TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP OBJEK SEWA BELI PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN (Studi Pada PT Federal International Finance Cabang Palu) Ahmad Alif/ STB: D 101 11 387 Pembimbing: 1. Dr. Benny Diktus Yusman, SH.,MH 2. Vivi Nur Qalbi, SH.,MH. SH.MH ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai penggelapan terhadap objek jaminan fidusia yang termasuk tindak pidana di PT Federal International Finance Cabang Palu. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini Bagaimanakah cara melakukan kejahatan terhadap benda-benda yang menjadi objek sewa beli di lembaga pembiayaan PT Federal International Finance dan bentuk pertanggungjawaban pidana debitur yang menggelapkan benda-benda obyek sewa beli di Lembaga PT Federal International Finance. Meode penelitian yaitu normatif-empiris. Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Kejahatan terhadap benda yang menjadi objek sewa beli di lembaga pembiayaan PT Federal International Finance dengan cara melakukan kejahatan terhadap benda yang menjadi objek sewa beli, dengan cara mengalihkan barang kredit pada pihak lain tanpa persetujuan, dengan cara menjual, menggadaikan atau menyewakan, dengan cara melakukan kredit atas nama, membawa lari barang kredit ke luar daerah, mengambil sebagian atau mengurangi barang yang di kredit semuanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT Federal International Finance. dan Pertanggungjawaban pidana terhadap adanya penggelapan obyek yang masih dalam kekuasaan dan milik orang lain maupun lembaga terjadi pergesaran dari hukum perdata menjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan mengenai perbuatan penggelapan dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Disaranakan lembaga pembiayaan harus lebih selektif dalam memberikan kredit kepada para calon debitur yang ingin mengajukan kredit, sebab kredit yang akan dijalankani tidaklah dalam waktu singkat, sehingga mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penggelapan Barang Objek Sewa Beli pihak swasta semakin meningkat dalam pelaksanaan
I.PENDAHULUAN
pembangunan.
Keadaan
tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menuntut lebih aktifnya kegiatan
A. Latar Belakang Masalah Sejalan
semakin
usaha. Salah satu bidang usaha pihak swasta
pembangunan
yang mengalami perkembangan adalah di
nasional di semua bidang, maka peran serta
bidang pembiayaan, khususnya pembiayaan
meningkatnya
dengan kegiatan
barang elektronik, kendaraan bermotor dan
bekas, fasilitas kredit bunga ringan serta
gadai dengan jaminan surat-surat kendaraan.
uang muka di bawah satu juta telah menjadi
Adanya lembaga pembiayaan akan
faktor pemikat yang mendorong konsumen
memudahkan
masyarakat
mendapatkan
dana,
untuk
memiliki
barang
mendatangi dealer sepeda motor produksi terbaru.
Semakin
banyaknya
peminat
elektronik dan kendaraan dengan mudah.
kendaraan bermotor, membuat dealer terus
Seperti yang terjadi di Kota Palu, terjadi
berupaya memberikan fasilitas pembiayaan
kepadatan
hingga ke motor bekas dengan fasilitas
lalulintas
karena
banyaknya
jumlah kendaraan yang tidak sebanding
kredit murah.
dengan luas jalan yang tidak mengalami penambahan.
Kepadatan
mencapai
Dalam pembelian secara kredit ini, mempergunakan
dokumen
kontrak.
PT
puncaknya pada jam-jam sibuk, terutama
Federal International Finance (FIF) Melalui
pada saat orang berangkat ke tempat kerja,
perjanjian pembiayaan yang merupakan
pulang kerja.
perjanjian kontrak, dalam sekejap konsumen
Kota Palu menjadi kota tujuan
dapat
segera
dan
dengan
pendatang, perdagangan, pusat pendidikan,
mendapatkan
sepeda
perindustrian
diinginkannya.
Konsumen
sehingga
dan
laju
sarana
pertumbuhan
transportasi,
mudah
motor
yang
hanya
perlu
penduduk
membubuhkan tanda tangannya pada surat
berjalan sangat cepat. Dengan cepatnya laju
perjanjian sewa beli yang sudah dibuat dan
pertumbuhan
dipersiapkan oleh pihak dealer/pelaku usaha
penduduk
dan
tingginya
tingkat mobilisasi menyebabkan permintaan
sebelumnya.
terhadap alat transportasi pun meningkat,
konsumen dan lembaga pembiayaan yang
baik kendaraan pribadi maupun angkutan
menyadari adanya konsekuensi dan berbagai
umum khususnya kendaraan roda dua dan
kemungkinan
empat sehingga membuka peluang usaha
kemudahan yang ditawarkan1.
dalam sektor pembiayaan.
Sejalan
Bagi dealer-dealer atau penyalur kendaraan
bermotor
dan
meningkatnya
Namun,
negatif
tidak
dibalik
dengan kegiatan
banyak
berbagai
semakin pembangunan
lembaga
nasional di semua bidang, maka peran serta
pembiayaan, situasi ini sekaligus sebagai
pihak swasta semakin meningkat dalam
peluang untuk meningkatkan penjualan. Untuk pembelian sepeda motor baru dan
1
Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya.Citra Aditya Bakti.Bandung 2003, Hlm. 220
pelaksanaan
pembangunan.
Keadaan
cara pembeli mengangsur biaya tertentu
tersebut baik secara langsung maupun tidak
yang telah disepakati dan uang angsuran
langsung menuntut lebih aktifnya kegiatan
dianggap sebagai sewa sampai akhirnya
usaha. Salah satu bidang usaha pihak swasta
setelah pelunasan, barulah dianggap uang
yang mengalami perkembangan adalah di
angsuran itu sebagai uang pembelian yang
bidang pembiayaan.
dibeli sewa.
Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatan
lembaga
perdagangan dalam berbagai
cara
pembiayaan
B. Rumusan Masalah 1.
bidang usaha dan
yang
digunakan
Bagaimanakah
cara
melakukan
kejahatan terhadap benda-benda yang
untuk
menjadi objek sewa beli di lembaga
mengamankan barang yang dikredit supaya
pembiayaan PT Federal International
tidak berpindah tangan, yang pada dasarnya
Finance (FIF)?
menciptakan lebih banyak variasi sistem
2.
Bagaimanakah
bentuk
pemasaran barang yang telah ada. Semua ini
pertanggungjawaban
sebagai
perkembangan
dalam perjanjian sewa beli secara kredit
kehidupan perekonomian pada umumnya
yang menggelapkan benda-benda obyek
dan kebutuhan masyarakat yang semakin
sewa beli di Lembaga PT Federal
meningkat
International Finance (FIF).
akibat
dari
tetapi
tidak
diikuti
oleh
pidana
debitur
kemampuan ekonomi untuk membeli secara kontan. Pihak lembaga pembiayaan melihat perkembangan
kebutuhan
II.PEMBAHASAN
masyarakat
A. Kejahatan Terhadap Objek Sewa
sebagai peluang untuk memberikan kredit
Beli Di Lembaga Pembiayaan PT
dengan sistem sewa beli kepada masyarakat,
Federal International Finance (FIF)
disisi lain konsumen membutuhkan dana untuk mendukung kebutuhannya seperti
Banyaknya lembaga pembiayaan
kredit mobil, sepeda motor dan barang
yang
elektronik.
melalui program kredit memberikan
Sistem penjualan yang paling marak
daya
mempromosikan
tarik
tertentu
produknya
kepada
calon
dalam perdagangan adalah sistem sewa beli,
pembeli. Kemudahan yang diberikan
jual beli dengan angsuran atau sewa
pihak
(renting). Sistem ini dilaksanakan dengan
bekerjasama
pemilik
barang dengan
yang
telah
lembaga
pembiayaan ringannya
dapat syarat
dilihat yang
pada diajukan
hukum yaitu tindak pidana penggelapan atau penrusakan barang.
khususnya bagi calon pembeli secara
Banyaknya
kasus-kasus
kredit. Calon pembeli hanya di minta
penggelapan barang kredit yang terjadi
untuk menunjukan identitas diri (KTP),
oleh
Keterangan Kartu Keluarga, rekening
merugikan
listrik serta keterangan lainya yang
pembiayaan. Yang menjadi pemikiran
dapat
sekarang adalah dengan meningkatnya
mengguatkan
persetujuan
kepemilikan barang kredit. Selanjutnya
pembeli
tindak
(kreditur)
bagi
pidana
sangatlah
pihak
lembaga
penggelapan
barang
pihak
penjual
kredit yang menjadi jaminan lembaga
yaitu
lembaga
pembiayaan. Dengan kerugian dari
pembiayaan melakukan survei terhadap
pihak penjamin oleh tindakan pembeli
calon
yang
dengan
rekanannya
pembeli,
apabila
dianggap
melakukan
penggelapan,
memenuhi kriteria serta syarat-syarat
permasalahan lainnya adalah sulitnya
yang diajukan maka calon dalam waktu
penegak hukum dalam menangani kasus
yang relatif cepat akan memiliki barang
tersebut.
yang diinginkan.
Hal
Adanya
dikarenakan
pada
oleh
yang
dan
pelaporan
awal
ringannya syarat yang dijadikan kriteria
dirugikan
merupakan
bagi
hukum
calon
kemudahan
ini
pembeli,
menimbulkan
dampak
perdata
yang
permasalahan disebabakan
positif
adanya pelanggaran terhadap perjanjian
maupun negatif. Dampak positif yaitu
yang disepakati, namun dengan adanya
meningkatnya pembeli yang secara
penggelapan obyek yang masih dalam
otomatis
kekuasaan dan milik orang lain maupun
dapat
baik
ternyata
pihak
meningkatkan
pertumbuhan penjualan barang dan
lembaga
perkembangan lembaga pembiayaan,
hukum menjadikan kasus tersebut bias,
sedangkan dampak negatif yang sering
karena terjadi pergesaran dari hukum
terjadi adalah memberikan peluang atau
perdata menjadi hukum pelanggaran
potensi
tindak pidana.
bagi
sebagin
pembeli
melakukan tindakan-tindakan melawan
yang
berdasarkan
badan
Pada dasarnya, aspek hukum pidana dan hukum perdata memiliki
peran dan kesempatan yang sama untuk
dan bunganya selama 3 (tiga) bulan
melindungi setiap perjanjian. Namun,
maka
didalam praktek hukum keperdataan
penarikan
atau hukum kontrak sering terjadi para
dikredit.
Fakta
dilapangan
pihak
puas
pelaku
yang
tidak
saran
keterangan yang sebenarnya ketika
merasa
menggunakan hukum
kurang
solusi
keperdataan
sehingga bantuan
berupaya atau
melalui
arbitrase
pihak
untuk
meminta
keberadaan
menggunakan
sarana
hukum pidana .
barang
Alasan
akan
terhadap
dan
2
Pada
eksekutor
barang
yang
yang banyak
memberikan
eksekutor barang
melakukan
menanyakan yang
umum
dikredit.
yang
sering
diungkapkan adalah prinsipnya
sistem
kredit
penjualan kebanyakan
kendaraan bermotor yang berdasarkan
1) Barang yang dikredit sedang diperbaiki
oleh
teman,
keluarga;
kesepakatan antara pihak kreditur dan
2) Pelaku melakukan kredit atas
pihak pembiayaa berdasarkan akta jual-
nama, jadi tidak tahu menahu
beli di mana dalam akta ini kreditur
tentang keberadaan barang
memiliki
kredit tersebut;
hak sepenuhnya
terhadap
barang yang di kuasai namun barang
3) Telah melakukan pengalihan
tersebut masih milik sepenuhnya pihak
kredit atau over kredit pada
penjamin.
pihak lain;
Dalam menjalankan aktivitas
4) Pelaku sering merusak atau
penjualan secara kredit PT FIF Cabang
menghilangkan
Palu, akan banyak resiko, baik perdata
menyembunyikan
maupun memenuhi unsur pidana yang
onderdil barang kredit dengan
harus
sengaja.
ditanggung
oleh
perusahaan.
/ sebagian
Berdasarkan wawancara PT Federal International Finance (FIF) Cabang Palu, bahwa konsumen tidak membayar kredit barang yang telah jatuh tempo
Penyelesaian
di
Kepolisian
dilakukan apabila pihak kreditur tidak mau berdamai dengan PT Federal
2
Moeljatno. Asas-asas hokum pidana . bina aksara. Jakarta. Hlm.85
International Finance Cabang Palu,
dengan terpaksa membuat laporan dan
haruslah beracara lewat pengadilan
pengaduan
dengan prosedur biasa. Ini tentunya
pengrusakan/penggelapan/pemalsuan
akan banyak menghabiskan waktu dan
identitas dalam bermohon kredit ke
biaya, di samping hasilnya yang kurang
pihak berwajib berjumlah 4 kasus
memuaskan
(7.15%).
diharapkan.
Selanjutnya
pemeriksaan
di
mengetahui
adanya
dalam
Kepolisian
tahap
tidak
seperti
yang
dengan
Pada awalnya sewa beli adalah
pidana
masalah perjanjian dalam ruang lingkup
terhadap perbuatannya, pihak kreditur
hukum perdata, tetapi permasalahan
merasa
ingin
muncul dan menjadi perkara pidana
atau
karena adanya etikat tidak baik dari
perbuatannya
pembeli, dimana barang yang menjadi
dengan ganti rugi. Menurut Bagian
objek sewa beli, dijual, dialihkan atau
suvervisi
bahkan dibawa lari dan barang sudah
takut
sanksi
sehingga
menyelesaikan mempertanggujawabkan
PT
Federal
International
Finance Cabang Palu bahwa.
diganti atau ditukar. Bahwa didalam perjanjian antara
B. Pertanggungjawaban Pidana Debitur
penjual sewa dan pembeliu sewa adalah
Dalam Perjanjian Sewa Beli Secara
adanya penegasan penyerahan barang
Kredit Yang Menggelapkan Benda
yang menjadi objek sewa beli untuk
Obyek Sewa Beli
dipinjam pakai saja. Disini berarti kepemilikan objke sewa beli masih
Adakalanya
suatu
perjanjian
tetap berada di tangan penjual sewa,
telah memenuhi syarat-syarat sahnya
maka konsekwensinya pembeli sewa
suatu perjanjian tetapi tidak dapat
tidak boleh memindahtangankan kepada
terlaksana
telah
pihak lain tanpa seijin pihak penjula
yang
sewa. Kemudian apabila ternyata hal
menyebabkan tidak terlaksananya suatu
tersebut dilanggar oleh pihak pembeli
perjanjian
sewa, maka ia dapat dikenakan atau
sebagaimana
diperjanjikan,
ada
dan
yang
hal-hal
mengakibatkan
Wanprestasi. Tidak ada prosedur yang
pelanggaran
khusus
penggelapan.
terhadap
eksekusi
obyek
perjanjian, karena itu jika ada sengketa
pidana
yaitu
Pasal
Penggelapan
barang
yang
dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak
menjadi objek kredit sangat merugikan
atau
lembaga
tersebut.
dimana tindak pidana pengelapan diatur
Masyarakat melakukan kredit terhadap
dalam ketentuan Pasal 372 KUHP
barang
sebagai berikut:
pembiayaan
di
perusahaan
pembiayaan
penyalagunaan
kepercayaan
dengan system pembayaran angsuran
Barang siapa dengan sengaja dan
yang
melawan
besarnya
sesuai
dengan
hukum
mengaku
kesepakatan yang ditentukan dalam
sebagai milik sendiri sesuatu
perjanjian dan selama waktu tertentu.
barang
Tetapi dalam kenyataannya setelah
sebagian adalah milik orang lain
perjanjian
tetapi
kredir
berjalan,
banyak
yang
seluruh
yang
atau
ada
dalam
bukan
karena
masyarakat menjadi yang melakukan
kekuasaanya
kejahatan
melakukan
kejahatan yang di ancam karena
untuk
membayar
pengelapan Dengan pidan paling
Bahkan
menjual,
lama empat tahun atau denda
dengan
kewajibannya angsuran. menggadaikan, menyewakan objek
tidak
menukar, barang
kredit
dan
yang
menjadi
tersebut
tanpa
sepengetahuan
dari
Perbuatan
dikatakan
ini
atau
paling
enam
puluh
rupiah.
perusahaan. sebagai
banyak
Karena
dalam
prakteknya
perbuatan yang dikemukakan di atas
kejahatan penggelapan yang sangat
merupakan
merugikan perusahaan pembiayaan.
pelanggaran tindak pidana di mana
Adanya
penggelapan
obyek
dalam
suatu
penggelapan
sistematisnya
barang
dan
yang
yang masih dalam kekuasaan dan milik
dikredit yang diambil dari toko / dealer
orang lain maupun lembaga yang
telah
berdasarkan badan hukum menjadikan
kesepakatan dengan akta jual beli
kasus tersebut bias, karena terjadi
sehingga muncul pihak ketiga yaitu
pergesaran dari hukum perdata menjadi
lembaga pembiayaan namun dalam
hukum
pidana.
perjanjian dengan akta jual-beli sebelum
pelanggaran
terjadi pelunasan barang yang menjadi
hukum antara kreditur dan penjamin
objek sewa beli tersebut barang tersebut
pelanggaran
Timbulnya
sengketa
tindak
mengalami
proses
yaitu
masih
dalam
kekuasaan
dan
Menurut Pasal 1 huruf (a)
pengawasan pihak pembiayaan dan si
Keputusan Menteri Perdagangan dan
pembeli hanya memiliki hak pakai atau
Koperasi Nomor : 34/KP/II/80 tentang
hak
terjadi
Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli
penyalahgunaan hak di mana barang
(Hire Purchase), Jual Beli dengan
yang menjadi objek sewa beli yang
Angsuran
belum terjadi pelunasan oleh pembeli
menyatakan bahwa :
menikamti,
pertama
dijual
namun
Sewa
(Renting)
melakukan
Sewa beli adalah jual beli barang
penyerahan hak pembayaran terhadap
dimana penjual melaksanakan
pelunasan pembayaran kepada pembeli
penjualan barang dengan cara
kedua dan selanjutnya sehingga timbul
memperhitungkan
suatu wanprestasi terhadap kesepakatan
pembayaran yang dilakukan oleh
perjanjian jual-beli di antara ke dua
pembeli dengan pelunasan atas
belah pihak (pembeli pertama dengan
harga
badan pembiayaan).
disepakati bersama dan yang
Hal
tanpa
dan
tersebut
barang
setiap
yang
telah
merupakan
diikat dalam suatu perjanjian,
pelanggaran tindak pidana Pasal 372
serta hak milik atas barang
KUHP tentang pengelapan meski dalam
tersebut baru beralih dari penjual
kasus penggelapan yang di lakukan oleh
kepada pembeli setelah jumlah
kreditur merupakan tindak pidana yang
harganya dibayar lunas oleh
berawal dari perdata yaitu mengenai
pembeli kepada penjual.
penyalahgunaan
kekuasaan
dan
penyalahgunaan hak dan pelanggaran terhadap
perjanjian
dari
perjanjian semacam ini adalah hak dan
sepakati namun dengan tindakan yang
kewajiban atas barang tersebut masih
menjual
berada pada yang menyewakan sebagai
mengambil
memindahtangankan,
telah
hukum
di
atau
yang
Konsekuensi
sebagian,
membawa
lari
pemilik barang, karena hak milik belum
barang kredit yang masih pada masa
beralih. Oleh karena statusnya hanya
kredit merupakan suatu pelanggaran
selaku
pidana penggelapan.
dilarang
penyewa,
maka
mengalihkan
penyewa
benda
yang
dikuasainya. Penyewa terancam dengan
pidana penggelapan jika ia sampai
barulah
berani menjualnya.
tersebut.
Selanjutnya Menurut Pasal 1 huruf
(b)
Keputusan
dapat
mengalihkan
sewa
Berkaitan dengan hal tersebut di
Menteri
atas, memenuhi unsur yang terdapat
Perdagangan dan Koperasi Nomor :
dalam Pasal 372 KUHP sebagai berikut:
34/KP/II/80 menjelaskan:
Unsur Pertama Pasal 372 KUHP, yaitu
Jual beli dengan angsuran adalah
“dengan sengaja”, merupakan unsur
jual beli barang dimana penjual
subyektif. Dengan sengaja berkaitan
melaksanakan penjualan barang
dengan
dengan
cara
dijelaskan lebih lanjut oleh Sianturi
pelunasan
pembayaran
menerima
tindak
pidana
penggelapan
sebagai berikut3:
yang
dilakukan oleh pembeli dalam
Pelaku menyadari bahwa ia
beberapa kali
secara melawan hukum memiliki
harga
angsuran atas
barang
yang
telah
sesuatu
barang.
disepakati bersama dan yang
bahwa
diikat dalam suatu perjanjian,
sebagian atau seluruhnya milik
serta hak milik atas barang
orang
tersebut beralih dari penjual
menyadari bahwa barang itu ada
kepada
saat
padanya
oleh
kekuasaannya
pembeli
barangnya
pada
diserahkan
barang
Menyadari
lain,
itu
demikian
atau
pula
ada
dalam
bukan
karena
kejahatan”.
penjual kepada pembeli.
adalah
Menurut
Lamintang,4 Jadi kesengajaan Dengan
demikian,
maka
si
dalam
tindak
pidana
pembeli seketika sudah menjadi pemilik
penggelapan
ini
termasuk
dan kekurangan pembayarannya kepada
kesengajaan
sebagai
maksud
penjual akan dianggap sebagai hutang.
yakni si pembuat menghendaki
Jika
sewa
beli,
maka
dilarang
mengoperkan sewa tanpa persetujuan yang
menyewakan.
Apabila
diperbolehkan oleh yang menyewakan,
3
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika, Jakarta, 1983, Hlm. 622 4 Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatankejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1989, Hlm. 105
adanya akibat yang dilarang dari
Unsur Ketiga Pasal 372 KUHP, yaitu
perbuatannya.
“suatu
benda”,
menurut
Sugandhi
adalah sebagai berikut6 : Unsur Kedua Pasal 372 KUHP ialah
Yang dimaksudkan barang ialah
“menguasai
secara
semua benda yang berwujud
melawan hukum” Pengertian memiliki
seperti uang, baju, perhiasan dan
secara melawan hokum dijelaskan lebih
sebagainya,
lanjut sebagai berikut:
binatang, dan benda yang tidak
atau
memiliki
Menurut
yurisprudensi
Mahkamah
Agung
No.
termasuk
pula
berwujud seperti aliran listrik
69
yang disalurkan melalui kawat
K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus
serta yang disalurkan melalui
19595,
memiliki
berarti
pipa. Selain benda-benda yang
suatu
benda
bernilai uang pencurian pada
bertentangan dengan sifat dari
benda-benda yang tidak bernilai
hak yang dimiliki atau benda itu.
uang, asal bertentangan dengan
Yurisprudensi
Mahkamah
pemiliknya (melawan hukum)
K/Kr/1956
dapat pula dikenakan Pasal ini.
menguasai
Agung
No.
83
tanggal 8 Mei 1957, “memiliki yaitu menguasai sesuatu barang
Hal
tersebut
berarti
bahwa
bertentangan dengan sifat dari
pengertian barang diartikan secara luas,
hak yang dijalankan seseorang
yaitu tidak hanya terbatas pada benda
atas barang-barang tersebut.
yang berwujud, melainkan termasuk benda-benda
yang
tidak
berwujud,
Jadi apabila barang tersebut berada di
namun mempunyai nilai ekonomis,
bawah kekuasaannya bukan didasarkan
misalnya aliran listrik, gas dan yang
atas
lainnya.
kesengajaan
secara
melawan
hukum, maka tidak dapat dikatakan
Unsur ke Empat Pasal 372 KUHP
sebagai telah melakukan perbuatan
ialah
memiliki
kepunyaan orang lain”, dijelaskan oleh
sesuatu
barang
secara
“sebagian
atau
seluruhnya
melawan hukum. 6 5
Ibid, Hlm. 106
R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Jakarta, 1980, Hlm. 376
Sianturi
bahwa:
“Barang
tersebut
e.
Jual beli dengan hak utama
seluruhnya atau sebagian kepunyaan
untuk membeli kembali oleh
orang lain, berarti tidak saja bahwa
sipenjual,
kepunyaan itu berdasarkan perundang-
f.
Penitipan,
undangan yang berlaku, tetapi juga
g.
Hak retensi, dan lain
berdasarkan hukum yang berlaku.
sebagainya tetapi juga
Selanjutnya menjelaskan bahwa7:
karena sesuatu hal yang
Barang
yang
padanya
dimaksud
atau
ada
tidak bertentangan dengan
kekuasaannya
hukum seperti misalnya:
ialah ada kekuasaan tertentu
1) Menemukan sesuatu
pada seseorang itu terhadap
benda di jalanan, di
barang tersebut. Barang itu tidak
lapangan, di suatu
mesti secara nyata ada di tangan
tempat umum, dan
seseorang itu, tetapi dapat juga
sebagainya;
jika barang itu dititipkan kepada
2) Tertinggalnya suatu
orang lain, tetapi orang lain itu
barang tamu oleh tamu
memandang bahwa si penitip
itu sendiri di mobil
inilah
seseorang ketika ia
yang
berkuasa
pada
barang tersebut. Jadi yang ada dalam
kekuasaannya
bertamu;
bukan
3) Terbawanya sesuatu
karena kejahatan berarti barang
barang orang lain yang
itu
berada
sama sekali tidak
padanya/kekuasaannya
bukan
disadarinya; dan lain
saja karena suatu pelaksanaan perundangan
yang
sebagainya
berlaku
seperti :
Hal
tersebut barang
berarti
a.
Peminjaman,
apabila
b.
Penyewaaan,
keseluruhan miliknya sendiri, maka
c.
Sewa-beli,
tidak dapat dikatakan bahwa barang
d.
Penggadaian,
tersebut
adalah
tersebut
sebagian
seluruhnya milik orang lain. 7
bahwa
Sianturi Op.Cit. Hlm. 622
secara
atau
Unsur Kelima Pasal 372 KUHP, yaitu
Honda warna hitam tanpa: Shock depan,
“berada
cakram depan dan belakang, lampu
padanya
bukan
karena
kejahatan”, dijelaskan oleh Lamintang 8
bahwa :
depan,
speedometer,
batok
lampu
depan, saringan hawa, tutup magnet,
Menunjukkan
suatu
kipas magnet, sebeng (anti lumpur),
yang
lidah tengah, lampu belakang, body,
sifatnya nyata antara pelaku
sayap depan, palang sadel belakang,
dengan suatu benda tertentu”.
tutup rantai, tromol cakram, satu unit
Jadi jika barang tersebut berada
sepeda motor Honda warna hitam, yang
di tangannya melalui mengambil
seluruhnya
dari orang lain tanpa hak, maka
kepunyaan orang lain, yaitu PT Federal
tidak dapat dikatakan sebagai
International Finance (FIF) Cabang
telah melakukan penggelapan
Palu, Jalan Danau Poso No. 12 A,
melainkan
tindak
Ujuna. Kendaraan tersebut yang ada
tindak
dalam
hubungan
pidana
adanya langsung
melakukan
lainnya
yaitu
pidana pencurian.
atau
sebagian
kekuasaannya
bukan
adalah
karena
kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Untuk memudahkan pemahaman terhadap terjadinya penggelapan atas
- Pada hari Jumat tanggal 05
objek barang yang masih dalam kredit,
April 2013 sekira pukul 14.00
penulis mengetengahkan contoh kasus
WIB terdakwa datang ke PT
yang terjadi pada pihak PT Federal
Federal International Finance
International Finance (FIF) Cabang Palu
(FIF) Cabang Palu untuk
pada Tahun 2011 sebagai berikut:
mengajukan kredit satu unit
Terdakwa yang bernama Udin
sepeda motor Honda warna
pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013
hitam
yang
sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jl.
keadaan baik lalu pengajuan
Kankung Palu Barat No. 30c, dengan
kredit tersebut disetujui.
sengaja dan melawan hukum memiliki
- Kemudian
barang sesuatu berupa satu unit sepeda
berikutnya
masih
untuk yaitu
dalam
bulan tanggal
Senin 20 Juni 2013 untuk 8
Lamintang, Op.Cit. Hlm. 106
pembayaran terdakwa
cicilan tidak
I
- Kemudian pihak PT Federal
dapat
International Finance (FIF)
membayar lalu pada hari
Cabang
Palu
merasa
Rabu 22 Mei 2011 sekira
keberatan dengan melaporkan
pukul 10.00 WIB, pihak PT
kejadian tersebut ke Polres
Federal International Finance
Palu untuk pemeriksaan lebih
(FIF) Cabang Palu datang ke
lanjut dan akhirnya terdakwa
rumah
terdakwa
untuk
berhasil di tangkap berikut
sepeda
motor
barang
menarik
tersebut dan ternyata sepeda
buktinya
dan
diserahkan ke Polres Palu.
motor tersebut tidak ada di rumah
terdakwa
namun
Berdasarkan hasil persidangan,
berada
di
teman
terbukti melakukan penggelapan dan
rumah
terdakwa.
memenuhi unsur yang terdapat dalam
- Selanjutnya pihak PT Federal
Pasal 372 KUHP. Dengan terpenuhinya
International Finance (FIF)
ketiga unsur-unsur sebagaimana yang
Cabang Palu melihat keadaan
disebutkan di atas, majelis hakim
sepeda motor tersebut yang
berkeyakinan bahwa terdakwa telah
sudah dalam keadaan diganti,
terbukti secara sah dan meyakinkan
bukan bawaan aslinya, yaitu
melakukan tindak pidana sebagaimana
berupa: Shock depan, cakram
yang diatur dalam Pasal 372 KUHP,
depan dan belakang, lampu
yakni
depan, speedometer, batok
Dengan penjelasan tersebut, tentunya
lampu dengan, batok lampu
unsur-unsur yang terdapat di dalam
depan bawah, saringan hawa,
Pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh
tutup magnet, kipas magnet,
tindakan-tindakan terdakwa, sehingga
sebeng (anti lumpur), lidah
perbuatan terdakwa dikenakan pasal
tengah,
penggelapan.
lampu
belakang,
body, sayap depan, palang
tindak
Tindakan
pidana
penggelapan.
dengan
sengaja
sadel belakang, tutup rantai,
mengganti alat-alat kendaraan bermotor
tromol cakram.
yang menjadi objek perjanjian sewa beli
dengan
mengambil
keuntungan
di
sebagai
berikut:
Dengan
cara
dalamnya, sedangkan pembayarannya
mengalihkan barang kredit pada
dalam keadaan macet dan berujung
pihak lain tanpa persetujuan dan
pada penarikan kendaraan oleh kreditur,
sepengetahuan
merupakan tindak pidana penggelapan,
International Finance, dengan cara
sebab keadaan kendaraan sudah tidak
menjual,
sesuai lagi dengan keadaan kendaraan
menyewakan tanpa sepengetahuan
ketika diserahkan kepada debitur.
pihak
Tindakan tersebut merupakan tindak
pidana
penggelapan,
PT
Federal
menggadaikan
PT
Federal
atau
International
Finance, dengan cara melakukan
sebab
kredit atas nama, membawa lari
debitur dengan sengaja dan sadar
barang
menggelapkan alat-alat kendaraan yang
mengambil
sebagian atau seluruhnya bukan milik
mengurangi barang yang di kredit
debitur, dimana kendaraan tersebut
pelanggaran tersebut diatur dalam
tidak diperoleh melalui tindak pidana,
Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 23
melainkan melalui pengajuan kredit
ayat (2) Undang-Undang No. 42
yang disetujui oleh pihak kreditur.
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Debitur menggelapkan
yang alat-alat
telah
kredit
Tindak
kendaraan
pidana
umumnya
ke
luar
daerah,
sebagian
atau
tersebut
dilakukan
pada
perdamaian
bermotor yang di atasnya melekat
untuk mengurangi resiko kerugian
perjanjian
pihak
sewa
beli
harus
mempertanggungjawabkan
secara
PT
Finance
Federal
International
(FIF)
karena
apabila
ke
proses
hukum
pidana perbuatannya tersebut, sebab
dilanjutkan
jelas
belum
kendaraan akan disita sebagai barang
debitur
buki sampai putusan berkekuatan
kendaraan
sepenuhnya
tersebut
menjadi
milik
sebelum pelunasannya dilakukan.
hukum tetap. 2.
III.PENUTUP A. Kesimpulan
Bentuk Pertanggungjawaban pidana debitur dalam perjanjian sewa beli secara kredit yang menggelapkan
1. Cara melakukan kejahatan terhadap
benda obyek sewa beli, ada awalnya
benda yang menjadi objek sewa beli
sewa beli adalah masalah perjanjian
dalam ruang lingkup hukum perdata, tetapi permasalahan muncul dan menjadi
bergerak dalam usaha pembiayaan
dari
harus lebih selektif dalam memberikan
yang
kredit kepada para calon debitur yang
menjadi objek sewa beli, dijual,
ingin mengajukan kredit, sebab kredit
dialihkan atau bahkan dibawa lari
yang akan dijalankani tidaklah dalam
dan
waktu singkat, namun berlangsung
pembeli,
pidana
1. Sebaiknya lembaga-lembaga yang
karena
adanya
perkara
B. Saran
etikat
tidak
dimana
barang
sudah
baik
barang
diganti
atau
ditukar. Adanya penggelapan obyek
cukup
yang masih dalam kekuasaan dan
dibutuhkan
milik orang lain maupun lembaga
kemampuan melunasi hutang.
terjadi
pergesaran
perdata
menjadi
dari
hukum
tindak
pidana
2. Debitur
lama,
sehingga adanya
yang
sangat kelayakan
mengajukan
dan
menjalani sewa beli atau kredit barang,
sebagaimana diatur dalam Pasal 372
sebaiknya
KUHP
mencari keuntungan pribadi dengan
yang
pelakunya
dipertanggungjawabkan
dapat
mengenai
cara-cara
tidak
tertentu,
berupaya
sebab
untuk
tindakan
perbuatan penggelapan dan Pasal 23
debitur yang semacam itu akan diminta
ayat (2) Undang-Undang No. 42
pertanggungjawabannya
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
hukum pidana mengenai penggelapan
dipidana penjara paling lama 2 (dua)
dan Undang-Undang No. 42 Tahun
tahun dan denda paling banyak Rp
1999 tentang Jaminan Fidusia.
50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.
di
depan
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku / karya ilmiah:
Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya. Citra Aditya Bakti.Bandung 2003 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika, Jakarta, 1983, Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1989 R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Jakarta, 1980. Moeljatno. Asas-asas hokum pidana . bina aksara. Jakarta.
B. Undang-Undang
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tentang Perjanjian Kegiatan Usaha Sewa Beli (hire-purchase)
BIODATA PENULIS
Nama
: Ahmad Alif
Tempat, tanggal lahir
: Tawau, 23 Mei, 1992
Alamat
: Jalan Srikaya II
Alamat e-mail
:
[email protected]
No. Telp/Hp
: 085395666887
