0
ABSTRAK Efektivitas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPU Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013 Di Kota Gorontalo. Oleh ISMI FEBRINA MUSTAPA Pembimbing : 1) Prof. Dr. Johan Jasin, SH.MH 2) Dolot Alhasni Bakung SH.MH
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pasal 3 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 Mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPU, serta bagaimana Kebijakan KPU berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPU Dalam Pilkada Tahun 2013 di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris dan objek penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam pilkada tahun 2013 di kota gorontalo belum efektif, karena sesuai keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bahwa KPU Kota Gorontalo pada pilkada tahun 2013 telah terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelengaraan pemilihan umum. dan untuk kebijakan dari KPU terkait tugas dan wewenangnya itu sendiri adalah pelaksanaan/kegiatan sosialisasi. hal ini dapat dilihat dari Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPU Kota Gorontalo dan Kebijakan KPU Terkait Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
Kata Kunci : pemilu, pelaksanaan tugas dan wewenang kpu
1
A. LATAR BELAKANG Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011.1 Penyelenggaraan pemilu oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri merupakan
amanat
konstitusi.
Amanat
konstitusi
tersebut
untuk
memenuhi
perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Provinsi Gorontalo adalah salah satu dari banyak daerah di Indonesia yang melaksanakan pemilihan umum, meskipun telah ada Undang-Undang serta peraturan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik, namun masih juga terjadi pelanggaran dan kecurangan. Di Kota Gorontalo, tiga Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi di pecat dari jabatannya. Pemecatan ini adalah keputusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiganya terbukti melanggar kode etik tentang penyelenggara pemilu. Tiga komisioner KPU Kota Gorontalo, harus segera meninggalkan kursinya dilembaga Penyelenggara Pemilu Kota Gorontalo. Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan, DKPP menyimpulkan ketua dan dua Anggota KPU Kota Gorontalo telah terbukti tidak profesional, tidak netral, dan tidak berpegang pada hukum, serta memihak 1
Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
2
pada salah satu bakal calon, karena meloloskan bakal calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Menurut DKPP, bakal calon Wali Kota tidak memenuhi syarat karena surat pengganti ijazah, tidak sesuai ketentuan peraturan KPU No 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun ketua dan dua anggota KPU justru bersihkukuh menetapkan bakal calon lolos sebagai peserta Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 1) Bagaimana Efektivitas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPU Dalam Pilkada Tahun 2013 di Kota Gorontalo?. 2) Bagaimana kebijakan KPU melaksanakan Tugas dan Wewenangnya Dalam Pilkada Tahun 2013 di Kota Gorontalo? B. METODE PENELITIAN Ada dua jenis penelitian hukum sebagaimana telah kita ketahui, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya, yakni terdiri atas pertama; penelitian hukum normatif, yang mencangkup penelitian terhadap asas–asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum Kedua; penelitian hukum empiris, yang mencangkup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Berdasarkan pada pemahaman mengenai jenis–jenis penelitian dan melihat masalah yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Wawancara (Interview). Wawancara yang
3
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang didapatkan atau diharapkan. 2) Kuesioner, Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Penentuan responden
dilakukan dengan
metode sampling total Sugiyono (2007), yaitu tehnik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif. Dalam pembahasan nanti atau hasil penelitian, penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu berusaha menganalisa data dengan cara menguraikan dan memaparkan secara jelas data-data kenyataan dilapangan yang gampang di ukur mengenai obyek yang diteliti. Data–data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian selanjutnya dikaji, dianalisa, dan dikaitkan dengan teori serta perubahan yang berlaku sehingga sampai pada suatu kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh calon penulis. C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPU Kota Gorontalo. Sesuai Pasal 3 undang-undang nomor 15 tahun 2011 bahwa kpu adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan
4
umum yang bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan Wawancara dengan Ketua KPU Kota Gorontalo Bapak LA ABA.Spd.M.pd bahwa keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau lembaga dalam
pelaksanaan tugasnya sangatlah tergantung pada figur seorang pimpinan, bagaimana menggerakan dan mengarahkan anggota sebagai pelaksana dalam struktur organisasi untuk bekerjasama sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, di perlukan keahlian (skill) dan kemampuan seorang pemimpin terutama dalam memotivasi anggotanya agar efektivitas kerja di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo bisa berkembang sejalan dengan perkembangan internal dan eksternal lembaga. Olehnya itu prinsip-prinsip kerjasama yang efektif, mantap, berkesinambungan dan kreatif sangat diperlukan. Kalau tidak, instansi tersebut hanya akan bisa bereaksi pasif terhadap lingkungan sekitarnya, dan tidak akan bisa berpartisipasi aktif dalam persaingan yang serba “ kompetitif” dalam lingkungan sekitar. Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo dalam pelaksanaan pasal 3 mengenai tugas dan wewenang KPU, ketua KPU selaku pimpinan menetapkan perencanaan sebagai langkah awal dalam melaksanakan segala aktifitas kantor yang dipimpinnya. Dengan adanya perencanaan yang matang diharapkan dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi dan masalah ini dipecahkan secara bersama-sama melalui saran dan pendapat yang diberikan oleh para anggota KPU.
5
Adapun tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota : 1. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. 1. Persiapan 2. Pelaksanaan 3. Penyelesaian 2. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan Selama tahapan berlangsung, setiap komisioner maupun staf melaksanakan monitoring sesuai dengan tahapan yang berjalan, sejauh mana kesiapan PPK dan PPS dalam melaksanakan tahapan dikecamatan maupun dikelurahan. 3. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan Setelah Tahapan selesai, KPU Kota Gorontalo melaksanakan evaluasi hasil dari tahapan tersebut, dan dari hasil evaluasi tersebut dilaporkan ke DPRD dan KPU RI sebagai laporan pertanggungjawaban pilkada 4. Menerima laporan hasil rekapitulasi penghitungan suara pilkada berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di kota gorontalo.
6
Perolehan suara pilkada tahun 2013
PEROLEHAN SUARA
SUARA TDK
KECAMATAN FB
MADU DA’I WAHID
SAH
Kota Selatan
3.418
4.375
-
913
3.035
Hulonthalangi
2.331
3.100
-
538
3.424
Kota Timur
3.751
5.687
-
844
4.457
Dumbo Raya
2.904
3.438
-
759
3.548
Kota Utara
2.722
3.098
-
516
3.907
Sipatana
2.088
3.366
-
851
3.555
Kota Tengah
3.360
5.027
-
1.109
4.543
Kota Barat
2.567
4.636
-
673
4.903
Dungingi
2.187
3.665
-
1.417
5.493
25.328
36.392
-
7.620
36.865
PROSENTASE 36,53% 52,48%
-
10,99%
100%
TOTAL
7
5. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dengan adanya putusan dari Mahkama Konstitusi maka sesuai ketentuan peraturan KPU No 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. tiga Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi di pecat dari jabatannya. Pemecatan ini adalah keputusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiganya terbukti melanggar kode etik tentang penyelenggara pemilu. Tiga komisioner KPU Kota Gorontalo, harus segera meninggalkan kursinya dilembaga Penyelenggara Pemilu Kota Gorontalo.2 Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan, DKPP menyimpulkan ketua dan dua Anggota KPU Kota Gorontalo telah terbukti tidak profesional, tidak netral, dan tidak berpegang pada hukum, serta memihak pada salah satu bakal calon, karena meloloskan bakal calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Berdasarkan uraian diatas maka, dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Gorontalo belum dapat dikatakan Efektif dalam menjalankan Tugas dan Wewenangnya hal ini terlihat pada, Substansi Hukum, Struktur Hukum, serta Budaya Hukum yang tidak sejalan. sebagaimana dijelaskan dalam Teori Efektivitas yang dikemukakan oleh 2
Hasil Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, LA ABA.Spd.M.pd, pada Tanggal 24 Maret 2015
8
Lawrence Meir Friedman bahwa dalam mengukur efektivitas KPU dalam menjalakan tugas dan wewenangnya diukur dari tiga indikator sebagai berikut, Substansi hukum, Struktur hukum dan Budaya Hukum/Kultur.3 1. Substansi Hukum Substansi dapat diartikan sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, dan aturan baru yang mereka susun. Sesuai hasil penelitian,
KPU pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013
menjalankan peraturan lama yaitu Peraturan KPU No 68 Tahun 2009 Pasal 9 tentang setiap calon walikota dan wakil walikota harus memiliki ijazah SMA atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang. Sedangkan pada Pemilihan Kepala daerah Tahun 2013 sudah ada peraturan baru yang harus dijalankan oleh KPU yaitu Peraturan KPU No 13 Tahun 2010 Pasal 9 tentang setiap calon walikota dan wakil walikota harus memiliki ijazah SD, SLTP dan SMA atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang, namun KPU tidak menjalankan peraturan baru tersebut. 2. Struktur Hukum Struktur Hukum/Pranata Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum juga dapat diartikan sebagai penegak hukum. Dalam penelitian ini, Pemilihan Kepala Daerah tahun 2013 di Kota Gorontalo, berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan, DKPP menyimpulkan ketua dan dua Anggota KPU Kota Gorontalo telah terbukti tidak profesional, tidak netral, dan 3
http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukum-friedman.html tanggal 15 Januari 2015
9
tidak berpegang pada hukum, serta memihak pada salah satu calon, karena meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Menurut DKPP, calon Wali Kota tidak memenuhi syarat karena surat pengganti ijazah, tidak sesuai ketentuan peraturan KPU No 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun ketua dan dua anggota KPU justru bersihkukuh menetapkan calon lolos sebagai peserta Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo tahun 2013. 3. Budaya Hukum Budaya hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Sesuai data dilapangan untuk budaya hukumnya itu sendiri masyarakat Kota Gorontalo masi tergolong rendah terhadap kesadaran hukum, hal ini terdapat pelanggaran hukum saat pelaksanaan Pemilihan Kepalah Daerah. Misalnya masih terjadi kekerasan antar sesama simpatisan dll.4
4
Hasil Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, LA ABA.Spd.M.pd, pada Tanggal 24 Maret 2015
10
2. Kebijakan KPU Terkait Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Kebijakan KPU terkait tugas dan wewenagnya. Hal ini dapat dilakukan dengan ‘penciptaan’ komunikasi secara berimbang antara pimpinan dan bawahan. Dengan kondisi ini, bawahan akan merasa dihargai sehingga secara moral ‘mereka’ memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan Tugas dan Wewenang Kantor secara optimal, pelaksanaan tugas dan wewenang ini di samping merupakan perwujudan tanggung jawab bawahan terhadap pekrjaan yang diemban di sisi lain juga dapat membantu instansi/lembaga dalam memenuhi tugas dan wewenangnya di masyarakat.5 Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPU mempunyai berbagai kebijakan yaitu : 1. Persiapan yang dilakukan oleh KPU sebelum pelaksanaan pemilu. a. PROGRAM, TAHAPAN DAN JADWAL
Hasilnya pada tanggal 23 Juli 2012 KPU Kota Gorontalo telah mengeluarkan Keputusan Nomor 01/Kpts/Pilkada/KPU-KOTA.028. 4365.71/2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 dan tanggal 25 Juli 2012 KPU
Kota
Gorontalo
mengeluarkan
Keputusan
KPU
Nomor
02/Kpts/Pilkada/KPU-KOTA.028.4365.71/2012 tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakill Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2013.
5
Hasil Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, LA ABA.Spd.M.pd, pada Tanggal 24 Maret 2015
11
b. SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
1. Metode Sosialisasi Sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yakni tatap muka dengan cara pra test, ceramah, diskusi, post test yang kemudian diselingi dengan permainan kelompok dan kemudian dilanjutkan dengan simulasi pelaksanaan pemilu dengan melibatkan seluruh peserta menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara. 2. Sasaran Sosialisasi Sasaran sosialisasi pendidikan pemilih ini adalah pemilih pemula karena dari 275,558 orang pemilih di Kota Gorontalo 20% atau sekitar seluruh pemilih 137,779 orang adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar. Sehingga hak pilih pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat dari kesalahan – kesalahan yang tidak di harapkan. Jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya. Suara mereka dapat menentukan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan hidup Negara dan Bangsa kedepan. 3. Rincian Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan ditempat terbuka dan dilaksanakan sehari penuh. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini KPU Kota Gorontalo bekerja sama dengan KPU Provinsi sebagai pemateri. Peserta sebanyak 25 orang di tiap pelaksanaan pendidikan pemilih dan khusus pelaksanaan cerdas cermat
12
diikuti oleh 9 SMU/MA di Kota Gorontalo yaitu SMKN 2, SMAN 3, MA Muhammadiyah, Ma-Alkhairaat, SMAN 2, SMKN 3, SMAN 1, MAN Model Gorontalo dan SMKN 1. Dan pemenang dalam pelaksanaan cerdas cermat tersebut adalah juara 1 SMAN 1, juara 2 SMAN 2 dan juara 3 SMKN 2. Juara pertama tingkat Kota Gorontalo akan mengikuti cerdas cermat di tingkat Provinsii Gorontalo. c. SOSIALISASI MOBILE 1. Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi mobile yaitu semua unsur masyarakat (publik) di Kota Gorontalo, mahasiswa, pedagang, pengemudi bentor, dan masyarakat secara luas.
Tujuannya adalah untuk mengajak
masyarakat serta memberikan pemahaman tentang tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013 dan tata cara menggunakan hak politiknya. 2. Metode Sosialisai
Metode yang digunakan pada sosialisasi mobile yaitu metode publikasi melalui microfon yang disampaikan oleh anggota KPU Kota Gorontalo serta penyebaran pamflet yang bertujuan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamanaan, adat, LSM, instansi pemerintah maupun partai politik agar berperan serta dalam menyukseskan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013.
13
3. Rincian Kegiatan
Pelaksanaan sosialisasi mobile diawali dengan pencanangan/ launching pelaksanaan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013 yang diikuti oleh ketua dan anggota PPK dan PPS se-Kota Gorontalo dan muspida Kota Gorontalo. 2. Keberhasilan dan kinerja KPU Kota Gorontalo dalam setiap program dan tahapan Pemilihan Umum. Keberhasilan dan kinerja KPU Kota Gorontalo dalam setiap program dan tahapan Pemilihan Umum ini tidak terlepas dari peran serta seluruh lapisan masyarakat.
Karena tanpa dukungan masyarakat luas, terutama dari Kepolisian Polresta Gorontalo Kota, tanpa kenal waktu, terus mengawal pelaksanaan Pemilukada tersebut. Begitu juga dengan dukungan dari Instansi lainnya. Dukungan itu semua tidak lain bermuara pada satu keinginan untuk mensukseskan Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Gorontalo. KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Wali kota Gorontalo yang di mulai sejak bulan Maret 2012, KPU Kota beserta jajarannya baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Kelurahan, sudah bahu membahu bagaimana seluruh instrument penyelenggaraan Pemilukada Kota Gorontalo tersebut dapat berjalan maksimal, mulai dari pembentukan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), hingga penunjukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat RT/RW. KPU Kota Gorontalo telah berusaha secara maksimal, baik dari segi kinerja penyelenggaraan ataupun ketaatan terhadap semua ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. 14
Namun kami menyadari dalam kenyataanya upaya maksimal yang kami lakukan belum membuahkan hasil yang maksimal. Masih banyak perbaikan yang harus dilakukan lagi. Untuk itu masukan dan atau saran sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya. D. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Sejauh ini pelaksanaan pasal 3 undang-undang no 15 tahun 2011 mengenai
pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam pilkada tahun 2013 di kota gorontalo belum efektif, Karena KPU Kota Gorontalo pada pilkada tahun 2013 telah terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelengaraan pemilihan umum, sesuai keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tiga Komisioner KPU Kota Gorontalo, harus segera meninggalkan kursinya dilembaga Penyelenggara Pemilu Kota Gorontalo karena meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan. KPU Kota Gorontalo mempunyai peran yang strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 dengan berpedoman pada azaz mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
2. Untuk kebijakan dari KPU terkait tugas dan wewenangnya itu sendiri adalah pelaksanaan/kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di beberapa tempat dan sasaran sosialisasinya adalah pemilih pemulah, semua unsur masyarakat (publik) di kota gorontalo, mahasiswa, pedagang, pengemudi bentor, dan masyarakat secara luas. Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat serta memberikan pemahaman 15
tentang tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013 dan tata cara menggunakan hak politiknya. 2. Saran Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut : 1.
Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam setiap pelaksanaan pemilu, maka KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum agar memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Untuk Pendidikan politik ke masyaraka harus terus dilakukan sehingga masyarakat mengerti arti penting Pemilihan Kepala Daerah bagi pengembangan daerah. Hal ini dimaksudkan juga untuk mencari pemimpin yang terbaik sehingga mampu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendidikan politik juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Wawancara Hasil Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, LA ABA.Spd.M.pd Hasil Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, LA ABA.Spd.M.pd Hasil Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, LA ABA.Spd.M.pd Website http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukum-friedman.html
di
akses
tanggal 15 Januari 2015
16
