MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN ANALIS KEPEGAWAIAN

MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN ANALIS KEPEGAWAIAN

Penulis: 1. Drs. Mamat, MM 2. Ismail Fahmi, S.IP

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA, 2014

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit

oleh pejabat

yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Tim

Penilai, hal ini sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tersebut, disebutkan pula bahwa untuk kenaikan dalam jenjang jabatan/pangkat yang lebih tinggi diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah disyaratkan, berdasarkan prestasi kerja yang merupakan salah satu unsur dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP-3 ), dan prestasi kerja itu sendiri hasil kerja setiap Pegawai Negeri Sipil yang dibebankan kepadanya yang antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman dan kesungguhan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Selain merupakan salah satu unsur dari DP-3, prestasi kerja juga merupakan unsur yang sangat penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tersebut disebutkan bahwa setiap PNS wajib Menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi, yang dapat pula dikatakan sebagai kontrak kerja bagi setiap PNS yang akan dinilai sekali dalam satu tahun diakhir bulan Desember atau awal januari tahun berikutnya sebagai penilaian Prestasi Kerja, dan bagi PNS yang tidak Menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Dari dasar tersebut jelas bahwa dalam pengembangan karier seorang pejabat fungsional ditentukan dari penilaian prestasi kerja sebagai persyaratan dalam kenaikan jabatan/pangkat, dengan ukuran tercapainya angka kredit kumulatif yang ditentukan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun untuk kenaikan jabatan dan sekurang-kurang 2 (dua) tahun untuk kenaikan pangkat. 1

Pencapaian angka kredit dimaksud akan sangat tergantung pada kemandirian pejabat fungsional itu sendiri, dalam arti bahwa kecakapan, keterampilan, pengalaman dan kesungguhan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sangat berpengaruh dalam peningkatan dan pengembangan kariernya. Disamping tingkat profesionalisme dari pejabat fungsional dimaksud, terdapat faktor lain yang cukup berpengaruh dalam pengembangan karier pejabat fungsional, antara lain adalah unit pengelola kepegawaian dan Tim Penilai Jabatan Fungsional. Unit pengelola kepegawaian sangat berpengaruh dalam pengembangan karier pejabat fungsional, karena kinerja suatu organisasi tidak terlepas dari profesionalisme unit pengelola kepegawaian dalam merumuskan perencanaan karier Pegawai Negeri Sipil, menentukan pola pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, menentukan formasi jabatan dan lain sebagainya. Keberhasilan pelaksanaan rekruitmen dalam mendapatkan pejabat fungsional akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pejabat fungsional yang bersangkutan, hingga dalam pelaksanaan pengembangan kariernya. Jumlah, kualifikasi dan komposisi jabatan fungsional dalam suatu unit kerja akan mempengaruhi kinerja pejabat fungsional dalam pencapaian angka kredit kumulatif yang harus dikumpulkan. Hal tersebut perlu diperhitungkan karena pejabat fungsional selalu berdampingan dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang bukan pejabat fungsional, sehingga akan mempengaruhi kinerja keseluruhan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu unit kerja. Tim Penilai Angka Kredit merupakan komponen lain yang sangat mempengaruhi kelancaran dalam penilaian dan penetapan angka kredit, sehingga untuk menjadi Anggota Tim Penilai memiliki kelebihan dari pejabat fungsional lainnya. Sebagian Tim Penilai berasal dari pejabat fungsional itu sendiri dan memiliki kepangkatan serendah-rendahnya sama dengan kepangkatan pejabat fungsional yang dinilai, merupakan syarat utama menjadi Anggota Tim Penilai. Dengan demikian dapat dikatakan untuk menjadi Anggota Tim Penilai adalah pejabat fungsional yang dipandang lebih senior dari pejabat fungsional lainnya, disamping persyaratan teknis lainnya sebagai Anggota Tim Penilai.

2

Dari uraian tersebut jelas, bahwa dalam pengembangan jabatan fungsional akan dipengaruhi oleh pejabat fungsional itu sendiri, unit pengelola kepegawaian dan Tim Penilai Jabatan Fungsional. Dengan demikian dalam pelaksanaan diklat jabatan fungsional, tentunya pesertanya tidak saja dari pejabat fungsional itu sendiri, tetapi tidak kalah pentingnya apabila pejabat dari unit pengelola kepegawaian atau dari Tim Penilai Jabatan Fungsional perlu diikuti serta sebagai peserta dalam diklat/workshop teknis jabatan Analis Kepegawaian. B. Deskripsi Singkat Pemahaman jabatan fungsional secara umum, bahwa dalam proses kenaikan jabatan/pangkat menggunakan angka kredit dengan besaran angka kreditnya dibelakang nol koma yang rumit. Yang sebenarnya besaran angka kredit dimaksud sudah dirumuskan sedemikian rupa sehingga dalam jangka waktu 4 (empat) tahun seorang pejabat fungsional minimal dapat menikmati kenaikan pangkatnya. Perhitungan 4 (empat) tahun tersebut baru diperhitungkan dari perolehan angka kredit dari unsur utama bidang tugas kegiatannya, belum diperhitungkan dari unsur utama sub unsur pendidikan dan/atau dari unsur pengembangan profesi, ditambah dari unsur penunjang tugas kegiatannya. Pelaksanaan tugas kegiatan sehari-hari dari suatu unit kerja belum tentu semuanya bisa dinilai, karena hanya pelaksanaan tugas kegiatan yang terdapat dalam lampiran I dan II Peraturan Menpan Nomor : PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya saja yang bisa dinilai. Pemahaman masing-masing butir kegiatan dengan tolok ukur sejauh mana pengertian suatu butir kegiatan diterjemahkan, ditambah ada/tidaknya bukti fisiknya. Prosedur penyusunan dan pengajuan DUPAK merupakan hal yang sangat penting yang tentunya harus dipahami oleh Analis Kepegawaian, pengelola kepegawaian ataupun Tim Penilai, mulai dari tata cara penyusunan,pengajuan, persyaratan , waktu pengajuan dan pejabat mana saja yang terkait dalam pengajuan DUPAK, juga keterlibatan pejabat, mulai dari atasan langsung, pejabat kepegawaian, pejabat pengusul, Sekretariat Tim Penilai dan Tim Penilai.

3

Sedangkan bagaimana penilaian dan penetapan angka kredit dijelaskan dari tata cara penilaian, waktu penilaian dan penetapan angka kredit, pejabat yang penetapan angka kredit, penetapan angka kredit dan hasil penilaiannya. Kegunaan dalam penilaian dan penetapan angka kredit tidak hanya merupakan salah satu syarat untuk kenaikan jabatan/ pangkat atau dalam penilaian awal pengangkatan dalam jabatan fungsional, juga dipergunakan untuk mengontrol para pejabat fungsional yang telah mencapai batas pangkat maksimal sesuai dengan jenjang jabatan dan lamanya dalam jenjang jabatan tersebut. Pengontrolan tersebut untuk menentukan kurun waktu yang belum dapat mengumpulkan angka kredit, sehingga dapat mengakibatkan pembebasan sementara bahkan bisa diberhentikan dan jabatan fungsionalnya. C. Tujuan Pembelajaran Tujuan pembelajaran umum, diharapkan peserta diklat mampu memahami dan mengerti tentang pengertian dan dasar hukum, unsur dan sub unsur butir kegiatan yang dinilai, langkah-langkah penyusunan dan pengajuan daftar usul penetapan angka kredit, penilaian dan penetapan angka kredit, kegunaan penilaian dan penetapan angka kredit dan pengisian kelengkapan berkas.

4

BAB II DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN

A. Dasar Hukum Dasar hukum yang melatar belakangi modul ini, berkaitan dengan dasar hukum kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang menyangkut pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil pada umumnya dan peraturan perundangan lain yang mendukung pengembangan karier jabatan fungsional pada khususnya. Dasar Hukum dimaksud antara lain adalah : 1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

5.

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

6.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian; 5

7.

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008; 8.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007;

9.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya llmiah Analis Kepegawaian; 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Analis Kepegawaian. 12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Analis Kepegawaian Keterampilan; 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Analis KepegawaianKeahlian; 14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian. B. Pengertian Pengertian disini berkaitan dengan apa yang dimaksud secara umum terhadap pengembangan karier Pegawai Negeri

pengertian Sipil, serta

pengertian secara khusus yang mengatur pengembangan karier jabatan fungsional. Adapun pengertian dimaksud antara lain adalah : 1.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

2.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam

6

rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 3.

Instansi pembina Jabatan Fungsional adalah instansi pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.

Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlinya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangai pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.

5.

Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau

penunjang

profesional

yang

pelaksanaan

tugas

dan

fungsinya

mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metoda operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu. 6.

Analis Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.

7.

Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang terdiri atas formasi dan pengadaan, mutasi, pendidikan dan pelatihan (diklat), gaji, tunjangan dan kesejahteraan, ketatausahaan

kepegawaian,

disiplin

dan

pengendalian

kepegawaian,

pemberhentian dan pelaporan. 8.

Pengembangan sistem manajemen PNS adalah kebijakan manajemen PNS mencakup norma, standar, prosedur mengenai sistem pengadaan kepegawaian, sistem mutasi, sistem ketatausahaan kepegawaian dan sistem gaji, tunjangan dan kesejahteraan.

7

9.

Analis Kepegawaian keterampilan adalah Analis Kepegawaian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.

10. Analis Kepegawaian keahlian adalah Analis Kepegawaian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu. 11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan sesuatu organisasi. 12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 13. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara. 14. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan pendayagunaan aparatur negara. 15. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menetapkan angka kredit. 16. Tim Penilai Teknis adalah tim penilai dibentuk atas saran Ketua Tim Penilai Angka Kredit dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, untuk memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. 17. Bukti fisik adalah sesuatu yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan kebenaran hasil pelaksanaan tugas kegiatan dari pejabat fungsional. 18. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan adalah surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh pejabat fungsional setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan.

8

C. Latihan 1. Jelaskan dasar hukum Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya ? 2. Jelaskan pengertian Jabatan Fungsional ? 3. Uraikan Bukti fisik apa saja yang dilampirkan pada saat akan naik pangkat ? D. Rangkuman Berkaitan dengan dasar hukum kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang menyangkut pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, telah di uraikan tentang yang berkaitan

apa yang dimaksud pengertian secara umum terhadap

pengembangan karier Pegawai Negeri

Sipil, dan pengertian secara khusus yang

mengatur pengembangan karier jabatan fungsional. Bahwa prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Fungsional Analis Kepegawaian sangat dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman dan kesungguhan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

9

BAB III UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI

A. Pendidikan Pendidikan

adalah

pendidikan

formal

yang

disyaratkan

untuk

pengangkatan dalam jabatan fungsional dibuktikan dengan ijazah/gelar. Pendidikan lainnya adalah pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional, dan penilaiannya ditentukan oleh lamanya waktu mengikuti diklat dengan bukti surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPL). Prajabatan, yang dibedakan antara prajabatan golongan II dan prajabatan golongan III, pendidikan dimaksud antara lain adalah : 1.

Pendidikan Sekolah Pendidikan Sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi/Diploma) di bidang/jurusan tertentu yang sesuai dengan bidang tugas kegiatan Jabatan Fungsionalnya. Pendidikan Sekolah yang sesuai dengan bidang tugas kegiatan Jabatan Fungsional, biasanya sudah ditentukan atau sesuai klasifikasi yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Jabatan Fungsional itu sendiri yang terdapat dalam syarat pengangkatan jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat pada Peraturan Menpan tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. Tolak ukur penilaian adalah memperoleh ijazah/gelar perguruan tinggi sebagaimana ditentukan dalam masing-masing Peraturan Menpan tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, yaitu belum digunakan dalam penilaian pengangkatan atau keputusan penyesuaian jabatan/ kepangkatan dari pejabat fungsional yang bersangkutan, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan.

10

Besaran angka kredit untuk setiap gelar/ijazah pendidikan sekolah sesuai dengan tingkatan gelar/ijazah, ditentukan untuk : a.

SLTA / Diploma I

25 angka kredit

b.

Diploma II

40 angka kredit

c.

Diploma III

60 angka kredit

d.

Sarjana/Diploma IV

100 angka kredit

e.

Pasca Sarjana (S2)

150 angka kredit

f.

Doktor (S3)

200 angka kredit

Besaran angka kredit untuk penilaian pertama kali adalah sesuai besaran angka kredit yang tercantum dalam Peraturan Menpan tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, sedang untuk penilaian berikutnya atau dalam peningkatan gelar/ijazah adalah dikurangi dengan angka kredit yang diperoleh dari gelar sebelumnya, dan pendidikan sekolahnya harus sesuai dengan klasifikasi pendidikan yang disyaratkan. Sedang .untuk perolehan gelar/ijazah yang tidak sesuai klasifikasi pendidikan yang disyaratkan, penilaian dihargai sebagai unsur penunjang. Contoh 1: Amin diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli dengan tingkat pendidikan yang digunakan Sarjana (S-1) dengan perhitungan penilaian angka kredit dari pendidikannya 100. Setelah 4 (empat) tahun diangkat, Amin memperoleh gelar M.Si dari Pasca Sarjana (S 2) sesuai bidang tugas kegiatannya. Dengan demikian perhitungan angka kredit yang diperoleh dari S-2 nya adalah 150 dikurangi 100, sehingga penilaian angka kredit yang diperoleh dari S-2 nya menjadi 50. Contoh 2: Susi diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli dengan tingkat pendidikan yang digunakan Sarjana (S-1) dengan perhitungan penilaian angka kredit dari pendidikannya 100. Setelah 4 (empat) tahun diangkat, Susi memperoleh gelar MM dari Pasca Sarjana (S-2) dengan konsentrasi Pasar Modal. Dengan demikian perhitungan angka kredit yang diperoleh dari S-2 nya adalah 10, diberikan angka kredit 10 sebagai unsur penunjang karena penilaian

11

angka kredit yang diperoleh dari S-2 nya konsentrasi Pasar Modal yang tidak sesuai dengan bidang manajemen PNS. 2.

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pendidikan dan pelatihan fungsional adalah pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat. Tolak ukur pendidikan dan pelatihan fungsional yang dapat diberikan angka kredit adalah diklat fungsional penjenjangan/teknis yang telah ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional masing-masing sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan dan pelatihan tersebut harus memuat jangka waktu pelaksanaan, tanggal, hari atau jumlah jam pelatihan sehingga Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat dapat dilakukan penilaian. Sedangkan apabila jumlah jam pelatihan tidak dicantumkan, maka jumlah jam yang dihitung adalah berpedoman pada jumlah hari dikalikan 8 (delapan) jam pelatihan untuk teori dan dikalikan 10 (sepuluh) jam pelatihan untuk praktek. Untuk penilaian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional oleh pemerintah atau swasta dalam dan atau luar negeri yang diakui, harus dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang. Besaran angka kredit untuk setiap STTPL atau sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional, ditentukan untuk: a. Lamanya diklat s/d 30 Jam

0,5 angka kredit

b.

Lamanya diklat dari 30 s/d 80 jam

1 angka kredit

c.

Lamanya diklat dari 81 s/d 160 jam

2 angka kredit

d.

Lamanya diklat dari 161 s/d 480 jam

3 angka kredit

e.

Lamanya diklat dari 481 s/d 640 jam

6 angka kredit

f.

Lamanya diklat dari 641 s/d 940 jam

9 angka kredit

g.

Lamanya diklat dari 941 jam lebih

15 angka kredit

12

3.

Prajabatan Pengadaan pegawai didasarkan asumsi bahwa dalam setiap pengangkatan dalam jabatan sudah didasarkan pada kebijakan penataan pegawai antara lain bahwa: a.

formasi PNS harus menunjukkan jabatan;

b. proses pengadaan PNS berdasarkan pada kompetensi. Pelaksanaan prajabatan sebagai salah satu syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS, sehingga program prajabatan harus sudah mengacu pada kompetensi dari masing-masing jabatan, dengan demikian dapat dilakukan penilaian untuk setiap prajabatan, ditentukan untuk: a.

Prajabatan golongan II

1,5 angka kredit

b.

Prajabatan golongan III

2 angka kredit

B. Manajemen PNS Unsur Manajemen PNS merupakan tugas pokok seorang pejabat Analis Kepegawaian yang terdiri dari beberapa Sub-unsur, antara lain :

C.

1.

Formasi dan Pengadaan;

2.

Mutasi;

3.

Diklat;

4.

Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan;

5.

Tata Usaha Kepegawaian;

6.

Disiplin dan Pengendalian Kepegawaian; dan

7.

Pemberhentian.

Pengembangan Sistem Manajemen PNS Manajemen PNS dan Pengembangan Sistem Manajemen PNS adalah 2 (dua) unsur yang merupakan tugas pokok pejabat Analis Kepegawaian, adapun sub-unsur Pengembangan Sistem Manajemen PNS terdiri dari : 1.

Sistem Pengadaan;

2.

Pengembangan Jabatan;

3.

Sistem Ketatausahaan Kepegawaian;

4.

Sistem Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan;

13

5.

Penyusunan Naskah Akademik; dan

6.

Pelaporan.

D. Pengembangan Profesi Unsur pengembangan profesi jabatan fungsional secara umum akan sama antara jabatan fungsional yang satu dengan jabatan fungsional lainnya, perbedaannya ada pada pengembangan masing-masing jabatan fungsional yang sangat tergantung pada kriteria dari jabatan fungsional itu sendiri, disamping tolak ukur penilaiannya. Unsur pengembangan profesi jabatan fungsional Analis Kepegawaian meliputi: 1.

pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang manajemen PNS;

2.

pembuatan petunjuk teknis dibidang manajemen PNS;

3.

penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain dibidang manajemen PNS. Besaran angka kredit masing-masing unsur pengembangan profesi

ditetapkan sama dari masing-masing jabatan fungsional, sebagai hasil kutipan besaran angka kredit sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menpan. E. Penunjang Tugas Analis Kepegawaian Sebagai unsur penunjang dalam jabatan fungsional, secara umum unsur penunjang sama antara jabatan 'fungsional yang satu dengan jabatan fungsional lainnya seperti

halnya dengan unsur pengembangan profesi. Demikian halnya

dengan besaran angka kredit unsur penunjang tugas kegiatan, angka kreditnya sudah given. Unsur penunjang tugas kegiatan jabatan fungsional Analis Kepegawaian meliputi : 1.

Pengajaran/pelatih di bidang manajemen PNS;

2.

Seminar,loka karya dibidang manajemen PNS;

3.

Keanggotaan organisasi profesi Analis Kepegawaian;

4.

Keanggotaan Tim Penilai;

5.

Perolehan penghargaan/tanda jasa;

6.

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

14

F. Tugas Kegiatan Lainnya Dasar utama tersusunnya suatu jabatan fungsional adalah mempunyai kriteria antara lain mempunyai metodologi, teknik analisis, teknis dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi, yang dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan secara matriks. Sehingga tersusun jenjang pelaksanaan tugas kegiatan dengan metodologi yang menggambarkan matrik kegiatan, yaitu semakin tinggi jenjang jabatan seorang pejabat fungsional akan: a.

semakin banyak angka kredit yang harus dikumpulkan;

b.

semakin berat tanggung jawab dan wewenangnya;

c.

semakin besar tuntutan kemampuan dalam menyusun konsep, mengembangkan daya pikir, dan mengembangkan teknologi. Besaran angka kredit kumulatif yang harus dikumpulkan sesuai jenjang

jabatannya, untuk: b.

Pelaksana, sebanyak

20 angka kredit

c.

Pelaksana Lanjutan, sebanyak

50 angka kredit

d.

Penyelia, sebanyak

100 angka kredit

e.

Pertama, sebanyak

50 angka kredit

f.

Muda, sebanyak

100 angka kredit

g.

Madya, sebanyak

150 angka kredit

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyusunan matriks kegiatan secara metodologis mengakumulasi tercapainya angka kredit kumulatif untuk setiap jenjang jabatan, sehingga dalam kurun waktu tertentu atau 4 (empat) tahun maksimal dapat naik pangkat.

15

BAB IV DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)

A.

Tata Cara Penyusunan DUPAK 1.

Inventarisasi Bulanan Setiap pejabat fungsional wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan apabila menurut perhitungan sementara telah memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, maka pejabat fungsional yang bersangkutan secara hirarkhi mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit. Hasil inventarisasi tersebut dituangkan dalam catatan mingguan/bulanan atau surat keterangan lainnya, sebagaimana contoh formulir : Catatan/Inventarisasi Bulanan Bulan

: ……………………………Tahun ………………….

Nama

: ……………………………………………………….

NIP

No

1

1. 2.

: ………………………………………………………..

Kode

Uraian

Kegiatan

Kegiatan

2

II.A.1.c

II.A.2.b.3).b)

3

Tanggal

Satuan Hasil

4

Menyusun

2 s/d 6

usul Formasi

Nop 2010

Memeriksa ha sil ujian saring

Jumlah Volume Kegiatan

5

6

Angka Kredit

Jumlah Angka

Keterangan

Kredit

7

8

9

usul

10

0,168

1,68

terlampir

12 s/d 17

10

250

0,040

1

terlampir

Nop 2010

orang

an soal esai

…………., …………………. Mengetahui, Kepala ………………………. Nama……………………….. NIP ………………………… 16

2. Membuat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Surat Penyataan Melakukan Kegiatan adalah surat yang menyatakan telah melakukan/melaksanakan kegiatan dalarn kurun waktu tertentu terhadap kegiatan sub-unsur tertentu yang dilakukan sesuai urutan tanggal yang mencantumkan uraian kegiatan, tanggal, satuan hasil, jumlah volume kegiatan, jumbah angka kredit dan keterangan yang diketahui atasan langsung. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007, antara lain ditentukan bahwa setiap usul penetapan angka kredit Analis Kepegawaian harus dilampiri Surat pernyataan melaksanakan kegiatan, antara lain untuk kegiatan : 1. Manajemen PNS; 2. Pengembangan sistem manajemen PNS; 3. Pengembangan profesi; 4. Penunjang tugas Analis Kepegawaian; 5. Pendidikan dan pelatihan. Adapun Surat Pernyataan Melakukan kegiatan berisikan, antara lain : 1. judul dari surat pernyataan melakukan kegiatann; 2. identitas dari atasan langsung yang memberikan pernyataan; 3. identitas dari pejabat fungsional yang diberikan pernyataan; 4. keterangan berupa tabel kegiatan yang dilaksanakan yang meliputi kolom nomor, kode kegiatan unsur kegiatan, tanggal pelaksanaan, satuan hasil, jumlah volume kegiatan, angka kredit, jumlah angka kredit dan keterangan; 5. ditandatangani oleh atasan langsung dalam tempat/tanggal penandatanganan dengan mencantumkan nama dan identitas. Pengisian Penyataan Melakukan Kegiatan adalah sebagai berikut: 1.

kelompokan masing-masing butir kegiatan sesuai dengan sub unsur masing-masing;

2.

urutkan tanggal pelaksanaan kegiatan;

17

3. cocokan setiap butir kegiatan yang ada dengan lampiran I untuk jenjang terampil dan lampiran II untuk jenjang ahli dan rekap angka kredit untuk setiap butir kegiatan; 4. hitung masing-masing volume butir kegiatan yang ada dengan mengalikan angka kredit masing-masing butir kegiatan sehingga diperoleh jumlah angka kreditnya; 5.

jumlah keseluruhan angka kredit dari masing-masing butir kegiatan sehingga diperoleh angka kredit untuk satuan unsur tersebut.

Pengisian Surat Keterangan Surat Keterangan adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang pejabat fungsional telah melaksanakan suatu kegiatan, dimana kegiatan tersebut diketahui secara persis oleh orang yang menandatangani, yaitu sebagai pihak penyelenggara atau atasan langsung/pejabat lain yang berwenang memberi keterangan. Atasan langsung adalah pejabat yang memberikan keterangan terhadap pelaksanaan tugas pejabat fungsional sebagai bawahannya. dalam surat pernyataan melaksanakan kegiatan juga diketahui oleh atasan langsung yang di dalamnya memberikan keterangan pelaksanaan tugas kegiatan pejabat Analis Kepegawaian, juga keterangan lain seperti catatan/inventariasi kegiatan perlu diketahui oleh atasan langsung yang memberikan pengesahan/menandatangani surat keterangan dimaksud. Adapun Surat Keterangan melakukan kegiatan berisikan, antara lain adalah : 1. judul dari surat keterangan; 2.

identitas dari atasan langsung yang memberikan pernyataan;

3.

identitas dari pejabat fungsional yang diberikan pernyataan;

4.

keterangan

yang

menerangkan

sekaligus

mengesahkan

telah

melaksanakan suatu kegiatan dengan siapa yang menyelenggarakan dan kapan waktunya; 5.

ditandatangi oleh atasan langsung dalam tempat/tanggal penandatanganan dengan mencantumkan nama dan identitasnya.

Pengisian Surat Keterangan adalah sebagai berikut:

18

1.

tulis keterangan perorangan yang melaksanakan kegiatan;

2.

cantumkan tanggal pelaksanaan kegiatan;

3.

tulis materi kegiatan yang dilaksanakan;

4.

untuk keterangan dari atasan langsung/pejabat yang berwenang lainnya, biasanya mencantumkan keterangan perorangannya. Ketika akan diajukan untuk dilakukan penilaian maka dari

inventarisasi

tersebut

dituangan dalam Surat Pernyataan Melakukan

Kegiatan dari unsur utama dan atau unsur penunjang tugas kegiatan yang diketahui oleh atasan langsung atau pihak yang berwenang memberikan keterangan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Sebagaimana contoh

formulir terlampir :

19

CONTOH : SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 67 TAHUN 2007 TANGGAL : 29 NOVEMBER 2007

MANAJEMEN PNS

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN MANAJEMEN PNS Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: …………………………………

NIP Pangkat/ golongan/ TMT

: ………………………………… : …………………………………

Jabatan Unit kerja

: ………………………………… : …………………………………

Menyatakan bahwa : Nama

: …………………………………

NIP Pangkat/ golongan/ TMT

: …………………………………. : ………………………………….

Jabatan Unit kerja

: …………………………………. : ………………………………….

Telah melakukan kegiatan manajemen PNS sebagai berikut :

No 1 1.

Kode

Uraian

Kegiatan

Kegiatan 2

Tanggal 3

Satuan Hasil 4

Jumlah Volume Kegiatan 5

Angka Kredit

Jumlah

Ket./

Angka

bukti

Kredit

fisik

7

8

6

2. dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………, …………………… Atasan Langsung

Nama …………………………. NIP. ……………………………

20

CONTOH : SURAT PERNYATAAN

LAMPIRAN IV

MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

MANAJEMEN PNS

NOMOR

: 67 TAHUN 2007

TANGGAL

: 29 NOVEMBER 2007

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PNS Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP

: ………………………………… : …………………………………

Pangkat/ golongan/ TMT Jabatan

: ………………………………… : …………………………………

Unit kerja

: …………………………………

Menyatakan bahwa : Nama NIP

: ………………………………… : ………………………………….

Pangkat/ golongan/ TMT

: ………………………………….

Jabatan Unit kerja

: …………………………………. : ………………………………….

Telah melakukan kegiatan pengembangan sistemmanajemen PNS sebagai berikut : No 1

Kode

Uraian

Kegiatan

Kegiatan 2

Tanggal 3

Satuan Hasil 4

Jumlah Volume Kegiatan 5

Angka Kredit

Jumlah

Ket./

Angka

bukti

Kredit

fisik

7

8

6

1. 2. dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………, …………………… Atasan Langsung

Nama …………………………. NIP. ……………………………

21

CONTOH : SURAT PERNYATAAN

LAMPIRAN V

MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI ANALIS KEPEGAWAIAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR

: 67 TAHUN 2007

TANGGAL

: 29 NOVEMBER 2007

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI ANALIS KEPEGAWAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP

: ………………………………… : …………………………………

Pangkat/ golongan/ TMT Jabatan

: ………………………………… : …………………………………

Unit kerja

: …………………………………

Menyatakan bahwa : Nama

: …………………………………

NIP Pangkat/ golongan/ TMT

: …………………………………. : ………………………………….

Jabatan Unit kerja

: …………………………………. : ………………………………….

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi Analis Kepegawaian sebagai berikut : No 1 1. 2. dst

Kode Kegiatan

Uraian Kegiatan

Tanggal

Satuan Hasil

2

3

4

Jumlah Volume Kegiatan 5

Angka Kredit 6

Jumlah Angka Kredit 7

Ket./ bukti fisik 8

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………, …………………… Atasan Langsung

Nama …………………………. NIP. ……………………………

22

CONTOH : SURAT PERNYATAAN

LAMPIRAN VI

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS ANALIS KEPEGAWAIAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR

: 67 TAHUN 2007

TANGGAL

: 29 NOVEMBER 2007

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS ANALIS KEPEGAWAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP

: ………………………………… : …………………………………

Pangkat/ golongan/ TMT Jabatan

: ………………………………… : …………………………………

Unit kerja

: …………………………………

Menyatakan bahwa : Nama NIP

: ………………………………… : ………………………………….

Pangkat/ golongan/ TMT Jabatan

: …………………………………. : ………………………………….

Unit kerja

: ………………………………….

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Analis Kepegawaian sebagai berikut :

No 1

Kode Kegiatan

Uraian Kegiatan

Tanggal

2

3

Satuan Hasil 4

Jumlah Volume Kegiatan 5

Angka Kredit

Jumlah

Ket./

Angka

bukti

Kredit

fisik

7

8

6

1. 2. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………, …………………… Atasan Langsung

Nama …………………………. NIP. ……………………………

23

CONTOH : SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN

LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 67 TAHUN 2007 TANGGAL : 29 NOVEMBER 2007

SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: …………………………………

NIP Pangkat/ golongan/ TMT

: ………………………………… : …………………………………

Jabatan

: …………………………………

Unit kerja

: …………………………………

Menyatakan bahwa : Nama

: …………………………………

NIP Pangkat/ golongan/ TMT

: …………………………………. : ………………………………….

Jabatan

: ………………………………….

Unit kerja

: ………………………………….

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Analis Kepegawaian sebagai berikut :

No 1

Kode

Uraian

Kegiatan

Kegiatan 2

Tanggal 3

Satuan

Jumlah

Hasil

Volume Kegiatan

4

5

Jumlah

Ket./

Kredit

Angka Kredit

bukti fisik

6

7

8

Angka

1. 2. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………, …………………… Atasan Langsung

Nama ………………………… NIP. ……………………………

24

Dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007, antara lain ditentukan bahwa setiap usul penetapan angka kredit Analis Kepegawaian harus melampirkan surat penyataan: 1. melakukan kegiatan manajemen PNS dan bukti-bukti fisiknya; 2. melakukan kegiatan pengembangan sistem manajemen PNS dan bukti-bukti fisiknya; 3. melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti-bukti fisiknya; 4. melakukan kegiatan penunjang tugas Analis Kepegawaian dan bukti- bukti fisiknya; 5. mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan foto copy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/atau keterangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 3. Pengisian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Daftar Usul Penetapan Angka Kredit adalah daftar usulan yang menyangkut data keterangan perorangan yang berisikan matriks keseluruhan unsur dalam penguraian masing-masing butir kegiatan yang berupa usulan penilaian dalam kurun waktu tertentu, yang mencantumkan angka kredit yang memuat instansi pengusul dan tim penilai dalam kolom lama dan baru serta jumlahnya, yang ditandatangani oleh Pejabat Pengusul, Ketua Tim Penilai dan Pejabat Penilai. Adapun

Daftar

Usul

Penetapan

Angka

Kredit

(DUPAK)

berisikan, antara lain adalah: 1. judul dari daftar usul penetapan angka kredit per jenjang jabatan; 2. keterangan perorangan dari pejabat fungsional yang mengajukan pengusulan dan penilaian penetapan angka Kredit dalam bentuk table; 3.

matriks unsur kegiatan yang dinilai dalam bentuk table kegiatan yang dilaksanakan dan meliputi kolom nomor, unsur, sub unsur dan butir kegiatan, angka kredit menurut instansi pengusul dan tim penilai masing-

25

masing dari angka kredit lama dan baru serta jumlahnya; 4.

matriks unsur kegiatan terbagi dalam unsur utama meliputi: pendidikan, manjemen PNS, pengembangan sistem manajemen PNS, kegiatan di bawah/di atas jenjang jabatannya, pengembangan profesi, dan unsur penunjang;

5.

lembar catatan masing-masing dari catatan pejabat pengusul, anggota Tim Penilai dan Ketua Tim Penilai. Sedang pengisian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit adalah sebagai berikut:

1. tulis data keterangan perorangan pejabat fungsional yang diusulkan penilaian; 2. rekap kembali masing-masing surat pernyataan melakukan kegiatan dengan mengelompokan butir-butir kegiatan yang sama dengan jumlah angka kreditnya; 3. tulis kolom instansi pengusul dengan menuliskan masing-masing angka kredit pada kolom lama dari dupak lama dan isi angka kredit yang baru pada kolom baru dan jumlahkan; 4. jumlahkan masing-masing item sub unsur dari unsur utama dan unsur penunjang sehingga menunjukkan jumlah angka kredit yang ditentukan untuk usul penilaian kenaikan jabatan/pangkat. Keseluruhan hasil inventarisasi yang telah dituangkan dalam surat pernyataan tersebut dituangkan kembali ke dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang dibuat oleh Pejabat Fungsional yang bersangkutan dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit. Dalam pemberkasan usul penilaian angka kredit jabatan Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BKN antara lain ditentukan bahwa bahan penilaian angka kredit Analis Kepegawaian disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon III atau pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang

26

bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit. Sebelum ditanda-tangani Pejabat Pengusul wajib memeriksa DUPAK beserta lampiran dan kelengkapan persyaratan yang ditentukan, dan setelah ditandatangani kemudian disampaikan

kepada pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit melalui Tim Penilai. Pengusulan DUPAK dimaksud disesuaikan dengan

kewenangan

penilaian dari Tim Penilai masing-masing antara lain adalah: 1. Jenjang

Madya oleh Tim Penilai Pusat (Instansi Pembina Jabatan

Fungsional); 2. Jenjang Muda dan Pertama oleh Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota 3. Jenjang Penyelia, Pelaksana Lanjutan dan Pelaksana a oleh Tim Penilai Instansi Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota.

27

Contoh DUPAK ---------------------------------------------------------------------------------------------------

28

40

B. Persyaratan Pengajuan DUPAK DUPAK diajukan oleh pejabat Analis Kepegawaian yang bersangkutan setelah menurut perhitungan sementara, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah terpenuhi. Pengisian DUPAK harus mendasarkan pada DUPAK sebelumnya, dan diajukan dengan melampirkan dokumen pendukung usul penetapan angka kredit berupa: 1.

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit;

2.

Surat pernyataan melaksanakan kegiatan, untuk kegiatan: a. Manajemen PNS; b. Pengembangan sistem manajemen PNS; c. Pengembangan profesi; d. Penunjang tugas Analis Kepegawaian; e. Pendidikan dan pelatihan.

29

3.

Foto copy Ijazah/Sertifikat/Surat Tanda Tamat Pendidikan, untuk: a. Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan Formal; b. Sertifikat/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan; c. Sertifikat seminar, lokakarya.

4.

Bukti fisik lain berupa buku, makalah atau karya tulis ilmiah lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

5.

Surat Perintah melaksanakan kegiatan satu jenjang diatas/dibawah, dan

6.

Laporan melaksanakan kegiatan, berupa: a. Laporan kegiatan tahunan/Semester/Triwulan/Bulanan; b. Laporan pelaksanaan kegiatan seminar, lokakarya sebagai pemrasaran, moderator/pembahasan/nara sumber.

C. Waktu Pengajuan DUPAK Pengajuan

DUPAK dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua)

kali dalam 1 (satu) tahun,

yang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum periode kenaikan pangkat, yaitu: 1.

untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan

2.

untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat bulan Juli tahun yang bersangkutan;

3.

Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Analis Kepegawaian dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Pengajuan tersebut harus disesuaikan dengan tenggang waktu

proses pengajuan DUPAK itu sendiri yang memakan waktu relatif lama dan tidak kalah pentingnya adalah penulisan masa penilaian dan tanggal pengusulan dalam setiap pengusulan DUPAK.

30

D. Pejabat Yang Terkait Dalam Pengajuan DUPAK Dalam setiap pengajuan DUPAK secara administrasi akan terkait dengan birokrasi, mulai dari pejabat fungsional yang bersangkutan sampai pejabat penilai. Dalam kaitannya dengan hal tersebut masing-masing mempunyai peran yang saling mendukung hingga ditetapkannya Penetapan Angka Kredit (PAK), antara lain : 1.

Pejabat Fungsional Berangkat dari kewajiban untuk mencatat dan menginventarisir hasil kerja masing-masing sebagai tolok ukur telah terpenuhinya jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat, maka seorang pejabat fungsional dapat memanage dirinya sendiri terhadap kemampuannya dalam mengumpulkan angka kredit. sehingga akan terukur dan terkontrol dalam mengembangkan kariernya atau bahkan akan mundur sebagai pejabat fungsional karena ketidakmampuannya dalam mengumpulkan angka kredit.

2.

Atasan Langsung Peranan atasan langsung sangat menentukan kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan keseharian dari pejabat fungsional dimana ditempatkan, antara lain memberikan Surat Keterangan pelaksanaan tugas kegiatan harus diketahui oleh atasan langsungnya. Disamping

itu

fungsi

atasan

langsung

adalah

memberikan/membagi tugas sekaligus mengendalikan beban kegiatan unit kerjanya, sehingga perolehan angka kredit pejabat fungsional dapat teratasi dengan kata lain diperlukan keharmonisan antara pejabat Analis Kepegawaian dengan atasannya. 3.

Pejabat Kepegawaian Sebagai pejabat kepegawaian tentunya harus mampu memfasilitasi pengusulan berkas penilaian dan penetapan angka kredit. Tuntutan untuk mengetahui seluk beluk jabatan fungsional sangat diperlukan karena menjadi

pintu

pertama

dalam

menerima,

memeriksa

maupun

31

mengadministrasi kelengkapan persyaratan pengusulan berkas penilaian dan penetapan angka kredit. 4.

Tim Penilai Secara teknis administratif pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit berada pada Sekretariat Tim Penilai. Sebagaimana halnya dengan pejabat kepegawaian, staf di Sekretariat Tim Penilai juga dituntut untuk mengetahui seluk beluk jabatan fungsional, Sekretariat Tim Penilai dituntut mampu memeriksa kelengkapan berkas yang disesuaikan dengan butir kegiatan , yang intinya Sekretariat Tim Penilai mampu menjadualkan jadual persidangan Tim Penilai.

32

BAB V PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. Tata Cara Penilaian Untuk membantu pelaksanaan penilaian dibentuk Sekretariat Tim Penilaian yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian. Jumlah keanggotaan Sekretariat Tim Penilaian sangat tergantung pada jumlah beban kerja penilaian, yang secara fungsional memahami dan menangani administrasi penilaian dan penetapan angka kredit. Sekretariat Tim Penilai bertugas memberikan pelayanan administrasi penilaian dan usulan penetapan angka kredit untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai. Tatacara penilaian angka kredit: 1. Berkas DUPAK dan lampiran yang diterima, diadministrasikan dan diagendakan oleh Sekretariat Tim Penilai; 2.

Berkas-berkas tersebut kemudian diperiksa oleh Sekretariat Tim Penilai dan disusun dalam bentuk Resume kegiatan;

3.

Setelah selesai diperiksa kelengkapan berkas dan dibuatkan Resume kegiatan, Sekretariat Tim Penilai mengadakan Pra-sidang;

4.

Berkas yang sudah diperiksa tersebut kemudian

disampaikan kepada Tim

Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai, setelah dicatat selanjutnya diperiksa kelengkapannya dan dilaporkan kepada Ketua Tim Penilai untuk dilaksanakan Sidang Tim Penilai; 5.

Ketua Tim Penilai beserta seluruh anggota Tim Penilai melakukan penilaian terhadap seluruh berkas DUPAK yang telah disiapkan Sekretariat Tim Penilai; (dalam bentuk resume);

6.

Rapat dipimpin Ketua Tim Penilai, apabila Ketua Tim Penilai berhalangan dipimpin oleh Wakil Ketua Tim dan apabila Wakil Ketua berhalangan dapat dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai;

33

7.

Penilaian dilakukan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2 (dua) anggota Tim Penilai, dan untuk menjaga keobyektifan penilaian maka jumlah Tim Penilai harus ganjil;

8.

Dalam hal Anggota Tim Penilai ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti sesuai dengan syarat keanggotaan Tim Penilai;

9.

Apabila hasil rapat penilaian diterima secara quorum, DUPAK ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Tim Penilai dan Ketua Tim Penilai, untuk selanjutnya dituangkan ke dalam Penetapan Angka Kredit untuk ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;

10. Kekurangan berkas (bukti lampiran) yang akan dinilai, dalam hal seperti ini dikoordinasikan dengan Analis Kepegawaian dan atau Pejabat sebagai Atasan Analis Kepegawaian yang bersangkutan: 11. Hasil penilaian Tim Penilai dimungkinkan: a.

adanya unsur-unsur penilaian yang memerlukan klarifikasi/keterangan dari Analis Kepegawaian yang bersangkutan, atasan dan para ahli, maka Ketua Tim Penilai dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang secara fungsional mempunyai kompetensi untuk memberikan saran dan pendapat;

b.

memberikan catatan pada DUPAK yang dinilai atau merekomendasikan kepada Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit karena belum terpenuhinya besaran angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat. Apabila dalam suatu institusi belum dapat membentuk Tim Penilai karena

tidak ada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagai Tim Penilai, maka penilaian angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai terdekat atau Tim Penilai setingkat lebih tinggi atau Tim Penilai Pusat.

34

B. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit masing-masing. Penetapan Pejabat Berwenang Menetapkan Angka Kredit mengacu pada pola penetapan jabatan fungsional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta menyesuaikan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum kewenangan penilaian bagi Pejabat Yang Berwenang Untuk Menetapkan Angka Kredit disesuaikan dengan kewenangan menilai dari Tim Penilai masing-masing bagi: 1.

Jenjang Madya oleh Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Pusat (Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian);

2.

Jenjang Muda dan Pertama oleh Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Instansi Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota; dan

4.

Jenjang Penyelia, Pelaksana Lanjutan dan Pelaksana

oleh Pejabat Yang

Berwenang Menetapkan Angka Kredit Instansi Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008, antara lain ditentukan bahwa pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah: 1.

Kepala BKN atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Analis Kepegawaian Madya di lingkungan BKN dan instansi lain di luar BKN;

2.

Sekretaris Utama BKN atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian bagi Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan BKN Pusat; 35

3.

Kepala Kantor Regional BKN bagi Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan Kantor Regional BKN masing-masing;

4.

Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung- jawab di bidang kepegawaian bagi Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan instansi masing-masing;

5.

Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian bagi Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;

6.

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian bagi Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

C. Penetapan Angka Kredit Penetapan angka kredit adalah merupakan hasil penilaian yang dilaksanakan dalam persidangan Tim Penilai yang hasilnya dituangkan dalam formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) dan hasilnya tidak dapat diganggugugat dan formulir Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, dan Tembusan disampaikan kepada: a.

Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;

b.

Pimpinan Unit Kerja;

c.

Sekretaris Tim Penilai;

d.

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;

e.

Kepala Bagian/Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD); dan

f.

Pejabat lain yang berkaitan dengan penetapan angka Kredit.

36

Dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit harus diperhatikan beberapa hal penting yaitu: 1.

penilaian kompetensi, yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

2.

akuntabilitas dan transparansi bahwa dalam setiap sidang penilaian untuk usul kegiatan yang tidak dapat dinilai harus dicatat dan diberikan alasan-alasannya yang dilampirkan waktu surat penyampaian PAK.

3.

penetapan angka kredit bersifat final, bahwa tidak dapat diajukan keberatan oleh PNS yang bersangkutan, dan tidak dapat diganggu-gugat maka Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya harus kompeten bekerja secara teliti, obyektif, total dan komitmen.

CONTOH

LAMPIRAN VIII :

PERATURAN KEPALA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR

: 67 TAHUN 2006

TANGGAL : 29 NOVEMBER 2006

PENETAPAN ANGKA KREDIT Nomor :

Instansi : ………………………….. I

Masa Penilaian

: ………………………

KETERANGAN PERORANGAN 1

Nama

:

2

N I P

:

3

Nomor Seri KARPEG

:

4

Pangkat/Golongan Ruang/ TMT

:

5

Tempat dan Tanggal Lahir

:

6

Jenis Kelamin

:

7

Pendidikan Tertinggi

:

8

Jabatan Fungsional / TMT

:

9

Masa Kerja Golongan

10

UNIT KERJA

Lama

:

Baru

: :

37

II

PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMA

BARU

JUMLAH

UNSUR UTAMA Pendidikan 1) Pendidikan Formal A

2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 3) Prajabatan golongan II

1 B

Tugas Pokok 1) Manajemen PNS 2) Pengembangan sistem manaj. PNS

C

Pengembangan Profesi

Jumlah Unsur Utama UNSUR PENUNJANG ANALIS 2

KEPEGAWAIAN Penunjang tugas Analis Kepegawaian Jumlah Unsur Penunjang

Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang III

DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN…… ………………….. /PANGKAT………………/TMT ……………….

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :

Ditetapkan di :

Analis Kepegawaian yang bersangkutan.

Pada tanggal :

Tembusan disampaikan kepada : 1. Kepala BKN Up. Deputi INKA BKN; 2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; 3. Sekretaris Tim Penilai;

An. Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Bina Kindang ttd

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

…………………………………………. NIP. ………………………………………….

38

BAB VI KEGUNAAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Penilaian dan penetapan angka kredit hanya digunakan untuk kepentingan pengusulan kenaikan jabatan/ pangkat pejabat fungsional, padahal dalam penilaian dan penetapan angka kredit digunakan juga mulai dari pengangkatan dalam jabatan fungsional, kenaikan jabatan/pangkat itu sendiri, serta penilaian terhadap pejabat fungsional yang telah mencapai batas pangkat maksimal sesuai tingkatan jenjang jabatannya. Untuk lebih jelasnya penilaian dan penetapan angka kredit, digunakan dalam: A. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Sebelum pengangkatan dalam jabatan fungsional, perlu dilakukan penilaian dan penetapan angka kredit yang berfungsi untuk menunjukkan besaran angka kredit awal yang diperoleh sebelum diangkat dalam jabatan fungsional yang biasanya tercantum langsung dalam Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian yang diambil/dipetik dari Surat Pertimbangan Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Analis Kepegawaian yang dibuat oleh BKN selaku instansi Pembina. Dari 3 (tiga) jenis pengangkatan dalam jabatan fungsional

Analis

Kepegawaian, penilaian dan penetapan angka kreditnya berbeda masing-masing antara lain adalah: 1.

Pengangkatan Melalui Penyesuaian dalam Jabatan (Inpassing) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk pengangkatan melalui penyesuaian jabatan (inpassing) berpedoman pada Lampiran V dan Lampiran VI

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

:

PER/14/M.PAN/6/2008 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya bagi jabatan fungsional yang memiliki jenjang keterampilan dan jenjang keahlian dalam satu kesatuan Peraturan Menpan. Penarikan besaran angka kredit kumulatif ini untuk pengangkatan melalui penyesuaian jabatan (inpassing), dilakukan dengan melihat tingkatan golongan

39

ruang, tingkatan pendidikan dan masa kepangkatan terakhir calon pejabat fungsional. Dari ketiga unsur tersebut akan menunjukkan berapa besaran angka kredit seorang PNS untuk ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit awal, dalam mendukung proses pengajuan DUPAK atau PAK untuk kenaikan jabatan/pangkat selanjutnya. 2.

Pengangkatan Melalui Pengangkatan Pertama Penilaian dan penetapan angka kredit melalui pengangkatan pertama dilakukan dengan cara: a.

Menghitung perolehan angka kredit unsur pendidikan, yaitu dari sub unsur pendidikan formal, diklat dan prajabatan, atau dari perolehan piagam kehormatan/ tanda jasa dari unsur penunjang, yang besaran angka kredit sudah ditentukan;

b.

Melakukan penilaian dan penetapan angka kredit terhadap pelaksanaan tugas kegiatannya sebelum diangkat dalam jabatan fungsional, maupun dengan melakukan penilaian kelayakan terhadap unsur pengembangan profesi yang mungkin pernah dilakukan sebagaimana sesuai standart persyaratannya yang besaran angka kredit sudah ditentukan. Penilaian dan penetapan angka kredit melalui pengangkatan pertama,

dilakukan sebagaimana penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. 3.

Pengangkatan Melalui Perpindahan Jabatan Dalam penilaian dan penetapan angka kredit melalui perpindahan jabatan dilakukan dengan cara: a.

menghitung perolehan angka kredit unsur pendidikan, yaitu dari sub unsur pendidikan formal, diklat dan prajabatan, atau dari perolehan piagam kehotmatan/ tanda jasa dari unsur penunjang, yang besaran angka kredit sudah ditentukan;

b.

melakukan penilaian dan penetapan angka kredit terhadap pelaksanaan tugas kegiatannya sebelum diangkat dalam jabatan fungsional, maupun dengan melakukan penilaian kelayakan terhadap unsur pengembangan profesi yang pernah dilakukan sesuai standar persyaratan dengan besaran angka kredit sudah ditentukan; atau 40

c.

Disamping itu dapat ditambahkan antara lain pengalaman dalam menduduki jabatan struktural yang terkait secara fungsional dengan bidang tugas kegiatan dalam jabatan fungsional dapat diberikan angka kredit.

B. Kenaikan Jabatan/Pangkat Syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi adalah memenuhi angka kredit yang ditentukan dengan masa jabatan terakhir 1 (satu) tahun atau dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun. Dengan penilaian mandiri diharapkan bahwa seorang pejabat fungsional dapat mengatur tugas dan fungsi dirinya, dalam kesempatan pengembangan kariernya maupun untuk kenaikan jabatan/ pangkat bisa diprogram dengan kreatifitas dan keaktifan dalam mengumpulkan angka kredit, selama pengangkatan jabatan fungsional berpegang pada formasi jabatan dalam imbangan beban kerja. Untuk penilaian dan penetapan angka kredit kenaikan jabatan/pangkat yang diatur dalam Peraturan Menpan telah diatur secara jelas dan nyata antara lain periode kenaikan pangkat telah dirancang untuk setiap jabatan fungsional 4 (empat) tahun untuk kenaikan pangkatnya dengan target dari perolehan besaran angka kredit dari unsur utama bidang tugas kegiatan, ditambah perolehan dari unsur pengembangan profesi atau dari unsur penunjang. Sebuah kegagalan apabila dalam 4 (empat) tahun seorang pejabat fungsional belum dapat naik pangkat, hal tersebut bisa saja antara lain karena beban kerja dalam unit kerjanya tidak seimbang dengan jumlah pejabat fungsional yang ada, hal tersebut terjadi karena dalam pengangkatan jabatan fungsional tidak menghitungkan formasi jabatan atau pengelola kepegawaian kurang tepat dalam memberikan tugas Analis Kepegawaian yaitu tidak sesuai dengan jenjang jabatan/pangkat. Disamping itu pejabat fungsional Analis Kepegawaian tidak seharusnya ditempatkan dalam unit tertentu tetapi harus terkoordinir secara terpusat dengan penugasan dalam setiap pelaksanaan kegiatannya.

41

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan angka kredit kumulatif adalah sebagai berikut: 1.

prosentase pengumpulan angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi adalah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) berasal dari unsur utama dan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang;

2.

penilaian pelaksanaan tugas kegiatan yang dilakukan di luar jenjang jabatannya adalah 100% (seratus persen) atau sama besarannya apabila melakukan tugas kegiatan jenjang jabatan dibawahnya dan 80% (delapan puluh persen) apabila melakukan tugas kegiatan jenjang jabatan diatasnya;

3.

bagi Analis Kepegawaian Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c disyaratkan harus mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit yang berasal dari kegiatan pengembangan profesi;

4.

bagi Analis kepegawaian yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok;

5.

kelebihan angka kredit dalam setiap pengusulan kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

42

C. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Untuk Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian Yang Telah Mencapai Batas Pangkat Maksimal Dalam Jenjangnya Besaran angka kredit kumulatif yang harus dikumpulkan bagi fungsional

Analis

Kepegawaian

yang memiliki

pangkat

pejabat

tertinggi

dalam

jenjang jabatan tertinggi dari suatu jabatan fungsional, adalah sebagai berikut: 1.

bagi pejabat fungsional jenjang keterampilan dengan pangkat maksimal Penata Tingkat I golongan ruang III/d, jenjang tertingginya Penyelia diwajibkan mengumpulkan angka kredit sebanyak 10 (sepuluh) dalam 1 (satu) tahun;

2.

bagi pejabat fungsional jenjang keahlian dengan pangkat maksimal Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dengan jenjang tertinggi Madya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sebanyak 20 (dua puluh) dalam 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008, antara lain ditentukan bahwa jenjang jabatan/pangkat tertinggi Analis Kepegawaian keterampilan adalah Analis Kepegawaian Penyelia dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Ill/d, sedang jenjang jabatan/pangkat tertinggi Analis Kepegawaian keahlian adalah Analis Kepegawaian Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. Ketentuan dimaksud membawa konsekwensi bahwa setiap pejabat fungsional yang memiliki pangkat tertinggi harus melakukan penilaian dan penetapan angka kredit setiap tahun, dan apabila belum terpenuhinya besaran angka kredit yang harus dicapai, maka pejabat fungsional dimaksud akan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam setahun berikutnya masih belum bisa mengumpulkan angka kredit yang ditentukan. Hal tersebut bertujuan untuk memberdayakan pejabat fungsional yang telah mencapai karier tertinggi dalam jenjang jabatan fungsionalnya atas tugas kewajibannya dalam memangku jabatan fungsional.

43

D. Rekomendasi Penilaian Dari proses penilaian dan penetapan angka kredit pejabat fungsional yang telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dikumpulkan, selanjutnya ditetapkan

dalam

Penetapan

Angka

Kredit

dengan

rekomendasi

dapat

dipertimbangkan untuk dinaikkan jabatan/pangkatnya setingkat lebih tinggi. Sedangkan bagi pejabat Analis Kepegawaian yang belum memenuhi angka kredit

kumulatif

yang

dikumpulkan

dengan

rekomendasi

tidak

dapat

dipertimbangkan untuk dinaikkan jabatan/pangkatnya setingkat lebih tinggi. Ada jabatan fungsional yang mengharuskan setiap tahun wajib mengusulkan penetapan angka kredit walaupun belum terpenuhinya angka kredit yang harus dikumpulkan, salah satu fungsinya untuk mengontrol perolehan angka kredit setiap tahunnya, sehingga dapat diketahui apakah yang bersangkutan benarbenar telah melaksanakan tugas kegiatannya dengan baik atau malah tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai kewajibannya dengan berbagai alasannya. Alasan-alasan

tersebut

tentunya

dapat

dijadikan

evaluasi

dalam

melaksanakan revisi untuk memperbaiki matriks kegiatan yang ada apabila banyak kegiatan-kegiatan yang belum dan tidak dapat dinitai karena belum ada dalam amtrik kegiatan tersebut atau pejabat fungsional yang bersangkutan memang tidak mampu melaksanakan tugas kegiatannya. Sedang tugas Tim Penilai lainnya dalam merekomendasi-kan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, untuk: 1.

menegur pejabat Analis Kepegawaian apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun lebih sejak menduduki pangkat terakhir belum dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

2.

menegur pejabat Analis Kepegawaian apabila dalam setiap tahun sejak menduduki

pangkat/jabatan

tertinggi

dalam

jenjangnya

belum

dapat

mengumpulkan angka kredit masing-masing sekurang-kurangnya 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) atau 25 (dua puluh lima) dari unsur utama sesuai jenjang tertingginya; 3.

membebaskan sementara bagi pejabat Analis Kepegawaian yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan sebagaimana dimaksud diatas.

44

4.

mengangkat kembali dalam jabatan Analis Kepegawaian, apabila setahun dalam status pembebasan sementaranya telah dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

5.

memberhentikan dari jabatan Analis Kepegawaian, apabila setahun setelah status pembebasan sementaranya belum dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

45

DAFTAR PUSTAKA 1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;

2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara; 13. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian; 14. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008; 15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007;

46

16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian; 17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya llmiah Analis Kepegawaian; 18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Analis Kepegawaian. 19. Peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Analis Kepegawaian Keterampilan; 20. Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Analis Kepegawaian Keahlian; 21. Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2012 tentang Standar kompetensi Kerja Analis Kepegawaian.

47