LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA ANALIS KEPEGAWAIAN

5

2013, No.15

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA ANALIS KEPEGAWAIAN STANDAR KOMPETENSI KERJA ANALIS KEPEGAWAIAN I. PENDAHULUAN A. UMUM 1. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. 2. Dalam rangka usaha pembinaan karier dan peningkatan mutu profesionalisme PNS melalui jabatan fungsional tertentu, pemerintah telah menetapkan jabatan Analis Kepegawaian. 3. Untuk mendukung terwujudnya Analis Kepegawaian yang profesional perlu adanya standar kompetensi kerja yang mencerminkan tuntutan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pekerjaan. B. TUJUAN Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian dalam rangka mewujudkan Analis Kepegawaian yang profesional. Secara spesifik, Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian ditujukan untuk memberikan pedoman dalam :

www.djpp.depkumham.go.id

2013, No.15

6

1. Melakukan

pengembangan

program

sertifikasi

profesi

Analis

Kepegawaian; 2. Melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program diklat Analis Kepegawaian; dan 3. Dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi. C. PENGGUNAAN STANDAR KOMPETENSI KERJA ANALIS KEPEGAWAIAN Standar Kompetensi Kerja

Analis Kepegawaian antara lain digunakan

sebagai acuan untuk : 1. Menyusun uraian pekerjaan Analis Kepegawaian; 2. Menilai unjuk kerja Analis Kepegawaian; 3. Melakukan sertifikasi profesi Analis Kepegawaian; 4. Menyusun

dan

mengembangkan

program

Diklat

dalam

rangka

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Analis Kepegawaian; 5. Sinergitas antara perolehan angka kredit sebagai syarat kenaikan jabatan/pangkat dengan peningkatan kompetensi; 6. Implementasi sertifikasi profesi dan uji kompetensi dalam program penyelengaraan pengelolaan Analis Kepegawaian. D. RUANG LINGKUP Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian ini secara khusus menguraikan tahapan, teknis Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian, dan penentuan kualifikasi kompetensi jabatan.

E. PENGERTIAN Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS;


7

2013, No.15

2. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang terdiri atas formasi dan pengadaan, mutasi, pendidikan dan pelatihan (diklat), gaji, tunjangan dan

kesejahteraan,

ketatausahaan

kepegawaian,

disiplin

dan

pengendalian kepegawaian, pemberhentian dan pelaporan; 3. Pengembangan Sistem Manajemen PNS adalah kebijakan manajemen PNS mencakup norma, standar, prosedur mengenai sistem pengadaan kepegawaian, sistem mutasi, sistem ketatausahaan kepegawaian dan sistem gaji, tunjangan dan kesejahteraan; 4. Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja dalam menyelesaikan suatu fungsi tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan; 5. Pengetahuan Kerja Analis Kepegawaian adalah pengetahuan yang dimiliki Analis Kepegawaian berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh Analis Kepegawaian

terkait dengan

pekerjaannya

serta kesadaran

yang

diperoleh Analis Kepegawaian melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan. 6. Keterampilan Kerja Analis Kepegawaian adalah keterampilan Analis Kepegawaian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan,

yang

meliputi

keterampilan

melaksanakan

individual (task skill), keterampilan mengelola

pekerjaan

sejumlah tugas yang

berbeda dalam satu pekerjaan (task management skill), keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang tidak rutin (contingency management skill), keterampilan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja (job/role environment


2013, No.15

8

skill), dan keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja yang berbeda (transfer skills). 7. Sikap Kerja Analis Kepegawaian adalah perilaku

Analis Kepegawaian

yang menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan. 8. Standar

Kompetensi

Kerja

Analis

Kepegawaian

adalah

rumusan

kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan. 9. Kompetensi Umum Analis Kepegawaian adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki Analis Kepegawaian Tingkat Terampil maupun Tingkat Ahli, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam semua fungsi pelaksanaan tugas pokoknya sesuai Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian. 10. Kompetensi

Inti

Analis

Kepegawaian

adalah

kemampuan

dan

karakteristik yang wajib dimiliki Analis Kepegawaian Tingkat Terampil atau Tingkat Ahli yang merupakan inti dari masing-masing fungsi pelaksanaan tugas pokoknya, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian. 11. Kompetensi Pilihan Analis Kepegawaian adalah kemampuan dan karakteristik yang dapat dimiliki Analis Kepegawaian Tingkat Terampil atau

Tingkat

kompetensi keterampilan,

Ahli

yang

pelaksanaan dan

sikap

merupakan

pilihan

tugas

pokoknya,

kerja

yang

dalam

berupa

diperlukan

menambah

pengetahuan,

sesuai

Standar

Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian.


9

2013, No.15

II. FORMAT STANDAR KOMPETENSI A. KODIFIKASI OKUPASI DAN PROFESI Pemberian kode pada suatu kualifikasi pekerjaan berdasarkan hasil kesepakatan dalam pemaketan sejumlah unit kompetensi, diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada Format Kodifikasi Pekerjaan/Profesi seperti tercantum di bawah ini pada Tabel 1, sedangkan penjelasan kodifikasi Pekerjaan/Profesi tersebut disajikan pada Tabel 2. Tabel 1 : Format Kodifikasi Pekerjaan/Profesi Analis Kepegawaian X 00 00 00 00 00 00 Y 00 (1)

(2) (3)

(4)

KBLI – 2007

(5) (6)

(7) (8)

(9)

Tim Penyusun standar

Keterangan : a. Nomor (1) s/d (4) berpedoman pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). b. Nomor (5) s/d (9) pengisiannya berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari nomor (5) dan diusulkan

oleh tim penyusun untuk dibakukan

melalui peraturan perundangan di sektor, sub sektor dan bidang yang bersangkutan. Guna pengakuan kompetensi melalui sertifikat kompetensi, maka diperlukan pernyataan kompetensi akan sejumlah pekerjaan yang terkait yang disebut sebagai okupasi. Okupasi terdiri dari beberapa unit kompetensi, beberapa okupasi akan menjadi sebuah kualifikasi yang dapat diakui sebagai suatu profesi. Dengan demikian, sertifikat kompetensi dapat mengakui sebagai sebuah kualifikasi, sebagai sebuah okupasi, dan atau sebagai unit kompetensi saja.


2013, No.15

Tabel 2

10

: Kodifikasi Pekerjaan/Profesi Analis Kepegawaian

NO

DISKRIPSI KODIFIKASI

KODE

KETERANGAN

1

2

3

4

0

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lembaga Pemerintahan Non Departemen Dengan Tugas Khusus Badan Kepegawaian Negara Analis Kepegawaian Analis Kepegawaian Tingkat Terampil

1

Kategori

2

Golongan pokok

84

3

Golongan

11

4

Sub golongan

6

5 6 7

Sub kelompok Bidang Sub bidang

0 1 I II

8

Kualifikasi okupasi

1

Analis Kepegawaian Tingkat Ahli Kualifikasi Penatalaksana Manajemen PNS : a. Pelaksana Formasi dan Pengadaan PNS; b. Pelaksana Mutasi; c. Pelaksana Diklat; d. Pelaksana Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan; e. Pelaksana Tata Usaha Kepegawaian; f. Pelaksana Disiplin dan Pengendalian Pegawai; g. Pelaksana Pemberhentian PNS.

NO


KODE

KETERANGAN

1

2

3

4

2

Kualifikasi Penatalaksana Pengembangan Sistem Manajemen PNS : a. Pelaksana Penyusunan Standar Jabatan PNS; b. Pelaksana Penyusunan


11

2013, No.15

Klasifikasi Jabatan pada Instansi Pemerintah; c. Pelaksana Pengembangan Sistem Ketatausahaan Kepegawaian. 3

Kualifikasi Pengelolaan Managemen PNS : a. Pengelola Formasi dan Pengadaan PNS; b. Pengelola Mutasi; c. Pengelola Diklat; d. Pengelola Gaji, Tunjangan dan Kesejah teraan; e. Pengelola Disiplin dan Pengendalian Pegawai; f. Pengelola Pemberhentian.

4

Kualifikasi Pengembang Sistem Manajemen PNS : a. Pengembang Sistem Pengadaan; b. Penganalisis Jabatan; c. Perancang Standar Jabatan PNS; d. Penginventarisasi Jabatan Pada Instansi Pemerintah; e. Pengklasifikasi Jabatan pada Instansi Pemerintah; f. Pengevaluasi Jabatan pada Instansi Pemerintah; g. Perumus Kebijakan Jabatan Karir; h. Penelusur Bakat Pegawai i. Perancang Jabatan Fungsional; j. Pengembang Sistem Ketatausahaan Kepegawaian; k. Penilai Kinerja Pengembang Sistem Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan; l. Penyusun Naskah Akademik

NO


KODE

KETERANGAN

1

2

3

4

5

Kualifikasi dasar pengelola kepegawaian : a. Pemroses Pengadaan


2013, No.15

12

Pegawai; b. Pengadministrasi Kenaikan Pangkat; c. Penyusun Laporan. B. FORMAT KODIFIKASI UNIT KOMPETENSI 1. Kodifikasi Unit Kompetensi Dalam daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi, dimana setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh, terdiri atas bagian-bagian yang memuat Sektor, Sub Sektor, Bidang, Sub Bidang, Kelompok Unit Kompetensi, Nomor Urut Unit Kompetensi dan Versi dalam format kodifikasi unit kompetensi Tabel : 3. Tabel : 3 Format Kodifikasi Unit Kompetensi XXX . XXX . XX . 00 . 00 . 000 . 00 (1) (2)

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7)

a. Sektor : Untuk sektor (1) mengacu kepada

Peraturan Kepala Badan Pusat

Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dengan menghilangkan kalimat bidang lapangan usaha dan diisi dengan singkatan 3 huruf kapital dari nama sektor, yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan (APP). b. Sub Sektor : Untuk Sub Sektor (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 2 huruf kapital dari Sub Sektor yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN). c. Bidang : Bidang (3) mengacu kepada bagian dari sub sektor, bagian ini merupakan hasil modifikasi dalam sistem kodefikasi yang digunakan guna memenuhi tuntutan keunikan bidang kompetensi kerja yang


13

2013, No.15

ada di sektor pemerintahan, khususnya di Badan Kepegawaian Negara, yaitu Analis Kepegawaian (AK). d. Sub Bidang : Sub Bidang (4) mengacu kepada bagian dari bidang, Sub bidang merupakan modifikasi untuk memenuhi tuntutan keunikan bidang kompetensi kerja Analis Kepegawaian, yaitu Analis Kepegwaian Tingkat Terampil (I) dan/atau Analis Kepegawaian Tingkat Ahli (II). e. Kelompok Unit Kompetensi : Untuk kelompok kompetensi (5) diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu : 01 : Kode kelompok kompetensi umum (general) 02 : Kode kelompok kompetensi inti (functional) 03 : Kode kelompok kompetensi pilihan (optional) f. Nomor Urut Unit Kompetensi : Untuk nomor urut unit kompetensi (6), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut disusun dari yang terendah ke yang tertinggi, untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih komplek. Dengan demikian, semakin besar nomor urut, maka semakin tinggi pengetahuan dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam unit kompetensi. Untuk menggambarkan hal ini, Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian mengacu kepada urutan kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan dimana kompetensi tersebut ditetapkan. Jenjang jabatan terendah diasumsikan menggambarkan kompetensi yang paling mudah dikerjakan, sedang jenjang jabatan tertinggi


2013, No.15

14

diasumsikan

menggambarkan

kompetensi

yang

paling

sulit

dikerjakan. g. Versi Unit Kompetensi : Versi unit kompetensi (7) diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi ini merupakan nomor urut penyusunan/penetapan standar kompetensi. Dengan demikian, kodifikasi unit kompetensi Analis Kepegawaian yang digunakan adalah: APP . BKN. AK . I /II . 01 . 001 . 01 Versi atau edisi Nomor urut unit pada kelompok Nama kelompok unit Nama sub bidang Nama bidang Nama sub sektor Nama sektor

APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 Penjelasan : APP

: Sektor

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

dan

Jaminan Sosial Wajib BKN

: Sub sektor = Badan kepegawaian Negara

AK

: Bidang = Analis Kepegawaian

I / II

: Sub bidang; I = untuk Analis Kepegawaian Terampil; II = untuk Analis Kepegawaian Ahli;

01

: Kelompok kompetensi umum;

001

: Nomor urut unit kompetensi;

01

: Versi ke-1.

2. Judul Unit Kompetensi Judul unit kompetensi merupakan fungsi tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang


15

2013, No.15

menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur. 3. Deskripsi Unit Kompetensi Deskripsi

unit

kompetensi

merupakan

bentuk

kalimat

yang

menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan

dalam

menyelesaikan

suatu

tugas

pekerjaan

yang

dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi. 4. Elemen Kompetensi Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan mencapai

unit

tugas-tugas

kompetensi

yang

tersebut.

harus

dikerjakan

untuk

Elemen

kompetensi

ditulis

menggunakan kalimat aktif dan untuk setiap unit kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi. 5. Kriteria Unjuk Kerja Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2 sampai dengan 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif. Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat kriteria unjuk kerja

harus

memperhatikan

keterukuran

aspek

pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi bloom (level : pengetahuan, komprehensip, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi), serta

pengembangannya

yang

terkait

dengan

aspek-aspek

psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan


2013, No.15

16

pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi. 6. Batasan Variabel Batasan variabel untuk unit kompetensi dapat menjelaskan : a. Konteks variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas. b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi. c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi. d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam

melaksanakan

tugas

untuk

memenuhi

persyaratan

kompetensi. 7. Panduan Penilaian Panduan

penilaian

digunakan

untuk

membantu

penilai

dalam

melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi : a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain : prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penugasan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan

awal yang diperlukan dalam

melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain. b. Kondisi pengujian, merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, pengujian

dilakukan

dengan

metode

tes

tertulis,

wawancara,


17

2013, No.15

demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator, serta situasi yang disyaratkan untuk terlaksananya kompetensi kerja. c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu. d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu. e. Sikap kerja yang dibutuhkan, merupakan informasi kesiapan bertindak untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu. f. Aspek kritis, merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukenali sikap kerja dalam mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu. C. PETA FUNGSI ANALIS KEPEGAWAIAN Berdasar pada lingkup dan cakupan kegiatan Analis Kepegawaian, peta fungsi

Kompetensi

meliputi

kegiatan

Pengembangan Sistem Manajemen PNS

Manajemen

PNS

dan

sebagai unsur utama.

Kedua

unsur utama tersebut memiliki klasifikasi sesuai dengan tingkat jabatan sebagai berikut : 1. Analis Kepegawaian Tingkat Terampil : a. Penatalaksana Manajemen PNS; b. Penatalaksana Pengembangan Sistem Manajemen PNS. 2. Analis Kepegawaian Tingkat Ahli : a. Pengelola Manajemen PNS; b. Pengembang Sistem Manajemen PNS. Dari kualifikasi dimaksud masing-masing dibagi dalam okupasi yang merupakan sub unsur dalam rincian butir kegiatan jabatan Analis


2013, No.15

18

Kepegawaian Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud dalam Skema Peta Fungsi Analis Kepegawaian dibawah ini :


19

2013, No.15

III. STANDAR KOMPETENSI KERJA ANALIS KEPEGAWAIAN A. PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI Tahapan penting dalam penyusunan Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian

adalah

pemaketan

unit

kompetensi.

Pemaketan

unit

kompetensi dilakukan berdasarkan rincian butir kegiatan pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional

Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut Jabatan

Fungsional

Analis

Kepegawaian

dibedakan

menjadi

Analis

Kepegawaian Tingkat Terampil dan Analis Kepegawaian Tingkat Ahli. Selanjutnya pada Analis Kepegawaian Tingkat Terampil terdapat 3 (tiga) jenjang jabatan, yaitu : (1) Analis Kepegawaian Pelaksana; (2) Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan; dan (3) Analis Kepegawaian Penyelia. Sementara pada Analis Kepegawaian Tingkat Ahli terdapat 3 (tiga) jenjang jabatan, yaitu : (1) Analis Kepegawaian Pertama; (2) Analis Kepegawaian Muda; dan (3) Analis Kepegawaian Madya. Pada masing-masing jenjang Analis Kepegawaian memiliki kegiatan dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan jenjang kepangkatannya. Penentuan kualifikasi pada Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian ini tidak menggunakan kualifikasi berjenjang namun menggunakan kualifikasi tertentu dalam batasan sub unsur. Hal ini sesuai dengan tahapan aktivitas kerja dalam suatu okupasi yang tersebar pada beberapa jabatan

Analis

Kepegawaian.

Berdasarkan

ketentuan

diatas,

maka

dimungkinkan dalam suatu jenjang jabatan dapat melakukan kegiatan


2013, No.15

20

setingkat lebih rendah atau setingkat lebih tinggi dalam lingkup tingkat jabatan, sedangkan kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan antar tingkat jabatan yaitu antar Tingkat Terampil dan Ahli. Pemaketan mengacu kepada dua

tingkat yaitu

daftar unit kompetensi

pada Analis Kepegawaian Tingkat Terampil dan daftar unit kompetensi pada Analis Kepegawaian Tingkat Ahli. Pengelompokan Kualifikasi dan okupasi Analis Kepegawaian Tingkat Terampil dan Analis Kepegawaian Tingkat Ahli sebagaimana Tabel 4 dan Tabel 5 dibawah ini :


21

2013, No.15


2013, No.15

22

B. DAFTAR OKUPASI DAN UNIT KOMPETENSI Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian masing-masing terbagi dalam okupasi dengan pengkodeannya, sedang dalam okupasi sendiri terbagi dalam unit kompetensi dengan pengkodeannya sendiri. Dari unit kompetensi yang ada terbagi dalam kompetensi umum, kompetensi inti dan kompetensi pilihan yang menunjukan peran masing-masing. Dalam daftar okupasi dan unit kompetensi terdiri : a. Okupasi Yang dimaksud okupasi adalah sekumpulan unit kompetensi yang merupakan penjabaran dari salah satu unsur Analis Kepegawaian Tingkat Terampil maupun Tingkat Ahli. b. Unit Kompetensi Yang dimaksud dengan unit kompetensi adalah penjabaran dari masing-masing okupasi sekaligus merupakan pengelompokan butir kegiatan Analis Kepegawaian Tingkat Terampil maupun Tingkat Ahli berdasarkan kompleksitas (kerumitan) pekerjaan, kewenangan dan rentang kendali manajemen dari kompetensi yang dipersyaratkan. Daftar Okupasi Unit Kompetensi Umum, Daftar Okupasi dan unit kompetensi Analis Kepegawaian Tingkat Terampil, dan Tingkat Ahli, sebagaimana Tabel 6, Tabel 7 dan Tabel 8 dibawah ini :


23

2013, No.15


2013, No.15

24


25

2013, No.15


2013, No.15

26


27

2013, No.15


2013, No.15

28


29

2013, No.15


2013, No.15

30


31

2013, No.15


2013, No.15

32


33

2013, No.15


2013, No.15

34


35

2013, No.15

C. IDENTIFIKASI UNIT KOMPETENSI ANALIS KEPEGAWAIAN Unit Kompetensi Analis Kepegawaian merupakan kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Analis Kepegawaian. Pengelompokan unit kompetensi dalam standar kompetensi suatu bidang keahlian/pekerjaan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu : Kelompok Kompetensi Umum, Inti dan Pilihan. Penentuan pengelompokan ini didasarkan pada Unit Kompetensi

Analis

Kepegawaian sebagai berikut : 1. Kelompok Kompetensi Umum Kelompok Kompetensi Umum mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada semua level Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian. Kelompok

Kompetensi

Umum

merupakan

pengelompokan

unit

kompetensi Analis Kepegawaian Tingkat Terampil dan Ahli dari seluruh jenjang

Analis

Kepegawaian,

mulai

jenjang

Analis

Kepegawaian

Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Madya. 2. Kompetensi Inti Kompetensi

Inti

mencakup

unit

kompetensi

yang

berlaku

dan

dibutuhkan untuk mengerjakan tugas inti (fungsional), dan merupakan unit yang wajib (compulsory) untuk keterampilan Analis Kepegawaian. Unit kompetensi inti pada dasarnya terkait dengan butir-butir kegiatan dari

masing-masing

jenjang

jabatan, sehingga

dalam

satu

unit

kompetensi inti dapat terbagi dalam pengelompokan unit kompetensi jenjang jabatan lainnya. Kompetensi Inti merupakan pengelompokan kompetensi dari butir kegiatan Analis Kepegawaian pada tingkat Terampil dan Ahli yang dapat dan mungkin dilakukan oleh seluruh Analis kepegawaian di unit kerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.


2013, No.15

36

3. Kelompok Kompetensi Pilihan Kelompok Kompetensi Pilihan mencakup unit kompetensi alternatif keterampilan sektor kepegawaian. Kompetensi Pilihan merupakan pengelompokan kompetensi dari butir kegiatan Analis Kepegawaian pada tingkat Terampil dan Ahli yang tidak dapat dilakukan oleh seluruh Analis kepegawaian pada unit kerja, melainkan cenderung hanya dapat dilakukan oleh Analis Kepegawaian di unit kerja Instansi Pemerintah Pusat, atau hanya dapat dilakukan oleh

Analis

Kepegawaian

di

Instansi

Pemerintah

Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota. Pengelompokan unit kompetensi dalam Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian

sebagaimana

dimaksud diatas,

digabungkan

kembali dalam Analis Kepegawaian Tingkat Terampil dan Analis Kepegawaian Tingkat Ahli, sebagaimana Tabel 9 dan Tabel 10 sebagai berikut : Tabel 9 : Identifikasi Kompetensi Umum, Inti dan Pilihan bagi Analis Kepegawaian Tingkat Terampil. NO

KODE UNIT

UNIT KOMPETENSI

UNIT KOMPETENSI UMUM

melakukan proses pengadaan pegawai

1

APP.BKN.AK.I.II.01.001.01

2

APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 melakukan proses kenaikan pangkat

3


melakukan proses penyusunan laporan

UNIT KOMPETENSI INTI ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA 1

APP.BKN.AK.I.02.004.01

Melakukan persiapan pengadaan pegawai

2


Melakukan proses administrasi jabatan

3


Melakukan pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

4


Melakukan pengelolaan DP3

5


Mengelola administrasi diklat


37

2013, No.15

6


Melakukan pengelolaan dokumen kepegawaian

7


Melakukan proses pengelolaan administrasi disiplin pegawai

8


Melakukan proses persiapan administrasi pemberhentian

9


Melakukan pengelolaan takah pensiun

UNIT KOMPETENSI PILIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA APP.BKN.AK.I.03.001.01

Melakukan proses pengangkatan CPNS/PNS

2


Melakukan proses persiapan penetapan Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu Isteri(Karis) Kartu Suami (Karsu)

3


Melakukan proses pengelolaan mutasi keluarga

4


Melakukan proses administrasi penggajian

1

5


Melakukan pengelolaan upaya kesejahteraan

UNIT KOMPETENSI INTI ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN 1


Melakukan persiapan penetapan usul formasi pegawai

2


Melakukan administrasi pengadaan pegawai

3


Melakukan proses peninjauan masa kerja

4


Melakukan pengelolaan tunjangan

5


Melakukan proses administrasi pemberian penghargaan

6


Melakukan proses pengelolaan dokumen kepegawaian

7


Melakukan proses pemeriksaan


2013, No.15

38

administrasi pemberhentian UNIT KOMPETENSI PILIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN APP.BKN.AK.I.03.005.01

Melakukan penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) CPNS

2


Melakukan proses penetapan Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu Isteri(Karis) Kartu Suami (Karsu)

3


Melakukan administrasi penetapan status dan kedudukan hukum kepegawaian PNS

4


Melakukan penyajian informasi kepegawaian

5


Melakukan proses administrasi pemberhentian pensiun pejabat negara dan janda/dudanya

1

UNIT KOMPETENSI INTI ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA 1


Melakukan proses administrasi pengelolaan dokumen kepegawaian Melakukan administrasi pengendalian kepegawaian

2


3


Melakukan persiapan penyusunan standar jabatan PNS

4


Melakukan proses persiapan penyusunan evaluasi jabatan


Melakukan proses persiapan pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian

5

UNIT KOMPETENSI PILIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA 1


Melakukan proses administrasi jabatan fungsional

2


Melakukan proses administrasi perpindahan PNS

3


Melakukan proses pemberian


39

2013, No.15

penghargaan 4


Melakukan analisis data informasi kepegawaian

5


Melakukan proses adminisrasi pemberhentian lainnya

6


Melakukan persiapan pembuatan Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai

Tabel 10 : NO

Identifikasi Kompetensi Umum, Kepegawaian Tingkat Ahli. KODE UNIT

Inti

dan

Pilihan

bagi

Analis

UNIT KOMPETENSI

UNIT KOMPETENSI UMUM

Melakukan proses pengadaan pegawai

1


2

APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 Melakukan proses kenaikan pangkat

3


Melakukan proses penyusunan laporan

UNIT KOMPETENSI INTI ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA 1

APP.BKN.AK.II.02.012.01

Melakukan pengelolaan kenaikan pangkat

2


Melakukan proses mutasi pegawai

3


Melakukan analisis surat pengaduan

4


Melakukan analisis hasil pemeriksaan

5


Melakukan proses persiapan penyusunan standar jabatan PNS

6


Melakukan proses persiapan penyusunan inventarisasi jabatan

7


Melakukan proses penyusunan evaluasi jabatan

8


Melakukan proses persiapan penyusunan pola dasar karier

9


Melakukan proses persiapan penyusunan pola karier

10


Melakukan proses persiapan


2013, No.15

40

penyusunan penelusuran bakat pegawai 11


Melakukan proses pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian

12


Melakukan proses persiapan pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan

UNIT KOMPETENSI PILIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA 1


Melakukan analisis proses pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun

2


Melakukan proses mutasi kepegawaian jabatan fungsional

UNIT KOMPETENSI INTI ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA 1


Melakukan pengelolaan penempatan dalam jabatan

2


Melakukan penyusunan kebutuhan diklat

3


Melakukan analisis upaya kesejahteraan dan penghargaan

4


Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan

5


Melakukan proses penyusunan standar jabatan PNS

6


Melakukan proses penyusunan pola karier

7


Melakukan proses persiapan penyusunan jabatan fungsional dan angka kredit


Melakukan proses pengukuran beban kerja jabatan fungsional dan angka kreditnya

9


Melakukan proses pembuatan konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian

10


Melakukan pembuatan naskah

8


41

2013, No.15

konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian UNIT KOMPETENSI PILIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA APP.BKN.AK.II.03.029.01

Melakukan pemeriksaan nota usul permintaan/penetapan NIP

2


Melakukan proses administrasi pemberhentian pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden dan pejabat Negara

3


1

Melakukan pembinaan jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

UNIT KOMPETENSI INTI ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA 1


Melakukan analisis kekuatan pegawai

2


Melakukan proses pengendalian diklat

3


Melakukan proses pembuatan Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai

4


Melakukan penyusunan analisis jabatan

5


Melakukan proses pengkajian penyusunan standar jabatan PNS

6


Melakukan proses pembuatan kajian tentang klasifikasi jabatan

7


Melakukan proses penyusunan penelusuran bakat pegawai

8


Melakukan proses penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya

9


Melakukan proses persiapan penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai

10


Melakukan proses penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai


2013, No.15

11

42


Melakukan proses penyusunan naskah akademik

UNIT KOMPETENSI PILIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA 1

2


Melakukan analisis penetapan status dan kedudukan hukum


Melakukan proses penyusunan konsep perubahan penetapan dan penyesuaian pensiun PNS dan janda/dudanya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO


43

2013, No.15

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA ANALIS KEPEGAWAIAN UNIT KOMPETENSI ANALIS KEPEGAWAIAN TINGKAT TERAMPIL A. UNIT KOMPETENSI UMUM 1



KODE UNIT : APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 JUDUL UNIT : Melakukan proses pengadaan pegawai. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pengadaan pegawai. ELEMEN KOMPETENSI 1. Mengawasi pelaksanaan ujian saringan

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Daftar hadir peserta ujian diperiksa;

1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Tata tertib pelaksanaan ujian saringan dibacakan; Berkas soal ujian dibagikan; Jalannya pelaksanaan ujian diawasi; Berkas soal dan/atau jawaban ujian saringan dikumpulkan dan dihitung sesuai dengan jumlah peserta; 1.6. Laporan/Berita Acara pelaksanaan ujian saringan ditandatangani. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Daftar hadir peserta ujian saringan diperiksa; Berkas soal ujian saringan dibagikan; Jalannya pelaksanaan ujian saringan diawasi; Berkas soal dan/atau jawaban ujian saringan dikumpulkan; 2.5. Laporan/Berita Acara pelaksanaan ujian saringan ditandatangani. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Daftar hadir peserta ujian diperiksa; Berkas soal ujian dibagikan; Jalannya pelaksanaan ujian diawasi; Berkas soal dan/atau jawaban ujian dikumpulkan; Laporan/Berita Acara pelaksanaan ujian saringan ditandatangani.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel :


2013, No.15

44

Unjuk Kerja ini berlaku untuk: 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan: 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyusun naskah panduan pengadaan pegawai; 3.2. Menyusun soal ujian sebagai Ketua; 3.3. Menyusun soal ujian sebagai Anggota; 3.4. Memeriksa hasil ujian saringan soal pilihan ganda; 3.5. Memeriksa hasil ujian saringan soal esai. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada


45

2.

3.

4.

5.

6.

2013, No.15

1.3. Unit kompetensi terkait : Tidak ada Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Naskah panduan pengadaan pegawai disusun; 2.1.2. Soal ujian disusun sebagai Ketua; 2.1.3. Soal ujian disusun sebagai Anggota; 2.1.4. Hasil ujian saringan soal pilihan ganda diperiksa; 2.1.5. Hasil ujian saringan soal esai diperiksa. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Formasi Pegawai Negeri Sipil; 3.2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Keterampilan yang dibutuhkan : 3.6. Menentukan referensi; 3.7. Membuat konsep naskah panduan pengadaan pegawai; 3.8. Kecermatan dalam menyusun soal ujian; 3.9. Ketelitian dalam pemeriksaan hasil ujian saringan; Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam menyusun soal dan memeriksa hasil ujian.


2013, No.15

2

46


Melakukan proses administrasi kenaikan pangkat

KODE UNIT : APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 JUDUL UNIT : Melakukan proses administrasi kenaikan pangkat. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses administrasi kenaikan pangkat. ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyiapkan bahan/ berkas usulan kenaikan pangkat

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Surat pemberitahuan tentang PNS yang akan naik 1.2.

1.3. 1.4. 1.5. 2. Menyiapkan usul per- 2.1. setujuan/pertimbang an teknis kenaikan 2.2. pangkat PNS 2.3. 2.4. 3. Memeriksa berkas usul kenaikan pangkat PNS

3.1. 3.2. 3.3.

4. Menyiapkan surat pengantar pengembalian usul yang dinyatakan bahan tidak lengkap (BTL) tidak memenuhi syarat (TMS)

4.1.

4.2.

pangkat dikonsep; Surat pemberitahuan tentang PNS yang akan naik pangkat beserta formulir daftar nama didistribusikan; Data PNS yang akan naik pangkat sesuai dengan jenis kenaikan pangkat dihimpun; Daftar nama PNS yang akan naik pangkat sesuai dengan jenis kenaikan pangkat disusun; Bahan/berkas usulan kenaikan pangkat diidentifikasi. Daftar nominatif PNS yang akan naik pangkat sesuai dengan jenis kenaikan pangkat disusun; Nota usul persetujuan/ pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep; Surat perintah melaksanakan tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatan CPNS dikonsep. Usul persetujuan /pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep. Nota Usul, surat pengantar dan daftar nominatif usul kenaikan pangkat PNS diperiksa; Bahan kelengkapan/berkas usul kenaikan pangkat PNS, dengan surat pengantar dicocokkan; bahan kelengkapan/berkas usul kenaikan pangkat PNS diperiksa. Daftar nama PNS pengusulan persetujuan/ pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dengan bahan tidak lengkap (BTL)/tidak memenuhi syarat (TMS) disusun; Surat pengantar pengembalian bahan tidak lengkap (BTL)/tidak memenuhi syarat (TMS) pengusulan persetujuan/ pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep.

5. Mengendalikan listing 5.1. Data kelengkapan berkas usul kenaikan pangkat persetujuan teknis PNS yang memenuhi persyaratan dientri; kenaikan pangkat PNS


47

2013, No.15

5.2. Daftar kelengkapan berkas usul kenaikan pangkat 5.3.

6. Menyiapkan naskah keputusan kenaikan pangkat

6.1.

6.2.

6.3. 7. Menyiapkan surat pengantar pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS

7.1. 7.2.

PNS yang memenuhi persyaratan disusun; Penetapan pertimbangan /persetujuan kenaikan pangkat PNS yang memenuhi persyaratan dikendalikan. Data PNS berdasarkan daftar nominatif penetapan kenaikan pangkat yang telah mendapat pertimbangan dihimpun; Daftar PNS berdasarkan daftar nominatif penetapan kenaikan pangkat PNS yang telah mendapat pertimbangan disusun; Naskah Surat Keputusan kenaikan pangkat PNS, salinan dan petikan dikonsep. Daftar nominatif PNS hasil pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS disusun; Surat pengantar pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Kepangkatan dan Mutasi; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Menyiapkan bahan/berkas usulan kenaikan pangkat; 3.2. Menyiapkan usul persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS; 3.3. Memeriksa berkas usul kenaikan pangkat PNS; 3.4. Menyiapkan surat pengantar pengembalian usul yang dinyatakan bahan tidak lengkap (BTL) tidak memenuhi syarat (TMS); 3.5. Mengendalikan listing persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS; 3.6. Menyiapkan naskah keputusan kenaikan pangkat; 3.7. Menyiapkan surat pengantar pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;


2013, No.15

48

4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada 1.3. Unit kompetensi terkait : Tidak ada 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Bahan/berkas usulan kenaikan pangkat dikumpulkan; 2.1.2. Usul persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep; 2.1.3. Berkas usul kenaikan pangkat PNS diperiksa; 2.1.4. Surat pengantar pengembalian usul yang dinyatakan bahan tidak lengkap (BTL) tidak memenuhi syarat (TMS) dikonsep; 2.1.5. Listing persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS dikendalikan; 2.1.6. Naskah keputusan kenaikan pangkat dikonsep; 2.1.7. Surat pengantar pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja;


49

2013, No.15

2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Jenis Kenaikan Pangkat; 3.2. Persyaratan Kenaikan Pangkat; 3.3. Kelengkapan berkas/bahan Kenaikan Pangkat; 3.4. Formasi kepangkatan. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menyiapkan bahan/berkas usulan sampai dengan menyiapkan usul persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS; 4.3. Ketelitian dalam memeriksa berkas usul kenaikan pangkat PNS; 4.4. Ketelitian dalam menyiapkan berbagai surat pengantar; 4.5. Ketelitian dalam mengendalikan listing persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS; 4.6. Ketelitian dalam menyiapkan naskah keputusan kenaikan pangkat; 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam menyiapkan naskah keputusan kenaikan pangkat PNS.


2013, No.15

50

3 APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 Melakukan proses penyusunan laporan KODE UNIT : APP.BKN.AK.I.II.01.003

JUDUL UNIT : Melakukan proses penyusunan laporan. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses penyusunan laporan. ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menyusun laporan

1.1. Refrensi/ literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan dihimpun; 1.2. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan dikumpulkan; 1.3. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan dianalisa; 1.4. Laporan disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyusun laporan. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;


51

2013, No.15

4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : Tidak ada. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Laporan disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1 Proses penyusunan laporan. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam penyusunan laporan; 4.3. Ketelitian dalam penyusunan laporan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 4.1. Pengalaman dalam penyusunan laporan.


2013, No.15

52

B. UNIT KOMPETENSI INTI DAN PILIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN TINGKAT TERAMPIL PER JENJANG JABATAN 1. Unit Kompetensi Inti dan Pilihan Analis Kepegawaian Pelaksana a. Unit Kompetensi Inti Analis Kepegawaian Pelaksana 1


Melakukan administrasi pengadaan pegawai

KODE UNIT : APP.BKN.AK.I.02.025.01 JUDUL UNIT : Melakukan administrasi pengadaan pegawai. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan administrasi pengadaan pegawai. ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyiapkan pengumuman hasil ujian saringan

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Bahan-bahan peraturan, referensi, daftar calon

1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas peserta yang lulus ujian

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

pegawai yang diterima dan bahan kebijapan lainnya terkait pengumuman hasil ujian saringan dikumpulkan; Naskah pengumuman penerimaan pegawai dikonsep Naskah konsep pengumuman penerimaan pegawai dibahas; Naskah konsep pengumuman penerimaan pegawai diperbaiki; Naskah pengumuman penerimaan pegawai disusun. Kelengkapan berkas peserta yang lulus ujian diperiksa; Kesesuaian berkas lamaran dengan daftar kelulusan dicocokkan; Kelengkapan berkas peserta yang lulus ujian diperiksa Daftar nominatif peserta yang lulus ujian ditetapkan.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Biro Kepegawaian; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; Bagian Kepegawaian; Unit Pengelola Kepegawaian lainnya.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer


53

2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.

2013, No.15

Alat Tulis Kantor; Referensi jabatan; Standar Operasional Prosedur; Standar Operasional Tugas Pokok.

Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan pengumuman hasil ujian saringan; 3.2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas peserta yang lulus ujian.

4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.02.004.01 : Melakukan persiapan pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Pengumuman hasil ujian saringan disiapkan; 2.1.2. Kelengkapan berkas peserta yang lulus ujian diperiksa


2013, No.15

54

2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Formasi Pegawai Negeri Sipil; 3.2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep naskah pengumuman hasil ujian saringan; 4.3. ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan berkas peserta yang lulus ujian. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam menyusun naskah pengumuman hasil ujian saringan.


55

2


2013, No.15

Melakukan proses administrasi jabatan

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.I.02.002.01

JUDUL UNIT

: Melakukan proses administrasi jabatan.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses administrasi jabatan. ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyusun daftar jabatan yang lowong

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Jabatan struktural dan/atau fungsional yang

lowong didata; 1.2. Jabatan struktural dan/atau fungsional dipetakan; 1.3. Daftar jabatan struktural dan/atau fungsional

2. Menyiapkan data pegawai yang memenuhi syarat administrasi untuk diangkat dalam jabatan

2.1.

3. Menyiapkan bahanbahan untuk sidang baperjakat

3.1.

4. Menyiapkan surat permohonan menjadi saksi/rohaniwan

4.1.

2.2. 2.3.

3.2. 3.3.

4.2. 4.3.

5. Menyiapkan SPMT/SPMJ/SPP/ SPMMDJ

5.1. 5.2. 5.3.

yang lowong disusun. Data pegawai yang memenuhi syarat administrasi untuk diangkat dalam jabatan dihimpun; Daftar jabatan yang kosong dan yang dimutasikan disusun; Data pegawai yang memenuhi syarat administrasi untuk diangkat dalam jabatan disusun. Daftar pegawai berdasarkan jabatan yang lowong disusun; Susunan struktur organisasi dihimpun; Bahan kelengkapan/berkas pegawai yang memenuhi persyaratan jabatan disusun. Data PNS sesuai dengan agama yang dianutnya dihimpun; Surat permohonan menjadi saksi/rohaniwan dikonsep; Naskah surat pernyataan/pakta integritas dikonsep. Data pegawai yang telah diangkat dalam jabatan dihimpun; Daftar pegawai yang telah diangkat dalam jabatan disusun; SPMT/SPMJ/SPP/SPMMJ dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya.


2013, No.15

56

2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Menyusun daftar jabatan yang lowong; 3.2. Menyiapkan data pegawai yang memenuhi syarat administrasi untuk diangkat dalam jabatan; 3.3. Menyiapkan bahan-bahan untuk sidang baperjakat; 3.4. Menyiapkan surat permohonan menjadi saksi/rohaniwan; 3.5. Menyiapkan SPMT/SPMJ/SPP/SPMMDJ. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 4.6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat;


57

2013, No.15

1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Daftar jabatan yang lowong disusun; 2.1.2. Data pegawai yang memenuhi syarat administrasi untuk diangkat dalam jabatan dikumpulkan; 2.1.3. Bahan-bahan untuk sidang baperjakat dikumpulkan; 2.1.4. Surat permohonan menjadi saksi/rohaniwan dikonsep; 2.1.5. SPMT/SPMJ/SPP/SPMMDJ dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Nomenklatur Jabatan; 3.2. Eselonering; 3.3. Rumpun Jabatan; 3.4. Analisis Jabatan; 3.5. Informasi jabatan; 3.6. Analisis kebutuhan pegawai; 3.7. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.8. Perpindahan pegawai; 3.9. Penataan pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat daftar jabatan yang lowong; 4.3. Ketelitian dalam pemeriksaan persyaratan administrasi pengangkatan dalam jabatan; 4.4. Membuat konsep surat permohonan menjadi saksi/rohaniwan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 4.1. Jujur; 4.2. Tanggungjawab; 4.3. Disiplin; 4.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam mengumpulkan bahan-bahan untuk sidang baperjakat.


2013, No.15

3

58


KODE UNIT

Melakukan Pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

: APP.BKN.AK.I.02.011.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK). DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK). ELEMEN KOMPETENSI 1. Mengumpulkan dan memeriksa data kepegawaian

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Data kepegawaian PNS sesuai klasifikasi pangkat,

2. Menyusun DUK

jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan dan usia dihimpun. 1.2. Daftar kepegawaian PNS sesuai klasifikasi pangkat, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan dan usia diperiksa. 2.1. Data kepegawaian berdasarkan data pangkat, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan dan usia dihimpun; 2.2. Daftar Urut Kepangkatan berdasarkan data pangkat, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan dan usia disusun.

3. Menyempurnakan DUK atas keberatan

3.1. Laporan atas keberatan DUK dari PNS diperiksa; 3.2. Kesesuaian data kepegawaian dengan keberatan

DUK diperiksa; 3.3. Daftar Urut Kepangkatan berdasarkan data pangkat, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan dan usia disusun kembali. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Mengumpulkan dan memeriksa data kepegawaian; 3.2. Menyusun DUK;


59

2013, No.15

3.3. Menyempurnakan DUK atas keberatan; 3.4. Memeriksa atas keberatan DUK. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 03/SE/1980 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan.


2013, No.15

60

2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Data kepegawaian dikumpulkan dan diperiksa; 2.1.2. DUK disusun; 2.1.3. Keberatan atas DUK disempurnakan; 2.1.4. Keberatan atas DUK diperiksa. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 2.1. Proses penyusunan DUK; 2.2. Tingkatan kepangkatan berdasarkan pangkat, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan dan usia; 2.3. Permasalahan pengajuan atas keberatan DUK. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam pemeriksaan data kepegawaian; 4.3. Ketelitian dalam penyusunan DUK. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 2.1. Jujur; 2.2. Tanggungjawab; 2.3. Disiplin; 2.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam penyusunan DUK.


61

4


2013, No.15

Melakukan pengelolaan DP3

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.I.02.036.01

JUDUL UNIT

: Melakukan pengelolaan DP3.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pengelolaan DP3. ELEMEN KOMPETENSI 1. Mengelola DP3


1.1. Blanko DP3 dengan lembar penolong dan rekapitulasi dihimpun; 1.2. Memo Dinas pengantar pengiriman blanko DP3 dengan lembar penolong dikonsep; 1.3. Blanko DP3 dengan lembar penolong dan rekapitulasi didistribusikan; 1.4. Blanko DP3 dengan lembar penolongnya yang telah diisi dan ditandatangani diperiksa; 1.5. Blanko DP3 dengan lembar penolongnya yang telah diisi dan ditandatangani dikelompokkan berdasarkan pengelolaan takah; 1.6. Blanko DP3 dengan lembar penolongnya yang telah diisi dan ditandatangani diadministrasikan dan disimpan dalam rangka pengelolaan DP3.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Unit Eselon II lainnya; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mengelola DP3. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;


2013, No.15

62

4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Penilaian 4.12. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil . PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada 1.3. Unit kompetensi terkait :


63

2.

3.

4.

5.

2013, No.15

1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. DP3 dikelola. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Pengelolaan DP3; 3.2. Unsur-unsur Penilaian Pelaksanaan PNS; 3.3. Tatacara Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS; 3.4. Prinsip Penilaian Prestasi Kerja; 3.5. Sasaran Kerja Pegawai; 3.6. Aspek Penilaian Perilaku Kerja. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam pengelolaan DP3; 4.3. Ketelitian dalam penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian perilaku kerja. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama.

6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam pengelolaan DP3.


2013, No.15

5

64


Mengelola administrasi diklat

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.I.02.012.01

JUDUL UNIT

: Mengelola administrasi diklat.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pengelolaan administrasi diklat. ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyiapkan surat penawaran/ pemberitahuan pelaksanaan diklat

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Data PNS yang akan mengikuti diklat dihimpun; 1.2. Daftar PNS yang akan mengikuti diklat disusun; 1.3. Surat penawaran/pemberitahuan pelaksanaan 1.4.

2. Menyiapkan data peserta diklat

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

diklat dikonsep; Surat penawaran/pemberitahuan pelaksanaan diklat. Usulan data PNS yang akan mengikuti diklat diperiksa; daftar PNS yang akan mengikuti diklat sesuai jenis diklat yang diminati dikelompokkan; Data pegawai dengan bahan/berkas kelengkapan usul penetapan status hukum PNS dicocokkan; Data PNS yang akan mengikuti diklat sesuai jenis diklat yang diminati disusun.

3. Menyiapkan surat 3.1. Surat panggilan mengikuti diklat dikonsep; panggilan mengikuti 3.2. Surat panggilan mengikuti diklat didistribusikan. diklat BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; 1.5. Badan Pendidikan dan Pelatihan; 1.6. Unit Pengelola Pendidikan dan Pelatihan lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan surat penawaran/pemberitahuan pelaksanaan diklat; 3.2. Menyiapkan data peserta diklat; 3.3. Menyiapkan surat panggilan mengikuti diklat.


65

2013, No.15

4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Surat penawaran/pemberitahuan pelaksanaan diklat dikonsep; 2.1.2. Data peserta diklat dikonsep; 2.1.3. Surat panggilan mengikuti diklat dikonsep. 2.2. Cara Penilaian :

2.2.1 Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2 Demonstrasi dan observasi di tempat kerja;

2.2.3 Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Kebutuhan diklat teknis/fungsional/pimpinan; 3.2. Pengelolaan administrasi diklat. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menyiapkan surat penawaran/pemberitahuan pelaksanaan diklat; 4.3. Ketelitian dalam menyiapkan data peserta diklat; 4.4. Ketelitian dalam menyiapkan surat panggilan mengikuti diklat. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam pengelolaan administrasi diklat;


2013, No.15

6

66

APP.BKN.AK.I.02. 031.01

Melakukan pengelolaan dokumen kepegawaian

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.I.02.031.01

JUDUL UNIT

: Melakukan pengelolaan dokumen kepegawaian.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pengelolaan dokumen kepegawaian. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengelola dokumen kedalam tata naskah PNS

1.1. Dokumen kepegawaian hasil verifikasi yang tercatat pada Kartu Induk dan Daftar Isi dihimpun; 1.2. Dokumen kepegawaian hasil verifikasi yang tercatat pada Kartu Induk dan Daftar Isi dikendalikan. 1.3. Sarana prasarana penyimpanan dan pemeliharaan diatur ; 1.4. Dokumen kepegawaian hasil verifikasi yang tercatat pada Kartu Induk dan Daftar Isi disimpan dan dipelihara; 1.5. Dokumen kepegawaian hasil verifikasi yang tercatat pada Kartu Induk dan Daftar Isi dijaga dan diamankan.

2. Mencocokan daftar 2.1. Daftar nominatif PNS yang aktif dihimpun; nominatif dengan 2.2. Daftar nominatif PNS yang aktif dengan tata naskah takah (Takah) dicocokkan; 2.3. Rekapitulasi data kepegawaian yang telah disusun dalam tata naskah dikonsep. 3. Menyiapkan surat 3.1. Takah/dokumen kepegawaian tidak berkembang pemberitahuan dicatat dan dihimpun; tentang takah 3.2. Takah/dokumen kepegawaian tidak berkembang tidak berkembang diperiksa dan dikelompokkan. 3.3. Daftar takah/dokumen kepegawaian tidak berkembang disusun berdasarkan instansi; 3.4. Surat pemberitahuan tentang takah tidak berkembang dikonsep. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer;


67

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

2013, No.15

Alat Tulis Kantor; Referensi jabatan; Standar Operasional Prosedur; Standar Operasional Tugas Pokok.

3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mengelola dokumen kedalam tata naskah PNS; 3.2. Mencocokan daftar nominatif dengan takah; 3.3. Menyiapkan surat pemberitahuan tentang takah tidak berkembang. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4.4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara 4.10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Arsip Keuangan di lingkungan BKN; 4.11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada 1.3. Unit kompetensi terkait :


2013, No.15

2.

3.

4.

5.

6.

68

1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Dokumen dikelola kedalam tata naskah PNS; 2.1.2. Daftar nominatif dicocokan dengan takah; 2.1.3. Surat pemberitahuan tentang takah tidak berkembang dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.1.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.1.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.1.3. Simulasi ditempat kerja. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Pengelolaan dokumen Kepegawaian; 3.2. Jenis-jenis dokumen kepegawaian; 3.3. Jenis-jenis data mutasi kepegawaian; 3.4. Mengoperasikan komputer; 3.5. Kode penyandian. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep usul kenaikan pangkat; 4.3. Ketelitian dalam mencatat dokumen kepegawaian; 4.4. Membuat konsep surat keputusan kenaikan pangkat; 4.5. Ketelitian dalam pemberkasan kenaikan pangkat; Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inisiatif Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam melakukan pengelolaan dokumen kepegawaian


69

7

APP.BKN.AK.I.02. 007.01

2013, No.15

Melakukan proses pengelolaan administrasi disiplin pegawai

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.I.02.007.01

JUDUL UNIT

: Melakukan proses pengelolaan administrasi disiplin pegawai.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pengelolaan administrasi disiplin pegawai. ELEMEN KOMPETENSI

1. Mengelola daftar hadir

2. Menyiapkan konsep surat panggilan/ peringatan

3. Memeriksa suratsurat pengaduan


1.1. Daftar hadir disusun; 1.2. Daftar hadir didistribusikan. 1.3. Daftar hadir bulanan dan tahunan direkapitulasi berdasarkan kehadiran direkapitulasi; 1.4. Laporan bulanan dan tahunan berdasarkan kehadiran disusun. 2.1. Laporan bulanan berdasarkan kehadiran disusun; 2.2. Laporan bulanan berdasarkan kehadiran dengan data kepegawaian yang bersangkutan dicocokkan; 2.3. Laporan bulanan berdasarkan kehadiran sesuai jenis pelanggaran dikelompokkan; 2.4. Surat panggilan/peringatan dikonsep. 3.1. Surat pengaduan diidentifikasi; 3.2. Bahan-bahan peraturan, referensi, dan bahan kebijakan lainnya terkait surat pengaduan dihimpun. 3.3. Surat pengaduan diperiksa.

4. Menyiapkan 4.1. Surat pengaduan yang masuk dipelajari; referensi peraturan 4.2. Surat pengaduan sesuai jenis permasalahan dipilah; yang berkaitan 4.3. Referensi peraturan yang berkaitan dengan surat dengan surat pengaduan sesuai jenis permasalahan dihimpun. pengaduan BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengendalian Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Inspektorat Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya.


2013, No.15

70

2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mengelola daftar hadir; 3.2. Menyiapkan konsep surat panggilan/peringatan; 3.3. Memeriksa surat-surat pengaduan; 3.4. Menyiapkan referensi peraturan yang berkaitan dengan surat pengaduan. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


71

2013, No.15

PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Daftar hadir dikelola; 2.1.2. Surat panggilan/peringatan dikonsep; 2.1.3. Surat-surat pengaduan diperiksa; 2.1.4. Referensi peraturan yang berkaitan dengan surat pengaduan dihimpun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses pengelolaan administrasi disiplin pegawai; 3.2. Kewajiban dan larangan; 3.3. Jenis-jenis hukuman disiplin; 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep surat panggilan/peringatan; 4.3. Ketelitian dalam pemeriksaan daftar hadir; 4.4. Ketelitian dalam pemeriksaan surat-surat pengaduan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1.Pengalaman dalam melakukan pengelolaan administrasi disiplin pegawai.


2013, No.15

8

72

APP.BKN.AK.I.02. 020.01

KODE UNIT

Melakukan proses persiapan administrasi pemberhentian

: APP.BKN.AK.I.02.020.01

JUDUL UNIT : Melakukan proses persiapan administrasi pemberhentian. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan administrasi pemberhentian. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mendata PNS yang akan mencapai batas usia pensiun (BUP)

1.1. Data PNS yang akan mencapai batas usia pensiun

2. Menyiapkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)

2.1. Daftar nominatif PNS yang memasuki Batas Usia

(BUP) diinventarisasi; 1.2. Daftar nominatif PNS yang akan mencapai batas usia pensiun (BUP) disusun. 1.3. Data dari daftar nominatif PNS yang akan mencapai batas usia pensiun (BUP) diidentifikasi. Pensiun (BUP) dihimpun; 2.2. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)

dikonsep; 2.3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) didistribusikan. 3.1. Bahan kelengkapan/berkas PNS yang akan 3. Menyiapkan mencapai batas usia pensiun (BUP) dihimpun; kelengkapan usul pensiun/ Kenaikan 3.2. Bahan kelengkapan/berkas PNS yang akan Pangkat mencapai batas usia pensiun (BUP) diperiksa. Pengabdian (KPP) BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mendata PNS yang akan mencapai batas usia pensiun (BUP); 3.2. Menyiapkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP); 3.3. Menyiapkan kelengkapan usul pensiun/Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP).


73

2013, No.15

4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 4.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. PNS yang akan mencapai batas usia pensiun (BUP) didata; 2.1.2. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dikonsep; 2.1.3. Kelengkapan usul pensiun/kenaikan pangkat pengabdian (KPP) dikumpulkan.


2013, No.15

74

2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 2.6. Proses persiapan administrasi pemberhentian; 2.7. Jenis-jenis pemberhentian; 2.8. Persyaratan pemberhentian; 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP); 4.3. Ketelitian dalam mendata PNS yang akan mencapai batas usia pensiun (BUP); 4.4. Ketelitian dalam pemberkasan kelengkapan usul pensiun/Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP); 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1 . Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses persiapan administrasi pemberhentian.


75

9

APP.BKN.AK.I.02. 033.01

KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan pengelolaan takah pensiun

: APP.BKN.AK.I.02.033.01

JUDUL UNIT : Melakukan pengelolaan takah pensiun. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pengelolaan takah pensiun. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mencatat dan memelihara data pensiun baru

1.1. Daftar nominatif penetapan pensiun PNS disusun; 1.2. Bahan kelengkapan/berkas penetapan pensiun dengan SK penetapan pensiun dikelompokkan; 1.3. Bahan kelengkapan/berkas penetapan pensiun dengan SK penetapan pensiun diperiksa; 1.4. Bahan kelengkapan/berkas penetapan pensiun dengan SK penetapan pensiun dikendalikan.

2. Mencatat dan memelihara perubahan data mutasi pensiun

2.1. Perubahan data mutasi pensiun diidentifikasi; 2.2. Perubahan data mutasi pensiun dicatat; 2.3. Perubahan data mutasi pensiun disimpan dan dipelihara.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan data pegawai yang berhenti sebelum BUP; 3.2. Memeriksa berkas usul pemberhentian pegawai; 3.3. Membuat telaahan usul pemberhentian/pensiun pegawai. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 4.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;


2013, No.15

76

4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.I.03.020.01 : Melakukan proses persiapan administrasi pemberhentian 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1 APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2 APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3 APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1 Data pegawai yang berhenti sebelum BUP dikonsep; 2.1.2 Berkas usul pemberhentian pegawai diperiksa; 2.1.3 Telaahan usul pemberhentian/pensiun pegawai dikonsep. 2.2. Cara Penilaian :

2.2.1 Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2 Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3 Simulasi ditempat kerja.


77

2013, No.15

3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses pengelolaan takah pensiun; 3.2. Jenis-jenis pemberhentian; 3.3. Persyaratan pemberhentian. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep data pegawai yang berhenti sebelum BUP; 4.3. Ketelitian dalam pemeriksaan berkas usul pemberhentian pegawai; 4.4. Membuat konsep telaahan usul pemberhentian/pensiun pegawai. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam pengelolaan takah pensiun.


2013, No.15

78

b. Unit Kompetensi Pilihan Analis Kepegawaian Pelaksana 1

APP.BKN.AK.I.03. 001.01

Melakukan proses pengangkatan CPNS/PNS

KODE UNIT : APP.BKN.AK.I.03.001.01 JUDUL UNIT : Melakukan proses pengangkatan CPNS/PNS. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pengangkatan CPNS/PNS. ELEMEN KOMPETENSI


Data CPNS berdasarkan daftar nominatif penetapan NIP yang telah mendapat pertimbangan dihimpun; 1.2. Daftar CPNS berdasarkan daftar nominatif penetapan NIP yang telah mendapat pertimbangan disusun; 1.3. Naskah Surat Keputusan Pengangkatan CPNS, salinan dan petikan dikonsep.

1. Menyiapkan naskah surat keputusan pengangkatan

1.1.

2. Menyiapkan surat perintah melaksanakan tugas

2.1. 2.2. 2.3.

3. Menyiapkan surat pemberitahuan mengikuti latihan prajabatan

3.1. 3.2. 3.3.

4. Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

5. Memeriksa usul persetujuan teknis pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun

Data CPNS berdasarkan formasi pengangkatan disusun; Data CPNS berdasarkan surat keputusan pengangkatan CPNS dihimpun; Surat perintah melaksanakan tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatan CPNS dikonsep. Data CPNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti latihan prajabatan dihimpun; Daftar nama CPNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti latihan prajabatan disusun; Durat pemberitahuan mengikuti latihan prajabatan dikonsep. Data CPNS yang memenuhi syarat lulus Prajabatan dihimpun; Daftar nama CPNS yang memenuhi syarat lulus Prajabatan disusun; Bahan kelengkapan/berkas usul permintaan pengujian kesehatan dihimpun; Surat permintaan pengujian kesehatan dikonsep.

5.1. Bahan usul persetujuan teknis pengangkatan

PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun beserta surat pengantar usul persetujuan dicocokkan; 5.2. Bahan usul persetujuan teknis pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan


79

6. Menyiapkan surat pemberitahuan tentang bahan tidak lengkap (BTL)/tidak memenuhi syarat (TMS)

6.1.

6.2.

6.3.

7. Menyiapkan surat permohonan menjadi sapsi /rohaniawan

7.1. 7.2. 7.3.

2013, No.15

lebih dari 2 tahun diperiksa. Data nama CPNS yang dikategorikan bahan tidak lengkap (BTL)/tidak memenuhi syarat (TMS) dihimpun; Daftar nama CPNS yang dikategorikan bahan tidak lengkap (BTL)/tidak memenuhi syarat (TMS) disusun. Surat pemberitahuan tentang bahan tidak lengkap (BTL)/tidak memenuhi syarat (TMS) dikonsep; Data nama CPNS sesuai dengan agama yang dianutnya dihimpun; Daftar nama CPNS sesuai dengan agama yang dianutnya disusun; Surat permohonan menjadi sapsi/rohaniwan dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengadaan PNS; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Menyiapkan naskah surat keputusan pengangkatan; 3.2. Menyiapkan surat perintah melaksanakan tugas; 3.3. Menyiapkan surat pemberitahuan mengikuti latihan prajabatan; 3.4. Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan; 3.5. Memeriksa usul persetujuan teknis pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun; 3.6. Menyiapkan surat pemberitahuan tentang bahan tidak lengkap (BTL)/tidak memenuhi syarat (TMS); 3.7. Menyiapkan surat permohonan menjadi sapsi /rohaniawan. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;


2013, No.15

80

4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Naskah surat keputusan pengangkatan dikonsep; 2.1.2. Surat perintah melaksanakan tugas dikonsep; 2.1.3. Surat pemberitahuan mengikuti latihan prajabatan dikonsep; 2.1.4. Surat permintaan pengujian kesehatan dikonsep; 2.1.5. Usul persetujuan teknis pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun diperiksa; 2.1.6. Surat pemberitahuan tentang bahan tidak lengkap (BTL)/tidak memenuhi syarat (TMS) dikonsep; 2.1.7. Surat permohonan menjadi saksi/rohaniawan dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Formasi Pegawai Negeri Sipil; 3.2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep naskah surat keputusan pengangkatan;


81

2013, No.15

4.3. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan usul persetujuan teknis pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun; 4.4. Membuat berbagai konsep surat yang berkaitan dengan proses pengangkatan CPNS/PNS. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 4.1. Jujur; 4.2. Tanggungjawab; 4.3. Disiplin; 4.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pemahaman terhadap kelengkapan berkas usul proses pengangkatan CPNS/PNS.


2013, No.15

2

82

APP.BKN.AK.I.03. 024.01

Melakukan proses persiapan penetapan Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu Isteri(Karis) Kartu Suami (Karsu)

KODE UNIT JUDUL UNIT

: APP.BKN.AK.I.03.024.01 : Melakukan proses persiapan penetapan Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu Isteri(Karis) Kartu Suami (Karsu). DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan penetapan Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu Isteri (Karis) Kartu Suami (Karsu). ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyiapkan usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Data PNS yang belum memiliki Karpeg dan Karis/ 1.2. 1.3. 1.4.

2. Memeriksa usul

permintaan Karpeg dan Karis/Karsu

2.1.

2.2. 3. Menyiapkan Karpeg

dan Karis/Karsu

Karsu dihimpun; Daftar nama PNS belum memiliki Karpeg dan Karis/ Karsu disusun; Bahan kelengkapan/berkas usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu dihimpun; Surat pengantar usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu dikonsep. Bahan kelengkapan/berkas usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu beserta surat pengantar penetapannya dicocokkan; Bahan kelengkapan/berkas usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu diperiksa.

3.1. urat pengantar, daftar nominatif beserta bahan

kelengkapan/berkas permintaan Karpeg dan Karis/Karsu berdasarkan buku register diperiksa; 3.2. Bahan kelengkapan/berkas permintaan Karpeg dan Karis/Karsu yang MS (memenuhi syarat), BTL (bahan tidak lengkap) dan TMS (tidak memenuhi syarat) dikelompokkan; 3.3. Buku Keputusan Penetapan Karpeg dan Karis/Karsu dikonsep; 3.4. Surat pemberitahuan BTL (bahan tidak lengkap) dan TMS (tidak memenuhi syarat) ke instansi beserta alasannya, dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengadaan PNS; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;


83

2013, No.15

1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu; 3.2. Memeriksa usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu; 3.3. Menyiapkan Karpeg dan Karis/Karsu. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 4.6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. 4.7. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 4.8. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158a/KEP/1983 tentang Kartu Istri /Suami Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat.


2013, No.15

84

1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01: Melakukan proses Pengadaan Pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01: Melakukan proses Kenaikan Pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01: Melakukan proses Penyusunan Laporan. 2. Kondisi penilaian: 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan: 2.1.1. Usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu dikonsep; 2.1.2. Kelengkapan berkas usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu diperiksa; 2.1.3. Karpeg dan Karis/Karsu dikonsep. 2.2. Cara Penilaian: 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan: 3.1. Formasi Pegawai Negeri Sipil; 3.2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu; 4.3. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis: 6.1. Pemahaman terhadap kelengkapan berkas usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu.


85

3

APP.BKN.AK.I.03. 027.01

2013, No.15

Melakukan proses pengelolaan mutasi keluarga

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.I.03.027.01

JUDUL UNIT

: Melakukan proses pengelolaan mutasi keluarga.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pengelolaan mutasi keluarga. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengesahkan/menc 1.1. Bahan kelengkapan/berkas atat mutasi keluarga dihimpun; 1.2. Bahan kelengkapan/berkas 1.3. 2. Pengelolaan data mutasi keluarga

2.1. 2.2. 2.3.

mutasi

keluarga

mutasi keluarga diperiksa dan dicatat keabsahannya; Bahan kelengkapan/berkas mutasi keluarga yang lengkap diteruskan kebagian keuangan. Bahan kelengkapan/berkas mutasi keluarga yang absah dikumpulkan; Data mutasi keluarga yang absah dihimpun; Daftar mutasi keluarga yang absah disusun dan dikelola dalam tata naskah.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.4. Komputer; 2.5. Alat Tulis Kantor; 2.6. Referensi jabatan; 2.7. Standar Operasional Prosedur; 2.8. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mengesahkan/mencatat mutasi keluarga; 3.2. Pengelolaan data mutasi keluarga. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;


2013, No.15

86

4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01: Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01: Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01: Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Mutasi keluarga dicatat/disahkan; 2.1.2. Data mutasi keluarga dikelola. 2.2. Cara Penilaian : 2.1.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.1.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.1.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Jenis mutasi keluarga; 3.2. Pengelolaan data mutasi keluarga; 3.3. Pengelolaan KP4.


87

2013, No.15

4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam pemeriksaan mutasi keluarga; 4.3. Ketelitian dalam pengelolaan data mutasi keluarga. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam pemeriksaan mutasi keluarga;


2013, No.15

4

88

APP.BKN.AK.I.03. 013.01

Melakukan proses administrasi penggajian

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.I.03.013.01

JUDUL UNIT

: Melakukan proses administrasi penggajian.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses administrasi penggajian. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyusun daftar pegawai yang akan memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

1.1. Data PNS yang akan memperoleh Kenaikan Gaji

2. Menyiapkan surat keputusan penundaan KGB

2.1.

1.2.

2.2. 2.3. 3. Menyiapkan surat keputusan penyesuaian gaji pokok

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Berkala (KGB) berdasarkan buku kendali KGB dihimpun; Daftar pegawai yang akan memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (KGB) berdasarkan buku kendali KGB disusun. Daftar pegawai yang mendapatkan penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) berdasarkan buku kendali KGB disusun; Bahan kelengkapan/berkas surat keputusan penundaan KGB diperiksa; Surat keputusan penundaan KGB dikonsep. Data PNS yang akan memperoleh penyesuaian gaji pokok dihimpun; Daftar pegawai yang akan memperoleh penyesuaian gaji pokok disusun; Besaran gaji pokok PNS berdasarkan penyesuaian gaji pokok ditentukan; Surat keputusan penyesuaian gaji pokok dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Biro Keuangan; 1.3. Direktorat Gaji dan Kesejahteraan; 1.4. Badan Kepegawaian Daerah; 1.5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyusun daftar pegawai yang akan memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (KGB);


89

2013, No.15

3.2. Menyiapkan surat keputusan penundaan KGB; 3.3. Menyiapkan surat keputusan penyesuaian gaji pokok. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Daftar pegawai yang akan memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (KGB) disusun; 2.1.2. Surat keputusan penundaan KGB dikonsep;


2013, No.15

90

2.1.3. Surat keputusan penyesuaian gaji pokok dikonsep. 2.2. Cara Penilaian :

2.2.1 Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2 Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3 Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses administrasi penggajian; 3.2. Penghitungan masa kerja; 3.3. Penguasaan daftar/skala gaji. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menyusun daftar pegawai yang memperoleh KGB; 4.3. Ketelitian dalam membuat konsep surat keputusan KGB/penyesuaian gaji pokok.

penundaan

5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin;

5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam melakukan proses administrasi penggajian.


91

5

APP.BKN.AK.I.03. 030.01

2013, No.15

Melakukan pengelolaan upaya kesejahteraan

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.I.03.030.01

JUDUL UNIT

: Melakukan pengelolaan upaya kesejahteraan.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pengelolaan upaya kesejahteraan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mendata PNS yang 1.1. Pengajuan permohonan PNS yang belum memiliki belum memiliki Kartu Kartu Pegawai/Taspen /Askes diidentifikasi; Pegawai/ Taspen/ 1.2. Data PNS yang belum memiliki Kartu Pegawai/ Askes

Taspen/Askes dihimpun; yang belum memiliki Taspen/Askes disusun.

1.3. Daftar 2. Menyiapkan surat pemberitahuan pelaksanaan cuti

Kartu

Pegawai/

2.1. Pengajuan permohonan cuti PNS diidentifikasi; 2.2. Data PNS yang mengajukan permohonan cuti

dihimpun; 2.3. Daftar PNS

yang mengajukan permohonan cuti

disusun; 2.4. Surat pemberitahuan pelaksanaan cuti dikonsep; 2.5. Laporan pemberitahuan pelaksanaan cuti disusun. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengadaan PNS; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mendata PNS yang belum memiliki Kartu Pegawai/Taspen/Askes; 3.2. Menyiapkan surat pemberitahuan pelaksanaan cuti. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;


2013, No.15

92

4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. PNS yang belum memiliki Kartu Pegawai/Taspen/Askes didata; 2.1.2. Surat pemberitahuan pelaksanaan cuti dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Pengelolaan upaya kesejahteraan; 3.2. Jenis-jenis Cuti PNS; 3.3. Persyaratan Kartu Pegawai/Taspen/Askes. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi;


93

2013, No.15

4.2. Ketelitian dalam pembuatan konsep Kartu Pegawai/Taspen/Askes; 4.3. Ketelitian dalam pembuatan konsep surat keputusan pemberian tunjangan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1.Pengalaman dalam membuat konsep surat keputusan pemberian tunjangan.


2013, No.15

94

2. Unit Kompetensi Inti dan Pilihan Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan a. Unit Kompetensi Inti Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan 1


Melakukan persiapan penetapan usul formasi pegawai

KODE UNIT : APP.BKN.AK.I.02.001.01 JUDUL UNIT : Melakukan persiapan penetapan usul formasi pegawai. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan persiapan penetapan usul formasi pegawai. ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyiapkan/ Menghimpun bahan pembahasan rencana usul formasi

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Data

1.2.

2. Memeriksa usul formasi

2.1.

2.2. 2.3. 3. Menyiapkan/ Membuat surat/surat jawaban permasalahan usul formasi

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

kondisi pegawai tahun berjalan untuk mengetahui pegawai yang pensiun, meninggal dunia, naik pangkat, pindah instansi maupun berhenti sebagai bahan pembahasan rencana usul formasi dikumpulkan; Daftar kondisi pegawai tahun berjalan untuk mengetahui pegawai yang pensiun, meninggal dunia, naik pangkat, pindah instansi maupun berhenti sebagai bahan pembahasan rencana usul formasi disusun Daftar kondisi pegawai tahun berjalan untuk mengetahui pegawai yang pensiun, meninggal dunia, naik pangkat, pindah instansi maupun berhenti sebagai bahan pembahasan rencana usul formasi disusun; Bahan pembahasan rencana usul formasi beserta penetapan formasi dicocokkan; Bahan pembahasan rencana usul formasi beserta penetapan formasi diperiksa. Surat/surat jawaban permasalahan usul formasi dikumpulkan; Surat/surat jawaban permasalahan usul formasi dikelompokkan; Bahan/referensi permasalahan usul formasi dikumpulkan; Surat/surat jawaban permasalahan usul formasi diperiksa; Surat/surat jawaban permasalahan usul formasi dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : UK ini berlaku untuk: 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Perencanaan dan Formasi;


95

1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

2013, No.15

Badan Kepegawaian Daerah; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; Bagian Kepegawaian; Unit Pengelola Kepegawaian lainnya.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Menyiapan/Menghimpun bahan pembahasan rencana usul formasi; 3.2. Memeriksa usul formasi; 3.3. Menyiapan/Membuat surat/surat jawaban permasalahan usul formasi. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Rumah Sakit; 4.5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan narasumber lainnya;

1.1.6 Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7 Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01: Melakukan proses pengadaan pegawai 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01: Melakukan proses kenaikan pangkat


2013, No.15

2.

3.

4.

5.

96

1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01: Melakukan proses penyusunan laporan. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Bahan pembahasan rencana usul formasi dikumpulkan; 2.1.2. Usul formasi diperiksa; 2.1.3. Surat/surat jawaban permasalahan usul formasi dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 1.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 1.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 1.2.3. Simulasi ditempat kerja. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Nomenklatur Jabatan; 3.2. Eselonering; 3.3. Rumpun Jabatan; 3.4. Analisis Jabatan; 3.5. Informasi jabatan; 3.6. Analisis kebutuhan pegawai; 3.7. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.8. Perpindahan pegawai; 3.9. Penataan pegawai. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menginventarisir data jabatan; 4.2. Mengidentifikasi uraian tugas dan persyaratan jabatan; 4.3. Mewawancara; 4.4. Mengkaji; 4.5. Mempresentasikan. Sikap kerja yang dibutuhkan : 4.5. Jujur; 4.6. Tanggungjawab; 4.7. Disiplin; 4.8. Kerjasama.

5. Aspek kritis : 5.1. Kemampuan menghitung jumlah kebutuhan pegawai.


97

2013, No.15

2 APP.BKN.AK.I.02.025.01 Melakukan administrasi pengadaan pegawai KODE UNIT : APP.BKN.AK.I.02.025.01 JUDUL UNIT : Melakukan administrasi pengadaan pegawai. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan administrasi pengadaan pegawai. ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyiapkan pengumuman hasil ujian saringan

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Bahan-bahan peraturan, referensi, daftar calon

1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas peserta yang lulus ujian

pegawai yang diterima dan bahan kebijapan lainnya terkait pengumuman hasil ujian saringan dikumpulkan; Naskah pengumuman penerimaan pegawai dikonsep Naskah konsep pengumuman penerimaan pegawai dibahas; Naskah konsep pengumuman penerimaan pegawai diperbaiki; Naskah pengumuman penerimaan pegawai disusun.

2.1. Kelengkapan

berkas peserta yang lulus diperiksa; 2.2. Kesesuaian berkas lamaran dengan kelulusan dicocokkan; 2.3. Kelengkapan berkas peserta yang lulus diperiksa 2.4. Daftar nominatif peserta yang lulus ditetapkan.

ujian daftar ujian ujian

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.3. Menyiapkan pengumuman hasil ujian saringan; 3.4. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas peserta yang lulus ujian. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;


2013, No.15

98

4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.02.004.01 : Melakukan persiapan pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusun-an laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan :

3. 4.

5.

6.

2.1.1. Pengumuman hasil ujian saringan disiapkan; 2.1.2. Kelengkapan berkas peserta yang lulus ujian diperiksa. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Formasi Pegawai Negeri Sipil; 3.2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep naskah pengumuman hasil ujian saringan; 4.3. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan berkas peserta yang lulus ujian. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. Aspek kritis :

6.1. Pengalaman dalam menyusun naskah pengumuman hasil ujian saringan.


99

3


KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan proses peninjauan masa kerja

: APP.BKN.AK.I.02.006.01

JUDUL UNIT : Melakukan proses peninjauan masa kerja. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses peninjauan masa kerja. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyiapkan usul peninjauan masa kerja

1.1. Data usul peninjauan masa kerja PNS dihimpun; 1.2. Bahan kelengkapan/berkas usul peninjauan masa

2. Memeriksa usul peninjauan masa kerja

2.1. 2.2. 2.3.

3. Memeriksa dan menandatangani nota usul peninjauan masa kerja

3.1.

4. Menyiapkan surat keputusan peninjauan masa kerja

4.1.

5. Memeriksa dan menandatangani nota usul peninjauan masa kerja

5.1.

3.2. 3.3.

4.2.

5.2. 5.3. 5.4.

kerja diperiksa. Nota Usul, surat pengantar dan daftar nominatif usul peninjauan masa kerja diperiksa; Bahan kelengkapan/berkas usul peninjauan masa kerja, dengan surat pengantar dicocokkan; Bahan kelengkapan/berkas usul peninjauan masa kerja diperiksa. Bahan kelengkapan/berkas dan nota usul peninjauan masa kerja dihimpun; Bahan kelengkapan/berkas dan nota usul peninjauan masa kerja diperiksa; Nota usul peninjauan masa kerja ditandatangani. Nota usul, Surat Pengantar dengan daftar nominatif penetapan peninjauan masa kerja diperiksa; Naskah Surat Keputusan peninjauan masa kerja dikonsep. Nota Usul, surat pengantar dan daftar nominatif usul peninjauan masa kerja diperiksa; Bahan kelengkapan/berkas usul peninjauan masa kerja, dengan surat pengantar dicocokkan; Bahan kelengkapan/berkas usul peninjauan masa kerja diperiksa; Bahan kelengkapan/berkas ditandatangani.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer;


2013, No.15

100

2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan usul peninjauan masa kerja; 3.2. Memeriksa usul peninjauan masa kerja; 3.3. Memeriksa dan menandatangani nota usul peninjauan masa kerja; 3.4. Menyiapkan surat keputusan peninjauan masa kerja; 3.5. Memeriksa dan menandatangani nota usul peninjauan masa kerja. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat.


101

2013, No.15

1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai. 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusun-an laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Usul peninjauan masa kerja dikonsep; 2.1.2. Usul peninjauan masa kerja diperiksa; 2.1.3. Nota usul peninjauan masa kerja diperiksa dan ditandatangani; 2.1.4. Surat keputusan peninjauan masa kerja dikonsep; 2.1.5. Nota usul peninjauan masa kerja diperiksa dan ditandatangani. 2.2. Cara Penilaian :

2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 61. Proses peninjauan masa kerja; 62. Penghitungan masa kerja. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam pemeriksaan usul peninjauan masa kerja; 4.3. Ketelitian dalam pembuatan usul peninjauan masa kerja. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam pemeriksaan surat keputusan peninjauan masa kerja.


2013, No.15

4

102


Melakukan pengelolaan tunjangan

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.I.02.029.01

JUDUL UNIT

: Melakukan pengelolaan tunjangan.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pengelolaan tunjangan. ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyiapkan surat usulan untuk memperoleh tunjangan

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Data PNS yang akan memperoleh usulan untuk 1.2.

1.3. 1.4. 2. Menyiapkan surat 2.1. keputusan pemberian tunjangan 2.2.

memperoleh tunjangan dihimpun; Daftar pegawai yang akan memperoleh usulan untuk memperoleh tunjangan berdasarkan buku kendali KGB disusun; Surat usulan untuk memperoleh tunjangan diperiksa; Surat usulan untuk memperoleh tunjangan dikonsep. Bahan kelengkapan/berkas keputusan pemberian tunjangan diperiksa; Surat keputusan pemberian tunjangan beserta lampirannya dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Biro Keuangan; 1.3. Direktorat Gaji dan Kesejahteraan; 1.4. Badan Kepegawaian Daerah; 1.5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan surat usulan untuk memperoleh tunjangan; 3.2. Menyiapkan surat keputusan pemberian tunjangan. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;


103

2013, No.15

4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Surat usulan untuk memperoleh tunjangan dikonsep; 2.1.2. Surat keputusan pemberian tunjangan dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 2.6. Informasi jabatan; 2.7. Penghitungan besaran tunjangan; 2.8. Jenis-jenis tunjangan. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam membuat konsep usulan untuk memperoleh tunjangan; 4.3. Ketelitian dalam membuat konsep surat keputusan pemberian tunjangan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam membuat konsep surat keputusan pemberian tunjangan.


2013, No.15

5

104

APP.BKN.AK.I.02. 014.01

Melakukan proses administrasi pemberian penghargaan

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.I.02.014.01

JUDUL UNIT

: Melakukan proses administrasi pemberian penghargaan.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses administrasi pemberian penghargaan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mendata pegawai 1.1. Data PNS yang akan diusulkan yang akan menerima penghargaan/tanda jasa dihimpun; penghargaan/tanda 1.2. Data PNS yang akan diusulkan jasa

menerima

menerima penghargaan/tanda jasa berdasarkan diperiksa.

2. Menyusun daftar pegawai yang akan menerima penghargaan/tanda jasa

2.1. Data

3. Menyiapkan bahanbahan sidang baperjakat/TPP

3.1.

2.2.

3.2. 3.3.

PNS yang akan diusulkan menerima penghargaan/tanda jasa berdasarkan jenis penghargaan/ tanda jasa yang akan diberikan dihimpun; Daftar pegawai yang akan menerima penghargaan/tanda jasa berdasarkan jenis penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan disusun. Daftar pegawai yang akan menerima penghargaan/tanda jasa berdasarkan jenis penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan disusun; Bahan kelengkapan/berkas yang akan menerima penghargaan/tanda jasa dihimpun; Daftar dan bahan kelengkapan/ berkas yang akan menerima penghargaan/tanda jasa PNS sebagai bahan-bahan sidang Baperjakat/TPP disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok.


105

2013, No.15

3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mendata pegawai yang akan menerima penghargaan/tanda jasa; 3.2. Menyusun daftar pegawai yang akan menerima penghargaan/tanda jasa; 3.3. Menyiapkan bahan-bahan sidang baperjakat/TPP. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.12. Keputusan Kepala BAKN Nomor 02 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Satyalancana Karya Satya . PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.

Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; Menyiapkan alat dan bahan penilaian; Menyusun kriteria penilaian; Menetapkan standar penilaian; Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat.

1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada.


2013, No.15

106

1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Pegawai yang akan menerima penghargaan/tanda jasa didata; 2.1.2. Daftar pegawai yang akan menerima penghargaan/tanda jasa disusun; 2.1.3. Bahan-bahan sidang baperjakat/TPP dikumpulkan. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Menganalisis jenis penghargaan; 3.2. Persyaratan pemberian penghargaan; 3.3. Jenis-jenis penghargaan; 3.4. Proses administrasi pemberian penghargaan. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam mendata pegawai yang akan menerima penghargaan/ tanda jasa; 4.3. Ketelitian dalam menyusun daftar pegawai yang akan menerima penghargaan/tanda jasa; 4.4. Ketelitian dalam menyiapkan bahan-bahan sidang baperjakat/TPP; 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam mendata dan menyusun daftar pegawai yang akan menerima penghargaan/tanda jasa.


107

6

APP.BKN.AK.I.02. 017.01

2013, No.15

Melakukan proses pengelolaan dokumen kepegawaian

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.I.02.017.01

JUDUL UNIT

: Melakukan proses pengelolaan dokumen kepegawaian.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pengelolaan dokumen kepegawaian. ELEMEN KOMPETENSI


1. Scanning dokumen kepegawaian kedalam media komputer

1.1. Dokumen kepegawaian yang perlu direkam/dipindai ke dalam media komputer dihimpun; 1.2. Dokumen kepegawaian yang perlu direkam/dipindai ke dalam media komputer dipilah dan dikelompokkan; 1.3. Dokumen kepegawaian yang perlu direkam/dipindai ke dalam media komputer dikirim; 1.4. Dokumen kepegawaian yang perlu direkam/dipindai ke dalam media komputer dilakukan. 2. Mencatat 2.1. Dokumen kepegawaian hasil verifikasi diperiksa dokumen kedalam dan diteliti; buku 2.2. Dokumen kepegawaian hasil verifikasi pada Kartu pengendalian Induk dan Daftar Isi dicatat . 3. Menyusun, 3.1. Data mutasi kepegawaian dikendalikan; memelihara dan 3.2. Data mutasi kepegawaian disusun; merasionalisasika 3.3. Data mutasi kepegawaian yang sudah tidak aktif n tata naskah (pensiun, berhenti dan meninggal dunia) dirasionalisasikan; 3.4. Daftar nominatif PNS yang sudah tidak aktif (pensiun, berhenti dan meninggal dunia) disusun; 3.5. Data mutasi kepegawaian yang telah disusun dalam tata naskah dipelihara. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan :


2013, No.15

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

108

Komputer; Alat Tulis Kantor; Referensi jabatan; Standar Operasional Prosedur; Standar Operasional Tugas Pokok.

3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Scanning dokumen kepegawaian kedalam media computer; 3.2. Mencatat dokumen kedalam buku pengendalian; 3.3. Menyusun, memelihara dan merasionalisasikan tata naskah. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4.4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; 4.10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Arsip Keuangan di lingkungan BKN; 4.11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.I.02.031.01 : Melakukan pengelolaan dokumen


109

2013, No.15

kepegawaian; 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. dokumen kepegawaian discanning kedalam media komputer; 2.1.2. dokumen dicatat kedalam buku pengendalian; 2.1.3. tata naskah disusun, dipelihara dan dirasionalisasikan. 2.2. Cara Penilaian : 1.2.4. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 1.2.5. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 1.2.6. Simulasi ditempat kerja. 2. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses administrasi pengelolaan dokumen kepegawaian; 3.2. Jenis-jenis dokumen kepegawaian; 3.3. Jenis-jenis data mutasi kepegawaian; 3.4. Mengoperasikan komputer; 3.5. Kode penyandian. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep usul kenaikan pangkat; 4.3. Ketelitian dalam mencatat dokumen kepegawaian; 4.4. Membuat konsep surat keputusan kenaikan pangkat; 4.5. Ketelitian dalam pemberkasan kenaikan pangkat; 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam proses pengelolaan dokumen kepegawaian.


2013, No.15

7

110

APP.BKN.AK.I.02. 021.01

KODE UNIT

Melakukan proses pemeriksaan administrasi pemberhentian

: APP.BKN.AK.I.02.021.01

JUDUL UNIT : Melakukan proses pemeriksaan administrasi pemberhentian. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pemeriksaan administrasi pemberhentian. ELEMEN KOMPETENSI

1. Memeriksa usul pensiun/KPP dan pensiun janda/dudanya

2. Menyiapkan surat pemberitahuan bahan tidak lengkap (BTL)/Tidak Memenuhi Syarat (TMS)


1.1. Nota Usul, surat pengantar dengan daftar nominatif dan bahan kelengkapan/ berkas usul pensiun/KPP dan pensiun janda/dudanya diperiksa; 1.2. Bahan kelengkapan/berkas usul pensiun/KPP dan pensiun janda/dudanya, dengan surat pengantar diidentifikasi; 1.3. Bahan kelengkapan/berkas usul pensiun/KPP dan pensiun janda/dudanya diperiksa. 2.1. Bahan kelengkapan/berkas usul pensiun/KPP yang MS (Memenuhi Syarat), BTL (Bahan Tidak Lengkap), dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dihimpun; 2.2. Bahan kelengkapan/berkas usul pensiun/KPP yang MS (Memenuhi Syarat), BTL (Bahan Tidak Lengkap), dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) diidentifikasi; 2.3. Daftar nominatif usul pensiun/KPP yang BTL (Bahan Tidak Lengkap), maupun yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) disusun; 2.4. Bahan kelengkapan/berkas usul pensiun/KPP yang BTL (Bahan Tidak Lengkap), maupun yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) disertai daftar nominatif dikembalikan ke Instansinya; 2.5. Surat pengantar usul pensiun/ KPP yang BTL (Bahan Tidak Lengkap) dan yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikonsep.

3.1. Bahan kelengkapan/berkas usul pensiun/KPP 3. Menyiapkan konsep surat/ yang MS (Memenuhi Syarat) diidentifikasi; menandatangani 3.2. Surat keputusan pensiun /KPP dan pensiun keputusan pensiun janda/dudanya dikonsep; /KPP dan pensiun 3.3. Surat keputusan pensiun /KPP dan pensiun janda/dudanya janda/dudanya ditandatangani; 3.4. Surat pengantar penetapan pensiun /KPP dan pensiun janda/dudanya dikonsep.


111

2013, No.15

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Memeriksa usul pensiun/KPP dan pensiun janda/dudanya; 3.2. Menyiapkan surat pemberitahuan bahan tidak lengkap (BTL)/Tidak Memenuhi Syarat (TMS); 3.3. Menyiapkan konsep surat/menandatangani keputusan pensiun/KPP dan pensiun janda/dudanya. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 4.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian;


2013, No.15

112

1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.

Menyiapkan alat dan bahan penilaian; Menyusun kriteria penilaian; Menetapkan standar penilaian; Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.I.02.020.01 : Melakukan proses persiapan administrasi pemberhentian 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.02.033.01 : Melakukan pengelolaan tata naskah pensiun; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1.Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. USUL pensiun/KPP dan pensiun janda/dudanya diperiksa; 2.1.2. Surat pemberitahuan bahan tidak lengkap (BTL)/Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikonsep; 2.1.3. Surat keputusan pensiun/KPP dan pensiun janda/dudanya dikonsep; 2.1.4. Surat keputusan pensiun/KPP dan pensiun janda/dudanya ditandatangani. 2.2.Cara Penilaian : 2.1.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.1.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 3. Simulasi ditempat kerja.Pengetahuan yang dibutuhkan : 2.6. Proses pemeriksaan administrasi pemberhentian; 2.7. Jenis-jenis pemberhentian; 4. Persyaratan pemberhentian.Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep surat pemberitahuan bahan tidak lengkap (BTL)/Tidak Memenuhi Syarat (TMS); 4.3. Ketelitian dalam mendata PNS yang akan mencapai batas usia pensiun (BUP); 4.4. Ketelitian dalam pemberkasan usul pensiun/KPP dan pensiun janda/dudanya. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses pemeriksaan administrasi pemberhentian.


113

2013, No.15

b. Unit Kompetensi Pilihan Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan 1

APP.BKN.AK.I.03. 005.01

Melakukan penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) CPNS

KODE UNIT : APP.BKN.AK.I.03.005.01 JUDUL UNIT : Melakukan penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) CPNS. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) CPNS. ELEMEN KOMPETENSI


1. Membuat surat pemberitahuan permintaan kelengkapan berkas pengangkatan pegawai/ usul yang tidak lengkap

1.1. Data peserta yang lulus ujian saringan yang

2. Menyiapkan usul permintaan NIP

2.1.

diterima dihimpun; 1.2. Daftar peserta yang lulus ujian saringan yang

diterima disusun; 1.3. Surat pemberitahuan permintaaan kelengkapan

2.2. 2.3. 2.4.

3. Memeriksa berkas nota usul permintaan NIP

2.5. 3.1. 3.2.

3.3. 4. Mengendalikan formasi (kualifikasi pendidikan dan jabatan)

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

berkas pengangkatan pegawai/usul yang tidak lengkap dikonsep. Bahan kelengkapan/berkas usul permintaan NIP (Nomor Identitas Pegawai) dikumpulkan; Formulir nota usul penetapan NIP (Nomor Identitas Pegawai) diisi; Surat pengantar penetapan usul permintaan NIP dikonsep; Surat pengantar dengan berkas usul permintaan NIP (Nomor Identitas Pegawai) diajukan; Usul permintaan NIP dihimpun. Surat pengantar dengan berkas usul permintaan NIP (Nomor Identitas Pegawai) diperiksa; Daftar nominatif penetapan NIP yang MS (Memenuhi Syarat), BTL (Bahan Tidak Lengkap), dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikelompokkan; Kelengkapan berkas usul penetapan NIP CPNS sesuai persyaratan dengan nota usulnya diperiksa. Data kelengkapan berkas usul penetapan NIP CPNS yang memenuhi persyaratan dientri; Daftar kelengkapan berkas usul penetapan NIP CPNS yang memenuhi persyaratan disusun; Nota usul penetapan NIP CPNS yang memenuhi syarat, NIP-nya ditetapkan; Penetapan NIP CPNS yang memenuhi persyaratan sesuai buku register dikendalikan.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel :


2013, No.15

114

Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengadaan PNS; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Membuat surat pemberitahuan permintaan kelengkapan berkas pengangkatan pegawai/usul yang tidak lengkap; 3.2. Menyiapkan usul permintaan NIP; 3.3. Memeriksa berkas nota usul permintaan NIP; 3.4. Mengendalikan formasi (kualifikasi pendidikan dan jabatan). 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada.


115

2.

3. 4.

5.

6.

2013, No.15

1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Surat pemberitahuan permintaan kelengkapan berkas pengangkatan pegawai/usul yang tidak lengkap dikonsep; 2.1.2. Usul permintaan NIP disiapkan; 2.1.3. Berkas nota usul permintaan NIP diperiksa; 2.1.4. Formasi (kualifikasi pendidikan dan jabatan) dikendalikan. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Formasi Pegawai Negeri Sipil; 3.2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep surat pemberitahuan permintaan kelengkapan berkas pengangkatan pegawai/usul yang tidak lengkap; 4.3. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan berkas nota usul permintaan NIP; 4.4. Ketelitian dalam pengendalian formasi. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. Aspek kritis : 6.1. Pemahaman terhadap kelengkapan berkas nota usul permintaan NIP.


2013, No.15

2

116

APP.BKN.AK.I.03. 009.01

Melakukan proses penetapan Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu Isteri(Karis) Kartu Suami (Karsu)


: APP.BKN.AK.I. 03.009.01 : Melakukan proses penetapan Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu Isteri (Karis) Kartu Suami (Karsu). DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses penetapan Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu Isteri (Karis) Kartu Suami (Karsu). ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyiapkan surat keputusan penetapan Karpeg dan karis/ Karsu

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Bahan

1.2. 1.3. 1.4.

2. Menyiapkan berita acara penyerahan Karpeg dan Karis/ Karsu

2.1.

3. Menyiapkan surat jawaban permasalahan Karpeg dan Karis/Karsu

3.1.

2.2.

3.2. 3.3. 3.4.

kelengkapan/berkas usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu yang MS (Memenuhi Syarat) dihimpun; Buku keputusan penetapan Karpeg dan Karis/Karsu yang MS (Memenuhi Syarat) dikonsep; surat pengantar permintaan Karpeg dan Karis/Karsu yang MS (Memenuhi Syarat) dikonsep; Surat keputusan penetapan Karpeg dan karis/Karsu dikonsep. Surat keputusan penetapan Karpeg dan karis/Karsu dan daftar nominatif dikonsep; Berita acara penyerahan Karpeg dan Karis/Karsu dikonsep. Surat jawaban permasalahan Karpeg dan Karis/Karsu dikelompokkan; Bahan/referensi permasalahan Karpeg dan Karis/Karsu dihimpun; Surat jawaban permasalahan Karpeg dan Karis/Karsu dikonsep; Surat jawaban permasalahan Karpeg dan Karis/Karsu diperiksa.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengadaan PNS; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan;


117

2013, No.15

2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan surat keputusan penetapan Karpeg dan karis/Karsu; 3.2. Menyiapkan berita acara penyerahan Karpeg dan Karis/Karsu; 3.3. Menyiapkan surat jawaban permasalahan Karpeg dan Karis/Karsu. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 4.6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. 4.7. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 4.8. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158a/KEP/1983 tentang Kartu Istri /Suami Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01: Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01: Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01: Melakukan proses penyusunan laporan.


2013, No.15

118

2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Surat keputusan penetapan Karpeg dan karis/Karsu dikonsep; 2.1.2. Berita acara penyerahan Karpeg dan Karis/Karsu dikonsep; 2.1.3. Surat jawaban permasalahan Karpeg dan Karis/Karsu dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Formasi Pegawai Negeri Sipil; 3.2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep surat keputusan penetapan Karpeg dan Karis/Karsu; 4.3. Ketelitian dalam membuat konsep surat jawaban permasalahan Karpeg dan Karis/Karsu. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 4.1. Jujur; 4.2. Tanggungjawab; 4.3. Disiplin; 4.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam membuat konsep surat keputusan penetapan Karpeg dan Karis/Karsu.


119

3

APP.BKN.AK.I.03. 028.01

2013, No.15

Melakukan administrasi penetapan status dan kedudukan hukum kepegawaian PNS

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.I.02.036.01

JUDUL UNIT

: Melakukan administrasi penetapan status dan kedudukan hukum kepegawaian PNS.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan administrasi penetapan status dan kedudukan hukum kepegawaian PNS. ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyiapkan bahan-

bahan untuk penetapan status dan kedudukan hukum 2. Menyiapkan surat

pengantar penetapan status dan kedudukan hukum


Bahan kelengkapan/berkas mutasi keluarga dihimpun; 1.2. Bahan-bahan untuk penetapan status dan kedudukan hukum dikumpulkan. 1.1.

Surat keputusan penetapan status dan kedudukan hukum dihimpun; 2.2. Surat pengantar penetapan status dan kedudukan hukum dikonsep. 2.1.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan bahan-bahan untuk penetapan status dan kedudukan hukum; 3.2. Menyiapkan surat pengantar penetapan status dan kedudukan hukum. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 4.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;


2013, No.15

120

4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik; 4.12. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C; 4.13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 4.14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.16. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 13/SE/1975 tentang Petunjuk Penyelesaian Administrasi Pegawai Negeri Sipil/Pegawai/Karyawan Perusahaan Milik Negara/Pekerja Pemerintah yang terlibat dalam peristiwa pemberontakan G.30.S/PKI Golongan C; 4.17. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil; 4.18. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.19. Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BAKN Nomor 368/Menkes/EB/VII/1982 dan Nomor 09/SE/1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil; 4.20. Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 74/Menkes/E/III/1983, Nomor 804.1/3215/SJ dan Nomor SE-18/MK/1983 tentang Pelaksanaan Pembiayaan Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian;


121

2013, No.15

1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Bahan-bahan untuk penetapan status dan kedudukan hukum dikonsep; 2.1.2. Surat pengantar penetapan status dan kedudukan hukum dikonsep. 2.2. Cara Penilaian :

3.

4.

5.

6.

2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Pertimbangan dan pemberian uang duka tewas dan atau cacat karena dinas; 3.2. Perubahan Tanggal Lahir dan atau Nama; 3.3. Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara dan Pengaktifan Kembali; 3.4. Status Kepegawaian; 3.5. Status Bagi PNS Yang Terlibat Ekses Politik dan Menjadi Anggota/ Pengurus Partai Politik; 3.6. Permasalahan NIP; 3.7. Administrasi penetapan Status dan kedudukan hukum kepegawaian PNS. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam mengumpulkan bahan-bahan untuk penetapan status dan kedudukan hukum; 4.3. Pemahaman dalam pembuatan surat pengantar penetapan status dan kedudukan hukum. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. Aspek kritis : 61. Pengalaman dalam penyusunan penetapan status dan kedudukan hukum.


2013, No.15

4

122

APP.BKN.AK.I.03. 018.01

Melakukan penyajian informasi kepegawaian

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.I.03.018.01

JUDUL UNIT

: Melakukan penyajian informasi kepegawaian.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan penyajian informasi kepegawaian. ELEMEN KOMPETENSI

1. Menerbitkan daftar informasi kepegawaian secara periodic 2. Menyajikan informasi data kepegawaian


1.1. Informasi dan/atau jenis data kepegawaian yang diperlukan dihimpun; 1.2. Daftar informasi data kepegawaian yang diperlukan secara periodik disusun. 2.1. Daftar nominatif data kepegawaian yang telah disusun dalam tata naskah dihimpun; 2.2. Daftar nominatif data kepegawaian yang telah disusun dalam tata naskah dengan database dicocokkan; 2.3. Informasi data kepegawaian yang dibutuhkan disajikan.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menerbitkan daftar informasi kepegawaian secara periodik; 3.2. Menyajikan informasi data kepegawaian. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4.4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;


123

2013, No.15

4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; 4.10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Arsip Keuangan di lingkungan BKN; 4.11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. daftar informasi kepegawaian secara periodik diterbitkan; 2.1.2. informasi data kepegawaian disajikan. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Penyajian informasi kepegawaian; 3.2. Jenis-jenis dokumen kepegawaian; 3.3. Jenis-jenis data mutasi kepegawaian; 3.4. Mengoperasikan komputer;


2013, No.15

124

3.5. Kode penyandian. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep usul kenaikan pangkat; 4.3. Ketelitian dalam mencatat dokumen kepegawaian; 4.4. Membuat konsep surat keputusan kenaikan pangkat; 4.5. Ketelitian dalam pemberkasan kenaikan pangkat. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 5. Aspek kritis : 5.1. Pengalaman dalam melakukan penyajian informasi kepegawaian.


125

5

APP.BKN.AK.I.03. 032.01

KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan proses administrasi pemberhentian pensiun Pejabat Negara dan janda/dudanya

: APP.BKN.AK.I.03.032.01

JUDUL UNIT

: Melakukan proses administrasi pemberhentian pensiun Pejabat Negara dan janda/dudanya. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses administrasi pemberhentian pensiun Pejabat Negara dan janda/dudanya. ELEMEN KOMPETENSI

1. Menyiapkan usul pensiun pejabat negara dan janda/dudanya


1.1. Daftar Pejabat negara yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dan janda/dudanya disusun; 1.2. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dikonsep; 1.3. Bahan kelengkapan/berkas usul pensiun pejabat negara dan janda/dudanya dihimpun; 1.4. Surat pengantar usul pensiun pejabat negara dan janda/dudanya dikonsep; 1.5. Surat pengantar, bahan kelengkapan/berkas usul pensiun pejabat negara dan janda/dudanya serta DPCP diusulkan.

2.1. Bahan kelengkapan/berkas usul pensiun 2. Menyiapkan janda/duda pejabat negara, dengan surat konsep surat pengantar diidentifikasi; keputusan pensiun janda/duda 2.2. Bahan kelengkapan/berkas usul pensiun janda/duda pejabat negara diperiksa; 2.3. Surat keputusan pensiun janda/duda pejabat negara dikonsep; 2.4. Surat pengantar penetapan pensiun janda/duda pejabat negara dikonsep. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Kepangkatan dan Mutasi; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan;


2013, No.15

126

2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan usul pensiun pejabat negara dan janda/dudanya; 3.2. Menyiapkan konsep surat keputusan pensiun janda/duda. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 4.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan.


127

2013, No.15

2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Usul pensiun pejabat negara dan janda/dudanya dikonsep; 2.1.2. Surat keputusan pensiun janda/duda dikonsep. 2.2. Cara Penilaian :

2.2.1 Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2 Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3 Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses administrasi pemberhentian janda/dudanya; 3.2. Jenis-jenis pemberhentian; 3.3. Persyaratan pemberhentian.

pensiun

Pejabat

Negara

dan

4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep usul pensiun pejabat negara dan janda/dudanya; 4.3. Membuat konsep surat keputusan pensiun janda/duda. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses administrasi pemberhentian pensiun Pejabat Negara dan janda/dudanya.


2013, No.15

128

3. Unit Kompetensi Inti dan Pilihan Analis Kepegawaian Penyelia

a. Unit Kompetensi Inti Analis Kepegawaian Penyelia 1

APP.BKN.AK.I.02. 016.01

Melakukan proses administrasi pengelolaan dokumen kepegawaian

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.I.02.016.01

JUDUL UNIT

: Melakukan proses kepegawaian.

administrasi

pengelolaan

dokumen

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses administrasi pengelolaan dokumen kepegawaian. ELEMEN KOMPETENSI


1. Memeriksa dan 1.1. Data mutasi kepegawaian dihimpun; meneliti keabsahan 1.2. Dokumen kepegawaian diidentifikasikan; dokumen 1.3. Dokumen kepegawaian sesuai dengan beban kepegawaian tugasnya dikendalikan; 1.4. Dokumen kepegawaian keabsahaanya diperiksa dan diteliti . 2. Penyandian data mutasi kepegawaian kedalam formulir/ koding

2.1. Data mutasi kepegawaian dengan kode penyandian dihimpun; 2.2. Dokumen data mutasi kepegawaian dengan kode penyandian dipilah dan dikelompokkan; 2.3. Formulir untuk pemutakhiran data kepegawaian diisi.

3. Entry data kepegawaian kedalam media komputer

3.1. Data mutasi kepegawaian dikelompokkan; 3.2. Data mutasi kepegawaian dientri ke dalam media komputer.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok.


129

2013, No.15

3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen kepegawaian; 3.2. Penyandian data mutasi kepegawaian kedalam formulir/koding; 3.3. Entry data kepegawaian kedalam media komputer. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4.4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; 4.10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Arsip Keuangan di lingkungan BKN; 4.11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.I.02.017.01 : Melakukan proses pengelolaan dokumen kepegawaian. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.02.031.01 : Melakukan pengelolaan dokumen kepegawaian; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai;


2013, No.15

130

1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Keabsahan dokumen kepegawaian diperiksa dan diteliti; 2.1.2. Data mutasi kepegawaian kedalam formulir/koding disandi; 2.1.3. Data kepegawaian kedalam media komputer dientry. 2.2. Cara Penilaian :

2.2.1 Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2 Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3 Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses administrasi pengelolaan dokumen Kepegawaian; 3.2. Jenis-jenis dokumen kepegawaian; 3.3. Jenis-jenis data mutasi kepegawaian; 3.4. Mengoperasikan komputer; 3.5. Kode penyandian. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam pemeriksaan keabsahan dokumen kepegawaian; 4.3. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam entry data kepegawaian; 4.4. Ketelitian dalam penyandian data mutasi kepegawaian. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1.Pengalaman dalam melakukan proses administrasi pengelolaan dokumen kepegawaian.


131

2

APP.BKN.AK.I.02. 008.01

KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan administrasi pengendalian kepegawaian

: APP.BKN.AK.I.02.008.01

JUDUL UNIT : Melakukan administrasi pengendalian kepegawaian. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan administrasi pengendalian kepegawaian. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menerima dan memeriksa suratsurat pengaduan

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

2. Memeriksa dan meneliti berkas yang bermasalah

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

3. Menyiapkan surat jawaban permasalahan kepegawaian

3.1. Data kepegawaian yang bermasalah dihimpun; 3.2. Data kepegawaian yang bermasalah dikelompokkan; 3.3. Surat jawaban permasalahan kepegawaian dikonsep. 4.1. Laporan permasalahan keputusan pejabat pembina kepegawaian dihimpun; 4.2. Laporan permasalahan keputusan pejabat pembina kepegawaian diidentifikasi; 4.3. Laporan permasalahan keputusan pejabat pembina kepegawaian dengan data pendukungnya ditelaah; 4.4. Laporan permasalahan keputusan pejabat pembina kepegawaian dianalisis; 4.5. naskah surat pencabutan keputusan pejabat pembina kepegawaian dikonsep.

4. Menyiapkan naskah surat pencabutan keputusan pejabat pembina kepegawaian

Surat Surat Surat Surat

pengaduan pengaduan pengaduan pengaduan

dihimpun; dikendalikan; didiidentifikasi; diperiksa;

Berkas yang bermasalah dihimpun; Berkas yang bermasalah diidentifikasi; Berkas yang bermasalah diperiksa dan diteliti; Berkas yang bermasalah kelengkapannya dikonfirmasikan; 2.5. Laporan hasil pemeriksaan berkas yang bermasalah disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengendalian Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Inspektorat Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya.


2013, No.15

132

2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menerima dan memeriksa surat-surat pengaduan; 3.2. Memeriksa dan meneliti berkas yang bermasalah; 3.3. Menyiapkan surat jawaban permasalahan kepegawaian; 3.4. Menyiapkan naskah surat pencabutan keputusan pejabat pembina kepegawaian. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :


133

2013, No.15

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.

Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; Menyiapkan alat dan bahan penilaian; Menyusun kriteria penilaian; Menetapkan standar penilaian; Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Surat-surat pengaduan diperiksa; 2.1.2. Berkas yang bermasalah diperiksa dan diteliti; 2.1.3. Surat jawaban permasalahan kepegawaian dikonsep; 2.1.4. Naskah surat pencabutan keputusan pejabat pembina kepegawaian dikonsep. 2.2. Cara Penilaian :

2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses administrasi pengendalian kepegawaian 3.2. Kewajiban dan larangan; 3.3. Jenis-jenis hukuman disiplin; 3.4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep surat-surat pengaduan; 4.3. Ketelitian dalam pemeriksaan berkas yang bermasalah; 4.4. Ketelitian dalam pemeriksaan surat-surat pengaduan; 4.5. Ketelitian dalam pembuatan surat jawaban permasalahan kepegawaian; 4.6. Ketelitian dalam pembuatan naskah surat pencabutan keputusan pejabat pembina kepegawaian. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam melakukan administrasi pengendalian kepegawaian.


2013, No.15

3

134

APP.BKN.AK.I.02. 034.01

KODE UNIT

Melakukan persiapan penyusunan standar jabatan PNS

: APP.BKN.AK.I.02.034.01

JUDUL UNIT : Melakukan persiapan penyusunan standar jabatan PNS. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan persiapan penyusunan standar jabatan PNS. ELEMEN KOMPETENSI

1. Mengumpulkan data

2. Menginventarisasi jabatan


1.1. Data-data yang diperlukan untuk penyusunan standar jabatan PNS dituangkan ke dalam formulir ikhtisar jabatan dan uraian tugas; 1.2. Data yang diperlukan untuk penyusunan standar jabatan PNS sesuai kebutuhan/tujuan ikhtisar jabatan dan uraian tugas dikumpulkan; 1.3. Data yang diperlukan untuk penyusunan standar jabatan PNS dalam penyusunan ikhtisar jabatan dan uraian tugas disusun; 1.4. Data yang diperlukan untuk penyusunan standar jabatan PNS dirumuskan. 2.1. Hasil analisis jabatan berupa draft informasi jabatan didata; 2.2. draft informasi jabatan dikelompokan; 2.3. Jabatan diinventarisir.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Jabatan; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Mengumpulkan data; 3.2. Menginventarisasi jabatan. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;


135

2013, No.15

4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 4.12. 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan


2013, No.15

136

dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Data dikumpulkan; 2.1.2. Jabatan diinventarisasir. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1 Proses persiapan penyusunan standar jabatan PNS; 3.1. Nomenklatur Jabatan; 3.2. Eselonering; 3.3. Rumpun Jabatan; 3.4. Analisis Jabatan; 3.5. Informasi jabatan; 3.6. Analisis kebutuhan pegawai; 3.7. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.9 Penataan pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam mengumpulkan data; 4.3. Ketelitian dalam menginventarisasi jabatan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif ; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif ; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam melakukan persiapan penyusunan standar jabatan PNS.


137

4

APP.BKN.AK.I.02. 035.01

KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan proses persiapan penyusunan evaluasi jabatan

: APP.BKN.AK.I.02.035.01

JUDUL UNIT : Melakukan proses persiapan penyusunan evaluasi jabatan. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan penyusunan evaluasi jabatan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengumpulkan referensi/ literatur tentang evaluasi jabatan

1.1. Hasil analisis jabatan berupa klasifikasi jabatan didata; 1.2. Klasifikasi/peringkat jabatan dipetakan ; 1.3. Referensi/literatur sebagai sumber data evaluasi jabatan dikumpulkan. 2.1. Data-data yang terkait dengan jabatan yang bersumber dari pemegang jabatan, pimpinan unit kerja, nara sumber, dan sumber data lainnya diidentifikasi; 2.2. Data-data yang terkait dengan jabatan, visi dan misi organisasi, struktur organisasi, dan tata kerja yang memuat nama jabatan, tugas pokok, dan fungsi, termasuk rencana kerja, laporan pelaksanaan pekerjaan, dan sumber data lainnya dicatat; 2.3. Data jabatan dikumpulkan.

2. Mengumpulkan data jabatan

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Jabatan; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Mengumpulkan referensi/literatur tentang evaluasi jabatan; 3.2. Mengumpulkan data jabatan. 4. Peraturan yang diperlukan :


2013, No.15

138

4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan


139

2013, No.15

dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. referensi/literatur tentang evaluasi jabatan dihimpun; 2.1.2. data jabatan dikumpulkan. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan penyusunan evaluasi jabatan; 3.2. Nomenklatur Jabatan; 3.3. Eselonering; 3.4. Rumpun Jabatan; 3.5. Analisis Jabatan; 3.6. Informasi jabatan; 3.7. Analisis kebutuhan pegawai; 3.8. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.9. Penataan pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam mengumpulkan referensi/literatur tentang evaluasi jabatan; 4.3. Ketelitian dalam mengumpulkan data jabatan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif ; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif ; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses persiapan penyusunan evaluasi jabatan.


2013, No.15

5

140

APP.BKN.AK.I.02. 023.01

KODE UNIT

Melakukan proses penyiapan pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian

: APP.BKN.AK.I.02.023.01

JUDUL UNIT

: Melakukan proses penyiapan pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses penyiapan pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengumpulkan 1.1. Data-data yang terkait dengan pengembangan bahan-bahan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian pengembangan diidentifikasi; system pengelolaan 1.2. Referensi/Literatur sebagai sumber data yang dokumen terkait dengan pengembangan sistem pengelolaan kepegawaian dokumen kepegawaian dihimpun; 1.3. Bahan-bahan pengembangan system pengelolaan dokumen kepegawaian dikumpulkan 2. Mengumpulkan dan menyiapkan data pembuatan pedoman pengeloaan dokumen kepegawaian 3. Menganalisis data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian

2.1. Bahan-bahan pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian diidentifikasi; 2.2. Data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian dianalisa.

3.1. Bahan-bahan pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian diidentifikasi; 3.2. Data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian dianalisa.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor;


141

2013, No.15

2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mengumpulkan dan menyiapkan data pembuatan pedoman pengeloaan dokumen kepegawaian; 3.2. Menganalisis data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektortik; 4.4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; 4.10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Arsip Keuangan di lingkungan BKN;; 4.11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya


2013, No.15

142

kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Data pembuatan pedoman pengeloaan dokumen kepegawaian dikumpulkan dan disiapkan; 2.1.2. Data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian dianalisis. 2.2. Cara Penilaian : 3.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 3.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 3.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses administrasi pengelolaan dokumen Kepegawaian; 3.2. Jenis-jenis dokumen kepegawaian; 3.3. Jenis-jenis data mutasi kepegawaian; 3.4. Mengoperasikan komputer; 3.5. Kode penyandian. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam mengumpulkan dan menyiapkan data pembuatan pedoman pengeloaan dokumen kepegawaian; 4.3. Ketelitian dalam menganalisis data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif ; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif ; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses penyiapan pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian.


143

2013, No.15

b. Unit Kompetensi Pilihan Analis Kepegawaian Penyelia 1

APP.BKN.AK.I.03. 026.01

Melakukan proses administrasi jabatan fungsional

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.I.03.026.01

JUDUL UNIT

: Melakukan proses administrasi jabatan fungsional.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses administrasi jabatan fungsional. ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyiapkan bahan

penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional

2. Menyiapkan naskah

pemberitahuan/peri ngatan kepada pejabat fungsional


Usul penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional dari yang bersangkutan/unit kerja dihimpun; 1.2. Usul penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional dari yang bersangkutan/unit kerja dikelompokkan; 1.3. Surat pengantar usul penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional dikonsep; 1.4. Bahan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional diperiksa. 1.1.

Data pejabat fungsional yang telah memiliki masa pangkat/jabatan lebih dari 4 tahun 6 bulan hingga 5 tahun belum mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan dihimpun; 2.2. Daftar pejabat fungsional yang telah memiliki masa pangkat/jabatan lebih dari 4 tahun 6 bulan hingga 5 tahun belum mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan disusun; 2.3. Naskah pemberitahuan/peringatan kepada pejabat fungsional yang telah memiliki masa pangkat/jabatan lebih dari 4 tahun 6 bulan hingga 5 tahun belum mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan dikonsep. 2.1.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur;


2013, No.15

144

2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional; 3.2. Menyiapkan naskah pemberitahuan/peringatan kepada pejabat fungsional. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan.

2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan :


145

2013, No.15

2.1.1. Bahan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional dikonsep; 2.1.2. Naskah pemberitahuan/peringatan kepada pejabat fungsional dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Rumpun jabatan fungsional 3.2. Tugas pokok jabatan fungsional; 3.3. Unsur, sub unsur dan butir kegiatan jabatan fungsional; 3.4. Matrik kegiatan jabatan fungsional; 3.5. Jenjang pangkat dan jabatan fungsional; 3.6. Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian; 3.7. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 3.8. Tim Penilai jabatan fungsional; 3.9. Kenaikan pangkat/jabatan; 3.10. Sanksi jabatan fungsional; 3.11. Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan bahan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional; 4.3. Ketelitian dalam pembuatan naskah pemberitahuan/peringatan kepada pejabat fungsional. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam pemeriksaan kelengkapan bahan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional.


2013, No.15

2

146

APP.BKN.AK.I.03. 010.01

Melakukan proses administrasi perpindahan PNS

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.I.03.010.01

JUDUL UNIT

: Melakukan proses administrasi perpindahan PNS.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses administrasi perpindahan PNS. ELEMEN KOMPETENSI


1. Memeriksa 1.1. Bahan kelengkapan/berkas permohonan perpindahan PNS diidentifikasi; perpindahan pegawai 1.2. Data pegawai yang mengajukan

permohonan permohonan

perpindahan pegawai dihimpun; kelengkapan/berkas permohonan perpindahan PNS diperiksa. Surat permohonan beserta bahan kelengkapan/berkas usul perpindahan pegawai diperiksa; Surat Pengantar, Nota usul dan bahan kelengkapan/berkas usul perpindahan pegawai dikonsep; Surat Pengantar, Nota usul dan bahan kelengkapan/berkas usul perpindahan pegawai diajukan. Daftar nominatif PNS yang mengajukan perpindahan pegawai disusun; Daftar nominatif PNS yang mengajukan perpindahan pegawai dengan Surat Pengantar Persetujuan Pindah Instansi dicocokkan; Naskah keputusan perpindahan pegawai dikonsep; Naskah keputusan perpindahan pegawai diperiksa.

1.3. Bahan 2. Menyiapkan usul 2.1. perpindahan pegawai 2.2.

2.3.

3. Memeriksa naskah 3.1. keputusan perpindahan pegawai 3.2.

3.3. 3.4. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel :

Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok.


147

2013, No.15

3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Memeriksa permohonan perpindahan pegawai; 3.2. Menyiapkan usul perpindahan pegawai; 3.3. Memeriksa naskah keputusan perpindahan pegawai. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 4.7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan.


2013, No.15

148

2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Permohonan perpindahan pegawai diperiksa; 2.1.2. Usul perpindahan pegawai dikonsep; 2.1.3. Naskah keputusan perpindahan pegawai diperiksa. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Persyaratan perpindahan PNS; 3.2. Kelengkapan berkas/bahan perpindahan PNS; 3.3. Formasi kepangkatan; 3.4. Proses administrasi perpindahan PNS; 3.5. Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam perpindahan PNS. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat naskah permohonan perpindahan pegawai; 4.3. Ketelitian dalam pemeriksaan naskah permohonan perpindahan pegawai; 4.4. Membuat konsep naskah usul pengangkatan dalam jabatan; 4.5. Membuat konsep naskah keputusan perpindahan pegawai. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 1.6. Pengalaman dalam pembuatan naskah usul pengangkatan dalam jabatan.


149

3

APP.BKN.AK.I.03. 015.01

2013, No.15

Melakukan proses pemberian penghargaan

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.I.03.015.01

JUDUL UNIT

: Melakukan proses pemberian penghargaan.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pemberian penghargaan. ELEMEN KOMPETENSI

1. Menyiapkan laporan hasil sidang baperjakat/TPP


1.1. Data PNS yang akan menerima penghargaan/tanda jasa hasil sidang baperjakat/TPP dihimpun; 1.2. Daftar PNS yang akan menerima penghargaan/tanda jasa hasil sidang baperjakat/TPP disusun; 1.3. Laporan hasil sidang baperjakat/ TPP dikonsep.

2.1. Daftar dan bahan kelengkapan/berkas yang akan menerima penghargaan/ tanda jasa PNS hasil sidang Baperjakat/TPP disusun. 2.2. Nota Usul, surat pengantar dan daftar nominatif usul pemberian penghargaan/tanda jasa dikonsep; 3. Menyiapkan surat 3.1. Nota Usul, surat pengantar dengan daftar nominatif dan bahan kelengkapan/berkas usul keputusan pemberian penghargaan/tanda jasa diperiksa; pemberian penghargaan/tand 3.2. Bahan kelengkapan/berkas usul pemberian a jasa penghargaan/tanda jasa, dengan surat pengantar dicocokkan; 3.3. Bahan kelengkapan/berkas usul pemberian penghargaan/tanda jasa diperiksa; 3.4. Surat keputusan pemberian penghargaan/tanda jasa dikonsep; 3.5. Surat pengantar penetapan pemberian penghargaan/tanda jasa dikonsep. 2. Menyiapkan usul pemberian penghargaan/ tanda jasa

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur;


2013, No.15

150

2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan laporan hasil sidang baperjakat/TPP; 3.2. Menyiapkan usul pemberian penghargaan/ tanda jasa; 3.3. Menyiapkan surat keputusan pemberian penghargaan/tanda jasa. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.12. Keputusan Kepala BAKN Nomor 02 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Satyalancana Karya Satya. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan.


151

2013, No.15

2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Laporan hasil sidang baperjakat/TPP disusun; 2.1.2. Usul pemberian penghargaan/tanda jasa dikonsep; 2.1.3. Surat keputusan pemberian penghargaan/tanda jasa dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Menganalisis jenis penghargaan; 3.2. Persyaratan pemberian penghargaan; 3.3. Jenis-jenis penghargaan; 3.4. Proses pemberian penghargaan/tanda jasa. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menyiapkan laporan hasil sidang baperjakat/TPP; 4.3. Ketelitian dalam menyiapkan usul pemberian penghargaan/tanda jasa; 4.4. Ketelitian dalam membuat konsep surat keputusan pemberian penghargaan/tanda jasa; 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam membuat konsep surat keputusan pemberian penghargaan/tanda jasa.


2013, No.15

4

152

APP.BKN.AK.I.03. 019.01

Melakukan analisis data informasi kepegawaian

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.I.03.019.01

JUDUL UNIT

: Melakukan analisis data informasi kepegawaian.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan analisis data informasi kepegawaian. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengelola dokumen kedalam tata naskah PNS

1.1. Dokumen kepegawaian hasil verifikasi yang tercatat pada Kartu Induk dan Daftar Isi dihimpun; 1.2. Dokumen kepegawaian hasil verifikasi yang tercatat pada Kartu Induk dan Daftar Isi dikendalikan. 1.3. Sarana prasarana penyimpanan dan pemeliharaan diatur ; 1.4. Dokumen kepegawaian hasil verifikasi yang tercatat pada Kartu Induk dan Daftar Isi disimpan dan dipelihara; 1.5. Dokumen kepegawaian hasil verifikasi yang tercatat pada Kartu Induk dan Daftar Isi dijaga dan diamankan. 2.1. Daftar nominatif PNS yang aktif dihimpun; 2.2. Daftar nominatif PNS yang aktif dengan tata naskah (Takah) dicocokkan; 2.3. Rekapitulasi data kepegawaian yang telah disusun dalam tata naskah dikonsep. 3.1. Takah/dokumen kepegawaian tidak berkembang dicatat dan dihimpun; 3.2. Takah/dokumen kepegawaian tidak berkembang diperiksa dan dikelompokkan. 3.3. Daftar takah/dokumen kepegawaian tidak berkembang disusun berdasarkan instansi; 3.4. Surat pemberitahuan tentang takah tidak berkembang dikonsep.

2. Mencocokan daftar nominatif dengan takah

3. Menyiapkan surat pemberitahuan tentang takah tidak berkembang

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya.


153

2013, No.15

2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mengelola dokumen kedalam tata naskah PNS; 3.2. Mencocokan daftar nominatif dengan takah; 3.3. Menyiapkan surat pemberitahuan tentang takah tidak berkembang. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4.4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; 4.10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Arsip Keuangan di lingkungan BKN; 4.11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait :


2013, No.15

154

1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Dokumen dikelola kedalam tata naskah PNS; 2.1.2. Daftar nominatif dengan takah dicocokan; 2.1.3. Surat pemberitahuan tentang takah tidak berkembang dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Penyajian informasi kepegawaian 3.2. Jenis-jenis dokumen kepegawaian; 3.3. Jenis-jenis data mutasi kepegawaian; 3.4. Mengoperasikan komputer; 3.5. Kode penyandian. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep surat pemberitahuan tentang takah tidak berkembang; 4.3. Ketelitian dalam mencocokan daftar nominatif dengan takah; 4.4. Ketelitian dalam pengelolaan dokumen kedalam tata naskah PNS. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam melakukan analisis data informasi kepegawaian.


155

5

APP.BKN.AK.I.03. 022.01

KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan proses adminisrasi pemberhentian lainnya

: APP.BKN.AK.I.03.022.01

JUDUL UNIT : Melakukan proses adminisrasi pemberhentian lainnya. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses adminisrasi pemberhentian lainnya. ELEMEN KOMPETENSI

1. Menyiapkan data pegawai yang berhenti sebelum BUP


1.1. Data PNS yang berhenti sebelum BUP diinventarisasi; 1.2. Data PNS yang berhenti sebelum BUPdiidentifikasi; 1.3. Daftar nominatif PNS yang berhenti sebelum BUP disusun.

2. Memeriksa berkas usul pemberhentian pegawai

2.1. Daftar nominatif PNS yang berhenti sebelum BUP disusun; 2.2. Berkas usul pemberhentian pegawai yang berhenti sebelum BUP sesuai jenis pemberhentiannya dikelompokkan; 2.3. Berkas usul pemberhentian pegawai sesuai jenis pemberhentiannya diperiksa. 3.1. Data kepegawaian yang berkaitan usul 3. Membuat telaahan pemberhentian/pensiun pegawai diidentifikasi; usul pemberhentian/pens 3.2. Referensi/literatur sebagai sumber data sebagai iun pegawai bahan telaahan usul pemberhentian/pensiun pegawai diidentifikasi; 3.3. Bahan kelengkapan/berkas usul pemberhentian/ pensiun pegawai diidentifikasi; 3.4. Telaahan usul pemberhentian/pensiun pegawai dikonsep. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok.


2013, No.15

156

3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan data pegawai yang berhenti sebelum BUP; 3.2. Memeriksa berkas usul pemberhentian pegawai; 3.3. Membuat telaahan usul pemberhentian/pensiun pegawai. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 4.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan.


157

2013, No.15

2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. data pegawai yang berhenti sebelum BUP dikonsep; 2.1.2. berkas usul pemberhentian pegawai diperiksa; 2.1.3. telaahan usul pemberhentian/pensiun pegawai dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.1.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.1.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.1.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses adminisrasi pemberhentian lainnya; 3.2. Jenis-jenis pemberhentian; 3.3. Persyaratan pemberhentian. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep data pegawai yang berhenti sebelum BUP; 4.3. Ketelitian dalam pemeriksaan berkas usul pemberhentian pegawai; 4.4. Membuat konsep telaahan usul pemberhentian/pensiun pegawai. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses adminisrasi Pemberhentian lainnya.


2013, No.15

6

158

APP.BKN.AK.I.03. 037.01

KODE UNIT

Melakukan persiapan pembuatan Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai

: APP.BKN.AK.I.03.037.01

JUDUL UNIT

: Melakukan persiapan pembuatan Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan persiapan pembuatan Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengidentifikasi 1.1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahan/data Norma rekrumen diidentifikasi; Standar Prosedur 1.2. Referensi/literature sebagai sumber data yang erkaitan dengan kegiatan rekrutmen diidentifikasi ; 1.3. Kajian empiris yang berkaitan dengan kegiatan rekrutmen diidentifikasi; 1.4. Bahan/data Norma Standar Prosedur (NSP) diidentifikasi. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengadaan PNS; 1.3. Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai; 1.4. Badan Kepegawaian Daerah; 1.5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Mengidentifikasi bahan/data Norma Standar Prosedur 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;


159

2013, No.15

4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan.


2013, No.15

160

2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Bahan/data Norma Standar Prosedur (NSP) diidentifikasi. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses pembuatan Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam pembuatan konsep naskah akademik NSP rekrutmen pegawai; 4.3. Membuat konsep NSP rekrutmen pegawai. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses pembuatan Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai.


EKO SUTRISNO


161

2013, No.15

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA ANALIS KEPEGAWAIAN

UNIT KOMPETENSI ANALIS KEPEGAWAIAN TINGKAT AHLI A. UNIT KOMPETENSI UMUM 1



KODE UNIT : APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 JUDUL UNIT : Melakukan proses pengadaan pegawai. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pengadaan pegawai. ELEMEN KOMPETENSI 1. Mengawasi pelaksanaan ujian saringan

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Daftar hadir peserta ujian diperiksa; Tata tertib pelaksanaan ujian saringan dibacakan; Berkas soal ujian dibagikan; Jalannya pelaksanaan ujian diawasi; Berkas soal dan/atau jawaban ujian saringan dikumpulkan dan dihitung sesuai dengan jumlah peserta; 1.6. Laporan/Berita Acara pelaksanaan ujian saringan ditandatangani.

Daftar hadir peserta ujian saringan diperiksa; Berkas soal ujian saringan dibagikan; Jalannya pelaksanaan ujian saringan diawasi; Berkas soal dan/atau jawaban ujian saringan dikumpulkan; 2.5. Laporan/Berita Acara pelaksanaan ujian saringan ditandatangani. 2.6. Daftar hadir peserta ujian diperiksa; 2.7. Berkas soal ujian dibagikan; 2.8. Jalannya pelaksanaan ujian diawasi; 2.9. Berkas soal dan/atau jawaban ujian dikumpulkan; 2.10.Laporan/Berita Acara pelaksanaan ujian saringan ditandatangani. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk:


2013, No.15

162

1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan: 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyusun naskah panduan pengadaan pegawai; 3.2. Menyusun soal ujian sebagai Ketua; 3.3. Menyusun soal ujian sebagai Anggota; 3.4. Memeriksa hasil ujian saringan soal pilihan ganda; 3.5. Memeriksa hasil ujian saringan soal esai. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada.


163

2013, No.15

1.3. Unit kompetensi terkait : Tidak ada. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Naskah panduan pengadaan pegawai disusun; 2.1.2. Soal ujian disusun sebagai Ketua; 2.1.3. Soal ujian disusun sebagai Anggota; 2.1.4. Hasil ujian saringan soal pilihan ganda diperiksa; 2.1.5. Hasil ujian saringan soal esai diperiksa. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Formasi Pegawai Negeri Sipil; 3.2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep naskah panduan pengadaan pegawai; 4.3. Kecermatan dalam menyusun soal ujian; 4.4. Ketelitian dalam pemeriksaan hasil ujian saringan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam menyusun soal dan memeriksa hasil ujian.


2013, No.15

2

164


Melakukan proses administrasi kenaikan pangkat

KODE UNIT : APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 JUDUL UNIT : Melakukan proses administrasi kenaikan pangkat. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses administrasi kenaikan pangkat. ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyiapkan bahan/ berkas usulan kenaikan pangkat

2.

3.

4.

5.

KRITERIA UNJUK KERJA 1.6. Surat pemberitahuan tentang PNS yang akan naik

pangkat dikonsep; 1.7. Surat pemberitahuan tentang PNS yang akan naik pangkat beserta formulir daftar nama didistribusikan; 1.8. Data PNS yang akan naik pangkat sesuai dengan jenis kenaikan pangkat dihimpun; 1.9. Daftar nama PNS yang akan naik pangkat sesuai dengan jenis kenaikan pangkat disusun; 1.10. Bahan/berkas usulan kenaikan pangkat diidentifikasi. Menyiapkan usul per- 2.5. Daftar nominatif PNS yang akan naik pangkat setujuan/pertimbang sesuai dengan jenis kenaikan pangkat disusun; an teknis kenaikan 2.6. Nota usul persetujuan/ pertimbangan teknis pangkat PNS kenaikan pangkat PNS dikonsep; 2.7. Surat perintah melaksanakan tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatan CPNS dikonsep. 2.8. Usul persetujuan /pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep. Memeriksa berkas 3.4. Nota Usul, surat pengantar dan daftar nominatif usul kenaikan usul kenaikan pangkat PNS diperiksa; pangkat PNS 3.5. Bahan kelengkapan/berkas usul kenaikan pangkat PNS, dengan surat pengantar dicocokkan; 3.6. bahan kelengkapan/berkas usul kenaikan pangkat PNS diperiksa. Menyiapkan surat 4.3. Daftar nama PNS pengusulan persetujuan/ pengantar pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS pengembalian usul dengan bahan tidak lengkap (BTL)/tidak yang dinyatakan memenuhi syarat (TMS) disusun; bahan tidak lengkap 4.4. Surat pengantar pengembalian bahan tidak (BTL) tidak memenuhi lengkap (BTL)/tidak memenuhi syarat (TMS) syarat (TMS) pengusulan persetujuan/ pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep. Mengendalikan listing 5.1. Data kelengkapan berkas usul kenaikan pangkat persetujuan teknis PNS yang memenuhi persyaratan dientri; kenaikan pangkat PNS 5.2. Daftar kelengkapan berkas usul kenaikan pangkat


165

6. Menyiapkan naskah keputusan kenaikan pangkat

7. Menyiapkan surat pengantar pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS

2013, No.15

PNS yang memenuhi persyaratan disusun; 5.3. Penetapan pertimbangan /persetujuan kenaikan pangkat PNS yang memenuhi persyaratan dikendalikan. 6.1. Data PNS berdasarkan daftar nominatif penetapan kenaikan pangkat yang telah mendapat pertimbangan dihimpun; 6.2. Daftar PNS berdasarkan daftar nominatif penetapan kenaikan pangkat PNS yang telah mendapat pertimbangan disusun; 6.3. Naskah Surat Keputusan kenaikan pangkat PNS, salinan dan petikan dikonsep. 7.1. Daftar nominatif PNS hasil pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS disusun; 7.2. Surat pengantar pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Kepangkatan dan Mutasi; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan bahan/berkas usulan kenaikan pangkat; 3.2. Menyiapkan usul persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS; 3.3. Memeriksa berkas usul kenaikan pangkat PNS; 3.4. Menyiapkan surat pengantar pengembalian usul yang dinyatakan bahan tidak lengkap (BTL) tidak memenuhi syarat (TMS); 3.5. Mengendalikan listing persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS; 3.6. Menyiapkan naskah keputusan kenaikan pangkat; 3.7. Menyiapkan surat pengantar pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008


2013, No.15

166

4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : Tidak ada. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Bahan/berkas usulan kenaikan pangkat dikumpulkan; 2.1.2. Usul persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep; 2.1.3. Berkas usul kenaikan pangkat PNS diperiksa; 2.1.4. Surat pengantar pengembalian usul yang dinyatakan bahan tidak lengkap (BTL) tidak memenuhi syarat (TMS) dikonsep; 2.1.5. Listing persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS dikendalikan; 2.1.6. Naskah keputusan kenaikan pangkat dikonsep; 2.1.7. Surat pengantar pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Jenis Kenaikan Pangkat;


167

2013, No.15

3.2. Persyaratan Kenaikan Pangkat; 3.3. Kelengkapan berkas/bahan Kenaikan Pangkat; 3.4. Formasi kepangkatan. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menyiapkan bahan/berkas usulan sampai dengan menyiapkan usul persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS; 4.3. Ketelitian dalam memeriksa berkas usul kenaikan pangkat PNS; 4.4. Ketelitian dalam menyiapkan berbagai surat pengantar; 4.5. Ketelitian dalam mengendalikan listing persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS; 4.6. Ketelitian dalam menyiapkan naskah keputusan kenaikan pangkat; 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam menyiapkan naskah keputusan kenaikan pangkat PNS.

3


Melakukan proses penyusunan laporan


2013, No.15

KODE UNIT

168

: APP.BKN.AK.I.II.01.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan proses penyusunan laporan. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses penyusunan laporan. ELEMEN KOMPETENSI

2. Menyusun laporan


1.5. Refrensi/ literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan dihimpun; 1.6. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan dikumpulkan; 1.7. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan dianalisa; 1.8. Laporan disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyusun laporan. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;


169

2013, No.15

4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

4.10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : Tidak ada. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Laporan disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1 Proses penyusunan laporan; 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam penyusunan laporan; 4.3. Ketelitian dalam penyusunan laporan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam penyusunan laporan.

B. UNIT KOMPETENSI INTI DAN PILIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN TINGKAT AHLI PER JENJANG JABATAN


2013, No.15

170

1. Unit Kompetensi Inti dan Pilihan Analis Kepegawaian Pertama a. Unit Kompetensi Inti Analis Kepegawaian Pertama

1


Melakukan pengelolaan kenaikan pangkat

KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.02.012.01 JUDUL UNIT : Melakukan pengelolaan kenaikan pangkat DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pengelolaan kenaikan pangkat ELEMEN KOMPETENSI 1. Memeriksa dan/atau menandatangani berkas persetujuan kenaikan pangkat PNS

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Nota Usul, surat pengantar dan daftar nominatif 1.2. 1.3. 1.4.

2. Menyiapkan konsep pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS

2.1. 2.2.

2.3. 3. Menyiapkan surat jawaban permasalahan kenaikan pangkat PNS

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

usul kenaikan pangkat PNS diidentifikasi; bahan kelengkapan/berkas usul kenaikan pangkat PNS, dengan surat pengantar dicocokkan; bahan kelengkapan/berkas usul kenaikan pangkat PNS diperiksa; bahan kelengkapan/berkas usul kenaikan pangkat PNS ditandatangani. Daftar nominatif PNS hasil pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS disusun; Surat pengantar pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS yang MS (Memenuhi Syarat) dikonsep; Pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep. surat permasalahan kenaikan pangkat PNS diidentifikasi; bahan/referensi permasalahan kenaikan pangkat PNS dikumpulkan; surat permasalahan kenaikan pangkat PNS diperiksa; Surat jawaban permasalahan kenaikan pangkat PNS dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1 Biro Kepegawaian; 1.2 Direktorat Kepangkatan dan Mutasi; 1.3 Badan Kepegawaian Daerah; 1.4 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5 Bagian Kepegawaian; 1.6 Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1 Komputer; 2.2 Alat Tulis Kantor;


171

2013, No.15

2.3 Referensi jabatan; 2.4 Standar Operasional Prosedur; 2.5 Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Memeriksa dan/atau menandatangani berkas persetujuan kenaikan pangkat PNS; 3.2. Menyiapkan konsep pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS; 3.3. Menyiapkan surat jawaban permasalahan kenaikan pangkat PNS. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Berkas persetujuan kenaikan pangkat PNS diperiksa dan/atau ditandatangani; 2.1.2. Pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dikonsep;


2013, No.15

172

2.1.3. Surat jawaban permasalahan kenaikan pangkat PNS dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1 Jenis Kenaikan Pangkat; 3.2 Persyaratan Kenaikan Pangkat; 3.3 Kelengkapan berkas/bahan Kenaikan Pangkat; 3.4 Formasi kepangkatan. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam memeriksa dan/atau menandatangani berkas persetujuan kenaikan pangkat PNS; 4.3. Ketelitian dalam menyiapkan konsep pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS; 4.4. Ketelitian dalam menyiapkan surat jawaban permasalahan kenaikan pangkat PNS. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam membuat usul persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS.

2


Melakukan proses mutasi pegawai

KODE UNIT

: APP.BKN.AK.II.02.030.01

JUDUL UNIT

: Melakukan proses mutasi pegawai.


173

DESKRIPSI UNIT :

2013, No.15

Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses mutasi pegawai.

ELEMEN KOMPETENSI 1. Memeriksa dan menandatangani usul perpindahan pegawai

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Nota Usul, surat pengantar dan daftar nominatif

usul perpindahan pegawai diperiksa; 1.2. Bahan kelengkapan/berkas usul perpindahan

pegawai, dengan surat pengantar dicocokkan; 1.3. Nota usul perpindahan pegawai diperiksa; 1.4. Nota usul perpindahan pegawai ditandatangani.

2. Menyiapkan Naskah Surat Keputusan perpindahan pegawai

2.1. Nota usul perpindahan pegawai yang telah

ditandatangani diperiksa; 2.2. Bahan kelengkapan/berkas usul perpindahan pegawai diperiksa; 2.3. Naskah Surat Keputusan perpindahan pegawai dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Memeriksa dan menandatangani usul perpindahan pegawai; 3.2. Menyiapkan Naskah Surat Keputusan perpindahan pegawai. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;


2013, No.15

174

4.6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 4.7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Usul perpindahan pegawai diperiksa dan ditandatangani; 2.1.2. Naskah Surat Keputusan perpindahan pegawai dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Persyaratan perpindahan PNS; 3.2. Kelengkapan berkas/bahan perpindahan PNS; 3.3. Formasi kepangkatan; 3.4. Proses administrasi perpindahan PNS; 3.5. Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam perpindahan PNS. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi;


175

2013, No.15

4.2. Ketelitian dalam pemeriksaan usul perpindahan pegawai; 4.3. Ketelitian dalam membuat konsep naskah surat keputusan perpindahan pegawai. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam pemeriksaan naskah usul perpindahan pegawai

3


Melakukan analisis surat pengaduan

KODE UNIT


JUDUL UNIT

: Melakukan analisis surat pengaduan


2013, No.15

DESKRIPSI UNIT :

176

Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan analisis surat pengaduan.

ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyiapkan konsep surat tentang tindak lanjut surat peringatan/ teguran

1.1. Data pegawai yang mendapat panggilan/peringatan dihimpun; 1.2. Daftar pegawai yang mendapat panggilan/ peringatan dikelompokkan; 1.3. Daftar pegawai yang mendapat tindak lanjut surat peringatan/teguran disusun; 1.4. surat tentang tindak lanjut surat peringatan/ teguran dikonsep.

2. Memeriksa dan meneliti suratsurat pengaduan

2.1. Surat-surat pengaduan diidentifikasi; 2.2. Surat pengaduan dengan jawaban surat pengaduan sesuai jenis permasalahan sebelumnya diidentifikasi; 2.3. Surat-surat pengaduan diperiksa dan diteliti.

3.1. Referensi peraturan yang berkaitan dengan surat 3. Menyiapkan pengaduan dihimpun. bahan-bahan yang berkaitan dengan 3.2. surat pengaduan sesuai jenis permasalahan surat pengaduan dikelompokkan; 3.3. jawaban surat pengaduan sesuai jenis permasalahan sebelumnya dihimpun; 3.4. bahan-bahan yang berkaitan dengan surat pengaduan dihimpun. 4. Menyiapkan surat jawaban atas surat pengaduan

4.1. Referensi peraturan yang berkaitan dengan surat pengaduan sesuai jenis permasalahan dihimpun. 4.2. surat pengaduan dengan jawaban surat pengaduan sesuai jenis permasalahan sebelumnya diidentifikasi; 4.3. surat jawaban atas surat pengaduan dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengendalian Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Inspektorat Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur;


177

2013, No.15

2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan konsep surat tentang tindak lanjut surat peringatan/ teguran; 3.2. Memeriksa dan meneliti surat-surat pengaduan; 3.3. Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan surat pengaduan; 3.4. Menyiapkan surat jawaban atas surat pengaduan. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian;


2013, No.15

2.

3.

4.

5.

6.

178

1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Surat tentang tindak lanjut surat peringatan/teguran dikonsep; 2.1.2. Surat-surat pengaduan diperiksa dan diteliti; 2.1.3. Bahan-bahan yang berkaitan dengan surat pengaduan dihimpun; 2.1.4. Surat jawaban atas surat pengaduan dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses pengelolaan administrasi disiplin pegawai; 3.2. Kewajiban dan larangan; 3.3. Jenis-jenis hukuman disiplin. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep surat tentang tindak lanjut surat peringatan/ teguran; 4.3. Ketelitian dalam pemeriksaan daftar hadir; 4.4. Ketelitian dalam pembuatan surat jawaban atas surat pengaduan. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam menganalisis surat pengaduan.

4


Melakukan analisis hasil pemeriksaan

KODE UNIT


JUDUL UNIT

: Melakukan analisis hasil pemeriksaan.


179

DESKRIPSI UNIT

2013, No.15

: Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan analisis hasil pemeriksaan.

ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyiapkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan

1.1. Bahan kelengkapan/berkas hasil pemeriksaan diidentifikasi; 1.2. Berita acara hasil pemeriksaan dikonsep; 1.3. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dikonsep. 2.1. Referensi peraturan yang berkaitan dengan surat peringatan/teguran diidentifikasi. 2.2. Surat peringatan/teguran diperiksa; 2.3. Surat peringatan/teguran dikonsep. 3.1. Referensi peraturan yang berkaitan dengan surat tentang surat jawaban atas surat pengaduan dihimpun. 3.2. Surat tentang surat tentang surat jawaban atas surat pengaduan sebelumnya diidentifikasi; 3.3. Surat surat tentang surat jawaban atas surat pengaduan dikonsep. 4.1. Bahan kelengkapan/berkas pembatalan SK mutasi kepegawaian dikumpulkan; 4.2. Data pegawai yang berkaitan dengan pembatalan SK mutasi kepegawaian dihimpun; 4.3. Data pegawai dengan bahan kelengkapan/berkas pembatalan SK mutasi kepegawaian diperiksa; 4.4. Surat pembatalan SK mutasi kepegawaian dikonsep. 5.1. referensi peraturan yang berkaitan dengan surat tentang surat jawaban atas surat pengaduan dihimpun; 5.2. surat tentang surat tentang surat jawaban atas surat pengaduan sebelumnya diidentifikasi; 5.3. surat surat tentang surat jawaban atas surat pengaduan dikonsep. 6.1. Data pegawai yang diperiksa dihimpun; 6.2. Bahan kelengkapan/berkas pegawai yang diperiksa dihimpun; 6.3. Hasil pemeriksaan dengan bahan kelengkapan/berkas pegawai yang diperiksa diperiksa; 6.4. Risalah hasil pemeriksaan disusun.

2. Menyiapkan konsep surat peringatan/tegura n 3. Menyiapkan konsep surat tentang tindak lanjut surat peringatan/tegura n 4. Membuat konsep surat pembatalan SK mutasi kepegawaian

5. Menyiapkan surat jawaban atas surat pengaduan

6. Menyusun risalah hasil pemeriksaan


2013, No.15

180

7. Menyusun laporan 7.1. Bahan kelengkapan/berkas hasil pemeriksaan yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan. dihimpun; 7.2. Berita acara hasil pemeriksaan yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan dikonsep; 7.3. Laporan hasil pemeriksaan disusun. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengendalian Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Inspektorat Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; 3.2. Menyiapkan konsep surat peringatan/teguran; 3.3. Menyiapkan konsep surat tentang tindak lanjut surat peringatan/teguran; 3.4. Membuat konsep surat pembatalan SK mutasi kepegawaian; 3.5. Menyiapkan surat jawaban atas surat pengaduan; 3.6. Menyusun risalah hasil pemeriksaan; 3.7. Menyusun laporan hasil pemeriksaan. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;


181

2013, No.15

4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dikonsep; 2.1.2. Surat peringatan/teguran dikonsep; 2.1.3. Surat tentang tindak lanjut surat peringatan/teguran dikonsep; 2.1.4. Surat pembatalan SK mutasi kepegawaian dikonsep; 2.1.5. Surat jawaban atas surat pengaduan dikonsep; 2.1.6. Risalah hasil pemeriksaan disusun; 2.1.7. Laporan hasil pemeriksaan disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja.


2013, No.15

182

3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses analisis hasil pemeriksaan; 3.2. Kewajiban dan larangan; 3.3. Jenis-jenis hukuman disiplin; 3.4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep surat-surat pengaduan; 4.3. Ketelitian dalam pemeriksaan berkas yang bermasalah; 4.4. Ketelitian dalam pemeriksaan surat-surat pengaduan; 4.5. Ketelitian dalam pembuatan surat jawaban permasalahan kepegawaian; 4.6. Ketelitian dalam pembuatan naskah surat pencabutan keputusan pejabat pembina kepegawaian 4.7. Ketelitian dalam pembuatan risalah/laporan hasil pemeriksaan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam melakukan administrasi pengendalian kepegawaian.


183

5


KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan proses persiapan penyusunan standar jabatan PNS


JUDUL UNIT

: Melakukan proses persiapan penyusunan standar jabatan PNS. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan penyusunan standar jabatan PNS. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menganalisis data

1.1. Nama jabatan yang akan diidentifikasi kompetensinya ditentukan; 1.2. Ikhtisar jabatan dirinci; 1.3. Setiap uraian tugas menjadi kegiatan-kegiatan utama dirinci; 1.4. Kegiatan-kegiatan utama dalam menentukan kata kunci dari tugas pekerjaan dianalisa. 2.1. Bahan-bahan referensi (peraturan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait) penyusunan pedoman standar jabatan PNS disiapkan; 2.2. Naskah Keputusan penyusunan pedoman standar jabatan PNS disiapkan; 2.3. Konsep penyusunan pedoman standar jabatan PNS dirancang; 2.4. Konsep rancangan pedoman standar jabatan PNS disusun.

2. Menyusun rancangan pedoman penyusunan standar jabatan PNS

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Jabatan; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Menganalisis data; 3.2. Menyusun rancangan pedoman penyusunan standar jabatan PNS.


2013, No.15

184

4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian;


185

2013, No.15

1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.II.01.017.01 : Melakukan proses penyusunan standar jabatan PNS; 1.3.2. APP.BKN.AK.II.01.031.01 : Melakukan proses pengkajian penyusunan standar jabatan PNS; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.5. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Data dianalisis; 2.1.2. Rancangan pedoman penyusunan standar jabatan PNS disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan penyusunan standar jabatan PNS; 3.2. Nomenklatur Jabatan; 3.3. Eselonering; 3.4. Rumpun Jabatan; 3.5. Analisis Jabatan; 3.6. Informasi jabatan; 3.7. Analisis kebutuhan pegawai; 3.8. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.9. Penataan pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menyusun rancangan pedoman penyusunan standar jabatan PNS; 4.3. Ketelitian dalam menganalisis data. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses persiapan penyusunan standar jabatan PNS.


2013, No.15

6

186


KODE UNIT

Melakukan proses persiapan penyusunan inventarisasi jabatan


JUDUL UNIT

: Melakukan proses persiapan penyusunan inventarisasi jabatan. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan penyusunan inventarisasi jabatan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Membuat konsep surat permintaan struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah Pusat dan Daerah

1.1. Pedoman struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah pusat/daerah dihimpun; 1.2. Maksud dan tujuan permintaan struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah pusat/daerah dikumpulkan; 1.3. surat permintaan struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah pusat/daerah dikonsep.

2. Menganalisa setiap struktur untuk mengetahui eselonering setiap nomen-klatur jabatan

2.1. Konsep iventarisasi jabatan diidentifikasi; 2.2. Data iventarisasi jabatan diidentifikasi; 2.3. Peta jabatan dalam setiap struktur unit kerja diidentifikasi; 2.4. Setiap struktur untuk mengetahui eselonnering setiap nomenklatur jabatan dianalisa.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Standarisasi dan kompetensi Jabatan; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Membuat konsep surat permintaan struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah Pusat dan Daerah; 3.2. Menganalisa setiap struktur untuk mengetahui eselonering setiap nomen-klatur jabatan.


187

2013, No.15

4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian;


2013, No.15

188

1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. surat permintaan struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah Pusat dan Daerah dikonsep; 2.1.2. setiap struktur untuk mengetahui eselonering setiap nomen-klatur jabatan dianalisa. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan penyusunan inventarisasi jabatan; 3.2. Nomenklatur Jabatan; 3.3. Eselonering; 3.4. Rumpun Jabatan; 3.5. Analisis Jabatan; 3.6. Informasi jabatan; 3.7. Analisis kebutuhan pegawai; 3.8. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.9. Penataan pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam membuat konsep surat permintaan struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah Pusat dan Daerah; 4.3. Ketelitian dalam menganalisa setiap struktur untuk mengetahui eselonering setiap nomen-klatur jabatan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses persiapan penyusunan inventarisasi jabatan.


189

7


KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan proses penyusunan evaluasi jabatan


JUDUL UNIT : Melakukan proses penyusunan evaluasi jabatan. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses penyusunan evaluasi jabatan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengumpulkan referensi/literatur tentang evaluasi jabatan 2. Menginventarisasi seluruh jabatan pada instansi Pemerintah untuk memperoleh jumlah data/ informasi jabatan

1.1. Pedoman tentang evaluasi jabatan dihimpun; 1.2. refrensi/ literatur tentang evaluasi jabatan dikumpulkan.

2.1. Data dalam rangka penyusunan iventarisasi jabatan dihimpun; 2.2. Syarat jabatan sebagai kualifikasi yang harus dipenuhi oleh PNS untuk dapat melakukan pekerjaan atau memangku jabatan disusun; 2.3. Peta jabatan sesuai dengan struktur organisasi dari setiap unit kerja di dihimpun; 2.4. Seluruh jabatan pada instansi pemerintah untuk memperoleh jumlah data/infromasi jabatan diinventarisasi. 3. Menyiapkan 3.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang konsep prosedur, berkaitan konsep prosedur, metode, standar dan Metode, Standar, teknik evaluasi jabatan dihimpun; dan teknik 3.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan konsep evaluasi jabatan prosedur, metode, standar dan teknik evaluasi jabatan dilakukan; 3.3. Konsep naskah akademik penyusunan konsep prosedur, metode, standar dan teknik evaluasi jabatan diidentifikasi; 3.4. Konsep naskah akademik penyusunan konsep prosedur, metode, standar dan teknik evaluasi jabatan dirumuskan. 4. Menelaah data/ 4.1. Data/informasi jabatan PNS untuk menilai bobot informasi jabatan jabatan disusun; PNS untuk menilai 4.2. Syarat jabatan sebagai kualifikasi yang harus bobot jabatan dipenuhi oleh PNS untuk dapat melakukan pekerjaan atau memangku jabatan disusun; 4.3. Peta jabatan sesuai dengan struktur organisasi dari setiap unit kerja disusun; 4.4. Verifikasi data sebagai konfirmasi rangka penyusunan data/informasi jabatan PNS untuk menilai bobot jabatan dilaksanakan; 4.5. Verifikasi data sebagai konfirmasi rangka penyusunan data/informasi jabatan PNS untuk


2013, No.15

190

menilai bobot jabatan dilaksanakan; 5. Menyiapkan konsep kajian tentang faktorfaktor jabatan untuk evaluasi jabatan

5.1. Bahan-bahan referensi konsep kajian tentang faktor-faktor jabatan untuk evaluasi jabatan dikumpulkan; 5.2. Peraturan perundang-undangan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait dengan kajian tentang faktor-faktor jabatan untuk evaluasi jabatan dikumpulkan; 5.3. Tor berkaitan dengan konsep kajian tentang faktorfaktor jabatan untuk evaluasi jabatan disusun; 5.4. Konsep kajian tentang faktor-faktor jabatan untuk evaluasi jabatan dibuat.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Jabatan; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Mengumpulkan referensi/literatur tentang evaluasi jabatan; 3.2. Menginventarisasi seluruh jabatan pada instansi Pemerintah untuk memperoleh jumlah data/informasi jabatan; 3.3. Menyiapkan konsep prosedur, metode, standar, dan teknik evaluasi jabatan; 3.4. Menelaah data/informasi jabatan PNS untuk menilai bobot jabatan; 3.5. Menyiapkan konsep kajian tentang faktor-faktor jabatan untuk evaluasi jabatan. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;


191

2013, No.15

4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan.


2013, No.15

192

2. Kondisi penilaian : 3.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Referensi/literatur tentang evaluasi jabatan dihimpun; 2.1.2. Seluruh jabatan pada instansi Pemerintah untuk memperoleh jumlah data/informasi jabatan diinventarisasi; 2.1.3. Prosedur, metode, standar, dan teknik evaluasi jabatan dikonsep; 2.1.4. Data/informasi jabatan PNS untuk menilai bobot jabatan ditelaah; 2.1.5. Kajian tentang faktor-faktor jabatan untuk evaluasi jabatan dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1 Proses penyusunan evaluasi jabatan 3.2 Nomenklatur Jabatan; 3.3 Eselonering; 3.4 Rumpun Jabatan; 3.5 Analisis Jabatan; 3.6 Informasi jabatan; 3.7 Analisis kebutuhan pegawai; 3.8 Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.9 Penataan pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Menginventarisasi seluruh jabatan pada instansi Pemerintah untuk memperoleh jumlah data/ informasi jabatan; 4.3. Membuat konsep kajian tentang faktor-faktor jabatan untuk evaluasi jabatan 4.4. Ketelitian dalam menelaah data/informasi jabatan PNS untuk menilai bobot jabatan; 4.5. Ketelitian dalam menyiapkan konsep prosedur, metode, standar, dan teknik evaluasi jabatan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1 Jujur; 5.2 Tanggungjawab; 5.3 Disiplin; 5.4 Kerjasama; 5.5 Kritis; 5.6 Kreatif; 5.7 Motivatif; 5.8 Inovatif; 5.9 Pengendalian Diri; 5.10 Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses penyusunan evaluasi jabatan.


193

8


KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan proses persiapan penyusunan pola dasar karier


JUDUL UNIT : Melakukan proses persiapan penyusunan pola dasar karier. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan penyusunan pola dasar karier. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengiventarisasi bahan/ data dalam rangka penyusunan pola dasar karier

1.1. Pengumpulan data dalam rangka penyusunan pola dasar karier dilaksanakan; 1.2. Refrensi/ literatur tentang penyusunan pola dasar karier dikumpulkan; 1.3. Iventarisasi bahan/data dalam rangka penyusunan pola dasar karier dikonsep.

2. Menganalisis bahan/data

2.1. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan pola dasar karier PNS dilaksanakan; 2.2. Refrensi/literatur yang dibutuhkan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan pola dasar karier dihimpun; 2.3. Data yang dibutuhkan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan pola dasar karier dianalisa.

3. Menyusun konsep Pola dasar Karier

3.1. TOR tentang penyusunan konsep pola dasar karier disusun; 3.2. Data/bahan berkaitan dengan penyusunan konsep pola dasar karier dihimpun; 3.3. Kajian berkaitan dengan penyusunan konsep pola dasar karier dianalisis; 3.4. Saran pihak lain berkaitan dengan penyusunan konsep pola dasar karier diperoleh; 3.5. Pokok-pokok pikiran berkaitan dengan penyusunan konsep pola dasar karier dideskripsikan; 3.6. Konsep pola dasar karier disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Jabatan Karier; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya.


2013, No.15

194

2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mengiventarisasi bahan/data dalam rangka penyusunan pola dasar karier; 3.2. Menganalisis bahan/data; 3.3. Menyusun konsep Pola dasar Karier. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 4.10. 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya;


195

2.

3.

4.

5.

6.

2013, No.15

1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.015.01 : Melakukan penyusunan analisis jabatan 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1 APP.BKN.AK.II.02.020.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan pola karier 1.3.2 APP.BKN.AK.II.02.008.01 : Melakukan proses penyusunan pola karier Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. bahan/data dalam rangka penyusunan pola dasar karier diinventarisasi; 2.1.2. bahan/data dianalisis diiventarisasi; 2.1.3. Pola dasar karier dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan penyusunan pola dasar karier; 3.2. Nomenklatur Jabatan; 3.3. Eselonering; 3.4. Rumpun Jabatan; 3.5. Analisis Jabatan; 3.6. Informasi jabatan; 3.7. Perpindahan jabatan. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep pola dasar karier; 4.3. Ketelitian dalam mengiventarisasi bahan/data dalam rangka penyusunan pola dasar karier; 4.4. Ketelitian dalam menganalisis bahan/data; Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses persiapan penyusunan pola dasar karier.


2013, No.15

9

196


KODE UNIT

Melakukan proses persiapan penyusunan pola karier


JUDUL UNIT : Melakukan proses persiapan penyusunan pola karier DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan penyusunan pola karier. ELEMEN KOMPETENSI

1. Mengumpulkan data jabatan

2. Menganalisis data jabatan

3. Menyusun persyaratan jabatan


1.1. Tim Penyusun Pola Karier disusun; 1.2. Informasi jabatan yang berkaitan dengan pengumpulan data jabatan disusun; 1.3. Data jabatan dikumpulkan. 2.1. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan pola karier dikumpulkan; 2.2. Refrensi/literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan pola karier dikumpulkan; 2.3. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan pola karier dianalisa. 3.1. Ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan risiko bahaya disusun; 3.2. Persyaratan jabatan yang meliputi pangkat/ golongan ruang, pendidikan, kursus atau Diklat, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerja disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Jabatan Karier; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok.


197

2013, No.15

3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mengumpulkan data jabatan; 3.2. Menganalisis data jabatan; 3.3. Menyusun persyaratan jabatan. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 4.10. 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat;


2013, No.15

198

1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. data jabatan dikumpulkan; 2.1.2. data jabatan dianalisis; 2.1.3. persyaratan jabatan disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan penyusunan pola karier; 3.2. Nomenklatur Jabatan; 3.3. Eselonering; 3.4. Rumpun Jabatan; 3.5. Analisis Jabatan; 3.6. Informasi jabatan; 3.7. Perpindahan jabatan. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam mengumpulkan data jabatan; 4.3. Ketelitian dalam menganalisis data jabatan; 4.4. Ketelitian dalam menyusun persyaratan jabatan 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1 Jujur; 5.2 Tanggungjawab; 5.3 Disiplin; 5.4 Kerjasama; 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses persiapan penyusunan pola karier.


199

10


KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan proses persiapan penyusunan penelusuran bakat pegawai


JUDUL UNIT

: Melakukan proses persiapan penyusunan penelusuran bakat pegawai. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan penyusunan penelusuran bakat pegawai ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan penelusuran bakat pegawai

1.1. Rencana (tujuan/outline) penelusuran bakat disusun ; 1.2. Bahan/data tentang bakat pegawai dikumpulkan; 1.3. Kebutuhan bakat pegawai ditelaah; 1.4. Konsep penelusuran bakat (talent scouting) disusun. 2.1. TOR kajian standar penelusuran bakat pegawai disusun; 2.2. Bahan tentang penelusuran bakat pegawai dikumpulkan; 2.3. Draft/konsep kajian kajian penelusuran bakat pegawai disusun; 2.4. Masukan dari pihak lain tentang kajian standar penelusuran bakat pegawai didiskusikan; 2.5. Kajian standar penelusuran bakat pegawai disusun. 3.1. Bahan-bahan referensi kajian prosedur penelusuran bakat pegawai dikumpulkan; 3.2. Peraturan perundang-undangan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait dengan kajian prosedur penelusuran bakat pegawai dikumpulkan ; 3.3. TOR berkaitan dengan kajian prosedur penelusuran bakat pegawai disusun; 3.4. Kajian prosedur penelusuran bakat pegawai dibuat.

2. Membuat kajian standar penelusuran bakat pegawai

3. Membuat kajian prosedur penelusuran bakat pegawai

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian;


2013, No.15

200

1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan penelusuran bakat pegawai; 3.2. Membuat kajian standar penelusuran bakat pegawai; 3.3. Membuat kajian prosedur penelusuran bakat pegawai. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:


201

2013, No.15

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.

2.

3.

4.

5.

6.

Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; Menyiapkan alat dan bahan penilaian; Menyusun kriteria penilaian; Menetapkan standar penilaian; Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Kebutuhan penelusuran bakat pegawai diidentifikasi dan dianalisa; 2.1.2. Kajian standar penelusuran bakat pegawai dikonsep; 2.1.3. Kajian prosedur penelusuran bakat pegawai dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. Pengetahuan yang dibutuhkan : 2.6. Proses penyusunan penelusuran bakat pegawai 2.7. Konsep bakat 2.8. Pengetahuan mengenai tehnik dan metoda pengukuran bakat 2.9. Teori analisis data menggunakan pendekatan statistika Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan penelusuran bakat pegawai; 4.3. Ketelitian dalam membuat kajian standar penelusuran bakat pegawai; 4.4. Ketelitian dalam membuat kajian prosedur penelusuran bakat pegawai; 4.5. Keterampilan analisis data dengan menggunakan pendekatan statistika. Sikap kerja yang dibutuhkan: 1.6. Jujur; 1.7. Tanggungjawab; 1.8. Disiplin; 1.9. Kerjasama; 1.10. Kritis; 1.11. Kreatif; 1.12. Motivatif; 1.13. Inovatif; 1.14. Pengendalian Diri; 1.15. Adaptif. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses persiapan penyusunan penelusuran bakat pegawai.


2013, No.15

11

202


KODE UNIT

Melakukan proses pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian.


JUDUL UNIT

: Melakukan proses pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menginventarisir 1.1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dan menganalisis pengembangan sistem pengelolaan dokumen bahan-bahan kepegawaian diidentifikasi; pengembangan 1.2. Referensi/literatur sebagai sumber data yang sistem pengelolaan berkaitan dengan bahan-bahan pengembangan dokumen sistem pengelolaan dokumen kepegawaian kepegawaian diidentifikasi; 1.3. Kajian empiris yang berkaitan dengan bahanbahan pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian disusun; 1.4. bahan-bahan pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian diiventarisasikan dan dianalisis. 2.1. data yang dibutuhkan dalam pembuatan kajian 2. Membuat kajian tentang pengembangan sistem pengelolaan tentang dokumen kepegawaian dihimpun; pengembangan sistim pengelolaan 2.2. Referensi/literatur sebagai sumber data yang dokumen berkaitan pembuatan kajian tentang kepegawaian pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian dihimpun; 2.3. Kajian empiris yang berkaitan dengan pembuatan kajian tentang pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian disusun. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer;


203

2013, No.15

2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menginventarisir dan menganalisis bahan-bahan pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian; 3.2. Membuat kajian tentang pengembangan sistim pengelolaan dokumen kepegawaian. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektortik; 4.4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; 4.10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Arsip Keuangan di lingkungan BKN; 4.11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat;


2013, No.15

204

1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. bahan-bahan pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian diinventarisir dan dianalisis; 2.1.2. kajian tentang pengembangan sistim pengelolaan dokumen kepegawaian dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1 Proses pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian; 3.2 Jenis-jenis dokumen kepegawaian; 3.3 Jenis-jenis data mutasi kepegawaian; 3.4 Mengoperasikan komputer; 3.5 Kode penyandian. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam membuat kajian tentang pengembangan sistim pengelolaan dokumen kepegawaian; 4.3. Ketelitian dalam menginventarisir dan menganalisis bahan-bahan pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian.


205

12


KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan proses persiapan pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan


JUDUL UNIT

: Melakukan proses persiapan pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengidentifikasi 1.1. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam permasalahan gaji, permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan tunjangan dan dilaksanakan; kesejahteraan 1.2. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan dihimpun; 1.3. Kajian empiris yang berkaitan dengan permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan disusun; 1.4. Permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan diidentifikasi. 2.1. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam 2. Menganalisis pembuatan peraturan-peraturan gaji, tunjangan peraturandan kesejahteraan dilaksanakan; peraturan gaji, tunjangan dan 2.2. Refrensi/literatur yang dibutuhkan dalam kesejahteraan pembuatan peraturan-peraturan gaji, tunjangan pegawai dan kesejahteraan dihimpun. 2.3. Data yang dibutuhkan dalam pembuatan peraturan-peraturan gaji, tunjangan dan kesejahteraan diidentifikasi; 2.4. Peraturan-peraturan gaji, tunjangan dan kesejahteraan dianalisa. 3. Melakukan 3.1. Bahan-bahan referensi pengkajian gaji, tunjangan pengkajian gaji, dan kesejahteraan dihimpun; tunjangan dan 3.2. Peraturan perundang-undangan, surat dan bahan kesejahteraan kebijakan lainnya terkait dengan pengkajian gaji, pegawai tunjangan dan kesejahteraan dihimpun; 3.3. TOR berkaitan dengan pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan disusun; 3.4. Pengkajian prosedur penilaian kinerja pegawai dilakukan.


2013, No.15

206

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Biro Keuangan; 1.3. Direktorat Gaji dan Kesejahteraan; 1.4. Badan Kepegawaian Daerah; 1.5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mengidentifikasi permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan; 3.2. Menganalisis peraturan-peraturan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai; 3.3. Melakukan pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian;


207

2013, No.15

1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan diidentifikasi; 2.1.2. Peraturan-peraturan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai dianalisis; 2.1.3. Pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai dilakukan. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan; 3.2. Penghitungan besaran tunjangan; 3.3. Jenis-jenis tunjangan. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam mengidentifikasi permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan; 4.3. Ketelitian dalam menganalisis peraturan-peraturan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai; 4.4. Ketelitian dalam melakukan pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses persiapan pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan.


2013, No.15

208

b. Unit Kompetensi Pilihan Analis Kepegawaian Pertama 1



KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.03.029.01 JUDUL UNIT : Melakukan pemeriksaan nota usul permintaan/ penetapan NIP. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pemeriksaan nota usul permintaan/ penetapan NIP. ELEMEN KOMPETENSI


1. Memeriksa dan menandatangani nota usul permintaan/ penetapan NIP

1.1. Daftar nominatif penetapan NIP yang MS

2. Menyiapkan surat jawaban permasalahan penetapan NIP

2.1. Surat permasalahan penetapan NIP diidentifikasi; 2.2. Bahan/referensi permasalahan penetapan NIP

(Memenuhi Syarat), BTL (Bahan Tidak Lengkap), dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikelompokkan; 1.2. Kelengkapan berkas usul permintaan/penetapan NIP dengan persyaratan sesuai nota usulnya diperiksa; 1.3. Nota usul permintaan/penetapan NIP sesuai persyaratan ditandatangani.

dihimpun; 2.3. Surat permasalahan penetapan NIP diperiksa; 2.4. Surat jawaban permasalahan usul formasi dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengadaan PNS; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Memeriksa dan menandatangani nota usul permintaan/ penetapan NIP; 3.2. Menyiapkan surat jawaban permasalahan penetapan NIP. 4. Peraturan yang diperlukan :


209

2013, No.15

4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah teraphir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarapat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.5. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.1.8. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Nota usul permintaan/penetapan NIP diperiksa dan ditandatangani; 2.1.2. Surat jawaban permasalahan penetapan NIP dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Formasi Pegawai Negeri Sipil; 3.2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan berkas Nota usul permintaan/ penetapan NIP;


2013, No.15

210

4.3. Membuat konsep surat jawaban permasalahan penetapan NIP. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 6. Aspek kritis : 6.1. Pemahaman terhadap kelengkapan berkas nota usul permintaan NIP.


211

2


2013, No.15

Melakukan proses mutasi kepegawaian jabatan fungsional

KODE UNIT


JUDUL UNIT

: Melakukan proses mutasi kepegawaian jabatan fungsional

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses mutasi kepegawaian jabatan fungsional. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyiapkan naskah keputusan pengangkatan/ pembebasan sementara/ pengangkatan kembali/ pemberhentian dari dan dalam jabatan

1.1. Data pegawai yang memenuhi syarat administrasi untuk diangkat dalam jabatan fungsional tertentu dihimpun; 1.2. Data PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan dihimpun; 1.3. Daftar pegawai yang memenuhi syarat administrasi untuk diangkat dalam jabatan fungsional tertentu disusun; 1.4. Daftar PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan disusun; 1.5. Naskah keputusan pengangkatan/ pembebasan sementara/pengangkatan kembali/ pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional tertentu dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan naskah keputusan pengangkatan/pembebasan sementara/pengangkatan kembali/pemberhentian dari dan dalam jabatan.


2013, No.15

212

4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Naskah keputusan pengangkatan/pembebasan sementara/ pengangkatan kembali/pemberhentian dari dan dalam jabatan dikonsep; 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja;


213

2013, No.15

2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Rumpun jabatan fungsional 3.2. Tugas pokok jabatan fungsional; 3.3. Unsur, sub unsur dan butir kegiatan jabatan fungsional; 3.4. Matrik kegiatan jabatan fungsional; 3.5. Jenjang pangkat dan jabatan fungsional; 3.6. Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian; 3.7. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 3.8. Tim Penilai jabatan fungsional; 3.9. Kenaikan pangkat/jabatan; 3.10. Sanksi jabatan fungsional; 3.11. Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional. 3.12. Proses mutasi kepegawaian jabatan fungsional. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam membuat naskah keputusan pengangkatan/ pembebasan sementara/pengangkatan kembali/pemberhentian dari dan dalam jabatan 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1.Pengalaman dalam membuat konsep naskah proses mutasi kepegawaian jabatan fungsional.


2013, No.15

214

2. Unit Kompetensi Inti dan Pilihan Analis Kepegawaian Muda a. Unit Kompetensi Inti Analis Kepegawaian Muda 1


Melakukan pengelolaan penempatan dalam jabatan

KODE UNIT


JUDUL UNIT

: Melakukan pengelolaan penempatan dalam jabatan.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pengelolaan penempatan dalam jabatan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyiapkan naskah usul pengangkatan dalam jabatan

1.1. Daftar

jabatan yang kosong dan yang dimutasikan disusun; 1.2. Daftar pegawai yang memenuhi syarat administrasi untuk diangkat dalam jabatan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) disusun; 1.3. Daftar pegawai yang memenuhi syarat administrasi untuk diangkat dalam jabatan berdasarkan kompetensinya diperiksa; 1.4. Naskah usul pengangkatan dalam jabatan dikonsep.

2. Menyusun laporan hasil sidang baperjakat

2.1. Daftar pegawai yang memenuhi syarat

administrasi untuk diangkat dalam jabatan sesuai kompetensinya disusun; 2.2. laporan hasil sidang baperjakat disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan naskah usul pengangkatan dalam jabatan; 3.2. Menyusun laporan hasil sidang baperjakat. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;


215

2013, No.15

4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Naskah usul pengangkatan dalam jabatan dikonsep; 2.1.2. Laporan hasil sidang baperjakat disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja;


2013, No.15

216

2.2.3. Simulasi ditempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Nomenklatur Jabatan; 3.2. Eselonering; 3.3. Rumpun Jabatan; 3.4. Analisis Jabatan; 3.5. Informasi jabatan; 3.6. Analisis kebutuhan pegawai; 3.7. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.8. Perpindahan pegawai; 3.9. Penataan pegawai; 3.10. Pengelolaan penempatan dalam jabatan. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam membuat naskah usul pengangkatan dalam jabatan; 4.3. Ketelitian dalam menyusun laporan hasil sidang baperjakat. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam pembuatan naskah usul pengangkatan dalam jabatan.


217

2


2013, No.15

Melakukan penyusunan kebutuhan diklat

KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.02.006.01 JUDUL UNIT : Melakukan penyusunan kebutuhan diklat DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan penyusunan kebutuhan diklat. ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyusun kebutuhan Diklat Teknis

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Usulan 1.2. 1.3. 1.4.

2. Menyusun kebutuhan Diklat Fungsional

2.1. 2.2. 2.3.

2.4. 3. Menyusun kebutuhan Diklat Pimpinan

3.1. 3.2. 3.3.

3.4. 4. Menyusun kebutuhan Pendidikan Formal

data pegawai yang belum mengikuti diklat teknis dari unit-unit kerja diperiksa; Data pegawai yang akan mengikuti diklat teknis dihimpun; Daftar kebutuhan diklat teknis disusun; kebutuhan diklat teknis disusun. Usulan data pegawai yang belum mengikuti diklat fungsional dari unit-unit kerja diperiksa; Data pegawai yang akan mengikuti diklat fungsional disusun; Daftar kebutuhan diklat fungsional yang diperlukan bagi pejabat fungsional yang belum mengikuti diklat fungsional/calon pejabat fungsional disusun; kebutuhan diklat pejabat fungsional disusun. Usulan data pegawai yang belum mengikuti diklat pimpinan dari unit-unit kerja diperiksa; Data pegawai yang belum mengikuti diklat pimpinan dihimpun; Daftar kebutuhan diklat pimpinan yang diperlukan bagi pejabat yang belum mengikuti diklat pimpinan disusun; kebutuhan diklat pimpinan disusun.

4.1. data

pegawai menurut klafisikasi pendidikan formal dari unit-unit kerja dikumpulkan; 4.2. daftar pegawai menurut klafisikasi pendidikan formal dari unit-unit kerja disusun; 4.3. kebutuhan pendidikan formal disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; 1.5. Badan Pendidikan dan Pelatihan; 1.6. Unit Pengelola Pendidikan dan Pelatihan lainnya.


2013, No.15

218

2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyusun kebutuhan Diklat Teknis; 3.2. Menyusun kebutuhan Diklat Fungsional; 3.3. Menyusun kebutuhan Diklat Pimpinan; 3.4. Menyusun kebutuhan Pendidikan Formal. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Kebutuhan Diklat Teknis disusun; 2.1.2. Kebutuhan Diklat Fungsional disusun; 2.1.3. Kebutuhan Diklat Pimpinan disusun; 2.1.4. Kebutuhan Pendidikan Formal disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Persyaratan masing-masing diklat; 3.2. Penyusunan kurikulum masing-masing diklat.


219

2013, No.15

4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menyusun kebutuhan diklat teknis/fungsional/ pimpinan; 4.3. Ketelitian dalam menyusun kebutuhan Pendidikan Formal; 5. Sikap yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam fungsional/pimpinan.

penyusunan

kebutuhan

diklat

teknis/


2013, No.15

3

220


Melakukan Analisis upaya kesejahteraan dan penghargaan

KODE UNIT


JUDUL UNIT

: Melakukan analisis upaya kesejahteraan dan penghargaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan analisis upaya kesejahteraan dan penghargaan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menginventarisasi data yang berkaitan dengan kesejahteraan

1.1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur 1.2. 1.3. 1.4.

2. Menganalisis data yang berkaitan dengan kesejahteraan

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

3. Menganalisis jenis penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan

kesejahteraan diidentifikasi; Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan dengan kesejahteraan diidentifikasi; Kajian empiris yang berkaitan dengan kesejahteraan disusun; data yang berkaitan dengan kesejahteraan diiventarisasikan. Data yang berkaitan dengan kesejahteraan dihimpun; Data yang berkaitan dengan kesejahteraan diperiksa; Data yang berkaitan dengan kesejahteraan ditelaah; Kelengkapan bahan/berkas persyaratan yang berkaitan dengan kesejahteraan dihimpun; Data yang berkaitan dengan kesejahteraan dianalisis.

3.1. Data

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

yang berkaitan dengan jenis penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan dikumpulkan; Data yang berkaitan dengan jenis penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan diperiksa; Data yang berkaitan dengan jenis penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan ditelaah; Kelengkapan bahan/berkas persyaratan yang berkaitan dengan dengan jenis penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan dihimpun; Data yang berkaitan dengan jenis penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan dianalisis.


221

2013, No.15

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Bagian Kepegawaian; 1.5. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menginventarisasi data yang berkaitan dengan kesejahteraan; 3.2. Menganalisis data yang berkaitan dengan kesejahteraan; 3.3. Menganalisis jenis penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.12. Keputusan Kepala BAKN Nomor 02 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Satyalancana Karya Satya. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian;


2013, No.15

222

1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.

Menyiapkan alat dan bahan penilaian; Menyusun kriteria penilaian; Menetapkan standar penilaian; Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. data yang berkaitan dengan kesejahteraan diinventarisasi; 2.1.2. data yang berkaitan dengan kesejahteraan dianalisis; 2.1.3. jenis penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan dianalisis. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Menganalisis jenis kesejahteraan dan penghargaan; 3.2. Persyaratan pemberian kesejahteraan dan penghargaan; 3.3. Jenis-jenis kesejahteraan dan penghargaan. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menganalisis data kesejahteraan dan penghargaan; 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam menganalisis data kesejahteraan dan penghargaan.


223

4


KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan


JUDUL UNIT

: Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan. ELEMEN KOMPETENSI

1. Menyusun pedoman pelaksanaan analisis jabatan


1.1. Bahan-bahan referensi (peraturan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait) penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan diidentifikasi; 1.2. Naskah keputusan penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan dikonsep; 1.3. Konsep penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan dirancang; 1.4. Konsep pedoman pelaksanaan analisis jabatan disusun.

2.1. Pengumpulan data dalam rangka penyusunan 2. Mengkaji dan uraian jabatan dilaksanakan; menganalisis data/ informasi jabatan 2.2. Syarat jabatan sebagai kualifikasi yang harus PNS dalam rangka dipenuhi oleh pns untuk dapat melakukan penyusunan daftar pekerjaan atau memangku jabatan disusun; jabatan 2.3. Peta jabatan sesuai dengan struktur organisasi dari setiap unit kerja disusun; 2.4. Verifikasi data sebagai konfirmasi analisis jabatan kepada pihak-pihak terkait untuk penyempurnaan hasil pengolahan data dilakukan; 2.5. Hasil analisis jabatan yang berupa data/ informasi jabatan pns dalam rangka penyusunan daftar jabatan dikaji dan dianalisa. 3. Membuat laporan hasil analisis jabatan

1.1. Data hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan, syarat jabatan, serta rekomendasi atas temuan di lapangan dihimpun; 1.2. Hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan, syarat jabatan, serta rekomendasi atas temuan di lapangan diidentifikasi; 1.3. Laporan hasil analisis jabatan dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian;


2013, No.15

224

1.2. Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Jabatan; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Menyusun pedoman pelaksanaan analisis jabatan; 3.2. Mengkaji dan menganalisis data/informasi jabatan PNS dalam rangka penyusunan daftar jabatan; 3.3. Membuat laporan hasil analisis jabatan. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9


225

2013, No.15

Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Pedoman pelaksanaan analisis jabatan disusun; 2.1.2. Data/informasi jabatan PNS dalam rangka penyusunan daftar jabatan dikaji dan dianalisis; 2.1.3. Laporan hasil analisis jabatan dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan; 3.2. Nomenklatur Jabatan; 3.3. Eselonering; 3.4. Rumpun Jabatan; 3.5. Analisis Jabatan; 3.6. Informasi jabatan; 3.7. Analisis kebutuhan pegawai; 3.8. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.9. Penataan pegawai.


2013, No.15

226

4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam mengkaji dan menganalisis data/informasi jabatan PNS dalam rangka penyusunan daftar jabatan; 4.3. Ketelitian dalam menyusun laporan hasil analisis jabatan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan


227

5


KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan proses penyusunan standar jabatan PNS


JUDUL UNIT : Melakukan proses penyusunan standar jabatan PNS. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses penyusunan standar jabatan PNS. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menginventarisasi jabatan

1.1. Data dalam rangka penyusunan iventarisasi jabatan dikumpulkan; 1.2. Syarat jabatan sebagai kualifikasi yang harus dipenuhi oleh PNS untuk dapat melakukan pekerjaan atau memangku jabatan disusun; 1.3. Peta jabatan sesuai dengan struktur organisasi dari setiap unit kerja disusun; 1.4. Iventarisasi jabatan dikonsep. 2.1. Nama jabatan yang akan diidentifikasi kompetensinya ditentukan; 2.2. Ikhtisar jabatan dirinci; 2.3. Setiap uraian tugas menjadi kegiatan-kegiatan utama dirinci; 2.4. Kegiatan-kegiatan utama dalam menentukan kata kunci dari tugas pekerjaan dianalisa. 3.1. Bahan-bahan referensi (peraturan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait) penyusunan pedoman standar jabatan PNS disiapkan; 3.2. Naskah Keputusan penyusunan pedoman standar jabatan PNS disiapkan; 3.3. Konsep penyusunan pedoman standar jabatan PNS dirancang; 3.4. Konsep rancangan pedoman standar jabatan PNS disusun.

2. Menganalisa data jabatan

3. Menyusun rancangan pedoman standar jabatan PNS

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Standarisasi dan Komptensi Jabatan; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur;


2013, No.15

228

2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Menginventarisasi jabatan; 3.2. Menganalisa data jabatan; 3.3. Menyusun rancangan pedoman standar jabatan PNS. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.


229

2013, No.15

PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.032.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan standar jabatan PNS 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Jabatan diinventarisasi; 2.1.2. Data jabatan dianalisis; 2.1.3. Rancangan pedoman standar jabatan PNS disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses penyusunan standar jabatan PNS; 3.2. Nomenklatur Jabatan; 3.3. Eselonering; 3.4. Rumpun Jabatan; 3.5. Analisis Jabatan; 3.6. Informasi jabatan; 3.7. Analisis kebutuhan pegawai; 3.8. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.9. Penataan pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menyusun rancangan pedoman standar jabatan PNS; 4.3. Ketelitian dalam menginventarisasi jabatan 4.4. Ketelitian dalam menganalisis data jabatan.


2013, No.15

230

5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Visioner; 5.6. Kritis; 5.7. Kreatif; 5.8. Motivatif; 5.9. Inovatif; 5.10. Pengendalian Diri; 5.11. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses penyusunan standar jabatan PNS.


231

6


KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan proses penyusunan pola karier


JUDUL UNIT : Melakukan proses penyusunan pola karier DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses penyusunan pola karier. ELEMEN KOMPETENSI

1. Mengevaluasi jabatan

2. Menyusun naskah pola karier


1.1. Data jabatan disusun; 1.2. Uraian jabatan berupa nama jabatan, kode jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan risiko bahaya disusun; 1.3. Syarat jabatan yang terdiri atas pangkat/golongan ruang, pendidikan, kursus atau diklat, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerja disusun; 1.4. Evaluasi jabatan dengan melaksanakan kegiatan penilaian jabatan, penyusunan peta jabatan, dan penyusunan informasi faktor jabatan dilakukan. 2.1. Analisis jabatan dengan hasil informasi jabatan disusun; 2.2. Nilai dan kelas jabatan berdasarkan evaluasi jabatan disusun; 2.3. Peta jabatan berdasarkan nama dan tingkat jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu baik dari eselon maupun dari jenjang jabatan yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi disusun; 2.4. Standar kompetensi jabatan minimal yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas jabatan dirumuskan; 2.5. Pola karier berdasarkan unsur-unsur pola karier meliputi pendidikan formal, diklat jabatan, usia, masa kerja, pangkat/golongan ruang, tingkat jabatan, pengalaman jabatan, penilaian prestasi kerja, dan kompetensi jabatan disusun; 2.6. Pola karier dengan mengkaitkan alur karier pns secara reguler dan fast track disusun; 2.7. Pola karier dengan mengkaitkan kategori jabatan untuk setiap eselon dalam alur karier jabatan struktural disusun; 2.8. Teknik penyusunan pola karier dengan mengkaitkan pola perpindahan jabatan disusun;


2013, No.15

232

2.9. Naskah pola karier disusun. 3. Menyusun naskah 3.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang keputusan Pola berkaitan penyusunan naskah keputusan pola Karier karier dihimpun; 3.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan penyusunan naskah keputusan pola karier disusun; 3.3. Konsep naskah akademik penyusunan naskah keputusan pola karier diidentifikasi; 3.4. Konsep naskah akademik penyusunan naskah keputusan pola karier dirumuskan. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Jabatan Karier; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mengevaluasi jabatan; 3.2. Menyusun naskah pola karier; 3.3. Menyusun naskah keputusan pola karier. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil


233

2013, No.15

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.020.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan pola karier 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Jabatan dievaluasi; 2.1.2. naskah pola karier disusun; 2.1.3. naskah keputusan pola karier disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan penyusunan pola dasar karier; 3.2. Nomenklatur Jabatan; 3.3. Eselonering; 3.4. Rumpun Jabatan; 3.5. Analisis Jabatan; 3.6. Informasi jabatan;


2013, No.15

234

3.7. Perpindahan jabatan. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam mengevaluasi jabatan; 4.3. Ketelitian dalam menyusun naskah pola karier; 4.4. Ketelitian dalam menyusun naskah keputusan pola karier. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses penyusunan pola karier.


235

7


KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan proses persiapan penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya


JUDUL UNIT

: Melakukan proses persiapan penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyusun konsep usul penetapan jabatan fungsional

1.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan dengan penetapan jabatan fungsional diidentifikasi; 1.2. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penetapan jabatan fungsional diidentifikasi; 1.3. Kajian empiris yang berkaitan dengan penetapan jabatan fungsional diidentifikasi; akademik yang berkaitan dengan 1.4. Naskah penetapan jabatan fungsional diidentifikasi; 1.5. Konsep usul penetapan jabatan fungsional disusun. 2.1. Rumpun jabatan fungsional berkaitan dengan fungsi dan tugas diidentifikasi; 2.2. Tugas pokok jabatan fungsional diidentifikasi; 2.3. Unsur dan sub unsur kegiatan jabatan fungsional diidentifikasi; 2.4. Penilaian bobot jabatan sebagai nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan diidentifikasi; 2.5. Konsultasi teknis terhadap hasil identifikasi butir kegiatan jabatan fungsional dilakukan. 3.1. Naskah akademik jabatan fungsional tertentu disusun;instrumen evaluasi disusun; 3.2. Rumpun jabatan, tugas pokok dan unsur kegiatan dirumuskan; 3.3. Matriks kegiatan sebagai penjabaran keseluruhan butir kegiatan jabatan fungsional tertentu didentifikasi; 3.4. Rancangan penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya disusun.

2. Memberikan konsultasi teknis terhadap hasil identifikasi butir kegiatan jabatan fungsional

3. Menyusun rancangan penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Biro Organisasi dan Tatalaksana; 1.3. Direktorat Jabatan Karier;


2013, No.15

236

1.4. Badan Kepegawaian Daerah; 1.5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 6.1. Komputer; 6.2. Alat Tulis Kantor; 6.3. Referensi jabatan; 6.4. Standar Operasional Prosedur; 6.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyusun konsep usul penetapan jabatan fungsional; 3.2. Memberikan konsultasi teknis terhadap hasil identifikasi butir kegiatan jabatan fungsional; 3.3. Menyusun rancangan penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan


237

2013, No.15

dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.II.02.023.01 : Melakukan proses pengukuran beban kerja jabatan fungsional dan angka kreditnya; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Usul penetapan jabatan fungsional dikonsep; 2.1.2. Konsultasi teknis terhadap hasil identifikasi butir kegiatan jabatan fungsional diberikan; 2.1.3. Rancangan penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : Proses persiapan penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya; 3.1. Rumpun Jabatan; 3.2. Analisis Jabatan; 3.3. Informasi jabatan; 3.4. Perpindahan jabatan; 3.5. Pola Karier PNS. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menyusun konsep usul penetapan jabatan fungsional; 4.3. Ketelitian dalam menyusun rancangan penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses persiapan penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya.


2013, No.15

8

238


KODE UNIT

Melakukan proses pengukuran beban kerja jabatan fungsional dan angka kreditnya


JUDUL UNIT

: Melakukan proses pengukuran beban kerja jabatan fungsional dan angka kreditnya. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pengukuran beban kerja jabatan fungsional dan angka kreditnya. ELEMEN KOMPETENSI


1. Melakukan 1.1. Hasil penilaian bobot jabatan fungsional disiapkan; pengukuran beban 1.2. Matriks kegiatan sesuai penilaian bobot jabatan kerja pejabat fungsional disusun; fungsional di 1.3. Daftar pertanyaan berdasarkan matriks kegiatan lapangan yang akan digunakan dalam pelaksanaan uji petik disusun; 1.4. Pelaksanaan pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan direncanakan; 1.5. Pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan dilakukan. 2. Membimbing 2.1. Hasil pengukuran beban kerja pejabat fungsional pengolahan data di lapangan diidentifikasi; hasil pengukuran 2.2. Fasilitasi penghitungan angka kredit jabatan beban kerja fungsional dilakukan; 2.3. Pengolahan data hasil pengukuran beban kerja dibimbing. 3.1. Bimbingan pengolahan data hasil pengukuran 3. Menganalisis dan beban kerja dilakukan; mengevaluasi hasil 3.2. Rekapitulasi hasil pengukuran beban kerja pejabat pengukuran beban fungsional di lapangan dilakukan; kerja 3.3. Pengukuran rata-rata keseluruhan jumlah jam per jabatan diidentifikasi; 3.4. Penghitungan angka kredit jabatan fungsional divalidasi; 3.5. Hasil Penghitungan angka kredit jabatan fungsional dianalisa dan dievaluasi. 4.1. Hasil analisis dan evaluasi pengukuran beban 4. Memberikan kerja diidentifikasi; konsultasi teknis 4.2. Hasil analisis dan evaluasi pengukuran beban terhadap analisis kerja diperiksa; dan evaluasi 4.3. Konsultasi teknis terhadap analisis dan evaluasi pengukuran beban pengukuran beban kerja diberikan. kerja


239

2013, No.15

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Biro Organisasi dan Tatalaksana; 1.3. Direktorat Jabatan Karier; 1.4. Badan Kepegawaian Daerah; 1.5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Melakukan pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan; 3.2. Membimbing pengolahan data hasil pengukuran beban kerja; 3.3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengukuran beban kerja; 3.4. Memberikan konsultasi teknis terhadap analisis dan evaluasi pengukuran beban kerja. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9


2013, No.15

240

Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pemindahan,

dan

PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.022.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.II.02.024.01 : Melakukan proses penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan dilakukan; 2.1.2. Pengolahan data hasil pengukuran beban kerja dibimbing; 2.1.3. Hasil pengukuran beban kerja dianalisis dan dievaluasi; 2.1.4. Konsultasi teknis terhadap analisis dan evaluasi pengukuran beban kerja diberikan. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya; 3.2. Rumpun Jabatan; 3.3. Analisis Jabatan; 3.4. Informasi jabatan; 3.5. Perpindahan jabatan; 3.6. Pola Karier PNS. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam melakukan pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan;


241

2013, No.15

4.3. Ketelitian dalam membimbing pengolahan data hasil pengukuran beban kerja; 4.4. Ketelitian dalam menganalisis dan mengevaluasi hasil pengukuran beban kerja; 4.5. Ketelitian dalam memberikan konsultasi teknis terhadap analisis dan evaluasi pengukuran beban kerja; 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama. 6. Aspek kritis : 6.1.Pengalaman dalam memproses pengukuran beban kerja jabatan fungsional dan angka kreditnya.


2013, No.15

9

242


KODE UNIT

Melakukan proses pembuatan konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian


JUDUL UNIT

: Melakukan proses pembuatan konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pembuatan konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian. ELEMEN KOMPETENSI


1. Membuat konsep 1.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang sistem pengelolaan berkaitan konsep sistem pengelolaan dokumen dokumen kepegawaian dihimpun; kepegawaian 1.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian disusun; 1.3. Konsep naskah akademik penyusunan konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian diidentifikasi; 1.4. Konsep naskah akademik penyusunan konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian dirumuskan. 2. Melaksanakan uji 1.1. Konsep naskah akademik penyusunan konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian coba konsep disusun; sistem pengelolaan dokumen 1.2. konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian kepegawaian disimulasikan; 1.3. uji coba konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian dilaksanakan.. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok.


243

2013, No.15

3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Membuat konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian; 3.2. Melaksanakan uji coba konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian; 3.3. Menganalisis data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektortik; 4.4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; 4.10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Arsip Keuangan di lingkungan BKN; 4.11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.034.01 : Melakukan proses pengem-bangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat;


2013, No.15

244

1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.2. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.2.1. Sistem pengelolaan dokumen kepegawaian dikonsep; 2.2.2. Uji coba konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian dilaksanakan; 2.2.3. Data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian dianalisis. 2.3. Cara Penilaian : 2.3.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.3.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.3.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses pembuatan konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian; 3.2. Jenis-jenis dokumen kepegawaian; 3.3. Jenis-jenis data mutasi kepegawaian; 3.4. Mengoperasikan komputer; 3.5. Kode penyandian. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam menganalisis data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian; 4.3. Ketelitian dalam melaksanakan uji coba konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian; 4.4. Ketelitian dalam menganalisis data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses dokumen kepegawaian.

pembuatan

konsep

sistem

pengelolaan


245

10


KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan pembuatan naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian


JUDUL UNIT

: Melakukan pembuatan naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pembuatan naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian. ELEMEN KOMPETENSI

1. Menganalisis data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian

2. Membuat naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian

3. Membuat naskah metode pencatatan dokumen kepegawaian

5. Membuat naskah metode penyimpanan dokumen


1.1. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian dilaksanakan; 1.2. Refrensi/ literatur yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian dihimpun; 1.3. Data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian dianalisa. 2.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian dihimpun; 2.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan penyusunan konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian disusun; 2.3. Konsep naskah akademik penyusunan konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian diidentifikasi; 2.4. Konsep naskah akademik penyusunan konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian dirumuskan.. 6.6. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan metode pencatatan dokumen kepegawaian dihimpun; 6.7. Kajian empiris yang berkaitan dengan metode pencatatan dokumen kepegawaian disusun; 6.8. Konsep naskah akademik metode pencatatan dokumen kepegawaian diidentifikasi; 6.9. Konsep naskah akademik metode pencatatan dokumen kepegawaian dirumuskan. 6.1. Sumber data yang berkaitan metode penyimpanan dokumen kepegawaian dikumpulkan; 6.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan


2013, No.15

246

kepegawaian

penyusunan metode penyimpanan dokumen kepegawaian disusun; 6.3. Konsep naskah akademik penyusunan metode penyimpanan dokumen kepegawaian diidentifikasi; 6.4. Konsep naskah akademik penyusunan metode penyimpanan dokumen kepegawaian dirumuskan. 6. Membuat naskah 6.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang metode berkaitan metode pemeliharaan dokumen pemeliharaan kepegawaian dihimpun; dokumen empiris yang berkaitan dengan 6.2. Kajian kepegawaian penyusunan metode pemeliharaan dokumen kepegawaian disusun; 6.3. Konsep naskah akademik penyusunan metode pemeliharaan dokumen kepegawaian diidentifikasi; 6.4. Konsep naskah akademik penyusunan metode pemeliharaan dokumen kepegawaian dirumuskan. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Membuat naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian; 3.2. Membuat naskah metode pencatatan dokumen kepegawaian; 3.3. Membuat naskah metode penyimpanan dokumen kepegawaian; 3.4. Membuat naskah metode pemeliharaan dokumen kepegawaian. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;


247

2013, No.15

4.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektortik; 4.4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; 4.10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Arsip Keuangan di lingkungan BKN; 4.11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1 APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2 APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3 APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian dibuat; 2.1.2. naskah metode pencatatan dokumen kepegawaian dibuat; 2.1.3. naskah metode penyimpanan dokumen kepegawaian dibuat; 2.1.4. naskah metode pemeliharaan dokumen kepegawaian dibuat. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja;


2013, No.15

248

2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses pembuatan naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian; 3.2. Jenis-jenis dokumen kepegawaian; 3.3. Jenis-jenis data mutasi kepegawaian; 3.4. Mengoperasikan komputer; 3.5. Kode penyandian. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam membuat beberapa naskah konsep/metode; 4.3. Ketelitian dalam membuat beberapa naskah konsep/metode. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif ; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif; 5.9. Pengendalian Diri; 5.10. Adaptif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses pembuatan pengelolaan dokumen kepegawaian.

naskah

konsep

pedoman


249

2013, No.15

b. Unit Kompetensi Pilihan Analis Kepegawaian Muda 1


KODE UNIT JUDUL UNIT DESKRIPSI UNIT

: APP.BKN.AK.II.03.029.01 : Melakukan pemeriksaan nota usul permintaan/ penetapan NIP. : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pemeriksaan nota usul permintaan/penetapan NIP.

ELEMEN KOMPETENSI 1. Memeriksa dan menandatangani nota usul permintaan/ penetapan NIP

2. Menyiapkan surat jawaban permasalahan penetapan NIP


KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Daftar nominatif penetapan NIP yang MS

(Memenuhi Syarat), BTL (Bahan Tidak Lengkap), dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikelompokkan; 1.2. Kelengkapan berkas usul permintaan/penetapan NIP dengan persyaratan sesuai nota usulnya diperiksa; 1.3. Nota usul permintaan/penetapan NIP sesuai persyaratan ditandatangani. 2.1. Surat permasalahan penetapan NIP diidentifikasi; 2.2. Bahan/referensi permasalahan penetapan NIP dihimpun; 2.3. Surat permasalahan penetapan NIP diperiksa; 2.4. Surat jawaban permasalahan usul formasi dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengadaan PNS; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Memeriksa dan menandatangani nota usul permintaan/penetapan NIP; 3.2. Menyiapkan surat jawaban permasalahan penetapan NIP.


2013, No.15

250

4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah teraphir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarapat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Nota usul permintaan/penetapan NIP diperiksa dan ditandatangani; 2.1.2. Surat jawaban permasalahan penetapan NIP dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Formasi Pegawai Negeri Sipil; 3.2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 2.6. Menentukan referensi;


251

2013, No.15

2.7. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan berkas Nota usul permintaan/ penetapan NIP; 2.8. Membuat konsep surat jawaban permasalahan penetapan NIP. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pemahaman terhadap kelengkapan berkas nota usul permintaan NIP.


2013, No.15

2

252


KODE UNIT

Melakukan proses administrasi pemberhentian pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden dan pejabat negara


JUDUL UNIT

: Melakukan proses administrasi pemberhentian pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden dan pejabat negara. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses administrasi pemberhentian pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden dan pejabat negara. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyiapkan pertimbangan teknis pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden

1.1. Bahan kelengkapan/berkas usul penetapan pertimbangan teknis pensiun PNS golongan IV/c ke atas dan janda/dudanya yang penetapan pensiunnya menjadi wewenang Presiden diverifikasi; 1.2. Bahan kelengkapan/berkas usul penetapan pertimbangan teknis Pensiun PNS golongan IV/c ke atas dan janda/dudanya yang penetapan pensiunnya menjadi wewenang Presiden dikendalikan; 1.3. Naskah usul penetapan pertimbangan teknis Pensiun PNS golongan IV/c ke atas dan janda/dudanya yang penetapan pensiunnya menjadi wewenang Presiden dikonsep; 1.4. Memo Dinas dan Surat Pengantar Naskah usul penetapan pertimbangan teknis Pensiun PNS golongan IV/c ke atas dan janda/ dudanya yang penetapan pensiunnya menjadi wewenang Presiden dikonsep; 1.5. Naskah usul penetapan pertimbangan teknis Pensiun PNS golongan IV/c ke atas dan janda/dudanya yang penetapan pensiunnya menjadi wewenang Presiden diperiksa; 2.1. Bahan kelengkapan/berkas usul penetapan pertimbangan teknis pensiun pejabat negara diverifikasi; 2.2. Bahan kelengkapan/berkas usul penetapan pertimbangan teknis pensiun pejabat negara dikendalikan; 2.3. Naskah usul penetapan pertimbangan teknis pensiun pejabat negara dikonsep; 2.4. Memo Dinas dan Surat Pengantar Naskah usul penetapan pertimbangan teknis pensiun pejabat

2. Menyiapkan konsep pertimbangan teknis pensiun Pejabat Negara


253

3. Menyiapkan konsep surat keputusan pensiun janda/duda mantan pejabat negara

4. Menyiapkan konsep pertimbangan teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh

5. Menyiapkan konsep surat jawaban permasalahan pensiun

2013, No.15

negara dikonsep; 2.5. Naskah usul penetapan pertimbangan teknis pensiun pejabat negara diperiksa; 3.1. bahan kelengkapan/berkas usul penetapan pensiun janda/duda mantan pejabat negara diverifikasi; 3.2. bahan kelengkapan/berkas usul penetapan pensiun janda/duda mantan pejabat negara pejabat negara dikendalikan; 3.3. Naskah surat keputusan pensiun janda/duda mantan pejabat negara dikonsep; 3.4. Surat Pengantar Naskah surat keputusan pensiun janda/duda mantan pejabat negara dikonsep; 3.5. Naskah surat keputusan pensiun janda/duda mantan pejabat negara diperiksa; 4.1. Bahan kelengkapan/berkas usul penetapan pertimbangan teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh diverifikasi; 4.2. Bahan kelengkapan/berkas usul penetapan pertimbangan teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dikendalikan; 4.3. Naskah usul penetapan pertimbangan teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dikonsep; 4.4. Memo Dinas dan Surat Pengantar Naskah usul penetapan pertimbangan teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dikonsep; 4.5. Naskah usul penetapan pertimbangan teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh diperiksa. 5.1. surat permasalahan pensiun diidentifikasi; 5.2. Data kepegawaian yang berkaitan dengan permasalahan pensiun bermasalah dihimpun; 5.3. Referensi/literatur sebagai sumber data sebagai bahan jawaban permasalahan pensiun dihimpun; 5.4. surat jawaban permasalahan pensiun dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Kepangkatan dan Mutasi; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan :


2013, No.15

254

2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan pertimbangan teknis pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden; 3.2. Menyiapkan konsep pertimbangan teknis pensiun pejabat negara; 3.3. Menyiapkan konsep surat keputusan pensiun janda/duda mantan pejabat negara; 3.4. Menyiapkan konsep pertimbangan teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; 3.5. Menyiapkan konsep surat jawaban permasalahan pensiun. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 4.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian;


255

2013, No.15

1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusun-an laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. pertimbangan teknis pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden dikonsep; 2.1.2. pertimbangan teknis pensiun Pejabat Negara dikonsep; 2.1.3. surat keputusan pensiun janda/duda mantan pejabat negara dikonsep; 2.1.4. Menyiapkan konsep pertimbangan teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; 2.1.5. surat jawaban permasalahan pensiun dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses administrasi pemberhentian pensiun/KPP PNS dan janda/ dudanya yang menjadi kewenangan Presiden dan pejabat negara; 3.2. Jenis-jenis pemberhentian; 3.3. Persyaratan pemberhentian. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep pertimbangan teknis pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden; 4.3. Membuat konsep pertimbangan teknis pensiun Pejabat Negara; 4.4. Membuat konsep pertimbangan teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; 4.5. Membuat konsep surat keputusan pensiun janda/duda mantan pejabat negara; 4.6. Membuat konsep surat jawaban permasalahan pensiun. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses administrasi pemberhentian pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden dan pejabat negara.


2013, No.15

3

256


KODE UNIT

Melakukan pembinaan jabatan fungsional Analis Kepegawaian


JUDUL UNIT

: Melakukan pembinaan jabatan fungsional Analis Kepegawaian. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pembinaan jabatan fungsional Analis Kepegawaian. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyusun standar 1.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang kompetensi berkaitan konsep standar kompetensi jabatan jabatan dihimpun; 1.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan konsep standar kompetensi jabatan disusun; 1.3. Konsep naskah akademik penyusunan konsep standar kompetensi jabatan diidentifikasi; 1.4. Konsep naskah akademik penyusunan konsep standar kompetensi jabatan dirumuskan. 2. Menyusun pedoman formasi

2.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan penyusunan pedoman formasi dihimpun; 2.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan penyusunan pedoman formasi disusun; 2.3. Konsep naskah akademik penyusunan naskah keputusan pedoman formasi diidentifikasi; 2.4. Konsep naskah akademik penyusunan naskah keputusan pedoman formasi disusun.

3. Menyusun pengembangan sistem informasi jabatan

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1.

4. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan bahan penilaian dupak

Sistem informasi jabatan disusun; Sistem informasi jabatan diidentifikasi; Sistem informasi jabatan diaplikasikan; Pengembangan sistem informasi jabatan disusun. Bahan kelengkapan/berkas usul penetapan angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional, dengan surat pengantar dicocokkan; 4.2. Bahan kelengkapan/berkas usul penetapan angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional satu persatu diteliti; 4.3. Bahan kelengkapan/berkas usul penetapan angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional dengan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) diperiksa dan dicocokkan; 4.4. Pemeriksaan kelengkapan bahan penilaian dupak dilaksanakan.


257

2013, No.15

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pembinaan Jabatan Analis Kepegawaian; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyusun standar kompetensi jabatan; 3.2. Menyusun pedoman formasi; 3.3. Menyusun pengembangan sistem informasi jabatan; 3.4. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan bahan penilaian dupak. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.


2013, No.15

258

PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Standar kompetensi jabatan disusun; 2.1.2. Pedoman formasi disusun; 2.1.3. Pengembangan sistem informasi jabatan disusun; 2.1.4. Pemeriksaan kelengkapan bahan penilaian dupak dilaksanakan. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses pembinaan jabatan fungsional Analis Kepegawaian; 3.2. Rumpun Jabatan; 3.3. Analisis Jabatan; 3.4. Informasi jabatan; 3.5. Perpindahan jabatan; 3.6. Pola Karier PNS. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menyusun standar kompetensi jabatan; 4.3. Ketelitian dalam menyusun pedoman formasi; 4.4. Ketelitian dalam menyusun pengembangan sistem informasi jabatan; 4.5. Ketelitian dalam melaksanakan pemeriksaan kelengkapan bahan penilaian dupak. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam pembinaan jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.


259

2013, No.15

3. Unit Kompetensi Inti dan Pilihan Analis Kepegawaian Madya a. Unit Kompetensi Inti Analis Kepegawaian Madya 1


Melakukan analisis kekuatan pegawai

KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.02.003.01 JUDUL UNIT : Melakukan analisis kekuatan pegawai. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan analisis kekuatan pegawai. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyusun kekuatan pegawai/bezetting

1.1. Jumlah pegawai yang pensiun, meninggal dunia, naik pangkat, pindah instansi dan berhenti diinventarisasi; 1.2. Data kondisi pegawai tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan berlaku dikonsep; 1.3. Data kondisi pegawai tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan berlaku sebagai bahan usulan penetapan formasi dikoreksi; 1.4. Kekuatan pegawai/ bezetting disusun.

2. Menyusun kebutuhan pegawai

2.1. 2.2. 2.3. 3.1.

3. Menyusun usul formasi

4. Fasilitasi penyusunan formasi

3.2. 3.3. 4.1.

4.2. 4.3. 5. Menyiapkan konsep surat pertimbangan teknis/ penetapan usul formasi

analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil disusun; analisis persediaan Pegawai Negeri Sipil disusun; kebutuhan Pegawai Negeri Sipil disusun. Daftar susunan Pegawai Negeri Sipil sesuai syarat jabatan disusun; Daftar kebutuhan Pegawai Negeri Sipil disusun; Daftar usul formasi disusun Bahan-bahan peraturan, referensi, dan bahan kebijakan lainnya terkait penyusunan formasi dikumpulkan; Bahan fasilitasi pelaksanaan penyusunan formasi disiapan; Fasilitasi penyusunan formasi dilaksanapan

5.1. Konsep penetapan formasi disiapan; 5.2. Konsep surat pertimbangan teknis/penetapan usul formasi disiapan

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk: 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Perencanaan dan Formasi; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah;


2013, No.15

260

1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Menyusun kekuatan pegawai/bezetting; 3.2. Menyusun kebutuhan pegawai; 3.3. Menyusun usul formasi; 3.4. Fasilitasi penyusunan formasi; 3.5. Menyiapkan konsep surat pertimbangan teknis/penetapan usul formasi. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah teraphir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81/MenKes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Rumah Sakit; 4.5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarapat, rekan kerja dan narasumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :


261

1.2.1. APP.BKN.AK.I.02.003.01

2013, No.15

: Melakukan persiapan formasi pegawai.

penetapan

usul

1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1 APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 1.3.1. Kekuatan pegawai/bezetting disusun; 1.3.2. Kebutuhan pegawai disusun; 1.3.3. Usul formasi disusun; 1.3.4. Penyusunan formasi difasilitasi; 1.3.5. Surat pertimbangan teknis/penetapan usul formasi di konsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Nomenklatur Jabatan; 3.2. Eselonering; 3.3. Rumpun Jabatan; 3.4. Analisis Jabatan; 3.5. Informasi jabatan; 3.6. Analisis kebutuhan pegawai; 3.7. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.8. Penyusunan kebutuhan pegawai; 3.9. Penataan pegawai; 3.10. Penyusunan rencana tambahan formasi pegawai baru. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Kemampuan mengkoding; 4.2. Menginput data; 4.3. Memilah data jabatan; 4.4. Mengidentifikasi uraian tugas dan persyaratan jabatan; 4.5. Mewawancara; 4.6. Mengkaji; 4.7. Mempresentasikan. 5. Sikap Kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pemahaman penyusunan analisis jabatan.


2013, No.15

2

262


Melakukan proses pengendalian diklat

KODE UNIT


JUDUL UNIT

: Melakukan proses pengendalian diklat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pengendalian diklat. ELEMEN KOMPETENSI 1.

Mengendalikan lulusan diklat


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Analisis Kebutuhan Diklat disusun Laporan pelaksanaan Diklat disusun ; Data lulusan diklat disusun. Laporan pemanfaatan lulusan Diklat dihimpun Pemanfaatan lulusan Diklat sesuai syarat jabatan dikendalikan.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Badan Kepegawaian Daerah; 1.3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; 1.5. Badan Pendidikan dan Pelatihan; 1.6. Unit Pengelola Pendidikan dan Pelatihan lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mengendalikan lulusan diklat. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian;


263

2.

3.

4.

5.

6.

2013, No.15

1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.006.01 : Melakukan penyusunan kebutuhan diklat. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Lulusan diklat dikendalikan. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Persyaratan masing-masing diklat; 3.2. Maksud dan tujuan masing-masing diklat; 3.3. Evaluasi masing-masing lulusan diklat. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam mengendalikan lulusan diklat teknis/fungsional/ pimpinan; 4.3. Ketelitian dalam mengendalikan lulusan Pendidikan Formal; Sikap yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam pengendalian lulusan diklat teknis/fungsional/ pimpinan.


2013, No.15

3

264


KODE UNIT

Melakukan proses pembuatan Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai

: APP.BKN.AK.I.02.002.01

JUDUL UNIT

: Melakukan proses pembuatan Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pembuatan Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyusun konsep naskah akademik NSP rekrutmen pegawai

1.1. Tujuan penyusunan naskah Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai ditentukan; 1.2. Tahapan rekrutmen pegawai diidentifikasi ; 1.3. Bahan/data tentang rekrutmen pegawai dihimpun; 1.4. Draft naskah Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai disusun; 1.5. Draft naskah Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai dengan pihak lain didiskusikan; 1.6. Naskah Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai tersusun.

2. Merumuskan konsep NSP rekrutmen pegawai

2.1. TOR tentang NSP rekrutmen pegawai disusun; 2.2. Data/bahan rekrutmen pegawai dikumpulkan; 2.3. Kajian/analisis tentang NSP rekrutmen pegawai dianalisis; 2.4. konsep NSP rekrutmen pegawai dengan pihak lain didiskusikan; 2.5. Pokok-pokok pikiran tentang konsep NSP rekrutmen pegawai dideskripsikan; 2.6. konsep NSP rekrutmen pegawai dirumuskan.

3. Menyusun naskah sosialiasasi NSP rekrutmen pegawai

3.1. naskah akademik NSP rekrutmen pegawai diidentifikasi; 3.2. bahan materi sosialisasi NSP rekruitmen pegawai diiventarisasi; 3.3. naskah sosialisasi NSP rekruitmen pegawai disusun.

4. Memfasilitasi teknis pelaksanaan rekrutmen pegawai

4.1. Bahan/panduan pelaksanaan rekrutmen pegawai dikumpulkan; 4.2. Tujuan dan tahapan pelaksanaan rekrutmen pegawai dipahami; 4.3. Komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait dilakukan;


265

2013, No.15

5. Menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai

4.4. Fasilitasi teknis pelaksanaan rekrutmen pegawai dilaksanakan. 5.1. Tujuan dan tahapan pelaksanaan rekrutmen pegawai diindentifikasi; 5.2. Kisi-kisi intrumen evaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai disusun; 5.3. Draft instrumen evaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai dikonsep; 5.4. Instrumen evaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai disusun.

6. Mengevaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai

6.1. Naskah akademik NSP rekrutmen pegawai diidentifikasi; 6.2. Pelaksanaan rekrutmen pegawai dimonitor; 6.3. Pelaksanaan rekrutmen pegawai dievaluasi.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengadaan PNS; 1.3. Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai; 1.4. Badan Kepegawaian Daerah; 1.5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Menyusun konsep naskah akademik NSP rekrutmen pegawai; 3.2. Merumuskan konsep NSP rekrutmen pegawai; 3.3. Menyusun naskah sosialiasasi NSP rekrutmen pegawai; 3.4. Memfasilitasi teknis pelaksanaan rekrutmen pegawai; 3.5. Menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai; 3.6. Mengevaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;


2013, No.15

266

4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat;


267

2013, No.15

1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. konsep naskah akademik NSP rekrutmen pegawai disusun; 2.1.2. konsep NSP rekrutmen pegawai dirumuskan; 2.1.3. naskah sosialiasasi NSP rekrutmen pegawai disusun; 2.1.4. teknis pelaksanaan rekrutmen pegawai difasilitasi; 2.1.5. instrumen evaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai disusun; 2.1.6. pelaksanaan rekrutmen pegawai dievaluasi. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses pembuatan Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai . 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam pembuatan konsep naskah akademik NSP rekrutmen pegawai; 4.3. Membuat konsep NSP rekrutmen pegawai. 5. Sikap yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses pembuatan Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai.


2013, No.15

4

268


KODE UNIT

Melakukan penyusunan analisis jabatan


JUDUL UNIT : Melakukan penyusunan analisis jabatan. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan penyusunan analisis jabatan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengolah data jabatan berdasarkan tehnik/ metode analisis jabatan

1.1. Data jabatan berdasarkan teknik/metode analisis jabatan dikumpulkan; 1.2. Data jabatan berdasarkan teknik/metode analisis jabatan diidentifikasi; 1.3. Data jabatan berdasarkan teknik/metode analisis jabatan diolah.

2. Membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam analisis jabatan

2.1. Hasil pengumpulan data dalam melaksanakan analisis jabatan diidentifikasi; 2.2. Data informasi jabatan sesuai kebutuhan analisis jabatan diidentifikasi; 2.3. Daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam analisis jabatan dikonsep.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Jabatan; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Mengolah data jabatan berdasarkan tehnik/metode analisis jabatan; 3.2. Membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam analisis jabatan. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;


269

2013, No.15

4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya;


2013, No.15

270

1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.4. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.5. Unit kompetensi terkait : 1.5.1. APP.BKN.AK.II.02.016.01 : Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan analisis jabatan; 1.5.2. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.5.3. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.5.4. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Data jabatan berdasarkan tehnik/metode analisis jabatan diolah; 2.1.2. Daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam analisis jabatan dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Nomenklatur Jabatan; 3.2. Eselonering; 3.3. Rumpun Jabatan; 3.4. Analisis Jabatan; 3.5. Informasi jabatan; 3.6. Analisis kebutuhan pegawai; 3.7. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.1 Penataan pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam pembuatan daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam analisis jabatan; 4.3. Ketelitian dalam mengolah data jabatan berdasarkan tehnik/metode analisis jabatan. 5. Sikap yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam menyusun analisis jabatan.


271

5


KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan proses pengkajian penyusunan standar jabatan PNS


JUDUL UNIT

: Melakukan proses pengkajian penyusunan standar jabatan PNS. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses pengkajian penyusunan standar jabatan PNS. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyusun dan 1.1. Bahan-bahan referensi (peraturan, surat dan merumuskan bahan kebijakan lainnya terkait) penyusunan dan konsep standar perumusan konsep standar jabatan PNS jabatan PNS dikumpulkan; 1.2. Kajian/analisis tentang penyusunan dan perumusan konsep standar jabatan PNS dianalisis; 1.3. Naskah penyusunan dan perumusan konsep standar jabatan PNS dirancang; 1.4. Konsep rancangan penyusunan dan perumusan konsep standar jabatan PNS disusun. 2. Membuat kajian 2.1. bahan-bahan referensi kajian akademis bahan pertimbangan penetapan peraturan perundangakademis bahan undangan dibidang kepegawaian khususnya yang pertimbangan terkait dengan standar jabatan dikumpulkan; penetapan peraturan 2.2. TOR berkaitan dengan kajian akademis bahan perundangpertimbangan penetapan peraturan perundangundangan di undangan dibidang kepegawaian khususnya yang bidang terkait dengan standar jabatan disusun; kepegawaian 2.3. kajian akademis bahan pertimbangan penetapan khususnya yang peraturan perundang-undangan dibidang terkait dengan kepegawaian khususnya yang terkait dengan standar jabatan standar jabatan disusun. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Jabatan; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor;


2013, No.15

272

2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Menyusun dan merumuskan konsep standar jabatan PNS; 3.2. Membuat kajian akademis bahan pertimbangan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian khususnya yang terkait dengan standar jabatan. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.


273

2013, No.15

PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.032.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan standar jabatan PNS. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.II.02.017.01 : Melakukan proses penyusunan standar jabatan PNS; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. KONSEP standar jabatan PNS disusun dan dirumuskan; 2.1.2. Kajian akademis bahan pertimbangan penetapan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian khususnya yang terkait dengan standar jabatan dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses pengkajian penyusunan standar jabatan PNS; 3.2. Nomenklatur Jabatan; 3.3. Eselonering; 3.4. Rumpun Jabatan; 3.5. Analisis Jabatan; 3.6. Informasi jabatan; 3.7. Analisis kebutuhan pegawai; 3.8. Evaluasi kebutuhan pegawai; 3.9. Penataan pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menyusun dan merumuskan konsep standar jabatan PNS; 4.3. Ketelitian dalam menginventarisasi jabatan.


2013, No.15

274

5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses pengkajian penyusunan standar jabatan PNS.


275

6


KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan proses pembuatan kajian tentang klasifikasi jabatan


JUDUL UNIT

: Melakukan proses pembuatan kajian tentang klasifikasi jabatan DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pembuatan kajian tentang klasifikasi jabatan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Membuat konsep kajian tentang klasifikasi jabatan

1.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang berkaitan tentang klasifikasi jabatan dihimpun; 1.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan konsep tentang klasifikasi jabatan disusun; 1.3. Konsep naskah akademik penyusunan konsep tentang klasifikasi jabatan diidentifikasi; 1.4. Konsep naskah akademik penyusunan konsep tentang klasifikasi jabatan dirumuskan. 2.1. Bahan-bahan referensi konsep kajian tentang rumpun jabatan dihimpun; 2.2. Peraturan perundang-undangan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait dengan kajian tentang rumpun jabatan dikumpulkan; 2.3. TOR berkaitan dengan konsep kajian tentang rumpun jabatan disusun; 2.4. Konsep kajian tentang rumpun jabatan dibuat. 3.1. Daftar pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuatan klasifikasi dan rumpun jabatan disusun; 3.2. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuatan klasifikasi dan rumpun jabatan dikumpulkan; 3.3. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuatan klasifikasi dan rumpun jabatan diolah; 3.4. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuatan klasifikasi dan rumpun jabatan dirumuskan; 3.5. laporan hasil klasifikasi dan rumpun jabatan disusun.

2. Membuat konsep kajian tentang rumpun jabatan

3. Membuat laporan hasil klasifikasi dan rumpun jabatan

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Jabatan;


2013, No.15

276

1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Membuat konsep kajian tentang klasifikasi jabatan; 3.2. Membuat konsep kajian tentang rumpun jabatan 3.3. Membuat laporan hasil klasifikasi dan rumpun jabatan. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;


277

4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

2013, No.15

13 Tahun 2011 tentang 22 Tahun 2011 tentang Pegawai Negeri Sipil di 23 Tahun 2011 tentang

PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. kajian tentang klasifikasi jabatan dikonsep; 2.1.2. kajian tentang rumpun jabatan dikonsep; 2.1.3. laporan hasil klasifikasi dan rumpun jabatan dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 2.6. Proses persiapan penyusunan inventarisasi jabatan; 2.7. Nomenklatur Jabatan; 2.8. Eselonering; 2.9. Rumpun Jabatan; 2.10. Analisis Jabatan; 2.11. Informasi jabatan; 2.12. Analisis kebutuhan pegawai; 2.13. Evaluasi kebutuhan pegawai; 2.14. Penataan pegawai. 4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi;


2013, No.15

278

4.2. Ketelitian dalam membuat konsep kajian tentang klasifikasi jabatan dan rumpun jabatan; 4.3. Ketelitian dalam membuat laporan hasil klasifikasi dan rumpun jabatan. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses pembuatan kajian tentang klasifikasi jabatan.


279

7


KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan proses penyusunan penelusuran bakat pegawai


JUDUL UNIT : Melakukan proses penyusunan penelusuran bakat pegawai. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses penyusunan penelusuran bakat pegawai. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyusun 1.1. TOR kajian standar penelusuran bakat pegawai instrumen disusun; penelusuran bakat 1.2. Bahan tentang penelusuran bakat pegawai sebagai satu alat dikumpulkan; seleksi 1.3. Draft/konsep kajian kajian penelusuran bakat pegawai disusun; 1.4. Masukan dari pihak lain tentang instrumen penelusuran bakat sebagai satu alat seleksi didiskusikan; 1.5. Kajian standar penelusuran bakat pegawai disusun. 2. Menyiapkan 2.1. Kajian prosedur penelusuran bakat pegawai naskah kebijakan disusun; penelusuran bakat 2.2. Konsep naskah kebijakan penelusuran bakat pegawai pegawai disiapkan; 2.3. Konsep naskah kebijakan penelusuran bakat pegawai dirancang; 2.4. Konsep naskah kebijakan penelusuran bakat pegawai disusun. 3. Mengidentifikasi 3.1. Bahan-bahan referensi kajian prosedur dan menganalisa penelusuran bakat pegawai diinventarisasi; permasalahan 3.2. Peraturan perundang-undangan, surat dan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait dengan kajian prosedur penelusuran bakat penelusuran bakat pegawai diinventarisasi; pegawai 3.3. Konsep instrumen berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan penelusuran bakat pegawai disusun; 3.4. Permasalahan pelaksanaan penelusuran bakat pegawai disusun diidentifikasi; 3.5. Permasalahan pelaksanaan penelusuran bakat pegawai dianalisis. 4. Melaksanakan 4.1. Tujuan pelaksanaan penelusuran bakat pegawai evaluasi diidentifikasi; pelaksanaan 4.2. Instrumen evaluasi disusun; penelusuran bakat 4.3. Penilaian/pengukuran pelaksanaan penelusuran pegawai bakat pegawai dilakukan;


2013, No.15

280

4.4. Tingkat capaian pelaksanaan penelusuran bakat pegawai disusun. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Menyusun instrumen penelusuran bakat sebagai satu alat seleksi; 3.2. Menyiapkan naskah kebijakan penelusuran bakat pegawai; 3.3. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan pelaksanaan penelusuran bakat pegawai; 3.4. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penelusuran bakat pegawai. 4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang


281

2013, No.15

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4.11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 4.12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4.13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.021.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan penelusuran bakat pegawai; 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. instrumen penelusuran bakat sebagai satu alat seleksi disusun; 2.1.2. Naskah kebijakan penelusuran bakat pegawai disiapkan; 2.1.3. Permasalahan pelaksanaan penelusuran bakat pegawai diidentifikasi dan dianalisa; 2.1.4. Evaluasi pelaksanaan penelusuran bakat pegawai dilaksanakan. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Pengetahuan tehnik analisis 3.2. Teori bakat pegawai 3.3. Teori penyusunan instrumen penilaian 3.4. Proses penyusunan penelusuran bakat pegawai


2013, No.15

282

4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Keterampilan pengujian data 4.3. Keterampilan analisa data 4.4. Ketelitian dalam menyusun instrumen penelusuran bakat sebagai satu alat seleksi; 4.5. Ketelitian dalam mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan pelaksanaan penelusuran bakat pegawai; 4.6. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam menyiapkan naskah kebijakan penelusuran bakat pegawai; 4.7. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan penelusuran bakat pegawai 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses penyusunan penelusuran bakat pegawai.


283

8


KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan proses penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya


JUDUL UNIT

: Melakukan proses penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menghitung angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional

1.1. Hasil pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan diidentifikasi; 1.2. Rekapitulasi hasil pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan dilakukan; 1.3. Pengukuran rata-rata keseluruhan jumlah jam per jabatan diidentifikasi; 1.4. Penghitungan angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional dilakukan.

2. Menyempurnakan konsep rancangan naskah usul penetapan jabatan fungsional

2.1. Konsep naskah usul penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya disusun; 2.2. Konsep naskah usul penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya dengan Kementerian PAN & RB dan BKN dibahas; 2.3. Konsep rancangan naskah usul penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya disempurnakan. 3.1. Naskah usul penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya diidentifikasi; 3.2. Naskah usul penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya diperiksa; 3.3. Bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan fungsional disusun.

3. Menyusun bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan fungsional

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Biro Organisasi dan Tatalaksana; 1.3. Direktorat Jabatan Karier; 1.4. Badan Kepegawaian Daerah; 1.5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.6. Bagian Kepegawaian; 1.7. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor;


2013, No.15

284

2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menghitung angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional; 3.2. Menyempurnakan konsep rancangan naskah usul penetapan jabatan fungsional; 3.3. Menyusun bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan fungsional. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :


285

2013, No.15

1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.023.01 : Melakukan proses pengukuran beban kerja jabatan fungsional dan angka kreditnya 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.II.02.022.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional dihitung; 2.1.2. Konsep rancangan naskah usul penetapan jabatan fungsional disempurnakan; 2.1.3. Bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan fungsional disusun. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan penyusunan jabatan fungsional dan angka kreditnya; 3.2. Rumpun Jabatan; 3.3. Analisis Jabatan; 3.4. Informasi jabatan; 3.5. Perpindahan jabatan; 3.6. Pola Karier PNS. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam menghitung angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional; 4.3. Ketelitian dalam menyempurnakan konsep rancangan naskah usul penetapan jabatan fungsional;; 4.4. Ketelitian dalam menyusun bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan fungsional. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses kreditnya.

penyusunan

jabatan fungsional dan angka


2013, No.15

9

286


KODE UNIT

Melakukan proses persiapan penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai


JUDUL UNIT

: Melakukan proses persiapan penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses persiapan penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengidentifikasi 1.1. Rencana (tujuan/outline) penilaian kinerja pegawai dan menganalisis disusun; penilaian kinerja 1.2. Bahan/data tentang penilaian kinerja pegawai pegawai dikumpulkan; 1.3. Kebutuhan penilaian kinerja pegawai ditelaah; 1.4. Kebutuhan penilaian kinerja pegawai ditelaah; 1.5. Kebutuhan penelusuran bakat pegawai didentifikasi; 1.6. Kebutuhan penelusuran bakat pegawai dianalisis. 2. Melakukan kajian 2.1. TOR kajian pengukuran standar kinerja pegawai pengukuran disusun; standar kinerja 2.2. Bahan/data yang berkaitan dengan kajian pegawai pengukuran standar kinerja pegawai dihimpun; 2.3. Draft/konsep kajian pengukuran standar kinerja pegawai disusun; 2.4. Kajian pengukuran standar kinerja pegawai disusun. 3. Melakukan kajian 3.1. Bahan-bahan referensi kajian prosedur prosedur prosedur penilaian penilaian kinerja pegawai dihimpun;Bahan kinerja pegawai kelengkapan/berkas usul penetapan angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional satu persatu diteliti; 3.2. Peraturan perundang-undangan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait dengan kajian prosedur penilaian kinerja pegawai dihimpun; 3.3. TOR berkaitan dengan kajian prosedur penilaian kinerja pegawai disusun; 3.4. Kajian prosedur penilaian kinerja pegawai dibuat. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;


287

2013, No.15

1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Mengidentifikasi dan menganalisis penilaian kinerja pegawai; 3.2. Melakukan kajian pengukuran standar kinerja pegawai; 3.3. Melakukan kajian prosedur penilaian kinerja pegawai. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 4.12. 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan


2013, No.15

288

dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.II.02.027.01

: Melakukan proses penyusun-an konsep penilaian kinerja pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.4. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan.

2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Penilaian kinerja pegawai diidentifikasi dan dianalisis; 2.1.2. Kajian pengukuran standar kinerja pegawai dilakukan; 2.1.3. Kajian prosedur penilaian kinerja pegawai dilakukan. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Proses persiapan penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai; 3.2. Rumpun Jabatan; 3.3. Analisis Jabatan; 3.4. Informasi jabatan; 3.5. Perpindahan jabatan; 3.6. Pola Karier PNS. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam mengidentifikasi dan menganalisis penilaian kinerja pegawai; 4.3. Ketelitian dalam melakukan kajian pengukuran standar kinerja pegawai; 4.4. Ketelitian dalam melakukan kajian prosedur penilaian kinerja pegawai. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses kinerja pegawai

persiapan penyusunan

konsep penilaian


289

10


KODE UNIT

2013, No.15

Melakukan proses penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai


JUDUL UNIT

: Melakukan proses penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan melakukan proses penilaian kinerja pegawai. ELEMEN KOMPETENSI


1. Membuat konsep 1.1. Referensi/literatur sebagai sumber data yang NSP penilaian berkaitan konsep NSP penilaian kinerja pegawai kinerja pegawai dihimpun; 1.2. Kajian empiris yang berkaitan dengan penyusunan konsep NSP penilaian kinerja pegawai disusun; 1.3. Konsep naskah akademik penyusunan naskah konsep NSP penilaian kinerja pegawai diidentifikasi; 1.4. Konsep naskah akademik penyusunan konsep NSP penilaian kinerja pegawai dirumuskan. 2. Memfasilitasi 2.1. Peraturan perundang-undangan, surat dan bahan konsultasi teknis kebijakan lainnya terkait dengan teknis penilaian penilaian kinerja kinerja pegawai dihimpun; pegawai 2.2. Bahan konsultasi teknis penilaian kinerja pegawai disusun; 2.3. Simulasi teknis penilaian kinerja pegawai disusun; 2.4. Fasilitasi konsultasi teknis penilaian kinerja pegawai dilaksanakan. 3.1. TOR kajian pengukuran standar kinerja pegawai 3. Melaksanakan evaluasi disusun; pelaksanaan 3.2. bahan/data yang berkaitan dengan evaluasi penilaian kinerja pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dihimpun; pegawai 3.3. draft/konsep kajian standar kinerja pegawai disusun; 3.4. kajian pengukuran standar kinerja pegawai disusun. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian;


2013, No.15

290

1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Membuat konsep NSP penilaian kinerja pegawai; 3.2. Memfasilitasi konsultasi teknis penilaian kinerja pegawai; 3.3. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.10. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; 4.11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian;


291

2013, No.15

1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.

Menyiapkan alat dan bahan penilaian; Menyusun kriteria penilaian; Menetapkan standar penilaian; Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.026.01 : Melakukan proses persiapan penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Konsep NSP penilaian kinerja pegawai dibuat; 2.1.2. Konsultasi teknis penilaian kinerja pegawai difasilitasi; 2.1.3. Evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dilaksanakan. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja; 2.2.4. Tes tertulis. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 2.6. Proses penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai; 2.7. Konsep kinerja pegawai; 2.8. Konsep pengukuran; 2.9. Tehnik analisa data. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai; 4.3. Ketelitian dalam memfasilitasi konsultasi teknis penilaian kinerja pegawai; 4.4. Ketelitian dalam membuat konsep NSP penilaian kinerja pegawai; 4.5. Keterampilan analisa data 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses penyusunan konsep penilaian kinerja pegawai.


2013, No.15

11

292


KODE UNIT

Melakukan proses penyusunan naskah akademik


JUDUL UNIT : Melakukan proses penyusunan naskah akademik. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan proses penyusunan naskah akademik. ELEMEN KOMPETENSI


1. Menyusun Naskah Akademik sebagai Ketua

1.1. Bahan-bahan referensi penyusunan naskah akademik dihimpun; 1.2. Peraturan perundang-undangan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait dengan penyusunan naskah akademik dikumpulkan; 1.3. Koordinasi penyusunan naskah akademik dilakukan; 1.4. TOR berkaitan dengan penyusunan naskah akademik disusun; 1.5. Pengkajian penyusunan naskah akademik dilakukan; 1.6. Naskah akademik disusun.

2. Menyusun Naskah Akademik sebagai anggota

2.1. Bahan-bahan referensi penyusunan naskah akademik dihimpun; 2.2. Peraturan perundang-undangan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait dengan penyusunan naskah akademik dikumpulkan; 2.3. TOR berkaitan dengan penyusunan naskah akademik disusun; 2.4. Pengkajian penyusunan naskah akademik dilakukan; 2.5. Naskah akademik disusun.

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Peraturan Perundang-undangan; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok.


293

2013, No.15

3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyusun Naskah Akademik sebagai Ketua; 3.2. Menyusun Naskah Akademik sebagai anggota. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturam Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 1.2.1. APP.BKN.AK.II.02.015.01 : Melakukan penyusunan analisis jabatan 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan :


2013, No.15

294

2.1.1. Naskah Akademik disusun sebagai Ketua; 2.1.2. Naskah Akademik disusun sebagai Anggota. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1.Proses penyusunan naskah akademik. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam menyusun naskah akademik; 4.3. Ketelitian dalam menyusun naskah akademik. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pengalaman dalam memproses penyusunan naskah akademik.


295

2013, No.15

b. Unit Kompetensi Pilihan Analis Kepegawaian Madya 1



KODE UNIT : APP.BKN.AK.II.03.029.01 JUDUL UNIT : Melakukan pemeriksaan nota usul permintaan/ penetapan NIP. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan pemeriksaan nota usul permintaan/penetapan NIP. ELEMEN KOMPETENSI


1. Memeriksa dan 1.1. Daftar nominatif penetapan NIP yang MS menandatangani (Memenuhi Syarat), BTL (Bahan Tidak Lengkap), nota usul dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikelompokkan; permintaan/ penetapan NIP 1.2. Kelengkapan berkas usul permintaan/penetapan

NIP dengan persyaratan sesuai nota usulnya diperiksa; 1.3. Nota usul permintaan/penetapan NIP sesuai persyaratan ditandatangani. 2. Menyiapkan surat 2.1. Surat permasalahan penetapan NIP diidentifikasi; jawaban 2.2. Bahan/referensi permasalahan penetapan NIP permasalahan dihimpun; penetapan NIP 2.3. Surat permasalahan penetapan NIP diperiksa; 2.4. Surat jawaban permasalahan usul formasi

dikonsep. BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : 1.1. Biro Kepegawaian; 1.2. Direktorat Pengadaan PNS; 1.3. Badan Kepegawaian Daerah; 1.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 1.5. Bagian Kepegawaian; 1.6. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan : 3.1. Memeriksa dan menandatangani nota usul permintaan/penetapan NIP; 3.2. Menyiapkan surat jawaban permasalahan penetapan NIP.


2013, No.15

296

4. Peraturan yang diperlukan : 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah teraphir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarapat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1. APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2. APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat; 1.3.3. APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Nota usul permintaan/penetapan NIP diperiksa dan ditandatangani; 2.1.2. Surat jawaban permasalahan penetapan NIP dikonsep. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 2.3. Formasi Pegawai Negeri Sipil; 2.4. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.


297

2013, No.15

4. Keterampilan yang dibutuhkan: 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan berkas Nota usul permintaan/ penetapan NIP; 4.3. Membuat konsep surat jawaban permasalahan penetapan NIP. 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pemahaman terhadap kelengkapan berkas nota usul permintaan NIP.


2013, No.15

2

298


Melakukan analisis proses pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun


: APP.BKN.AK.II.03.040.01 : Melakukan analisis proses pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, dan keterampilan sikap kerja Analis Kepegawaian dalam melakukan analisis proses pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun. ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyiapkan usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun

2. Memeriksa dan menandatangani usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Bahan kelengkapan/berkas usul

persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun, diidentifikasi; 1.2. Nota Usul, surat pengantar dengan daftar nominatif dan bahan kelengkapan/berkas usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun dikonsep; 1.3. Usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun dikonsep. 3.1. Daftar nominatif persetujuan teknis pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih sari 2 tahun yang MS (Memenuhi Syarat), BTL (Bahan Tidak Lengkap), dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikelompokkan; 3.2. Kelengkapan berkas usul persetujuan teknis pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih sari 2 tahun dengan persyaratan sesuai nota usulnya diperiksa; 3.3. Nota usul usul persetujuan teknis pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih sari 2 tahun sesuai persyaratan ditandatangani..


299

2013, No.15

BATASAN VARIABEL : 1. Kontek variabel : Unjuk Kerja ini berlaku untuk : c. Biro Kepegawaian; d. Direktorat Pengadaan PNS; e. Badan Kepegawaian Daerah; f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; g. Bagian Kepegawaian; h. Unit Pengelola Kepegawaian lainnya. 2. Perlengkapan yang dibutuhkan : 2.1. Komputer; 2.2. Alat Tulis Kantor; 2.3. Referensi jabatan; 2.4. Standar Operasional Prosedur; 2.5. Standar Operasional Tugas Pokok. 3. Tugas yang harus dilakukan: 3.1. Menyiapkan usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun; 3.2. Memeriksa dan menandatangani usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun. 4. Peraturan yang diperlukan: 4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah teraphir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 4.5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. PANDUAN PENILAIAN : 1. Penjelasan prosedur penilaian : 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1.1.1. Menentukan tempat, waktu dan cara penilaian; 1.1.2. Menyiapkan alat dan bahan penilaian; 1.1.3. Menyusun kriteria penilaian; 1.1.4. Menetapkan standar penilaian; 1.1.5. Melakukan pengujian, penilaian, dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarapat, rekan kerja dan nara sumber lainnya; 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian; 1.1.7. Penerbitan sertifikat. 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : Tidak ada. 1.3. Unit kompetensi terkait : 1.3.1 APP.BKN.AK.I.II.01.001.01 : Melakukan proses pengadaan pegawai; 1.3.2 APP.BKN.AK.I.II.01.002.01 : Melakukan proses kenaikan pangkat;


2013, No.15

300

1.3.3 APP.BKN.AK.I.II.01.003.01 : Melakukan proses penyusunan laporan. 2. Kondisi penilaian : 2.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan : 2.1.1. Usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun dikonsep; 2.1.2. Usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun diperiksa dan ditandatangani. 2.2. Cara Penilaian : 2.2.1. Diuji melalui portopolio hasil kerja; 2.2.2. Demonstrasi dan observasi di tempat kerja; 2.2.3. Simulasi ditempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan : 3.1. Formasi Pegawai Negeri Sipil; 3.2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 4. Keterampilan yang dibutuhkan : 4.1. Menentukan referensi; 4.2. Membuat konsep persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun; 4.3. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan berkas usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun; 5. Sikap kerja yang dibutuhkan : 5.1. Jujur; 5.2. Tanggungjawab; 5.3. Disiplin; 5.4. Kerjasama; 5.5. Kritis; 5.6. Kreatif; 5.7. Motivatif; 5.8. Inovatif. 6. Aspek kritis : 6.1. Pemahaman terhadap kelengkapan berkas usul persetujuan teknis pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun.


EKO SUTRISNO


301

2013, No.15

LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA ANALIS KEPEGAWAIAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI KERJA ANALIS KEPEGAWAIAN NO

NAMA

JABATAN DALAM TIM

JABATAN

1

Drs. Eko Sutrisno, M.Si

Kepala BKN

Pengarah

2

Drs. S. Kuspriyomurdono, M.Si

Deputi Bidang Bina Kindang

Pengarah

3

Drs. Edy Sujitno, SH, M.Si

Sekretaris Utama

Pengarah

4

Istati Atidah, SH

Direkktur Pembinaan Jabatan Analis Kepegawaian

Penanggung jawab

5

Drs. R. Angka Soesetijo W.

Ka. Subdit. Administrasi & Evaluasi JAK

Ketua

6

Warli, SH

Ka. Subdit. Pemberdayaan JAK

Sekretaris

7

Dra. Rita Kardinasari, M.Si

Analis Kepegawaian Madya

Anggota

8

J. Irawan Darmanto, SH

Ka. Subdit. Pertimbangan Pengangkatan JAK

Anggota

9

Achmad Djalis, SH, MA

Ka. Subdit. Analisis Jabatan

Anggota

Drs. Theodorus D. L, M.Si

Ka. Subdit. Jabatan Bidang Kesra

Anggota

Drs. Herman, M. Si

Ka. Subdit. Gaji

Anggota

12

Rihard hasugian, S. Sos

Ka. Seksi Monitoring dan Evaluasi JAK

Anggota

13

Ismail Fahmi, S. IP

Ka. Seksi Layanan Informasi

Anggota

10 11


2013, No.15

NO

302

NAMA

JABATAN DALAM TIM

JABATAN

14

Janry Haposan UPS, S.Si, M.SI

Ka. Seksi Peny Perencanaan Pengemb. Pegawai C

15

Cristina Nailiu, M.Psi

Ka. Subbag. Perencanaan Karier Pegawai

Anggota

16

Jono, S.Sos, MM

Analis Kepegawaian Muda

Anggota

17

Sumadi

Analis Kepegawaian Penyelia

Anggota

Anggota


EKO SUTRISNO


LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA ANALIS KEPEGAWAIAN

Recommend Documents