MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN DISIPLIN PNS. Penulis: 1. Drs. Harun Arsyad, SH, MH 2. Bambang Hari Samasto, SH

MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN

DISIPLIN PNS

Penulis: 1. Drs. Harun Arsyad, SH, MH 2. Bambang Hari Samasto, SH

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA, 2014

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Seiring perjalanan waktu dan tuntutan akan perubahan pada setiap aspek kehidupan terutama dalam penataan organisasi pemerintah serta perubahan akan perilaku Pegawai Negeri Sipil maka setidaknya berbagai peraturan perundangundanganan harus dapat disesuaikan dengan tuntutan tersebut. Demikian halnya dengan tuntutan akan perubahan perilaku Pegawai Negeri Sipil yang diarahkan pada peningkatan disiplin. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam pasal 30 mengamanatkan tentang ditetapkannya peraturan tentang Disiplin. Berdasarkan pasal tersebut maka Peraturan tentang Disiplin PNS yakni Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Penggantian ini dimaksudkan untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, bermoral dan berdisiplin sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja. Pembinaan disiplin bagi PNS dilakukan secara menyeluruh dan harus dikedepankan, karena disiplin menyangkut ketertiban, kepatuhan, kerapihan dan kinerja. Oleh karena

itu pembinaan disiplin tidak saja terbatas pada penegakan

aturan, tetapi juga berkaitan secara tidak langsung dengan kesejahteraan, sehingga dapat

dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat disiplin PNS maka kesejahteraan

diharapkan akan mengikuti atau sebaliknya tingkat kesejahteraan PNS rendah maka akan mempengaruhi tingkat kedisiplin.

1

2. Deskripsi Singkat Modul ini membahas pembinaan disiplin PNS, penegakan peraturan disiplin PNS mencakup pengertian disiplin atau ketentuan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010, kewajiban dan larangan,

tingkat dan jenis hukuman disiplin, pelanggaran dan jenis hukuman, pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan, pejabat yang berwenang menghukum, tata cara pemanggilan, tata cara pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian surat keputusan hukuman

disiplin,

upaya

administrasi,

berlakunya

hukuman

disiplin

dan

pendokumentasian keputusan hukuman disiplin 3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan memahami tentang disiplin PNS, mampu mengimplementasikan

nilai-nilai kewajiban dan

larangan, mengidentifikasi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan, dan pejabat yang berwenang menghukum dapat memproses penjatuhan hukuman disiplin mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, pembuatan berita acara pemeriksaan, pembuatan laporan hasil pemeriksaan, pembuatan surat keputusan, penyampaian hukuman disiplin sampai keputusan hukuman disiplin yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 4. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Materi pokok dalam modul ini adalah : a. Pengertian Disiplin PNS b. Kewajiban dan Larangan c. Hukuman Disiplin d. Pelanggaran Terhadap Kewajiban e. Pelanggaran Terhadap Larangan f. Pejabat yang Berwenang Menghukum g. Upaya Administrasi h. Berlakunya Hukuman Disiplin dan i. Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

2

BAB II DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL A.

Pengertian Untuk dapat menyatukan pemahaman akan pengertian disiplin dan yang berhubungan dengan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil penulis memaparkan beberapa pengertian disiplin termasuk disiplin dalam Peraturan Pemerintah. Menurut kamus umum bahasa Indonesia disiplin berarti “melatih batin dan watak supaya perbuatannya menaati tata tertib”. Gunarsa, (1987:5) disiplin sebagai sikap mental yang mengandung kerelaan untuk mematuhi semua ketentuan peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab.sedangkan pengertian Disiplin sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu : Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Dari pengertian diatas dapat ditarik beberapa unsur dalam pengertian disiplin yaitu adanya kewajiban, larangan dan hukuman disiplin atau sanksi. Ketiga hal tersebut sebagai indikator dari peraturan disiplin, Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dan apabila tidak dilaksanakan maka telah terjadi pelanggaran disiplin, sedangkan larangan adalah suatu yang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan, apabila larangan dilanggar maka terjadi pelanggaran , atau kewajiban tidak dilaksanakan, juga dikatakan terjadi pelanggaran disiplin. Indikator lain adalah sanksi atau hukuman disiplin, yaitu muncul akibat terjadinya pelanggaran disiplin dimana kewajiban tidak dilaksanakan dan larangan dilanggar. Dengan demikian substansi disiplin adalah terwujudnya ketertibaan, keteraturan dan kepatuhan, sehingga sebagian pakar menyatakan disiplin tidak lain adalah keteraturan, ketaatan, kepatuhan, serta adanya sanksi, sebagaimana diungkapkan oleh

Prof. Dr. Subraka Sugarda bahwa Disiplin “adalah suatu

keadaan yang menunjukan suasana tertib dan teratur yang dihasilkan oleh orangorang yang berada di bawah naungan sebuah organisasi karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dihormati” sedangkan Soegeng Prijodarminto 3

mengatakan disiplin yaitu :”Suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yg menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetian, keteraturan atau ketertiban” Dari beberapa pengertian diatas setidaknya dapat ditarik beberapa hal yang terkait dengan disiplin yaitu adanya kewajiban, larangan, sanksi, suasana tertib, teratur, ketaatan, kepatuhan, kesetian dari seluruh perilaku. B.

Kewajiban Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Bab II pasal 3 disebutkan tentang kewajiban yaitu ; 1. Mengucapkan sumpah/janji PNS 2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS 7. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan 8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara 10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengatahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaikbaiknya 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat 15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas

4

16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan 17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah kewajiban diatas, apabila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS memang lebih sedikit, sebab Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jumlah kewajibannya yaitu 26 butir, namun kewajiban diatas terlihat lebih kongkrit dan memberikan kepastian, sebab kewajiban diatas telah ditentukan dengan jenis hukuman disiplin jika terjadi pelanggaran. Ada beberapa butir kewajiban yang dirasa perlu dijelaskan sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam mengimplementasikan dikemudian hari antara lain yaitu “setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah” adalah setiap PNS disamping taat juga berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, kebijakan negara dan pemerintah serta tidak mempermasalahkan dan/atau menentang Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan “tugas kedinasan” adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan: a. perintah kedinasan, b. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian c. peraturan kedinasan d. tata tertib di lingkungan kantor; atau e. standar prosedur kerja (standard operating procedure atau SOP) Demikian halnya yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib datang, melaksanakan tugas dan pulang sesuai dengan ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Ketentuan jam kerja bagi setiap PNS sehari adalah 7 ½ (tujuah setengah) jam perhari. Sehingga apabila PNS datang terlambat 2 (jam) atau pulang lebih awal 2 jam maka 4 (empat) jam tersebut akan dikonversi menjadi 1 (hari) bila keterlambataan cukup 7 ½ jam. Pada penjelasan lain menyatakan bahwa meskipun PNS datang tepat waktu dan pulang tepat waktu, tetap dituntut untuk bekerja sesuai dengan sasaran kerja pegawai yaitu seorang 5

pegawai harus bekerja dengan sasaran kerja adalah 25 % dari sasara kerja setahun, ini berarti bahwa tidak ada seorang Pegawai Negeri Sipil yang datang ke kantor dengan tanpa kerja. Kemudian yang dimaksud dengan “memberikan

pelayanan sebaik-

baiknya kepada masyarakat” adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, teratur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan penjelasan dari angka 16 yaitu memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier adalah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pengembangan karier, antara lain memberikan kesempatan mengikuti rapat, seminar, diklat dan pendidikan formal maupun non formal yang sifatnya berkelanjutan. C. Larangan Larangan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah : 1.

Menyalahgunakan wewenang;

2.

Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

3.

Tanpa

izin pemerintah menjadi

pegawai atau bekerja untuk negara lain

dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 4.

Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

5. Memiliki, menjual, membeli menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar

lingkungan

kerjanya dengan tujuan

untuk

keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi I sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 8. Menerima hadiah atau suatu

pemberian apa saja dari siapapun juga yang

berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 6

9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden /wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye. b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan/atau. d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara. 13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil presiden dengan cara : a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikaan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau. b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesuadah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertaai foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undaagan, dan 15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara : a. Terlibat dalam

kegiatan

kampanye untuk mendukung calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau 7

d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi pesarta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan , seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Untuk dapat

menerapkan pasal-pasal tentang

larangan

terhadap

pelanggaran yang dilakukan PNS maka setidaknya ada beberapa butir

larangan

yang harus mendapat penjelasan lebih rinci guna mencegah munculnya multi tafsir dari pasal larangan tersebut misalnya; yang dimaksud “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan

dengan

kewenangannya untuk

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, apabila penyalagunaan wewenang tersebut yang berakibat pada salah satu unsur tindak pidana korupsi, maka penyelesaiannya adalah hukum pidana tindak pidana korupsi, tidak lagi semata-mata hanya

pelanggaran disiplin PNS, namun

penyelesaian tersebut masih menjadi perdebatan, apakah seseorang PNS yang terjerat

tindak pidana korupsi maka penyelesaiannya adalah

hukum pidana

korupsi lebih dahulu, kemudian penyelesaian pelanggaran disiplin PNS ataukah sebaliknya ? Kemudian pada angka 5 (lima) dari pasal larangan, dijelaskan bahwa yang dimaksud “memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah” adalah perbuatan yang dilakukan tidak atas dasar ketentuan termasuk tata cara maupun kualifikasi barang, dokumen, atau benda lain yang dapat dipindahtangankan. Hal lain yang sangat krusial dari pasal pelanggaran adalah PNS dilarang menerima hadiah, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, jadi pemberian itu disebabkan ada relevansi dengan jabatan atau tugas utama, sehingga diumpamakan bahwa apakah hadiah tersebut dapat diberikan jika ia tidak memiliki jabatan, atau tugas pekerjaan yang berhubungan dengan pengurusan suatu urusan.

8

Hal lain dari pasal larangan ini adalah angka 8 tentang “bertindak sewenang-wenang” kata ini mengandung konotasi yang

terlalu luas, sehingga

perlu ada batasan dari makna kata tersebut. Dari penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa “bertindak sewenang-wenang adalah setiap tindakan atasan kepada bawahan yang tidak sesuai dengan peraturan kedinasan seperti tidak memberikan tugas atau pekerjaan kepada bawahan, atau memberikan

nilai hasil pekerjaan (Daftar Penilian Pekerjaan Pegawai) tidak

berdasarkan norma, standar, dan

prosedur

yang ditetapkan, atau dapat

disimpulkan segala tindakan atasan kepada bawahan

yang

berkaitan dengan

pengembangan karier bawahan yang tidak direspon secara baik oleh atasan maka termasuk tindakan sewenang-wenang. Kemudian pada angka 12 sampai dengan 15 dari pasal larangan ini adalah menyangkut netralitas PNS yang sebenar telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004, namun Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS secara tegas lebih rinci mengatur

bagaimana

bentuk

pelanggaran serta sanksi yang dapat diberikan kepada PNS yang secara aktif maupun tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan politik praktis. Penjelasan pada huruf b yaitu PNS sebagai peserta kampanye adalah hadir untuk mendengar, menyimak, visi, misi dan program yang ditawarkan peserta pemilu, tanpa menggunakan atribut partai atau atribut PNS, yang dimaksud dengan menggunakan atribut partai adalah dengan menggunakan dan/atau memanfaatkan pakaian, kendaraan, atau media lain yang bergambar partai politik dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau calon Presiden/Wakil Presiden dan kampanye. Sedangkan yang dimaksud dengan menggunakan atribut PNS adalah seperti menggunakan seragam Korpri, seragam dinas, dan lain-lain

9

D.

Rangkuman Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Indikator dari disiplin tersebut adalah adanya kewajiban, larangan dan sanksi. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau dilaksanakan, apabila tidak dikerjakan maka dikatakan pelanggaran disiplin, demikian halnya dengan pelanggaran yang sesuatu yang harus dihindari atau tidak dikerjakan, apabila dikerjakan atau dilakukan maka terjadi pelanggaran. Dari pelanggaran terhadap kewajiban maupun larangan maka akan muncul sanksi. Jadi sanksi ada akibat dari adanya pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan. Pelanggaran tersebut dapat dalam bentuk ucapan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan oleh PNS baik dalam jam dinas maupun di luar jam kedinasan. Kewajiban dan larangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahu 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomnor 53 Tahun 2010 terdiri dari kewajiban 17 (tujuh belas) butir dan larangan 15 (lima belas) butir

E.

Latihan : 1. Jelaskan pengertian disiplin PNS 2. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban dan larangan 3. Ada berapa butir tentang kewajiban dan larangan bagi PNS 4. Jelaskan yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap kewajiban tentang setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila dan UUD 1945 5. Jelaskan yang dimaksud penyalahgunaan wewenang

10

BAB III HUKUMAN DISIPLIN A.

Hukuman Disiplin Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dari pengertian pelanggaran disiplin diatas,maka dapat ditarik beberapa unsur pelanggaran yaitu: 1. Ucapan yaitu : setiap kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh orang lain misalnya, rapat, ceramah, diskusi, telepon, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya. 2. Tulisan yaitu : Pernyataan pikiran atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan misalnya karikatur, coretan, gambar dan yang serupa dengan itu 3. Perbuatan yaitu perilaku yang dilakukan di dalam atau di luar jam kerja. Dengan demikian pelanggaran disiplin adalah ketidaktaatan terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan, sehingga timbullah sanksi. Tingkat dan jenis hukuman disiplin adalah : 1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari : a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis 2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari : a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 3. Hukuman disiplin berat terdiri dari : a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah c. Pembebasan dari jabatan d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 11

Dari jenis hukum disiplin yang ada diatas, bila dibandingkan dengan jenis hukuman disiplin yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil terdapat

perbedaan, yaitu pada jenis

hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Pada jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari, penundaan kenaikan gaji berkala, penenurunan gaji, dan penundaan kenaikan pangkat. Sedangkan pada hukuman disiplin tingkat berat terdiri dari penurunan pangkat, pembebesan jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Jika disimak dari perbedaan tersebut maka Jenis hukuman disiplin yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS jauh lebih berat karena pada tingkat hukuman disiplin sedang yaitu hukuman disiplin penurunan gaji dihilangkan/kemudian diganti dengan penurunan pangkat selama 1 tahun. Penurunan pangkat 1 tahun adalah salah satu hukuman disipil berat pada PP Nomor 30 Tahun 1980, kemudian pada tingkat Hukuman Disiplin berat yang ada pada PP Nomor 53 Tahun 2010 sebagai tambahannya adanya penurunan pangkat selama 3 tahun dan penurun jabatan/eselon, dua hukuman disiplin ini termasuk tingkat hukuman disiplin berat pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Adanya hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan pada hukuman disiplin tingkat berat sebagai pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin pembebasan jabatan,

bahwa sebelum

sebaiknya terlebih dahulu

diberikan hukuman disiplin penurunan jabatan, karena disadari bahwa memperoleh suatu jabatan amat susah, seseorang meniti karier cukup lama, sehingga sebelum dijatuhkan hukuman disiplin pembebasan jabatan maka terlebih dahulu diberikan hukuman disiplin. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah B.

Pelanggaran Terhadap Kewajiban Pelanggaran disiplin adalah

pelanggaran karena tidak melaksanakan

kewajiban atau larangan dilanggar. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini sudah secara tegas mengatur tentang bagaimana bentuk pelanggaran terhadap kewajiban dan apa saja hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan

terhadap

pelanggaran kewajiban. Berikut ini penulis menyajikan hukuman disiplin yang

12

dijatuhkan terhadap pelanggaran kewajiban berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai berikut : 1. Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban yaitu : a. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja b. Menataati segala peraturan perundang-undangan, apabila berdampak negatif pada unit kerja c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja e. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja f. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja g. Bekerja dengan

jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan

negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja h. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materill, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja i. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa : 1). Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja 2). Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja 3). Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaikbaiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja k. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 13

l. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja m. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja n. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang , apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja 2.

Hukuman Disiplin Sedang Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban : a. Mengucapkan sumpah /janji, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undangan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan d. Menaati

segala

peraturan

perundang-undangan,

apabila

pelanggaran

berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan e. Melaksanakan

tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan

penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan g. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif

pada instansi

yang bersangkutan h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif

pada instansi

yang bersangkutan i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif bersangkutan 14

bagi instansi yang

j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, sebagaimana dimaksud pasal 3 angka 11 berupa : 1). Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alas an yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja 2). Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai 25 (dua puluh lima) hari kerja, dan 3). Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam ) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja l. Mencapai sasaran kerja pegawai, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaikbaiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif

pada instansi yang

bersangkutan n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas , apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja q. Menataai peraturan kedinasan yang ditatapkan oleh pejabat yang berwenang , apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan 3. Hukuman Disiplin Berat Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban : a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 15

Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggran berdampak negatif

pada

pemerintah dan/atau negara b. Menaati

segala

ketentuan

peraturan

perundang-undangan,

apabila

pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara d.

Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara

e. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negative pada pemerintah dan/atau negara f. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara g. Bekerja dengan

jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan

negara, apabila pelanggaran berdampak negatif

pada pemerintah dan/atau

negara h. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau

merugikan

negara atau

pemerintah

terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara i. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam pasal 3 angka 11 berupa : 1). Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja 2). Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai 40 (empat puluh) hari kerja 3). Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 16

selama 41 (empat puluh satu) hari kerja sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja, dan 4). Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam ) hari kerja atau lebih j. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) k. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaikbaiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara l. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan m. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara Dari pemaparan di atas tentang pelanggaran terhadap kewajiban, dengan tingkat hukuman disiplin ringan , sedang maupun berat, maka yang membedakannya adalah sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran terhadap kewajiban, yaitu jika berdampak pada unit kerja maka hukuman disiplinnya

adalah

ringan,

jika

dampak

pelanggaran

tersebut

pada

institusi/lembaga maka hukuman disiplinnya adalah sedang tetapi jika dampak perbuatan pelanggaran tersebut pada negara maka hukuman disiplinnya adalah berat. C.

Pelanggaran Terhadap Larangan Hukuman pelanggaran

disiplin dapat diberikan bagi

terhadap larangan

PNS yang

sebagaimana yang diatur dalam

melakukan pasal 11

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai berikut : 1. Hukuman Disiplin Ringan a.

Memiliki, menjual,

membeli, menggadaikan,

menyewakan

atau

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja 17

b.

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

c.

Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

d.

Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e.

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

2. Hukuman Disiplin Sedang a.

Memiliki,

menjual,

membeli,

menggadaikan,

menyewakan

atau

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan b.

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

c.

Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja

d.

Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e.

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi

f.

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi

18

peserta kampanye, dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain. g.

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat

h.

Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy kartu penduduk sesuai peraturan perundang-undaangan

i.

Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi

peserta pemilu

sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarganya dan masyarakat . 3. Hukuman Disiplin Berat a. Menyalahgunakan wewenang b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/ atau organisasi internasional d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultaan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing e. Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif

pada

pemerintah/atau negara f. Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan

tujuan untuk 19

keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau

tidak

langsung dan dengan

dalih apapun untuk

diangkat dalam jabatan h. Menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya i. Melakukan tindakan atau tidak melakukan suatu

tindakan

yang dapat

menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan suatu kerugian bagi yang dilayani j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara k. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye m. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Untuk pelangaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja akan dikumulatifkan sampai akhir tahun dalam tahun berjalan, dan tidak diakumulatifkan lagi untuk pelanggaran pada tahun depannya.

20

D.

Rangkuman Hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu : Hukuman Disiplin Ringan, Hukuman Disiplin Ringan, Sedang dan Hukuman Disiplin tingkat Berat yang masing-masing terdiri dari : 1. Hukuman Disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis 2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu), penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dan 3. Hukuman Disiplin Berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah , pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat Dalam penjatuhan hukuman disiplin, tidak selalu berdasarkan tingkatan hukuman disiplin tetapi sangat tergantung pada pelanggaran yang dilakukan, jika pelanggaran terhadap kewajiban dan larang termasuk pelanggaraan berat, maka sanksi disiplinnya dapat saja langsung pada hukuman disiplin berat, tetapi jika pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan

termasuk pelanggaran ringan,

maka hukuman disiplinnya berupa hukuman disiplin ringan. Akan tetapi .pelanggaran yang ringan kemudian dilakukan secara berulang maka hukuman disiplinnya dapat ditingkatkan menjadi sedang maupun berat E.

Latihan 1. Sebutkan jenis hukuman disiplin 2. Sebutkan pelanggaran terhadap

kewajiban dan larangan yang masuk

pelanggaran tingkat sedang 3. Sebutkan pelanggaran terhadap kewajiban yang human disiplinnya tingkat berat 4. Sebutkan pelanggaran terhadap larangan yang hukuman disiplinnya tingkat ringan

21

BAB IV PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah kewenangan menghukum. Ini tentu berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, yaitu kewenangannya adalah tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian. Dengan demikian yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang menghukum

menurut

Peraturan Pemerintah Nonor 53 Tahun 2010 adalah pejabat yang memiliki kewenangan menghukum dimana kewenangan tersebut terkait dengan jabatan dalam artian bahwa jabatan tersebut melekat dengan kewenangan. Pejabat yang berwenang yaitu; Presiden, menteri, Eselon I sampai dengan eselon V dan Gubernur, bupati/walikota dan beberapa jabatan yang disetarakan . Berikut pejabat yang berwenang menghukum dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 sebagai berikut : A. Pejabat Yang Berwenang Menghukum dan Kewenangannya 1.

Presiden Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemeberhentiannya menjadi kewenaangan presiden, untuk jenis hukuman disiplin : 1) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 2) Pembebasan dari jabatan 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Hukuman disiplin diatas berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan untuk jenis hukuman disiplin penurunan jabatan dari eselon I menjadi eselon II maka pengangkatannya menjadi eselon II ditetapkan oleh PPK dan dilantik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

yang dimaksud

dengan jabatan lain yaitu yang pengangkatannya dan pemberhentiannya menjadi kewenangan Presiden antara lain Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Mahkamah Konstitusi. 22

2.

Instansi Pusat a. PPK Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi 1) PNS yang menduduki jabatan : a) Struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman: i) Teguran lisan ii) Teguran tertulis iii) Pernyataan tidak puas secara tertulis iv) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun v) Penundaan kenaaikan pangkat selama 1 (satu) tahun vi) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun vii) Penerunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b) Fungsional tertentu Jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Hukuman disiplin berat c) Fungsional umum Golongan ruang IV/d dan IV/e di lingkungannya : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iv) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri v) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS d) Struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan fungsional Penyelia di lingkungannya : i) Hukuman disiplin sedang ii)Hukuman disiplin berat e) Struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan pejabat setara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK, untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Hukuman disiplin berat

23

f) Fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c di lingkungannya : i) Hukuman disiplin sedang ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS g) Struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya : i) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah iv) Pembebasan dari jabatan v) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri vi) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS h) Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya: i) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ii)Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS 2) PNS yang Dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan a) Struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin ringan b) Fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin ringan ii) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah iii) Pembebasan dari jabatan c) Fungsional umum golongan ruang IV/d dan IV/e untuk jenis hukuman disiplin ringan d) Struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman disiplin : i) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ii) Pembebasan dari jabatan 24

3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan : a) Struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin ringan ii)Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selamaa 3 (tiga) tahun b) Fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iv) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah v) Pembebasan dari jabatan c) Fungsional umum golongan ruang IV/d dan IV/e untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun d) Struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin sedang ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah iv) Pembebasan dari jabatan e) Fungsional umum golongan ruang IV/a samapai dengan IV/c jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin sedang ii)Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun f) Eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia jenis hukuman disiplin : i) Penurunan pangkat setingkat lebig rendah selama 1 (satu) tahun ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah iv) Pembebasan dari jabatan 25

g) Fungsional umum golongan ruang

III/d ke bawah jenis hukuman

disiplin : i) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ii)Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 4) PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan: a) Eselon I untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin sedang ii)Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b) Eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah i) Hukuman disiplin sedang ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS c) Fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah i) Hukuman disiplin sedang ii)Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemeberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 5) PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabataan struktural eselon II ke bawah , jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah dan jabatan fungsional umum gololongan IV/e ke bawah untuk jenis hukuman disiplin : a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri b) Pemberhentian tidak dengan hormat 6) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin : a) Hukuman disiplin sedang b) Penurunan pangkaat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri d) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

26

7) Yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain, atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin : a) Hukuman disiplin ringan b) Hukuman disiplin sedang c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun d) Pemeberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS b. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan : a) Eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan IV/a sampai dengan IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin ringan b) Struktural eslon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia dan fungsional umum golongan III/b sampai dengan III/d untuk jenis hukuman disiplin : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya dan jabatan fungsional umum golongan IV/a sampai dengan IV/c untuk jenis hukuman disiplin ringan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/b untuk jenis hukuman disiplin : a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

27

c. Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan a) Struktural eslon III fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c sampai dengan III/ddi lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan b) Struktural eselon IV, fungsional

tertentu

jenjang

Pertama, dan

pelaksana lanjutan dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin ringan 2) PNS yang dipekerjakan

atau

diperbantukan di lingkungannya yang

menduduki jabatan struktural eselon III jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan

jabatan fungsional umum golongan ruang III/c

sampai dengan III/d untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang

menduduki jabatan

struktural eselon IV. Jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan II/c sampai dengan III/b untuk jenis hukuman disiplin: a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun d. Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya 1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya PPK dalam ketentuan ini antara lain

kepala kantor wilayah

Kementerian Agama, Kepala

Perwakilan BPKP dan Kepala Kantor BKN 2) Pejabat Struktural eselon I yang bukan PPK Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan PPK dalam ketentuan ini antara lain Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai

28

Menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : a) PNS yang menduduki jabatan : i) Strukatural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan III/d di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin:tingkat ringan ii) Struktural eselon IV ke bawah, fungsional tertentu, jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat sedang b)

PNS

yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang

menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c, untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan c)

PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin tingkat sedang

3) PPK dan membawahi pejabat struktural eselon II.b Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya PPK dan membawahi pejabat struktural eselon II.b dalam ketentuan ini antara lain kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM : a) Pejabat struktural eselon II.a menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan : 1) Struktural eselon II.b di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin ringan 2) Struktural eselon III dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 3) Struktural eselon IV ke bawah, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana lanjutan dan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sedang

29

berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 4) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan III/d untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 5) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutaan dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah untuk jenis hukuman disiplin : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun b)

Pejabat struktural eselon II.b menetapkan

penjatuhan hukuman

disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan : 1) Struktural eselon III di lingkungannya untuk jenis hukuamn disiplin ringan 2) Struktural eselon IV dan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana lanjutan dan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah untuk jenis hukuman disiplin: i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun e. Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan a) Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan II/c sampai dengan III/b di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan b) Struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana pemula dan fungsional umum golongan ruang II/a sampai dengan III/b di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin: i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 30

2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksaana Pemula dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan II/b untuk jenis hukuman disiplin ringan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V jabatan

ungsional

tertentu jenjang pelaksana dan

pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan

ruang II/a

sampai dengan II/b untuk jenis hukuman disiplin a) Penundaan kenaiksn gaji berkala selama 1 (satu) tahun b) Penundaan kenaaikan pangkat selama 1 (satu) tahun f. Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan a) Struktural eselon V fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula dan fungsional umum golongan ruang II/a dn II/b di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan b) Fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d untuk jenis hukuman disiplin i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksaana dan jabatan fungsional umum

golongan

ruang II/a dan

golongan II/b untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang fungsional

menduduki

jabatan

umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d untuk jenis

hukuman disiplin : a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

31

g. Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin : 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d untuk jenis hukuman disiplin ringan 3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Perwakilan Republik Indonesia menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman a) Teguran lisan b) Teguran tertulis c) Pernyataan tidak puas secara tertulis d) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan e) Pembebasan dari jabatan 4. Instansi Daerah Provinsi a. PPK daerah Provinsi menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: 1) PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan a) Struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin i)

Hukuman disiplin ringan

ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b) Fungsional tertentu jenjang utama di lingkungannya untuk jenis hukuman untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Hukuman disiplin berat c) Fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang 32

iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iv) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri v) Pemberhentian tidak dengan hormat d) Struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin sedang ii) Hukuman disiplin berat e) Fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin sedang ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentian dengan hormat tidak aatas permintaan sendiri iv) Pemberhentian tidak dengan hormat f) Struktural eslon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin : i) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah iv) Pembebasan dari jabatan v) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri vi) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS g) Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin : i) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian tidak hormat sebagai PNS 2) PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan a) Eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan b) Fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin ringan ii) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah iii) Pembebabasan dari jabatan 33

c) Fungsional umum golongan IV/d dan golongan IV/e unttuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan d) Eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin : i) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ii) Pembebasan dari jabatan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan a) Eselon II di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b) Fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih reendah selama 3 (tiga) tahun iv) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah v) Pembebasan dari jabatan c) Fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan IV/e untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun d) Eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin sedang ii) Penurunaan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah iv) Pembebasan dari jabatan

34

e) Fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c untuk jenis hukuman disiplin: i) Hukuman disiplin sedang ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun f) Eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman disiplin: i) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah iv) Pembebasan dari jabatan g) Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah untuk jenis hukuman disiplin: i) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 4) PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan a) Eselon I untuk jenis hukuman disiplin i) Hukuman disiplin sedang ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b) Eselon II ke bawah dan fungsional terrtentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin ringan ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS c) Fungsional umum golongan ruang IV/e

ke bawah

untuk jenis

hukuman: i) Hukuman disiplin ringan ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentiaan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

35

5) PNS yang diperbantukan ke luar instansi

induknya

yang menduduki

jabatan struktural eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah 6) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwaakilan Republik Indonesia di luar negeri 7) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain, atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman : a) Hukuman disiplin ringan b) Hukuman disiplin sedang c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri e) Pemberhentian dengan tidak hormat b. Pejabat struktural eselon I menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi 1) PNS yang menduduki jabatan a) Eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman tinmgkat ringan b) Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d di lingkungannya, untuk jenus hukuman : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a untuk jenis hukuman tingkat ringan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia serta jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d untuk jenis hukuman : a) Penundaan kenaikaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 36

c. Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi 1) PNS yang menduduki jabatan a) Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda

dan

Penyelia, dan

fungsional umum golongan ruang III/c sampai dengan III/d di lingkungannya untuk jenis hukuman tingkat ringan b) Eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b di lingkungannya untuk jenis hukuman : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jaabatan eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Peneyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c sampai III/d untuk jenis hukuman :disiplin tingkat ringan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan eselon IV, jabatan fungsionalntertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b, untuk jenis hukuman : a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun d. Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi 1) PNS yang menduduki jabatan a) Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan b) Eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya untuk jenis hukuman : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b, untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 37

3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabataan fungsionaln tertentu jenjang Pelaksanan dan Pelaksana Lanjutan, jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b untuk jenis hukuman : a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun e. Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan : a) Eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin ringan b) Fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan I/d untuk jenis hukuman : i) Penundaan kenaiakan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya, yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksanan dan Pelaksana Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d untuk jenis hukuman a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun f. Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai I/d di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d, untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan

38

5. Gubernur selaku wakil pemerintah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis hukuman : 1) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 2) Pembebasan dari jabatan 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 4) Pemberhentian tidak dengan hormat b. PNS Pusat, PNS Daerah Provinsi, dan PNS Daerah Kabupaten/Kota dari Propinsi lain yang dipekerjakan atau diperbantukan

pada kabupaten/Kota

untuk jenis hukuman : 1) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 2) Pembebasan dari jabaatan 6. Instansi Daerah Kabupaten/Kota a. PPK Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya untuk jenis hukuman : a) Sekretaris Daerah kabupaten/Kota di lingkungannya, untuk jenis hukuman: i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b) Fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Hukuman disiplin berat c) Fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan IV/e untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iv) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri v) Pemberhentian tidak dengan hormat 39

d) Eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin ringan ii)Hukuman disiplin sedang iii) Hukuman disiplin berat e) Fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iv) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri v) Pemberhentian tidak dengan hormat f) Eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin sedang ii)Hukuman disiplin berat g) Fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan III/d fungsional umum golongan ruang III/b ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin sedang ii)Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian dengan tidak hormat h) Fungsional umum golongan ruang III/b kebawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin : i) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ii)Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS

40

2) PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan : a) Sekretaris daerah Kabupaten/kota , untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan b) Fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman i) Hukuman disiplin ringan ii)Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah iii) Pembebasan dari jabatan c) Fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan IV/e untuk jenis hukuman disiplin ringan d) Eselon II ke bawah dn fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin ringan ii)Pemindahan daalam rangka penurunan jabatan seringkat lebih rendah iii) Pembebasan dari jabatan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan a) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin tingkat ringan ii) Hukuman disiplin tingkat sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b) Fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman i)

Hukuman disiplin tingkat ringan

ii) Hukuman disiplin tingkat sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iv) Pemindahan dlaam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah v)

Pembebasan dari jabatan

c) Fungsional umum golongan

ruang IV/a sampai dengan golongan

ruang IV/e untuk jenis hukuman i) Hukuman disiplin tingkat ringan ii) Hukuman disiplin tingkat sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun

41

d) Eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin tingkat ringan ii) Hukuman disiplin tingkat sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iv) Pemindahan dalam raangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah v) Pembebasan dari jabatan e) Eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin tingkat sedang ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii)Pemindahan dalam rangka peneurunan jabatan setingkat lebih rendah. iv) Pembebasan dari jabatan f)Fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman i) Hukuman disiplin sedang ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 4) PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan a) Eselon II kebawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin tingkat sedang ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendaah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentiaan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS v) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS b) Fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin tingkat sedang ii) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iii) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 5) PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah serta jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri b) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS 42

6) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman : a) Hukuman disiplin sedang b) Penurunan pangkat setingkat lebih rendaah selama 3 (tiga) tahun c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri d) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS 7) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain, atau badan internasional atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman : a) Hukuman disiplin tingkat ringan b) Hukuman disiplin tingkat sedang c) Peneurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri e) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS b. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan a) Eselon II di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin ringan b) Eselon III, fungsional terrtentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c, dan golongan III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan c) Eselon IV, fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman: i) Penundaan kenaikaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan peneyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan III/d, untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan

43

jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b, untuk jenis hukuman: a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun c. Pejabat struktural eselon II menatapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan a) Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan penyelia dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan III/d di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan b) Eselon IV fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b di lingkungannya untuk jenis hukuman : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan III/d untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai deengan III/b untuk jenis hukuman : a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b) Penundaan kenaiakn pangkat selama 1 (satu) tahun d. Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan : a) Eselon IV jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana lanjutan dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan

44

b) Eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan II/b di lingkungannya untuk jenis hukuman : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pasngkat selama 1 (satu) tahun 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, dan jabatan fungsional tertentu jenjang Pertaama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan III/b untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 3) PNS yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V. jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan II/b untuk jenis hukuman : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun e. Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan a) Eselon V , fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional

umum

golongan

ruang II/a dan golongan

II/b

di

lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan b) Fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d untuk jenis hukuman : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan II/b untuk jenis hukuman disiplin ringan

45

3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d untuk jenis hukuman: i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun f. Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum I/a sampai dengan I/d untuk jenis hukuman disiplin ringan Pada butir e diatas untuk jabatan eselon IV dan V atau pejabat yang setara yaitu PNS yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu misalnya : 1)

Rektor, dan Dekan pada perguruan Tinggi Negeri , setara dengan eselon I

2)

Ketua pengadilan Tinggi, setara dengan eselon II

3)

Ketua Penegadilan negeri dan Direktur akademi, setara dengan eselon III

4)

Kepala sekolah Menengah Atas dan Kepala sekolah Menengah Pertama. Setara dengan eselon IV, dan

5)

Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak, setara dengan eselon V

46

B. Rangkuman Pejabat

yang

berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan

menghukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomo 53 Tahun 2010 yakni Presiden, Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu para Menteri, Jaksa Agung, Kepala Pemerintahan Non Departemen (LPND), Gubernur, Bupati/Walikota dan Eselon I sampai dengan eselon V. Kewenangan tersebut melekat pada jabatan. Ketika kewenangan

menjatuhkan

hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenangan

kemudian pejabat tersebut tidak mengambil tindakan maka pejabat tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman yang dijatuhkan kepada pejabat yang berwenang adalah sama dengan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran. C.

Latihan 1. Sebutkan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin oleh Presiden 2. Sebutkan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin oleh Gubernur 3. Sebutkan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin oleh Menteri kepada eselon I 4. Sebutkan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin eselon I instansi daerah provinsi 5. Sebutkan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin eselon V

47

BAB V PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagai pembinaan bagi PNS yaitu untuk memperbaiki dan mendidik PNS atas pelanggaran yang telah dilakukan sehingga dapat memperbaiki diri dalam perilaku di kemudian hari. Oleh karena itu penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS harus berdasarkan pada prosedur penjatuhan yang telah ditentukan. Adapun proses penjatuhan hukuman disiplin sebagai berikut : A. Pemanggilan Apabila seorang PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin karena adanya laporan atau dugaan atau tertangkap tangan / basah karena melakukan pelanggaran disiplin, maka dilakukan pemanggilan. Pemanggilan dilakukan secara tertulis oleh atasan langsung, atau team pemeriksa yang telah dibentuk oleh PPK. Pemanggilan dapat dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Apabila tanggal pemeriksaan PNS yang bersangkutan tidak hadir maka dapat

dilakukan pemanggilan

kedua.

Pemanggilan kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dilakukan pemanggilan pertama untuk pemeriksaan. Apabila pada pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan dengan berdasarkan

bukti-bukti

maupun keterangan yang

ada.Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran dengan menggunakan contoh surat pemanggilan Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010. B. Pemeriksaan Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan atau tim pemeriksa wajib dilakukan pemeriksaan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan kepastian apakah benar seorang PNS melakukan pelanggaran disiplin atau tidak, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong sehingga terjadinya pelanggaran disiplin, faktor yang menjadi latar belakang terjadi pelanggaran disiplin, inilah yang 48

menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman disiplin dan terakhir adalah memperlancar penyelesaian masalah kepegawaian seseorang. Pemeriksaan pada awalnya dilakukan oleh atasan langsung, dan dari hasil pemeriksaan tersebut dirasakan bahwa pelanggaran yang dilakukan menjurus kepada hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, maka pemeriksaan dilanjutkan secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Tim pemeriksa terdiri dari atasan langsung, pengawas (inspektorat yang bertugas secara fungsional) dan bagian kepegawaian atau BKD bagi instansi pemerintah daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dengan syarat pemeriksa tidak boleh pangkatnya lebih rendah dari PNS yang diperiksa. Demi kelancaran pemeriksaan bagi PNS yang diperiksa karena diduga akan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasannya sejak yg bersangkutan diperiksa, sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya. Apabila atasan langsung tidak ada maka pemebebasan sementara dapat dilakukan oleh pejabat lain, pembebasan sementara dari jabatannya dibuat menurut contoh dalam anak Lampiran I-f Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010.Bagi PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya. Apabila atasan langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak ada ataupun terjadi kekosongan maka untuk pembebasan sementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi. Hasil pemeriksaan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. Berita acara Pemeriksaan dapat diberikan kepada PNS yang diperiksa dalam bentuk foto copy. Apabila PNS yang diperiksa tidak menandatangani BAP, maka BAP tersebut tetap dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dibuat sesuai contoh anak Lampiran I-c Peraturan Kepala BKN

49

C. Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan hasil pemeriksaan untuk PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin dapat dijatuhkan satu hukuman disiplin yang paling berat dari pelanggarannya, dan PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atas pelanggarannya kemudian mengulangi perbuatan tersebut maka dapat dijatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran. Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangan di instansi yang dipekerjakan atau diperbantukan maka penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi kewenangan instansi induknya atas usul instansi yang dipekerjakan atau diperbantukan disertai berita acara pemeriksaan. Setiap hukuman disiplin harus ditetapkan dengan surat keputusan, mulai dari teguran lisan sampai kepada pemberhentian. Penjatuhan atas hukuman disiplin untuk setiap hukuman disiplin adalah : a. Teguran Lisan Jenis hukuman disiplin teguran lisan ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang menghukum dan dalam surat keputusan disebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS. Berbeda dengan PP Nomor 30 Tahun 1980 untuk jenis hukuman disiplin teguran lisan hanya diucapkan secara lisan kemudian dinyatakan secara tegas oleh pejabat yang menghukum bahwa teguran ini adalah hukuman disiplin teguran lisan. Surat Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan sebagaimana contoh Anak Lampiran I-g Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010. b. Teguran Tertulis Jenis hukuman disiplin teguran tertulis ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang menghukum dan dalam surat keputusan disebutkan pelanggaran yang dilakukan PNS Surat Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis sebagaimana contoh Anak Lampiran I-h Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010.

50

c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Jenis hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang dan dalam surat keputusan disebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Surat Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas sebagaimana contoh Anak Lampiran I-i Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010. d. Penundaan kenaikan gaji berkala Jenis hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun ditetapkan

dengan

surat

keputusan

oleh

pejabat

yang

berwenang

menghukum, dalam surat keputusan disebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS dan masa dalam penundaan kenaikan gaji berkala akan dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Surat Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala sebagaimana contoh Anak Lampiran I-j Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010. e. Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun Jenis hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum,

dan

menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS. jenis hukuman disiplin ini berlaku terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat dipertimbangkan, kemudian masa selama penundaan kenaikan pangkat tidak dihitung untuk kenaikan pangkat berikutnya. Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 Tahun sebagaimana contoh Anak Lampiran I-k Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010. f. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun Untuk jenis hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ditetapkan dengan surat keputusan dan dalam surat keputusan disebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS, setelah menjalani hukuman disiplin pangkatnya kembali kepangkat semula dan masa selama menjalani hukuman disiplin tidak dihitung untuk masa dalam pangkat untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat berikutnya. Dan kenaikan pangkat

51

berikutnya dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun setelah kembali pada pangkat semula Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat 1 Tahun sebagaimana contoh Anak Lampiran I-l Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010. g. Penurunan Pangkat selama 3 (tiga) tahun Jenis hukuman disiplin ini Penurunan Pangkat selama 3 (tiga) tahun ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum dan dalam surat ketetapan disebutkan pelanggaran, setelah menjalani hukuman disiplin berupa penurunan pangkat selama 3 (tiga) tahun kembali kepangkat semula, masa selama menjalani hukuman disiplin tidak dihitung sebagai masa dalam pangkat untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat berikutnya Surat Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Selama 3 Tahun sebagaimana contoh Anak Lampiran I-m Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010. h. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Jenis hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ditetapkan dengan kepurtusan pejabat yantg berwenang menghukum, dalam keputusan disebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS , Permindahan jabataan ini dengan memperhatikan jabatan yang lowong. Setelah pemindahan jabatan PPK harus segera menetapkan pengangkatan dalam jabatan baru sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan baru dan segera dilantik

dan diambil sumpahnya. Tunjangan

jabatan

lama

dihentikan mulai bulan berikutnya dan diberikaan tunjangan jabatan baru. Dapat dipertimbangkan dalam jabatan baru paling singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan fungsional setingkat lebih rendah tetap menduduki pangkat semula, PPK segera menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan baru dan diberikan tunjangan jabatan dengan jabatan baru. Jumlah angka kredit yang dimiliki sebelum dijatuhi hukuman disiplin tetap dimiliki oleh PNS. PNS yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

52

Surat Keputusan Hukuman Disiplin Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dengan contoh sebagaimana Anak Lampiran I-n Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010. i. Pembebasan dari jabatan Jenis hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dalam ketetapaan keputusan disebutkan pelanggaran, selama menjalani hukuman disiplin PNS yang bersangkutan tetap diberikan penghasilan kecuali tunjangan jabatan dan dapaat diangkat kembali dalam jabatan semulaa setelah PNS tersebut paling singkat setelah 1 (satu) tahun menjalani hukuman disiplin. Masa 1 (satu) tahun dirasa cukup untuk menilai PNS yang bersangkutan, apakah ada perbuhan yang lebih baik setelah menjalani hukuman disiplin. Surat Keputusan Hukuman Disiplin Pembebasan dari jabatan sebagaimana contoh Anak Lampiran I-o Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010. j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat yang berwenang, dalam surat keputusan disebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS, dan PNS yang diberhentikan dengan hormat tersebut mendapat hak-hak kepegawaian selama memenuhi syarat yaitu usia minimal usia 50 tahun dan masa kerja 10 tahun. Surat Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagaimana contoh Anak Lampiran I-p Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010. k. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Jenis hukuman disiplin ini ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum, dalam keputusan disebutkan pelanggaran, PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak diberikan hak pensiun. Surat Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS sebagaimana contoh Anak Lampiran I-q Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010.

53

D. Penyampaian Hukuman Disiplin Pada prinsipnya keputusan hukuman disiplin disampaikan langsung oleh pejabat yang berwenang menghukum, PNS dipanggil (dengan undangan), dilakukan secara tertutup , di ruang tertutup, disaksikan dan pangkat tidak boleh lebih rendah dari PNS yang dihukum. Apabila PNS tempat kedudukan pejabat yang berwenang menghukum dan PNS yang dihukum berjauhan, maka dapat ditunjuk pejabat lain untuk menyampaikan kepada PNS yang dihukum. E. Rangkuman Hukuman disiplin dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan prosedur penjatuhan hukumana disiplin yakni pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin, penyampaian hukuman disiplin, keberatan dan/atau banding administratif, sampai hukuman disiplin mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Semua hukuman disiplin ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang, keputusan tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. F.

Latihan 1. Jelaskan tata cara pemanggilan untuk pemeriksaan pelanggaran disiplin 2. Jelaskan proses pemeriksaan pelanggaran disiplin 3. Jelaskan proses penjatuhan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat rendah selama 1 (satu) tahun. 4. Jelaskan tata cara penyampaian keputusan hukuman disiplin 5. Jelaskan tata cara penjatuhan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun

54

BAB VI UPAYA ADMINISTRASI

Upaya adminstratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding adminstratif . Banding adminstratif merupakan hak yang diberikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin untuk digunakan apabila PNS tersebut merasa bahwa keputusan pejabat yang berwenang menghukum tidak mencerminkan rasa keadilan atau hukuman tersebut adalah tindakan kesewenaangan oleh pejabat yang berwenang menghukum. Upaya administratif dapat berbentuk keberatan dan banding administratif. Keberatan adalah upaya adminstratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Banding administratif adalah upaya yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukumaan disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Baik keberatan administratif maupun banding adminstratif keduanya merupakan bentuk upaya yang dapat ditempuh oleh PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, untuk pembelaan diri dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dengan demikian ketika seorang PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, tidak serta merta keputusan hukuman disiplin itu berlaku karena keputusaan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun demikian ada hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan keberatan dan ada hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan.

55

A.

Hukuman Disiplin yang Tidak Dapat Diajukan Keberatan 1. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden 2. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berupa : a. Hukuman disiplin tingkat ringan b. Hukuman disiplin tingkat sedang c. Hukuman disiplin tingkat berat yaitu penurunan pangkat selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pembebasan dari jabatan 3. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah berupa : a. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah b. Pembebasan dari jabatan 4. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia berupa: a. Hukuman disiplin tingkat ringan b. Pemindahan dalam rangka penurunan setingkat lebih rendah c. Pembebasan dari jabatan 5. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum berupa : a. Teguran lisan b. Teguraan tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

B.

Hukuman Disiplin yang Dapat Diajukan Keberatan 1. Hukuman disiplin yang dijatuhkan : a. Pejabat eselon I ke bawah : 1) Penundaan kenaiakan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun b. Sekretaris Daerah/Eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/pejabat yang setara ke bawah: 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

56

c. Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara, yang atasan langsungnya eselon I yang bukan PPK 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun d. Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan kantor perwakilan provinsi bertanggung jawab kepada PPK 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun e. Eselon II di lingkungan instansi vertikal yang atasan langsungnya eselon I bukan PPK dan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK berupa: Jenis hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 2. Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif berupa : a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri b. Pemberhentian tidak dengan hormat C. Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepada Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menghukum dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur yaitu : Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan-alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan bagian pengelola kepegawaian Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak ketetapan keputusan hukuman disiplin diterima, keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari kalender tidak dapat diterima. Atasan pejabat yang berwenang menghukum setelah menerima surat keberatan dapat memperkuat, memperingan, memperberat atau membatalkan keputusan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum. Atasan pejabat yang berwenang menghukum, harus mengambil keputusan selama 21 hari kerja terhitung mulai diterimanya tanggapan atas hukuman disiplin dan pejabat yang berwenang menghukum harus memberikan

pertimbangan kepada

atasannya tidak lebih dari 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggapan atas keberatan diterimanya. Apabila dalam jangka 6 (enam) hari kerja pejabat yang berwenang 57

menghukum tidak memberi pertimbangan, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Jika atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) haru tidak mengambil keputusan apapun, maka keputusan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dinyatakan batal demi hukum dan dibuat surat pemberitahuan ditujukan kepada PNS yang dihukum serta tembusannya kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, pejabat yang berwenang menghukum serta pejabat yang terkait. Atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan hukuman disiplin lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, atasan tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan. D. Banding Adminstratif Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dapat mengajukan upaya banding adminstratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) selama tidak lebih 14 (empat belas) hari

sejak

Surat Keputusan pemberhentian diterima (yang

dibuktikan dengan adanya berita acara penyerahan surat keputusan HD) dan apabila tidak mengajukan banding admnistratif maka gajinya dihentikaan pada bulan berikutnya. PNS yang sedang mengajukan banding administratif gajinya tetap dibayarkan sepanjang PNS tersebut tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas. (dan untuk dapat bekerja seharusnya disisipkan keharusan mengajukan permohonan izin kepada PPK karena menyangkut masalah keuangan negara). Apabila PNS tersebut masuk kerja kemudian melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan maka PPK membatalkan permohonan izin masuk kerja kemudian gajinya dapat dihentikan. PNS yang mengajukan banding administratif kepada BAPEK tidak diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pindah instansi sampai adanya keputusan hukuman disiplin yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

58

E. Rangkuman Upaya administratif diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dan tidak menerima keputusan tersebut karena dirasa keputusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bahkan dianggap bukan sebagai pembinaan. Oleh karenanya setiap PNS diberikan upaya administratif baik dalam bentuk keberatan maupun banding administratif. Keberatan dapat ditempuh apabila hukuman disiplin yang dijatuhi kepada PNS selain pemberhentian, baik pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri maupun pemberhentian tidak dengan hormat.. Keberatan atas hukuman disiplin ditujukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum sedangkan banding administratif di tujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian F. Latihan 1. Jelaskan pengetian upaya adminstratif 2. Apakah yang dimaksud dengan keberatan dan banding administratif 3. Sebutkan hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan keberatan 4. Sebutkan hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan 5. Jelaskan tata cara pengajuan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum

59

BAB VII BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

A.

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin 1. Hukuman disiplin yang berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan yang dijatuhkan oleh : a. Presiden b. Pejabat Pembina Kepagawaian untuk jenis hukuman disiplin : 1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis 4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 5. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 6. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 7. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 8. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dan 9. Pembebasan dari jabatan c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin : 1. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 2. Pembebasan dari jabatan d. Kepala Perwakilan RI untuk jenis hukuman disiplin berupa : 1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis 4. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 5. Pembebasan dari jabatan e. Pejabat yang berwenang menghukum 1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis

60

2. Hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) dan tanggal ditetapkan keputusan apabila diajukan keberatan yang dijatuhkan oleh : a. Pejabat struktural eselon I sampai eselon IV berupa : 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun b.Eselon II yang atasan langsungnya PPK atau eselon I yang atasan langsungnya bukan PPK berupa penundaan kenaikan gaji berkala B.

Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin : 1. PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat menjalani hukuman disiplin dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat : a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 2. PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya adminstrasi diberhentikan dengan hormat sebagai PNS 3. PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat 4. PNS yang sedang mengajukan banding administrastif dan telah mencapai batas usia pensiun , apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS . Dalam hal PNS sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat, maka keputusannya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang dan menjadi keputusan pemberhentian dengan hormat.

61

C.

Hak-hak kepegawaian 1. PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan

dengan

hormat

sebagai

PNS

dan

diberikan

hak-hak

kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan 2. PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya 3. PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaian 4. PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas banding admnistratif,

diberhentikan

pembayaran

gajinya

sampai

ditetapkannya

keputusan banding administratif D.

Rangkuman Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum mempunyai masa berlaku sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada

Pegawai Negeri Sipil untuk

hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah setelah 14 hari apabila tidak diajukan keberatan, jika diajukan keberatan dapat berlaku setelah keputusan hukuman disiplin tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. E.

Latihan 1. Sebutkan hukuman disiplin yang berlaku sejak tanggal di tetapkan 2. Sebutkan hukuman disiplin yang berlaku pada hari ke 15 apabila tidak ada banding administrasi 3. Bagaimana hukuman disiplin yang sedang menjalani oleh PNS yang mencapai batas usia pensiun 4. Bagaimana hukuman disiplin yang sedang dijalani kemudian PNS tersebut meninggal dunia

62

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

A.

Ketentuan Lain-Lain Pada Bab VII pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diatur tentang ketentuan penutup, dan ketentuan lain-lain pada Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 , maka pada modul ini penulis melihat beberapa ketentuan tersebut menjadi perhatian serius bagi pejabat Pembina kepegawaian maupun pejabat yang berwenang menghukum antara lain : 1.

Apabila seorang PNS diusulkan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, terlebih dahulu memperhatikan jabatan yang lowong dan kompetensinya

2.

PNS yang sedang mengajukan upaya administrasi tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau sedang mengajukan upaya administrasi tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

3.

PNS yang sedang proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelaanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administrasi tidak dapat disetujui pindah instansi

4.

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukaan pelanggaraan disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya

5.

PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak boleh dipertimbangkan kenaikan pangkatnya dan kenaikan gaji berkalanya

6.

Hasil pemeriksaan pihak yang berwajib dan unsur pengawas dapat digunakan sebagaai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin

7.

Surat panggilan, berita acara pemeriksaan, surat keputusan dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia

8.

Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat

63

9.

Apabila PNS masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kepada PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin lebih berat dan sisa hukuman disiplin yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengaan hukuman disiplin yang baru ditetapkan

10. Apabila PNS yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan baru menjalani sebagian dari masa hukuman , apabila yang bersangkutan kemudian dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun maka PNS yang bersangkutan hanya menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) tahun ke depan 11. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuaan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan januari sampai dengan bulan desember tahun yang bersangkutan 12. Pemberhentian

dengan

hormat

tidak

atas

permintaan

sendiri

atau

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih didasarkan pertimbangan objektif dari PPK B.

Ketentuan Peralihan Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, maka dalam penerapan dilapangan akan banyak menghadapi permasalahan terutama pada masa peralihan ini, oleh sebab itu, diaturlah tentang ketentuan peralihan sebagai berikut : 1. Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan sedang dijalani oleh PNS dinyatakan tetap berlaku 2. Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada BAPEK sebelum berlakunya Peraaturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nonor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

64

3. Apabila telah terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nonor 53 Tahun 2010 dengan ketentuan : a. Apabila ketentuan yang dilanggar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maka penjatuhan hukumannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 b. Apabila ketentuan yang dilanggar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tidak terdapat secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka untuk menentukan jenis pelanggarannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 4. Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 5. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS , bagi PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 6. Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008, bagi PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan atau lebih terus menerus sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka yang bersangkutan diperiksa dan dijatuhi hukuman disiplin atas pelanggaran ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

65

BAB IX PENDOKUMENTASIAN

Penegakan Disiplin PNS tidak akan berjalan hanya pada sebatas penjatuhan hukuman disiplin bagi yang melanggar, tetapi penegakan disiplin tidak bisa lepas dari peran administrasi itu sendiri terutama pendokumentasian. Pendokumentasian dalam penegakan disiplin dimaksudkan agar tercipta tertib administrasi bagi pejabat pengelola kepegawaian, karena pendokumentasian ini sifatnya

wajib

terutama

setiap

keputusan

hukuman

disiplin

PNS

di

lingkungannya. Pada Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 anak lampiran I-w adalah contoh Kartu Hukuman Disiplin PNS. (seiring dengan kemajuan teknologi, sebaiknya pendokumentasian dilakukan dalam 2 cara : fisik (hard copy) dan non fisik (soft copy) dalam komputer yang sewaktu-waktu bila diperlukan menjadi lebih mudah pencariannya.) KARTU HUKUMAN DISIPLIN PNS JENIS HUKUMAN No

DIJATUHKAN 1

66

KEPUTUSAN

DISIPLIN YANG 2

KET PEJABAT 3

NOMOR 4

TANGGAL 5

6

DAFTAR PUSTAKA

Prijadarmanto Soegeng, Kiat Pembinaan Disiplin, PT. Pradiya Paramita, 1987 Jakarta Kamus Besar bahasa Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011

Tentang Badan Pertimbangan

Kepegawaian Surat Mahkamah Agung No 222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 Tentang Juklak Pengadilan

67