MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN
PEMBERHENTIAN PNS
Penulis: 1. Drs Suparjiyanta 2. Didi Pringadi, SH, M. Si
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA, 2014
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Menurut J.T Hall (Handout Manpower Planning pada International Personal Management Course : RIPA, London 1987) dinyatakan bahwa alasanalasan pegawai yang keluar atau berhenti dari suatu organisasi adalah karena dua alasan: Voluntary (atas kehendak sendiri), dan Involuntary (tidak atas kehendak sendiri). Sebab-sebab berhenti atas kehendak sendiri diantaranya mengundurkan diri, karena sakit, hamil, menikah, pindah tempat tinggal yang jauh dari tempat kerjanya, masalah keluarga, memperoleh pekerjaan lain, tidak suka diangkat dalam jabatan tertentu atau kondisi kerja, tidak cocok dengan rekan kerja, tidak cocok dengan atasan, sekolah lagi pada jenjang yang lebih tinggi yang memerlukan waktu kerja penuh, dipensiunkan dengan menerima bantuan keuangan, dan karena alasan-alasan pribadi. Sedangkan sebab-sebab berhenti tidak atas kehendak sendiri diantaranya meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, pensiun baik karena telah mencapai batas usia pensiun, karena kesehatannya tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk bekerja pada semua jabatan atau karena kontrak kerjanya selesai, diberhentikan karena ketidakcakapan, karena terlalu lama tidak masuk kerja, karena tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia atau karena redundant (satu pekerjaan dikerjakan oleh lebih dari seorang pegawai) dan karena misconduct (melakukan penyelewengan/kesalahan). Terkait dengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan salah satu bagian siklus dalam Manajemen PNS diperlukan adanya pengaturan yang mengacu pada norma, standar, dan prosedur serta pedoman yang sama dalam penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), diperlukan landasan yang kuat bagi pelaksanaan penerpan peraturan kepegawaian termasuk didalamnya adalah pengaturan tentang Pemberhentian PNS.
Diantaranya adalah pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi
ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan 1
anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. Dan bagi Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud diatas diaktifkan kembali sebagai PNS. Selain itu Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. B. Deskripsi Singkat Mata Diklat Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS membahas tentang pengertian Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Manajemen ASN, Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,Pejabat Administrasi, Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional, Pejabat yang Berwenang, Pejabat Pembina Kepegawaian, Instansi Pusat, Instansi Daerah, Menteri, Pemberhentian dari jabatan negeri, Hilang, Tewas, Batas Usia Pensiun, Pemberhentian sebagai PNS, Jenis-jenis Pemberhentian PNS, Sebab-sebab Pemberhentian PNS, Hak-hak Kepegawaian PNS yang diberhentikan, dan Pejabat yang berwenang memberhentikan PNS sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku serta PNS yang menduduki jabatan tertentu yang dapat diperpanjang Batas Usia Pensiunnya berikut dasar hukum untuk perpanjangan tersebut.
2
C. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah selesai mengikuti mata Diklat Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS, peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan pengertian Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Manajemen ASN, Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pimpinan Tinggi,
Jabatan Administrasi,Pejabat
Administrasi, Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional,
Pejabat yang
Berwenang, Pejabat Pembina Kepegawaian, Instansi Pusat, Instansi Daerah, Menteri, Pemberhentian dari jabatan negeri, Hilang, Tewas, Batas Usia Pensiun, Pemberhentian sebagai PNS, Jenis-jenis Pemberhentian PNS, Sebab-sebab Pemberhentian PNS, Hak-hak Kepegawaian PNS yang diberhentikan, dan Pejabat yang berwenang memberhentikan PNS sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku serta PNS yang menduduki jabatan tertentu yang dapat diperpanjang Batas Usia Pensiunnya berikut dasar hukum untuk perpanjangan tersebut. D. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah selesai mengikuti mata diklat ini diharapkan peserta mampu : 1. Mendeskripsikan
pengertian,
tujuan
dan
menerapkan
proses
pemberhentian dan pemberian pensiun PNS; 2. Menguraikan jenis-jenis pemberhentian PNS; 3. Menguraikan sebab-sebab pemberhentian PNS; 4. Menjelaskan hak-hak kepegawaian PNS.
3
BAB II PENGERTIAN, PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERHENTIKAN SERTA DASAR HUKUM PEMBERHENTIAN PNS
A. PENGERTIAN 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 5. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4
9. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah. 10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 12. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 15. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara 17. Pemberhentian
dari
jabatan
negeri
adalah
pemberhentian
yang
mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi negara, tetapi masih tetap berstatus sebagai PNS. 18. Hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang diluar kemauan dan kemampuannya tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. 19. Tewas adalah meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugasnya. 20. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan sebagai PNS. 21. Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS. 5
B. Pejabat Yang Berwenang Memberhentikan Pns Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilakukan oleh Presiden.Namun demikian untuk memperlancar pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah yang terkait dengan wewenang Pemberhentian PNS tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil . 1. Pemberhentian PNS yang Menjadi Kewenangan Presiden Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil . Presiden menetapkan pemberhentian PNS Pusat dan PNS Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e. 2. Pemberhentian PNS yang Menjadi Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat a. Calon PNS Pusat yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS Pusat dilingkungannya; b. Pemberhentian PNS Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah dilingkungannya.
6
3. Pemberhentian PNS yang Menjadi Wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi a. Calon PNS Daerah Provinsi yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS Daerah dilingkungannya; b. PNS Daerah Provinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah dilingkungannya. 4. Pemberhentian PNS yang Menjadi Wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota a. Calon PNS Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS Daerah dilingkungannya; b. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d kebawah dilingkungannya. Adapun untuk penetapan Pemberhentian PNS Pusat dan Daerah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun ditetapkan oleh Kepala BKN untuk yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah. C. Dasar Hukum Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun PNS 1. Undang-Undang Nomor 5Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasalpasal yang mengatur pemberhentian yaitu Pasal 87, 88 dan 89; 2. Peraturan
Pemerintah
Nomor
9
Tahun
2003
tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
, pasal-pasal yang dapat menjadi acuan yaitu Pasal 22, Pasal
23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27;
7
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 7. Peraturan Kepala BKN Nomor : 26 Tahun 2013 tentang Pedoman pemberhentian dan pemberian Pensiun PNS yang mencapai BUP yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah; 8. Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang Batas Usia Pensiun PNS.
8
BAB III JENIS-JENIS PEMBERHENTIAN DAN SEBAB-SEBAB PEMBERHENTIAN PNS
A. Jenis-Jenis Pemberhentian PNS 1. Pemberhentian Dengan Hormat PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena : Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. 2. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. 3. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : 1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; 3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau 4) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
9
4. Pemberhentian Sementara PNS diberhentikan sementara apabila : a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.Kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dapat mengajukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) melalui saluran hierarkhi apabila menurut pendapatnya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya tidak atau kurang setimpal, atau pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bagi hukuman disiplin itu tidak atau kurang benar. Kecuali hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden tidak dapat diajukan keberatan. Adapun tahapan yang perlu diperhatikan dalam mengajukan keberatan tersebut adalah : 1. Keberatan harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin itu. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari tidak dapat dipertimbangkan (kadaluwarsa); 2. Keberatan itu diajukan secara tertulis, dalam surat keberatan itu harus dimuat alasan-alasan dari keberatan itu secara lengkap; 3. Setiap Pejabat yang menerima surat keberatan atas hukuman disiplin, wajib menyampaikannya kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui saluran hierarkhi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima keberatan itu; 4. Pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan atas keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkannya, wajib membuat tanggapan tertulis atas keberatan itu. Kemudian tanggapan tersebut, surat keberatan, berita acara pemeriksaan, dan keputusan hukuman disiplin,
10
harus disampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu; 5. Badan
Pertimbangan
Kepegawaian
wajib
memeriksa
dan
mempertimbangkan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dan tanggapan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang menghukum, serta mengambil keputusan atas keberatan itu dalam waktu yang sesingkat mungkin; 6. Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan, baik oleh PNS yang mengajukan keberatan ataupun oleh pejabat yang berwenang menghukum. B. Sebab-Sebab Pemberhentian PNS PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat antara lain disebabkan karena : 1. Atas Permintaan Sendiri a. PNS yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. b. Permintaan berhenti sebagaimana tersebut diatas dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas yang mendesak. c. Permintaan berhenti dapat ditolak apabila PNS yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Umpamanya kepada seorang PNS yang diberhentikan dengan hormat dan pada saat pemberhentiannya telah mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun diberikan hak pensiun.
11
2. Meninggal Dunia atau Hilang a. PNS
yang
meninggal
dunia
dengan
sendirinya
dianggap
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS; b. PNS yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak ia dinyatakan hilang; c. Pernyataan hilang, dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib. Contoh : Seorang PNS bernama Badu pada tanggal 2 Pebruari 2011 diculik dari rumahnya oleh orang yang tidak dikenal. Kejadian ini dilaporkan
oleh
isterinya
kepada
pihak
Kepolisian
setempat.Berdasarkan laporan tersebut pihak Kepolisian melakukan pencarian, tetapi sampai dengan bulan Maret 2011, Badu tersebut belum ditemukan. Pada awal bulan Maret 2011 pihak Kepolisian membuat berita acara yang menyatakan bahwa Badu diculik dari rumahnya oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 2 Pebruari 2011 dan sampai dengan awal bulan Maret 2011 belum juga dapat ditemukan. Berdasarkan berita acara tersebut maka pejabat, yang berwenang pada akhir bulan Maret 2011 membuat surat pernyataan bahwa Badu hilang. Sampai akhir bulan Pebruari 2012 Badu tersebut belum juga ditemukan. Dalam hal demikian, gaji Badu tersebut mulai bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2012 dibayarkan secara penuh kepada keluarganya, yaitu kepada isteri atau anaknya yang sah, danterhitung mulai akhir Pebruari 2012, Badu tersebut dianggap telah meninggal dunia dan kepada isterinya diberikan pensiun janda. Terhitung mulai awal bulan Maret 2012; d. PNS yang dinyatakan hilang, yang belum melewati masa 12 (dua belas) bulan kemudian diketemukan kembali dan masih hidup dan sehat, diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.
12
e. PNS yang dinyatakan hilang, sebelum melewati masa 12 (dua belas) bulan diketemukan kembali, tetapi cacat diperlakukan sebagai berikut : 1) Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun apabila ia telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. Tetapi apabila ia belum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun; 2) Apabila hilangnya dan cacatnya itu disebabkan dalam dan oleh karena
ia
menjalankan
kewajiban
jabatannya,
maka
ia
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun tanpa memandang masa kerja. f. PNS yang telah dinyatakan hilang diketemukan kembali setelah melewati masa 12 (dua belas) bulan diperlakukan sebagai berikut : 1) Apabila ia masih sehat, dipekerjakan kembali; 2) Apabila tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri berdasarkan
surat
keterangan
team
penguji
kesehatan,
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hakhak lepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal PNS
yang meninggal dunia maka pensiun
janda/dudanya ditetapkan oleh Kepala BKN setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Permohonan pensiun janda/duda tersebut diajukan bersamaan dengan usul kenaikan pangkat pengabdian (KPP) bagi PNS yang memenuhi syarat. Permohonan tersebut disertai kelengkapan : 1) Data perorangan calon penerima pensiun yang ditandatangani oleh isteri/suami/anak; 2) Salinan/foto copy sah surat keputusan sebagai Calon PNS; 3) Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; 4) Salinan/foto copysah surat nikah; 5) Salinan/foto copy surat akte kelahiran/surat kenal lahir anak; 13
6) Surat Keterangan kematian dari kepala kelurahan/camat; 7) Surat keterangan janda/duda dari kepala kelurahan/desa/camat; 8) Salinan/foto copy sah daftar keluarga; 9) Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5(lima) lembar. Dalam hal PNS yang meninggal dunia apabila memenuhi syarat untuk
mendapatkan
kenaikan
pangkat
pengabdian
maka
usul
pemberhentian dan pemberian pensiun diajukan dengan usul pemberian kenaikan pangkat pengabdian dengan melampirkan 1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir; 2) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam satu tahun terakhir; 3. Penyederhanaan Organisasi a. Apabila
ada
penyederhanaan
suatu
organisasi
Negara
yang
mengakibatkan adanya kelebihan PNS, maka PNS yang kelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi lainnya; b. Namun apabila penyaluran tidak mungkin dilakukan, maka PNS yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau dari Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut : c. Apabila PNS tersebut telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun; d. Apabila PNS tersebut belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan atau belum memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu; e. Uang tunggu tersebut diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali untuk paling lama 1 (satu) tahun, dengan
14
ketentuan bahwa pemberian uang tunggu itu tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun. Apabila PNS tersebut telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum atau pada saat habis masa menerima uang tunggu, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun; f. PNS yang dimaksud diatas yang pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, akan tetapi memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun yang diberikan pada saat ia mencapai usia 50 (limapuluh) tahun, dengan catatan sejak berakhirnya masa pemberian uang tunggu sampai saat ia berhak menerima pensiun yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara; g. PNS yang dimaksud diatas yang pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, akan tetapi belum memiliki masa kerja pensiun 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun.
4. Tidak Cakap Jasmani atau Rohani a. PNS diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku apabila berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan dinyatakan tidak dapat lagi bekerja dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya. Umpamanya seorang PNS yang karena suatu kecelakaan kehilangan kedua belah tangannya dan oleh tim penguji kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri; b. Atau menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya. Umpamanya seorang PNS yang menderita penyakit jiwa yang berbahaya dan oleh tim penguji
15
kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri; atau c. Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali. Umpamanya seorang PNS setelah berakhirnya cuti sakit oleh tim penguji kesehatan dinyatakan belum mampu bekerja kembali dalam jangka waktu lama. 5. Karena Tewas Yang dimaksud tewas adalah meninggal dunia dalam dan
karena
menjalankan tugas kewajibannya. ataumeninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.Atau meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rokhani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.Dapat juga diartikan meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. Contoh : Pada suatu daerah, Pemerintah mengadakan suatu operasi pembersihan terhadap gerombolan pengacau keamanan. Gerombolan pengacau keamanan tersebut mengirimkan surat kepada Camat setempat agar Camat itu mau bekerjasama dengan mereka. Karena Camat tidak mau bekerjasama, maka gerombolan keamanan tersebut menculik Camat dan kemudian membunuhnya.Beberapa hari kemudian jenazah Camat tersebut diketemukan. Dalam hal demikian, karena meninggalnya akibat perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab, maka yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta. Penetapan surat keputusan pensiun janda/dudanya ditetapkan oleh Kepala BKN, setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
16
Permohonan pensiun janda/duda dari PNS yang tewas diajukan dengan melampirkan: a. Data perorangan calon penerima pensiun yang ditandatangani oleh isteri/suami/anak/orangtua; b. Salinan/foto copy sah surat pengangkatan sebagai Calon PNS; c. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; d. Salinan/foto copy sah surat nikah; e. Salinan/foto copy sah surat akte kelahiran/kenal lahir anak; f. Surat keterangan janda/duda dari Kepala Kelurahan/Desa/camat; g. Surat keterangan kematian dari kepala kelurahan/desa/camat; h. Salinan/foto copy sah daftar keluarga; i. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar. Dalam hal PNS diajukan pensiun tewas bersamaan dengan usul kenaikan pangkat anumerta, maka usul pemberhentian dan pemberian pensiun tewas diajukan bersamaan dengan pemberian kenaikan pangkat anumerta dengan melampirkan : a. Salinan sah surat keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta; b. Berita acara dari pejabat yang berwajib (Polri, Pamong Praja dan yang lain) tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan tewas; c. Vitsum et repertum dari dokter; d. Salinan sah surat penugasan atau surat keterangan dari pimpinan instansi yang menerangkan bahwa tewasnya PNS yang bersangkutan adalah pada waktu sedang menjalankan tugas kewajiban jabatannya; e. Laporan dari pimpinan instansi yang bersangkutan tentang peristiwa yang menimpa PNS yang bersangkutan yang mengakibatkan ia tewas. Apabila yang dinyatakan tewas Calon PNS, maka terlebih dahulu yang bersangkutan diangkat menjadi PNS pada tanggal 1 bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas, selanjutnya diberikan kenaikan pangkat anumerta terhitung mulai tanggal pada saat yang bersangkutan 17
dinyatakan tewas dan diberikan pensiun terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya. Contoh : Calon PNS bernama Ismail, lahir tanggal 12 Juni 1977, diangkat sebagai Calon PNS sejak Maret 2012, sebagai Caraka golongan ruang II/a pada Kementerian Perhubungan R.I. Pada tanggal 24 Januari 2013, saat menjalankan tugas kedinasan ybs.
mengalami kecelakaan, dan oleh
pejabat yang berwenang ybs. dinyatakan tewas dengan meninggalkan Jamilah sebagai isteri sah yang berhak atas pensiun janda. Dalam hal demikian maka Ismail,
terlebih dahulu diangkat sebagai PNS sejak
tanggal 1 Januari 2013 dan diberikan pangkat anumerta golongan ruang II/b terhitung mulai tanggal 24 Januari 2013, kepada Saudara Jamilah diberikan pensiun janda terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala BKN. 6. Karena Hukuman Disiplin PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPNS, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun. Sedangkan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS. 7. Cacat Karena Dinas PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun (karena keuzuran jasmani dan rokhani), tanpa terikat masa kerja pensiun, apabila oleh team penguji kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, karena kesehatannya yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
18
Yang dimaksud dengan cacat karena dinas adalah : a. Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir tersebut. b. Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas. PNS yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, yang disebabkan cacat karena dinas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian. Pemberhentian dan pemberian pensiun PNS tersebut ditetapkan oleh Kepala BKN setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian masingmasing instansi dengan melampirkan : 1) Data perorangan calon penerima pensiun dalam hal PNS yang cacat karena dinas tidak dapat menandatangani, maka daftar perorangan
calon
penerima
pensiun
ditandatangani
oleh
isteri/suami/anak/orang tua; 2) Salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS; 3) Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; 4) Salinan /foto copy surat nikah; 5) Salinan/foto copy sah surat akte kelahiran/surat kenal lahir anak; 6) Salinan/foto copy sah daftar susunan keluarga; 7) Salinan/foto copy sah surat perintah penugasan atau surat keterangan yang menjelaskan bahwa Calon PNS/PNS yang mengalami kecelakaan atau cacat dalam menjalankan tugas kedinasan;
19
8) Laporan dari pimpinan unit kerja paling rendah eselon III kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS yang bersangkutan cacat; 9) Surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh PNS yang bersangkutan yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri; 10) Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar. 11) Untuk Calon PNS yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat lagi bekerja dalam semua jabatan negeri, sebelum diberhentikan dengan hormat dan diberikan pangkat pengabdian yang bersangkutan terlebih dahulu diangkat menjadi PNS. 8. Karena menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik Dalam kedudukannya sebagai Unsur Aparatur Negara, PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik.Untuk menjamin netralitas tersebut PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. a. PNS yang mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS untuk menjadi anggota dan atau pengurus partai politik kepada pejabat yang berwenang dan disetujui, maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. b. PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus parpol tanpa mengajukan permohonan berhenti kepada dan atau ditolak oleh pejabat yang berwenang. Tetapi tetap menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS 9. Karena Mencapai Batas Usia Pensiun Dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa Pegawai
20
Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, yaitu : a. 58 (lima puluh delapan ) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. Kemudian dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa pada saat UndangUndang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan sebagai berikut : a. Jabatan eselon Ia Kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; b. Jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; c. Jabatan eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; d. Jabatan eselon III setara dengan Jabatan Administrator; e. Jabatan eselon IV setara dengan Jabatan Pengawas ; dan f. Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan Jabatan Pelaksana. Berkenaan dengan PNS yang mencapai batas usia pensiun, maka beberapa hal yang dilakukan adalah: a. Proses
Penetapan
Surat
keputusan
Pemberhentian
dan
Pemberian Pensiun : 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat yang ditunjuk menyusun daftar nominative (listing data elektronik) dari PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP). 2) Untuk mempercepat proses penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun, Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN menyampaikan daftar nominative (listing data elektronik) bagi PNS yang akan diberhentikan dalam Pangkat Pembina Tingkat I
21
golongan ruang IV/b ke bawah yang akan mencapai BUP kepada masing-masing instansi paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum awal tahun anggaran berjalan dimana dalam tahun yang bersangkutan mencapai BUP, melalui system Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), dibuat sesuai Perketentiuan yang berlaku. b. Daftar Nominatif (Listing Data Elektronik) PNS 1) PPK masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima daftar nominatif (listing data elektronik) wajib melakukan pemeriksaan terhadap isi daftar nominative (listing data elektronik) tersebut, termasuk klarifikasi kepada PNS yang bersangkutan. 2) Apabila terdapat perbedaan data kepegawaian, maka PPK masing-masing instansi wajib memperbaiki data yang tercantum dalam daftar nominative (listing data elektronik) dengan data kepegawaian yang benar dan dismpaikan data pendukungnya kepada Kepala BKN/Kantor Regional BKN, dibuat menurut ketentuan yang berlaku. Perbedaaan data kepegawaian tersebut, antara lain : a) Telah diangkat dalam jabatan structural atau fungsional yang BUP-nya dapat diperpanjang. Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “BUP Diperpanjang” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pengankatan dalam jabatan structural atau fungsioanal sekaligus pengangkatan dalam jabatan structural atau fungsional sekaligus dilakukan peremajaan data jabatan PNS yang bersangkutan. b) Telah diangkat dalam jabatan yang BUP-nya ditetapkan dalam undang-undang, misalnya Guru, Jaksa atau Hakim. Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Diangkat Sebagai Jaksa atau Hakim” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pengangkatan dalam jabatan PNS yang bersangkutan. 22
c) Telah berhenti sebagai PNS. Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Berhenti” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pemberhentian. d) Telah meninggal dunia. Dalam hal PNS meninggal dunia, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Meninggal Dunia” dan dicatat nomor dan tanggal keterangan kematian. e) Telah pindah instansi atau pindah wilayah kerja. Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominative (listing data elektronik) perbedaan ditulis “PI” atau “PWK” (PI=Pindah Instansi, PWK = Pindah Wilayah Kerja dan dicatat nomor dan tanggal keputusan perpindahan. f) Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat yang berwenang menghukum dan telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap. Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Berhenti Dengan Hormat/Tidak Dengan Hormat” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplinnya. g) Sedang menjalani pemberhentian sementara. Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominative (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Berhenti Sementara” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pemberhentian sementara. Selanjutnya apabila sudah ada keputusan dari pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan
hokum
yang
tetap
dan
keputusan
pemberhentian dari pejabat yang berwenang, maka salinan/fotokopi sah keputusan pemberhentiannya disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN. Untuk penetapan pensiun dan melengkapi tata nnaskah yang bersangkutan, maka salinan/fotokopi sah sebagaimana tersebut pada
23
angka 1) sampai dengan angka 7), dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN. 3) Apabila terdapat kekurangan data kepegawaian Apabila dalam daftar nominative (listing data elektronik) yang dikirim daro Kepala BKN?kepala Kantor Regional BKN terdapat kekurangan/belum memuat data PNS yang mencapai BUP, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi membuat daftar nominatif tambahan (listing data elektronik) yang diisi secara lengkap, dibuat sesuai ketentuan yang berlaku. c. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) 1) PPK masing-masing instansi paling lambat 2 (dua) bulan telah melakukan verifikasi daftar nominatif (listing data elektronik) terhadap PNS yang bersangkutan, wajib mencetak DPCP dalam rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, dibuat sesuai ketentuan yang berlaku. 2) PNS yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai berikut : a) Apabila data telah benar agar ditandatangani b) Apabila terdapat perbedaan data tentang : 3) Nama, (misal: perubahan nama dari Amir menjadi Abdullah) agar dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan Pengadilan; 4) Tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatansebagai CPNS/PNS; 5) Pangkat, agar dibuktikan dengan salinan/fotocopi sah keputusan dalam pangkat terakhir; 6) Masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun agar dibuktikan dengan fotocopi sah keputusan tentang pengalaman kerja;
24
7) Terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan dengan salinan/fotocopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS; 8) Nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotocopi sah akta nikah/kawin/karis/karsu; dan 9) Nama anak, agar dibuktikan dengan fotocopi sah akta kelahiran. 10) Selanjutnya PNS yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat sekarang dan alamat sesudah pensiun pada DPCP tersebut. 11) PNS yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima DPCP harus menandatangani dan menyerahkan kepada pejabat pengelola kepegawaian di unit kerjanya, dilengkapi dengan 5(lima) lembar pas foto terbaru ukuran 3x4 cm (di belakang pas foto ditulis nama dan NIP0 serta lampiran data pendukung untuk mendapat pengesahan. 12) Pejabat pengelola kepegawaian yang menerima pengembalian DPCP tersebut paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu sudah harus menandatangani DPCP. 13) PPK masing-masing instansi bersama Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi data PNS yang akan dipertimbangakan penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya daftar nominative (listing data elektronik). 14) Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e selain menyampaikan perbaikan daftar nominatif (listing data elektronik) kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, PPK juga memperbaiki dan melengkapi perbedaan atau kekurangan data melalui SAPK dengan melampirkan : a) Hardcopy data dukung adanya perbedaan data; b) DPCP yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang; c) 5 (lima) lembar pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm; 25
d) Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian; dan e) Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbnagkan kenaikan pangkat pengabdian. 15) PPK masing-masing instansi paling lambat 1 (satu) bulan setelah rekonsiliasi menyampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN melalui SAPK yaitu a) Daftar nominative (listing data elektronik) hasil rekonsiliasi; dan b) DPC 16) Daftar nominative dan DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf g, dibubuhi kode-kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik. 17) Kode-kode elektronik tertentu sebagai identitas pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan tanggung jawab atas formulir pengusulan secara elektronik harus dapat dikenali dan dibaca olej Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain yang ditunjuk. 18) PPK masing-masing instansi yang mengusulkan pemberhentian dan pemberian pensiun mengajukan permintaan kode-kode elektronik tertentu kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang akan digunakan untuk menjamin legilitas, otoritas, validitas, dan autentikasi formulir pengusulan secara elektronik. d. Penetapan Keputusan 1) Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap daftar nominative (listing data elektronik) hasil rekonsiliasi dan DPCP. 2) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, kemudian dilakukan pencetakan naskah keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS dan janda/dudanya untuk ditetapkan. 26
3) Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun berdasarkan daftar nominative (listing data elektronik) hasil rekonsiliasi dan DPCP. 4) Apabila
PPK
tidak
melakukan
rekonsiliasi
atau
tidak
menyampaikan daftar nominative (Listing data elektronik) hasil rekonsiliasi melalui SAPK dalam waktu 3 (tiga) bulan senbelum PNS mencapai BUP, maka Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun berdasarkan data yang ada di BKN. e. Penyampaian Keputusan Keputusan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN tentang peberhentian dan pemberian pensiun PNS dan Janda/Duda-nya disampaikan
kepada
yang
bersangkutan
dan
tembusannya
disampaikan kepada : 1) Pejabat Pembina Kepegawaian; 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; 3) PT. TASPEN (Pesero)/ PT ASABRI (Pesero); 4) Pejabat lain yang dianggap perlu; dan 5) Pertinggal f. Pembayaran Pensiun Janda/Duda Dalam hal penerima pensiun PNS meninggal dunia dan di dalam keputusan pemberhentian dan pemberian pensiunnya ditetapkan sekaligus pensiun janda/duda-nya, maka janda/duda-nya harus melapor
kepada
kantor
pembeyaran
pensiun
PT
TASPEN
(Pesero)/PT ASABRI (Pesero) untuk mendapatkan pembayaran pensiun
janda/dudanya
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan.
27
g. Ketentuan Lain 1) Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS atau pemberian pensiun janda/duda yang telah ditetapkan dengan keputusan
pejabat
yang
berwenang
sebelum
berlakunya
Peraturan Kepala BKN Nomor 26 tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang pedoman pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang mencapai BUP yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembina tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah, tetap berlaku 2) Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS serta pensiun janda/dudanya bagi PNS Pusat di daerah sepanjang mengenai kewenangan Kepala BKN ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional BKN sesuai wilayah kerjanya dengan ketentuan instansi yang bersangkutan memberikan kewenangan mengelola mutasi kepegawaian kepada pimpinan instansi vertical/unit pelaksanan teknis di daerah; 3) Dalam hal isteri/suami/anak penerima pensiun tidak tercantum dalam keputusan pensiun yang bersangkutan, maka hak pensiun janda/duda/anak
akan
ditetapkan
kemudian
oleh
Kepala
BKN/Kepala Kantor Regional BKN. 4) Ketentuan mengenai penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang mencapai BUP bagi PNS yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembina tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah , berlaku juga bagi PNS yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembinaa tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah yang BUP-nya secara definitive telah ditetapkan dengan undang-undang. Misalnya : Guru, Panitera Pengadilan Tingkat Pertama, BUP-nya 60 (enam puluh) tahun, Jaksa BUP-nya 62 (enam puluh dua) tahun.
28
10. Karena Sebab hal-hal lain a. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah
habis
menjalankan
cuti
diluar
tanggungan
negara,
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS; b. PNS yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan negara, tetapi tidak dapat dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Latihan 1.Seorang PNS bernama Drs. Dedi Darmadi lahir di Bandung tanggal 1 September 1955 diangkat menjadi CPNS tmt 1September 1980, dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a berdasarkan Ijazah Sarjana yang dimiliki.Pada tahun 2000 ybs telah berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian. Dengan adanya penyederhanaan organisasi diinstansinya pada bulan Agustus 2000 maka mengakibatkan kelebihan pegawai termasuk diantaranya adalah ybs dan sudah tidak mungkin lagi disalurkan ke instansi lain. Bagaimana menurut Saudara penyelesaiannya terhadap PNS tersebut ?Jelaskan ! 2.PNS bernama Bagio, SH, M.Si lahir 17 Maret 1967, diangkat sebagai CPNS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam golongan ruang III/a tmt 1 maret 1992 dan ditempatkan pada Biro Hukum Kemdikbud. Pada tahun 1996 yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan S-2 pada bidang Manajemen.Golongan ruang terakhir ybs III/c dengan masa kerja golongan 11 tahun 4 bulan. Pada bulan Juli 2003 ybs mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS karena ditawari bekerja pada sektor swasta dan akan diangkat sebagai Direktur Personalia. Bagaimana penyelesaian terhadap masalah tersebut ?Jelaskan !
29
3.CPNS bernama Purwono, pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a tmt 1 Oktober 2002. Ditugaskan sebagai Caraka pada Kantor Dinas Sosial Prop.Kalimantan Timur.Telah menikah dan dikarunia 2 orang anak. Pada tanggal 12 Januari 2003, ketika hendak menuju kekantor, dalam perjalanan bis yang dinaiki oleh ybs mendapat kecelakaan, sehingga bis yang dinaiki tsb masuk dalam parit dan banyak menimbulkan korban. Akibat kejadian itu Sdr. Purwono tsb mendapat luka yang cukup parah sehingga kaki dan tangannya mengalami kelumpuhan total. Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tim Penguji Kesehatan RSU Samarinda Nomor 578/RSU/5/2003 tanggal 8 Mei 2003, Sdr Purwono dinyatakan cacat dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. Bagaimana penyelesaiannya terhadap kasus tersebut ? Jelaskan ! 4.Penetapan Pensiun, Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Perhitungan Masa Kerja bagi PNS yg akan memasuki BUP : a. Nama
: SURIPTO
b. Tanggal Lahir
: 19 – 11 – 1951
c. Pangkat
: Penata
d. Golru Terakhir
: III/c TMT.1-4-2005
e. MKG
: 22 th, 04 bln.
f. Diangkat CPNS
: Golru II/a TMT.1-3-1981 MKG 5 th, 3 bln
(pengalaman kerja yang diperhitungkan sejak 1-11- 1975 s/d 31-11981). Bagaimana Penyelesaiannya ? 5.Penetapan usul Pensiun Janda/Duda, pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Perhitungan Masa Kerja,PNS yang Meninggal Dunia. a. Nama b. Tgl. Lahir c. Pangkat
: OJOSULOYO, MM : 12–01–1961 : Pembina
d. Golru.terakhir
: IV/a TMT.01-04-2006
e. MKG
: 19 tahun 01 bulan
30
f. Diangkat CPNS : Golru II/b TMT.01-03-1985 MKG 03 tahun 00 bulan (tambahan masa kerja fiktif) g. Meninggal Dunia : 28-02-2007 h. Nama Isteri
: NURLEA
Bagaimana Penyelesaiannya ? D. Rangkuman 1. Jenis-Jenis Pemberhentian PNS a. Pemberhentian Dengan Hormat PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. b. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. c. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : 1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; 3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau 4) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
31
d. Pemberhentian Sementara PNS diberhentikan sementara apabila : 1) diangkat menjadi pejabat negara; 2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau 3) ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada diatas dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 2. Batas Usia Pensiun Dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, yaitu : a. 58 (lima puluh delapan ) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. 3. Catatan Dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan sebagai berikut : a. Jabatan eselon Ia Kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; b. Jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; c. Jabatan eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; d. Jabatan eselon III setara dengan Jabatan Administrator; e. Jabatan eselon IV setara dengan Jabatan Pengawas ; dan f. Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan Jabatan Pelaksana.
32
BAB IV HAK-HAK KEPEGAWAIAN A. Hak PNS yang Diberhentikan Dengan Hormat 1. Kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS sebagai akibat penyederhanaan organisasi, diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. PNS sebagaimana dimaksud diatas : a. Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; b. Diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapat uang tunggu, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja seperti maksud diatas; 3. PNS yang menurut surat keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena tidak cakap jasmani atau rohani diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun dengan ketentuan: a. Tanpa terikat masa kerja pensiun, apabila tidak cakap jasmani atau rohaninya itu disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya; b. Jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila tidak cakap jasmani atau rohaninya itu bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. 4. PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
33
B. Uang Tunggu 1. Yang berhak menerima uang tunggu, adalah PNS yang diberhentikan dengan hormat, dari jabatan negeri karena kelebihan pegawai yang diakibatkan oleh penyederhanaan suatu satuan organisasi dan tidak dapat disalurkan ke instansi lain serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun; 2. Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun. 3. Besarnya uang tunggu adalah : a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama; b.75% (tujuhpuluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjutnya. 4. Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya, dari bulan PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri. 5. Penerima uang tunggu masih tetap berstatus sebagai PNS, oleh sebab itu kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan. 6. PNS yang menerima uang tunggu diwajibkan: a. Melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang setiap kali selambat-lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu; b. Senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu jabatan Negeri; c. Meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan instansinya, apabila akan pindah alamat diluar wilayah pembayaran. 7. PNS yang menerima uang tunggu, dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri apabila ada lowongan. 8. Pegawai Negeri yang menerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali.
34
9. PNS yang menerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak menerima penghasilan penuh kembali sebagai PNS. Pencabutan pemberian uang tunggu dicantumkan dalam salah satu diktum surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan negeri. 10. PNS yang telah selesai menjalani masa menerima uang tunggu tidak dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri apabila : a. Dalam masa menerima uang tunggu atau pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan telah memiliki masa kerja pensiun sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun; b. Pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu PNS yang bersangkutan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, tetapi belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tetapi pensiunnya baru diberikan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun; c. Pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu yang bersangkutan belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan belum pula memiliki masa kerja pensiun 10 (sepuluh) tahun maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun.
35
BAB V PENUTUP Batas usia pensiun (BUP) bagi pejabat fungsional yang tidak diatur perpanjanganbatas usia pensiunnya berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 yangberlaku saat ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.Adapun BUP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tersebut, pada tanggal 19 Maret 2014 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional. Dalam Pertaturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa : (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama serta Pejabat fungsional Keterampilan; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: 1) Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya; 2) Jabatan Fungsional Apoteker; 3) Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; 4) Jabatan Fungsional Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; 5) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama; 6) Jabatan Fungsional Medik Veteriner; 7) Jabatan Fungsional Penilik; 8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah; 9) Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya dan Muda; atau 10) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.
36
c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: 1 Jabatan Fungsional Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; 2) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya; 3) Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama; 4) Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama; 5) Jabatan Fungsional Perekayasa Utama; 6) Jabatan Fungsional Pustakawan Utama; 7) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama; atau 8) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden. Dalam
hal
terdapat
Pegawai
Negeri
Sipil
yang diberhentikan
sementaradari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib karenamenjadi tersangka tindak pidana dan belum berusia 56 (lima puluh enam)tahun pada Desember 2013, maka batas usia pensiunnya 58 (lima puluhdelapan) tahun. Contoh: Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 10 Mei 1958, pada saatini yang bersangkutan sedang menjalani pemberhentian sementara darijabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sejak 5 Juni 2013dan sampai dengan Januari 2014 yang bersangkutan masih menjalanipemberhentian sementara karena belum ada putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan batas usia pensiunnyaadalah 58 (lima puluh delapan) tahun. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara atau Kepala Desa, danbelum berusia 56 (lima puluh enam) tahun pada Desember 2013, maka batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun. Contoh : Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 5 Januari 1958, pada saatini yang bersangkutan sebagai pejabat negara.Dalam hal demikian, maka yang 37
bersangkutan batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan lainyang ditentukan Undang-Undang (antara lain Guru, Dosen, Jaksa, danPanitera), dinyatakan tetap berlaku. Dengan dimikian maka pada dasarnya PNS yang telah mencapai batas usiapensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, yaitu : 1. 58 (lima puluh delapan ) tahun bagi Pejabat Administrasi; 2. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan 3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS ini disebutkan bahwa sesuai dengan dinamika perkembangan jabatan di lingkungan Kementerian Negara perlu mengatur perpanjangan batas usia pensiun. Sehingga ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang menyatakan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi PNS yang memangku jabatan tertentu diubah sebagai berikut : Perpanjangan batas usia pensiun (BUP) sampai dengan : 1. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian, atau jabatan lain yang dtentukan oleh Presiden; 2. 62 (enam puluh dua) tahun bagi PNS yang memangku jabatan Wakil Menteri; 3. 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang memangku jabatan struktural Eslon I, Eselon II, jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri, jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah
38
Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat, atau jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden; 4. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi PNS yang memangku jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran atau jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. 5. Perpanjangan BUP sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun bagi PNS yang memangku jabatan struktural Eselon I tertentu dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut : a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi; b. memiliki kinerja yang baik; c. memiliki moral dan integritas yang baik; dan d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan Dokter. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS disebutkan bahwa : 1. Batas usia pensiun sampai 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku : Jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; Jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran; Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden 2. Perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 60 (enam puluh tahun) bagi PNS yang memangku:Jabatan struktural eselon I, Jabatan struktural eselon II,
Jabatan dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan
kesehatan negeri, jabatan pengawas Sekolah Menegah Atas, jabatan pengawas Sekolah Menengah Pertama, jabatan pengawas Sekolah Dasar, jabatan pengawas Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat; atau Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. PNS yang semula menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II yang diangkat sebagai wakil menteri batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun; PNS yang semula menduduki jabatan fungsional tertentu yang diangkat sebagai wakil menteri batas usia pensiunnya sesuai dengan batas usia pensiun pada jabatan fungsional terakhir sebelum diangkat sebagai wakil menteri.
39
Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 1. Yang dimaksud dengan Pemberhentian PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS; 2. Prinsip pemberhentian PNS adalah dilakukan oleh Presiden namun dapat memberikan wewenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah; 3. Batas usia pensiun PNS adalah : a. 58 (lima puluh delapan ) tahun bagi Pejabat Administrasi; b.60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. 4. Jenis-jenis pemberhentian pensiun ada 3 yaitu : Pemberhentian dengan hormat; Pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara. 5. Sebab-sebab PNS diberhentikan karena : a. Atas permintaan sendiri; b.Mencapai Batas Usia Pensiun; c. Adanya Penyederhanaan Organisasi; d.Tidak cakap jasmani atau rohani; e. Cacat Karena Dinas; f. Meninggal dunia atau hilang; g.Tewas h.Hukuman Disiplin i. Menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik j. Hal-hal lain.
40
Kunci Jawaban : Soal 1.Dalam hal demikian karena sampai dengan adanya penyederhanaan organisasi pada bulan agustus 2000 ybs baru berusia 45 tahun, dengan masa kerja 20 tahun sehingga belum memenuhi persyaratan pensiun, maka ybs diberhentikan dari jabatannya dengan mendapat uang tunggu (sebanyak-banyaknya 5 tahun) dan ybs diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun pada saat usia ybs. 50 (limapuluh) tahun. Soal 2.Kondisi kepegawaian pada akhir bulan Juli 2003 Saudara Bagio, SH, M.Si berusia 36 tahun 4 bulan dan mempunyai masa kerja 11 tahun 5 bulan, berdasarkan data tsb. Permohonan berhenti ybs dapat dikabulkan dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun. Adapun hak kepegawaian yang dapat diberikan kepada Sdr Bagio, SH, M.Si adalah Tunjangan Hari Tua dan Taperum sejumlah masa iuran yang telah dipotong sejak diangkat sebagai CPNS sampai dengan bulan Juli 2003. Soal 3.Penyelesaian masalah kepegawaian terhadap Sdr.Purwono adalah sebagai berikut : Diangkat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 1 Mei 2003. Diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian menjadi Pengatur Muda, golongan ruangII b terhitung mulai tanggal : 8 Mei 2003 Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitungmulai tanggal 31 Mei 2003 dan Diberikan hak Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2003 Soal 4.Penetapan Pensiun : a. Sdr. Suripto diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan Nopember 2007. b. Diberikan hak pensiun TMT. 1 Desember 2007
41
Perhitungan Masa Kerja Gol (MKG) : a. MKG pada TMT 1-4-2005 adalah : 22 tahun, 04 bulan b. Penambahan sejak 1-4-2005 s/d 1-10-2007 : 2 tahun, 06 bulan c. Jumlah MKG TMT 1-10-2007 adalah 24 tahun 10 bulan (Pedoman untuk menentukan besarnya gaji terakhir ybs.) Perhitungan Masa Kerja Pensiun (MKP) : a. MK pada saat pengangkatan sebagai CPNS : 5 tahun, 3 bulan b. MK sejak CPNS (1-3-1981) s/d TMT Pensiun (1-12-2007) adalah 26 tahun 9 bulan. c. Jumlah MKP : 32 tahun 0 bulan (pedoman untuk menentukan besarnya pokok pensiun ybs) Pemberian KP Pengabdian : a. Dalam PP Nomor 12 Tahun 2002 Pasal 27 ayat (1) huruf b menyatakan : memiliki masa kerja sebagai PNS selama sekurangkurangnya 20 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir. b. Penetapan TMT KP Pengabdian adalah tanggal 1 bulan ybs diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Pertimbangan thd Sdr. SURIPTO : a. Mempunyai masa kerja sebagai PNS yang terus-menerus selama 26 tahun 08bulan (sejak 1-3-1981 s/d 1-11-2007) b. Mempunyai masa pangkat selama 2tahun 07 bulan (sejak 1-4-2005 s/d 1-11-2007) c. Dengan demikian Sdr. SURIPTO dapat diberikan KP Pengabdian setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d, TMT 1-11-2007.
42
Soal 5.Penetapan Pensiun Janda : a. Sdr. OJOSULOYO, MM diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan ybs Meninggal Dunia, yaitu pada akhir bulan Pebruari 2007. b. Kepada Sdr. NURLEA janda almarhum OJOSULOYO,MM diberikan pensiun janda TMT. 01-03-2007. Perhitungan Masa Kerja Golongan ( MKG) : a. MKG TMT 01-04-2006 adalah 19 tahun 01 bulan. b. Tambahan Masa Kerja dari 01-04-2006 s/d 01-03-2007 adalah 00 tahun 11 bulan c. Jumlah MKG TMT 01-03-2007 adalah 20 tahun 00 bulan (Pedoman untuk menentukan besarnya gaji terakhir ybs.) Perhitungan Masa Kerja Pensiun (MKP) : a. Masa kerja pada saat pengangkatan sebagai CPNS sebanyak 03 tahun 00 bulan sebagai masa kerja fiktif tidak dapat dihitung sebagai masa kerja pensiun. b. Masa kerja pensiun yang dihitung adalah sejak ybs. diangkat sebagai CPNS sampai dengan ybs Meninggal dunia, yaitu sejak 01-03-1985 s/d 28-02-2007. c. Jumlah Masa kerja yang didapat adalah 22 tahun 00 bulan (Pedoman untuk menentukan besarnya pokok pensiun ybs.) Pemberian KP Pengabdian : Penetapan TMT KP Pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia adalah tanggal ybs.meninggal dunia. a. Pertimbangan terhadap Sdr.OJOSULOYO,MM ybs mempunyai masa kerja sebagai PNS yang terus-menerus selama 22 tahun 00 bulan (sejak 01-03-1985 s/d 28-02-2007). b. Mempunyai masa pangkat selama 00 tahun 11 bulan (sejak 01-04-2006 s/d 28-02-2007). c. Dengan demikian Sdr. OJOSULOYO,MM tidak dapat diberikan KP Pengabdian, karena belum 1 tahun dalam masa pangkatnya. 43
DAFTAR PUSTAKA Nainggolan, H.Pembinaan PNS.1987; Syuhadak, Mokhamad.Administrasi Kepegawaian Negara Teori dan Praktek Penyelenggaraannya diIndonesia. PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995; Undang-undang Nomor 11 tahun 1968 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/duda pegawai; Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberhentian dan Pensiun PNS yang mencapai BUP yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah; Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang Batas Usia Pensiun PNS.
44
