UNIT KOMPETENSI ANALIS KEPEGAWAIAN TINGKAT AHLI

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA ANALIS KEPEGAWAIAN

UNIT KOMPETENSI ANALIS KEPEGAWAIAN TINGKAT AHLI A. UNIT KOMPETENSI UMUM 1

APP.BKN.AK.I.II.01.001.01

Melakukan proses pengadaan pegawai

KODE UNIT : APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 JUDUL UNIT : Melakukan proses pengadaan pegawai. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pengadaan pegawai. ELEMEN KOMPETENSI 1. Mengawasi pelaksanaan ujian saringan

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Daftar hadir peserta ujian diperiksa; 1.2. Tata tertib pelaksanaan ujian saringan dibacakan; 1.3. Berkas soal ujian dibagikan; 1.4. Jalannya pelaksanaan ujian diawasi; 1.5. Berkas soal dan/atau jawaban ujian saringan dikumpulkan dan dihitung sesuai dengan jumlah peserta; 1.6. Laporan/Berita Acara pelaksanaan ujian saringan ditandatangani. 2.1. Daftar hadir peserta ujian saringan diperiksa; 2.2. Berkas soal ujian saringan dibagikan; 2.3. Jalannya pelaksanaan ujian saringan diawasi; 2.4. Berkas soal dan/atau jawaban ujian saringan dikumpulkan; 2.5. Laporan/Berita Acara pelaksanaan ujian saringan ditandatangani. 3.1. Daftar hadir peserta ujian diperiksa; 3.2. Berkas soal ujian dibagikan; 3.3. Jalannya pelaksanaan ujian diawasi; 3.4. Berkas soal dan/atau jawaban ujian dikumpulkan; 3.5. Laporan/Berita Acara pelaksanaan ujian saringan ditandatangani.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk: 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah;

-2-

1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan: 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyusun naskah panduan pengadaan pegawai; 3.2. Menyusun soal ujian sebagai Ketua; 3.3. Menyusun soal ujian sebagai Anggota; 3.4. Memeriksa hasil ujian saringan soal pilihan ganda; 3.5. Memeriksa hasil ujian saringan soal esai. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : Tidak ada. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan :

-2-

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5.

Naskah panduan pengadaan pegawai disusun; Soal ujian disusun sebagai Ketua; Soal ujian disusun sebagai Anggota; Hasil ujian saringan soal pilihan ganda diperiksa; Hasil ujian saringan soal esai diperiksa.

2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Formasi Pegawai Negeri Sipil; 3.2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep naskah panduan pengadaan pegawai; 4.3. Kecermatan dalam menyusun soal ujian; 4.4. Ketelitian dalam pemeriksaan hasil ujian saringan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis :

6.1. Pengalaman dalam menyusun soal dan memeriksa hasil ujian.

-2-

2


Melakukan proses administrasi kenaikan pangkat

KODE UNIT : APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 JUDUL UNIT : Melakukan proses administrasi kenaikan pangkat. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses administrasi kenaikan pangkat. ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyiapkan bahan/ berkas usulan kenaikan pangkat

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Surat pemberitahuan tentang PNS yang akan naik pangkat dikonsep; 1.2. Surat pemberitahuan tentang PNS yang akan naik pangkat beserta formulir daftar nama didistribusikan; 1.3. Data PNS yang akan naik pangkat sesuai dengan jenis kenaikan pangkat dihimpun; 1.4. Daftar nama PNS yang akan naik pangkat sesuai dengan jenis kenaikan pangkat disusun; 1.5. Bahan/berkas usulan kenaikan pangkat diidentifikasi.

2. Menyiapkan usul per- 2.1. Daftar nominatif PNS yang akan naik setujuan/pertimbang pangkat sesuai dengan jenis kenaikan an teknis kenaikan pangkat disusun; pangkat PNS 2.2. Nota usul persetujuan/ pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep; 2.3. Surat perintah melaksanakan tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatan CPNS dikonsep. 2.4. Usul persetujuan /pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep. 3. Memeriksa berkas usul kenaikan pangkat PNS

2.1. Nota Usul, surat pengantar dan daftar nominatif usul kenaikan pangkat PNS diperiksa; 2.2. Bahan kelengkapan/berkas usul kenaikan pangkat PNS, dengan surat pengantar dicocokkan; 2.3. bahan kelengkapan/berkas usul kenaikan pangkat PNS diperiksa.

4. Menyiapkan surat pengantar pengembalian usul yang dinyatakan bahan tidak lengkap (BTL) tidak memenuhi syarat (TMS)

4.1. Daftar nama PNS pengusulan persetujuan/ pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dengan bahan tidak lengkap (BTL)/tidak memenuhi syarat (TMS) disusun; 4.2. Surat pengantar pengembalian bahan tidak lengkap (BTL)/tidak memenuhi syarat (TMS) pengusulan persetujuan/ pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep.

5. Mengendalikan listing 5.1. Data kelengkapan berkas usul kenaikan persetujuan teknis pangkat PNS yang memenuhi persyaratan kenaikan pangkat PNS dientri;

-2-

5.2. Daftar kelengkapan berkas usul kenaikan pangkat PNS yang memenuhi persyaratan disusun; 5.3. Penetapan pertimbangan /persetujuan kenaikan pangkat PNS yang memenuhi persyaratan dikendalikan. 6. Menyiapkan naskah keputusan kenaikan pangkat

7. Menyiapkan surat pengantar pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS

6.1. Data PNS berdasarkan daftar nominatif penetapan kenaikan pangkat yang telah mendapat pertimbangan dihimpun; 6.2. Daftar PNS berdasarkan daftar nominatif penetapan kenaikan pangkat PNS yang telah mendapat pertimbangan disusun; 6.3. Naskah Surat Keputusan kenaikan pangkat PNS, salinan dan petikan dikonsep. 7.1. Daftar nominatif PNS hasil pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS disusun; 7.2. Surat pengantar pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Kepangkatan dan Mutasi; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan bahan/berkas usulan kenaikan pangkat; 3.2. Menyiapkan usul persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS; 3.3. Memeriksa berkas usul kenaikan pangkat PNS; 3.4. Menyiapkan surat pengantar pengembalian usul yang dinyatakan bahan tidak lengkap (BTL) tidak memenuhi syarat (TMS); 3.5. Mengendalikan listing persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS; 3.6. Menyiapkan naskah keputusan kenaikan pangkat; 3.7. Menyiapkan surat pengantar pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

-2-

4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : Tidak ada. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Bahan/berkas usulan kenaikan pangkat dikumpulkan; 2.1.2. Usul persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep; 2.1.3. Berkas usul kenaikan pangkat PNS diperiksa; 2.1.4. Surat pengantar pengembalian usul yang dinyatakan bahan tidak lengkap (BTL) tidak memenuhi syarat (TMS) dikonsep; 2.1.5. Listing persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS dikendalikan; 2.1.6. Naskah keputusan kenaikan pangkat dikonsep; 2.1.7. Surat pengantar pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja.

-2-

3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Jenis Kenaikan Pangkat; 3.2. Persyaratan Kenaikan Pangkat; 3.3. Kelengkapan berkas/bahan Kenaikan Pangkat; 3.4. Formasi kepangkatan. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menyiapkan bahan/berkas usulan sampai dengan menyiapkan usul persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS; 4.3. Ketelitian dalam memeriksa berkas usul kenaikan pangkat PNS; 4.4. Ketelitian dalam menyiapkan berbagai surat pengantar; 4.5. Ketelitian dalam mengendalikan listing persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS; 4.6. Ketelitian dalam menyiapkan naskah keputusan kenaikan pangkat; 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam menyiapkan naskah keputusan kenaikan pangkat PNS.

-2-

3


Melakukan proses penyusunan laporan

KODE UNIT : APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 JUDUL UNIT : Melakukan proses penyusunan laporan. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses penyusunan laporan. ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyusun laporan

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Refrensi/ literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan dihimpun; 1.2. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan dikumpulkan; 1.3. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan dianalisa; 1.4. Laporan disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyusun laporan. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

-2-

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : Tidak ada. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan :

2.1.1. Laporan disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1 Proses penyusunan laporan; 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan laporan; 4.3. Ketelitian dalam penyusunan laporan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis :

6.1.

Pengalaman dalam penyusunan laporan.

dalam

penyusunan

-2-

B. UNIT KOMPETENSI INTI DAN PILIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN TINGKAT AHLI PER JENJANG JABATAN 1. Unit Kompetensi Inti dan Pilihan Analis Kepegawaian Pertama a. Unit Kompetensi Inti Analis Kepegawaian Pertama 1

APP.BKN.AK.II.02.012.01

Melakukan pengelolaan kenaikan pangkat

KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.02.012.01 JUDUL UNIT : Melakukan pengelolaan kenaikan pangkat DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pengelolaan kenaikan pangkat ELEMEN KOMPETENSI 1. Memeriksa dan/atau menandatangani berkas persetujuan kenaikan pangkat PNS

2. Menyiapkan konsep pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS

3. Menyiapkan surat jawaban permasalahan kenaikan pangkat PNS

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Nota Usul, surat pengantar dan daftar nominatif usul kenaikan pangkat PNS diidentifikasi; 1.2. bahan kelengkapan/berkas usul kenaikan pangkat PNS, dengan surat pengantar dicocokkan; 1.3. bahan kelengkapan/berkas usul kenaikan pangkat PNS diperiksa; 1.4. bahan kelengkapan/berkas usul kenaikan pangkat PNS ditandatangani. 2.1. Daftar nominatif PNS hasil pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS disusun; 2.2. Surat pengantar pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS yang MS (Memenuhi Syarat) dikonsep; 2.3. Pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep. 3.1. surat permasalahan kenaikan pangkat PNS diidentifikasi; 3.2. bahan/referensi permasalahan kenaikan pangkat PNS dikumpulkan; 3.3. surat permasalahan kenaikan pangkat PNS diperiksa; 3.4. Surat jawaban permasalahan kenaikan pangkat PNS dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1 Biro Kepegawaian; 1.2 Direktorat Kepangkatan dan Mutasi; 1.3 Badan Kepegawaian Daerah; 1.4 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5 Bagian Kepegawaian; 1.6 Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

-2-

2.1 Komputer; 2.2 Alat Tulis Kantor; 2.3 Referensi jabatan; 2.4 Standar Operasional Prosedur; 2.5 Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Memeriksa dan/atau menandatangani berkas persetujuan kenaikan pangkat PNS; 3.2. Menyiapkan konsep pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS; 3.3. Menyiapkan surat jawaban permasalahan kenaikan pangkat PNS. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan.

-2-

2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Berkas persetujuan kenaikan pangkat PNS diperiksa dan/atau ditandatangani; 2.1.2. Pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep; 2.1.3. Surat jawaban permasalahan kenaikan pangkat PNS dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1 Jenis Kenaikan Pangkat; 3.2 Persyaratan Kenaikan Pangkat; 3.3 Kelengkapan berkas/bahan Kenaikan Pangkat; 3.4 Formasi kepangkatan. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam memeriksa dan/atau menandatangani berkas persetujuan kenaikan pangkat PNS; 4.3. Ketelitian dalam menyiapkan konsep pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS; 4.4. Ketelitian dalam menyiapkan surat jawaban permasalahan kenaikan pangkat PNS. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam membuat usul persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS.

-2-

2


Melakukan proses mutasi pegawai

KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.02.030.01 JUDUL UNIT : Melakukan proses mutasi pegawai. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses mutasi pegawai. ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Memeriksa dan menandatangani usul perpindahan pegawai

1.1. Nota Usul, surat pengantar dan daftar nominatif usul perpindahan pegawai diperiksa; 1.2. Bahan kelengkapan/berkas usul perpindahan pegawai, dengan surat pengantar dicocokkan; 1.3. Nota usul perpindahan pegawai diperiksa; 1.4. Nota usul perpindahan pegawai ditandatangani.

2. Menyiapkan Naskah Surat Keputusan perpindahan pegawai

2.1. Nota usul perpindahan pegawai yang telah ditandatangani diperiksa; 2.2. Bahan kelengkapan/berkas usul perpindahan pegawai diperiksa; 2.3. Naskah Surat Keputusan perpindahan pegawai dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Memeriksa dan menandatangani usul perpindahan pegawai; 3.2. Menyiapkan Naskah Surat Keputusan perpindahan pegawai. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

-2-

4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 4.7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Usul perpindahan pegawai diperiksa dan ditandatangani; 2.1.2. Naskah Surat Keputusan perpindahan pegawai dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja.

-2-

3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Persyaratan perpindahan PNS; 3.2. Kelengkapan berkas/bahan perpindahan PNS; 3.3. Formasi kepangkatan; 3.4. Proses administrasi perpindahan PNS; 3.5. Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam perpindahan PNS. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam pemeriksaan usul perpindahan pegawai; 4.3. Ketelitian dalam membuat konsep naskah surat keputusan perpindahan pegawai. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis :

6.1. Pengalaman dalam pemeriksaan naskah usul perpindahan pegawai

-2-

3


Melakukan analisis surat pengaduan

KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.02.007.01 JUDUL UNIT : Melakukan analisis surat pengaduan DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan analisis surat pengaduan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyiapkan konsep surat tentang tindak lanjut surat peringatan/ teguran

1.1. Data pegawai yang mendapat panggilan/peringatan dihimpun; 1.2. Daftar pegawai yang mendapat panggilan/ peringatan dikelompokkan; 1.3. Daftar pegawai yang mendapat tindak lanjut surat peringatan/teguran disusun; 1.4. surat tentang tindak lanjut surat peringatan/ teguran dikonsep.

2. Memeriksa dan meneliti surat-surat pengaduan

2.1. Surat-surat pengaduan diidentifikasi; 2.2. Surat pengaduan dengan jawaban surat pengaduan sesuai jenis permasalahan sebelumnya diidentifikasi; 2.3. Surat-surat pengaduan diperiksa dan diteliti.

3. Menyiapkan bahanbahan yang berkaitan dengan surat pengaduan

3.1. Referensi peraturan yang berkaitan dengan surat pengaduan dihimpun. 3.2. surat pengaduan sesuai jenis permasalahan dikelompokkan; 3.3. jawaban surat pengaduan sesuai jenis permasalahan sebelumnya dihimpun; 3.4. bahan-bahan yang berkaitan dengan surat pengaduan dihimpun.

4. Menyiapkan surat jawaban atas surat pengaduan

4.1. Referensi peraturan yang berkaitan dengan surat pengaduan sesuai jenis permasalahan dihimpun. 4.2. surat pengaduan dengan jawaban surat pengaduan sesuai jenis permasalahan sebelumnya diidentifikasi; 4.3. surat jawaban atas surat pengaduan dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengendalian Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Inspektorat Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor;

-2-

2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan konsep surat tentang tindak lanjut surat peringatan/ teguran; 3.2. Memeriksa dan meneliti surat-surat pengaduan; 3.3. Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan surat pengaduan; 3.4. Menyiapkan surat jawaban atas surat pengaduan. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

-2-

PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Surat tentang tindak lanjut surat peringatan/teguran dikonsep; 2.1.2. Surat-surat pengaduan diperiksa dan diteliti; 2.1.3. Bahan-bahan yang berkaitan dengan surat pengaduan dihimpun; 2.1.4. Surat jawaban atas surat pengaduan dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses pengelolaan administrasi disiplin pegawai; 3.2. Kewajiban dan larangan; 3.3. Jenis-jenis hukuman disiplin. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep surat tentang tindak lanjut surat peringatan/ teguran; 4.3. Ketelitian dalam pemeriksaan daftar hadir; 4.4. Ketelitian dalam pembuatan surat jawaban atas surat pengaduan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam menganalisis surat pengaduan.

-2-

4


Melakukan analisis hasil pemeriksaan

KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.02.001.01 JUDUL UNIT : Melakukan analisis hasil pemeriksaan. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan analisis hasil pemeriksaan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyiapkan surat 1.1. Bahan kelengkapan/berkas hasil pemeriksaan diidentifikasi; pemberitahuan hasil pemeriksaan 1.2. Berita acara hasil pemeriksaan dikonsep; 1.3. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dikonsep. 2. Menyiapkan konsep 2.1. Referensi peraturan yang berkaitan dengan surat peringatan/teguran diidentifikasi. surat peringatan/teguran 2.2. Surat peringatan/teguran diperiksa; 2.3. Surat peringatan/teguran dikonsep. 3. Menyiapkan konsep 3.1. Referensi peraturan yang berkaitan dengan surat tentang tindak surat tentang surat jawaban atas surat pengaduan dihimpun. lanjut surat peringatan/teguran 3.2. Surat tentang surat tentang surat jawaban atas surat pengaduan sebelumnya diidentifikasi; 3.3. Surat surat tentang surat jawaban atas surat pengaduan dikonsep. 4. Membuat konsep 4.1. Bahan kelengkapan/berkas pembatalan SK mutasi kepegawaian dikumpulkan; surat pembatalan SK mutasi 4.2. Data pegawai yang berkaitan dengan kepegawaian pembatalan SK mutasi kepegawaian dihimpun; 4.3. Data pegawai dengan bahan kelengkapan/berkas pembatalan SK mutasi kepegawaian diperiksa; 4.4. Surat pembatalan SK mutasi kepegawaian dikonsep. 5. Menyiapkan surat 5.1. referensi peraturan yang berkaitan dengan jawaban atas surat surat tentang surat jawaban atas surat pengaduan pengaduan dihimpun; 5.2. surat tentang surat tentang surat jawaban atas surat pengaduan sebelumnya diidentifikasi; 5.3. surat surat tentang surat jawaban atas surat pengaduan dikonsep. 6. Menyusun risalah 6.1. Data pegawai yang diperiksa dihimpun; hasil pemeriksaan 6.2. Bahan kelengkapan/berkas pegawai yang diperiksa dihimpun; 6.3. Hasil pemeriksaan dengan bahan kelengkapan/berkas pegawai yang diperiksa diperiksa; 6.4. Risalah hasil pemeriksaan disusun.

-2-

7. Menyusun laporan hasil pemeriksaan.

7.1. Bahan kelengkapan/berkas hasil pemeriksaan yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan dihimpun; 7.2. Berita acara hasil pemeriksaan yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan dikonsep; 7.3. Laporan hasil pemeriksaan disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengendalian Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Inspektorat Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; 3.2. Menyiapkan konsep surat peringatan/teguran; 3.3. Menyiapkan konsep surat tentang tindak lanjut surat peringatan/teguran; 3.4. Membuat konsep surat pembatalan SK mutasi kepegawaian; 3.5. Menyiapkan surat jawaban atas surat pengaduan; 3.6. Menyusun risalah hasil pemeriksaan; 3.7. Menyusun laporan hasil pemeriksaan. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

-2-

4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dikonsep; 2.1.2. Surat peringatan/teguran dikonsep; 2.1.3. Surat tentang tindak lanjut surat peringatan/teguran dikonsep; 2.1.4. Surat pembatalan SK mutasi kepegawaian dikonsep; 2.1.5. Surat jawaban atas surat pengaduan dikonsep; 2.1.6. Risalah hasil pemeriksaan disusun; 2.1.7. Laporan hasil pemeriksaan disusun.

-2-

2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses analisis hasil pemeriksaan; 3.2. Kewajiban dan larangan; 3.3. Jenis-jenis hukuman disiplin; 3.4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep surat-surat pengaduan; 4.3. Ketelitian dalam pemeriksaan berkas yang bermasalah; 4.4. Ketelitian dalam pemeriksaan surat-surat pengaduan; 4.5. Ketelitian dalam pembuatan surat jawaban permasalahan kepegawaian; 4.6. Ketelitian dalam pembuatan naskah surat pencabutan keputusan pejabat pembina kepegawaian 4.7. Ketelitian dalam pembuatan risalah/laporan hasil pemeriksaan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam kepegawaian.

melakukan

administrasi

pengendalian

-2-

5


Melakukan proses persiapan penyusunan standar jabatan PNS

KODE UNIT JUDUL UNIT

: APP.BKN.AK.II.02.032.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan standar jabatan PNS. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan penyusunan standar jabatan PNS. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menganalisis data

1.1. Nama jabatan yang akan diidentifikasi kompetensinya ditentukan; 1.2. Ikhtisar jabatan dirinci; 1.3. Setiap uraian tugas menjadi kegiatankegiatan utama dirinci; 1.4. Kegiatan-kegiatan utama dalam menentukan kata kunci dari tugas pekerjaan dianalisa.

2. Menyusun rancangan pedoman penyusunan standar jabatan PNS

2.1. Bahan-bahan referensi (peraturan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait) penyusunan pedoman standar jabatan PNS disiapkan; 2.2. Naskah Keputusan penyusunan pedoman standar jabatan PNS disiapkan; 2.3. Konsep penyusunan pedoman standar jabatan PNS dirancang; 2.4. Konsep rancangan pedoman standar jabatan PNS disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Jabatan; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Menganalisis data; 3.2. Menyusun rancangan pedoman penyusunan standar jabatan PNS. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

-2-

4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian;

-2-

1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.II.01.017.01 : Melakukan proses penyusunan standar jabatan PNS; 1.3.2. APP.BKN.AK.II.01.031.01 : Melakukan proses pengkajian penyusunan standar jabatan PNS; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.5. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Data dianalisis; 2.1.2. Rancangan pedoman penyusunan standar jabatan PNS disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 2.1. Proses persiapan penyusunan standar jabatan PNS; 2.2. Nomenklatur Jabatan; 2.3. Eselonering; 2.4. Rumpun Jabatan; 2.5. Analisis Jabatan; 2.6. Informasi jabatan; 2.7. Analisis kebutuhan pegawai; 2.8. Evaluasi kebutuhan pegawai; 2.9. Penataan pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 2.1. Menentukan referensi; 2.2. Ketelitian dalam menyusun rancangan pedoman penyusunan standar jabatan PNS; 2.3. Ketelitian dalam menganalisis data. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses persiapan penyusunan standar jabatan PNS.

-2-

6


Melakukan proses persiapan penyusunan inventarisasi jabatan


: APP.BKN.AK.II.02.033.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan inventarisasi jabatan. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan penyusunan inventarisasi jabatan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Membuat konsep surat permintaan struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah Pusat dan Daerah

1.1. Pedoman struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah pusat/daerah dihimpun; 1.2. Maksud dan tujuan permintaan struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah pusat/daerah dikumpulkan; 1.3. surat permintaan struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah pusat/daerah dikonsep.

2. Menganalisa setiap struktur untuk mengetahui eselonering setiap nomen-klatur jabatan

2.1. Konsep iventarisasi jabatan diidentifikasi; 2.2. Data iventarisasi jabatan diidentifikasi; 2.3. Peta jabatan dalam setiap struktur unit kerja diidentifikasi; 2.4. Setiap struktur untuk mengetahui eselonnering setiap nomenklatur jabatan dianalisa.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Standarisasi dan kompetensi Jabatan; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Membuat konsep surat permintaan struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah Pusat dan Daerah; 3.2. Menganalisa setiap struktur untuk mengetahui eselonering setiap nomen-klatur jabatan. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

-2-

4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian;

-2-

1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. surat permintaan struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah Pusat dan Daerah dikonsep; 2.1.2. setiap struktur untuk mengetahui eselonering setiap nomenklatur jabatan dianalisa. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan penyusunan inventarisasi jabatan; 3.2. Nomenklatur Jabatan; 3.3. Eselonering; 3.4. Rumpun Jabatan; 3.5. Analisis Jabatan; 3.6. Informasi jabatan; 3.7. Analisis kebutuhan pegawai; 3.8. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.9. Penataan pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam membuat konsep surat permintaan struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah Pusat dan Daerah; 4.3. Ketelitian dalam menganalisa setiap struktur untuk mengetahui eselonering setiap nomen-klatur jabatan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam inventarisasi jabatan.

memproses

persiapan

penyusunan

-2-

7


Melakukan proses penyusunan evaluasi jabatan

KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.02.005.01 JUDUL UNIT : Melakukan proses penyusunan evaluasi jabatan. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses penyusunan evaluasi jabatan. ELEMEN KOMPETENSI 1. Mengumpulkan referensi/literatur tentang evaluasi jabatan 2. Menginventarisasi seluruh jabatan pada instansi Pemerintah untuk memperoleh jumlah data/ informasi jabatan

3. Menyiapkan konsep prosedur, Metode, Standar, dan teknik evaluasi jabatan

4. Menelaah data/ informasi jabatan PNS untuk menilai bobot jabatan

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Pedoman tentang evaluasi jabatan dihimpun; 1.2. refrensi/ literatur tentang evaluasi jabatan dikumpulkan. 2.1. Data dalam rangka penyusunan iventarisasi jabatan dihimpun; 2.2. Syarat jabatan sebagai kualifikasi yang harus dipenuhi oleh PNS untuk dapat melakukan pekerjaan atau memangku jabatan disusun; 2.3. Peta jabatan sesuai dengan struktur organisasi dari setiap unit kerja di dihimpun; 2.4. Seluruh jabatan pada instansi pemerintah untuk memperoleh jumlah data/infromasi jabatan diinventarisasi. 3.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan konsep prosedur, metode, standar dan teknik evaluasi jabatan dihimpun; 3.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan konsep prosedur, metode, standar dan teknik evaluasi jabatan dilakukan; 3.3. Konsep naskah akademik penyusunan konsep prosedur, metode, standar dan teknik evaluasi jabatan diidentifikasi; 3.4. Konsep naskah akademik penyusunan konsep prosedur, metode, standar dan teknik evaluasi jabatan dirumuskan. 4.1. Data/informasi jabatan PNS untuk menilai bobot jabatan disusun; 4.2. Syarat jabatan sebagai kualifikasi yang harus dipenuhi oleh PNS untuk dapat melakukan pekerjaan atau memangku jabatan disusun; 4.3. Peta jabatan sesuai dengan struktur organisasi dari setiap unit kerja disusun; 4.4. Verifikasi data sebagai konfirmasi rangka penyusunan data/informasi jabatan PNS untuk menilai bobot jabatan dilaksanakan; 4.5. Verifikasi data sebagai konfirmasi rangka penyusunan data/informasi jabatan PNS untuk menilai bobot jabatan dilaksanakan;

-2-

5. Menyiapkan konsep 5.1. Bahan-bahan referensi konsep kajian kajian tentang tentang faktor-faktor jabatan untuk evaluasi jabatan dikumpulkan; faktor-faktor jabatan untuk evaluasi 5.2. Peraturan perundang-undangan, surat jabatan dan bahan kebijakan lainnya terkait dengan kajian tentang faktor-faktor jabatan untuk evaluasi jabatan dikumpulkan; 5.3. Tor berkaitan dengan konsep kajian tentang faktor-faktor jabatan untuk evaluasi jabatan disusun; 5.4. Konsep kajian tentang faktor-faktor jabatan untuk evaluasi jabatan dibuat. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Jabatan; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Mengumpulkan referensi/literatur tentang evaluasi jabatan; 3.2. Menginventarisasi seluruh jabatan pada instansi Pemerintah untuk memperoleh jumlah data/informasi jabatan; 3.3. Menyiapkan konsep prosedur, metode, standar, dan teknik evaluasi jabatan; 3.4. Menelaah data/informasi jabatan PNS untuk menilai bobot jabatan; 3.5. Menyiapkan konsep kajian tentang faktor-faktor jabatan untuk evaluasi jabatan. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

-2-

4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan.

-2-

2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Referensi/literatur tentang evaluasi jabatan dihimpun; 2.1.2. Seluruh jabatan pada instansi Pemerintah untuk memperoleh jumlah data/informasi jabatan diinventarisasi; 2.1.3. Prosedur, metode, standar, dan teknik evaluasi jabatan dikonsep; 2.1.4. Data/informasi jabatan PNS untuk menilai bobot jabatan ditelaah; 2.1.5. Kajian tentang faktor-faktor jabatan untuk evaluasi jabatan dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses penyusunan evaluasi jabatan 3.2. Nomenklatur Jabatan; 3.3. Eselonering; 3.4. Rumpun Jabatan; 3.5. Analisis Jabatan; 3.6. Informasi jabatan; 3.7. Analisis kebutuhan pegawai; 3.8. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.9. Penataan pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Menginventarisasi seluruh jabatan pada instansi Pemerintah untuk memperoleh jumlah data/ informasi jabatan; 4.3. Membuat konsep kajian tentang faktor-faktor jabatan untuk evaluasi jabatan 4.4. Ketelitian dalam menelaah data/informasi jabatan PNS untuk menilai bobot jabatan; 4.5. Ketelitian dalam menyiapkan konsep prosedur, metode, standar, dan teknik evaluasi jabatan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : a. Jujur; b. Tanggungjawab; c. Disiplin; d. Kerjasama; e. Kritis; f. Kreatif; g. Motivatif; h. Inovatif; i. Pengendalian Diri; j. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses penyusunan evaluasi jabatan.

-2-

8


Melakukan proses persiapan penyusunan pola dasar karier


: APP.BKN.AK.II.02.019.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan pola dasar karier. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan penyusunan pola dasar karier. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengiventarisasi bahan/ data dalam rangka penyusunan pola dasar karier

1.1. Pengumpulan data dalam rangka penyusunan pola dasar karier dilaksanakan; 1.2. Refrensi/ literatur tentang penyusunan pola dasar karier dikumpulkan; 1.3. Iventarisasi bahan/data dalam rangka penyusunan pola dasar karier dikonsep.

2. Menganalisis bahan/data

2.1. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan pola dasar karier PNS dilaksanakan; 2.2. Refrensi/literatur yang dibutuhkan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan pola dasar karier dihimpun; 2.3. Data yang dibutuhkan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan pola dasar karier dianalisa.

3. Menyusun konsep Pola dasar Karier

3.1. TOR tentang penyusunan konsep pola dasar karier disusun; 3.2. Data/bahan berkaitan dengan penyusunan konsep pola dasar karier dihimpun; 3.3. Kajian berkaitan dengan penyusunan konsep pola dasar karier dianalisis; 3.4. Saran pihak lain berkaitan dengan penyusunan konsep pola dasar karier diperoleh; 3.5. Pokok-pokok pikiran berkaitan dengan penyusunan konsep pola dasar karier dideskripsikan; 3.6. konsep Pola dasar Karier disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Jabatan Karier; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya.

-2-

2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mengiventarisasi bahan/data dalam rangka penyusunan pola dasar karier; 3.2. Menganalisis bahan/data; 3.3. Menyusun konsep Pola dasar Karier. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian;

-2-

2.

3.

4.

5.

6.

1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.015.01 : Melakukan penyusunan analisis jabatan 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1 APP.BKN.AK.II.02.020.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan pola karier 1.3.2 APP.BKN.AK.II.02.008.01 : Melakukan proses penyusunan pola karier Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. bahan/data dalam rangka penyusunan pola dasar karier diinventarisasi; 2.1.2. bahan/data dianalisis diiventarisasi; 2.1.3. Pola dasar karier dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan penyusunan pola dasar karier; 3.2. Nomenklatur Jabatan; 3.3. Eselonering; 3.4. Rumpun Jabatan; 3.5. Analisis Jabatan; 3.6. Informasi jabatan; 3.7. Perpindahan jabatan. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep pola dasar karier; 4.3. Ketelitian dalam mengiventarisasi bahan/data dalam rangka penyusunan pola dasar karier; 4.4. Ketelitian dalam menganalisis bahan/data; Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses persiapan penyusunan pola dasar karier.

-2-

9


Melakukan proses persiapan penyusunan pola karier

KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.02.020.01 JUDUL UNIT : Melakukan proses persiapan penyusunan pola karier DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan penyusunan pola karier. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengumpulkan data 1.1. Tim Penyusun Pola Karier disusun; jabatan 1.2. Informasi jabatan yang berkaitan dengan pengumpulan data jabatan disusun; 1.3. Data jabatan dikumpulkan. 2. Menganalisis data jabatan

2.1. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan pola karier dikumpulkan; 2.2. Refrensi/literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan pola karier dikumpulkan; 2.3. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan pola karier dianalisa.

3. Menyusun persyaratan jabatan

3.1. Ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan risiko bahaya disusun; 3.2. Persyaratan jabatan yang meliputi pangkat/ golongan ruang, pendidikan, kursus atau Diklat, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerja disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Jabatan Karier; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mengumpulkan data jabatan; 3.2. Menganalisis data jabatan; 3.3. Menyusun persyaratan jabatan.

-2-

4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan.

-2-

2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. data jabatan dikumpulkan; 2.1.2. data jabatan dianalisis; 2.1.3. persyaratan jabatan disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan penyusunan pola karier; 3.2. Nomenklatur Jabatan; 3.3. Eselonering; 3.4. Rumpun Jabatan; 3.5. Analisis Jabatan; 3.6. Informasi jabatan; 3.7. Perpindahan jabatan. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam mengumpulkan data jabatan; 4.3. Ketelitian dalam menganalisis data jabatan; 4.4. Ketelitian dalam menyusun persyaratan jabatan 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1 Jujur; 5.2 Tanggungjawab; 5.3 Disiplin; 5.4 Kerjasama; 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses persiapan penyusunan pola karier.

-2-

10


Melakukan proses persiapan penyusunan penelusuran bakat pegawai


: APP.BKN.AK.II.02.021.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan penelusuran bakat pegawai. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan penyusunan penelusuran bakat pegawai ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan penelusuran bakat pegawai

1.1. Rencana (tujuan/outline) penelusuran bakat disusun ; 1.2. Bahan/data tentang bakat pegawai dikumpulkan; 1.3. Kebutuhan bakat pegawai ditelaah; 1.4. Konsep penelusuran bakat (talent scouting) disusun.

2. Membuat kajian standar penelusuran bakat pegawai

2.1. TOR kajian standar penelusuran bakat pegawai disusun; 2.2. Bahan tentang penelusuran bakat pegawai dikumpulkan; 2.3. Draft/konsep kajian kajian penelusuran bakat pegawai disusun; 2.4. Masukan dari pihak lain tentang kajian standar penelusuran bakat pegawai didiskusikan; 2.5. Kajian standar penelusuran bakat pegawai disusun.

3. Membuat kajian prosedur penelusuran bakat pegawai

3.1. Bahan-bahan referensi kajian prosedur penelusuran bakat pegawai dikumpulkan; 3.2. Peraturan perundang-undangan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait dengan kajian prosedur penelusuran bakat pegawai dikumpulkan ; 3.3. TOR berkaitan dengan kajian prosedur penelusuran bakat pegawai disusun; 3.4. Kajian prosedur penelusuran bakat pegawai dibuat.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor;

-2-

2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan penelusuran bakat pegawai; 3.2. Membuat kajian standar penelusuran bakat pegawai; 3.3. Membuat kajian prosedur penelusuran bakat pegawai. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian;

-2-

1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Kebutuhan penelusuran bakat pegawai diidentifikasi dan dianalisa; 2.1.2. Kajian standar penelusuran bakat pegawai dikonsep; 2.1.3. Kajian prosedur penelusuran bakat pegawai dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses penyusunan penelusuran bakat pegawai 3.2. Konsep bakat 3.3. Pengetahuan mengenai tehnik dan metoda pengukuran bakat 3.4. Teori analisis data menggunakan pendekatan statistika 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan penelusuran bakat pegawai; 4.3. Ketelitian dalam membuat kajian standar penelusuran bakat pegawai; 4.4. Ketelitian dalam membuat kajian prosedur penelusuran bakat pegawai; 4.5. Keterampilan analisis data dengan menggunakan pendekatan statistika. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan: 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses penelusuran bakat pegawai.

persiapan

penyusunan

-2-

11


Melakukan proses pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian.


: APP.BKN.AK.II.02.34.01 : Melakukan proses pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menginventarisir dan menganalisis bahan-bahan pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian

1.1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian diidentifikasi; 1.2. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan dengan bahan-bahan pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian diidentifikasi; 1.3. Kajian empiris yang berkaitan dengan bahan-bahan pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian disusun; 1.4. bahan-bahan pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian diiventarisasikan dan dianalisis.

2. Membuat kajian tentang pengembangan sistim pengelolaan dokumen kepegawaian

2.1. data yang dibutuhkan dalam pembuatan kajian tentang pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian dihimpun; 2.2. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan pembuatan kajian tentang pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian dihimpun; 2.3. Kajian empiris yang berkaitan dengan pembuatan kajian tentang pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor;

-2-

2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menginventarisir dan menganalisis bahan-bahan pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian; 3.2. Membuat kajian tentang pengembangan sistim pengelolaan dokumen kepegawaian. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektortik; 4.4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; 4.10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Arsip Keuangan di lingkungan BKN; 4.11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat;

-2-

2.

3.

4.

5.

1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. bahan-bahan pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian diinventarisir dan dianalisis; 2.1.2. kajian tentang pengembangan sistim pengelolaan dokumen kepegawaian dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1 Proses pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian; 3.2 Jenis-jenis dokumen kepegawaian; 3.3 Jenis-jenis data mutasi kepegawaian; 3.4 Mengoperasikan komputer; 3.5 Kode penyandian. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam membuat kajian tentang pengembangan sistim pengelolaan dokumen kepegawaian; 4.3. Ketelitian dalam menginventarisir dan menganalisis bahan-bahan pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif.

6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian.

-2-

12

Melakukan proses persiapan APP.BKN.AK.II.02.028.01 pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan


: APP.BKN.AK.II.02.028.01 : Melakukan proses persiapan pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengidentifikasi permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan

1.1. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan dilaksanakan; 1.2. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan dihimpun; 1.3. Kajian empiris yang berkaitan dengan permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan disusun; 1.4. Permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan diidentifikasi.

2. Menganalisis peraturan-peraturan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai

2.1. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pembuatan peraturan-peraturan gaji, tunjangan dan kesejahteraan dilaksanakan; 2.2. Refrensi/literatur yang dibutuhkan dalam pembuatan peraturan-peraturan gaji, tunjangan dan kesejahteraan dihimpun. 2.3. Data yang dibutuhkan dalam pembuatan peraturan-peraturan gaji, tunjangan dan kesejahteraan diidentifikasi; 2.4. Peraturan-peraturan gaji, tunjangan dan kesejahteraan dianalisa.

3. Melakukan pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai

3.1. Bahan-bahan referensi pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan dihimpun; 3.2. Peraturan perundang-undangan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait dengan pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan dihimpun; 3.3. TOR berkaitan dengan pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan disusun; 3.4. Pengkajian prosedur penilaian kinerja pegawai dilakukan.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Biro Keuangan; 1.3. Direktorat Gaji dan Kesejahteraan;

-2-

1.4. Badan Kepegawaian Daerah; 1.5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mengidentifikasi permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan; 3.2. Menganalisis peraturan-peraturan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai; 3.3. Melakukan pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada.

-2-

1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan diidentifikasi; 2.1.2. Peraturan-peraturan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai dianalisis; 2.1.3. Pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai dilakukan. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan; 3.2. Penghitungan besaran tunjangan; 3.3. Jenis-jenis tunjangan. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam mengidentifikasi permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan; 4.3. Ketelitian dalam menganalisis peraturan-peraturan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai; 4.4. Ketelitian dalam melakukan pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses tunjangan dan kesejahteraan.

persiapan

pengkajian

gaji,

-2-

b. Unit Kompetensi Pilihan Analis Kepegawaian Pertama 1



Melakukan pemeriksaan nota usul permintaan/penetapan NIP

: APP.BKN.AK.II.03.029.01 : Melakukan pemeriksaan nota penetapan NIP. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup keterampilan sikap kerja Analis melakukan pemeriksaan nota penetapan NIP. ELEMEN KOMPETENSI

usul

permintaan/

pengetahuan, dan Kepegawaian dalam usul permintaan/


1. Memeriksa dan menandatangani nota usul permintaan/ penetapan NIP

1.1. Daftar nominatif penetapan NIP yang MS (Memenuhi Syarat), BTL (Bahan Tidak Lengkap), dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikelompokkan; 1.2. Kelengkapan berkas usul permintaan/penetapan NIP dengan persyaratan sesuai nota usulnya diperiksa; 1.3. Nota usul permintaan/penetapan NIP sesuai persyaratan ditandatangani.

2. Menyiapkan surat jawaban permasalahan penetapan NIP

2.1. Surat permasalahan penetapan NIP diidentifikasi; 2.2. Bahan/referensi permasalahan penetapan NIP dihimpun; 2.3. Surat permasalahan penetapan NIP diperiksa; 2.4. Surat jawaban permasalahan usul formasi dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengadaan PNS; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Memeriksa dan menandatangani nota usul permintaan/ penetapan NIP; 3.2. Menyiapkan surat jawaban permasalahan penetapan NIP.

-2-

4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah teraphir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarapat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.5. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.1.8. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Nota usul permintaan/penetapan NIP diperiksa dan ditandatangani; 2.1.2. Surat jawaban permasalahan penetapan NIP dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Formasi Pegawai Negeri Sipil; 3.2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 4. Keterampilan yang dibutuhkan:

-2-

4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan berkas Nota usul permintaan/ penetapan NIP; 4.3. Membuat konsep surat jawaban permasalahan penetapan NIP. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 6. Aspek kritis : 6.1. Pemahaman terhadap kelengkapan berkas nota usul permintaan NIP.

-2-

2


Melakukan proses mutasi kepegawaian jabatan fungsional


: APP.BKN.AK.II.03.037.01 : Melakukan proses mutasi kepegawaian jabatan fungsional DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses mutasi kepegawaian jabatan fungsional. ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyiapkan naskah keputusan pengangkatan/ pembebasan sementara/ pengangkatan kembali/ pemberhentian dari dan dalam jabatan

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Data pegawai yang memenuhi syarat administrasi untuk diangkat dalam jabatan fungsional tertentu dihimpun; 1.2. Data PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan dihimpun; 1.3. Daftar pegawai yang memenuhi syarat administrasi untuk diangkat dalam jabatan fungsional tertentu disusun; 1.4. Daftar PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan disusun; 1.5. Naskah keputusan pengangkatan/ pembebasan sementara/pengangkatan kembali/ pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional tertentu dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan naskah keputusan pengangkatan/pembebasan sementara/pengangkatan kembali/pemberhentian dari dan dalam jabatan. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

-2-

4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Naskah keputusan pengangkatan/pembebasan sementara/ pengangkatan kembali/pemberhentian dari dan dalam jabatan dikonsep; 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja.

-2-

3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Rumpun jabatan fungsional 3.2. Tugas pokok jabatan fungsional; 3.3. Unsur, sub unsur dan butir kegiatan jabatan fungsional; 3.4. Matrik kegiatan jabatan fungsional; 3.5. Jenjang pangkat dan jabatan fungsional; 3.6. Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian; 3.7. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 3.8. Tim Penilai jabatan fungsional; 3.9. Kenaikan pangkat/jabatan; 3.10. Sanksi jabatan fungsional; 3.11. Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional. 3.12. Proses mutasi kepegawaian jabatan fungsional. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam membuat naskah keputusan pengangkatan/ pembebasan sementara/pengangkatan kembali/pemberhentian dari dan dalam jabatan 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam membuat konsep kepegawaian jabatan fungsional.

naskah

proses

mutasi

-2-

2. Unit Kompetensi Inti dan Pilihan Analis Kepegawaian Muda a. Unit Kompetensi Inti Analis Kepegawaian Muda 1


Melakukan pengelolaan penempatan dalam jabatan

KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.02.038.01 JUDUL UNIT : Melakukan pengelolaan penempatan dalam jabatan. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pengelolaan penempatan dalam jabatan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyiapkan naskah usul pengangkatan dalam jabatan

1.1. Daftar jabatan yang kosong dan yang dimutasikan disusun; 1.2. Daftar pegawai yang memenuhi syarat administrasi untuk diangkat dalam jabatan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) disusun; 1.3. Daftar pegawai yang memenuhi syarat administrasi untuk diangkat dalam jabatan berdasarkan kompetensinya diperiksa; 1.4. Naskah usul pengangkatan dalam jabatan dikonsep.

2. Menyusun laporan hasil sidang baperjakat

2.1. Daftar pegawai yang memenuhi syarat administrasi untuk diangkat dalam jabatan sesuai kompetensinya disusun; 2.2. laporan hasil sidang baperjakat disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan naskah usul pengangkatan dalam jabatan; 3.2. Menyusun laporan hasil sidang baperjakat. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

-2-

4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Naskah usul pengangkatan dalam jabatan dikonsep; 2.1.2. Laporan hasil sidang baperjakat disusun.

-2-

2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Nomenklatur Jabatan; 3.2. Eselonering; 3.3. Rumpun Jabatan; 3.4. Analisis Jabatan; 3.5. Informasi jabatan; 3.6. Analisis kebutuhan pegawai; 3.7. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.8. Perpindahan pegawai; 3.9. Penataan pegawai; 3.10. Pengelolaan penempatan dalam jabatan. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam membuat naskah usul pengangkatan dalam jabatan; 4.3. Ketelitian dalam menyusun laporan hasil sidang baperjakat. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam pembuatan naskah usul pengangkatan dalam jabatan.

-2-

2


Melakukan penyusunan kebutuhan diklat

KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.02.006.01 JUDUL UNIT : Melakukan penyusunan kebutuhan diklat DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan penyusunan kebutuhan diklat. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyusun kebutuhan Diklat Teknis

1.1. Usulan data pegawai yang belum mengikuti diklat teknis dari unit-unit kerja diperiksa; 1.2. Data pegawai yang akan mengikuti diklat teknis dihimpun; 1.3. Daftar kebutuhan diklat teknis disusun; 1.4. kebutuhan diklat teknis disusun.

2. Menyusun kebutuhan Diklat Fungsional

2.1. Usulan data pegawai yang belum mengikuti diklat fungsional dari unit-unit kerja diperiksa; 2.2. Data pegawai yang akan mengikuti diklat fungsional disusun; 2.3. Daftar kebutuhan diklat fungsional yang diperlukan bagi pejabat fungsional yang belum mengikuti diklat fungsional/calon pejabat fungsional disusun; 2.4. kebutuhan diklat pejabat fungsional disusun.

3. Menyusun kebutuhan Diklat Pimpinan

3.1. Usulan data pegawai yang belum mengikuti diklat pimpinan dari unit-unit kerja diperiksa; 3.2. Data pegawai yang belum mengikuti diklat pimpinan dihimpun; 3.3. Daftar kebutuhan diklat pimpinan yang diperlukan bagi pejabat yang belum mengikuti diklat pimpinan disusun; 3.4. kebutuhan diklat pimpinan disusun.

4. Menyusun kebutuhan Pendidikan Formal

4.1. data pegawai menurut klafisikasi pendidikan formal dari unit-unit kerja dikumpulkan; 4.2. daftar pegawai menurut klafisikasi pendidikan formal dari unit-unit kerja disusun; 4.3. kebutuhan pendidikan formal disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; 1.5. Badan Pendidikan dan Pelatihan;

-2-

1.6. Unit Pengelola Pendidikan dan Pelatihan lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyusun kebutuhan Diklat Teknis; 3.2. Menyusun kebutuhan Diklat Fungsional; 3.3. Menyusun kebutuhan Diklat Pimpinan; 3.4. Menyusun kebutuhan Pendidikan Formal. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Kebutuhan Diklat Teknis disusun; 2.1.2. Kebutuhan Diklat Fungsional disusun; 2.1.3. Kebutuhan Diklat Pimpinan disusun; 2.1.4. Kebutuhan Pendidikan Formal disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 2.1. Persyaratan masing-masing diklat;

-2-

2.2. Penyusunan kurikulum masing-masing diklat. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menyusun kebutuhan diklat teknis/fungsional/ pimpinan; 4.3. Ketelitian dalam menyusun kebutuhan Pendidikan Formal; 5. Sikap yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam penyusunan fungsional/pimpinan.

kebutuhan

diklat

teknis/

-2-

3


Melakukan Analisis upaya kesejahteraan dan penghargaan


: APP.BKN.AK.II.02.014.01 : Melakukan analisis upaya kesejahteraan dan penghargaan DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan analisis upaya kesejahteraan dan penghargaan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menginventarisasi data yang berkaitan dengan kesejahteraan

1.1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kesejahteraan diidentifikasi; 1.2. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan dengan kesejahteraan diidentifikasi; 1.3. Kajian empiris yang berkaitan dengan kesejahteraan disusun; 1.4. data yang berkaitan dengan kesejahteraan diiventarisasikan.

2. Menganalisis data yang berkaitan dengan kesejahteraan

2.1. Data yang berkaitan dengan kesejahteraan dihimpun; 2.2. Data yang berkaitan dengan kesejahteraan diperiksa; 2.3. Data yang berkaitan dengan kesejahteraan ditelaah; 2.4. Kelengkapan bahan/berkas persyaratan yang berkaitan dengan kesejahteraan dihimpun; 2.5. Data yang berkaitan dengan kesejahteraan dianalisis.

3. Menganalisis jenis penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan

3.1. Data yang berkaitan dengan jenis penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan dikumpulkan; 3.2. Data yang berkaitan dengan jenis penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan diperiksa; 3.3. Data yang berkaitan dengan jenis penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan ditelaah; 3.4. Kelengkapan bahan/berkas persyaratan yang berkaitan dengan dengan jenis penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan dihimpun; 3.5. Data yang berkaitan dengan jenis penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan dianalisis.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah;

-2-

1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menginventarisasi data yang berkaitan dengan kesejahteraan; 3.2. Menganalisis data yang berkaitan dengan kesejahteraan; 3.3. Menganalisis jenis penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.12. Keputusan Kepala BAKN Nomor 02 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Satyalancana Karya Satya. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan

-2-

kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. data yang berkaitan dengan kesejahteraan diinventarisasi; 2.1.2. data yang berkaitan dengan kesejahteraan dianalisis; 2.1.3. jenis penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan dianalisis. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Menganalisis jenis kesejahteraan dan penghargaan; 3.2. Persyaratan pemberian kesejahteraan dan penghargaan; 3.3. Jenis-jenis kesejahteraan dan penghargaan. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menganalisis data kesejahteraan dan penghargaan; 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam penghargaan.

menganalisis

data

kesejahteraan

dan

-2-

4


Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan


: APP.BKN.AK.II.02.016.01 : Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyusun pedoman pelaksanaan analisis jabatan

1.1. Bahan-bahan referensi (peraturan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait) penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan diidentifikasi; 1.2. Naskah keputusan penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan dikonsep; 1.3. Konsep penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan dirancang; 1.4. Konsep pedoman pelaksanaan analisis jabatan disusun.

2. Mengkaji dan menganalisis data/ informasi jabatan PNS dalam rangka penyusunan daftar jabatan

2.1. Pengumpulan data dalam rangka penyusunan uraian jabatan dilaksanakan; 2.2. Syarat jabatan sebagai kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pns untuk dapat melakukan pekerjaan atau memangku jabatan disusun; 2.3. Peta jabatan sesuai dengan struktur organisasi dari setiap unit kerja disusun; 2.4. Verifikasi data sebagai konfirmasi analisis jabatan kepada pihak-pihak terkait untuk penyempurnaan hasil pengolahan data dilakukan; 2.5. Hasil analisis jabatan yang berupa data/ informasi jabatan pns dalam rangka penyusunan daftar jabatan dikaji dan dianalisa.

3. Membuat laporan hasil analisis jabatan

3.1. Data hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan, syarat jabatan, serta rekomendasi atas temuan di lapangan dihimpun; 3.2. Hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan, syarat jabatan, serta rekomendasi atas temuan di lapangan diidentifikasi; 3.3. Laporan hasil analisis jabatan dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Jabatan; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah;

-2-

1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Menyusun pedoman pelaksanaan analisis jabatan; 3.2. Mengkaji dan menganalisis data/informasi jabatan PNS dalam rangka penyusunan daftar jabatan; 3.3. Membuat laporan hasil analisis jabatan. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

-2-

4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Pedoman pelaksanaan analisis jabatan disusun; 2.1.2. Data/informasi jabatan PNS dalam rangka penyusunan daftar jabatan dikaji dan dianalisis; 2.1.3. Laporan hasil analisis jabatan dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan; 3.2. Nomenklatur Jabatan; 3.3. Eselonering; 3.4. Rumpun Jabatan; 3.5. Analisis Jabatan; 3.6. Informasi jabatan; 3.7. Analisis kebutuhan pegawai; 3.8. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.9. Penataan pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam mengkaji dan menganalisis data/informasi jabatan PNS dalam rangka penyusunan daftar jabatan; 4.3. Ketelitian dalam menyusun laporan hasil analisis jabatan.

-2-

5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan

-2-

5


Melakukan proses penyusunan standar jabatan PNS

KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.02.017.01 JUDUL UNIT : Melakukan proses penyusunan standar jabatan PNS. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses penyusunan standar jabatan PNS. ELEMEN KOMPETENSI 1. Menginventarisasi jabatan

2. Menganalisa data jabatan

3. Menyusun rancangan pedoman standar jabatan PNS

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Data dalam rangka penyusunan iventarisasi jabatan dikumpulkan; 1.2. Syarat jabatan sebagai kualifikasi yang harus dipenuhi oleh PNS untuk dapat melakukan pekerjaan atau memangku jabatan disusun; 1.3. Peta jabatan sesuai dengan struktur organisasi dari setiap unit kerja disusun; 1.4. Iventarisasi jabatan dikonsep. 2.1. Nama jabatan yang akan diidentifikasi kompetensinya ditentukan; 2.2. Ikhtisar jabatan dirinci; 2.3. Setiap uraian tugas menjadi kegiatankegiatan utama dirinci; 2.4. Kegiatan-kegiatan utama dalam menentukan kata kunci dari tugas pekerjaan dianalisa. 3.1. Bahan-bahan referensi (peraturan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait) penyusunan pedoman standar jabatan PNS disiapkan; 3.2. Naskah Keputusan penyusunan pedoman standar jabatan PNS disiapkan; 3.3. Konsep penyusunan pedoman standar jabatan PNS dirancang; 3.4. Konsep rancangan pedoman standar jabatan PNS disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Standarisasi dan Komptensi Jabatan; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok.

-2-

3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Menginventarisasi jabatan; 3.2. Menganalisa data jabatan; 3.3. Menyusun rancangan pedoman standar jabatan PNS. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

-2-

PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.032.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan standar jabatan PNS 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Jabatan diinventarisasi; 2.1.2. Data jabatan dianalisis; 2.1.3. Rancangan pedoman standar jabatan PNS disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses penyusunan standar jabatan PNS; 3.2. Nomenklatur Jabatan; 3.3. Eselonering; 3.4. Rumpun Jabatan; 3.5. Analisis Jabatan; 3.6. Informasi jabatan; 3.7. Analisis kebutuhan pegawai; 3.8. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.9. Penataan pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menyusun rancangan pedoman standar jabatan PNS; 4.3. Ketelitian dalam menginventarisasi jabatan 4.4. Ketelitian dalam menganalisis data jabatan.

-2-

5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Visioner; 5.6. Kritis; 5.7. Kreatif; 5.8. Motivatif; 5.9. Inovatif; 5.10. Pengendalian Diri; 5.11. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses penyusunan standar jabatan PNS.

-2-

6


Melakukan proses penyusunan pola karier

KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.02.008.01 JUDUL UNIT : Melakukan proses penyusunan pola karier DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses penyusunan pola karier. ELEMEN KOMPETENSI 1. Mengevaluasi jabatan

2. Menyusun naskah pola karier

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Data jabatan disusun; 1.2. Uraian jabatan berupa nama jabatan, kode jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan risiko bahaya disusun; 1.3. Syarat jabatan yang terdiri atas pangkat/golongan ruang, pendidikan, kursus atau diklat, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerja disusun; 1.4. Evaluasi jabatan dengan melaksanakan kegiatan penilaian jabatan, penyusunan peta jabatan, dan penyusunan informasi faktor jabatan dilakukan. 2.1. Analisis jabatan dengan hasil informasi jabatan disusun; 2.2. Nilai dan kelas jabatan berdasarkan evaluasi jabatan disusun; 2.3. Peta jabatan berdasarkan nama dan tingkat jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu baik dari eselon maupun dari jenjang jabatan yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi disusun; 2.4. Standar kompetensi jabatan minimal yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas jabatan dirumuskan; 2.5. Pola karier berdasarkan unsur-unsur pola karier meliputi pendidikan formal, diklat jabatan, usia, masa kerja, pangkat/golongan ruang, tingkat jabatan, pengalaman jabatan, penilaian prestasi kerja, dan kompetensi jabatan disusun; 2.6. Pola karier dengan mengkaitkan alur karier pns secara reguler dan fast track disusun; 2.7. Pola karier dengan mengkaitkan kategori jabatan untuk setiap eselon dalam alur karier jabatan struktural disusun; 2.8. Teknik penyusunan pola karier dengan mengkaitkan pola perpindahan jabatan disusun; 2.9. Naskah pola karier disusun.

-2-

3. Menyusun naskah keputusan Pola Karier

3.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan penyusunan naskah keputusan pola karier dihimpun; 3.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan penyusunan naskah keputusan pola karier disusun; 3.3. Konsep naskah akademik penyusunan naskah keputusan pola karier diidentifikasi; 3.4. Konsep naskah akademik penyusunan naskah keputusan pola karier dirumuskan.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Jabatan Karier; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mengevaluasi jabatan; 3.2. Menyusun naskah pola karier; 3.3. Menyusun naskah keputusan pola karier. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

-2-

4.8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.020.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan pola karier 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Jabatan dievaluasi; 2.1.2. naskah pola karier disusun; 2.1.3. naskah keputusan pola karier disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan penyusunan pola dasar karier; 3.2. Nomenklatur Jabatan; 3.3. Eselonering; 3.4. Rumpun Jabatan; 3.5. Analisis Jabatan; 3.6. Informasi jabatan; 3.7. Perpindahan jabatan.

-2-

4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam mengevaluasi jabatan; 4.3. Ketelitian dalam menyusun naskah pola karier; 4.4. Ketelitian dalam menyusun naskah keputusan pola karier. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses penyusunan pola karier.

-2-

7


Melakukan proses persiapan penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya


: APP.BKN.AK.II.02.022.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya. ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyusun konsep usul penetapan jabatan fungsional

2. Memberikan konsultasi teknis terhadap hasil identifikasi butir kegiatan jabatan fungsional

3. Menyusun rancangan penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan dengan penetapan jabatan fungsional diidentifikasi; 1.2. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penetapan jabatan fungsional diidentifikasi; 1.3. Kajian empiris yang berkaitan dengan penetapan jabatan fungsional diidentifikasi; 1.4. Naskah akademik yang berkaitan dengan penetapan jabatan fungsional diidentifikasi; 1.5. Konsep usul penetapan jabatan fungsional disusun. 2.1. Rumpun jabatan fungsional berkaitan dengan fungsi dan tugas diidentifikasi; 2.2. Tugas pokok jabatan fungsional diidentifikasi; 2.3. Unsur dan sub unsur kegiatan jabatan fungsional diidentifikasi; 2.4. Penilaian bobot jabatan sebagai nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan diidentifikasi; 2.5. Konsultasi teknis terhadap hasil identifikasi butir kegiatan jabatan fungsional dilakukan. 3.1. Naskah akademik jabatan fungsional tertentu disusun;instrumen evaluasi disusun; 3.2. Rumpun jabatan, tugas pokok dan unsur kegiatan dirumuskan; 3.3. Matriks kegiatan sebagai penjabaran keseluruhan butir kegiatan jabatan fungsional tertentu didentifikasi; 3.4. Rancangan penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Biro Organisasi dan Tatalaksana;

-2-

1.3. Direktorat Jabatan Karier; 1.4. Badan Kepegawaian Daerah; 1.5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyusun konsep usul penetapan jabatan fungsional; 3.2. Memberikan konsultasi teknis terhadap hasil identifikasi butir kegiatan jabatan fungsional; 3.3. Menyusun rancangan penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian;

-2-

1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.II.02.023.01 : Melakukan proses pengukuran beban kerja jabatan fungsional dan angka kreditnya; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Usul penetapan jabatan fungsional dikonsep; 2.1.2. Konsultasi teknis terhadap hasil identifikasi butir kegiatan jabatan fungsional diberikan; 2.1.3. Rancangan penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : Proses persiapan penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya; 3.1. Rumpun Jabatan; 3.2. Analisis Jabatan; 3.3. Informasi jabatan; 3.4. Perpindahan jabatan; 3.5. Pola Karier PNS. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menyusun konsep usul penetapan jabatan fungsional; 4.3. Ketelitian dalam menyusun rancangan penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses persiapan penyusunan fungsional dan angka kreditnya.

jabatan

-2-

8


Melakukan proses pengukuran beban kerja jabatan fungsional dan angka kreditnya


: APP.BKN.AK.II.02.023.01 : Melakukan proses pengukuran beban kerja jabatan fungsional dan angka kreditnya. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pengukuran beban kerja jabatan fungsional dan angka kreditnya. ELEMEN KOMPETENSI 1. Melakukan pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan

2. Membimbing pengolahan data hasil pengukuran beban kerja

3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengukuran beban kerja

4. Memberikan konsultasi teknis terhadap analisis dan evaluasi pengukuran beban kerja

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Hasil penilaian bobot jabatan fungsional disiapkan; 1.2. Matriks kegiatan sesuai penilaian bobot jabatan fungsional disusun; 1.3. Daftar pertanyaan berdasarkan matriks kegiatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan uji petik disusun; 1.4. Pelaksanaan pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan direncanakan; 1.5. Pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan dilakukan. 2.1. Hasil pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan diidentifikasi; 2.2. Fasilitasi penghitungan angka kredit jabatan fungsional dilakukan; 2.3. Pengolahan data hasil pengukuran beban kerja dibimbing. 3.1. Bimbingan pengolahan data hasil pengukuran beban kerja dilakukan; 3.2. Rekapitulasi hasil pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan dilakukan; 3.3. Pengukuran rata-rata keseluruhan jumlah jam per jabatan diidentifikasi; 3.4. Penghitungan angka kredit jabatan fungsional divalidasi; 3.5. Hasil Penghitungan angka kredit jabatan fungsional dianalisa dan dievaluasi. 4.1. Hasil analisis dan evaluasi pengukuran beban kerja diidentifikasi; 4.2. Hasil analisis dan evaluasi pengukuran beban kerja diperiksa; 4.3. Konsultasi teknis terhadap analisis dan evaluasi pengukuran beban kerja diberikan.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Biro Organisasi dan Tatalaksana;

-2-

1.3. Direktorat Jabatan Karier; 1.4. Badan Kepegawaian Daerah; 1.5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Melakukan pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan; 3.2. Membimbing pengolahan data hasil pengukuran beban kerja; 3.3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengukuran beban kerja; 3.4. Memberikan konsultasi teknis terhadap analisis dan evaluasi pengukuran beban kerja. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

-2-

PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.022.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.II.02.024.01 : Melakukan proses penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan dilakukan; 2.1.2. Pengolahan data hasil pengukuran beban kerja dibimbing; 2.1.3. Hasil pengukuran beban kerja dianalisis dan dievaluasi; 2.1.4. Konsultasi teknis terhadap analisis dan evaluasi pengukuran beban kerja diberikan. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan penyusunan kreditnya; 3.2. Rumpun Jabatan; 3.3. Analisis Jabatan; 3.4. Informasi jabatan; 3.5. Perpindahan jabatan; 3.6. Pola Karier PNS.

jabatan fungsional dan angka

4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam melakukan pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan;

-2-

4.3. Ketelitian dalam membimbing pengolahan data hasil pengukuran beban kerja; 4.4. Ketelitian dalam menganalisis dan mengevaluasi hasil pengukuran beban kerja; 4.5. Ketelitian dalam memberikan konsultasi teknis terhadap analisis dan evaluasi pengukuran beban kerja; 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses pengukuran beban kerja jabatan fungsional dan angka kreditnya.

-2-

9


Melakukan proses pembuatan konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian


: APP.BKN.AK.II.02.025.01 : Melakukan proses pembuatan konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pembuatan konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian. ELEMEN KOMPETENSI


1. Membuat konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian

1.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian dihimpun; 1.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian disusun; 1.3. Konsep naskah akademik penyusunan konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian diidentifikasi; 1.4. Konsep naskah akademik penyusunan konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian dirumuskan.

2. Melaksanakan uji coba konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian

2.1. Konsep naskah akademik penyusunan konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian disusun; 2.2. konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian disimulasikan; 2.3. uji coba konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian dilaksanakan..

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Membuat konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian; 3.2. Melaksanakan uji coba konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian; 3.3. Menganalisis data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian.

-2-

4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektortik; 4.4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; 4.10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Arsip Keuangan di lingkungan BKN; 4.11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.034.01 : Melakukan proses pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan.

-2-

2. Kondisi penilaian : 2.2. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.2.1. Sistem pengelolaan dokumen kepegawaian dikonsep; 2.2.2. Uji coba konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian dilaksanakan; 2.2.3. Data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian dianalisis. 2.3. Cara Penilaian : 2.3.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.3.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.3.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses pembuatan konsep sistem kepegawaian; 3.2. Jenis-jenis dokumen kepegawaian; 3.3. Jenis-jenis data mutasi kepegawaian; 3.4. Mengoperasikan komputer; 3.5. Kode penyandian.

pengelolaan

dokumen

4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam menganalisis data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian; 4.3. Ketelitian dalam melaksanakan uji coba konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian; 4.4. Ketelitian dalam menganalisis data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses pembuatan pengelolaan dokumen kepegawaian.

konsep

sistem

-2-

10


Melakukan pembuatan naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian


: APP.BKN.AK.II.02.011.01 : Melakukan pembuatan naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pembuatan naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menganalisis data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian

1.1. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian dilaksanakan; 1.2. Refrensi/ literatur yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian dihimpun; 1.3. Data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian dianalisa.

2. Membuat naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian

2.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian dihimpun; 2.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan penyusunan konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian disusun; 2.3. Konsep naskah akademik penyusunan konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian diidentifikasi; 2.4. Konsep naskah akademik penyusunan konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian dirumuskan..

3. Membuat naskah metode pencatatan dokumen kepegawaian

3.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan metode pencatatan dokumen kepegawaian dihimpun; 3.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan metode pencatatan dokumen kepegawaian disusun; 3.3. Konsep naskah akademik metode pencatatan dokumen kepegawaian diidentifikasi; 3.4. Konsep naskah akademik metode pencatatan dokumen kepegawaian dirumuskan.

4. Membuat naskah metode penyimpanan dokumen kepegawaian

4.1. Sumber data yang berkaitan metode penyimpanan dokumen kepegawaian dikumpulkan; 4.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan penyusunan metode penyimpanan dokumen kepegawaian disusun;

-2-

4.3. Konsep naskah akademik penyusunan metode penyimpanan dokumen kepegawaian diidentifikasi; 4.4. Konsep naskah akademik penyusunan metode penyimpanan dokumen kepegawaian dirumuskan. 5. Membuat naskah metode pemeliharaan dokumen kepegawaian

5.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan metode pemeliharaan dokumen kepegawaian dihimpun; 5.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan penyusunan metode pemeliharaan dokumen kepegawaian disusun; 5.3. Konsep naskah akademik penyusunan metode pemeliharaan dokumen kepegawaian diidentifikasi; 5.4. Konsep naskah akademik penyusunan metode pemeliharaan dokumen kepegawaian dirumuskan.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Membuat naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian; 3.2. Membuat naskah metode pencatatan dokumen kepegawaian; 3.3. Membuat naskah metode penyimpanan dokumen kepegawaian; 3.4. Membuat naskah metode pemeliharaan dokumen kepegawaian. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektortik; 4.4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

-2-

4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; 4.10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Arsip Keuangan di lingkungan BKN; 4.11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1 APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2 APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan pangkat; 1.3.3 APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses Penyusunan Laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian dibuat; 2.1.2. naskah metode pencatatan dokumen kepegawaian dibuat; 2.1.3. naskah metode penyimpanan dokumen kepegawaian dibuat; 2.1.4. naskah metode pemeliharaan dokumen kepegawaian dibuat. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja.

-2-

3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses pembuatan naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian; 3.2. Jenis-jenis dokumen kepegawaian; 3.3. Jenis-jenis data mutasi kepegawaian; 3.4. Mengoperasikan komputer; 3.5. Kode penyandian. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam membuat beberapa naskah konsep/metode; 4.3. Ketelitian dalam membuat beberapa naskah konsep/metode. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif ; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian.

naskah

konsep

-2-

b. Unit Kompetensi Pilihan Analis Kepegawaian Muda 1


KODE UNIT JUDUL UNIT DESKRIPSI UNIT


: APP.BKN.AK.II.03.029.01 : Melakukan pemeriksaan nota usul permintaan/ penetapan NIP. : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pemeriksaan nota usul permintaan/penetapan NIP.

ELEMEN KOMPETENSI


1. Memeriksa dan menandatangani nota usul permintaan/ penetapan NIP

1.1. Daftar nominatif penetapan NIP yang MS (Memenuhi Syarat), BTL (Bahan Tidak Lengkap), dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikelompokkan; 1.2. Kelengkapan berkas usul permintaan/penetapan NIP dengan persyaratan sesuai nota usulnya diperiksa; 1.3. Nota usul permintaan/penetapan NIP sesuai persyaratan ditandatangani.



BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengadaan PNS; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Memeriksa dan menandatangani nota usul permintaan/penetapan NIP; 3.2. Menyiapkan surat jawaban permasalahan penetapan NIP.

-2-

4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah teraphir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarapat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Nota usul permintaan/penetapan NIP diperiksa dan ditandatangani; 2.1.2. Surat jawaban permasalahan penetapan NIP dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Formasi Pegawai Negeri Sipil; 3.2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

-2-

4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan berkas Nota usul permintaan/ penetapan NIP; 4.3. Membuat konsep surat jawaban permasalahan penetapan NIP. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pemahaman terhadap kelengkapan berkas nota usul permintaan NIP.

-2-

2


Melakukan proses administrasi pemberhentian pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden dan pejabat negara


: APP.BKN.AK.II.03.004.01 : Melakukan proses administrasi pemberhentian pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden dan pejabat negara. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses administrasi pemberhentian pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden dan pejabat negara. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyiapkan 1.1. Bahan kelengkapan/berkas usul pertimbangan teknis penetapan pertimbangan teknis pensiun pensiun/KPP PNS PNS golongan IV/c ke atas dan dan janda/dudanya janda/dudanya yang penetapan yang menjadi pensiunnya menjadi wewenang Presiden diverifikasi; kewenangan Presiden 1.2. Bahan kelengkapan/berkas usul penetapan pertimbangan teknis Pensiun PNS golongan IV/c ke atas dan janda/dudanya yang penetapan pensiunnya menjadi wewenang Presiden dikendalikan; 1.3. Naskah usul penetapan pertimbangan teknis Pensiun PNS golongan IV/c ke atas dan janda/dudanya yang penetapan pensiunnya menjadi wewenang Presiden dikonsep; 1.4. Memo Dinas dan Surat Pengantar Naskah usul penetapan pertimbangan teknis Pensiun PNS golongan IV/c ke atas dan janda/ dudanya yang penetapan pensiunnya menjadi wewenang Presiden dikonsep; 1.5. Naskah usul penetapan pertimbangan teknis Pensiun PNS golongan IV/c ke atas dan janda/dudanya yang penetapan pensiunnya menjadi wewenang Presiden diperiksa; 2. Menyiapkan konsep 2.1. Bahan kelengkapan/berkas usul pertimbangan teknis penetapan pertimbangan teknis pensiun pejabat negara diverifikasi; pensiun Pejabat Negara 2.2. Bahan kelengkapan/berkas usul penetapan pertimbangan teknis pensiun pejabat negara dikendalikan; 2.3. Naskah usul penetapan pertimbangan teknis pensiun pejabat negara dikonsep; 2.4. Memo Dinas dan Surat Pengantar Naskah usul penetapan pertimbangan teknis pensiun pejabat negara dikonsep;

-2-

2.5. Naskah usul penetapan pertimbangan teknis pensiun pejabat negara diperiksa; 3. Menyiapkan konsep 3.1. bahan kelengkapan/berkas usul penetapan surat keputusan pensiun janda/duda mantan pejabat negara diverifikasi; pensiun janda/duda mantan pejabat 3.2. bahan kelengkapan/berkas usul penetapan negara pensiun janda/duda mantan pejabat negara pejabat negara dikendalikan; 3.3. Naskah surat keputusan pensiun janda/duda mantan pejabat negara dikonsep; 3.4. Surat Pengantar Naskah surat keputusan pensiun janda/duda mantan pejabat negara dikonsep; 3.5. Naskah surat keputusan pensiun janda/duda mantan pejabat negara diperiksa; 4. Menyiapkan konsep 4.1. Bahan kelengkapan/berkas usul pertimbangan teknis penetapan pertimbangan teknis pensiun pensiun duta besar duta besar luar biasa dan berkuasa penuh luar biasa dan diverifikasi; berkuasa penuh 4.2. Bahan kelengkapan/berkas usul penetapan pertimbangan teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dikendalikan; 4.3. Naskah usul penetapan pertimbangan teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dikonsep; 4.4. Memo Dinas dan Surat Pengantar Naskah usul penetapan pertimbangan teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dikonsep; 4.5. Naskah usul penetapan pertimbangan teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh diperiksa. 5. Menyiapkan konsep surat jawaban permasalahan pensiun

5.1. surat permasalahan pensiun diidentifikasi; 5.2. Data kepegawaian yang berkaitan dengan permasalahan pensiun bermasalah dihimpun; 5.3. Referensi/literatur sebagai sumber data sebagai bahan jawaban permasalahan pensiun dihimpun; 5.4. surat jawaban permasalahan pensiun dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Kepangkatan dan Mutasi; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya.

-2-

2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan pertimbangan teknis pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden; 3.2. Menyiapkan konsep pertimbangan teknis pensiun pejabat negara; 3.3. Menyiapkan konsep surat keputusan pensiun janda/duda mantan pejabat negara; 3.4. Menyiapkan konsep pertimbangan teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; 3.5. Menyiapkan konsep surat jawaban permasalahan pensiun. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 4.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya;

-2-

1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. pertimbangan teknis pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden dikonsep; 2.1.2. pertimbangan teknis pensiun Pejabat Negara dikonsep; 2.1.3. surat keputusan pensiun janda/duda mantan pejabat negara dikonsep; 2.1.4. Menyiapkan konsep pertimbangan teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; 2.1.5. surat jawaban permasalahan pensiun dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses administrasi pemberhentian pensiun/KPP PNS dan janda/ dudanya yang menjadi kewenangan Presiden dan pejabat negara; 3.2. Jenis-jenis pemberhentian; 3.3. Persyaratan pemberhentian. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep pertimbangan teknis pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden; 4.3. Membuat konsep pertimbangan teknis pensiun Pejabat Negara; 4.4. Membuat konsep pertimbangan teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; 4.5. Membuat konsep surat keputusan pensiun janda/duda mantan pejabat negara; 4.6. Membuat konsep surat jawaban permasalahan pensiun. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses administrasi pemberhentian pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden dan pejabat negara.

-2-

3


Melakukan pembinaan jabatan fungsional Analis Kepegawaian


: APP.BKN.AK.II.03.010.01 : Melakukan pembinaan jabatan fungsional Analis Kepegawaian. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pembinaan jabatan fungsional Analis Kepegawaian. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyusun standar kompetensi jabatan

1.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan konsep standar kompetensi jabatan dihimpun; 1.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan konsep standar kompetensi jabatan disusun; 1.3. Konsep naskah akademik penyusunan konsep standar kompetensi jabatan diidentifikasi; 1.4. Konsep naskah akademik penyusunan konsep standar kompetensi jabatan dirumuskan.

2. Menyusun pedoman formasi

2.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan penyusunan pedoman formasi dihimpun; 2.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan penyusunan pedoman formasi disusun; 2.3. Konsep naskah akademik penyusunan naskah keputusan pedoman formasi diidentifikasi; 2.4. Konsep naskah akademik penyusunan naskah keputusan pedoman formasi disusun.

3. Menyusun pengembangan sistem informasi jabatan

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

4. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan bahan penilaian dupak

4.1. Bahan kelengkapan/berkas usul penetapan angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional, dengan surat pengantar dicocokkan; 4.2. Bahan kelengkapan/berkas usul penetapan angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional satu persatu diteliti; 4.3. Bahan kelengkapan/berkas usul penetapan angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional dengan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) diperiksa dan dicocokkan; 4.4. Pemeriksaan kelengkapan bahan penilaian dupak dilaksanakan.

Sistem informasi jabatan disusun; Sistem informasi jabatan diidentifikasi; Sistem informasi jabatan diaplikasikan; Pengembangan sistem informasi jabatan disusun.

-2-

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pembinaan Jabatan Analis Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyusun standar kompetensi jabatan; 3.2. Menyusun pedoman formasi; 3.3. Menyusun pengembangan sistem informasi jabatan; 3.4. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan bahan penilaian dupak. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

-2-

PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Standar kompetensi jabatan disusun; 2.1.2. Pedoman formasi disusun; 2.1.3. Pengembangan sistem informasi jabatan disusun; 2.1.4. Pemeriksaan kelengkapan bahan penilaian dupak dilaksanakan. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses pembinaan jabatan fungsional Analis Kepegawaian; 3.2. Rumpun Jabatan; 3.3. Analisis Jabatan; 3.4. Informasi jabatan; 3.5. Perpindahan jabatan; 3.6. Pola Karier PNS. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menyusun standar kompetensi jabatan; 4.3. Ketelitian dalam menyusun pedoman formasi; 4.4. Ketelitian dalam menyusun pengembangan sistem informasi jabatan; 4.5. Ketelitian dalam melaksanakan pemeriksaan kelengkapan bahan penilaian dupak. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam pembinaan jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.

-2-

3. Unit Kompetensi Inti dan Pilihan Analis Kepegawaian Madya a. Unit Kompetensi Inti Analis Kepegawaian Madya 1


Melakukan analisis kekuatan pegawai

KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.02.003.01 JUDUL UNIT : Melakukan analisis kekuatan pegawai. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan analisis kekuatan pegawai. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyusun kekuatan pegawai/bezetting

1.1. Jumlah pegawai yang pensiun, meninggal dunia, naik pangkat, pindah instansi dan berhenti diinventarisasi; 1.2. Data kondisi pegawai tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan berlaku dikonsep; 1.3. Data kondisi pegawai tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan berlaku sebagai bahan usulan penetapan formasi dikoreksi; 1.4. Kekuatan pegawai/ bezetting disusun.

2. Menyusun kebutuhan pegawai

2.1. analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil disusun; 2.2. analisis persediaan Pegawai Negeri Sipil disusun; 2.3. kebutuhan Pegawai Negeri Sipil disusun.

3. Menyusun usul formasi

3.1. Daftar susunan Pegawai Negeri Sipil sesuai syarat jabatan disusun; 3.2. Daftar kebutuhan Pegawai Negeri Sipil disusun; 3.3. Daftar usul formasi disusun

4. Fasilitasi penyusunan formasi

4.1. Bahan-bahan peraturan, referensi, dan bahan kebijakan lainnya terkait penyusunan formasi dikumpulkan; 4.2. Bahan fasilitasi pelaksanaan penyusunan formasi disiapan; 4.3. Fasilitasi penyusunan formasi dilaksanapan

5. Menyiapkan konsep surat pertimbangan teknis/ penetapan usul formasi

5.1. Konsep penetapan formasi disiapan; 5.2. Konsep surat pertimbangan teknis/penetapan usul formasi disiapan

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk: 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Perencanaan dan Formasi; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah;

-2-

1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Menyusun kekuatan pegawai/bezetting; 3.2. Menyusun kebutuhan pegawai; 3.3. Menyusun usul formasi; 3.4. Fasilitasi penyusunan formasi; 3.5. Menyiapkan konsep surat pertimbangan teknis/penetapan usul formasi. 4. Peraturan yang diperlukan: 3.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 3.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah teraphir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 3.4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81/MenKes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Rumah Sakit; 3.5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 3.6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil; 3.7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarapat, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.I.02.003.01 : Melakukan persiapan penetapan usul formasi pegawai.

-2-

1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1 APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan pegawai.

proses

pengadaan

2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 1.3.1. Kekuatan pegawai/bezetting disusun; 1.3.2. Kebutuhan pegawai disusun; 1.3.3. Usul formasi disusun; 1.3.4. Penyusunan formasi difasilitasi; 1.3.5. Surat pertimbangan teknis/penetapan usul formasi di konsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Nomenklatur Jabatan; 3.2. Eselonering; 3.3. Rumpun Jabatan; 3.4. Analisis Jabatan; 3.5. Informasi jabatan; 3.6. Analisis kebutuhan pegawai; 3.7. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.8. Penyusunan kebutuhan pegawai; 3.9. Penataan pegawai; 3.10. Penyusunan rencana tambahan formasi pegawai baru. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Kemampuan mengkoding; 4.2. Menginput data; 4.3. Memilah data jabatan; 4.4. Mengidentifikasi uraian tugas dan persyaratan jabatan; 4.5. Mewawancara; 4.6. Mengkaji; 4.7. Mempresentasikan. 5. Sikap Kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pemahaman penyusunan analisis jabatan.

-2-

2


Melakukan proses pengendalian diklat

KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.02.039.01 JUDUL UNIT : Melakukan proses pengendalian diklat DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pengendalian diklat. ELEMEN KOMPETENSI 1. Mengendalikan

lulusan diklat

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Analisis Kebutuhan Diklat disusun 1.2. Laporan pelaksanaan Diklat disusun ; 1.3. Data lulusan diklat disusun. 1.4. Laporan pemanfaatan lulusan Diklat dihimpun 1.5. Pemanfaatan lulusan Diklat sesuai syarat jabatan dikendalikan.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; 1.5. Badan Pendidikan dan Pelatihan; 1.6. Unit Pengelola Pendidikan dan Pelatihan lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mengendalikan lulusan diklat. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian;

-2-

2.

3.

4.

5.

6.

1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.006.01 : Melakukan penyusunan kebutuhan diklat. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Lulusan diklat dikendalikan. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Persyaratan masing-masing diklat; 3.2. Maksud dan tujuan masing-masing diklat; 3.3. Evaluasi masing-masing lulusan diklat. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam mengendalikan lulusan diklat teknis/fungsional/ pimpinan; 4.3. Ketelitian dalam mengendalikan lulusan Pendidikan Formal; Sikap yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam pengendalian lulusan diklat teknis/fungsional/ pimpinan.

-2-

3


Melakukan proses pembuatan Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai


: APP.BKN.AK.I.02.002.01 : Melakukan proses pembuatan Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pembuatan Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyusun konsep naskah akademik NSP rekrutmen pegawai

1.1. Tujuan penyusunan naskah Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai ditentukan; 1.2. Tahapan rekrutmen pegawai diidentifikasi ; 1.3. Bahan/data tentang rekrutmen pegawai dihimpun; 1.4. Draft naskah Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai disusun; 1.5. Draft naskah Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai dengan pihak lain didiskusikan; 1.6. Naskah Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai tersusun.

2. Merumuskan konsep NSP rekrutmen pegawai

2.1. TOR tentang NSP rekrutmen pegawai disusun; 2.2. Data/bahan rekrutmen pegawai dikumpulkan; 2.3. Kajian/analisis tentang NSP rekrutmen pegawai dianalisis; 2.4. konsep NSP rekrutmen pegawai dengan pihak lain didiskusikan; 2.5. Pokok-pokok pikiran tentang konsep NSP rekrutmen pegawai dideskripsikan; 2.6. konsep NSP rekrutmen pegawai dirumuskan.

3. Menyusun naskah sosialiasasi NSP rekrutmen pegawai

3.1. naskah akademik NSP rekrutmen pegawai diidentifikasi; 3.2. bahan materi sosialisasi NSP rekruitmen pegawai diiventarisasi; 3.3. naskah sosialisasi NSP rekruitmen pegawai disusun.

4. Memfasilitasi teknis pelaksanaan rekrutmen pegawai

4.1. Bahan/panduan pelaksanaan rekrutmen pegawai dikumpulkan; 4.2. Tujuan dan tahapan pelaksanaan rekrutmen pegawai dipahami; 4.3. Komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait dilakukan;

-2-

4.4. Fasilitasi teknis pelaksanaan rekrutmen pegawai dilaksanakan. 5. Menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai

5.1. Tujuan dan tahapan pelaksanaan rekrutmen pegawai diindentifikasi; 5.2. Kisi-kisi intrumen evaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai disusun; 5.3. Draft instrumen evaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai dikonsep; 5.4. Instrumen evaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai disusun.

6. Mengevaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai

6.1. Naskah akademik NSP rekrutmen pegawai diidentifikasi; 6.2. Pelaksanaan rekrutmen pegawai dimonitor; 6.3. Pelaksanaan rekrutmen pegawai dievaluasi.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengadaan PNS; 1.3. Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai; 1.4. Badan Kepegawaian Daerah; 1.5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Menyusun konsep naskah akademik NSP rekrutmen pegawai; 3.2. Merumuskan konsep NSP rekrutmen pegawai; 3.3. Menyusun naskah sosialiasasi NSP rekrutmen pegawai; 3.4. Memfasilitasi teknis pelaksanaan rekrutmen pegawai; 3.5. Menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai; 3.6. Mengevaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

-2-

4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat;

-2-

1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. konsep naskah akademik NSP rekrutmen pegawai disusun; 2.1.2. konsep NSP rekrutmen pegawai dirumuskan; 2.1.3. naskah sosialiasasi NSP rekrutmen pegawai disusun; 2.1.4. teknis pelaksanaan rekrutmen pegawai difasilitasi; 2.1.5. instrumen evaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai disusun; 2.1.6. pelaksanaan rekrutmen pegawai dievaluasi. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses pembuatan Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam pembuatan konsep naskah rekrutmen pegawai; 4.3. Membuat konsep NSP rekrutmen pegawai.

akademik

NSP

5. Sikap yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses pembuatan Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai.

Norma

Standar

-2-

4


Melakukan penyusunan analisis jabatan

KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.02.015.01 JUDUL UNIT : Melakukan penyusunan analisis jabatan. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan penyusunan analisis jabatan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengolah data jabatan berdasarkan tehnik/ metode analisis jabatan

1.1. Data jabatan berdasarkan teknik/metode analisis jabatan dikumpulkan; 1.2. Data jabatan berdasarkan teknik/metode analisis jabatan diidentifikasi; 1.3. Data jabatan berdasarkan teknik/metode analisis jabatan diolah.

2. Membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam analisis jabatan

2.1. Hasil pengumpulan data dalam melaksanakan analisis jabatan diidentifikasi; 2.2. Data informasi jabatan sesuai kebutuhan analisis jabatan diidentifikasi; 2.3. Daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam analisis jabatan dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Jabatan; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Mengolah data jabatan jabatan;

berdasarkan

tehnik/metode

analisis

3.2. Membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam analisis jabatan. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

-2-

4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat.

-2-

1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.II.02.016.01 : Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Data jabatan berdasarkan tehnik/metode analisis jabatan diolah; 2.1.2. Daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam analisis jabatan dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Nomenklatur Jabatan; 3.2. Eselonering; 3.3. Rumpun Jabatan; 3.4. Analisis Jabatan; 3.5. Informasi jabatan; 3.6. Analisis kebutuhan pegawai; 3.7. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.1 Penataan pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam pembuatan daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam analisis jabatan; 4.3. Ketelitian dalam mengolah data jabatan berdasarkan tehnik/metode analisis jabatan. 5. Sikap yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam menyusun analisis jabatan.

-2-

5


Melakukan proses pengkajian penyusunan standar jabatan PNS


: APP.BKN.AK.II.02.031.01 : Melakukan proses pengkajian penyusunan standar jabatan PNS. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pengkajian penyusunan standar jabatan PNS. ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyusun dan merumuskan konsep standar jabatan PNS

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Bahan-bahan referensi (peraturan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait) penyusunan dan perumusan konsep standar jabatan PNS dikumpulkan; 1.2. Kajian/analisis tentang penyusunan dan perumusan konsep standar jabatan PNS dianalisis; 1.3. Naskah penyusunan dan perumusan konsep standar jabatan PNS dirancang; 1.4. Konsep rancangan penyusunan dan perumusan konsep standar jabatan PNS disusun.

2. Membuat kajian 2.1. bahan-bahan referensi kajian akademis akademis bahan bahan pertimbangan penetapan peraturan pertimbangan perundang-undangan dibidang penetapan peraturan kepegawaian khususnya yang terkait perundangdengan standar jabatan dikumpulkan; undangan di bidang 2.2. TOR berkaitan dengan kajian akademis kepegawaian bahan pertimbangan penetapan peraturan khususnya yang perundang-undangan dibidang terkait dengan kepegawaian khususnya yang terkait standar jabatan dengan standar jabatan disusun; 2.3. kajian akademis bahan pertimbangan penetapan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian khususnya yang terkait dengan standar jabatan disusun. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Jabatan; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok.

-2-

3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Menyusun dan merumuskan konsep standar jabatan PNS; 3.2. Membuat kajian akademis bahan pertimbangan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian khususnya yang terkait dengan standar jabatan. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

-2-

PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.032.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan standar jabatan PNS. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.II.02.017.01 : Melakukan proses penyusunan standar jabatan PNS; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. KONSEP standar jabatan PNS disusun dan dirumuskan; 2.1.2. Kajian akademis bahan pertimbangan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian khususnya yang terkait dengan standar jabatan dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses pengkajian penyusunan standar jabatan PNS; 3.2. Nomenklatur Jabatan; 3.3. Eselonering; 3.4. Rumpun Jabatan; 3.5. Analisis Jabatan; 3.6. Informasi jabatan; 3.7. Analisis kebutuhan pegawai; 3.8. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.9. Penataan pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menyusun dan merumuskan konsep standar jabatan PNS; 4.3. Ketelitian dalam menginventarisasi jabatan.

-2-

5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses pengkajian penyusunan standar jabatan PNS.

-2-

6


Melakukan proses pembuatan kajian tentang klasifikasi jabatan


: APP.BKN.AK.II.02.018.01 : Melakukan proses pembuatan kajian tentang klasifikasi jabatan DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pembuatan kajian tentang klasifikasi jabatan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Membuat konsep kajian tentang klasifikasi jabatan

1.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan tentang klasifikasi jabatan dihimpun; 1.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan konsep tentang klasifikasi jabatan disusun; 1.3. Konsep naskah akademik penyusunan konsep tentang klasifikasi jabatan diidentifikasi; 1.4. Konsep naskah akademik penyusunan konsep tentang klasifikasi jabatan dirumuskan.

2. Membuat konsep kajian tentang rumpun jabatan

2.1. Bahan-bahan referensi konsep kajian tentang rumpun jabatan dihimpun; 2.2. Peraturan perundang-undangan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait dengan kajian tentang rumpun jabatan dikumpulkan; 2.3. TOR berkaitan dengan konsep kajian tentang rumpun jabatan disusun; 2.4. Konsep kajian tentang rumpun jabatan dibuat.

3. Membuat laporan hasil klasifikasi dan rumpun jabatan

3.1. Daftar pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuatan klasifikasi dan rumpun jabatan disusun; 3.2. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuatan klasifikasi dan rumpun jabatan dikumpulkan; 3.3. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuatan klasifikasi dan rumpun jabatan diolah; 3.4. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuatan klasifikasi dan rumpun jabatan dirumuskan; 3.5. laporan hasil klasifikasi dan rumpun jabatan disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Jabatan;

-2-

1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Membuat konsep kajian tentang klasifikasi jabatan; 3.2. Membuat konsep kajian tentang rumpun jabatan 3.3. Membuat laporan hasil klasifikasi dan rumpun jabatan. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

-2-

4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. kajian tentang klasifikasi jabatan dikonsep; 2.1.2. kajian tentang rumpun jabatan dikonsep; 2.1.3. laporan hasil klasifikasi dan rumpun jabatan dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan penyusunan inventarisasi jabatan; 3.2. Nomenklatur Jabatan; 3.3. Eselonering; 3.4. Rumpun Jabatan; 3.5. Analisis Jabatan; 3.6. Informasi jabatan; 3.7. Analisis kebutuhan pegawai; 3.8. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.9. Penataan pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam membuat konsep kajian tentang klasifikasi jabatan dan rumpun jabatan;

-2-

4.3. Ketelitian dalam membuat laporan hasil klasifikasi dan rumpun jabatan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam klasifikasi jabatan.

memproses

pembuatan

kajian

tentang

-2-

7



Melakukan proses penyusunan penelusuran bakat pegawai

: APP.BKN.AK.II.02.009.01 : Melakukan proses penyusunan pegawai. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup keterampilan sikap kerja Analis melakukan proses penyusunan pegawai. ELEMEN KOMPETENSI

penelusuran bakat pengetahuan, dan Kepegawaian dalam penelusuran bakat


1. Menyusun instrumen penelusuran bakat sebagai satu alat seleksi

1.1. TOR kajian standar penelusuran bakat pegawai disusun; 1.2. Bahan tentang penelusuran bakat pegawai dikumpulkan; 1.3. Draft/konsep kajian kajian penelusuran bakat pegawai disusun; 1.4. Masukan dari pihak lain tentang instrumen penelusuran bakat sebagai satu alat seleksi didiskusikan; 1.5. Kajian standar penelusuran bakat pegawai disusun.

2. Menyiapkan naskah kebijakan penelusuran bakat pegawai

2.1. Kajian prosedur penelusuran bakat pegawai disusun; 2.2. Konsep naskah kebijakan penelusuran bakat pegawai disiapkan; 2.3. Konsep naskah kebijakan penelusuran bakat pegawai dirancang; 2.4. Konsep naskah kebijakan penelusuran bakat pegawai disusun.

3. Mengidentifikasi dan 3.1. Bahan-bahan referensi kajian prosedur menganalisa penelusuran bakat pegawai permasalahan diinventarisasi; pelaksanaan 3.2. Peraturan perundang-undangan, surat penelusuran bakat dan bahan kebijakan lainnya terkait pegawai dengan kajian prosedur penelusuran bakat pegawai diinventarisasi; 3.3. Konsep instrumen berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan penelusuran bakat pegawai disusun; 3.4. Permasalahan pelaksanaan penelusuran bakat pegawai disusun diidentifikasi; 3.5. Permasalahan pelaksanaan penelusuran bakat pegawai dianalisis. 4. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penelusuran bakat pegawai

4.1. Tujuan pelaksanaan penelusuran bakat pegawai diidentifikasi; 4.2. Instrumen evaluasi disusun; 4.3. Penilaian/pengukuran pelaksanaan penelusuran bakat pegawai dilakukan; 4.4. Tingkat capaian pelaksanaan penelusuran bakat pegawai disusun.

-2-

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Menyusun instrumen penelusuran bakat sebagai satu alat seleksi; 3.2. Menyiapkan naskah kebijakan penelusuran bakat pegawai; 3.3. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan pelaksanaan penelusuran bakat pegawai; 3.4. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penelusuran bakat pegawai. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

-2-

4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.021.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan penelusuran bakat pegawai; 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. instrumen penelusuran bakat sebagai satu alat seleksi disusun; 2.1.2. Naskah kebijakan penelusuran bakat pegawai disiapkan; 2.1.3. Permasalahan pelaksanaan penelusuran bakat pegawai diidentifikasi dan dianalisa; 2.1.4. Evaluasi pelaksanaan penelusuran bakat pegawai dilaksanakan. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Pengetahuan tehnik analisis 3.2. Teori bakat pegawai 3.3. Teori penyusunan instrumen penilaian 3.4. Proses penyusunan penelusuran bakat pegawai

-2-

4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Keterampilan pengujian data 4.3. Keterampilan analisa data 4.4. Ketelitian dalam menyusun instrumen penelusuran bakat sebagai satu alat seleksi; 4.5. Ketelitian dalam mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan pelaksanaan penelusuran bakat pegawai; 4.6. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam menyiapkan naskah kebijakan penelusuran bakat pegawai; 4.7. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan penelusuran bakat pegawai 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses penyusunan penelusuran bakat pegawai.

-2-

8


Melakukan proses penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya


: APP.BKN.AK.II.02.024.01 : Melakukan proses penyusunan dan angka kreditnya. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup keterampilan sikap kerja Analis melakukan proses penyusunan dan angka kreditnya.

jabatan fungsional pengetahuan, dan Kepegawaian dalam jabatan fungsional

ELEMEN KOMPETENSI


1. Menghitung angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional

1.1. Hasil pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan diidentifikasi; 1.2. Rekapitulasi hasil pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan dilakukan; 1.3. Pengukuran rata-rata keseluruhan jumlah jam per jabatan diidentifikasi; 1.4. Penghitungan angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional dilakukan.

2. Menyempurnakan konsep rancangan naskah usul penetapan jabatan fungsional

2.1. Konsep naskah usul penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya disusun; 2.2. Konsep naskah usul penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya dengan Kementerian PAN & RB dan BKN dibahas; 2.3. Konsep rancangan naskah usul penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya disempurnakan.

3. Menyusun bahan 3.1. Naskah usul penetapan jabatan pertimbangan teknis fungsional dan angka kreditnya penetapan jabatan diidentifikasi; fungsional 3.2. Naskah usul penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya diperiksa; 3.3. Bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan fungsional disusun. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Biro Organisasi dan Tatalaksana; 1.3. Direktorat Jabatan Karier; 1.4. Badan Kepegawaian Daerah; 1.5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok.

-2-

3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menghitung angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional; 3.2. Menyempurnakan konsep rancangan naskah usul penetapan jabatan fungsional; 3.3. Menyusun bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan fungsional. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.023.01 : Melakukan proses pengukuran beban kerja jabatan fungsional dan angka kreditnya

-2-

1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.II.02.022.01 :

Melakukan proses persiapan penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional dihitung; 2.1.2. Konsep rancangan naskah usul penetapan jabatan fungsional disempurnakan; 2.1.3. Bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan fungsional disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya; 3.2. Rumpun Jabatan; 3.3. Analisis Jabatan; 3.4. Informasi jabatan; 3.5. Perpindahan jabatan; 3.6. Pola Karier PNS. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menghitung angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional; 4.3. Ketelitian dalam menyempurnakan konsep rancangan naskah usul penetapan jabatan fungsional;; 4.4. Ketelitian dalam menyusun bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan fungsional. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses dan angka kreditnya.

penyusunan

jabatan fungsional

-2-

9


Melakukan proses persiapan penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai


: APP.BKN.AK.II.02.026.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengidentifikasi dan 1.1. Rencana (tujuan/outline) penilaian menganalisis kinerja pegawai disusun; penilaian kinerja 1.2. Bahan/data tentang penilaian kinerja pegawai pegawai dikumpulkan; 1.3. Kebutuhan penilaian kinerja pegawai ditelaah; 1.4. Kebutuhan penilaian kinerja pegawai ditelaah; 1.5. Kebutuhan penelusuran bakat pegawai didentifikasi; 1.6. Kebutuhan penelusuran bakat pegawai dianalisis. 2. Melakukan kajian pengukuran standar kinerja pegawai

2.1. TOR kajian pengukuran standar kinerja pegawai disusun; 2.2. Bahan/data yang berkaitan dengan kajian pengukuran standar kinerja pegawai dihimpun; 2.3. Draft/konsep kajian pengukuran standar kinerja pegawai disusun; 2.4. Kajian pengukuran standar kinerja pegawai disusun.

3. Melakukan kajian prosedur penilaian kinerja pegawai

3.1. Bahan-bahan referensi kajian prosedur prosedur penilaian kinerja pegawai dihimpun;Bahan kelengkapan/berkas usul penetapan angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional satu persatu diteliti; 3.2. Peraturan perundang-undangan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait dengan kajian prosedur penilaian kinerja pegawai dihimpun; 3.3. TOR berkaitan dengan kajian prosedur penilaian kinerja pegawai disusun; 3.4. Kajian prosedur penilaian kinerja pegawai dibuat.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah;

-2-

1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mengidentifikasi dan menganalisis penilaian kinerja pegawai; 3.2. Melakukan kajian pengukuran standar kinerja pegawai; 3.3. Melakukan kajian prosedur penilaian kinerja pegawai. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian;

-2-

1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.II.02.027.01

: Melakukan proses penyusun-

an konsep penilaian kinerja pegawai;

1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Penilaian kinerja pegawai diidentifikasi dan dianalisis; 2.1.2. Kajian pengukuran standar kinerja pegawai dilakukan; 2.1.3. Kajian prosedur penilaian kinerja pegawai dilakukan. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai; 3.2. Rumpun Jabatan; 3.3. Analisis Jabatan; 3.4. Informasi jabatan; 3.5. Perpindahan jabatan; 3.6. Pola Karier PNS. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam mengidentifikasi dan menganalisis penilaian kinerja pegawai; 4.3. Ketelitian dalam melakukan kajian pengukuran standar kinerja pegawai; 4.4. Ketelitian dalam melakukan kajian prosedur penilaian kinerja pegawai. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses penilaian kinerja pegawai

persiapan penyusunan

konsep

-2-

10


Melakukan proses penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai


: APP.BKN.AK.II.02.027.01 : Melakukan proses penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan melakukan proses penilaian kinerja pegawai. ELEMEN KOMPETENSI


1. Membuat konsep NSP penilaian kinerja pegawai

1.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan konsep NSP penilaian kinerja pegawai dihimpun; 1.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan penyusunan konsep NSP penilaian kinerja pegawai disusun; 1.3. Konsep naskah akademik penyusunan naskah konsep NSP penilaian kinerja pegawai diidentifikasi; 1.4. Konsep naskah akademik penyusunan konsep NSP penilaian kinerja pegawai dirumuskan.

2. Memfasilitasi konsultasi teknis penilaian kinerja pegawai

2.1. Peraturan perundang-undangan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait dengan teknis penilaian kinerja pegawai dihimpun; 2.2. Bahan konsultasi teknis penilaian kinerja pegawai disusun; 2.3. Simulasi teknis penilaian kinerja pegawai disusun; 2.4. Fasilitasi konsultasi teknis penilaian kinerja pegawai dilaksanakan.

3. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai

3.1. TOR kajian pengukuran standar kinerja pegawai disusun; 3.2. bahan/data yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dihimpun; 3.3. draft/konsep kajian standar kinerja pegawai disusun; 3.4. kajian pengukuran standar kinerja pegawai disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya.

-2-

2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Membuat konsep NSP penilaian kinerja pegawai; 3.2. Memfasilitasi konsultasi teknis penilaian kinerja pegawai; 3.3. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian;

-2-

1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.026.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Konsep NSP penilaian kinerja pegawai dibuat; 2.1.2. Konsultasi teknis penilaian kinerja pegawai difasilitasi; 2.1.3. Evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dilaksanakan. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja; 2.2.4. Tes tertulis. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai; 3.2. Konsep kinerja pegawai; 3.3. Konsep pengukuran; 3.4. Tehnik analisa data. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai; 4.3. Ketelitian dalam memfasilitasi konsultasi teknis penilaian kinerja pegawai; 4.4. Ketelitian dalam membuat konsep NSP penilaian kinerja pegawai; 4.5. Keterampilan analisa data 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses kinerja pegawai.

penyusunan

konsep penilaian

-2-

11


Melakukan proses penyusunan naskah akademik

KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.02.036.01 JUDUL UNIT : Melakukan proses penyusunan naskah akademik. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses penyusunan naskah akademik. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyusun Naskah Akademik sebagai Ketua

1.1. Bahan-bahan referensi penyusunan naskah akademik dihimpun; 1.2. Peraturan perundang-undangan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait dengan penyusunan naskah akademik dikumpulkan; 1.3. Koordinasi penyusunan naskah akademik dilakukan; 1.4. TOR berkaitan dengan penyusunan naskah akademik disusun; 1.5. Pengkajian penyusunan naskah akademik dilakukan; 1.6. Naskah akademik disusun.

2. Menyusun Naskah Akademik sebagai anggota

2.1. Bahan-bahan referensi penyusunan naskah akademik dihimpun; 2.2. Peraturan perundang-undangan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait dengan penyusunan naskah akademik dikumpulkan; 2.3. TOR berkaitan dengan penyusunan naskah akademik disusun; 2.4. Pengkajian penyusunan naskah akademik dilakukan; 2.5. Naskah akademik disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Peraturan Perundang-undangan; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyusun Naskah Akademik sebagai Ketua; 3.2. Menyusun Naskah Akademik sebagai anggota.

-2-

4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.015.01 : Melakukan penyusunan analisis jabatan 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan :

-2-

2.1.1. Naskah Akademik disusun sebagai Ketua; 2.1.2. Naskah Akademik disusun sebagai anggota. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses penyusunan Naskah Akademik. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam menyusun Naskah Akademik; 4.3. Ketelitian dalam menyusun Naskah Akademik. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses penyusunan Naskah Akademik.

b. Unit Kompetensi Pilihan Analis Kepegawaian Madya

-2-

1




: APP.BKN.AK.II.03.029.01 : Melakukan pemeriksaan nota usul permintaan/ penetapan NIP. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pemeriksaan nota usul permintaan/penetapan NIP. ELEMEN KOMPETENSI 1. Memeriksa dan menandatangani nota usul permintaan/ penetapan NIP

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Daftar nominatif penetapan NIP yang MS (Memenuhi Syarat), BTL (Bahan Tidak Lengkap), dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikelompokkan; 1.2. Kelengkapan berkas usul permintaan/penetapan NIP dengan persyaratan sesuai nota usulnya diperiksa; 1.3. Nota usul permintaan/penetapan NIP sesuai persyaratan ditandatangani.



BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengadaan PNS; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Memeriksa dan menandatangani nota usul permintaan/penetapan NIP; 3.2. Menyiapkan surat jawaban permasalahan penetapan NIP.

-2-

4. Peraturan yang diperlukan : 4.6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah teraphir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarapat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Nota usul permintaan/penetapan NIP diperiksa ditandatangani; 2.1.2. Surat jawaban permasalahan penetapan NIP dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja.

dan

-2-

3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Formasi Pegawai Negeri Sipil; 3.2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan berkas Nota usul permintaan/ penetapan NIP; 4.3. Membuat konsep surat jawaban permasalahan penetapan NIP. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pemahaman terhadap kelengkapan berkas nota usul permintaan NIP.

-2-

2


Melakukan analisis proses pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun


: APP.BKN.AK.II.03.040.01 : Melakukan analisis proses pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan analisis proses pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyiapkan usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun

1.1. Bahan kelengkapan/berkas usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun, diidentifikasi; 1.2. Nota Usul, surat pengantar dengan daftar nominatif dan bahan kelengkapan/berkas usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun dikonsep; 1.3. Usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun dikonsep.

2. Memeriksa dan menandatangani usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun

2.1. Daftar nominatif persetujuan teknis pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih sari 2 tahun yang MS (Memenuhi Syarat), BTL (Bahan Tidak Lengkap), dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikelompokkan; 2.2. Kelengkapan berkas usul persetujuan teknis pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih sari 2 tahun dengan persyaratan sesuai nota usulnya diperiksa; 2.3. Nota usul usul persetujuan teknis pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih sari 2 tahun sesuai persyaratan ditandatangani..

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : c. Biro Kepegawaian; d. Direktorat Pengadaan PNS; e. Badan Kepegawaian Daerah; f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

-2-

g. Bagian Kepegawaian; h. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun; 3.2. Memeriksa dan menandatangani usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah teraphir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarapat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1 APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2 APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3 APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan :

-2-

2.1.1. Usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun dikonsep; 2.1.2. Usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun diperiksa dan ditandatangani. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Formasi Pegawai Negeri Sipil; 3.2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun; 4.3. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan berkas usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun; 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pemahaman terhadap kelengkapan berkas usul persetujuan teknis pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

UNIT KOMPETENSI ANALIS KEPEGAWAIAN TINGKAT AHLI

Recommend Documents