MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN KEBIJAKAN PENERAPAN DISIPLIN PNS DAN UPAYA BANDING ADMINISTRASI

MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN

KEBIJAKAN PENERAPAN DISIPLIN PNS DAN UPAYA BANDING ADMINISTRASI

Penulis: 1. Drs. Harun Arsyad, SH, MH 2. Otang, SH

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA, 2014

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Seiring perjalanan waktu dan tuntutan akan perubahan pada setiap aspek kehidupan terutama dalam penataan organisasi pemerintah serta perubahan akan perilaku Pegawai Negeri Sipil maka setidaknya berbagai peraturan perundang-undanganan harus dapat menyesuaikan dengan tuntutan tersebut. Demikian halnya dengan tuntutan akan perubahan perilaku Pegawai Negeri Sipil yang diarahkan pada peningkatan disiplin. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam pasal 30 mengamanatkan tentang ditetapkannya peraturan tentang Disiplin.

Berdasarkan pasal tersebut maka

Peraturan tentang Disiplin PNS yakni Peraturan Pemerintah Nonor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, kemudian diikuti dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010. Perubahan ini dimaksudkan untuk mewujudkan PNS yang handal, professional, bermoral dan berdisiplin sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja. Pembinaan disiplin bagi PNS adalah dilakukan secara menyeluruh dan harus dikedepankan, sebagai upaya sadar, karena disiplin menyangkut ketertiban, kepatuhan, kerapihan dan kinerja, olehnya itu pembinaan disiplin tidak saja terbatas pada penegakan aturan, tetapi juga berkaitan secara tidak langsung dengan kesejahteraan, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat disiplin PNS maka kesejahteraan juga terwujud atau sebaliknya tingkat kesejahteraan PNS rendah maka akan mempengaruhi tingkat kedisiplin 2. Deskripsi Singkat Modul ini membahas pembinaan disiplin PNS, penegakan peraturan disiplin PNS mencakup pengertian disiplin atau ketentuan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010, kewajiban dan larangan, hukuman disiplin,

tingkat dan jenis hukuman disiplin, pelanggaran dan jenis hukuman , pelanggaran terhadap larangan, pejabat yang berwenang menghukum, tata cara pemanggilan, pemeriksaan, 1

penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin, upaya administrasi, berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin 3. Tujuan Pembelajarann Peserta diklat setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan memahami tentang disiplin PNS, mampu menganalisa kasus-kasus disiplin dengan menerapkan pasal 3 dan 4 tentang kewajiban dan larangan, mengimplementasikan nilai-nilai kewajiban dan larangan serta mengidentifikasi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan, serta , mengetahui pejabat yang berwenang menghukum dan kewenangannya menjatuhkan hukuman disiplin serta dapat memproses penjatuhan hukuman disiplin mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, pembuatan berita acara pemeriksaan, membuat laporan hasil pemeriksaan, penyampaian hukuman disiplin sampai keputusan hukuman disiplin yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 4. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Materi pokok dalam modul ini adalah : a. Pengertian Disiplin PNS b. Kewajiban dan Larangan c. Hukuman Disiplin d. Pelanggaran Terhadap Kewajiban e. Pelanggaran Terhadap Larangan f. Pejabat yang Berwenang Menghukum g. Upaya Administrasi h. Berlakunya Hukuman Disiplin dan Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin i. Pendokomentasian

2

BAB II DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A.

Pengertian Untuk dapat menyatukan pemahaman akan pengertian disiplin dan yang berhubungan dengan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil penulis memaparkan pengertian disiplin sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu

: Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai

Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Sedangkan menurut Sondang (2002:393), “disiplin adalah suatu bentuk peraturan pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara teratur dengan para karyawan lain serta meningkatkan prestasi kerja”. Maman Rahman (1999:168) menyatakan bahwa “disiplin sebagai upaya mengendalikan diri dan sikap mental individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dalam hatinya”. Soegeng Prijodarminto (1994:23) “disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketatan, kepatuhan, kesetian, keteraturan dan ketertiban”. Prof. Dr. Subraka Sugarda bahwa Disiplin “adalah suatu keadaan yang menunjukan suasana tertib dan teratur yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di bawah naungan sebuah organisasi karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dihormati” Dari pengertian beberapa pakar diatas

dapat ditarik beberapa unsur dalam

pengertian disiplin yaitu adanya, ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban dan kesadaran. Apabila unsur-unsur pengertian disiplin diatas dikaitkan dengan pengertian disiplin oleh PP 53 Tahun 2010 maka kepatuhan, ketaatan, kesetian dan kesadaran akan bermuara pada kewajiban dan larangan. Oleh sebab itu pengertian Disiplin oleh PP53/2010 adalah 3

kesanggupan menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Sehingga kedisiplinan seorang Pegawai Negeri Sipil akan terlihat sejauhmana ketaatan, kepatuhan ketertiban terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana yang diatur dalam kewajiban dan larangan yakni pasal 3 dan 4 PP 53 Taahun 2010.Kewajiban dan larangan tidak berdiri sendiri tetapi selalu diikuti dengan sanksi, maka disiplin PNS secara substansi terdiri dari kewajiban, larangan dan sanksi, kewajiban dan larangan tidak mempunyai makna jika tidak dibarengi dengan adanya sanksi tau hukuman disiplin. Ketiga hal tersebut sebagai indikator dari peraturan disiplin, Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dan apabila tidak dilaksanakan maka telah terjadi pelanggaran disiplin, sedangkan larangan adalah suatu yang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan, apabila larangan dilanggar maka terjadi pelanggaran , atau kewajiban tidak dilaksanakan, juga dikatakan terjadi pelanggaran disiplin. Indikator lain adalah sanksi atau hukuman disiplin, yaitu muncul akibat terjadinya pelanggaran disiplin dimana kewajiban tidak dilaksanakan dan larangan dilanggar. Dengan demikian substansi disiplin adalah terwujudnya ketertibaan, keteraturan, kepatuhan. Ketentraman, ketaatan,peningkatan kinerja dan prestasi kerja. B.

Kewajiban Kewajiban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : 1 Sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan 2 Pekerjaan atau Tugas 3 Huk tugas menurut hokum Jika dilihat dari pengertian diatas maka kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan maka dinyatakan melakukan pelanggaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Bab II pasal 3 disebutkan tentang kewajiban yaitu ; 1. Mengucapkan sumpah/janji PNS 2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan 4

5. Melaksanakan

tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh

pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS 7. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan 8. Memegang

rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus

dirahasiakan 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara 10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengatahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat 15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas 16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan 17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah kewajiban diatas, apabila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS memang lebih sedikit, sebab PP Nomor 30 Tahun 1980 jumlah kewajibannya yaitu 26 butir. Namun kewajiban pada pasal 3 PP 53 Tahun 2010 terlihat lebih kongkrit dan memberikan kepastian, sebab kewajiban diatas telah ditentukan dengan jenis hukuman disiplin jika terjadi pelanggaran. Kewajiban yang ada diatas merupakan indicator dari terjadi pelanggaran, jika seorang PNS melakukan pelanggaran disiplin, maka pelanggaran tersebut harus dapat dilihat dari kewajiban apa yang tidak dikerjakan, sehingga ketika melakukan pemanggilan dengan membuat surat pemanggilan maka harus dicantumkan pasal 3 angka berapa yang dilanggar yakni tentang kewajiban misalnya PNS A diduga melakukan pelanggaran pasal 3 angka 11 yakni masuk kerja dan ketentuan kerja. Ada beberapa butir kewajiban yang dirasa perlu dijelaskan sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam mengimplementasikan dikemudian hari antara lain yaitu “setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah” adalah 5

setiap PNS disamping taat juga berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, kebijakan negara dan pemerintah serta tidak mempermasalahkan dan/atau menentang Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan “tugas kedinasan” adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan: a. perintah kedinasan, b. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian c. peraturan kedinasan d. tata tertib di lingkungan kantor; atau e. standar prosedur kerja (standar operating procedure atau SOP) Demikian halnya yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib datang, melaksanakan tugas dan pulang sesuai dengan ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Ketentuan jam kerja bagi setiap PNS sehari adalah 7 ½ (tujuah setengah) jam perhari. Sehingga apabila PNS datang terlambat 2 (jam) atau pulang lebih awal 2 jam maka 4 (empat) jam tersebut akan dikonversi menjadi 1 (hari) bila keterlambataan cukup 7 ½ jam. Pada penjelas lain menyatakan bahwa meskipun PNS datang tepat waktu dan pulang tepat waktu, tetap dituntut untuk bekerja sesuai dengan sasaran kerja pegawai yaitu seorang pegawai harus bekerja dengan sasaran kerja adalah 25 % dari sasara kerja setahun, ini berarti bahwa tidak ada seorang Pegawai Negeri Sipil yang datang ke kantor dengan tanpa kerja. Kemudian yang dimaksud dengan “memberikan

pelayanan sebaik-baiknya

kepada masyarakat” adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, teratur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan penjelasan dari angka 16 yaitu meemberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier adalah memberikan kesempatan kepada bawahan

untuk

meningkatkan kemampuan dalam rangka pengembangan karier, antara lain memberikan kesempatan mengikuti rapat, seminar, diklat dan pendidikan formal maupun non formal yang sifatnya berkelanjutan.

6

C. Larangan Larangan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah : 1.

Menyalahgunakan wewenang

2.

Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain

3.

Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional

4.

Bekerja pada perusahaan asing, konsultaan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing

5.

Memiliki, menjual, membeli menggadaikan, menyewakan, atau

meminjamkan

barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah 6.

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara

7.

Memberi atau menyanggupi akan member I sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan

8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya 10. Melakukan suatu

tindakan atau tidak

melakukan suatu tindakan yang dapat

menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan 12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden /wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan/atau

7

d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara 13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil presiden dengan cara : a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikaan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang

menjadi

peserta pemilu sebelum, selama, dan sesuadah masa

kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat 14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertaai foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undaagan, dan 15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara : a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi pesarta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan , seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Untuk dapat menerapkan pasal-pasal tentang larangan terhadap pelanggaran yang dilakukan PNS maka setidaknya ada beberapa butir

larangan yang

harus

mendapat penjelasan lebih rinci guna mencegah munculnya multi tafsir dari pasal larangan tersebut misalnya; yang dimaksud

dengan “menyalahgunakan wewenang”

adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, apabila penyalagunaan wewenang tersebut yang berakibat pada salah satu unsur tindak pidana korupsi, maka penyelesaiannya adalah hukum pidana tindak pidana korupsi, tidak lagi semata-mata hanya pelanggaran disiplin

8

PNS. Apabila seorang PNS menjadi tersangka melakukan tindak pidana korupsi, kemudian ditahan oleh penyidik, maka proses tindak pidananya berjalan, tetapi pemeriksaan pelanggaran disiplin juga dapat dilakukan. Apabila PNS tersebut terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka hukum disiplin sudah dapat dijatuhkan meskipun PNBS tersebut masih dalam proses tindak pidana korupsi. Kemudian pada angka 5 (lima) dari pasal pelanggaran dijelaskan bahwa yang dimaksud “memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah” adalah perbuatan yang dilakukan tidak atas dasar ketentuan termasuk tata cara maupun kualifikasi barang, dokumen, atau benda lain yang dapat dipindahtangankan. Hal lain yang sangat kursial dari pasal pelanggaran adalah PNS dilarang menerima hadiah, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, jadi pemeberian itu disebabkan ada relevansi dengan jabatan atau tugas utama, sehingga diumpakan bahwa apakah hadiah tersebut dapat diberikan jika ia tidak memiliki jabatan, atau tugas pekerjaan yang berhubungan dengan pengurusan suatu urusan. Hal

lain dari pasal pelanggaran

ini

adalah angka 8 tentang “bertindak

sewenang-wenang” kata ini mengandung konotasi yang terlalu luas, sehingga perlu ada batasan dari makna kata tersebut. Dari penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa “bertindak sewenang-wenang adalah setiap tindakan atasan kepada bawahan yang tidak sesuai dengan peraturan kedinasan seperti tidak memberikan tugas atau pekerjaan kepada bawahan, atau memberikan nilai hasil pekerjaan (Daftar Penilian Pekerjaan Pegawai) tidak berdasarkan norma, standar, dan

prosedur

yang

ditetapkan, atau dapat disimpulkan segala tindakan atasan kepada bawahan

yang

berkaitan dengan pengembangan karier bawahan yang tidak direspon secara baik oleh atasan maka termasuk tindakan sewenang-wenang. Pada pasal 4 PP 53/2010 khususnya angka 6,7 dan 8 adalah mengatur tentang perbuatan PNS yang terkait dengan tindak pidana korupsi, yakni larangan mengenai kegiatan bersama untuk tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, memberi atau menyanggupi memberi sesuatu termasuk perbuatan gratifikasi sedangkan menerima hadiah atau pemberiaan hadiah yang berkenan dengan jabatan juga termasuk perbuatan gratifikasi, sehingga PP 53/2010 sudah secara jelas mengatur tentang perbuatan pidana,

9

yang dalam hal pemeriksaan akan terlihat jelas perbedaan pemeriksaan antara pelanggaran disiplin karena perbuatan pidana dan pelanggaran disiplin karena bukan perbuatan pidana. Kemudian pada angka 12 sampai dengan 15 dari pasal pelanggaran ini adalah menyangkut netralitas PNS yang sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004, namun Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS secara tegas lebih rinci mengatur bagaimana bentuk pelanggaran serta sanksi yang dapat diberikan kepada PNS yang secara aktif maupun tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan politik praktis. Penjelasan pada huruf b yaitu PNS sebagai peserta kampanye adalah hadir untuk mendengar, menyimak, visi, misi dan program yang ditawarkan peserta pemilu, tanpa menggunakan atribut partai atau atribut PNS, yang dimaksud dengan menggunakan atribut partai adalah dengan menggunakan dan/atau memanfaatkan pakian, kendaraan, atau media lain yang bergambar partai politik dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau calon Presiden/Wakil Presiden dan kampanye. Sedangkan yang dimaksud dengan menggunakan atribut PNS adalah seperti menggunakan seragam Korpri, seragam dinas, dan lain-lain. Dari 15 larangan yang ada dalam pasal 4 PP 53/2010 diatas setidaknya dapat dikategorikan jenis larangan yakni:

D.

1

Larangan terhadap penyalahgunaan kewenangan/institusi

2

Larangan terhadap pemerintah

3

Larangan terhadap Negara

4

Larangan terhadap unit kerja

5

Larang berpolitik praktis

Rangkuman Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Indikator dari disiplin tersebut adalah adanya kewajiban, larangan dan sanksi.kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau dilaksanakan, apabila tidak dikerjakan maka dikatakan pelanggaran disiplin, demikian halnya dengan pelanggaran yang sesuatu yang harus di hindari atau tidak dikerjakan, apabila dikerjakan atau dilakukan maka terjadi pelanggara. Dari pelanggaran terhadap 10

kewajiban maupun larangan maka akan muncul sanksi. Jadi sanksi ada akibat dari adanya pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan. Pelanggaran tersebut dapat dalam bentuk ucapan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan oleh PNS baik dalam jam dinas maupun diluar jam kedinasan. Kewajiban dan larangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahu 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomnor 53 Tahun 2010 terdiri dari kewajiban 17 (tujuh belas) butir dan larangan 15 (lima belas) butir E.

Latihan : 1. Jelaskan pengertian disiplin PNS 2. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban dan larangan 3. Ada berapa butir tentang kewajiban dan larangan bagi PNS 4. Jelaskan yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap kewajiban tentang setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, UUD 1945 5. Jelaskan yang dimaksud penyalahgunaan wewenang

11

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

A.

Hukuman Disiplin Hukuman disiplin adalah sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh PNS, dimana pelanggaran itu atas kewajiban dan larangan yang tertera dalam setiap aturan yang berlaku. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dari pengertian pelanggaran disiplin diatas,maka dapat ditarik beberapa unsur pelanggaran yaitu: 1. Ucapan yaitu :setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain misalnya, rapat, ceramah, diskusi, telepon, Televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya. 2. Tulisan yaitu : Pernyataan pikiran atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan misalnya karikatur, coretan, gambar dan yang serupa dengan itu 3. Perbuatan yaitu Perilaku yang dilakukan 4. Dilakukan di dalam atau di luar jam kerja. Dengan demikian pelanggaran disiplin adalah ketidaktaatan terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan, sehingga timbullah sanksi. Tingkat dan jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 7 PP 53/2010 yaitu : 1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari : a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis 2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari : a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 3. Hukuman disiplin berat terdiri dari : a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 12

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah c. Pembebasan dari jabatan d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Dari jenis hukum disiplin yang ada diatas, bila dibandingkan dengan jenis hukuman disiplin yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil terdapat perbedaan, yaitu pada jenis hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Pada jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari, penundaan kenaikan gaji berkala, penenurunan gaji, dan penundaan kenaikan pangkat. Sedangkan pada hukuman disiplin tingkat berat terdiri dari

penurunan

pangkat, pembebesan

jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Jika disimak dari perbedaan tersebut maka Jenis hukuman disiplin yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS jauh lebih berat karena pada tingkat hukuman disiplin sedang yaitu hukuman disiplin penurunan gaji dihilangkan/kemudian diganti dengan penurunan pangkat selama 1 tahun. Penurunan pangkat 1 tahun adalah salah satu hukuman disipil berat pada PP Nomor 30 Tahun 1980, kemudian pada tingkat Hukuman Disiplin berat yang ada pada PP Nomor 53 Tahun 2010 sebagai

tambahannya adanya penurunan

pangkat selama 3 tahun dan penurun jabatan/eselon, dua hukuman disiplin ini termasuk tingkat hukuman disiplin berat pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Adanya hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan pada hukuman disiplin tingkat berat sebagai pertimbangan

bahwa sebelum penjatuhan

hukuman disiplin pembebasan jabatan, sebaiknya terlebih dahulu diberikan

hukuman

disiplin penurunan jabatan, karena disadari bahwa memperoleh suatu jabatan amat susah, seseorang menata karier cukup lama, sehingga sebelum dijatuhkan hukuman disiplin pembebasan jabatan maka terlebih dahulu diberikan hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan. B.

Pelanggaran Terhadap Kewajiban Pelanggaran disiplin adalah pelanggaran karena tidak melaksanakan kewajiban atau larangan dilanggar. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini sudah secara tegas mengatur tentang bagaimana bentuk pelanggaran terhadap kewajiban dan apa saja hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran kewajiban. Berikut ini 13

penulis menyajikan hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap pelanggaran kewajiban berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai berikut : 1. Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban yaitu : a. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, pelanggaran berdampak negative pada unit kerja b.Menataati segala peraturan perundang-undangan, apabila berdampak negative pada unit kerja c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan

tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak

negatif pada unit kerja d.Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negative pada unit kerja e. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negative pada unit kerja f. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negative pada unit kerja g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemaangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negative pada unit kerja h. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materill, apabila pelanggaran berdampak negative pada unit kerja i. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa : 1). Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja taanpa alas an yang sah selama 5 (lima) hari kerja 2). Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja 3). Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negative pada unit kerja

14

k. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakaat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan l. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja m. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran berdampak negative pada unit kerja n. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang , apabila pelanggaran berdampak negative pada unit kerja 2. Hukuman Disiplin Sedang Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban : a. Mengucapkan sumpah /janji, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alas an yang sah b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alas an yang sah c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undangan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan d. Menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan e. Melaksanakan

tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh

pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja yang bersangkutan f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan g. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan i. Bekerja dengan

jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara,

apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

15

k. Masuk kerja daan menaati ketentuan jam kerja, sebagai mana dimaksud pasal 3 angka 11 berupa : 1). Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alas an yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja 2). Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai 25 (dua puluh lima) hari kerja, dan 3). Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam ) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja l. Mencapai sasaran kerja pegawai, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya , apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas , apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja q. Menataai

peraturan kedinasan yang ditatapkan oleh pejabat yang berwenang ,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan 3. Hukuman Disiplin Berat Hukumana disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban : a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasa Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia,

dan Pemerintah, apabila pelanggran berdampak negatif

pada pemerinta dan/atau

negara b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara

16

c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan

tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak

negatif pada pemerintah dan/atau negara d.

Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara

e. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negative pada pemerintah dan/atau negara f. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif

pada pemerintah dan/atau

negara g. Bekerja dengan jujur, terttib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara h. Melaporkaan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif

pada

pemerintah dan/atau negara i. Masuk kerja dan menaati ketentuan jama kerja sebagaimana diatur dalam pasal 3 angka 11 berupa : 1). Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja 2). Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai 40 (empat puluh enam) hari kerja 3). Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa lasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) hari kerja, dan 4). Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam ) hari kerja atau lebih j. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) 17

k. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara l. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan m. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara Dari pemaparan

diatas tentang pelanggaran terhadap kewajiban, dengan tingkat

hukuman disiplin ringan , sedang maupun berat, maka yang membedakannya adalah sejauhmana dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran terhadap kewajiban, yaitu jika berdampak pada unit kerja maka hukuman disiplinnya adalah ringan, jika dampak pelanggaran tersebut pada institusi/lembaga maka hukuman disiplinnya adalah sedang tetapi jika dampak perbuatan pelanggaran tersebut

pada negara maka hukuman

disiplinnya adalah berat C.

Pelanggaran Terhadap Larangan Hukuman disiplin dapat diberikan bagi PNS yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai berikut : 1. Hukuman Disiplin Ringan a.

Memiliki, menjual, membeli, menggdaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

b.

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam

maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk

keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja c.

Bertindak

sewenang-wenang

terhadap

bawahannya,

apabila

pelanggaran

berdampak negatif pada unit kerja

18

d.

Melakukan suatu

tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat

menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan e.

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

2. Hukuman Disiplin Sedang a.

Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif

pada

instansi yang bersangkutan b.

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

c.

Bertindak

sewenang-wenang

terhadap

bawahannya,

apabila

pelanggaran

dilakukan dengan sengaja d.

Melakukan suatu

tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat

menghalangi atau

mempersulit salah

satu

pihak yang

dilayani sehingga

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani e.

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi

f.

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye, dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.

g.

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat

19

h.

Memeberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy kartu penduduk sesuai peraturan perundangundaangan

i.

Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Lepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keeberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, hibauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarganya dan masyarakat .

3. Hukuman Disiplin Berat a. Menyalahgunakan wewenang b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan /atau organisasi internasional d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultaan

asing, atau lembaga

swadaya

masyarakat asing e. Memiliki, menujual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau ssurat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif

pada

pemerintah/atau negara f. Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan

tujuan untuk keuntungan

pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif

pada pemerintah

dan/atau negara g. Memberi atau menyanggupi akan member sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan h. Menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya 20

i. Melakukan tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan suatu kerugian bagi yang dilayani j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerinta dan/atau negara k. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye m.Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Untuk pelangaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja akan dikomulatifkan sampai akhir tahun dalam tahun berjalan, dan tidak diakomulatifkan lagi untuk pelanggaran pada tahun depannya. D. Rangkuman Hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan

Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu : Hukuman Disiplin Ringan, Hukuman Disiplin Sedang dan Hukuman Disiplin tingkat Berat yang masing-masing terdiri dari : 1. Hukuman Disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis 2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu), penundaan kenaikan pangkat selasma 1 (satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dan 3. Hukuman Disiplin Berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah , pembebasan dari jabatan, peemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat

21

Dalam penjatuhan hukuman disiplin, tidak selalu berdasarkan tingkatan hukuman disiplin tetapi sangat tergantung pada pelanggaran yang dilakukan, jika pelanggaran terhadap kewajiban dan larang termasuk pelanggaraan berat, maka sanksi disiplinnya dapat saja langsung pada hukuman disiplin berat, tetapi jika pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan

termasuk pelanggaran ringan, maka hukuman

disiplinnya berupa hukuman disiplin ringan. Akan tetapi .pelanggaran yang ringan kemudian dilakukan secara berulang maka hukuman disiplinnya dapat ditingkatkan menjadi sedang maupun berat E.

Latihan 1. Sebutkan jenis hukuman disiplin 2.Sebutkan pelanggaran terhadap

kewajiban dan larangan yang masuk kategori

pelanggaran tingkat sedang 3.Sebutkan pelanggaran terhadap kewajiban yang hukuman disiplinnya tingkat berat 4. Sebutkan pelanggaran terhadap larangan yang hukuman disiplinnya tingkat ringan

22

BAB IV PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah kewenangan menghukum. Ini tentu berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, yaitu kewenangannya adalah tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian. Dengan demikian yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang menghukum menurut Peraturan Pemerintah Nonor 53 Tahun 2010 adalah pejabat yang memiliki kewenangan menghukum dimana kewenangan tersebut terkait dengan jabatan dalam artian bahwa

jabatan tersebut melekat dengan

kewenangan. Pejabat yang berwenang yaitu; Presiden, menteri, Eselon I sampai dengan eselon V dan Gubernur, bupati/walikota dan beberapa jabatan yang disetarakan . Berikut pejabat yang berwenang menghukum dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam PP 53 Tahun 2010 pasal 15 sampai pasal 22 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 sebagai berikut : A. Pejabat Yang Berwenang Menghukum dan Kewenangannya 1.

Presiden Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemeberhentiannya menjadi kewenaangan presiden, untuk jenis hukuman disiplin : 1) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 2) Pembebasan dari jabatan 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Hukuman disiplin diatas berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan untuk jenis hukuman disiplin penurunan jabatan dari eselon I menjadi eselon II maka pengangkatannya menjadi eselon II ditetapkan oleh PPK dan dilantik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan jabatan lain yaitu yang pengangkatannya dan pemberhentiannya menjadi kewenangan Presiden antara lain Panitera Mahkama Agung dan Panitera Mahkama Konstitusi.

23

2.

Instansi Pusat a. PPK Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi 1) PNS yang menduduki jabatan : a) Struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman: i) Teguran lisan ii) Teguran tertulis iii) Pernyataan tidak puas secara tertulis iv) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun v) Penundaan kenaaikan pangkat selama 1 (satu) tahun vi) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun vii) Penerunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b) Fungsional tertentu Jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Hukuman disiplin berat c) Fungsional umum Golongan ruang IV/d dan IV/e di lingkungannya : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iv) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri v) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS d) Struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan fungsional Penyelia di lingkungannya : i) Hukuman disiplin sedang ii)Hukuman disiplin berat

24

e) Struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan pejabat setara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK, untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Hukuman disiplin berat f) Fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c di lingkungannya : i) Hukuman disiplin sedang ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS g) Struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya : i) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ii)Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah iv) Pembebasan dari jabatan v) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri vi) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS h) Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya: i) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ii)Peenurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS 2) PNS yang Dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan a) Struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin ringan b) Fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin ringan ii) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah iii) Pembebasan dari jabatan

25

c) Fungsional umum golongan ruang IV/d dan IV/e untuk jenis hukuman disiplin ringan d) Struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman disiplin : i) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ii)Pembebasan dari jabatan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan : a) Struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin ringan ii)Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selamaa 3 (tiga) tahun b) Fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iv) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah v) Pembebasan dari jabatan c) Fungsional umum golongan ruang IV/d dan IV/e untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun d) Struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin sedang ii)Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah iv) Pembebasan dari jabatan e) Fungsional umum golongan ruang IV/a samapai dengan IV/c jenis hukuman disiplin : 26

i) Hukuman disiplin sedang ii)Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun f) Eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia jenis hukuman disiplin : i) Penurunan pangkat setingkat lebig rendah selama 1 (satu) tahun ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah iv) Pembebasan dari jabatan g) Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah jenis hukuman disiplin : i) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ii)Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 4) PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan: a) Eselon I untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin sedang ii)Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b) Eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah i) Hukuman disiplin sedang ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS c) Fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah i) Hukuman disiplin sedang ii)Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemeberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 5) PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabataan struktural eselon II ke bawah , jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah dan jabatan fungsional umum gololongan IV/e ke bawah untuk jenis hukuman disiplin : a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri b) Pemberhentian tidak dengan hormat

27

6) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin : a) Hukuman disiplin sedang b) Penurunan pangkaat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri d) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 7) Yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain, atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin : a) Hukuman disiplin ringan b) Hukuman disiplin sedang c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun d) Pemeberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS b. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan : a) Eselon II, fungsional

tertentu

jenjang

Madya, dan fungsional umum

golongan IV/a sampai dengan IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin ringan b) Struktural

eslon III, fungsional tertentu

jenjang Muda dan Penyelia dan

fungsional umum golongan III/b sampai dengan III/d untuk jenis hukuman disiplin : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya dan jabatan fungsional umum golongan IV/a sampai dengan IV/c untuk jenis hukuman disiplin ringan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/b untuk jenis hukuman disiplin : a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 28

b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun c. Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan a) Struktural eslon III fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c sampai dengan III/ddi lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan b) Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama, dan pelaksana lanjutan dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin ringan 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III Penyelia, dan

jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan

jabatan fungsional umum golongan ruang III/c sampai dengan

III/d untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV. Jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan II/c sampai dengan III/b untuk jenis hukuman disiplin: a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun d. Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya 1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya PPK dalam ketentuan ini antara lain

kepala kantor wilayah

Kementerian Agama, Kepala Perwakilan

BPKP dan Kepala Kantor BKN 2) Pejabat Struktural eselon I yang bukan PPK Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan PPK dalam

ketentuan ini antara lain Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : a) PNS yang menduduki jabatan :

29

i) Strukatural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan III/d di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin:tingkat ringan ii) Struktural eselon IV ke bawah, fungsional tertentu, jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat sedang b) PNS

yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang

menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c, untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan c) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu

jenjang Pertama dan Pelaksana

lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin tingkat sedang 3) PPK dan membawahi pejabat struktural eselon II.b Pejabat struktural eselon II

yang atasan langsungnya PPK dan membawahi

pejabat struktural eselon II.b dalam ketentuan ini antara lain kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM : a) Pejabat struktural eselon II.a menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan : 1) Struktural eselon II.b di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin ringan 2) Struktural eselon III dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 3) Struktural eselon IV ke bawah, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana lanjutan dan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 4) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu

30

jenjang Muda dan Penyelia dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan III/d untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 5) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutaan dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah untuk jenis hukuman disiplin : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun b) Pejabat struktural eselon II.b menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan : 1) Struktural eselon III di lingkungannya untuk jenis hukuamn disiplin ringan 2) Struktural eselon IV dan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana lanjutan dan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah untuk jenis hukuman disiplin: i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun e. Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan a) Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan II/c sampai dengan III/b di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan b) Struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana pemula dan fungsional umum golongan ruang II/a sampai dengan III/b di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin: i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksaana Pemula dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan II/b untuk jenis hukuman disiplin ringan

31

3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V jabatan ungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a sampai dengan II/b untuk jenis hukuman disiplin a) Penundaan kenaiksn gaji berkala selama 1 (satu) tahun b) Penundaan kenaaikan pangkat selama 1 (satu) tahun f. Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan a) Struktural eselon V fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula dan fungsional umum golongan ruang II/a dn II/b di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan b) Fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d untuk jenis hukuman disiplin i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksaana dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan II/b untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d untuk jenis hukuman disiplin : a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun g. Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin : 1) PNS yang menduduki

jabatan

fungsional umum golongan ruang I/a sampai

dengan I/d di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum

golongan ruang I/a sampai dengan I/d untuk jenis

hukuman disiplin ringan

32

3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Perwakilan Republik Indonesia menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman a) Teguran lisan b) Teguran tertulis c) Pernyataan tidak puas secara tertulis d) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan e) Pembebasan dari jabatan 4. Instansi Daerah Provinsi a. PPK daerah Provinsi menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: 1) PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan a) Struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin i)

Hukuman disiplin ringan

ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b) Fungsional tertentu jenjang utama di lingkungannya untuk jenis hukuman untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Hukuman disiplin berat c) Fungsional umum golongan ruang IV/d dan

golongan ruang IV/e di

lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iv) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri v) Pemberhentian tidak dengan hormat d) Struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin sedang ii) Hukuman disiplin berat

33

e) Fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin sedang ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentian dengan hormat tidak aatas permintaan sendiri iv) Pemberhentian tidak dengan hormat f) Struktural eslon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin : i) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah iv) Pembebasan dari jabatan v) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri vi) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS g) Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin : i) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian tidak hormat sebagai PNS 2) PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan a) Eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan b) Fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin ringan ii) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah iii) Pembebabasan dari jabatan c) Fungsional umum golongan IV/d dan golongan IV/e unttuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan d) Eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin : i) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 34

ii) Pembebasan dari jabatan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan a) Eselon II di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b) Fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih reendah selama 3 (tiga) tahun iv) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah v) Pembebasan dari jabatan c) Fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan IV/e untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun d) Eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk jenis hukuman disiplin : i) Hukuman disiplin sedang ii) Penurunaan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah iv) Pembebasan dari jabatan e) Fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c untuk jenis hukuman disiplin: i) Hukuman disiplin sedang ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun f) Eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman disiplin: i) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 35

iv) Pembebasan dari jabatan g) Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah untuk jenis hukuman disiplin: i) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 4) PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan a) Eselon I untuk jenis hukuman disiplin i) Hukuman disiplin sedang ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b) Eselon II ke bawah dan fungsional terrtentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin ringan ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS c) Fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin ringan ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentiaan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 5) PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah 6) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwaakilan Republik Indonesia di luar negeri 7) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain, atau

badan

internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman : a) Hukuman disiplin ringan b) Hukuman disiplin sedang c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri e) Pemberhentian dengan tidak hormat

36

b. Pejabat struktural eselon I menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi 1) PNS yang menduduki jabatan a) Eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman tinmgkat ringan b) Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d di lingkungannya, untuk jenus hukuman : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a untuk jenis hukuman tingkat ringan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia serta jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d untuk jenis hukuman : a) Penundaan kenaikaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun c. Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi 1) PNS yang menduduki jabatan a) Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c sampai dengan III/d di lingkungannya untuk jenis hukuman tingkat ringan b) Eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b di lingkungannya untuk jenis hukuman : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jaabatan eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Peneyelia, dan 37

jabatan fungsional umum golongan ruang III/c sampai III/d untuk jenis hukuman :disiplin tingkat ringan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan eselon IV, jabatan fungsionalntertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b, untuk jenis hukuman : a) Penundaan kensikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun d. Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi 1) PNS yang menduduki jabatan a) Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan b) Eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya untuk jenis hukuman : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b, untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabataan fungsionaln tertentu jenjang Pelaksanan dan Pelaksana Lanjutan, jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b untuk jenis hukuman : a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun e. Pejabat structural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan :

38

a) Eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin ringan b) Fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan I/d untuk jenis hukuman : i) Penundaan kenaiakan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 2)

PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya, yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksanan dan Pelaksana Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan

3)

PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d untuk jenis hukuman a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

f. Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1)

PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai I/d di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan

2)

PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d, untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan

5. Gubernur selaku wakil pemerintah menetapkan penjatuhan

hukuman disiplin bagi:

a. PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis hukuman : 1) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 2) Pembebasan dari jabatan 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 4) Pemberhentian tidak dengan hormat b. PNS Pusat, PNS Daerah Provinsi, dan PNS Daerah Kabupaten/Kota dari Propinsi lain yang dipekerjakan atau diperbantukan pada kabupaten/Kota untuk jenis hukuman : 39

1)

Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

2)

Pembebasan dari jabaatan

6. Instansi Daerah Kabupaten/Kota a. PPK Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya untuk jenis hukuman : a) Sekretaris Daerah kabupaten/Kota di lingkungannya, untuk jenis hukuman: i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b) Fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Hukuman disiplin berat c) Fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan IV/e untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iv) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri v) Pemberhentian tidak dengan hormat d) Eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin ringan ii)Hukuman disiplin sedang iii) Hukuman disiplin berat e) Fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin ringan ii) Hukuman disiplin sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iv) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri v) Pemberhentian tidak dengan hormat

40

f) Eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin sedang ii)Hukuman disiplin berat g) Fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan III/d fungsional umum golongan ruang III/b ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin sedang ii)Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian dengan tidak hormat h) Fungsional umum golongan ruang III/b kebawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin : i) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ii)Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS 2) PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan : a) Sekretaris daerah Kabupaten/kota , untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan b) Fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman i) Hukuman disiplin ringan ii)Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah iii) Pembebasan dari jabatan c) Fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan IV/e untuk jenis hukuman disiplin ringan d) Eselon II ke bawah dn fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin ringan ii)Pemindahan daalam rangka penurunan jabatan seringkat lebih rendah iii) Pembebasan dari jabatan 3)

PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan a) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin tingkat ringan 41

ii) Hukuman disiplin tingkat sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b) Fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman i)

Hukuman disiplin tingkat ringan

ii) Hukuman disiplin tingkat sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iv) Pemindahan dlaam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah v)

Pembebasan dari jabatan

c) Fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman i) Hukuman disiplin tingkat ringan ii) Hukuman disiplin tingkat sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun d) Eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin tingkat ringan ii) Hukuman disiplin tingkat sedang iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iv) Pemindahan dalam raangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah v) Pembebasan dari jabatan e) Eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin tingkat sedang ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemindahan dalam rangka peneurunan jabatan setingkat lebih rendah. iv) Pembebasan dari jabatan f) Fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman i) Hukuman disiplin sedang ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 4) PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan

42

a) Eselon II kebawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin tingkat sedang ii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendaah selama 3 (tiga) tahun iii) Pemberhentiaan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iv) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS v) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS b) Fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman : i) Hukuman disiplin tingkat sedang ii)Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri iii) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 5)

PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah serta jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri b) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS

6)

PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman : a) Hukuman disiplin sedang b) Penurunan pangkat setingkat lebih rendaah selama 3 (tiga) tahun c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri d) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS

7)

PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain, atau badan internasional atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman : a)Hukuman disiplin tingkat ringan b) Hukuman disiplin tingkat sedang c)Peneurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri e)Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS

b. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1)

PNS yang menduduki jabatan a) Eselon II di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin ringan 43

b) Eselon III, fungsional terrtentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c, dan golongan III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan c) Eselon IV, fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman: i) Penundaan kenaikaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 2)

PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan peneyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan III/d, untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan

3)

PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b, untuk jenis hukuman: a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

c. Pejabatn struktural eselon II menatapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1)

PNS yang menduduki jabatan a) Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan penyelia dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan III/d di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan b) Eselon IV fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b di lingkungannya untuk jenis hukuman : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan III/d untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan

44

3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai deengan III/b untuk jenis hukuman : a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b) Penundaan kenaiakn pangkat selama 1 (satu) tahun d. Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan : a) Eselon IV jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana lanjutan dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan b) Eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan II/b di lingkungannya untuk jenis hukuman : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pasngkat selama 1 (satu) tahun 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, dan jabatan fungsional tertentu jenjang Pertaama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan III/b untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 3) PNS yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V. jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan II/b untuk jenis hukuman : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun e. Pejabat structural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1)

PNS yang menduduki jabatan a) Eselon V , fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan II/b di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 45

b) Fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d untuk jenis hukuman : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan II/b untuk jenis hukuman disiplin ringan 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d untuk jenis hukuman : i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun f.

Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum I/a sampai dengan I/d untuk jenis hukuman disiplin ringan Pada butir e diatas untuk jabatan eselon IV dan V atau pejabat yang setara yaitu PNS yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu misalnya : 1) Rektor, dan Dekan pada perguruan Tinggi Negeri , setara dengan eselon I 2) Ketua pengadilan Tinggi, setara dengan eselon II 3) Ketua Penegadilan negeri dan Direktur akademi, setara dengan eselon III 4) Kepala sekolah Menengah Atas dan Kepala sekolah Menengah Pertama. Setara dengan eselon IV, dan 5) Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak, setara dengan eselon V

46

B.

Sanksi Disiplin Pejabat yang berwenang sebagaimana telah diatur dalam PP 53/2010, apabila tidak mnelaksanakan kewenangan yang telah diberikan maka akan dijatuhi hukuman disiplin seperti yang akan dijatuhkan pada bawahannya.

C.

Rangkuman Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan menghukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomo 53 Tahun 2010 yakni Presiden, Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu para Menteri, Jaksa Agung, Kepala Pemerintahan Non Departemen (LPND), Gubernur, Bupati/Walikota dan Eselon I sampai dengan eselon V. Kewenangan tersebut melekat pada jabatan. Ketika kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenangan kemudian pejabat tersebut tidak mengambil tindakan maka pejabat tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman yang dijatuhkan kepada pejabat yang berwenang adalah sama dengan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran

D.

Latihan 1. Sebutkan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin oleh Presiden 2. Sebutkan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin oleh Gubernur 3. Sebutkan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin oleh Menteri kepada eselon I 4. Sebutkan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin eselon I instansi daerah provinsi 5. Sebutkan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin eselon V

47

BAB V PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagai pembinaan bagi PNS yaitu untuk memperbaiki dan mendidik PNS atas pelanggaran yang telah dilakukan sehingga dapat memperbaiki diri dalam perilakunya dikemudian hari. Olehnya itu penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS harus berdasarkan pada prosedur penjatuhan yang telah ditentukan dan sesuai dengan substansi pelanggaran. Adapun proses penjatuhan hukuman disiplin sebagai berikut : A. Pemanggilan Apabila seorang PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin karena adanya laporan atau dugaan atau ketangkap basah karena melakukan pelanggaran disipil, maka dilakukan pemanggilan. Pemanggilan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan oleh atasan langsung, atau team pemeriksa yang telah dibentuk oleh PPK. Pemanggilan dapat dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Apabila tanggal pemeriksaan PNS yang bersangkutan tidak hadir maka dapat dilakukan pemanggilan kedua. Apabila pada pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan dengan berdasarkan bukti-bukti maupun keterangan yang ada. Pemanggilan pertama kali atas adanya dugaan pelanggaran disiplin dilakukan oleh atas langsung, apabila dibentuk team pemeriksa, maka pemanggilan atas dugaan pelanggaran disiplin dilakukan oleh team pemeriksa. B. Pemeriksaan Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, wajib dilakukan pemeriksaan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan kepastian apakah benar seorang PNS melakukan pelanggaran disiplin atau tidak.untuk mengetahui factor-faktor apa yang mendorong sehingga terjadinya pelanggaran disiplin, factor yang menjadi latar belakang terjadi pelanggaran disiplin, inilah yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman disiplin dan terakhir adalah memperlancar penyelesaian masalah kepegawaian seseorang.

48

Pemeriksaan pada awalnya dilakukan secara lisan, oleh atasan langsung, apabila hasil pemeriksaan atasan langsung menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut adalah ancaman hukuman disiplin sedang dan berat, maka atasan langsung menyampaikan keatasannya secara hisrsrki ke PPK untuk membentuk team pemeriksa.kemudian

team

pemeriksa

yang

melakukan

pemeriksaan

selanjutnya.kemudian pemeriksaan dilakukan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Tim pemeriksa terdiri dari atasan langsung, pengawas

(inspektorat yg bertugas secara fungsional) dan bagian kepegawaian atau BKD bagi instansi pemerintah daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dengan syarat pemeriksa tidak boleh pangkatnya lebih rendah dari PNS yang diperiksa. Demi kelancaran pemeriksaan bagi PNS yang diperiksa karena diduga akan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasannya sejak yg bersangkutan diperiksa, pembebasan tersebut sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya.Apabila atasan langsung tidak ada maka pemebebasan sementara dapat dilakukan oleh pejabat lain Hasil pemeriksaan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. Berita acara Pemeriksaan dapat diberika kepada PNS yang diperiksa dalam bentuk foto copy. Apabila PNS yang diperiksa tidak menandatangi BAP, maka BAP tersebut tetap dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Apabila sudah dilakukan pemeriksaan dengan membuat BAP , maka ditindaklanjuti dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lanjutkan penjelasan LHP. C. Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan hasil pemeriksaan untuk PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin dapat dijatuhkan satu hukuman disiplin yang paling berat dari pelanggarannya, dan PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atas pelanggarannya kemudian mengulangi perbuatan tersebut maka dapat dijatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran. Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenaangan di instansi yang dipekerjakan atau diperbantukan

49

maka penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi kewenangan instansi induknya atas usul instansi yang dipekerjakan atau diperbantukan disertai berita acara pemeriksaan. Setiap hukuman disiplin harus ditetapkan dengan surat keputusan, seperti teguran lisan maupun pemberhentian. Penjatuhan atas hukuman disipil untuk setiap hukuman disiplin adalah : a. Teguran Lisan Jenis hukuman disiplin teguran lisan ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang menghukum dan dalam surat keputtusan disebutkan pelanggaran yang dilakukan oelh PNS. Berbeda dengan PP Nomor 30 Tahun 1980 untuk jenis hukuman disiplin teguran lisan hanya diucapkan secara lisan kemudian dinyatakn secara tegas oleh pejabat yang menghukum bahwa teguran ini adalah hukuman disiplin teguran lisan.untuk jenis hukuman disiplin teguran lisan tetap harus dibuatkan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang, menghukum dengan menyebutkan pelanggaran. b. Teguran Tertulis Jenis hukuman disiplin teguran tertulis ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang menghukum dan dalam surat keputusan disebutkan pelanggaran yang dilakukan PNS c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Jenis hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang dan dalam surat keputusan disebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS d. Penundaan kenaikan gaji berkala Jenis hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum, dalam surat keputusan disebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS dan masa dalam penundaan kenaikan gaji berkala akan dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. e.

Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun Jenis hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum,

dan 50

menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS. jenis hukuman disiplin ini berlaku terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat dipertimbangkan, kemudian masa selama penundaan kenaikan pangkat tidak dihitung untuk kenaikan pangkat berikutnya. f.

Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun Untuk jenis hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ditetapkan dengan surat keputusan dan dalam surat keputusan disebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS, setelah menjalani hukuman disiplin pangkatnya kembali kepangkat semula dan masa selama menjalani hukuman disiplin tidak dihitung untuk masa dalam pangkat untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat berikutnya. Dan kenaikan pangkat berikutnya dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun setelah kembali pada pangkat semula

g.

Penurunan Pangkat selama 3 (tiga) tahun Jenis hukuman disiplin ini ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum dan dalam surat ketetapan disebutkan pelanggaran, setelah menjalani hukuman disiplin berupa penurunan pangkat selama 3 (tiga) tahun kembali kepangkat semula, masa selama menjalani hukuman disiplin tidak dihitung sebagai masa dalam pangkat untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat berikutnya

h. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Jenis hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ditetapkan dengan kepurtusan pejabat yantg berwenang menghukum, dalam keputusan disebutkan

pelanggaran yang dilakukan oleh PNS ,

Permindahan jabataan ini dengan memperhatikan jabatan yang lowong. Setelah pemindahan jabatan PPK harus segera menetapkan pengangkatan dalam jabatan baru sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan baru dan segera dilantik dan diambil sumpahnya. Tunjangan

jabatan

lama dihentikan mulai bulan

berikutnya dan diberikaan tunjangan jabatan baru. Dapat dipertimbangkan dalam jabatan baru paling singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.

51

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan fungsional setingkat lebih rendah tetap menduduki pangkat semula, PPK segera menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan baru dan diberikan tunjangan jabatan dengan jabatan baru. Jumlah angka kredit yang dimiliki sebelum dijatuhi hukuman disiplin tetap dimiliki oleh PNS. PNS yang bersangkutan dapat dipertimbangkan i.

Pembebasan dari jabatan Jenis hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan ditetapkan dengan keputusan pejabatn yang berwenang menghukum, dalam ketetapaan keputusan disebutkan pelanggaran, selama menjalani hukuman disiplin PNS yang bersangkutan tetap diberikan penghasilan kecuali tunjangan jabatan dan dapaat diangkat kembali dalam jabatan semulaa setelah PNS tersebut paling singkat setelah 1 (satu) tahun menjalani hukuman disiplin. Masa 1 (satu) tahun dirasa cukup untuk menilai PNS yang bersangkutan, apakah ada perbuhan yang lebih baik setelah menjalani hukuman disiplin.

j.

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat yang berwenang, dalam surat keputusan disebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS, dan PNS yang diberhentikan dengan hormat tersebut mendapat hak-hak kepegawaian selama memenuhi syarat yaitu usia minimal usia 50 tahun dan masa kerja 10 tahun.

k. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Jenis hukuman disiplin ini ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum, dalam keputusan disebutkan pelanggaran, PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak diberikan hak pensiun. D. Penyampaian Hukuman Disiplin Pada prinsipnya keputusan hukuman disiplin disampaikan laangsung oleh pejabat yang berwenang menghukum, penyampaian tersebut dilakukan secara tertutup. Yang dimaksud secara tertutup adalah penyampaian keputusan hukuman disiplin hanya 52

diketahui oleh PNS yang dihukum dan pejabat yang terkait dengan ketentuan bahwa pejabat terkait pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang dihukum. Apabila PNS tempat dan pejabat yang merwenang menghukum maka dapat ditunjuk pejabat lain untuk menyampaikan kepada PNS oleh pimpinan instansi. E. Rangkuman Hukuman disiplin dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan prosedur penjatuhan hukumana disiplin yakni pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin, penyampaian hukuman disiplin, keberatan dan/atau banding administratif, sampai hukuman disiplin mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebelum penjatuhan hukuman disiplin terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dilanjutkan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semua hukuman disiplin ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang, keputusan tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. F.

Latihan 1. Jelaskan tata cara pemanggilan untuk pemeriksaan pelanggaran disiplin 2. Jelaskan proses pemeriksaan pelanggaran disiplin 3. Jelaskan proses penjatuhan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 4. Jelaskan tata cara penyampaian keputusan hukuman disiplin 5. Jelaskan tata cara penjatuhan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun

53

BAB VI UPAYA ADMINISTRASI

Upaya adminstratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding adminstratif . Banding adminstratif merupakan hak yang diberikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin untuk digunakan apabila PNS tersebut merasa bahwa keputusan pejabat yang berwenang menghukum tidak mencerminkan rasa keadilan atau hukuman tersebut adalah tindakan kesewenaangan oleh pejabat yang berwenang menghukum, olehnya itu upaya administratif dapat berbentuk keberatan dan banding administratif. Keberatan adalah upaya adminstratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Banding administratif adalah upaya yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukumaan disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Baik keberatan administratif maupun banding adminstratif keduanya merupakan bentuk upaya yang dapat ditempuh oleh PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, untuk pembelaan diri dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dengan demikian ketika seorang PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, tidak serta merta keputusan hukuman disiplin itu berlaku karena keputusaan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun demikian ada hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan keberatan dan ada hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan. A.

Hukuman Disiplin yang Tidak Dapat Diajukan Keberatan 1. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden 2. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berupa : a. Hukuman disiplin tingkat ringan b. Hukuman disiplin tingkat sedang

54

c. Hukuman disiplin tingkat berat yaitu penurunan pangkat selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pembebasan dari jabatan 3. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah berupa : a. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah b. Pembebasan dari jabatan 4. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia berupa: a. Hukuman disiplin tingkat ringan b. Pemindahan dalam rangka penurunan setingkat lebih rendah c. Pembebasan dari jabatan 5. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum berupa : a. Teguran lisan b. Teguraan tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis B.

Hukuman Disiplin yang Dapat Diajukan Keberatan 1. Hukuman disiplin yang dijatuhkan : a. Pejabat eselon I ke bawah : 2) Penundaan kenaiakan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 3) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun b. Sekretaris Daerah/Eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/pejabat yang setara kebawah: 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun c. Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara, yang atasan langsungnya eselon I yang bukan PPK 1) Penundaan kenaiakan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun d. Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan kantor perwakilan provinsi bertanggung jawab kepada PPK 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

55

e. Eselon II di lingkungan instansi vertikal yang atasan langsungnya eselon I bukan PPK dan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK berupa: Jenis hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 2. Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sen diri dan Pemberhentian tidak dengan hormat atas pelanggaran terhadap PP 53 Tahun 2010 dan PP 10 Tahun 83 Jo. PP 45 Tahun 1990. C. Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepada Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan langsung, atau pejabat yang berwenang menghukum, dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur yaitu : Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan-alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan bagian pengelola kepegawaian Pejabat yang berwenang menghukum setelah menerima tembusan atas keberatan hukuman disiplin wajib mnemberikan pertimbangan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam waktu 6 (enam ) hari kerja sejak diterima surat kebertan kepada atasannya.Keberatan diajukan kepada atasan pejabat yg berwenang menghukum paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak ketetapan keputusan hukuman disiplin diterima, keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari kalender tidak dapat diterima. Atasan pejabat yang berwenang menghukum setelah menerima surat keberatan dapat memperkuat, memperingan, memperberat atau membatalkan keputusan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum. Atasan pejabat yang berwenang menghukum, harus mengambil keputusan selama 21 hari kerja terhitung mulai diterimanya tanggapan atas hukuman disiplin dan pejabat yang berwenang menghukum . apabila selama 6 (enan) hari pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan tersebut , maka atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Jika atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) tidak mengambil keputusan apapun, maka keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum dinyatakan batal demi hukum dan 56

dibuat surat pemberitahuan ditujukan kepada PNS yang dihukum serta tembusannya kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, serta pejabat yang terkait. Atasan pejabat

yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas

keberatan hukuman disiplin lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, atasan tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan. D. Banding Adminstratif Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Banding Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah : “Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian”. Dari pengertian diatas menunjukan bahwa ketika seorang PNS diberhentikan oleh PPK tidak serta merta surat keputusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi bagi PNS tersebut masih diberikan upaya administrasi yaitu banding ke BAPEK. BAPEK berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas: 1 . memberikan pertimbangan kepada Presiden atas usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bagi PNS yang mendududki jabatan eselon I dan pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden 2 . memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratifdari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat Pembina kepegawaian dan atau gubernurselaku wakil pemerintah. Tugas utama Bapek adalah mengambil suatu keputusan atas banding administrastif yang diajukan oleh PNS yang diberhentikan baik secara hormat tidak atas permintaan sendiri maupun pemberhentian tidak dengan hormat, tetapi hanya pada pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan pelangggaran atas PP 10 Tahun 1983 Jo. PP 45 tahun 1990. 57

Jika perberhentian PNS baik dengan hormat tidak atas permintaan sendiri maupun pemberhentian tidak dengan hormat karena pelanggaran misalnya, PP 32 Tahun 1979 maka keberatannya di tujukan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Tata Cara Pengajuan Banding Administratif ke Bapek diatur dalam pasal 7 PP 24 Tahun 2011 dan surat Kepala BKN selaku sekretaris Bapek nomor 503/BAPEK/s.1/2011 sebagai berikut : Banding administrative diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang memberhentikan dan diberi waktu paling lambat 14 hari sejak menerima surat keputusan pemberhentian baik secara langsung maupun melalui jas Pos dan giro. Misalnya seorang PNS A diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh PPK dengan surat keputusan tanggal 2 Januari 2014, kemudian PNS A menerima surat keputusan tersebut tanggal 10 Januari 2014, maka 14 (empat belas) hari tersebut dihitung sejak tanggal 10 januari 2014 sampai tanggal 24 Januari 2014. Apabila pengajuan banding administrative lebih dari 14 hari maka pengajuan tersebut tidak dapat diterima karena keputusan pemberhentian tersebut akan mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) apabila tidak diajukan banding admibistratif. PPK yang diberikan surat tembusan keberatan tersebut, wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti-bukti kepada BAPEK paling lambat 21 (dua puluh sati) hari sejak diterimanya tembusan tersebut. Apabila PPK tidak memberikan tanggapan atau buktibukti atas keberatan yang diajukan oleh PNS, maka BAPEK akan mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada. BAPEK dalam memeriksa perkara banding administrative dapat meminta keterangan atau bukti baik ke pada PNS maupun PPK dan sudah dapat mengambil keputusan atas banding administrative paling lama 180 (seratus delapan puluh ) hari. Putusan BAPEK dapat merubah keputusan PPK, yaitu meringankan, memberatkan, memperkuat atau membatalkan keputusan PPK. BAPEK dalam mengambil keputusan minimal bersidang sekali, dan pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah, apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan voting anggota BAPEK.

58

Apabila keputusan BAPEK adalah memperkuat putusan PPK, maka putusan tersebut telah mengikat PNS tersebut yakni diberhentikan sebagai PNS, tetapi bagi PNS tersebut apabila merasa bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, maka diberi upaya hukum yakni mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Jakarta selam tidak boleh lebih dari 90 hari. Tata cara pengajuan banding ke PTUN diatur tersendiri berdasarkan UU… Sebagai catatan bahwa PNS yang sedang mengajukan banding administratif gajinya tetap dibayarkan sepanjang PNS tersebut tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, mengenai apakah masuk kerja atau tidak PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan isin kerja kepada PPK, apabila diisinkan maka , maka tersebut masuk kerja kemudian selama bekerja PNS tersebut

melakukan pelanggaran terhadap

kewajiban atau larangan maka PPK membatalkan permohonan izin masuk kerja kemudian gainya dapat dihentikan . PNS yang mengajukan banding administratif ke BAPEK tidak diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pindah instansi sampai adanya keputusan hukuman disiplin yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. E.

Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN ) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Banding Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres), dan sampai dengan sekarang ada 26 PTUN. Berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang. Keppres No. 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN di Bandung, Semarang dan Padang. Keppres No. 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN Pontianak, Banjarmasin dan Manado. Keppres No. 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan PTUN Kupang, Ambon, dan Jayapura. Keppres No. 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan PTUN Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar. Keppres No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan PTUN Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili. Untuk wilayah hukum PTUN Dili, setelah Timor Timur merdeka bukan lagi termasuk wilayah Republik Indonesia.PTUN

mempunyai

wewenang

untuk

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama.

59

I. TAHAPAN PEMERIKSAAN: Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke PTUN yang berwenang untuk mengadilinya.Penyelesaian sengketa di PTUN tahapannya sebagai berikut : 1. Penelitian Administrasi Penelitian Administrasi dilakukan oleh Kepaniteraan, merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register yaitu setelah Penggugat/kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tidak menentukan secara tegas pengaturan tentang penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di Pengadilan, akan tetapi dari ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 yang antara lain menyatakan, “Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahukan dan diperingatkan”Dalam Surat Edaran MA No.2/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun1986 diatur mengenai Penelitian Administrasi : 1. Petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Perkara sesuai pembagian tugas yang diberikan. 2. Pada setiap surat gugatan yang masuk haruslah segera dibubuhi stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama yang menunjuk mengenai : 1. Diterimanya surat gugatan yang bersangkutan. 2. Setelah segala persyaratan dipenuhi dilakukan pendaftaran nomor perkaranya setelah membayar panjar biaya perkara. 3. Perbaikan formal surat gugatan (jika memang ada). 4. Surat gugatan tidak perlu dibubuhi materai tempel, karena hal tersebut tidak disyaratkan oleh UU. 5. Nomor Register perkara di PTTUN harus dipisahkan antara perkara tingkat banding dan perkara yang diajukan ke PTTUN sebagai instansi tingkat pertama (vide Pasal 51 ayat 3 UU No. 5 Tahun1986). 6. Di dalam kepala surat, alamat kantor PTUN atau PTTUN harus ditulis secara lengkap termasuk kode posnya walaupun mungkin kotanya berbeda.Misalnya: Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Jalan … No… di Sidoarjo Kode Pos

60

……Tentang hal ini harus disesuaikan dengan penyebutan yang telah ditentukan dalam UU No. 19 Tahun1960, Keppres No. 52 tahun 1990. 7. a. Identitas Penggugat harus dicantumkan secara lengkap dalam surat gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 UU No. 5 Tahun1986. b. Untuk memudahkan penanganan kasus-kasus dan demi keseragaman model surat

gugatan harus disebutkan terlebih dahulu nama dari pihak Penggugat

pribadi (in person) dan baru disebutkan nama kuasa yang mendampingi, sehingga dalam register perkara akan tampak jelas siapa pihak-pihak yang berperkara senyatanya. c. Penelitian administratisi supaya dilakukan secara formal tentang bentuk dan isi gugatan sesuai Pasal 56 dan tidak menyangkut segi materiil gugatan. Namun dalam tahap ini Panitera harus memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan dapat meminta kepada pihak untuk memperbaiki yang dianggap perlu. Sekalipun demikian, Panitera tidak berhak menolak pendaftaran perkara tersebut dengan dalih apapun juga yang berkaitan dengan materi gugatan. 8. Pendaftaran perkara di tingkat pertama dan banding dimasukkan dalam register setelah yang bersangkutan membayar uang muka atau panjar biaya perkara yang ditaksir oleh panitera sesuai Pasal 59 sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).b.Dalam perkara yang diajukan melalui pos, panitera harus memberi tahu tentang pembayaran uang muka kepada penggugat dengan diberi waktu paling lama 6 (enam) bulan bagi Penggugat itu untuk memenuhi dan

kemudian

diterima

di

Kepaniteraan

Pengadilan,

terhitung

sejak

dikirimkannya surat pemberitahuan tersebut dan uang muka biaya perkara belum diterima

di

Kepaniteraan,

maka

perkara

Penggugat

tidak

akan

didaftar.c.Walaupun gugatan yang dikirim melalui pos selama masih belum dipenuhi pembayaran uang muka biaya perkara dianggap sebagai surat biasa, akan tetapi kalau sudah jelas merupakan surat gugatan, maka harus tetap disimpan di Kepaniteraan Muda Bidang Perkara dan harus dicatat dalam Buku Bantu Register dengan mendasar pada tanggal diterimanya gugatan tersebut, agar dengan demikian ketentuan tenggang waktu dalam Pasal 55 tidak terlampaui. 9. Dalam hal Penggugat bertempat tinggal jauh dari PTUN dimana ia akan mendaftarkan gugatannya, maka tentang pembayaran uang muka biaya perkara dapat ditempuh dengan cara : 61

1. Panjar biaya perkara dapat dibayarkan melalui PTUN mana gugatan diajukan yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Ongkos kirim ditanggung penggugat di luar panjar biaya perkara. 2. Panjar biaya perkara dikirim langsung kepada PTUN dimana ia mendaftarkan gugatannya. 10. a. Dalam hal suatu pihak didampingi kuasa, maka bentuk Surat Kuasa Khusus dengan materai secukupnya, dan Surat Kuasa Khusus yang diberi cap jempol haruslah dikuatkan (waarmerking) oleh pejabat yang berwenang. b. Surat Kuasa Khusus bagi pengacara/advokat tidak perlu dilegalisir. c. Dalam pemberian kuasa dibolehkan adanya substitusi tetapi dimungkinkan pula adanya kuasa insidentil. d. Surat kuasa tidak perlu didaftarkan di Kepaniteraan PTUN. 11. Untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya maka setelah suatu perkara didaftarkan dalam register dan memperoleh nomor perkara, oleh staf kepaniteraan dibuatkan resume gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada Ketua Pengadilan, dengan bentuk formal yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : a. Siapa subyek gugatan, dan apakah penggugat maju sendiri ataukah diwakili oleh Kuasa. b. Apa yang menjadi obyek gugatan, dan apakah obyek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan TUN yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986. c. Apakah yang menjadi alasan-alasan gugatan, dan apakah alasan tersebut memenuhi unsur Pasal 53 ayat 2 huruf a, b, dan c UU No. 5 Tahun 1986. (Setelah keluarnya UU No. 9 Tahun 2004 alasan gugatan mendasarkan pada Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 Tahn 2004). d. Apakah yang menjadi petitum atau isi gugatan, yaitu hanya pembatalan Keputusan TUN saja, ataukah ditambah pula dengan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Untuk penelitian syarat-syarat formal gugatan, Panitera atau staf Kepaniteraan dapat memberikan catatan atas gugatan tersebut, untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan untuk ditindaklanjuti dengan Prosedur Dismissal;

62

2. Proses Dismissal Setelah Penelitian Administrasi, Ketua melakukan proses dismissal, berupa prosses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan Disimissal, dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai reporteur (raportir). Dalam Prosedur Dismissal Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan disimisal apabila dipandang perlu.Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbanganpertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : a.

Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.

b.

Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.

c.

Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.

d.

Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan TUN yang digugat.

e.

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.Dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka kemungkinan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut. Hal ini dalam praktek tidak pernah dilakukan karena adanya perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan.Penetapan Dismissal ditandatangani oleh ketua dan panitera/wakil panitera (wakil ketua dapat pula menandatangani penetapan dismissal dalam hal ketua berhalangan).Penetapan Ketua Pengadilan tentang dismissal proses yang berisi gugatan penggugat tidak diterima atau tidak berdasar, diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya.Berdasarkan Surat MARI No. 222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 Perihal : Juklak bahwa agar ketua pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut kecuali mengenai Pasal 62 ayat 1 huruf : a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Pengertian “pokok gugatan” ialah fakta yang dijadikan dasar gugatan atas dasar fakta tersebut penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutannya. (Penjelasan Pasal 62 ayat 1 huruf a UU No5 Tahun 1986). 63

b. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.Terhadap penetapan dismissal dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan. Proses perlawanan dilakukan secara singkat, serta setidak-tidaknya Penggugat/Pelawan maupun Tergugat/Terlawan didengar dalam persidangan tersebut.Berdasarkan Surat MARI No. 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 Perihal : Juklak, diatur mengenai Prosedur perlawanan-

Pemeriksaan terhadap perlawanan

atas penetapan dismissal (Pasal 62 ayat 3 sd. 6 UU No.5/1986) tidak perlu sampai memeriksa materi gugatannya seperti memeriksa bukti-bukti, saksisaksi, ahli, dsb. Sedangkan penetapan dismissal harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup, akan tetapi pengucapan putusannya harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Terhadap perlawanan yang dinyatakan benar maka dimulailah pemeriksaan terhadap pokok perkaranya mulai dengan pemeriksaan persiapan dan seterusnya. Majelis yang memeriksa pokok perkaranya adalah Majelis yang sama dengan yang memeriksa gugatan perlawanan tersebut tetapi dengan penetapan Ketua Pengadilan. Jadi tidak dengan secara otomatis. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan maka penetapan dismissal itu gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Apabila pihak Pelawan mengajukan permohonan banding atau upaya hukum lainnya, maka Panitera berkewajiban membuat akte penolakan banding atau upaya hukum lainnya. 3. Pemeriksaan Persiapan Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis. Oleh karena itu dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan atau tergugat untuk dimintai keterangan/ penjelasan tentang keputusan yang digugat, tidak selalu harus didengar secara terpisah. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, tidak harus di ruangan sidang, bahkan 64

dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim tanpa toga. Pemeriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis. Maksud Pasal 63 ayat (2) b tidak terbatas hanya kepada Badan/Pejabat TUN yang digugat, tetapi boleh juga terhadap siapa saja yang bersangkutan dengan data-data yang diperlukan untuk mematangkan perkara itu. Dalam pemeriksaan persiapan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran (SEMA No. 2 Tahun1991) serta Juklak MARI (Juklak MARI No.052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992), (Surat MARI No. 223/Td.TUN/ X/ 1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak), (Surat MARI No. 224 /Td.TUN/X/1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak). Majelis Hakim berwenang untuk : Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan, demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai Penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat TUN mengingat bahwa penggugat dan Badan atau Pejabat TUN kedudukannya tidak sama. Dapat pula melakukan acara mendengarkan keterangan-keterangan dari Pejabat TUN lainnya atau mendengarkan keterangan siapa saja yang dipandang perlu oleh hakim serta mengumpulkan surat-surat yang dianggap perlu oleh hakim. Dalam kenyataan Keputusan TUN yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian ia seharusnya melampirkannya pada gugatan yang ia ajukan. Tetapi apabila penggugat yang tidak memiliki Keputusan TUN yang bersangkutan tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu. Untuk itu, Hakim dapat meminta kepada Badan/Pejabat TUN yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada Pengadilan Keputusan TUN yang sedang disengketakan itu. Dengan kata “sedapat mungkin” tersebut ditampung semua kemungkinan, termasuk apabila tidak ada keputusan yang dikeluarkan menurut ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986. Pemeriksaan persiapan terutama dilakukan untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan. Dalam hal adanya tanggapan dari Tergugat, tidak dapat diartikan sebagai replik dan duplik. Bahwa untuk itu harus dibuat berita acara pemeriksaan persiapan.

65

Mencabut “Penetapan Ketua PTUN tentang penundaan pelaksanaan Keputusan TUN” apabila ternyata tidak diperlukan. · Dalam tahap pemeriksaan persiapan juga dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak selalu harus dilaksanakan lengkap, cukup oleh salah seorang anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Penugasan tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan. Kalau gugatan dari Penggugat dinilai oleh Hakim sudah sempurna maka tidak perlu diadakan perbaikan gugatan. · Majelis Hakim juga harus menyarankan kepada penggugat untuk memperbaiki petitum gugatan yang sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 tentang petitum gugatan dan dalam Pasal 97 ayat 7 tentang putusan pengadilan, maka untuk keseragaman bunyi amar putusan adalah sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan batal keputusan TUN yang disengketakan yang dikeluarkan oleh nama intansi atau nama Badan/Pejabat TUN tanggal… Nomor….perihal….atau menyatakan tidak sah keputusan TUN yang disengketakan yang dikeluarkan oleh nama instansi atau nama Badan/Pejabat TUN, tanggal ….nomor…perihal…). Selanjutnya diikuti amar berupa mewajibkan atau memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN yang disengketakan. Untuk itu didalam praktek masih adanya putusan yang sifatnya deklaratoir (Menyatakan batal atau tidak sah saja) , tidak diikuti amar selanjutnya berupa :Mewajibkan atau Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN yang disengketakan. Tenggang waktu 30 hari untuk perbaikan gugatan dalam fase pemeriksaan persiapan, janganlah diterapkan secara ketat sesuai bunyi penjelasan Pasal 63 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986. Tenggang waktu 30 hari tersebut tidak bersifat memaksa maka hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru satu kali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. (Penjelasan Pasal 63 ayat 3 UU No. 5 Tahun1986).Dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat tidak ada pemeriksaan persiapan. Setelah ditunjuk Hakim tunggal, langsung para pihak dipanggil untuk persidangan.

66

4. Persidangan Dalam pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat (Pasal 98 dan 99 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).Ketua Majelis/Hakim memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat.Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan.Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa TUN dengan tiga orang Hakim, sedangkan dengan acara cepat dengan Hakim Tunggal. Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Pemeriksaan sengketa TUN dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang. Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum, namun putusan tetap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur, dan penggugat harus membayar biaya perkara. Setelah gugatan penggugat dinyatakan gugur, penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara. Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan. Dalam

67

hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan tersebut tidak diterima berita baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat. Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.Dalam hal terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih diantara mereka atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan Hakim Ketua Sidang.Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedang terhadap pihak yang tidak hadir oleh Hakim Ketua Sidang diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi. Apabila pada hari penundaan sidang tersebut tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya.Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh Hakim Ketua Sidang dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama 68

dengan pokok perkara.Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peranan hakim ketua sidang dalam proses pemeriksaan sengketa TUN adalah aktif dan menentukan serta memimpin jalannya persidangan agar pemeriksaan tidak berlarut-larut. Oleh karena itu, cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa tidak semata-mata bergantung pada kehendak para pihak, melainkan Hakim harus selalu memperhatikan kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat oleh sengketa itu.Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Pasal 107 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peratun dapat menentukan sendiri : 1. Apa yang harus dibuktikan. 2. Siapa yang harus dibebani pembuktian hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri. 3. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian. 4. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. Alat bukti terdiri dari : Surat atau tulisan, Keterangan ahli, Keterangan saksi, Pengakuan para pihak, Pengetahuan hakim. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat TUN, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa. Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu.

69

Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari pengadilan.Pemeriksaan saksi di persidangan dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Sidang. Saksi yang sudah diperiksa harus tetap di dalam ruang sidang kecuali jika hakim ketua sidang menganggap perlu mendengar saksi yang lain di luar hadirnya saksi yang telah didengar itu misalnya apabila saksi lain yang akan diperiksa itu berkeberatan memberikan keterangan dengan tetap hadirnya saksi yang telah didengar.Atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan.Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan. Biaya perjalanan pejabat yang dipanggil sebagai saksi di Pengadilan tidak dibebankan sebagai biaya perkara. Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan hakim mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat memberi perintah supaya saksi dibawa oleh polisi ke persidangan. Menjadi saksi adalah satu kewajiban hukum setiap orang. Orang yang dipanggil menghadap sidang Pengadilan untuk menjadi saksi tetapi menolak kewajiban itu dapat dipaksa untuk dihadapkan di persidangan dengan bantuan polisi. Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan tidak diwajibkan datang di Pengadilan tersebut tetapi pemeriksaan saksi itu dapat diserahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi. Ketua Pengadilan yang mendelegasikan wewenang pemeriksaan saksi tersebut mencantumkan dalam penetapannya dengan jelas hal atau persoalan yang harus ditanyakan kepada saksi oleh Pengadilan yang diserahi delegasi wewenang tersebut.Dari pemeriksaan saksi tersebut dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengadilan yang kemudian dikirimkan kepada Pengadilan yang memberikan delegasi wewenang di atas. 1).

Pada setiap pemeriksaan, panitera harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang.

2).

Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera. Apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut .Apabila hakim ketua sidang dan panitera berhalangan menandatangani maka berita acara ditandatangani oleh ketua pengadilan dengan menyatakan berhalangannya hakim ketua sidang dan panitera tersebut.Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu 70

hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya. Lanjutan sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, dan bagi mereka pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan. Dalam hal salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama ternyata tidak datang pada hari persidangan selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyuruh memberitahukan kepada pihak yang tidak hadir tentang waktu, hari, dan tanggal persidangan berikutnya. (Pasal 95 UU No. 5 Tahun1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. 5. Putusan Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakataan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila musyawarah majelis tersebut tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Tidak diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum mengakibatkan putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Putusan pengadilan harus memuat dan memenuhi syarat sebagai berikut : a. Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kedudukan para pihak;

71

c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas; d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan; f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara; g. hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan hadir atau tidak hadirnya para pihak. (Pasal 109 UU No.5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004). Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam syarat putusan tersebut, dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.Dalam Pasal 97 ayat (7), (8), (9) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 mengenai putusan yaitu : (1) Putusan pengadilan dapat berupa : a. Gugatan penggugat ditolak. b. Gugatan penggugat dikabulkan. c. Gugatan penggugat tidak diterima. d. Gugatan penggugat gugur. (2) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dapat disertai pembebanan ganti rugi berupa : a. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan atau b. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan dan penerbitan keputusan TUN yang baru; atau c. Penerbitan keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi. (5) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi. Bagi pihak yang tidak sependapat dengan Putusan PTUN dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan PTUN diberitahukan secara sah.

72

C. Rangkuman Upaya administratif diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dan tidak menerima keputusan tersebut karena dirasa keputusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bahkan dianggap bukan sebagai pembinaan. Olehynya setiap PNS diberikan upaya administratif baik dalam bentuk keberatan maupun banding administratif. Keberatan dapat ditempuh apabila hukuman disiplin yang dijatuhi kepada PNS selain pemberhentian, baik pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri maupun pemberhentian tidak dengan hormat.. Keberatan atas hukuman disiplin ditujukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum sedangkan banding administratif di tujukan kepada Badan Pertimbaangan Kepegawaian D. Latihan 1. Jelaskan pengetian upaya adminstratif 2. Apakah yang dimaksud dengan keberatan dan banding administrative 3. Sebutkan hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan keberatan 4. Sebutkan hukuman disiplin yang daapat diajukan keberatan 5. Jelaskan tata cara pengajuan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghuku

73

BAB VII BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

A.

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin 1. Hukuman disiplin yang berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan yang dijatuhkan oleh : a. Presiden b. Pejabat Pembina Kepagawaian untuk jenis hukuman disiplin : 1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis 4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 5. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 6. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 7. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 8. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dan 9. Pembebasan dari jabatan c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin : 1. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 2. Pembebasan dari jabatan d. Kepala Perwakilan RI untuk jenis hukuman disiplin berupa : 1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis 4. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 5. Pembebasan dari jabatan e. Pejabat yang berwenang menghukum 1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis

74

2. Hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) dan tanggal ditetapkan keputusan apabila diajukan keberatan yang dijatuhkan oleh : a. Pejabat struktural eselon I sampai eselon IV berupa : 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun b. Eselon II yang atasan langsungnya PPK atau eselon I yang atasan langsungnya bukan PPK berupa penundaan kenaikan gaji berkala B.

Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin : 1. PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat menjalani hukuman disiplin dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat : a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 2. PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya adminstrasi diberhentikan dengan hormat sebagai PNS 3. PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat 4. PNS yang sedang mengajukan banding administrastif dan telah mencapai batas usia pensiun , apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS . Dalam hal PNS sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat, maka keputusannya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang dan menjadi keputusan pemberhentian dengan hormat.

C.

Hak-hak kepegawaian 1. PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan 2. PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya

75

3. PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaian 4. PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas banding admnistratif, diberhentikan pembayaran gajinya sampai ditetapkannya keputusan banding administratif D.

Rangkuman Hukuman disiplin yang dijatuhkan

oleh pejabat yang berwenang menghukum

mempunyai masa berlakunya sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada

Pegawai Negeri Sipil untuk hukuman disiplin yang

dapat diajukan keberatan adalah setelah 14 hari apabila tidak diajukan keberatan, jika diajukan keberatan dapat berlaku setelah keputusan hukuman disiplin tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. E.

Latihan 1. Sebutkan hukuman disiplin yang berlaku sejak tanggal di tetapkan 2. Sebutkan hukuman disiplin yang berlaku pada hari ke 15 apabila tidak ada banding administrasi 3. Bagaimana hukuman disiplin yang sedang menjalani oleh PNS yang mencapai batas usia pensiun 4. Bagaimana hukuman disiplin yang sedang dijalani kemudian PNS tersebut meninggal dunia

76

BAB VIII HAL-HAL PENTING

A.

Ketentuan Lain-Lain Pada Bab VII pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diatur tentang ketentuan penutup, dan ketentuan lain-lain pada Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 , maka pada modul ini penulis melihat beberapa ketentuan tersebut

menjadi

perhatian serius bagi pejabat Pembina kepegawaian maupun pejabat yang berwenang menghukum antara lain : 1.

Apabila seorang PNS diusulkan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, terlebih dahulu memperhatikan jabatan yang lowong dan kompetensinya

2.

PNS yang sedang mengajukan upaya administrasi tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau sedang mengajukan upaya administrasi tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

3.

PNS yang sedang proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelaanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administrasi tidak dapat disetujui pindah instansi

4.

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukaan pelanggaraan disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya

5.

PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak boleh dipertimbangkan kenaikan pangkatnya dan kenaikan gaji berkalanya

6.

Hasil pemeriksaan pihak yang berwajib dan unsur pengawas dapat digunakan sebagaai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin

7.

Surat panggilan, berita acara pemeriksaan, surat keputusan dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia

8.

Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat

77

9.

Apabila PNS masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kepada PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin lebih berat dan sisa hukuman disiplin yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengaan hukuman disiplin yang baru ditetapkan

10. Apabila PNS yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan baru menjalani sebagian dari masa hukuman , apabila yang bersangkutan kemudian dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun maka PNS yang bersangkutan hanya menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) tahun ke depan 11. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuaan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan januari sampai dengan bulan desember tahun yang bersangkutan 12. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih didasarkan pertimbangan objektif dari PPK B.

Ketentuan Peralihan Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, maka dalam penerapan dilapangan akan banyak menghadapi permasalahan terutama pada masa peralihan ini, oleh sebab itu, diaturlah tentang ketentuan peralihan sebagai berikut : 1. Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan sedang dijalani oleh PNS dinyatakan tetap berlaku 2. Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada BAPEK sebelum berlakunya Peraaturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nonor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Apabila telah terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nonor 53 Tahun 2010 dengan ketentuan : 78

a. Apabila ketentuan yang dilanggar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maka penjatuhan hukumannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. b. Apabila ketentuan yang dilanggar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tidak terdapat secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka untuk menentukan jenis pelanggarannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 4. Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 5. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS , bagi PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 6. Dengan dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku ketentuan Pasal 12 Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008, bagi PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan atau lebih terus menerus sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka yang bersangkutan diperiksa dan dijatuhi hukuman disiplin atas pelanggaran ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

79

BAB IX PENDOKUMENTASIAN

Penegakan Disiplin PNS tidak akan berjalan hanya pada sebatas penjatuhan hukuman disiplin bagi yang melanggar, tetapi penegakan disiplin tidak bisa lepas dari peran administrasi itu sendiri terutama pendokumentasian. Pendokumentasian dalam penegakan disiplin dimaksudkan agar tercipta tertib administrasi bagi pejabat pengelola kepegawaian, karena pendokumentasian ini sifatnya wajib terutama setiap keputusan hukuman disiplin PNS di lingkungannya. Pada Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 anak lampiran I-w adalah contoh Kartu Hukuman Disiplin PNS. KARTU HUKUMAN DISIPLIN PNS No

JENIS

KEPUTUSAN

KET

HUKUMAN DISIPLIN YG PEJABAT NOMOR TANGGAL DIJATUHKAN 1

2

3

4

5

6

80

DAFTAR PUSTAKA

Prijadarmanto Soegeng, Kiat Pembinaan Disiplin, PT. Pradiya Paramita, 1987 Jakarta Kamus Besar bahasa Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Surat Mahkama Agung No 222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 Tentang Juklak Pengadilan

81