Pensiun

dimaksud

disamping

diberikan

kepada

PNS

yang

bersangkutan, juga diberikan kepada Janda/Duda PNS yang meninggal dunia/ tewas. Untuk keperluan tersebut maka setiap perubahan susunan keluarga Pegawai harus disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dilakukan pencatatan . Dalam pelaksanaan mutasi keluarga ini hal-hal yang perlu dilakukan antara lain adalah sebagai berikut : a. Mengesahkan/ mencatat mutasi keluarga b. Pengelolaan data mutasi keluarga 2. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan berpedoman pada peraturan yang ada dengan prinsip pelaksanaanya berdasarkan mengutamakan pada prioritas kepangkatan,jabatan,masa kerja,pendidikan,usia.

58

Untuk itu langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain adalah : a. Mengumpulkan dan memeriksa data kepegawaian b. Menyusun daftar urut kepangkatan c. Mengumumkan daftar urut kepangkatan d. Mengelola jika terjadi keberatan e. Menyempurnakan daftar urut kepangkatan yang sudah tidak terdapat keberatan dari pegawai. 3. Mutasi Peninjauan Masa Kerja Kerja Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pengalaman kerja pada pemerintah/swasta yang berbadan hukum yang belum di perhitungkan sebagai masa kerja golongan dapat ditinjau/diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS). Syarat-syarat : a. Status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) /Pegawai Negeri Sipil (PNS). b. Melampirkan fotocopi Karpeg. c. Memiliki

pengalaman

kerja

yang

diperoleh

dari

pemerintah

diperhitungkan penuh, sedangkan pengalaman kerja yang diperoleh dari swasta diperhitungkan 1/2 (satu per dua) sebanyak-banyaknya 8 tahun. d. Daftar Riwayat Hidup/Daftar Riwayat Pekerjaan. e. Salinan Sah STTB/Ijazah/Diploma/Akta yang dapat digunakan pada saat bekerja dipemerintah/swasta. f. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). g. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai bukti pengalaman kerja yang diperoleh. h. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir. i. Pengalaman kerja yang didapat dari Swasta yang dapat diperhitungkan menjadi masa kerja golongan adalah pengalaman kerja yang diperoleh dari swasta yang berbadan hukum. j. Pengalaman kerja tersebut didapat secara terus menerus tanpa terputus. 59

Pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan sebagai masa kerja golongan gaji adalah pengalaman bekerja yang dapat dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang dan belum pernah diperhitungkan sebagai masa kerja golongan gaji. Peninjauan Masa Kerja yang diperoleh dari Masa Bakti Veteran dan masa kerja sebagai penghargaan dalam perjuangan. Persyaratan : a. Status sebagai CPNS/PNS. b. CPNS/PNS yang bersangkutan dinyatakan sebagai pejuang bagi Negara Republik Indonesia c. Bagi masa bakti veteran yang diajukan untuk diperhitungkan 2 kali, hanya dapat diperhitungkan apabila telah melalui Heregestrasi yang dilakukan Baminvet/Pucatsatnas. d. Masa bakti yang dapat diperhitungkan 2 kali : Masa bakti veteran perjuangan kemerdekaan antara tanggal 17 Agustus 1945 s.d 27 Desember 1949 (maksimal 4 thn 4 bln x 2 = 8 thn 8 bln) . Masa perjuangan integrasi dan selama menjadi pegawai pada Pemerintah sementara Timor Timur yaitu pada mulai tanggal 1 Juli 1974 s.d 31 Juli 1976 (maksimal 2 thn 3 bln x 2 = 4 thn 6 bln Dalam pelaksanaan mutasi peninjauan masa kerja maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah : a. Menyiapkan usul pmk b. Memeriksa usul pmk c. Memeriksa dan menandatangani usul pmk d. Menyiapkan surat keputusan sebagai realisasi atas usul pmk yang disetujui

60

L. Rangkuman Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan (job description) yang dibebankan kepadanya. Layaknya setiap pengambil keputusan dalam suatu organisasi setiap Surat Keputusan mengenai mutasi ini diluncurkan, pasti telah melalui proses yang tidak bisa dibilang singkat. Mulai dari pembentukan pola mutasi, pemilihan calon-calon yang tepat untuk menduduki suatu jabatan, penentuan atau seleksi dari para calon terpilih tersebut, pertimbangan rekomendasi bagi calon yang bersangkutan dan masih banyak kegiatan lain yang tentunya telah banyak menyita waktu, pikiran, dan tenaga dari para konseptor, pengambil keputusan, maupun pihak-pihak yang terkait dengan mutasi ini.

61

DAFTAR PUSTAKA

Syafie, Inu Kencana, Birokrasi Pemerintah Indonesia, Mandar Maju, Bandung – 2004. Kusnadi, dkk, Pengantar Manajemen, Konseptual dan Perilaku, Universitas Brawijaya, Malang 2002. Makmur, Ilmu Administrasi dan Organisasi, Patologi dan Terapinya, Refika Aditama, Jakarta, 2007. UU No.11 Tahun 1969. UU No.5 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. Peraturan Kepala BKN No.18 Tahun 2011

62