MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN
PENSIUN PEJABAT NEGARA DAN PNS
Penulis: 1. Drs. Suparjiyanta 2. Drs. Suranto
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA, 2014
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai, antara lain ditegaskan bahwa pensiun adalah sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahuntahun bekerja dalam dinas pemerintah. Setiap penghargaan tentu baru mempunyai nilai apabila diberikan tepat pada orangnya dan tepat pada waktunya, terkait dengan itu merupakan keharusan dari setiap pengelola kepegawaian yang ditugasi menyelesaikan administrasi pensiun untuk dapat melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan dengan teliti, tekun dan sistematis, sehingga pemberian pensiun itu diberikan kepada yang berhak menerima tepat pada waktunya. Karena berdasarkan pengalaman selama ini masih sering terdengar keluhan tentang keterlambatan dalam penyelesaian urusan pensiun baik untuk PNS, Pejabat Negara bahkan pensiun janda/dudanya. Hal ini disebabkan karena para calon pensiunan belum memahami secara jelas dokumen-dokumen apa yang harus disampaikan ke instansi yang berwenang menetapkan pensiun, atau mungkin karena pengelola kepegawaiannya yang diserahi tugas kurang memahami peraturan yang berlaku dibidang pensiun. B. Diskripsi Singkat Maksud dan tujuan diajarkannya mata Diklat ini adalah agar peserta Diklat dapat meningkatkan kompetensi kerja mereka setelah memahami tentang dasar hukum, tujuan, pengertian, persiapan pelaksanaan pemberhentian, dasar-dasar pemberhentian, jenis-jenis pemberhentian, besarnya pensiun, tata cara penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah serta pensiun janda/dudanya, tata cara penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c keatas serta pensiun janda/dudanya, ketentuan pelaksanaan pemberian pensiun kepada mantan Pejabat Negara dan janda/dudanya, masa kerja pensiun, batas usia pensiun serta Pejabat yang berwenang memberhentikan dan pemberian pensiun PNS Pusat dan PNS Daerah. 1
C. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mengikuti mata Diklat ini peserta Diklat diharapkan memiliki pemahaman tentang dasar hukum pensiun, tujuan, pengertian PNS, pengertian Pejabat Negara, pengertian Pejabat Pembina Kepegawaian, batas usia pensiun, janda, duda, anak, orang tua, tewas, cacat karena dinas, dan pengertian data perorangan calon penerima
pensiun
(DPCP),
pelaksanaan
pemberhentian
PNS,
dasar-dasar
pemberhentian, jenis-jenis pemberhentian, besarnya pensiun pegawai, tata cara penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah serta pensiun janda/dudanya, tata cara penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c keatas serta pensiun janda/dudanya, ketentuan pelaksanaan pemberian pensiun kepada mantan Pejabat Negara dan janda/dudanya, batas usia pensiun, masa kerja pensiun dan Pejabat yang berwenang memberhentikan dan pemberian pensiun PNS Pusat dan PNS Daerah serta persyaratan pengurusan hak peserta TASPEN. D. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah selesai mengikuti mata diklat ini diharapkan peserta mampu : 1. Mendeskripsikan pengertian, tujuan dan menerapkan proses pemberhentian dan pemberian pensiun PNS dan Pejabat Negara; 2. Mendeskripsikan proses persiapan penyelesaian pensiun; 3. Menjelaskan dasar hukum pensiun PNS dan pensiun Pejabat Negara; 4. Menjelaskan besaran pensiun PNS dan pensiun pejabat Negara; 5. Menjelaskan tata cara penetapan pensiun PNS dan pensiun Pejabat Negara. 6. Menjelaskan persyaratan pengurusan hak peserta TASPEN. E. Pengertian Dalam modul ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pejabat Negara adalah : Pejabat Negara Eksekutif Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Negara, termasuk Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia yang diberi kedudukan setingkat dengan Menteri Negara, Duta Besar dan Berkuasa Penuh, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Pejabat Negara Non Eksekutif Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK. 4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 dan peraturan perundangan lain yang berlaku. 7. Janda adalah isteri yang sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia. 8. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiunPNS yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain. 9. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang dari PNS, atau penerima pensiun janda/duda. 10. Orang tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung PNS. 11. Tewas adalah: Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; 3
Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya; Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasamani yang didapat dalam hal-hal tersebut diatas; Meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu. 12. Cacat karena dinas adalah : Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi dalam dan
karena
menjalankan tugas kewajibannya, dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan ini disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu. Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
4
BAB II PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL A. Persiapan Penetapan Pensiun PNS Sebelum dilaksanakan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS dilakukan hal-hal sebagai berikut : 1. BKN menyusun daftar nominatif (listing) dari PNS yang akan mencapai batas usia pensiun. 2. Daftar nominatif disampaikan kepada masing-masing instansi 18 (delapan belas) bulan sebelum PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun. 3. Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima daftar nominatif selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan berkewajiban menyiapkan data perorangan calon penerima pensiun (DPCP) dalam rangkap 3 (tiga) yang selanjutnya disampaikan kepada PNS yang bersangkutan untuk dilengkapi dan melakukan pemeriksaan. 4. PNS yang telah menerima DPCP dalam rangkap 3 wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP antara lain : nama, tanggal lahir, jabatan, pangkat, gaji pokok terakhir, masa kerja sebelum diangkat menjadi PNS, mulai masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, nama isteri/suami, nama anak, dan lain sebagainya.
B. Dasar Hukum Pemberhentian dan Pensiun 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administrasi Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi/Tinggi dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000; 5. Nomor 11 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005; 5
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 tentang perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pensiun Bagi Bekas Ketua dan
Wakil
Ketua
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
Sementara
Serta
janda/dudanya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Kepala Daerah serta Janda/Dudanya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1980 Tanggal 31 Maret 1980; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan janda/dudanya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 14/SE/1980 tanggal 5 April 1980; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1980 tentang Tunjangan Penghargaan bagi Bekas Ketua/Bekas Wakil Ketua/Bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan/ Dewan Pengawasan Keuangan yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 dan UndangUndang Nomor 17 Tahun 1965 serta janda/dudanya jo Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta janda/dudanya jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administrasif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara; 12. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000 dan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 1996;
6
13. Peraturan Kepala BKN Nomor 26 tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang pedoman pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang mencapai BUP yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembina tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah; 14. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26.30/V.7.3/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil. C. Besarnya Pensiun Pegawai 1. Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah 2½ % (dua setengah perseratus) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerjanya dengan ketentuan bahwa : Pensiun Pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dan sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh perseratus) dari dasar pensiun; Pensiun Pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi PNS yang bersangkutan. 2. Besarnya pensiun janda/duda 36 % (tiga puluh enam perseratus) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa : Apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri adalah 36 % (tiga puluh enam perseratus) dibagi rata antara isteri-isteri itu; Jumlah 36 % (tiga puluh enam perseratus) dari dasar pensiun tersebut tidak boleh kurang dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji terendah menurut peraturan pemerintah tentang gaji dan pangkat pegawai negeri yang berlaku bagi almarhum suami/isterinya; Apabila pegawai negeri tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72 % (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri adalah 72 % (tujuh puluh dua perseratus) dibagi rata antara isteri-isteri itu. Jumlah 72 % (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun termaksud tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan pemerintah tentang gaji dan pangkat PNS yang berlaku bagi almarhum suami/isterinya. 7
3. Apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak maka 20 % (dua puluh perseratus) dari pensiun janda/duda diberikan kepada orang tuanya dan apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka kepada mereka masing-masing diberikan separoh dari jumlah termaksud. D. Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi PNS yang mencapai BUP yang akan diberhentikan dalam Pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b kebawah. 1. Penetapan Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi PNS yang mencapai BUP. Pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai BUP serta pemberian pensiun janda/dudanya ditetapkan dalam 1 (satu) keputusan Kepala BKN. Contoh a: PNS bernama Kianam Ganisa NIP 19490303 198203 1 003, bekerja secara terusmenerus sebagai PNS sejak 1 Maret 1982, pangkat terakhir Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b TMT 1 Maret 2014. Masa kerja golongan dalam pangkat terakhir 11 tahun 6 bulan sebagai Lektor Kepala pada Universitas Sam Ratulangi. Mempunyai masa kerja pensiun 32 tahun 1 bulan dan diberhentikan sebagai PNS pada akhir bulan Maret 2014. Yang bersangkutan mencapai BUP dan tercatat mempunyai isteri bernama Nalrum. Oleh karena yang bersangkutan telah memiliki masa kerja sebagai PNS sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun, tetapi lebih 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS dengan hak Pensiun dengan diberikan kenaikan pangkat pengabdian dari pangkat Pembina golongan ruang IV/a menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. Dalam hal demikian, pemberhentian yang bersangkutan sebagai PNS dan pemberian pensiunnya dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b serta pensiun janda atas nama Nalrum ditetapkan dalam 1 (satu) keputusan oleh Kepala BKN. Contoh b: PNS bernama Ulil Basar Badala NIP. 19550210 198102 1 003, bekerja secara terus menerus sebagai PNS sejak 1 Februari 1981, pangkat terakhir Pembina golongan ruang IV/a dengan jabatan terakhir Guru Madya dengan masa kerja 8
pangkat terakhir lebih dari 1 (satu) bulan pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan mempunyai masa kerja pensiun 34 tahun 1 bulan. Oleh karena yang bersangkutan telah memiliki masa kerja sebagai PNS sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) tahun dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS pada akhir bulan Februari dengan hak pensiun dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b awal Februari. Pada akhir bulan Februari 2015 yang bersangkutan mencapai BUP dan yang bersangkutan tercatat mempunyai isteri bernama Oli Ramelan. Dalam hal demikian, pemberhentian yang bersangkutan sebagai PNS dan pemberian pensiunnya dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b serta pensiun janda atas nama Oli Ramelan ditetapkan dalam 1 (satu) keputusan Kepala BKN. 2. Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala. PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun karena mencapai BUP, apabila berhak atas kenaikan gaji berkala, kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, kecuali ada pernyataan keberatan dari pejabat yang berwenang. Pemberitahuan kenaikan gaji berkala dimaksud dibuat oleh Kepala BKN. E. Latihan 1. CPNS bernama Purwono, pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a tmt 1 Oktober 2002. Ditugaskan sebagai Caraka pada Kantor Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur. Telah menikah dan dikarunia 2 orang anak. Pada tanggal 12 Januari 2003, ketika hendak menuju ke kantor, dalam perjalanan bis yang dinaiki oleh ybs mendapat kecelakaan, sehingga bis yang dinaiki tsb masuk dalam parit dan banyak menimbulkan korban. Akibat kejadian itu Sdr. Purwono tsb mendapat luka yang cukup parah sehingga kaki dan tangannya mengalami kelumpuhan total. Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tim Penguji Kesehatan RSU Samarinda Nomor 578/RSU/5/2003 tanggal 8 Mei 2003, Sdr Purwono dinyatakan cacat dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. Bagaimana penyelesaiannya terhadap kasus tersebut ? Jelaskan !
9
2. Penetapan Pensiun, Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Perhitungan Masa Kerja bagi PNS yg akan memasuki Batas Usia Pensiun : a. Nama
: SURIPTO
b. Tanggal Lahir
: 19 – 11 – 1951
c. Pangkat
: Penata
d. Golru Terakhir
: III/c TMT.1-4-2005
e. MKG
: 22 th, 04 bln.
f. Diangkat CPNS
: Golongan ruang II/a TMT.1-3-1981 Masa Kerja
Golongan 5 th, 3 bln (pengalaman kerja yang diperhitungkan sejak
1-11- 1975
s/d 31-1-1981). Bagaimana Penyelesaiannya ? 3. Penetapan usul Pensiun Janda/duda, pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian & Perhitungan Masa Kerja bagi PNS yang Meninggal Dunia. a.
Nama
: OJOSULOYO, MM
b.
Tgl. Lahir
: 12–01–1961
c.
Pangkat
: Pembina
d.
Golru.terakhir
: IV/a TMT.01-04-2006
e.
MKG
: 19 tahun 01 bulan
f.
Diangkat CPNS
: Golru II/b TMT.01-03-1985
Masa Kerja Go;ongan 03 tahun 00 bulan (tambahan masa kerja fiktif) g.
Meninggal Dunia
: 28-02-2007
h.
Nama Isteri
: NURLEA
Bagaimana Penyelesaiannya ?
F. Rangkuman Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah 2½ % (dua setengah perseratus) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerjanya dengan ketentuan bahwa : Pensiun Pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75 % (tujuh puluh lima
10
perseratus) dan sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh perseratus) dari dasar pensiun; Besarnya pensiun janda/duda 36 % (tiga puluh enam perseratus) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa : Apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri adalah 36 % (tiga puluh enam perseratus) dibagi rata antara isteri-isteri itu; Apabila pegawai negeri tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72 % (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun Apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak maka 20 % (dua puluh perseratus) dari pensiun janda/duda diberikan kepada orang tuanya
11
BAB III TATA CARA PENETAPAN PEMBERIAN PENSIUN PNS GOLONGAN RUANG IV/b KEBAWAH
A. Pemberian Pensiun PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun 1. Persiapan a. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat yang ditunjuk menyusun daftar nominatif (listing data elektronik) dari PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP). b. Untuk mempercepat proses penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun, Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN menyampaikan daftar nominatif (listing data elektronik) bagi PNS yang akan diberhentikan dalam Pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah yang akan mencapai BUP kepada masing-masing instansi paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum awal tahun anggaran berjalan dimana dalam tahun yang bersangkutan mencapai BUP, melalui system Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), dibuat sesuai Perketentiuan yang berlaku. 2. Daftar Nominatif (Listing Data Elektronik) PNS a. PPK masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima daftar nominatif (listing data elektronik) wajib melakukan pemeriksaan terhadap isi daftar nominatif (listing data elektronik) tersebut, termasuk klarifikasi kepada PNS yang bersangkutan. b. Apabila terdapat perbedaan data kepegawaian, maka PPK masing-masing instansi wajib memperbaiki data yang tercantum dalam daftar nominatif (listing data elektronik) dengan data kepegawaian yang benar dan dismpaikan data pendukungnya kepada Kepala BKN/Kantor Regional BKN, dibuat menurut ketentuan yang berlaku. Perbedaaan data kepegawaian tersebut, antara lain : 1) Telah diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional yang BUP-nya dapat diperpanjang. Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan 12
pada daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “BUP Diperpanjang” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pengankatan dalam jabatan struktural atau fungsioanal sekaligus pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional sekaligus dilakukan peremajaan data jabatan PNS yang bersangkutan. 2) Telah diangkat dalam jabatan yang BUP-nya ditetapkan dalam undangundang, misalnya Guru, Jaksa atau Hakim. Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Diangkat Sebagai Jaksa atau Hakim” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pengangkatan dalam jabatan PNS
yang
bersangkutan. 3) Telah berhenti sebagai PNS. Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Berhenti” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pemberhentian. 4) Telah meninggal dunia. Dalam hal PNS meninggal dunia, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Meninggal Dunia” dan dicatat nomor dan tanggal keterangan kematian. 5) Telah pindah instansi atau pindah wilayah kerja. Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “PI” atau “PWK” (PI=Pindah Instansi, PWK = Pindah Wilayah Kerja dan dicatat nomor dan tanggal keputusan perpindahan. 6) Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat yang berwenang menghukum dan telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap. Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Berhenti Dengan Hormat/Tidak Dengan Hormat” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplinnya. 7) Sedang menjalani pemberhentian sementara. Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Berhenti Sementara” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pemberhentian sementara. 13
Selanjutnya apabila sudah ada keputusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap dan keputusan pemberhentian dari pejabat
yang
berwenang,
maka
salinan/fotokopi
sah
keputusan
pemberhentiannya disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN Untuk penetapan pensiun dan melengkapi tata nnaskah yang bersangkutan, maka salinan/fotokopi sah sebagaimana tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 7), dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN c. Apabila terdapat kekurangan data kepegawaian Apabila dalam daftar nominatif (listing data elektronik) yang dikirim daro Kepala BKN?kepala Kantor Regional BKN terdapat kekurangan/belum memuat data PNS yang mencapai BUP, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi membuat daftar nominatif tambahan (listing data elektronik) yang diisi secara lengkap, dibuat sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) a. PPK masing-masing instansi paling lambat 2 (dua) bulan telah melakukan verifikasi daftar nominatif (listing data elektronik) terhadap PNS yang bersangkutan, wajib mencetak DPCP dalam rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, dibuat sesuai ketentuan yang berlaku. b. PNS yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Apabila data telah benar agar ditandatangani 2) Apabila terdapat perbedaan data tentang : a) Nama, (missal : perubahan nama dari Amir menjadi Abdullah) agar dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan Pengadilan; b) Tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatansebagai CPNS/PNS; c) Pangkat, agar dibuktikan dengan salinan/fotocopi sah keputusan dalam pangkat terakhir; 14
d) Masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun agar dibuktikan dengan fotocopi sah keputusan tentang pengalaman kerja; e) Terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan dengan salinan/fotocopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS; f) Nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotocopi sah akta nikah/kawin/karis/karsu; dan g) Nama anak, agar dibuktikan dengan fotocopi sah akta kelahiran. 3) Selanjutnya PNS yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat sekarang dan alamat sesudah pensiun pada DPCP tersebut. c. PNS yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima DPCP harus menandatangani dan menyerahkan kepada pejabat pengelola kepegawaian di unit kerjanya, dilengkapi dengan 5(lima) lembar pas foto terbaru ukuran 3x4 cm (di belakang pas foto ditulis nama dan NIP0 serta lampiran data pendukung untuk mendapat pengesahan. d. Pejabat pengelola kepegawaian yang menerima pengembalian DPCP tersebut paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu sudah harus menandatangani DPCP. e. PPK masing-masing instansi bersama Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi data PNS yang akan dipertimbangakan penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya daftar nominatif (listing data elektronik). f. Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e selain menyampaikan perbaikan daftar nominatif (listing data elektronik) kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, PPK juga memperbaiki dan melengkapi perbedaan atau kekurangan data melalui SAPK dengan melampirkan : 1) Hardcopy data dukung adanya perbedaan data; 2) DPCP yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang; 3) 5 (lima) lembar pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm; 15
4) Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian; dan 5) Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbnagkan kenaikan pangkat pengabdian. g. PPK masing-masing instansi paling lambat 1 (satu) bulan setelah rekonsiliasi menyampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN melalui SAPK yaitu 1) Daftar nominatif (listing data elektronik) hasil rekonsiliasi; dan 2) DPC h. Daftar nominatif dan DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf g, dibubuhi kode-kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik. i. Kode-kode elektronik tertentu sebagai identitas pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan tanggung jawab atas formulir pengusulan secara elektronik harus dapat dikenali dan dibaca olej Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain yang ditunjuk. j. PPK masing-masing instansi yang mengusulkan pemberhentian dan pemberian pensiun mengajukan permintaan kode-kode elektronik tertentu kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang akan digunakan untuk menjamin legilitas, otoritas, validitas, dan autentikasi formulir pengusulan secara elektronik. 4. Penetapan Keputusan a. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap daftar nominatif (listing data elektronik) hasil rekonsiliasi dan DPCP. b. Apabila usul sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, kemudian dilakukan pencetakan naskah keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS dan janda/dudanya untuk ditetapkan. c. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun berdasarkan daftar nominatif (listing data elektronik) hasil rekonsiliasi dan DPCP. 16
d. Apabila PPK tidak melakukan rekonsiliasi atau tidak menyampaikan daftar nominatif (Listing data elektronik) hasil rekonsiliasi melalui SAPK dalam waktu 3 (tiga) bulan senbelum PNS mencapai BUP, maka Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun berdasarkan data yang ada di BKN. 5. Penyampaian Keputusan Keputusan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN tentang peberhentian dan pemberian pensiun PNS dan Janda/Duda-nya disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada : a. Pejabat Pembina Kepegawaian; b. Kepala
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan
Negara/Pemegang
Kas
(PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; c. PT. TASPEN (Pesero)/ PT ASABRI (Pesero); d. Pejabat lain yang dianggap perlu; dan e. Pertinggal 6. Pembayaran Pensiun Janda/Duda Dalam hal penerima pensiun PNS meninggal dunia dan di dalam keputusan pemberhentian dan pemberian pensiunnya ditetapkan sekaligus pensiun janda/duda-nya, maka janda/duda-nya harus melapor kepada kantor pembeyaran pensiun PT TASPEN (Pesero)/PT ASABRI (Pesero) untuk mendapatkan pembayaran pensiun janda/dudanya sesuai dengan peraturan perundangundangan. 7. Ketentuan Lain a. Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS atau pemberian pensiun janda/duda yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Kepala BKN Nomor 26 tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang pedoman pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang mencapai BUP yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembina tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah, tetap berlaku
17
b. Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS serta pensiun janda/dudanya bagi PNS Pusat di daerah sepanjang mengenai kewenangan Kepala BKN ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional BKN sesuai wilayah kerjanya dengan ketentuan instansi
yang bersangkutan memberikan
kewenangan mengelola mutasi kepegawaian kepada pimpinan instansi vertical/unit pelaksanan teknis di daerah; c. Dalam hal isteri/suami/anak penerima pensiun tidak tercantum dalam keputusan pensiun yang bersangkutan, maka hak pensiun janda/duda/anak akan ditetapkan kemudian oleh Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN. d. Ketentuan mengenai penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang mencapai BUP bagi PNS yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembina tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah , berlaku juga bagi PNS yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembinaa tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah yang BUP-nya secara definitive telah ditetapkan dengan undang-undang. Misalnya : Guru, Panitera Pengadilan Tingkat Pertama, BUPnya 60 (enam puluh) tahun, Jaksa BUP-nya 62 (enam puluh dua) tahun. B. Pemberian Pensiun PNS Yang Cacat Karena Dinas PNS yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, yang disebabkan cacat karena dinas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian. Pemberhentian dan pemberian pensiun PNS tersebut ditetapkan oleh Kepala BKN setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi dengan melampirkan : 1. Data perorangan calon penerima pensiun dalam hal PNS yang cacat karena dinas tidak dapat menandatangani, maka daftar perorangan calon penerima pensiun ditandatangani oleh isteri/suami/anak/orang tua; 2. Salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS; 3. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; 4. Salinan /foto copy surat nikah; 5. Salinan/foto copy sah surat akte kelahiran/surat kenal lahir anak; 6. Salinan/foto copy sah daftar keluarga;
18
7. Salinan/foto copy sah surat perintah penugasan atau surat keterangan yang menjelaskan bahwa Calon PNS/PNS yang mengalami kecelaka-an atau cacat dalam menjalankan tugas kedinasan; 8. Laporan dari pimpinan unit kerja paling rendah eselon III kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS yang bersangkutan cacat; 9. Surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh PNS yang bersangkutan yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri; 10. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar. Untuk Calon PNS yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat lagi bekerja dalam semua jabatan negeri, sebelum diberhentikan dengan hormat dan diberikan pangkat pengabdian yang bersangkutan terlebih dahulu diangkat menjadi PNS. C. Usul Penetapan Pensiun Janda/Duda Dari PNS Yang Tewas Dalam hal PNS yang dinyatakan tewas, penetapan surat keputusan pensiun janda/dudanya ditetapkan oleh Kepala BKN, setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Permohonan pensiun janda/duda dari PNS yang tewas diajukan dengan melampirkan: 1. Data
perorangan
calon
penerima
pensiun
yang
ditandatangani
oleh
isteri/suami/anak/orangtua; 2. Salinan/foto copy sah surat pengangkatan sebagai Calon PNS; 3. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; 4. Salinan/foto copy sah surat nikah; 5. Salinan/foto copy sah surat akte kelahiran/kenal lahir anak; 6. Surat keterangan janda/duda dari Kepala Kelurahan/Desa/ Camat; 7. Surat keterangan kematian dari kepala kelurahan/desa/camat; 8. Salinan/foto copy sah daftar keluarga; 9. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar.
19
Dalam hal PNS diajukan pensiun tewas bersamaan dengan usul kenaikan pangkat anumerta, maka usul pemberhentian dan pemberian pensiun tewas diajukan bersamaan dengan pemberian kenaikan pangkat anumerta dengan melampirkan : 1. Salinan sah surat keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta; 2. Berita acara dari pejabat yang berwajib (Polri, Pamong Praja dan yang lain) tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan tewas; 3. Vitsum et repertum dari dokter; 4. Salinan sah surat penugasan atau surat keterangan dari pimpinan instansi yang menerangkan bahwa tewasnya PNS yang bersangkutan adalah pada waktu sedang menjalankan tugas kewajiban jabatannya; 5. Laporan dari pimpinan instansi yang bersangkutan tentang peristiwa yang menimpa PNS yang bersangkutan yang mengakibatkan ia tewas. Apabila yang dinyatakan tewas Calon PNS, maka terlebih dahulu yang bersangkutan diangkat menjadi PNS pada tanggal 1 bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas, selanjutnya diberikan kenaikan pangkat anumerta terhitung mulai tanggal pada saat yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan pensiun terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya. Contoh : Calon PNS bernama Ismail, lahir tanggal 12 Juni 1987, diangkat Calon PNS sejak 1 Maret 2012, jabatan sebagai caraka dengan pangkat pengatur muda golongan ruang II/a pada Kementerian Perhubungan R.I. Pada tanggal 24 Januari 2013 saat menjalankan tugas kedinasan mengalami kecelakaan dan oleh pejabat yang berwenang yang bersangkutan dinyatakan tewas dengan meninggalkan Jamilah sebagai isteri sah yang berhak atas pensiun janda. Dalam hal demikian maka Ismail terlebih dahulu diangkat sebagai PNS sejak tanggal 1 Januari 2013 dan diberikan kenaikan pangkat anumerta menjadi pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b terhitung mulai tanggal 24 Januari 2013, kepada Saudara Jamilah diberikan pensiun janda terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala BKN.
20
D. Usul Penetapan Pensiun Janda/Duda Dari PNS Yang Meninggal Dunia Dalam hal PNS yang meninggal dunia maka pensiun janda/dudanya ditetapkan oleh Kepala BKN setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Permohonan pensiun janda/duda tersebut diajukan bersamaan dengan usul kenaikan pangkat pengabdian (KPP) bagi PNS yang memenuhi syarat. Permohonan tersebut disertai kelengkapan : 1. Data
perorangan
calon
penerima
pensiun
yang
ditandatangani
oleh
isteri/suami/anak; 2. Salinan/foto copy sah surat keputusan sebagai Calon PNS; 3. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; 4. Salinan/foto copy sah surat nikah; 5. Salinan/foto copy surat akte kelahiran/surat kenal lahir anak; 6. Surat Keterangan kematian dari kepala kelurahan/camat; 7. Surat keterangan janda/duda dari kepala kelurahan/desa/ camat; 8. Salinan/foto copy sah daftar keluarga; 9. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar. Dalam hal PNS yang meninggal dunia apabila memenuhi syarat untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian maka usul pemberhentian dan pemberian pensiun diajukan dengan usul pemberian kenaikan pangkat pengabdian dengan melampirkan : 1. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir; 2. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam satu tahun terakhir; E. Latihan 1. Dalam hal PNS diajukan pensiun tewas bersamaan dengan usul kenaikan pangkat anumerta, maka usul pemberhentian dan pemberian pensiun tewas diajukan bersamaan dengan pemberian kenaikan pangkat anumerta. Apa saja berkas yang perlu dilampirkan sebutkan ! 2. PNS yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, yang disebabkan cacat karena dinas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian. Pemberhentian dan pemberian pensiun PNS tersebut ditetapkan oleh Kepala BKN setelah menerima usul dari Pejabat Pembina 21
Kepegawaian masing-masing. Persyaratan apa saja yang perlu dilampirkan sebutkan ! 3. Dalam hal PNS yang meninggal dunia maka pensiun janda/dudanya ditetapkan oleh Kepala BKN setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Permohonan pensiun janda/duda tersebut diajukan bersamaan dengan usul kenaikan pangkat pengabdian (KPP) bagi PNS yang memenuhi syarat. Apa saja kelengkapan yang perlu dilampirkan sebutkan ! F. Rangkuman Untuk mempercepat proses penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun, Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN menyampaikan daftar nominatif (listing data elektronik) bagi PNS yang akan diberhentikan dalam Pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah yang akan mencapai BUP kepada masing-masing instansi paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum awal tahun anggaran berjalan dimana dalam tahun yang bersangkutan mencapai BUP, melalui system Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), dibuat sesuai ketentuan yang berlaku. PPK masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima daftar nominatif (listing data elektronik) wajib melakukan pemeriksaan terhadap isi daftar nominatif (listing data elektronik) tersebut, termasuk klarifikasi kepada PNS yang bersangkutan. PPK masing-masing instansi paling lambat 2 (dua) bulan telah melakukan verifikasi daftar nominatif (listing data elektronik) terhadap PNS yang bersangkutan, wajib mencetak DPCP dalam rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, dibuat sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal penerima pensiun PNS meninggal dunia dan di dalam keputusan pemberhentian dan pemberian pensiunnya ditetapkan sekaligus
pensiun
janda/duda-nya, maka janda/duda-nya harus melapor kepada kantor pembeyaran pensiun PT TASPEN (Pesero)/PT ASABRI (Pesero) untuk mendapatkan pembayaran pensiun janda/dudanya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
22
BAB IV TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS YANG BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/c KEATAS SERTA PENSIUN JANDA/DUDANYA
A. Persiapan BKN menyusun daftar nominatif (listing) dari PNS yang akan mencapai batas usia pensiun yang disampaikan kepada masing-masing instansi 18 (delapan belas) bulan sebelum PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun. 1. Pejabat Pembina kepegawaian masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk olehnya setelah menerima daftar nominatif berkewajiban melakukan pemeriksaan isi daftar nominatif tersebut. Apabila terdapat kekurangan dan perbedaan data kepegawaian, maka pejabat Pembina kepegawaian menyampaikan daftar tambahan dan daftar nominatif perbedaan data kepegawaian kepada Presiden dan tembusannya kepada Kepala BKN; 2. Kemungkinan terjadinya perbedaan data kepegawaian tersebut antara lain : a. Diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional yang batas usia pensiunnya dapat diperpanjang; Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis “Batas usia pensiun diperpanjang” dan dicatat nomor
dan
tanggal
surat
keputusan
pengangkatan
dalam
jabatan
struktural/fungsional. Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan keputusan perpanjangan batas usia pensiunnya agar dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala BKN. b. Diangkat dalam jabatan yang batas usia pensiunnya ditetapkan dalam undangundang, umpamanya Jaksa dan Hakim; Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis “Diangkat sebagai Jaksa atau Hakim” dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatannya. Untuk
23
melengkapi tata naskah yang bersangkutan dalam jabatannya agar dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala BKN. c. Telah berhenti sebagai PNS; Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis “berhenti” dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pemberhentian dengan tinta merah. Untuk melengkapi tata naskah yang berangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pemberhentian tersebut agar dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawian Negara. d. Telah meninggal dunia; Dalam hal PNS meninggal dunia, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis “meninggal dunia” dan dicatat nomor dan surat keterangan kematian dengan tinta merah. Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keterangan kematian tersebut dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala BKN. e. Telah pindah instansi atau pindah wilayah kerja; Dalam hal PNS pindah instansi atau pindah wilayah kerja maka dalam kolom keterangan daftar nominatif perbedaan ditulis “PI atau PWK’ (PI= Pindah Instansi, PWK= Pindah Wilayah Kerja) dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan perpindahan tersebut dengan tinta hitam. Untuk penetapan pensiun yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan perpindahan tersebut dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala BKN. f. Dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat yang berwenang menghukum dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif perbedaan ditulis “Berhenti tidak dengan hormat” dengan tinta merah dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan penjatuhan hukuman disiplinnya. Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pemberhentiannya dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala BKN.
24
g. Sedang menjalani pemberhentian sementara; Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif perbedaan ditulis “Pemberhentian sementara” dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pemberhentian sementara tersebut dengan tinta merah. Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pemberhentian sementara tersebut dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala BKN. Selanjutnya apabila sudah ada putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang, maka salinan/foto copy surat keputusan pemberhentiannya disampaikan kepada Kepala BKN. 3. Kemungkinan terdapat kekurangan data kepegawaian. Apabila
dalam
daftar
nominatif
yang
dikirim
dari
BKN
ada
kekurangan/belum memuat data PNS yang mencapai batas usia pensiun, maka pejabat Pembina kepegawaian masing-masing instansi membuat daftar nominatif tambahan yang diisi secara lengkap. 4. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP). a. Pejabat pengelola kepegawaian masing-masing instansi setelah menerima dan memeriksa daftar nominatif selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan berkewajiban untuk menyiapkan DPCP dalam rangkap 3 (tiga) dan menyampaikan kepada PNS yang bersangkutan untuk dilengkapi dan melakukan pemeriksaan; b. PNS yang telah menerima DPCP dalam rangkap 3 (tiga) wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Apabila data telah benar agar ditandatangani. 2) Apabila terdapat perbedaan data tentang : a) Nama
agar
dibuktikan
dengan
asli
surat
keputusan
dari
Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan pengadilan; b) Tanggal lahir, agar dibuktikan dengan asli surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS; c) Jabatan, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; d) Pangkat, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; 25
e) Gaji pokok terakhir, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir dan atau surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala; f) Masa kerja sebelum diangkat sebagai PNS, agar dibuktikan dengan foto copy sah surat keputusan tentang pengalaman kerja; g) Mulai masuk sebagai Calon PNS/PNS, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon PNS/PNS; h) Nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat nikah/kawin; dan i) Nama anak, agar dibuktikan dengan foto copy sah akte lahir. Selanjutnya PNS yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat sekarang dan alamat sesudah pensiun pada DPCP tersebut. c. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima DPCP, yang bersangkutan harus sudah menandatangani dan menyerahkan kepada pejabat pengelola kepegawaian di unit kerjanya dilengkapi dengan 5 (lima) lembar pas foto ukuran 4x6 cm serta lampiran lainnya, untuk mendapat pengesahan. d. Pejabat pengelola kepegawaian yang menerima DPCP tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sudah harus menandatangani dan mengirim : 1) Lembar kesatu kepada Presiden dengan melampirkan 5 (lima) lembar pas foto ukuran 4 x 6 cm dan lampiran lainnya; 2) Lembar kedua untuk Kepala BKN disertai lampiran lainnya sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Presiden; 3) Lembar ketiga pertinggal. 5. Dalam hal PNS mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian, maka pengajuan usul pemberhentian dan pemberian pensiun sekaligus dengan usul pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya, dengan melampirkan : a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir; b. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir. 26
B. Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Yang Belum Mencapai Batas Usia Pensiun. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usul pemberhentian dan pemberian pensiun bagi PNS yang belum mencapai batas usia pensiun kepada Presiden dan tembusannya kepada Kepala BKN dengan melampirkan : a. Data perorangan calon penerima pensiun (DPCP); b. Salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon PNS/PNS; c. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; d. Salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; e. Permohonan berhenti atas permintaan sendiri dari PNS yang bersangkutan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; f. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar; g. Foto copy sah surat nikah; h. Foto copy sah akte kelahiran/surat kenal lahir anak; i. Foto copy sah daftar keluarga. C. Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun. Pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c keatas yang mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun janda/dudanya ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan menyampaikan usul pemberhentian dan pemberian pensiun kepada Presiden dan tembusannya kepada Kepala BKN dengan melampirkan : 1. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun; 2. Salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon PNS/PNS; 3. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; 4. Salinan/foto copy sah surat nikah; 5. Salinan/foto copy sah akte kelahiran/kenal lahir anak; 6. Salinan/foto copy sah susunan keluarga; 7. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar. 27
Dalam hal PNS yang mengajukan pensiun karena mencapai batas usia pensiun memenuhi syarat untuk mendapat kenaikan pangkat pengabdian, maka usul pemberhentian dan pemberian pensiun diajukan bersama dengan usul pemberian kenaikan pangkat pengabdian dengan melampirkan : 1. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tahun terakhir; 2. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir. D. PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural atau Fungsional Yang Batas Usia Pensiunnya Dapat Diperpanjang
Yang Berpangkat Pembina Utama Muda
Golongan IV/c Keatas 1. Pejabat
Pembina
Kepegawaian
yang bersangkutan
menyampaikan
usul
pemberhentian dan pemberian pensiun kepada Presiden dan tembusannya kepada kepala BKN dengan melampirkan : a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP); b. Salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon PNS/PNS; c. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; d. Salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; e. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar; f. Salinan/foto copy sah surat nikah; g. Salinan/foto copy sah akte kelahiran/surat kenal lahir; h. Salinan/foto copy sah daftar susunan keluarga; 2. Dalam hal PNS tersebut memenuhi syarat untuk mendapat kenaikan pangkat pengabdian, maka usul pemberhentian dan pemberian pensiun diajukan bersama dengan usul pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya, dengan melampirkan : a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir; b. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.
28
E. Penetapan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Yang Cacat Karena Dinas PNS yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, yang disebabkan cacat karena dinas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian. Pemberhentian dan pemberian pensiun PNS tersebut ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN setelah menerima usul dari pejabat Pembina kepegawaian masing-masing instansi dengan melampirkan : 1. Data perorangan calon penerima pensiun dalam hal PNS yang cacat karena dinas tidak dapat menandatangani, maka DPCP ditandatangani oleh isteri/ suami/ anak/orangtua; 2. Salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS; 3. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; 4. Salinan/foto copy sah surat pengangkatan dalam jabatan terakhir; 5. Salinan/foto copy sah surat perintah penugasan atau surat keterangan yang menjelaskan bahwa Calon PNS/PNS yang mengalami kecelakaan atau cacat dalam menjalankan tugas kedinasan; 6. Laporan dari pimpinan unit kerja paling rendah eselon III kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS yang bersangkutan cacat; 7. Surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh PNS yang bersangkutan yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri; 8. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar; 9. Salinan/foto copy surat nikah; 10. Salinan/foto copy sah surat akte kelahiran/surat kenal lahir anak; 11. Salinan/foto copy sah daftar keluarga.
29
F. Usul Penetapan Pensiun Janda/Duda Dari PNS Yang Tewas Dalam hal PNS yang dinyatakan tewas, penetapan surat keputusan pensiun janda/dudanya ditetapkan oleh Presiden yang terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN, setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Permohonan pensiun janda/duda dari PNS yang tewas diajukan bersamaan dengan usul kenaikan pangkat anumerta dengan disertai kelengkapan sebagai berikut : 1. Data
perorangan
calon
penerima
pensiun
yang
ditandatangani
oleh
iseri/suami/anak/orangtua; 2. Salinan/foto copy sah surat pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS; 3. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; 4. Salinan/foto copy sah surat nikah; 5. Salinan/foto copy sah surat akte kelahiran/surat kenal lahir anak; 6. Surat keterangan janda/duda dari kepala kelurahan/desa/ camat; 7. Salinan/foto copy sah daftar keluarga; 8. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 5(lima) lembar; 9. Surat keterangan kematian dari dokter atau visum et repertum. Jika telah meninggal dunia sebagai akibat dari kecelakaan yang menimpa dirinya (apabila dinyatakan tewas); 10. Surat keterangan penugasan (apabila yang bersangkutan dinyatakan tewas). G. Usul Penetapan Pensiun Janda/Duda Dari PNS Yang Meninggal Dunia Dalam hal PNS yang meninggal dunia maka pensiun janda/dudanya ditetapkan oleh Presiden yang terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Permohonan pensiun janda/duda tersebut diajukan bersamaan dengan usul kenaikan pangkat pengabdian (KPP) bagi PNS yang memenuhi syarat. Permohonan tersebut disertai kelengkapan : 1. Data
perorangan
calon
penerima
pensiun
yang
ditandatangani
oleh
isteri/suami/anak; 2. Salinan/foto copy sah surat keputusan sebagai Calon PNS; 3. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; 4. Salinan /foto copy sah surat nikah; 30
5. Salinan/foto copy surat akte kelahiran/surat kenal lahir; 6. Salinan/foto copy sah daftar keluarga 7. Surat keterangan kematian dari kepala kelurahan/desa/camat; 8. Surat keterangan janda/duda dari kepala kelurahan/desa/ camat; 9. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5(lima) lembar. H. Usul Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Daerah Kabupaten/Kota 1. Usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c keatas yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, diajukan sekaligus dengan usul pemberhentian dan pemberian pensiunnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan langsung kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BKN. 2. Dalam hal PNS Daerah Kabupaten/Kota tersebut menduduki jabatan struktural eselon II yang batas usia pensiunnya diperpanjang, tetapi belum berusia 60 tahun, maka usul pemberhentiannya baru dapat diajukan kepada Presiden, setelah terlebih dahulu dikonsultasikan pemberhentian dari jabatan struktural kepada Gubernur. I. Pengiriman Surat Keputusan 1. Asli surat keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pemberian pensiun PNS serta pensiun janda/dudanya, keputusan kenaikan pangkat pengabdian, dan tembusan
pemberitahuan
kenaikan
gaji
berkala
dikirim
kepada
yang
bersangkutan. 2. Salinan surat keputusan dikirimkan kepada : a. Pimpinan instansi yang bersangkutan; b. Kepala BKN; c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tempat pembayaran gaji dengan melampirkan asli surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala; d. PEKAS bagi PNS dilingkungan Departeman Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional; e. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran setempat; 31
f. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Pesero) dengan melampirkan 7(tujuh) lembar pas foto ukuran 4x6 cm; g. Pejabat lain yang dipandang perlu. J. Pembayaran Pensiun Janda/Duda Dalam hal penerima pensiun PNS yang dalam keputusan pemberhentian dan pemberian pensiunnya ditetapkan sekaligus pensiun janda/dudanya, meninggal dunia, maka janda/dudanya agar melapor kepada Kantor Pembayaran Pensiun PT. TASPEN (Pesero), PT. ASABRI (Pesero) untuk mendapatkan pembayaran pensiun janda/dudanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. K. Ketentuan Lain-lain 1. Dalam hal isteri/suami penerima pensiun tidak/belum tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan, maka hak pensiun janda/dudanya akan ditetapkan kemudian oleh Presiden sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Dalam hal penerima pensiun PNS mempunyai isteri lebih dari seorang, maka pensiun janda/duda/anak diberikan kepada janda/duda/anak yang tercantum dalam surat keputusan pensiun almarhum suaminya. 3. Dalam hal pembayaran pensiun janda/duda/anak tersebut tidak dalam satu wilayah
pembayaran,
maka
janda/duda/anak
yang
bersangkutan
dapat
mengajukan permohonan petikan ke-2 surat keputusan dimaksud kepada Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 4. Permohonan tersebut diajukan melalui kantor bayar pensiun yang bersangkutan dengan dilengkapi : a. Surat permohonan penerbitan petikan ke-2 surat keputusan pensiun; b. Foto copy sah surat keputusan pensiun; c. Foto copy sah surat nikah; d. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar. 5. Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan secara otomatis oleh instansi pembayar pensiun, apabila penerima pensiun PNS yang bersangkutan meninggl dunia.
32
6. Instansi pembayar pensiun melaporkan penerima pensiun yang telah meninggal dunia kepada Kepala BKN dan tembusannya kepada Sekretariat Kabinet Rebublik Indonesia, baik penerima pensiun pegawai atau penerima pensiun janda/duda, untuk digunakan dalam rangka pembinaan statistik pensiun oleh pemerintah.
33
BAB V KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENSIUN KEPADA MANTAN PEJABAT NEGARA DAN JANDA/DUDANYA
A. Pemberian Pensiun. Yang berhak mendapat pensiun adalah : 1. Pejabat Negara Eksekutif dan Pejabat Negara Non Eksekutif yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. 2. Janda/duda mantan Pejabat Negara yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang berhak mendapat pensiun janda adalah isteri pertama. Umpamanya : Saudara Ganda Pujangga, MA adalah seorang Pejabat Negara yang menjabat sebagai Walikota Bekasi, pada tanggal 4 Agustus 1987 menikah dengan Ny. Jelita dan kemudian tanggal 13 Mei 1998 menikah lagi dengan Ny. Dainur Hasanah. Pada tanggal 31 Desember 1999 Ny. Jelita dicerai, tetapi tanggal 1 Januari 2002 mereka rujuk kembali. Pada tanggal 25 Mei 2014 Saudara Ganda Pujangga, MA meninggal dunia. Dalam hal demikian yang berhak menerima pensiun Janda adalah Ny. Dainur Hasanah. 3. Anak kandung yang sah mantan Pejabat Negara. Dalam hal mantan Pejabat Negara meninggal dunia sedangkan Pejabat tersebut tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda, atau apabila penerima pensiun janda/duda mantan Pejabat Negara kawin lagi, atau apabila meninggal dunia, maka anak mantan Pejabat Negara tersebut berhak menerima pensiun dengan ketentuan : a. Belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun; b. Belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau c. Belum pernah kawin. Umpamanya : Saudara Ir. Gagah Perkasa Anggota BEPEKA telah menikah dengan Ny. Ratu Ayu Pinangsih tanggal 5 April 1985, dalam perkawinan tersebut mempunyai seorang anak bernama Hadi Permana lahir 16 Agustus 1990 yang hingga sekarang 34
masih sekolah, belum bekerja dan belum menikah. Pada tanggal 5 Agustus 2012 Ir. Gagah Perkasa meninggal dunia. Kemudian Ny. Ratu Ayu Penangsih menikah lagi dengan salah satu Direktur Utama bank pemerintah bernama Drs. Bentara Siaga, MBA tanggal 26 Desember 2013. dalam hal demikian, maka pensiunnya diberikan kepada anaknya yaitu Saudara Hadi Permana. B. Besarnya Pensiun 1. Besarnya pensiun pokok Pejabat Negara adalah 1% (satu perseratus) untuk tiap 1 (satu) bulan masa jabatan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 6% (enam perseratus) sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari dasar pensiun. Umpamanya : a. Saudara Ir. Hambali, MM pada tanggal 1 Oktober 2009 dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi kemudian tanggal 20 Oktober 2009 diangkat menjadi Menteri Perhubungan dan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Dalam hal demikian, perhitungan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan akhir Oktober 2009 tidak diperhitungkan sebanyak 1 (satu) bulan, tetapi diperhitungkan 6 (enam) bulan karena minimum 6%, sehingga besarnya pensiun 6% x Rp 4.200.000,00 =Rp 252.000,00 setiap bulan. b. Saudara Drs. Garnadi, M.Si pada tanggal 1 April 1999 dilantik sebagai Gubernur Provinsi X, tahun 2004 terpilih kembali untuk kedua kalinya hingga 11 Maret 2009. Dalam hal demikian, maka perhitungan masa jabatannya adalah 1 April 1999 sampai dengan 1 April 2009 tidak diperhitungkan sebanyak 10 tahun atau 120 bulan, tetapi dalam menetapkan pensiun yang dapat diperhitungkan hanya 75 bulan, karena pensiun tertinggi 75%. Sehingga besarnya pensiun 75% x Rp 3.000.000,00 = Rp 2.250.000,00 setiap bulan. 2. Pejabat Negara baik Eksekutif atau Non Eksekutif yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena keadaan jasmani dan atau rohani yang disebabkan dalam dan karena dinas, berhak menerima pensiun 35
tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari dasar pensiun. Disamping itu yang bersangkutan berhak menerima tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS. 3. Besarnya pensiun janda/duda Pejabat Negara adalah ½ (setengah) dari pensiun yang berhak diterima oleh almarhum suami/almarhum isterinya. Umpamanya : Saudari Ana Winarsih, SH pernah menjabat Hakim Agung pada Mahkamah Agung selama 5 (lima) tahun dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 diberikan pensiun sebesar 60 x 1% x Rp 4.200.000,00 = Rp 2.520.000,00 setiap bulan. Apabila Saudari Ana Winarsih, SH meninggal dunia, maka kepada suaminya yang sah diberikan pensiun duda sebesar ½ x 60% x Rp 4.200.000,00 = Rp 1.260.000,00 4. Apabila Pejabat Negara Eksekutif atau Non Eksekutif tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun. Umpamanya : Saudara Drs. Dadang Pastika, MBA adalah Gubernur Provinsi X pada tanggal 14 Pebruari 2013 diundang oleh Presiden menghadiri rapat para kepala Daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, tetapi sewaktu dalam perjalanan menuju ke Istana Negara dari Airport Cengkareng mendapat kecelakaan, sehingga yang bersangkutan
meninggal
dunia
dalam
dan
karena
menjalankan
tugas
kewajibannya. Pada waktu itu yang bersangkutan meninggalkan seorang isteri yang sah bernama Ny. Puspawati oleh karena yang bersangkutan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, maka yang bersangkutan dinyatakan tewas. Sehingga kepada jandanya diberikan pensiun janda sebesar 72% x Rp 3.000.000,00 = Rp 2.160.000,00 setiap bulan. 5. Besarnya pensiun Anak adalah sama dengan besarnya pensiun janda/duda.
36
C. Yang Berwenang Menetapkan Pemberian Pensiun. 1. Pensiun bagi mantan Menteri, Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan mantan Anggota Lembaga Tinggi Negara, mantan Kepala Daerah Tingkat I yang berhenti dengan hormat sejak tanggal 1 Januari 1977 ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 2. Pensiun bagi mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sejak 14 Februari 1996 ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 3. Pensiun bagi mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebelum 14 Februari 1996 ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN. 4. Pensiun bagi mantan ketua dan anggota BEPEKA yang diangkat dan berhenti dengan hormat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 serta janda/dudanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN. 6. Pensiun bagi mantan Kepala Daerah Tingkat I dan mantan Kepala Daerah Tingkat II yang berhenti dengan hormat sebelum tanggal 1 Januari 1977 ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN. 7. Pensiun bagi mantan Kepala Daerah Tingkat II yang berhenti dengan hormat sejak tanggal 1 Januari 1977 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. 8. Pensiun bagi janda/duda/anak mantan Menteri, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, mantan Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan mantan Anggota Lembaga Tinggi Negara, mantan Kepala Daerah Tingkat I dan Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN. D. Tata Cara Permintaan dan Pemberian Pensiun 1. Pemberian Pensiun Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, usul pemberhentian pensiunnya diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Panitera masingmasing Lembaga tersebut kepada Presiden.
37
2. Pemberian pensiun Menteri Negara yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, tidak diatur tata cara pengajuannya. Namun demikian dalam pelaksanaannya diajukan oleh Menteri Sekretaris Kabinet kepada Presiden dengan memperoleh data dari instansinya. 3. Pemberian Pensiun Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang diberhentikan dengan hormat sebelum 14 Februari 1996 dan janda/dudanya, usul permintaan pensiunnya diajukan kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri. 4. Pemberian Pensiun Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sejak 14 Februari 1996, usul permintaan pensiunnya diajukan oleh Menteri Luar Negeri atau Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BKN. 5. Pemberian pensiun Kepala Daerah Tingkat I dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I, usul permintaan pensiunnya diajukan oleh yang bersangkutan kepada Presiden melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat. 6. Pemberian pensiun Kepala Daerah Tingkat II dan Wakil Kepala Daerah Tingkat II, usul permintaan pensiunnya diajukan oleh yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat. 7. Pemberian pensiun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti sebelum 1 Januari 1977 dan janda/dudanya, usul permintaan pensiunnya diajukan kepada Kepala BKN melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat. 8. Pemberian pensiun janda/duda/anak mantan Pejabat Negara, usul permintaan pensiunnya diajukan oleh yang bersangkutan kepada Kepala BKN melalui kepala Cabang Utama/Cabang PT. Taspen (Pesero) diwilayah kerja masing-masing. Khusus bagi yang bertempat tinggaal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat langsung menyampaikan permintaannya kepada Kepala BKN. 9. Pemberian pensiun janda/duda/anak yang almarhum suami/ayahnya atau almarhumah isteri/ibunya wafat dalam jabatannya, usul permintaan pensiunnya diajukan melalui Pejabat sebagaimana dimaksud angka 1, 4, 5 dan 6 diatas kepada kepala BKN.
38
E. Syarat-syarat
Permohonan
Pensiun
Mantan
Pejabat
Negara
dan
Janda/Duda/Anaknya 1. Pemberian pensiun mantan Pejabat Negara, usul permintaan pensiunnya diajukan oleh Menteri Sekretaris Kabinet bagi pensiun Menteri dan Sekretaris Jenderal/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I masing-masing instansi dan Provinsi Kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan masing-masing dilampiri : a. Data mantan Pejabat Negara; b. Salinan foto copy sah surat keputusan pengangkatan sebagai Pejabat Negara; c. Salinan/foto copy sah surat pemberhentian sebagai Pejabat Negara; d. Salinan/foto copy sah surat nikah; e. Salinan/foto copy sah daftar keluarga; f. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar. Permintaan pensiun tersebut diatas beserta lampirannya disampaikan kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri oleh Menteri Sekretaris Kabinet/Sekretaris Jenderal/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat, dari masing-masing instansi/Provinsi. 2. Pemberian Pensiun janda/duda dari penerima pensiun mantan Pejabat Negara diajukan kepada Kepala BKN melalui Kepala Cabang PT. TASPEN (Pesero) setempat dengan melampirkan : a. Data janda/duda mantan Pejabat Negara; b. Salinan foto copy sah surat keputusan pensiun mantan Pejabat Negara almarhum suami/almarhum isterinya; c. Salinan/foto copy sah surat nikah; d. Surat keterangan kematian almarhum suami/almarhum isterinya yang dibuat oleh Pamong Praja serendah-rendahnya Camat; e. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan benar-benar masih janda/duda dari almarhum suami/almarhum isterinya yang dibuat oleh Pamong Praja serendah-rendahnya Camat; f. Salinan/foto copy sah daftar keluarga; g. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar. 39
Permintaan pensiun tersebut diatas beserta lampirannya disampaikan kepada Kepala BKN oleh Kepala Cabang PT. TASPEN (Pesero) setempat. 3. Pemberian Pensiun janda/duda Pejabat Negara yang meninggal dunia aktif dan tewas, usul permintaannya diajukan oleh Menteri Sekretaris Kabinet/Sekretaris Jenderal/ Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, masing-masing instansi dan Provinsi kepada Kepala BKN dengan melampirkan : a. Data janda/duda Mantan Pejabat Negara; b. Salinan foto copy sah surat keputusan pengangkatan sebagai Pejabat Negara; c. Surat pernyataan melaksanakan tugas almarhum suami/almarhum isterinya sebagai Pejabat Negara (apabila dinyatakan tewas); d. Berita acara tentang kecelakaan yang menimpa Pejabat Negara yang bersangkutan (apabila dinyatakan tewas); e. Surat keterangan kematian dari Dokter atau visum et repertum jika Pejabat Negara tersebut telah meninggal dunia sebagai akibat dari kecelakaan yang menimpa dirinya (apabila dinyatakan tewas); f. Surat keterangan penugasan (apabila dinyatakan tewas); g. Surat keterangan yang bersangkutan benar-benar masih janda/duda dari almarhum suami/almarhum isteri yang dibuat oleh Pamong Praja serendahrendahnya Camat; h. Salinan/foto copy sah surat nikah; i. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; j. Salinan/foto copy sah daftar keluarga; k. Tempat tinggal terakhir setelah pensiun. 4. Pemberian pensiun anak mantan Pejabat Negara diberikan apabila Pejabat Negara tersebut meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda, atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka anak kandung yang sah untuk mendapat pensiun anak harus mengajukan permintaan pensiunnya kepada Kepala BKN melalui
Cabang
PT.
TASPEN
(Pesero)
setempat.
Menteri
Sekretaris
Kabinet/Sekretaris Jenderal/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, masing-masing instansi dan Provinsi setempat dengan melampirkan : a. Data anak mantan Pejabat Negara; 40
b. Salinan foto copy sah surat keputusan pengangkatan sebagai Pejabat Negara bagi yang meninggal dunia dalam jabatan, sedangkan apabila sebelumnya penerima pensiun mantan Pejabat Negara yang dilampirkan adalah surat keputusan pemberian pensiunnya; c. Salinan/foto copy sah akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dari Pamong Praja serendah-rendahnya Camat; d. Surat keterangan kematian almarhum bapak/almarhum ibunya yang menjadi pejabat negara, dibuat Pamong Praja serendah-rendahnya Camat; e. Surat keterangan dari Pamong Praja serendah-rendahnya Camat bahwa janda/duda mantan Pejabat Negara yang bersangkutan telah kawin lagi atau meninggal dunia; f. Surat keterangan dari Pamong Praja serendah-rendahnya Camat bahwa anak tersebut : 1) belum mencapai usia 25 tahun;atau 2) belum mempunyai pekerjaan tetap; atau 3) belum pernah kawin. g. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar, dan ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar. Apabila anak kandung yang sah dari mantan Pejabat Negara yang bersangkutan masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka yang mengajukan permintaan pensiun tersebut adalah walinya. F. Pengiriman Surat Keputusan Pensiun Yang Ditetapkan Oleh Kepala BKN Asli surat keputusan pensiun yang menjadi wewenang Kepala BKN tentang pemberian pensiun kepada mantan Pejabat Negara dan kepada janda/duda/anaknya disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya dikirim kepada : 1. Menteri Sekretaris Kabinet; 2. Menteri Dalam Negeri bagi mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Menteri Luar Negeri bagi mantan Duta Besar Luar Bisa dan Berkuasa Penuh; Sekretaris Jenderal MPR/DPR bagi mantan Pimpinan MPR/DPR dan Anggota DPR; Sekretaris Jenderal BEPEKA bagi mantan pimpinan dan anggota BEPEKA; Sekretaris Jenderal/Panitera Mahkamah Agung bagi mantan pimpinan dan hakim agung Mahkamah Agung; 41
3. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara; 4. Direktur Utama PT. TASPEN (Pesero) di Jakarta; 5. Kepala Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Pesero) yang berkenaan dengan wilayah kerjanya. G. Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Pensiun 1. Pembayaran pensiun mantan Pejabat Negara dilakukan mulai bulan berikutnya yang bersangkutan berhenti dengan hormat dari jabatannya; 2. Pembayaran pensiun janda/duda/anak dilakukan mulai bulan kelima berikutnya mantan Pejabat Negara yang bersangkutan meninggal dunia, kecuali untuk mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dilakukan mulai bulan ketiga; 3. Pembayaran pensiun anak dilakukan mulai : a) Bulan kelima berikutnya Pejabat Negara meninggal dunia, kecuali untuk mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dilakukan mulai bulan ketiga; b) Bulan berikutnya janda/duda mantan Pejabat Negara yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi. 4. Pembayaran pensiun mantan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sebelum 1 Januari 1977, serta janda/duda/anak mulai tanggal 1 April 1980; 5. Pembayaran pensiun mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sebelum 14 Februari 1996, serta janda/duda/anak mulai tanggal 1 April 1996; 6. Pembayaran pensiun mantan Pejabat Negara dihentikan : a) Pada akhir bulan keempat penerima pensiun meninggal dunia, kecuali mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh mulai akhir bulan kedua; b) Pada bulan berikutnya mantan Pejabat Negara diangkat kembali menjadi Pejabat Negara yang sejenis; 7. Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi; 8. Pembayaran pensiun anak dihentikan mulai bulan berikutnya yang bersangkutan a) meninggal dunia; b) telah mencapai usia 25(dua puluh lima) tahun; 42
c) telah mempunyai penghasilan sendiri; atau d) telah menikah. H. Ketentuan Lain-lain 1. Apabila mantan Pejabat Negara diangkat kembali menjadi Pejabat Negara sejenis kemudian diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, maka mulai bulan berikutnya sejak ia meletakkan jabatannya, kepadanya diberikan lagi pensiun dengan memperhitungkan semua masa jabatnnya; 2. Apabila Pejabat Negara atau penerima pensiun Pejabat Negara meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda; 3. Diatas pensiun pokok kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS. Penerima pensiun Pejabat Negara yang diangkat lagi menjadi Pejabat Negara yang sejenis, apabila penghasilannya ternyata lebih kecil dari pada penghasilan pensiun yang diterima sebelumnya, maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sebesar selisih antara penghasilan yang akan diterimanya menurut peraturan yang berlaku dengan pensiun yang terakhir diterima yang bersangkutan.
43
BAB VI BATAS USIA PENSIUN
A. Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, yaitu: 1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; 2) 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan 3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. Dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan penyetaraan: 1) jabatan eselon la Kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; 2) jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 3) jabatan eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 4) jabatan eselon III setara dengan Jabatan Administrator; 5) jabatan eselon lV setara dengan Jabatan Pengawas; dan 6) jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan Jabatan Pelaksana. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (15 Januari 2014) maka : a. Batas usia pensiun Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon II) adalah 60 (enam puluh) tahun tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. b. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon II) belum berusia 60 (enam puluh) tahun tetapi keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih
44
dan pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) apabila tidak diberhentikan dari jabatannya, maka batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun; 2) apabila telah diberhentikan dari jabatannya, maka batas usia pensiunnya 58 (lima puluh delapan) tahun; 3) apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan usianya lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan pemberhentian dari jabatannya. c. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan angka 2) telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih dan pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima oleh yang bersangkutan dan masih bersedia melaksanakan tugas, maka keputusan pemberhentian dan kenaikan pangkat pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) ditinjau kembali; 2) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima oleh yang bersangkutan tetapi tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, maka mengajukan surat pernyataan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan keputusan pemberhentian serta pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya yang sudah ditetapkan (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) tetap berlaku. Contoh: Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 3 Maret 1956. Pada saat ini yang bersangkutan masih menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan di Kota Bekasi dan telah ditetapkan pemberhentiannya dengan keputusan Presiden yang berlaku terhitung mulai akhir Maret 2014. Dalam hal demikian, apabila yang bersangkutan masih bersedia melaksanakan tugas, maka keputusan pemberhentiannya dan kenaikan pangkat pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) ditinjau kembali. 45
Apabila yang bersangkutan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, maka mengajukan surat pernyataan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan keputusan pemberhentian serta pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya yang sudah ditetapkan (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) tetap berlaku. d. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai jabatan struktural eselon I dan eselon II) dan sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan. 2) apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun belum berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan yang bersangkutan masih bersedia melaksanakan tugas, maka ditugaskan kembali dengan ketentuan tidak berhak lagi mengajukan masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun pada saat akan mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun. 3) apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun belum berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, dan tidak bersedia melaksanakan tugas kembali, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh 1: Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 12 Juli 1956, sebelumnya menduduki jabatan Kepala Biro Kepegawaian di Kementerian Sosial. Pada saat ini yang bersangkutan sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun yang akan berakhir pada bulan Juli 2014. Dalam hal demikian, karena pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, maka yang 46
bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan Juli 2014 dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan. Contoh 2: Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 1 April 1957, sebelumnya menduduki jabatan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada saat ini yang bersangkutan sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun yang akan berakhir pada bulan April 2014. Dalam hal demikian, karena pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun, maka yang bersangkutan ditugaskan kembali dan tidak berhak lagi mengajukan masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun pada saat akan mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun. Contoh 3: Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 22 Maret 1957, sebelumnya menduduki jabatan Asisten Deputi II di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada saat ini yang bersangkutan sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun yang akan berakhir pada bulan Maret 2014. Dalam hal demikian, karena pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun maka yang bersangkutan ditugaskan kembali. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia melaksanakan tugas kembali, maka mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. e. Batas usia pensiun Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon lll ke
bawah dan fungsional
umum) adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
47
f. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon lll ke bawah dan jabatan fungsional umum) belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun, tetapi keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dan pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima oleh yang bersangkutan dan masih bersedia melaksanakan tugas, maka keputusan pemberhentian dan kenaikan pangkat pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) ditinjau kembali; dan 2) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan, baik yang sudah diterima oleh yang bersangkutan tetapi tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, maka mengajukan surat pernyataan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan keputusan pemberhentian serta pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya yang sudah ditetapkan (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) tetap berlaku. Contoh : Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 2 Januari 1958. Pada saat ini yang bersangkutan masih menduduki jabatan Kepala Bagian Keuangan di Kota Yogyakarta dan telah ditetapkan keputusan pemberhentiannya oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara terhitung mulai akhir Januari 2014. Dalam hal demikian, apabila yang bersangkutan masih bersedia melaksanakan tugas, maka keputusan pemberhentian dan kenaikan pangkat pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) ditinjau kembali. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, maka mengajukan surat pernyataan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan keputusan pemberhentian serta pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya yang sudah ditetapkan (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) tetap berlaku. g. Dalam hal terdapat Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III ke bawah dan fungsional 48
umum), sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dan masih bersedia melaksanakan tugas, maka ditugaskan kembali dengan ketentuan tidak berhak lagi mengajukan masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun pada saat akan mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun. 2) apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dan tidak bersedia melaksanakan tugas kembali, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan. Contoh: Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 16 Januari 1958, sebelumnya menduduki jabatan Pengagenda Surat di Kementerian Perindustrian. Pada saat ini yang bersangkutan sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun yang akan berakhir pada bulan Januari 2014. Dalam hal demikian, karena pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dan masih bersedia melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan ditugaskan kembali dan tidak berhak lagi mengajukan masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun pada saat akan mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun Apabila yang bersangkutan tidak bersedia melaksanakan tugas kembali, maka mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : K.26-30/V.286/99 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penjelasan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih bersedia/tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, antara lain dijelaskan bahwa : 49
Dalam hal terdapat PNS yang sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) maupun tidak sedang menjalani MPP dan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, baik keputusan/pertimbangan teknis pensiun yang telah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan, yang terhitung mulai tanggal (TMT) pensiunnya mulai berlaku 1 Februari 2014 sampai dengan 1 Desember 2015 yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) minimal 56 (lima puluh enam) tahun, maka keputusan pemberhentian dan keputusan pensiun termasuk keputusan kenaikan pangkat pengabdian dapat diberikan apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat PNS yang keputusan pemberhentian/pertimbangan teknis pensiunnya telah ditetapkan dan TMT pensiunnya mulai berlaku 1 Februari 2014 sampai dengan 1 Desember 2015 yang mencapai BUP minimal 56 (lima puluh enam) tahun, apabila bersedia lagi melaksanakan tugas maka keputusan/pertimbangan teknis pensiun yang bersangkutan akan ditinjau kembali. Dalam hal terdapat PNS yang menyatakan bersedia lagi melaksanakan tugas, kemudian mengajukan pemberhentian sebelum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun, atau belum diusulkan pensiunnya, kemudian mengajukan pemberhentian sebelum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun, maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan kenaikan pangkat pengabdian apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangan. h. Batas usia pensiun (BUP) bagi pejabat fungsional yang tidak diatur perpanjangan batas usia pensiunnya berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 yang berlaku saat ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Sebagaimana diketahui bahwa BUP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tersebut, pada tanggal 19 Maret 2014 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional. Dalam Pertaturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa : (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama serta Pejabat fungsional Keterampilan; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: 50
1) Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya; 2) Jabatan Fungsional Apoteker; 3) Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; 4) Jabatan Fungsional Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; 5) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama; 6) Jabatan Fungsional Medik Veteriner; 7) Jabatan Fungsional Penilik; 8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah; 9) Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya dan Muda; atau 10) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden. c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: 1) Jabatan Fungsional Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; 2) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya; 3) Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama; 4) Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama; 5) Jabatan Fungsional Perekayasa Utama; 6) Jabatan Fungsional Pustakawan Utama; 7) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama; atau 8) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden. i. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana dan belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun pada Desember 2013, maka batas usia pensiunnya 58 (lima puluh delapan) tahun. Contoh: Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 10 Mei 1958, pada saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sejak 5 Juni 2013 dan sampai dengan Januari 2014 yang bersangkutan masih menjalani pemberhentian sementara karena belum ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 51
Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun. j.Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara atau Kepala Desa, dan belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun pada Desember 2013, maka batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun. Contoh : Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 5 Januari 1958, pada saat ini yang bersangkutan sebagai pejabat negara. Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun. k. Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan lain yang ditentukan Undang-Undang (antara lain Guru, Dosen, Jaksa, dan Panitera), dinyatakan tetap berlaku. B. Masa Kerja Pensiun. Apabila terdapat perubahan jumlah masa kerja dari yang bersangkutan maka bukti otentik mengenai hal tersebut berupa surat keputusan dari pejabat yang berwenang harus dilampirkan. Masa kerja yang dapat diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun adalah sebagai berikut : 1. Masa kerja sebagai PNS termasuk sebagai pegawai bulanan, harian dan Calon Pegawai Negeri, dihitung penuh sebagai masa kerja pensiun (Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 11 Tahun 1969); 2. Masa kerja sebagai PNS Daerah termasuk bulanan, harian dan Calon PNS dihitung penuh sebagai masa kerja pensiun (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969); 3. Masa kerja sebagai anggota ABRI dihitung penuh sebagai masa kerja pensiun (Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969); 4. Masa kerja sebagai tenaga bulanan/harian dengan menerima penghasilan dari anggaran negara atau perusahaan negara, bank negara, dihitung penuh sebagai masa kerja pensiun (Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969); 5. Masa kerja sebagai pegawai sekolah swasta bersubsidi dihitung penuh sebagai masa kerja pensiun (Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969); 52
6. Masa kerja selama menjadi tentara pelajar dalam Pemerintah Republik Indonesia pada masa perjuangan fisik dihitung dua kali sebagai masa kerja pensiun (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun1969); 7. Masa kerja selama berjuang sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan dihitung penuh sebagai masa kerja pensiun (Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969); 8. Masa kerja selama berjuang sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan dihitung dua kali sebagai masa kerja pensiun (Pasal 6 ayat (1) huruf f dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969); 9. Masa kerja selama menjalankan kewajiban negara dalam kedudukan lain sebagai PNS dihitung penuh dengan ketentuan pada saat pemberhentian sebagai PNS telah bekerja sebagai PNS sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus (Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969); 10. Masa kerja sebagai Swapraja dihitung penuh sebagai masa kerja pensiun (Pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960); 11. Masa kerja sebagai pegawai suatu badan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan waktu bekerja pada suatu badan swasta dihitung penuh sebagai masa kerja pensiun dengan ketentuan pada saat yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS, badan tersebut telah menjadi jawatan pemerintah (Pasal 1 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960); 12. Masa kerja sebagai pegawai Badan Jawatan Pemerintah dengan tidak menerima penghasilan dan angggaran Belanja Negara dihitung sebanyak-banyaknya 10 tahun dengan ketentuan pada saat pemberhentian sebagai PNS telah berkedudukan sebagai PNS sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus (Pasal 1 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969); 13. Masa kerja sebagai pegawai swasta dihitung penuh sebanyak-banyaknya 10 tahun dengan ketentuan pada saat pemberhentian sebagai PNS telah bekerja sebagai PNS sekurang-kurangnya 10 tahun secara terus menerus (Pasal 1 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960); 14. Masa kerja sebagai PNS pada pemerintah Republik Indonesia dahulu yang dialami antara tanggal 17 Agustus 1945 dan tanggal 1 Januari 1950 dihitung dua kali sebagai masa kerja pensiun dengan syarat PNS yang bersangkutan tidak pernah melakukan 53
tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan telah mendaftarkan diri pada pemerintah Republik Indonesia sebelum tanggal 15 Februari 1950 (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969); 15. Masa kerja sebagai Kepala Kelurahan dan perangkat kelurahan dihitung penuh sebagai masa kerja pensiun (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980). C. Pejabat Yang Berwenang Memberhentikan PNS danCalon PNS 1. Presiden menetapkan pemberhentian PNS Pusat dan PNS Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e; 2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktur eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat) menetapkan : a.
Pemberhentian Calon PNS Pusat yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS Pusat dilingkungannya; dan
b.
Pemberhentian PNS Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah dilingkungannya.
3. Gubernur (Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi) menetapkan : a.
Pemberhentian Calon PNS Daerah Provinsi yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS Daerah di lingkungannya; dan
b.
Pemberhentian PNS Daerah Provinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah dilingkungannya. Gubernur juga menetapkan Pemberhentian PNS Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. Pejabat tersebut diatas dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungan provinsi untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon PNS Daerah Provinsi dan PNS Daerah Provinsi yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d kebawah. 54
4. Bupati/Walikota (Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota) menetapkan : a.
Pemberhentian Calon PNS Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS Daerah dilingkungannya;
b.
Pemberhentian PNS Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d kebawah dilingkunagnnya. Pejabat tersebut diatas dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya, untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d kebawah.
D. Pengajuan Usul Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Daerah Bagi PNS Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e yang ditujukan kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BKN, surat pengantar usul
ditandatangani
oleh
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota (Gubernur/ Bupati/Walikota) atau pejabat lain yang diberi kuasa serendah-rendahnya Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota; Bagi PNS Daerah Privinsi/Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional BKN surat pengantar usul ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (Gubernur/ Bupati/Walikota) atau pejabat lain yang diberi kuasa serendah-rendahnya eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian; Pemberian kuasa kepada pejabat lain untuk menandatangani formulir nota persetujuan teknis dan surat pengantar usul kenaikan pangkat serta pemberhentian dan pemberian pensiun, harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (Gubernur/ Bupati/Walikota) yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BKN dan Kepala Kantor Regional BKN.
55
BAB VI PERSYARATAN PENGURUSAN HAK PESERTA TASPEN
A
Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun Pertama Apabila Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara berhenti karena telah mencapai
batas usia pensiun, maka PT TASPEN (PERSERO) akan membayarkan Tabungan Hari Tua dan Pensiun Pertama. Untuk memperoleh hak tersebut diperlukan, persyaratan sebagai berikut : 1. Mengisi formulir SP4A (asli), difoto copy 1 lembar; 2. Asli petikan SK Pensiun berpas foto dan 1 lembar foto copynya; 3. Asli tembusan SK Pensiun berpas foto untuk PT TASPEN (PERSERO); 4. Asli SKPP yang diterbitkan oleh Unit Kerja yang disyahkan oleh KPPN atau Pemda berikut lembar kedua dan 1 lembar foto copynya; 5. Foto copy SK Pengangkatan Pertama/ Capeg/ Karpeg/ Kartu Peserta TASPEN (KPT) sebanyak 1 lembar; 6. Pas foto pemohon 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar; 7. Pas foto isteri/suami pemohon 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar; 8. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku sebanyak 2 lembar; 9. Foto copy Buku Rekening Bank/Giro Pos sebanyak 2 lembar (khusus yang menghendaki haknya dibayar melalui Bank/Giro Pos); 10. Asli Surat Keterangan Sekolah/Kuliah bagi anak tertanggung yang masih sekolah/kuliah dan belum bekerja yang telah berusia 21 – 25 tahun; 11. Mengisi formulir SP3R (asli), difoto copy sebanyak 1 lembar (khusus pembayaran melalui Bank/Giro Pos).
56
B
Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (Askem) Apabila Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara peserta TASPEN meninggal
dunia sebelum pensiun, maka TASPEN akan membayarkan Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian tanpa menunggu Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda terlebih dahulu. Untuk memperoleh hak tersebut, diperlukan persyaratan pembayaran sebagai berikut : 1. Mengisi formulir AKT 2 dan 3 dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang; 2. Asli Surat Kematian dari Kelurahan/Kades/Rumah Sakit/Puskemas dan foto copynya sebanyak 1 lembar dilegalisir oleh Lurah/Kades; 3. Asli dan foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 lembar; 4. Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) dari Instansi peserta; 5. Foto copy SK Kenaikan Pangkat atau Kenaikan Gaji Berkala terakhir yang dilegalisir instansi sebanyak 1 lembar; 6. Foto copy SK Pengangkatan Pertama/Capeg/Kartu Peserta Taspen (KPT) yang dilegalisir oleh instansi peserta, sebanyak 1 lembar; 7. Asli dan foto copy Surat Nikah yang dilegalisir Lurah/Kades sebanyak 1 lembar; 8. Foto Copy SK Perbantuan/Pengangkatan Pejabat Negara (khusus yang diperbantukan atau diangkat sebagai Pejabat Negara); 9. Foto copy Kartu Identitas Isteri (Karis) atau Kartu Identitas Suami (Karsu) sebanyak 1 lembar; 10. Foto copy daftar gaji almarhum/almarhumah untuk bulan saat meninggal dunia.
C
Nilai Tunai Tabungan Hari Tua Apabila Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara berhenti bukan karena pensiun
atau bukan karena meninggal dunia, tetapi berhenti karena keluar sebagai PNS/Pejabat Negara, maka TASPEN akan membayarkan hak Peserta berupa Nilai Tunai Tabungan Hari Tua. Untuk memperoleh hak tersebut, diperlukan persyaratan pembayaran sebagai berikut : 1. Mengisi formulir AKT 1; 2. Asli dan foto copy SK Pemberhentian sebanyak 1 lembar yang dilegalisir oleh Kepala Urusan Kepegawaian dari instansi Peserta; 3. Foto copy SK Pengangkatan Pertama/Capeg sebanyak 1 lembar; 4. Asli Kartu Peserta TASPEN (KPT) dan foto copy 1 lembar; 57
5. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan disahkan oleh Kepala instansi yang bersangkutan; 6. Foto copy KTP pemohon sebanyak 1 lembar.
D
Asuransi Kematian (Askem) Keluarga Peserta Taspen (isteri/suami/anak) Apabila isteri/suami/anak peserta TASPEN meninggal dunia pada masa aktif,
maka TASPEN akan membayarkan Asuransi Kematian. Untuk memperoleh hak tersebut, diperlukan persyaratan pembayaran sebagai berikut : 1. Mengisi formulir AKT 4 dan disahkan oleh instansi Peserta, difoto copy sebanyak 1 lembar; 2. Foto copy SK Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala terakhir yang dilegalisir oleh instansi Peserta, sebanyak 1 lembar; 3. Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) dari instansi Peserta sebanyak 1 lembar; 4. Asli Surat Kematian dari Lurah/Kades/Rumah Sakit/Puskesmas dan foto copy sebanyak 1 lembar dilegalisir oleh Lurah/Kades; 5. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 lembar; 6. Foto copy Kartu Peserta TASPEN (KPT) sebanyak 1 lembar; 7. Asli dan foto copy Surat Nikah sebanyak 1 lembar yang dilegalisir Lurah/Kades (bila yang meninggal dunia anak tertanggung yang berusia 21 – 25 tahun); 8. Asli Surat Keterangan Sekolah/Kuliah (bila yang meninggal dunia anak tertanggung yang berusia 21 – 25 tahun).
E
Uang Duka Wafat (UDW) Apabila seorang penerima Pensiun meninggal dunia, maka kepada
isteri/suami diberikan Uang Duka Wafat (UDW) sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir. Untuk memperoleh hak tersebut, diperlukan persyaratan pembayaran sebagai berikut : 1. Mengisi formulir SP2UDW dan foto copy sebanyak 1 lembar; 2. Asli Surat Keterangan Kematian dari Lurah/Kades/Rumah Sakit/ Puskesmas dan foto copynya sebanyak 2 lembar yang telah dilegalisir Lurah/Kades; 3. Asli dan foto copy SK Pensiun (khusus Pegawai Negeri Sipil) 2 lembar; 4. Pas foto pemohon 3 x 4 cm sebanyak 1 lembar; 5. Asli dan foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar; 58
6. Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP)/Struk Penerimaan Pensiun terakhir sebanyak 2 lembar; 7. Asli Surat Nikah dan foto copynya sebanyak 2 lembar yang telah dilegalisir Lurah/Kades; 8. Asli Surat Kuasa Ahli Waris dan foto copynya sebanyak 2 lembar yang disahkan Lurah/Kades dan surat penunjukan yang bertanggung jawab dalam penguburan yang ditandatangani/disahkan
Lurah
(khusus
bagi
yang
tidak
meninggalkan
isteri/suami/anak).
F
Pensiun Terusan Apabila
seorang
penerima
Pensiun
meninggal
dunia,
maka
kepada
isteri/suami/anak dibayarkan Pensiun Terusan sebesar pensiun almarhum/almarhumah yaitu : 1. Pensiun PNS/Pejabat Negara/Tunjangan Veteran dibayarkan selama 4 (empat) bulan berturut-turut; 2. Pensiun Duta Besar dibayarkan selama 2 (dua) bulan berturut-turut; 3. Pensiun ABRI dibayarkan selama 6 (enam) bulan, dan bagi yang mempunyai Bintang Jasa (Bintang Gerilya/Sewindu/Kartika Eka Paksi) dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut; 4. Presiden dan Wakil Presiden dibayarkan selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
G
Usulan Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda/Yatim-Piatu Apabila penerima Pensiun sendiri meninggal dunia, dan SK Pensiun-nya
belum SK otomatis (yang dimaksud SK otomatis yaitu SK Pensiun sendiri yang berlaku/dapat
digunakan
oleh
Janda/Duda/Yatim-Piatu),
maka
ahli
waris
almarhum/almarhumah segera mengajukan surat permintaan Pensiun Janda/Duda/YatimPiatu (menggunakan formulir Model C) kepada instansi penerbit SK melalui Kantor Cabang PT TASPEN (Persero) dengan lampiran persyaratan sebagai berikut : 1. Asli Surat Keputusan Pensiun almarhum/almarhumah; 2. Foto copy surat nikah/KPI/KARIS/KARSU sebanyak 2 lembar disahkan oleh Lurah/Kades;
59
3. Foto copy Surat Kematian dari Lurah/Kades/Rumah Sakit/Puskesmas sebanyak 2 lembar yang disahkan oleh Lurah/Kades; 4. Daftar Keluarga/SPTB yang telah mendapat pengesahan dari Lurah/Kades; 5. Surat Keterangan Janda/Duda dari Lurah/Kades; 6. Surat Kenal Lahir/Akte Kelahiran bagi anak yang lahir setelah pensiun; 7. Surat Keterangan anak belum bekerja dan belum menikah yang disahkan oleh Lurah/Kades (bagi Yatim-Piatu); 8. Surat Perwalian dari Pengadilan Negeri (bagi wali anak Yatim-Piatu); 9. Foto copy Piagam Bintang Tanda Jasa (bagi yang memiliki); 10. Surat Keterangan tempat tinggal terakhir dan foto copy KTP; 11. Pas foto terbaru tanpa tutup kepala dan kacamata ukuran 4 x 6 cm sebanyak 7 lembar; 12. Struk penerimaan pensiun terakhir.
H
Permohonan Pembayaran Pensiun/Tunjangan Pertama Bagi Janda/Duda/ Yatim Piatu Apabila penerima Pensiun sendiri
meninggal dunia, maka kepada ahli
warisnya akan dibayarkan Pensiun Pertama Janda/Duda/Yatim-Piatu. Untuk memperoleh hak tersebut, diperlukan persyaratan pembayaran sebagai berikut : 1. Mengisi formulir SPSB, difoto copy sebanyak 2 lembar; 2. Asli tembusan SK Pensiun berpas foto untuk PT TASPEN (PERSERO); 3. Asli petikan SK Pensiun berpas foto dan foto copynya sebanyak 2 lembar; 4. Asli KTP yang masih berlaku dan foto copynya 2 lembar; 5. Pas foto pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar; 6. Foto copy Rekening Bank atau Giro Pos sebanyak 2 lembar (khusus yang pembayaran pensiunnya melalui bank atau Giro Pos); 7. Foto copy KARIP atau struk pensiun terakhir sebanyak 2 lembar; 8. Asli Surat Nikah atau Surat Kematian dan foto copynya sebanyak 2 lembar yang dilegalisir Lurah/Kades (khusus bagi yang SK Pensiunnya Otomatis); 9. Asli dan lembar kedua SKKP dari KPPN atau badan/bagian keuangan Pemda dan foto copynya sebanyak 1 lembar (khusus yang meninggal aktif); 10. Asli dan 2 foto copy Surat Keterangan Janda/Duda yang disahkan Lurah/Kades; 11. Asli dan 2 foto copy SPTB yang disahkan oleh serendah-rendahnya Lurah/Kades; 60
12. Asli Surat Keterangan Sekolah/Kuliah dan foto copynya 2 lembar (khusus bagi anak tertanggung yang masih sekolah/kuliah yang berusia 21 – 25 tahun); 13. Salinan atau foto copynya Surat Perwalian bagi Pemohon Wali Anak yang disahkan serendah-rendahnya oleh Lurah/Kades dan Perwalian/Pengampuan dari Pengadilan Negeri apabila pemohon belum dewasa (berusia kurang dari 18 tahun); 14. Asli Surat Permohonan Pembayaran Pensiun melalui Bank (SP3R) dan foto copynya sebanyak 2 lembar; 15. Surat Keterangan belum nikah dan belum bekerja dari kelurahan (bagi penerima pensiun Yatim-Piatu); 16. Khusus Tunjungan Veteran (TUVET) harus dilampirkan : Asli piagam gelar kehormatan dan foto copynya sebanyak 2 lembar dan surat keterangan tidak mampu (H3) dari Lurah/Kades dan foto copynya sebanyak 2 lembar.
61
KUNCI JAWABAN Soal 1. Penyelesaian masalah kepegawaian terhadap Sdr. Purwono adalah sbb : Diangkat sebagai PNS tmt 1 Mei 2003. Diberikan KP Pengabdian menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II b Terhitung Mulai Tanggal : 8 Mei 2003 Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tmt 31 Mei 2003 Diberikan hak Pensiun tmt 1 Juni 2003 Soal 2. Penetapan Pensiun : a. Sdr. SURIPTO diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan Nopember 2007. b. Diberikan hak pensiun TMT. 1 Desember 2007 Perhitungan Masa Kerja Gol (MKG) : a. MKG pada TMT 1-4-2005 adalah : 22 tahun, 04 bulan b. Penambahan sejak 1-4-2005 s/d 1-10-2007 : 2 tahun, 06 bulan c. Jumlah MKG TMT 1-10-2007 adalah 24 tahun 10 bulan (Pedoman untuk menentukan besarnya gaji terakhir ybs.) Perhitungan Masa Kerja Pensiun (MKP) : a. MK pada saat pengangkatan sebagai CPNS : 5 tahun, 3 bulan b. MK sejak CPNS (1-3-1981) s/d TMT Pensiun (1-12-2007) adalah 26 tahun 9 bulan. c. Jumlah MKP : 32 tahun 0 bulan (pedoman untuk menentukan besarnya pokok pensiun ybs) Pemberian KP Pengabdian : a. Dalam PP Nomor 12 Tahun 2002 Pasal 27 ayat (1) huruf b menyatakan : memiliki masa kerja sebagai PNS selama sekurang-kurangnya 20 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir. b. Penetapan TMT KP Pengabdian adalah tanggal 1 bulan ybs diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Pertimbangan thd Sdr. SURIPTO : a. Mempunyai masa kerja sebagai PNS yang terus-menerus selama 26 tahun 08 bulan (sejak 1-3-1981 s/d 1-11-2007)
62
b. Mempunyai masa pangkat selama 2 tahun 07 bulan (sejak 1-4-2005 s/d 1-112007) c. Dengan demikian Sdr. SURIPTO dapat diberikan KP Pengabdian setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d, TMT 1-11-2007. Soal 3. Penetapan Pensiun Janda : a. Sdr. OJOSULOYO, MM diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan ybs Meninggal Dunia, yaitu pada akhir bulan Pebruari 2007. b. Kepada Sdr. NURLEA janda almarhum OJOSULOYO,MM diberikan pensiun janda TMT. 01-03-2007. Perhitungan Masa Kerja Golongan ( MKG) : a. MKG TMT 01-04-2006 adalah 19 tahun 01 bulan. b. Tambahan Masa Kerja dari 01-04-2006 s/d 01-03-2007 adalah 00 tahun 11 bulan c. Jumlah MKG TMT 01-03-2007 adalah 20 tahun 00 bulan (Pedoman untuk menentukan besarnya gaji terakhir ybs.) Perhitungan Masa Kerja Pensiun (MKP) : a. Masa kerja pada saat pengangkatan sebagai CPNS sebanyak 03 tahun 00 bulan sebagai masa kerja fiktif tidak dapat dihitung sebagai masa kerja pensiun. b. Masa kerja pensiun yang dihitung adalah sejak ybs. diangkat sebagai CPNS sampai dengan ybs Meninggal dunia, yaitu sejak 01-03-1985 s/d 28-02-2007. c. Jumlah Masa kerja yang didapat adalah 22 tahun 00 bulan (Pedoman untuk menentukan besarnya pokok pensiun ybs.) Pemberian KP Pengabdian : Penetapan TMT KP Pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia adalah tanggal ybs. meninggal dunia. a. Pertimbangan terhadap Sdr.OJOSULOYO,MM ybs mempunyai masa kerja sebagai PNS yang terus-menerus selama 22 tahun 00 bulan (sejak 01-03-1985 s/d 28-02-2007).
63
b. Mempunyai masa pangkat selama 00 tahun 11 bulan (sejak 01-04-2006 s/d 28-02-2007). c. Dengan demikian Sdr. OJOSULOYO,MM tidak dapat diberikan KP Pengabdian, karena belum 1 tahun dalam masa pangkatnya. Pemberhentian dan pemberian pensiun tewas diajukan bersamaan dengan pemberian kenaikan pangkat anumerta dengan melampirkan : a. Salinan sah surat keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta; b. Berita acara dari pejabat yang berwajib (Polri, Pamong Praja dan yang lain) tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan tewas; c. Vitsum et repertum dari dokter; d. Salinan sah surat penugasan atau surat keterangan dari pimpinan instansi yang menerangkan bahwa tewasnya PNS yang bersangkutan adalah pada waktu sedang menjalankan tugas kewajiban jabatannya; e. Laporan dari pimpinan instansi yang bersangkutan tentang peristiwa yang menimpa PNS yang bersangkutan yang mengakibatkan ia tewas. PNS yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, yang disebabkan cacat karena dinas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian. Pemberhentian dan pemberian pensiun PNS tersebut ditetapkan oleh Kepala BKN setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi dengan melampirkan : a. Data perorangan calon penerima pensiun dalam hal PNS yang cacat karena dinas tidak dapat menandatangani, maka daftar perorangan calon penerima pensiun ditandatangani oleh isteri/suami/anak/orang tua; b. Salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS; c. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; d. Salinan /foto copy surat nikah; e. Salinan/foto copy sah surat akte kelahiran/surat kenal lahir anak; f. Salinan/foto copy sah daftar keluarga; g. Salinan/foto copy sah surat perintah penugasan atau surat keterangan yang menjelaskan bahwa Calon PNS/PNS yang mengalami kecelaka-an atau cacat dalam menjalankan tugas kedinasan; 64
h.Laporan dari pimpinan unit kerja paling rendah eselon III kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS yang bersangkutan cacat; i. Surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh PNS yang bersangkutan yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri; j. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar. Untuk Calon PNS yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat lagi bekerja dalam semua jabatan negeri, sebelum diberhentikan dengan hormat dan diberikan pangkat pengabdian yang bersangkutan terlebih dahulu diangkat menjadi PNS. Dalam hal PNS yang meninggal dunia maka pensiun janda/dudanya ditetapkan oleh Kepala BKN setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Permohonan pensiun janda/duda tersebut diajukan bersamaan dengan usul kenaikan pangkat pengabdian (KPP) bagi PNS yang memenuhi syarat. Permohonan tersebut disertai kelengkapan a. Data perorangan calon penerima pensiun yang ditandatangani oleh isteri/suami/anak; b. Salinan/foto copy sah surat keputusan sebagai Calon PNS; c. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; d. Salinan/foto copy sah surat nikah; e. Salinan/foto copy surat akte kelahiran/surat kenal lahir anak; f. Surat Keterangan kematian dari kepala kelurahan/camat; g. Surat keterangan janda/duda dari kepala kelurahan/desa/ camat; h. Salinan/foto copy sah daftar keluarga; 1. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5(lima) lembar. Dalam hal PNS yang meninggal dunia apabila memenuhi syarat untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian maka usul pemberhentian dan pemberian pensiun diajukan dengan usul pemberian kenaikan pangkat pengabdian dengan melampirkan : a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir; b. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam satu tahun terakhir;
65
LAMPIRAN :
TATA CARA USUL PENSIUN PEJABAT NEGARA DAN JANDA/DUDANYA Pejabat Negara terdiri atas: 1. Eksekutif
: Menteri, Dubes, Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil, Walikota dan Wakil
2. Non Eksekutif : MPR, DPR, DPA, DPD, MA, BPK, MK, KY Usul pensiun: MPR, DPR, DPA, DPD, MA, BPK, MK, KY Menteri, Gubernur dan Wakil
ke Presiden melalui Setneg.
Bupati dan Wakil Walikota dan Wakil Menteri Dalam Negeri Tembusan Kepala BKN untuk dibuatkan NPPN Usul SK Pensiun Janda/Duda/Anak PN Eksekutif dan Non Eksekutif Kepala BKN
Pertek Dubes LBBP 2a
SK Presiden
2b
Tembusan Menteri Luar Negeri
KETERANGAN: Pejabat Negara yang Meninggal Dunia, pengurusan uang duka ke PT. Taspen (Persero) dengan mengisi formulir dan kemudian beserta Surat Pengantar dari PT. Taspen (Persero) dikirim ke BKN untuk permohonan SK Pensiun Janda/Duda.
66
KONSEP KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : C.III/ /KEP/ /J/20.... TENTANG PEMBERIAN PENSIUN JANDA ANGGOTA DPR KEPADA NY. ............ JANDA ALMARHUM................................ MANTAN ANGGOTA ....................................................... NPPN: 0........................ KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang
:
a. bahwa Sdr. ............ telah meninggal dunia pada tanggal ........ dengan meninggalkan Ny. ....................... sebagai isteri sah (nikah pada tanggal .................); b. bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.../PENS. Tahun ...... tanggal... kepada Sdr... terhitung mulai tanggal ...telah diberikan pensiun manatan Anggota...atas dasar masa jabatan…tahun…bulan, dengan pensiun pokok sebesar Rp........ (......................) sebulan; c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2000, dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor C.III/..../....../S/P.2000 tanggal.......pensiun pokok tersebut ditetapkan kembali/disesuaikan menjadi sebesar Rp. ............ (............................................ rupiah) sebulan, terhitung mulai tanggal 1 April 2000; d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Pasal 16 ayat (2) huruf a serta Pasal 17 ayat (1), (4) dan (5) Ny. ......… tersebut berhak memperoleh pensiun janda Anggota ................ sebesar ½ x ......% x Rp.4.200.000,00 = Rp. .............. (..................................) sebulan, terhitung mulai tanggal..............;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 150); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 156); 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 67
Menetapkan PERTAMA
KEDUA
KETIGA KEEMPAT KELIMA
MEMUTUSKAN: : : Kepada Ny. ..................... janda almarhum........................ketika hidupnya penerima pensiun mantan Anggota .........................., diberikan pensiun janda Anggota ................. terhitung mulai tanggal............dengan pensiun pokok sebesar Rp.................... (.........................................................) sebulan. : Mencatat bahwa keluarga penerima pensiun janda Anggota ...........tersebut pada akhir bulan .........................adalah seorang anak kandung bernama .......................lahir tanggal .............. Mencatat bahwa keluarga penerima pensiun janda Anggota .............tersebut pada akhir bulan .................... adalah anak-anak kandung bernama: 1. ................................lahir tanggal............... 2. ................................lahir tanggal............... : Diatas pensiun pokok yang dimaksud dalam ketentuan PERTAMA, diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil. : Pembayaran pensiun janda Anggota ..............tersebut dihentikan pada bulan berikutnya yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi. : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan (dengan alamat:…...........................................) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada: 1. Sekretaris Kabinet; 2. Sekretaris Jenderal ....................... 3. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta; 4. Direktur Utama PT. Taspen (Persero) di Jakarta 5. Kepala Cabang ........... PT. Taspen (Persero) di Jakarta; 6. Pertinggal. Ditetapkan di …………….. pada tanggal ……………… KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ttd …………………..
68
Kepada Yth. Ny....................................janda alm.................... KONSEP KEPALA DAERAH KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : C.III/00 /KEP/KDH/J/20.... TENTANG PEMBERIAN PENSIUN JANDA KEPADA NY. ............ JANDA ALMARHUM ................................ MANTAN....................................................... NPPN: 0........................ KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang
:
a. bahwa Sdr. ............ telah meninggal dunia pada tanggal ........ dengan meninggalkan Ny. ....................... sebagai isteri sah (nikah pada tanggal .................); b. bahwa dengan Keputusan........................Nomor....... tanggal............ kepada Sdr... terhitung mulai tanggal ...telah diberikan pensiun mantan ............atas dasar masa jabatan…tahun…bulan, dengan pensiun pokok sebesar Rp........ (......................) sebulan; c. bahwa terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2000, dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor C.III/..../KDH-....../S/P.2000 tanggal.......pensiun pokok tersebut ditetapkan kembali/disesuaikan menjadi sebesar Rp. ............ (........................................... rupiah) sebulan, terhitung mulai tanggal 1 April 2000; d. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Pasal 13 ayat (1) dan (6) serta Pasal 14 jo Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980, Ny. ......… tersebut berhak memperoleh pensiun janda Kepala Daerah sebesar ½ x ......% x .....= Rp. .............. (..................................) sebulan, terhitung mulai tanggal..............;
Mengingat
:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16) jis. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 76) dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara Dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 156); 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 69
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA
KEDUA
KETIGA KEEMPAT KELIMA
: : Kepada Ny. ..................... janda almarhum........................ketika hidupnya penerima pensiun mantan .........................., diberikan pensiun janda Kepala Daerah terhitung mulai tanggal............dengan pensiun pokok sebesar Rp.................... (.........................................................) sebulan. : Mencatat bahwa keluarga penerima pensiun janda tersebut pada akhir bulan .........................adalah seorang anak kandung bernama .......................lahir tanggal .............. Mencatat bahwa keluarga penerima pensiun janda Kepala Daerah tersebut pada akhir bulan .................... adalah anak-anak kandung bernama: 1. ................................lahir tanggal............... 2. ................................lahir tanggal............... : Diatas pensiun pokok yang dimaksud dalam ketentuan PERTAMA, diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil. : Pembayaran pensiun janda Kepala Daerah tersebut dihentikan pada bulan berikutnya yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi. : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan (dengan alamat:…...........................................) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada: 1. Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet; 2. Menteri Dalam Negeri 3. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta; 4. Direktur Utama PT. Taspen (Persero) di Jakarta 5. Kepala Cabang ........... PT. Taspen (Persero) di Jakarta; 6. Pertinggal. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ……………… KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ttd …………………..
70
Kepada Yth. Ny....................................janda alm.................... PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH 1 2 3 4 5
6
7
NAMA TANGGAL LAHIR NPPN JABATAN TERAKHIR JABATAN EKSEKUTIF LAIN RINCIAN MASA JABATAN NO
JABATAN
MULAI SAMPAI DENGAN
BULAN
MASA JABATAN SELURUHNYA PROSENTASE PENSIUN YANG DAPAT DITETAPKAN
8
DASAR PENSIUN
9
PERHITUNGAN PENSIUN POKOK SEBULAN
MASA JABATAN TAHUN BULAN
DUTA BESAR LBBP
Rp. 2.250.000,00 Rp. Rp.
a. SUAMI/ISTERI NO
10 SUSUNAN KELUARGA
TGL. LAHIR
TGL. NIKAH
NAMA
TGL. LAHIR
KETERANGAN
b. ANAK NO
11 WILAYAH PEMBAYARAN
NAMA
PT. TASPEN (PERSERO) CABANG ..................
12 ALAMAT
NOMOR :........................... TANGGAL :.. ……………… KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ……………….. 71
SURAT KEPUTUSAN JANDA/DUDA DUTA BESAR LBBP LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR..................................................... NO..
URAIAN
1
Nama
2
Janda/duda/almarhum/almarhumah *
3
NPPN
4
Surat Keputusan Pensiun almarhum/almarhumah * a
Nama
b
Nomor
c
Tanggal
d
Jabatan
e
Masa jabatan
f
Pensiun Pokok terakhir
tahun
5
Tanggal meninggal dunia
6
Pensiun janda/duda
7
a
Pensiun pokok sebulan
b
Terhitung mulai tanggal
Anak No.
8
bulan
Nama
Tanggal Lahir
ak/aa.
Alamat
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Ttd …………………..
*) Coret yang tidak perlu
72
DAFTAR PUSTAKA 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/duda Pegawai; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administrasi Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tinggi dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Kepala Daerah serta Janda/Dudanya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1980 Tanggal 31 Maret 1980; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/dudanya jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administrasif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 9. Peraturan Kepala BKN Nomor 26 tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang pedoman pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang mencapai BUP yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembina tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah 10. Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.7.3/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang Batas Usia Pensiun PNS 73
BIO DATA PENYUSUN
Suparjiyanta, lahir di Ponjong, Gunungkidul, Yogyakarta, tanggal 02 Februari 1958, mulai bekerja di Badan Administrasi Kepegawaian Negara sejak tanggal 01 Januari 1980, sebagai staf pada Sub.Bagian IV/B-2 Biro Tata Usaha Kepegawaian sampai dengan Januari 1991. Kemudian Tahun 1991 sampai dengan tahun 1993 diangkat menjadi Kepala Urusan Pengadaan Pegawai pada Bagian Kepegawaian D Biro Pengadaan Kepegawaian. Tahun 1993 sampai dengan tahun 1999 ditugaskan menjadi Pengawas pada Inspektur Pembantu IV/A Inspektur I Deputi Pengawasan. Mulai tanggal 01 Januari 2000 sampai dengan sekarang ditugaskan pada Subbidang Perencanaan Diklat Kepemimpinan Bidang Bina Program Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BKN. Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 1971 di Ponjong Gunungkidul dan Sekolah Menengah Pertama tahun 1974 juga di Ponjong Gunungkidul, Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di Jakarta pada tahun 1977, Sarjana Administrasi Niaga diselesaikan di Universitas Jakarta pada tahun 1987. Diklat yang pernah diikuti antara lain, Spada tahun 1992, Spala tahun 1993, Diklat Pengawasan Fungsional tahun 1996, Diklat Analisis Jabatan tahun 2000, Diklat Dasardasar Penelitian tahun 2001, Spama tahun 2001, Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian tahun 2002, Diklat Evaluasi Jabatan tahun 2003, Diklat Pengelola Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian tahun 2005, Diklat teknis Analisis Organisasi tahun 2005, diklat TOT Kewidyaiswaraan berjenjang Tingkat Pertama tahun 2005, Diklat Budaya Kerja tahun 2007, TOT Tata Kepemerintahan tahun 2008, Perumusan Standar Kompetensi tahun 2009, Training For Trainers tahun 2010, Training needs Analysis tahun 2010, Train The Trainers tahun 2011 dan Pelatihan Evaluasi Jabatan tahun 2012.
74
