FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) SEBAGAI BANDING ADMINISTRASI

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) SEBAGAI BANDING ADMINISTRASI

Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : ICHTIAR PRAMBUDI E 1107034

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

commiti to user


digilib.uns.ac.id

commitiito user


digilib.uns.ac.id

commitiiito user


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: Ichtiar Prambudi

NIM

: E1107034

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) SEBAGAI BANDING ADMINISTRASI adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

Oktober 2011

yang membuat pernyataan,

Ichtiar Prambudi NIM. E1107034

commitivto user


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Ichtiar Prambudi. E1107071. FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) SEBAGAI BANDING ADMINISTRASI. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagai banding administrasi dan proses banding administrasi di Badan Pertimbangan Kepegawaian. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang bersifat preskriptif mengenai fungsi dan tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagai banding administrasi dan proses banding administrasi di Badan Pertimbangan Kepegawaian. Jenis bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan yaitu studi kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundangundangan, dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis bahan hukum deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagai Lembaga Banding Administrasi mempunyai fungsi, 1), fungsi Peradilan, 2), fungsi Pertimbangan dan 3), fungsi Pengawasan Administratif. Proses Banding Administrasi yang dilakukan Badan Pertimbangan Kepegawaian diajukan secara tertulis kepada BAPEK oleh PNS yang menerima Surat Keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima, dengan melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian, berita acara pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tanggapan dari Pejabat Departemen/Instansi yang berwenang menghukum, bila dokumen Banding Administrasi sudah lengkap diadakan sidang di MENPAN yang dihadiri oleh anggota BAPEK, BAPEK memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya Banding Administrasi, Keputusan BAPEK dapat memperkuat, memperberat, memperingan, atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah, Keputusan Bapek mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Kata Kunci: Banding Administrasi, Fungsi BAPEK, Tugas BAPEK.

commitv to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

Ichtiar Prambudi. E1107071. THE FUNCTION AND DUTY COURT OF CIVIL SERVICE AS ADMINISTRATIVE APPEALED. Law of Faculty Sebelas Maret University. The research is aim at knowing the function, duty, and its process of court of civil service as administrative appealed. It is a perspective doctrinal research of processes as administrative appealed. The law subject used includes primary and secondary subject. The technique of collecting data is documentary/referential study from handbooks referent, legal materials legislation, and document referent. Meanwhile, in analyzing the data uses deductive study by summarizing the conclusion from the problems, real problem faced. The result of the research shows that court of civil service as administrative appealed has functions as: 1) functional justice; 2) functional consideration; and 3) functional supervision Administrative. administrative appealed process which is done by civil servants receiving decree stoping with no respected as his/her want, and it should be done at least 14 (fourteen) days at the date when the decree disciplinary punishment received by attaching decree stoping, investigation agenda, report of the investigation, and comment from authorized local Department officer. If the document has been completed, the court can be done. In addition, it should be attended by court of civil service members. court of civil service checks and takes the decision in 180 (one hundred and eighty) days at date when administrative appealed received court of civil service decisions may strengthen, incriminate, alleviate, and cancel the decision of Builder Official Affair Officer or Major as a government representative. court of civil service decision is bind and must be obeyed by all of related institution. Keywords: Administrative Appealed, duty of court of civil service, function of court of civil service.

commitvito user


digilib.uns.ac.id

MOTTO Sesungguhnya yang termasuk jihad besar ialah berkata benar kepada penguasa yang zalim (Rasulullah SAW)

Berkatalah benar, walaupun sakit (Rasulullah SAW) Berjuang sampai tujuan dan cita-cita tercapai (Che Guevarra)

Lebih baik maju terbentur daripada mundur teratur (Ichtiar Prambudi) Kesuksesan berjarak satu langkah dari orang yang mau belajar dari kesalahan berani mencoba dan tidak takut gagal (Sheila on 7)

Bertarung melawan waktu yang tak pernah mau mengalah (Buruh Laju) Jika kita ingin melihat pelangi yang indah, kita harus bersabar menanti turunnya hujan (Promod Brata)

commit viito user


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih kepada : 1. Tuhan Yang Maha Esa Pencipta Alam Semesta atas segala karunia, rahmat, dan nikmat yang telah diberikan-Nya. 2. Orang tuaku tercinta Bapak Suhardjono soekowati dan ibu Suharsih atas segala doa, bimbingan, nasehat, kehangatan cinta dan kasih sayang tiada surutnya, serta kerja keras yang tak ternilai harganya demi mewujudkan cita-citaku menjadi seorang Sarjana Hukum. 3. Untuk Adikku Lilih Yudha Rini. 4. Untuk Wanita yang slalu menemaniku bertarung melawan waktu yang tak pernah mau mengalah 5. Seluruh keluarga besar Penulis terima kasih atas dukungan dan semangatnya. 6. Sahabat-sahabatku tersayang. 7. Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2007 Non Reguler. 8. Teman-teman Komunitas Vespa, onthel dan Photograpy Terima Kasih atas dukungan dan Semangatnya. 9. Untuk semua Buruh Laju yang selalu berjuang siang dan malam agar kelurga mereka bahagia dan hidup selayaknya. 10.Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 11.Almamaterku, Fakultas Hukum UNS, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya

commit viiito user


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul

FUNGSI

DAN

TUGAS

BADAN

PERTIMBANGAN

KEPEGAWAIAN SEBAGAI BANDING ADMINISTRASI ini tepat sesuai waktu yang telah direncanakan. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.. Tentunya selama penyusunan penulisan hukum ini, maupun selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tidak sedikit bantuan yang penulis terima baik berupa materiil maupun imateriil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunianya serta senantiasa menjaga dan melindungi penulis dalam setiap langkah dan mencari ridho-Nya. 2. Nabi Muhammad SAW junjungan dan suri tauladan yang baik untuk penulisan dalam menjalani kehidupan. 3. Orang tua saya Bapak Suhardjono dan Ibu Suharsih yang menjadi sumber inspirasi, kebanggaan dan pengabdian diri penulis. Terima kasih untuk dan ridho yang menjadi kekuatan dan bekal dalam menjalankan kehidupan ini, serta segenap pengertian, dukungan dan kepercayaan yang telah engkau berikan. 4. Prof.Dr.Hartiwiningsih,S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 5. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara. 6. Ibu Rahayu Subekti, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga yang dengan sabar memberikan saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

commitixto user


digilib.uns.ac.id

7. Bapak Harjono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 8. Ibu Rahayu Subekti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa studi. 9. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi. 10. Segenap Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan pelayanan dalam bidang akademik kepada penulis selama masa studi. 11. Buat teman-temanku kuliah Tama, Agus, Kowab, Endry, Ganyot, Budi Aduk (dedi), Arif, candra (ponkrenk), Ambon, Hujang, Cholis (Bang Napi), Ipin, Bagus, Fery, Bim-bim, Dewi, Rosi, Kiki terima kasih buat semangat dan bantuannya selama ini. 12. Buat temanMapud, Toko, Iwan, Huda, Deden, Alvin n Cemonk, April, B-genk, D2 (dani n dika) terima kasih buat semangat dan waktu untuk berbagi dengan kalian. 13. Buat Teman- teman Himpunan mahasiswa Islam (Hmi) Aldi, Yaser, Refi, Didit, Ridho, Yedhi, Shinta, Gopal, Dayat, Wisnu, Mas Rahmat, Marthin, Iswan, Dll Terima kasih Untuk semangat dan Bantuannya selama ini Yakin Usaha Sampai (YAKUSA). 14. Buat Denok sahabat terbaik yang telah menemani Penulis 5 (lima) tahun di kota solo dan sekitarnya, tak ada vespa yang tak retak. 15. Buat Teman- teman Komunitas Sebelas Maret Scooter (SMS) Londho, Kang Solix, Panggih, Gancar, Rosyid, Doblek, Hamid, Toriq, Boim, Penyu, Aji, Ole, Galih, terima kasih semangat dan bantuannya selama ini. 16. Buat teman- teman Komunitas Sepeda Ontel Lawas Solo (SOLO) dian, dimas, wawan, ukiq, pak itonk, mas bangbank, mas cecep, gondrong, DLL hidup seperti bersepeda, ketika kita mengayuh maka kita bergerak.

commitx to user


digilib.uns.ac.id

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat dan dapat berguna untuk melengkapi pengetahuan kita khususnya pengetahuan hukum.

Surakarta, Oktober Penulis, Ichtiar Prambudi

commitxito user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..............................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN .........................................................................

iv

ABSTRAK .......................................................................................................

v

HALAMAN MOTTO ......................................................................................

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................

viii

KATA PENGANTAR ....................................................................................

ix

DAFTAR ISI ...................................................................................................

xii

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................

xiv

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ............................................................

1

B. Perumusan Masalah ...................................................................

4

C. Tujuan Penelitian .......................................................................

5

D. Manfaat Penelitian .....................................................................

5

E. Metode Penelitian ......................................................................

6

F. Sistematika Penelitian ................................................................

9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori ..........................................................................

12

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Administrasi Negara ......

12

a. Pengertian Hukum Administrasi Negara ........................

12

b. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara.................

15

2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kepegawaian ..................

16

a. Pengertian Pegawai ........................................................

16

b. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....................................

19

c. Pengertian Hukum Kepegawaian ....................................

21

3.

Tinjauan Umum Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian .......................................................................

commit xiito user

23


digilib.uns.ac.id

4.

Tinjauan Umum Tentang Banding Administrasi .................

5.

Tinjauan Umum Tentang Peraturan Pemerintah Republik

24

Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ................................................

27

B. Kerangka Pemikiran ...................................................................

30

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pembahasan .............................................................................

32

1. Fungsi dan Tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian

2.

Sebagai Banding Administrasi ...........................................

33

a. Fungsi Badan Pertimbangan Kepegawaian ....................

33

b. Tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian .....................

39

Proses Banding Administrasi di Badan Pertimbangan Kepegawaian .....................................................................

44

BAB IV. PENUTUP A. Simpulan ..................................................................................

51

B. Saran ........................................................................................

52

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit xiiito user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran ..........................................................

30

Gambar 2. Skema Pola Penyelesaian Keberatan ke BAPEK ...........................

50

commit xivto user


digilib.uns.ac.id

BAB. I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pegawai negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional

yakni

mewujudkan

masyarakat

madani

yang

taat

hukum,

berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Disamping

itu

dalam

pelaksanaan

desentralisasi kewenangan

pemerintahan kepada daerah, pegawai negeri berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dijelaskan pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Namun seiring dengan waktu tidak di pungkiri adanya kecenderungan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri sipil, masih banyaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri sipil tersebut salah satu penyebabnya adalah belum dipahaminya secara baik dan mendalam ketentuan-ketentuan megenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri

commit1 to user


digilib.uns.ac.id 2

Sipil dan fakta juga menunjukkan bahwa masih terbatasnya himpunan peraturan

kepegawaian,

khususnya

yang

berkaitan

dengan

banding

administrasi. Untuk itu setiap Pegawai Negeri Sipil dituntut agar memahami dan menghayati serta melaksanakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya demi terciptanya aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Peraturan disiplin pegawai negeri sipil diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 1980 yang diperbaharui dengan peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai: a. Kewajiban b. Larangan c. Hukuman disiplin d. Pejabat yang berwenang menghukum e. Penjatuhan hukuman disiplin f. Keberatan atas hukuman disiplin g. Berlakunya keputusan hukuman disiplin

Sejarah telah membuktikan bahwa Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan yang amat penting dan menentukan karena Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan sehingga diharapkan Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi contoh serta teladan dalam gerakan disiplin nasional. (http://www.bkn.go.id,diakses pada 7 juni 2011 pukul 21.00 WIB ) Hukuman terhadap pelanggaran disiplin perlu ditegakkan /dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Akan tetapi hukuman yang

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

diberikan bersifat mendidik yang pada gilirannya bagi pegawai yang sengaja melanggar atau tidak disiplin dapat menyadari atau sadar akan kesalahan dan kelemahannya. Laksanakan tata tertib dengan konsekuen apabila dalam suatu instansi / kantor telah dibuat tata tertib, maka tata tertib tersebut

hendaknya

dilaksanakan

dengan sungguh-sungguh

sebagai

pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Pimpinan harus menjadi contoh atau teladan dalam melaksanakan tata tertib, dalam usaha membina dan menegakkan disiplin para pegawai untuk lebih mengefektifkan tata tertib yang telah ditetapkan perlu adanya keteladanan dari setiap pimpinan. Sebab pimpinan adalah seorang yang menjadi panutan dan sorotan dari para pegawai yang menjadi bawahannya. Pernyataan ini relevan sekali dengan sifat seorang pemimpin yang dipopulerkan dengan kata-kata Ing Ngarso Sung Tulodo, IngMadyo Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Pengawasan aparatur negara menuju kepada administrasi yang

sempurna

sangat

tergantung

kualitas dan profesionalisme pegawai negeri itu sendiri. Undang No.43 tahun 1999 tentang Pokok

pada

Undang

Pokok Kepegawaian memberikan jaminan

kedudukan serta kepastian hukum bagi pegawai negeri untuk mengatur dan menyusun aparatur yang bersih dan berwibawa. Pembinaan pemerintahan,

dan

baik

penyempurnaan

serta

kelembagaan maupun

pendayagunaan aparatur

ketatalaksanaan

dari

segi

kepegawaian perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan secara menyeluruh.

Hal

tersebut

juga

telah

digariskan

dalam

Garis-Garis

Besar Haluan Negara 1998 dalam Bab IV mengenai bidang Aparatur Negara disebutkan antara lain, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisien dan efektif dalamseluruh jajaran administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan kedisiplinan pegawai negeri. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara.

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

Kenyataan dilapangan masih banyak ditemukan pegawai negeri yang kurang tahu dan kurang menyadari akan tugas dan fungsinya sehingga sering kali timbul ketimpangan ketimpangan dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarangmembuat kecewa masyarakat. Dengan

adanya

berbagai

macam

pelanggaran dan kedisiplinan pegawai tersebut. Namun

demikian

diharapkan

dengan

adanya

Lembaga

yang

kehadirannya sebagai sarana perlindungan hukum bagi PNS dan sebagai sarana pengawasan administrasif terhadap perilaku pejabat TUN, dalam perkembangan Kepegawaian

administrasi (BAPEK)

negara

dapat

kehadiran

dijadikan

Badan

sarana

Pertimbangan

pengawasan

sarana

administrasif (administrative control) terhadap perilaku badan / pejabat TUN guna meluruskan tindakan aparatur pemerintah pada prosedur dan substansi yang sebenarnya. BAPEK juga diharapkan sebagai sarana perlindungan bagi kepentingan PNS, oleh karena dasar pengujian dalam menyelesaikan keberatan PNS adalah dari segi penerapan hukum dan segi kemanfaatan (Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian-2009). Bertolak dari uraian tersebut di atas, peneliti berpikir dan tertarik untuk mengadakan penelitiandalam

rangka penulisan

hukum

dengan

judul

GSI DAN TUGAS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) SEBAGAI BANDING ADMINISTRASI

B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas sebelumnya maka penulis merumuskan permasalahan dengan tujuan mengetahui lebih dalam pokok permasalahan yang akan di teliti, adapun perumusan masalah hyang hendak di angkat dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana fungsi dan tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagai banding administrasi? 2. Bagaimana proses banding administrasi di Badan Pertimbangan Kepegawaian?

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

C. TUJUAN PENELITIAN Suatu kegiatan penelitian pastilah terdapat suatu tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Baik untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban dari masalah yang dihadapi sehingga memberikan arah yang pasti dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui fungsi dan tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagai banding administrasi. b. Untuk mengetahui proses banding administrasi di Badan Pertimbangan Kepegawaian. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk

memperoleh

ilmu

pengetahuan

dalam

bidang

hukum

kepegawaian serta menerapkannya sesuai ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh kuliah di fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Untuk memperoleh bahan hukum yang lebih lengkap sebagai bahan penyusunan penulisan hukum sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan bidang ilmu hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. c. Untuk memperluas pengetahuan kemampuan serta wawasan penulis dalam bidang yang mencakup Hukum Administrasi Negara.

D. MANFAAT PENELITIAN Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi semua pihak. Adapun manfaat yang didapat dari penelitrian inin adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis a. Secara

teoritis

penelitian

ini

dapat

memberikan

sumbangan

pengetahuan serta pemikiran yang bermafaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum kepegawaian terutama tentang banding administarsi di Badan Pertimbangan Kepegawaian.

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

b. Untuk memberikan suatu tambahan informasi, referensi maupun literatur yang berguna untuk penulisan hukum selanjutnya guna pengembangan ilmu hukum. 2. Manfaat Praktis a. Secara praktis peneliti berharap memberikan pengetahuan kepada semua pihak terutama PNS, bahwa keberatan atas keputusan pejabat/ atasan dimana tempat PNS itu bekerja dapat diproses melaui BAPEK. b. Memberikan wawasan bagi peneliti mengenai ruang lingkup yang dibahas serta mengetahui seberapa besar menggunakan penalaran dalam melakukan kegiatan penelitian.

E. METODE PENELITIAN Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35). Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan adalah peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya (Johnny Ibrahim, 2006:28). Didalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya (Johnny Ibrahim, 2006:28). Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Ditinjau dari sudut penelitian hukum itu sendiri, maka pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (librabry based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johnny Ibrahim, 2006: 44). 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif. Artinya sebagai ilmu yang besifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 22). Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif

mengenai

fungsi

dan

tugas

Badan

Pertimbangan

Kepegawaian sebagai banding Administrasi. 3. Pendekatan Penelitian Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, maka terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum antara lain pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93). Dari beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach) yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

mengenal adanya data. Sehingga yang yang digunakan adalah bahan hukum, dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Bahan hukum primer dalam penelitian ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dikategorikan, dibaca, dikaji, selanjutnya dipelajari, diklarifikasi dan dianalisis dari buku-buku, literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumendokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi (Jonny Ibrahim, 2006:393). 6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud metode deduktif sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajua premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan Premis minor (bersifat khusus). Dari kedua Premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2006;47). Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Di dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengelolaan data hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui fungsi dan tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagai Banding Administrasi dan Proses Banding Administrasi di Badan Pertimbangan Kepegawaian.

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang : 1.

Latar Belakang Masalah

2.

Perumusan Masalah

3.

Tujuan Penelitian

4.

Manfaat Penelitian

5.

Metode Penelitian dan

6.

Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 1.

Kerangka teori Yang berisi sub bab, antara lain Tinjauan umum tentang Hukum Administrasi Negara yang meliputi : Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kepegawaian yang meliputi : Pengertian Pegawai, Pegawai Negeri Sipil, Pengertian Hukum Kepegawaian. Tinjauan Umum Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, Tinjauan Umum Tentang Banding Administrasi, Tinjauan umum

Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. 2.

Kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.

Fungsi dan tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagai Banding Administrasi

2.

Proses

Banding Administrasi di Badan Pertimbangan

Kepegawaian.

BAB IV : PENUTUP a.

Kesimpulan

commit to user



b.

Saran

DAFTAR PUSTAKA Berisi sumber-sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum baik langsung maupun tidak langsung. LAMPIRAN Berisi instrumen-instrumen penelitian.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Administrasi Negara a. Pengertian Hukum Administrasi Negara Kata Administrasi berasal dari bahasa latin yang berarti

. Derivasinya antara lain menjadi yang berarti besturing atau pemerintahan. Dalam

kamus besar bahansa Indonesia , Administrasi diartikan sebagai : a. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara- cara penyelenggaraan organisasi; b. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; c. Kegiatan

yang

berkaitan

dengan

penyelenggaraan

pemerintahan; d. Kegiatan kantor dan tata usaha (Ridwan HR,2010:25). Pada dasarnya definisi Hukum Administrasi Negara sangat sulit untuk dapat memberikan suatu definisi yang dapat diterima oleh semua pihak, mengingat Ilmu Hukum Administrasi Negara sangat luas dan terus pengolahan/penyelenggaraan

suatu

berkembang mengikuti arah Negara.

Namun

sebagai

pegangan dapat diberikan beberapa definisi sebagai berikut :

sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badanbadan itu menggunakan wewenagnya yang telah diberikan

adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-

commit to user 12



alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-

seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat

Negara

adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang

menjadi sebab Negara berfungsi/ bereaksi

dan

peraturan-

peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga

Negara

adalah keseluruhan

aturan

yang

hendaknya

diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang

adalah aturan-aturan yang menguasai tiap-tiap cabang kegiatan

adalah ketentuan-ketentuan mengenai campur tangan dan alat-

Negara

adalah hukum

Administrasi

Negara,

kekuasaan

dan

yang

hukum

berhubungan

ini menentukan

tugas-tugas

dari

dengan organisasi

pejabat-pejabat

adalah keseluruhan aturan-aturan yang menguasai kegiataqnkegiatan alat-alat perlengkapan Negara yang bukan alat perlengkapan

perundang-undangan

atau

kekuasaan

kehakiman menentukan luas dan batas-batas kekuasaan alat-

commit to user



alat perlengkapan tersebut, baik terhadap warga masyarakat maupun antara alat-alat perlengkapan itu sendiri, atau pula keseluruhan aturan-aturan yang menegaskan dengan syaratsyarat bagaimana badan-badan tata usaha negara/ administrasi memperoleh

hak-hak

dan

membebankan

kewajiban-

kewajiban kepada para warga masyarakat dengan peraturan alat-alat

perlengkapannya guna kepentingan pemenuhan

kebutuhan-kebutuhan umum.

mengujihubungan hukum

istimewa yang diadakan agar

memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus. Jadi ada tiga ciri-ciri Hukum Administarsi Negara : a. Menguji hubungan hukum istimewa b. Adanya para pejabat pemerintahan c. Melaksanakan tugas-tugas istimewa.

Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari

kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan

terhadap penguasa-penguasa administrasi.

adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat

yang diserahi tugas melakukan

sebagian dari pekerjaan pemerintaha dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman. Dari

pengertian-pengertian

di

atas

jelaslah

bahwa

bidang hukum administrasi Negara sangatlah luas, banyak segi dan macam ragamnya. Pemerintah adalah pengurus dari pada Negara, pengurus Negara adalah keseluruhan dari jabatanjabatan didalam

suatu Negara yang mempunyai tugas dan

commit to user



wewenang politik Negara dan dijalankan

oleh

pemerintah

pemerintahan. Apa adalah

tugas

Negara

yang dan

merupakan tanggung jawab dari pada alat-alat pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Administarsi Negara adalah Hukum mengenai Pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tugasnya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara.

b. Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara Meskipun secara umum dianut definisi negatif tentang pemerintahan, yaitu sebagai suatu aktivitas di luar perundangan dan peradilan, pada kenyataannya pemerintah juga melakukan tindakan hukum dalam bidang legislasi misalnya, dalam hal pembuatan undang- undang organik dan pembuatan berbagai peraturan pelaksanaan lainnya, dan juga bertindak dalam bidang penyelesaian perselisihan. Oleh karena itu tidak mudah menentukan ruang lingkup Hukum Administrasi Negara. Prajudi Atmosudirjo membagi HAN dalam 2 bagian, yaitu HAN heteronom dan HAN otonom. HAN heteronom yang bersumber pada UUD,TAP MPR dan UU adalah hukum yang mengaturb seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara. HAN otonom

adalah hukum

operasional yang diciptakan

pemerintah dan administrasi negara (Prajudi Atmosudirjo,2006-35) C.J.N Versteden menyebutkan bahwa secara garis besar hukum administrasi negara meliputi bidang pengaturan antara lain a. Peraturan mengenai penegakan ketertiban dan keamanan kesehatan dan kesopanan dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga negara yang ditegakkan dan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah;

commit to user



b. Peraturan yang ditunjukkan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat; c. Peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang ditetapkan pemerintah; d. Peraturan-peraturan

yang

berkaitan

degan

tugas-

tugas

pemeliharaan dari pemerintah termasuk bantuan terhadap aktivitas swasta dalam rangka pelayanan umum; e. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak; f. Peraturan-peraturan

mengenai

perlindungan

hak

dan

kepentingan warga negara terhadap pemerintah g. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakkan hukum administrasi, h. Peraturan-peraturan mengenai pengawasan organ pemerintahan yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah, i. Peraturan-peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai pemerintahan.

2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kepegawaian a. Pengertian Pegawai Di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa mempunyai kedudukan yang makin penting, meskipun negara Indonesia menuju kepada masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah sesuatu yang mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan kerja tersebut. Demikian juga halnya dalam suatu organisasi, unsur manusia sangat menentukan sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi kearah pencapaian tujuan yang ditentukan tergantung kepada kemampuan manusia untuk menggerakkan organisasi tersebut ke arah yang telah ditetapkan.

commit to user



Manusia yang terlibat dalam organisasi ini disebut juga pegawai. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pendapat beberapa ahli mengenai defenisi pegawai.

bahwa: yarakat,

yang

melakukan penghidupannya dengan bekerja dalam kesatuan organisasi,

merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).

adalah orang- orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga- lembaga pemerintah maupun dalam badan(A.W. Widjaja,2006-113). Dari definisi

di atas dapat diketahui bahwa pegawai

merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta.

Dikatakan bahwa pegawai

merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Musanef yang mengatakan -orang yang melakukan pekerjaan

commit to user



dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari

Selanjutnya Musanef memberikan definisi pegawai sebagai pekerja a oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah di Dari definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pegawai sebagai tenaga kerja atau yang menyelenggarakan pekerjaan perlu digerakkan sehingga mereka mempunyai keterampilan dan kemampuan

dalam

bekerja

yang

pada

akhirnya

akan

dapat

menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk tercapainya tujuan organisasi.

Karena tanpa kemampuan dan keterampilan pegawai

sebagai pelaksana pekerjaan maka alat-alat dalam organisasi tersebut akan merupakan benda mati dan waktu yang dipergunakan akan terbuang dengan percuma sehingga pekerjaan tidak efektif. Dari beberapa defenisi pegawai yang telah dikemukakan para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah pegawai mengandung pengertian sebagai berikut : 1. Menjadi anggota suatu usaha kerja sama (organisasi) dengan maksud memperoleh balas jasa atau imbalan kompensasi atas jasa yang telah diberikan. 2. Pegawai di dalam sistem kerja sama yang sifatnya pamrih. 3. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan pemberi kerja (majikan). 4. Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah melakukan proses penerimaan. 5. Akan mendapat saat pemberhentian (pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja).

commit to user



b. Pengertian Pegawai Negeri Sipil Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur Negara, guna mencapai serta mewujudkan pembangunan nasional. Pencapaian tujuan tersebut diperlukan sarana-sarana tertentu (Implementasi Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Menunjang Disiplin Kerja, Fatimah, AL-ADALAH jurnal kajian hukum vol7, no.2, desember2008)(http://www.google.co.id/search?q=ALADALAH+jurn al+kajian+hukum+vol+7%2C+no.2%2C+desember+2008.+implemepe raturan+displin+pegawai+negeri+sipil+dalam+menunjang+dislierja&h l=id&ource=hp&gs_sm=s&gs_upl=14563l14563l0l15391l1l1ll0l0l0l0l 0ll0l0&oq=ALADALAH+jurnal+kajian+hukum+vol+2C+no2%2C+d esember+2008.+implementasi+peraturan+disiplin+pegawai+negeri+si pil+dalam+menunjang+disiplin+kerja&aq=f&aqi=&aql). Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. In the period of communist regimes, the ins

the state. Work relations were the same as for any employee. The shift to another political system, the democratic one, determined the reconsideration the role and the place of public administration, and implicit of civil servant in the framework of the state system. (Terjemahan bebas: Pada periode rezim komunis, lembaga "PNS" tidak ada, PNS yang hanya seorang karyawan sederhana dari negara. Hubungan kerja adalah sama seperti untuk setiap karyawan. Pergeseran ke sistem politik, yang demokratis, yang ditentukan dipertimbangkan kembali peran dan tempat administrasi publik, dan tersirat dari pegawai negeri sipil dalam kerangka sistem negara

commit to user



(Meritocratic Aspects Concerning Civil Servant Career Comparative Study in Central and Eastern European Countries, Ani I. Matei, Florin Marius Popa NISPAcee Annual Conference, 2010, May, 12-14, Warsaw,Poland)(http://www.google.co.id/search?hl=id&source=hp& q=Central+and+Eastern+Europe+has+known+in+the+last+20+yea rs+profound+changes&meta=&btnG=Penelusuran+Google&oq=Ce ntral+and+Eastern+Europe+has+known+in+the+last+20+years+pr ofound+changes&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=14563l1456 3l0l15391l1l1l0l0l0l0l0l0ll0l0). Sehubungan dengan kedudukan Pegawai Negeri maka baginya dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan sudah tentu di samping kewajiban baginya juga diberikan apa-apa saja yang menjadi hak yang didapat oleh seorang pegawai negeri. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

Tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintahan. Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan adalah suatu tekad

dan

kesanggupan

dari

seorang

pegawai

negeri

untuk

melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi masyarakat wajib setia dan taat kepada Pancasila, sebagai falsafah dan idiologi negara, kepada UUD 1945, kepada Negara dan Pemerintahan. Biasanya kesetiaan dan ketaatan akan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itulah seorang Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari dan memahami secara mendalam tentang

Pancasila,

UUD

1945,

Pemerintahan.

commit to user

Hukum

Negara

dan

Politik



Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1974 (pasal ini tidak diubah oleh UU No.43 Tahun 1999) Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan setiap pegawai negeri wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana pearturan perundang-undangan, sebab itu maka seorang Pegawai Negeri Sipil wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh anggota masyarakat. Sejalan

dengan

itu pegawai negeri sipil berkewajiban

memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam melaksankan peraturan perundang-undangan, pada umumnya kepada pegawai negeri diberikan tugas kedinasan untuk melaksanakan dengan baik. Pada pokoknya pemberian tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu nantinya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka Pegawai Negeri Sipil dituntut penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan. c. Pengertian Hukum Kepegawaian Hukum

kepegawaian adalah membahas

perihal pegawai

negeri. Dalam hal ini pegawai negeri dibahas dan dikaji dari berbagai aspek, yakni dari aspek kedudukan, aspek hak dan kewajiban, aspek prosedur menjadi dan berakhirnya

sebagai pegawai negeri, aspek

prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian dan aspek yang lainnya. Perlunya pengaturan terhadap pegawai negeri berkenaan dengan pelaksanaan dari tugas negara yang dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yakni : 1. Tugas negara yang bersifat Essentiil, yaitu berupa tugas utama dari negara yang

meliputi

tugas

commit to user

menjaga

keamanan

dan



pertahanan rakyat terhadap tindakan, kekerasan kesewenangan dari negara lain, serta menjaga ketertiban/keamanan dalam negeri yang kesemuanya bersifat administrative atau protective. 2. Tugas

negara yang bersifat Service,

pelayanan

yaitu berupa tugas

kepada masyarakat dalam berbagai bidang yang

meliputi penyediaan sarana/prasarana serta pembangunan badanbadan publik. Misalnya pasar, jembatan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, dll. 3. Tugas negara bersifat bussines, yaitu berupa tugas negara dalam bidang pemberian proteksi-proteksi di bidang industri serta menentukan harga mata uang. Pada pelaksanaan tersebut di atas, pemerintah mengangkat petugas

Publik

yang

meliputi

pegawai

negeri,

personal

angkatan/tentara, hakim,jaksa, pejabat negara serta petugas Publik lainnya termasuk kepala desa, serta menyediakan barang-barang untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah, baik tingkat pusat maupun di daerah termasuk dalam hal pembiayaannya (keuangan negara). Pegawai Negeri sebagai salah satu dari petugas Publik yang merupakan pula unsur dari aparatur negara mempunyai peran sebagai pelaksana dari tugas-tugas negara baik di pusat maupun di daerah. Untuk terlembaga

itu pengaturan dalam bentuk

terhadap

pegawai

negeri

hukum tertulis

adalah

suatu

dan

bentuk

perlindungan yang bertujuan agar tugas-tugas negara dapat terlaksana. Pasal

3

Undang-Undang

Nomor

43

Tahun

1999

menyebutkan, bahwa pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam

penyelenggaraan

tugas negara,

pemerintahan dan pembangunan. Bila melihat pada tujuan negara dalam Pembukaan

Undang-Undang

Dasar

1945,

maka

tujuan

negara Indonesia tersebut dalam aplikasinya dilaksanakan oleh pemerintah dan kelancaran pelaksanaan pemerintah tergantung dari

commit to user



pola kerja yang professional dari pegawai negeri, kejujuran dan sifat adil pegawai negeri serta tergantung dari kesetiaan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

dan

serta perhatian

terhadap hak dan kewajiban pegawai negeri. Kesetiaan dan ketaatan mengandung pengertian, bahwa pegawai negeri berada sepenuhnya di bawah pimpinan pemerintah. Hal ini perlu ditegaskan agar terdapat jaminan dalam kesatuan dan pola kerja yang berada pada satu garis pimpinan. Di samping itu dengan perhatian terhadap hak dan kewajiban pegawai negeri diharapkan dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran seta mengarahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Maka

perlu

pengaturan

terhadap

pegawai

negeri,

pengaturan yang dimaksud baik mengenai pengadaan, pembinaan, hak dan kewajiban, organisasi dan manajemen maupun dalam hal penyelesaian sengketa dalam bidang kepegawaian yaitu berupa hukum kepegawaian.

3. Tinjauan Umum Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Badan

Pertimbangan

Kepegawaian

yang

dibentuk

dengan

Keputusan Presiden Nomor 71 tahun 1998 adalah suatu Badan yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pertimbangan Kepegawaian merupakan badan khusus Adhoc yang bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Badan Pertimbangan Kepegawaian ini terdiri dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) sebagai Ketua merangkap Anggota, Kepala Badan Administrasi Negara selaku Sekretaris merangkap Anggota, Mensesneg, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, Dirjend Hukum dan HAM, dan Ketua Pengurus Korpri. Untuk mendukung

commit to user



kelancaran tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut dibentuk Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian. Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian hanya dibatasi terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat. Sedangkan untuk jenis hukuman lainnya kecuali hukuman ringan, upaya Banding Administratif diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Banding Administratif tersebut diajukan secara tertulis melalui saluran hirarki. Setiap pejabat yang menerima surat Banding Administratif tersebut, wajib menyampaikannya kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam jangka waktu tiga hari sejak menerima surat tersebut. Namun untuk hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden tidak dapat diajukan Banding Administratif. Atasan yang berwenang menghukum atau Badan Pertimbangan Kepegawaian

yang

menerima surat Banding Administratif

wajib

mengambil keputusan dalam jangka waktu satu bulan. Apabila dipandang perlu, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan mendengar keterangan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan dan atau orang lain yang dianggap perlu. Atasan pejabat yang berwenang menghukum atau Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat menguatkan atau merubah hukuman disiplin tersebut melalui surat keputusan. Apabila PNS yang bersangkutan merasa tidak puas atas keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara ( Wiyono, R.-2005).

4. Tinjauan Umum Tentang Banding Administrasi That appeal systems will improve their cost benefit ratio if they focus on error correction, in particular on errors that have a big effect on outcome and that are easily detectable. Using the appeal system for law making is not only a matter of freeing up resources, but also requires that

commit to user



appeal courts organize their work in such a manner that it generates more useful precedents (information that enables large numbers of future users of the court system to save costs in their dispute). (Terjemahan bebas: bahwa sistem banding akan meningkatkan rasio biaya manfaat mereka jika mereka fokus pada koreksi kesalahan, khususnya pada kesalahan yang memiliki dampak besar pada hasil dan yang mudah terdeteksi. Menggunakan sistem tarik untuk membuat hukum tidak hanya masalah membebaskan sumber daya, tetapi juga mensyaratkan bahwa pengadilan banding mengatur pekerjaan mereka sedemikian rupa sehingga menghasilkan preseden lebih berguna (informasi yang memungkinkan sejumlah besar pengguna masa depan sistem pengadilan untuk menghemat

biaya

dalam perselisihan

mereka).

(Appeal Procedures:

Evaluation and Reform, Maurits Barendrecht, Korine Bolt, Machteld W. De Hoon, November 2006 Tilburg Law & Economics Center Discussion Paper

No.2006-03)

(http://www.google.co.id/search?client=firefoxa&rls=org.mozilla%3AenU S%3Aofficial&channel=s&hl=id&source=hp&q=Tilburg+Law+%26+Eco nomics+Center+Discussion+Paper+No.+2006031+&meta=&btnG=Penelu suran+Google). Menurut Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif adalah merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri (bukan oleh badan peradilan yang bebas), yang terdiri dari : 1. Prosedur keberatan; 2. Prosedur banding administratif; Berdasarkan rumusan penjelasan pasal 48 tersebut maka upaya administratif

merupakan

sarana perlindungan

hukum

bagi warga

masyarakat (orang perorangan/badan hukum perdata) yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang merugikannya melalui

commit to user



Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan. Upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian PNS yang mengajukan Banding Administratif maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas. Penentuan dapat atau tidaknya PNS melak-sanakan tugas sebagaimana dimaksud, menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja. PNS yang tidak mengajukan Banding Administratif maka gajinya dihentikan Terhitung mulai tanggal bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima. Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif adalah jenis hukuman disiplin berat, yang berupa: 1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan 2. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Banding administrasi yang dilakukan intsansi atasan adalah yang secara hierarkis kedudukannya berada diatas instansi yang mengeluarkan KTUN ( Internal Control), hal ini ditinjau dari segi struktur organisasi pemerintah atau pejabat atasan dalam lingkungan departemen. Sedangkan Instansi lain adalah instansi yang berada diluar organisasi (External Control), misalnya dilakukan badan quasi yudisial dalam organisasi atau diluar organisasi misalnya BAPEK (Philipus M Hadjon, et.all., -2008). Pada Banding Administrasi dilakukan pemeriksaan ulang yaitu penilaian secara lengkap baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Dalam Banding Administrasi bukanlah menitikberatkan pada ketidaksempurnaan segi formalitas tetapi lebih mempersoalkan isi/materi yang bersangkutan Banding administratif : 1. Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e yang dijatuhkan oleh PPK

commit to user



2. Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e yang dijatuhkan oleh Gubernur

Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: 1. Presiden, Pasal 7 ayat (4) huruf b, c, dan e 2. PPK, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a, b, c 3. Gubernur, Pasal 7 ayat (4) huruf b dan c 4. Kepala Perwakilan RI di luar negeri, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan c 5. Pejabat yang berwenang menghukum, Pasal 7 ayat (2) UU NO. 43 / 1999 (1) Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui PeradilanTUN (2) Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan

disiplin

PNS

diselesaikan

melalui

BAPEK.

Penjelasan : PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dapat mengajukan banding administrasi ke BAPEK.

5. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Bahwa setelah dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 yang diperbaharui dengan Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka melalui keputusan Presiden yang kemudian dirubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 di pandang perlu untuk membentuk Badan Pertimbangan Kepegawaian, di mana Badan Pertimbangan kepegawaian Ini berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

commit to user



Badan Pertimbangan Kepegawaian yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 adalah suatu Badan yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas pokok dari BAPEK adalah : a.

Memberikan Pertimbangan Kepada Presiden atas usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan

setingkat

lebih

rendah,

pembebasan

dari

jabatan,

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan Pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden; b.

Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil Pemerintah. Susunan organisasi BAPEK terdiri dari : a.

BAPEK terdiri atas: 1) Seorang ketua merangkap anggota; 2) Seorang sekretaris merangkap anggota; dan 3) 5 (lima) orang anggota.

b.

Susunan keanggotaan BAPEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 1) Menteri selaku ketua merangkap anggota; 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku sekretaris merangkap anggota; 3) Sekretaris Kabinet merangkap anggota; 4) Kepala Badan Intelijen Negara selaku Anggota;

commit to user



5) Jaksa Agung muda yang membidangi urusan keperdataan dan tata usaha negara, kejaksaan Agung selaku anggota; 6) Direktur Jenderal yang membidangi urusan peraturan perundang-undangan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia selaku anggota; dan 7) Ketua dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia selaku anggota. Dalam

mengambil

keputusan,

BAPEK

mempelajari

dan

mempertimbangkan dengan seksama tentang : a. Laporan dan berita acara pemeriksaan tentang pelanggaran disiplin yang bersangkutan b. Keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan c. Tanggapan yang diberikan oleh pejabat yang menjatuhkan hukuman disiplin d. Bahan-bahan lain yang bersangkutan Apabila dipandang perlu, BAPEK dapat meminta bahan atau keterangan tambahan dari PNS yang mengajukan keberatan, pejabat yang menjatuhkan hukuman disiplin dan atau pejabat lain. BAPEK dalam mengambil keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat bulat. Apabila kepu tusan secara musyawarah tidak tercapai, maka kepu tusan diambil dengan suara terbanyak dalam sidang BAPEK yang dihadiri oleh Ketua, Skretaris, dan sekurang-kurangnya seorang anggota.

commit to user



B. Kerangka Pemikiran HAN

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

TUGAS

FUNGSI

BANDING ADMINISTRASI

Tinjauan Umum Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

commit to user



Keterangan : Hukum Administrasi Negara mempunyai kekuasaan untuk mewajibkan semua pihak mengimplementasikan prinsip pemerintahan yang baik

pada

aktivitas administrasi negara sehari-hari, memberikan sanksi dan memberikan kriteria-kriteria yang berkaitan dengan implementasi pemerintahan yang baik bagi

pejabat dan petugas administrasi negara. Pemerintahan yang baik di

dalam HAN sudah merupakan hak asasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari pemerintah. Didalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, didalam nya terdapat unsur dimana PNS ditempatkan sebagai abdi atau aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. BAPEK muncul sebagai lembaga bandig administrasi yang mempunyai fungsi sebagai peradilan, pertimbangan dan pengawasan administratif,sehingga kecenderungan terjadinya pelaggaran disiplin oleh PNS dapat ditekan, dengan adanya Tinjauan Umum Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20011 Tentang Badan Pertimbangan

Kepegawaian.

Dapat menyelesaikan

sengketa

kepegawain.

Sengketa kepegawaian terjadi karena akibat pelanggaran peraturan disiplin pegawai negeri sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB. III PEMBAHASAN

Konflik di antara Pegawai Negeri Sipil yang di sebabkan oleh salah satu PNS melakukan pelanggaran disiplin kerapkali diselesaikan dengan cara pemberhentian (Termination) PNS yang bersangkutan. Penyelesaian dengan cara pemberhentian ini menimbulkan kerugian atas hak- hak kepegawaian PNS yang bersangkutan. Dalam hal ini timbul pertanyaan institusi mana yang mempunyai wewenang menyelesaikan konflik atau sengketa kepegawaian. Sengketa kepegawaian tentunya dapat di selesaikan melalui peradilan kepegawaian sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 undang- undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok- pokok kepegawaian. Dalam pasal 35 undang- undang ini ditentukan:

untuk itu sebagai bagian dari peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang- undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan- ketentuan pokok

Peradilan kepegawaian adalah seretetan prosedur administratif yag ditempuh oleh Pegawai negeri, apabia ia merasa tidak puas dan keberatan atas sesuatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berupa keputusan yang dilakukan atasannya

(pejabat

yang

berwenang),

yang

merugikan

kepentingannya.

Sehubungan dengan pengertian tersebut, selama ini sengketa kepegawaian tidak ditangani oleh suatu peradilan tertentu, namun diselesaikan melalui suatu proses yang mirip dengan proses peradilan yang dilakukan oleh suatu tim atau oleh seorang pejabat (peradilan semu). Penjelasan undang- undang nomor 5 tahun 1986 memberi contoh sebagai

sekarang di sebut Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat. Badan Pertimbangan Kepegawaian atau biasa disebut BAPEK merupakan badan khusus Adhoc yang bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Badan Pertimbangan Kepegawaian ini terdiri dari Menteri yang

commit to user 32



bertanggung jawab dalam bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) sebagai Ketua merangkap Anggota, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris merangkap Anggota, Mensesneg, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, Dirjend Hukum dan HAM, dan Ketua Pengurus Korpri. Untuk mendukung kelancaran tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut dibentuk Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian. Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian hanya dibatasi terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat. Sedangkan untuk jenis hukuman lainnya kecuali hukuman ringan, upaya Banding Administratif diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Banding Administratif tersebut diajukan secara tertulis melalui saluran hirarki. Setiap pejabat yang menerima surat Banding Administratif tersebut, wajib menyampaikannya kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam jangka waktu tiga hari sejak menerima surat tersebut. Namun untuk hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden tidak dapat diajukan Banding Administratif.

1. Fungsi dan Tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian Sebagai Banding Administrasi a. Fungsi Badan Pertimbangan Kepegawaian Dalam Ensiklopedia Manajemen, Fungsi (function) antara lain di artikan sebagai kegunaan pekerjaan atau jabatan yang dilaksanakan, kegiatan suatu organ atau organisme, tindakan atau perilaku, tujuan atau hasil

akhir

dari

suatu

organ

atau

kategori

bagi

aktivitas-

aktivitas.(komaruddin-2004,328). Pada umumnya fungsi merupakan peran yang menggambarkan jabatan dari tugas pokok suatu unit kerja atau perusahaan yang selanjutnya diperjelas dengan langkahlangkah kegiatan. Sedangkan fungsi dalam manajemen dirumuskan sebagai sesuatu yang harus dijalankan guna memenuhi maksud dan tujuan orgsanisasi.

commit to user



Beranjak dari pengertian fungsi itu, maka fungsi BAPEK adalah peran yang harus dilaksanakan dengan pedoman pada tugas pokok guna memenuhi maksud dan tujuan BAPEK. Dengan ini BAPEK mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi peradilan, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan administratif. a) Fungsi Peradilan Sesuai dengan filosofi terbetuknya BAPEK yaitu memberikan perlindungan kepada PNS dan melakukan pengawasan administratif terhadap Departemen/Instansi, maka fungsi peradilan BAPEK diarahkan untuk menciptakan dan menegakkan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dengan PNS. Asas kerukunan tersebut tercermin dalam cara pengambilan keputusan yaitu musyawarah dan mufakat bulat yang harus mendapat perhatian utama dari BAPEK. Kehadiran BAPEK dengan fungsi peradilannya ini hampir serupa dengan badan/majelis yang melaksanakan upaya administratif sebagai salah satu sarana upaya perlindungan hukum di negara lain, antara lain di Inggris dengan Administrative Tribunals dan di Belanda dengan Peradilan Administrasi Khusus. Dengan demikian berarti bahwa BAPEK sebagai suatu Badan/Majelis yang melakukan fungsi peradilan dalam upaya perlindungan hukum, merupakan hal yang tidak asing dalam sistem peradilan administrasi yang sedang berkembang. Sedangkan dalam dunia industri United State of America hierarchical models yakni peer, quasi judicial dan modiefied hierarchical system. Peer system terdiri dari seorang juri yang berwenang mengevaluasi dan menghukum karyawan. Dalam quasi judicial, terdapat seorang arbitrator yag independen

atau

penyidik

pemerintah

(ombudsman)

bertugas

menyelesaikan/memutus suatu perselisihan antara karyawan dengan manajer. Sedangkan dalam modiefied hierarchical system ini juga dikenal dalam peraturan kepegawaian di Indonesia.

commit to user



Kedudukan dan fungsi BAPEK dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia sebagai sarana perlindungan hukum bagi PNS akan semakin mendapat pengakuan apabila jaminan keadilan dan kebenaran dapat diperoleh sebagaimana halnya pada peradilan TUN murni. Hal ini sangat dimungkinkan sebagaimana dinyatakan syachran basah dalam bukunya (1995-147) yaitu: yang ditempuh lewat prosedur keberatan itu dilakukan penilaian lengkap, bagi dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Atau ada penilaian secara doelmatgheid dan rechtmatigheid atas keputusan administrasi

b) Fungsi Pertimbangan BAPEK dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada PNS yang mengajukan keberatan atas putusan hukuman disiplin pemberhentian karena dituduh telah melakukan pelanggaran disiplin yaitu setiap ucapan, tulisan dan perbuatan yang melanggar peraturan disiplin PNS baik dilakukan didalam maupun diluar jam kerja/kedinasan. Peraturan disiplin PNS yang diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil memuat kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau arangan dilanggar oleh PNS. Menurut william B. Werther dan Keith Davis (2003-48), terdapat dua tipe disiplin. Pertama, prepentive disciplne adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memberikan semangat/motivasi kepada karyawan untuk mentaati aturan- aturan yang telah di tetapkan sehingga pelanggaran disiplin dapat di cegah. Kedua, correctice discipline adalah tindakan yang diambil sebagai akibat terjadinya pelanggaran. Selanjutnya kewajiban PNS terdiri atas 26 butir dan larangan sebanya 16 butir. Kewajiban dan larangan tersebut hampir mencakup seluruh aspek kehidupan PNS berupa ucapan, tulisan, tingkah laku, sikap atau tindakan PNS baik sebagai aparatur negara maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan sanksi/ hukuman disiplin terdiri atas 3 tingkat yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman

commit to user



disiplin berat. Jenis hukuman disiplin terdapat 10 butir namun yang dapat diajukan keberatan kepada BAPEK hanya dua jenis hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan pejabat lain yang pengankatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden. Jumlah jenis hukuman disiplin yag diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010 cukup banyak bila dibandingkan dengan jenis sanksi yang berlaku pada perusahaan industri di USA yang hanya lima jenis disebut A Progresivve discipline system

deng

verbal reprimend by

supervisor (teguran lisan), written reprimend with a record in personnal file (teguran tertulis), one-to three day suspension from work (penghentian pembayaran gaji antara 1-3 hari), suspension for one week or longer (penghentian pembayaran gaji untuk seminggu atau lebih), dan discharge for cause (pemberhentian) (William B. Wether dan Keith Davis, 2003-98). Dalam peraturan disiplin PNS tidak diatur mengenai karateristik suatu pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin jenis tertentu, sehingga sering kali dijumpai Pejabat TUN mengalami kesulitan untuk menentukan hukuman disiplin (discipline punishment) yang akan dikenakan terhadap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Ada kalanya penjatuhan hukuman disiplin tidak melalui prosedur pemeriksaan yang berlaku, atau hukuman disiplin yang dikenakan terhadap seorang PNS tidak memenuhi asas keseimbangan dan asas keadilan. Fungsi pertimbangan BAPEK dapat dibagi menjadi dua yakni, pertama,

dalam

hal

keberatan

PNS,

BAPEK

mempelajari dan

mempertimbangkan dengan seksama laporan dan berita acara pemeriksaan tentang pelanggaran disiplin yang bersangkutan, keberatan yag diajukan oleh PNS yang bersangkutan, tanggapan yang diberikan oleh pejabat yang menjatuhkan

hukuman

disiplin,

serta

bersangkutan.

commit to user

bahan-

bahan

lain

yang



Kedua

yaitu,

memberikan

pertimbangan

kepada

Presiden

mengenai usul penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan pejabat lain yang pengankatan dan pemberhentiannya oleh Presiden. Dibadingkan dengan fungsi pertimbangan dalam hal keberatan PNS, memberikan pertimbangan kepada Presiden itu jumlahnya relatif lebih sedikit, namun demikian perlu dipertahankan guna mendukung tugas Presiden dalam penegakkan disiplin PNS. c)

Fungsi Pengawasan Administrasi Untuk

menjamin

kelancaran

pelaksana

tugas,

BAPEK

melaksanakan fungsi pengawasan administratif tertinggi khususnya dalam menyelesaikan keberatan atas putusan hukuman disiplin pemberhentian. Demikian pula, dalam hal memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai usul penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian, BAPEK memiliki fungsi pengawasan administratif kepada Departemen/Instansi atau pejabat TUN yang terkait. Pengawasan administratif (administrative control) ini bersifat intern di Lingkungan lembaga eksekutif. Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1995-189), pengawasan administratif itu dapat berupa : pertama, pengawasan disiplin (ambtenaarstucht); kedua, pemberian intruksi dan perintah- perintah yang wajib dilaksanakan, ketiga, pengamatan oleh atasan yang bertindak sebagai korektor bilamana ada pengaduan atau administratif beroep (administrative appeal). Penulis berpendapat, BAPEK melaksanakan fungsi pengawasan administratif yang kedua dan yang ketiga sebagaimana telah dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirdjo itu. Susunan anggota BAPEK yang terdiri dari berbagai unsur instansional itu, dimaksudkan agar pengawasan administratif

yang

dilakukannya benar-benar valid dan tidak terjadi pertimbangan yang berat sebelah, demikian pula untuk menghindari kecenderungan keberpihakkan kepada Departemen/Instansi yang bersangkutan. Dalam pengambilan

commit to user



keputusan, para pejabat kerapkali berada dalam kondisi kontradiksi antara pertimbangan pragmatis dan pertimbangan legalitas. Para pejabat harus bisa menyeimbangkan antara preferensi pribadi, kelancaran pelaksanaan tugas, serta peraturan yang berlaku dalam lingkungan instansinya. Keputusan- keputusan yang dibuat diharapkan merupakan kompromi antara preferensi individu dan preferensi umum yang seluruhnya harus menggunakan landasan etika yang benar. Dalam suatu pembuatan keputusan, seorang pejabat selain mempunyai keleluasan (disretion) juga sekaligus menghadapi kendala atau batasan (constraint). Keterbatasan kapasitas pembuat keputusan ini disebabkan adanya keterbatasan kemampuan mental manusia (cognitive limit on rationality) dalam mempersepsi dan memproses informasi yang diperlukan dalam pembuatan keputusan. (Azhar Kasim,2005-97) Fungsi pengawasan administratif BAPEK ini bila ditinjau dari segi kontrol a posteriori keputusan. Pengawasan ini dititikberatkan pada tujuan yang bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru. Sedangkan bila dilihat dari segi sifat pengawasan, maka pengawasan administratif termasuk kontrol segi kemanfaatan yaitu kontrol teknis administratif intern dalam lingkungan pemerintahan sendiri yang bersifat penilaian legalitas (rechtmatigheidstoetsing) dan bahkan lebih menitikberatkan pada segi penilaian kemanfaatan dari tindakan pembuat keputusan. Berdasarkan yang tertuang didalam pasal 4 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 03/KEP/1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kepegawaian

Badan

Pertimbangan

Negara

Selaku

Kepegawaian Sekretaris

Badan

Kepala

Badan

Pertimbangan

Kepegawaian, Sekretariat BAPEK menyelenggarakan fungsi : a. Penerimaan semua surat keberatan atas hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai

commit to user



Pegawai Negeri Sipil atau surat lain yang berhubungan dengan hal itu dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau pejabat lain yang berkepentingan; b. Penerimaan usul pertimbagan penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Presiden; c. Penyiapan

risalah

dan

naskah

pertimbangan

BAPEK

serta

menyampaikan kepada Presiden; d. Penyiapan risalah dan naskah keputusan BAPEK serta mengirimkan surat dan keputusan BAPEK; e. Penyiapan sidang-sidang BAPEK; f. Permintaan keterangan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan keberatan dan pihak yang terkait; g. Penyeleggaraan administrasi BAPEK; h. Pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh ketua BAPEK. Ada kalanya suatu keputusan hukuman disiplin ditetapkan dalam suasana ketidakpastian (uncertainty) misalnya dalam hal bukti- bukti atau informasi yang dimiliki oleh Pejabat TUN kurang lengkap, mengngat tidak adaya precident pelanggara disiplin yang kasusnya sama, keputusan lainnya kadangkala diambil dalam suasana konflik (conflict) antara Pejabat TUN dengan PNS yang dituduh melanggar disiplin. Keputusan yang ditetapkan dalam keadaan konflik ini sering terjadi dalam penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian (johannes supranto1991-11).

b. Tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian Terselenggaranya tugas pemerintahan dan pembangunan didasarkan pada hubungan kerja yang harmonis antara badan/pejabat TUN dengan Pegawai Negeri Sipil. Ketidak harmonisan yang disebabkan oleh pelanggaran disiplin PNS dapat diselesaikan melalui BAPEK.

commit to user



Badan Pertimbangan Kepegawaian yang kemudian disebut BAPEK di bentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 67 tahun 1980 tanggal 11 desember 1980. Badan ini berkedudukan langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Preiden. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 23 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dari berbagai peraturan perundang- undangan yang berlaku tidak terdapat ketentuan mengenai latar belakang atau filosofi terbentuknya BAPEK, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan bahwa BAPEK merupakan sarana untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak- hak PNS dan dalam perkembangan administrasi negara. Kedudukan dan peranan BAPEK menjadi semakin penting yaitu melakukan pengawasan administratif (administrative control) terhadap tindakan Badan/PejabatTUN, sehingga tidak terjadi tindakan sewenang- wenang dari Pejabat TUN. Tugas pokok dari BAPEK adalah : a. Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh PNS yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/b kebawah, tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sepanjang mengenai hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS; b. Memberikan

pertimbangan

kepada

Presiden

mengenai

usul

penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permin taan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas serta pembebasan dari jabatan bagi Pejabat Eselon I yang diajukan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Pimpinan Lembaga Non Departemen. Susunan organisasi BAPEK terdiri dari :

commit to user



a. Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara sebagai Ketua merangkap Anggota; b. Menteri Sekretaris Nergara merangkap anggota; c. Jaksa Agung sebagai anggota; d. Kepala Badan Koordinasi Inteljen Negara sebagai anggota; e. Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM sebagai anggota; f. Ketua Pengurus KORPRI Pusat sebagai anggota; g. Kepala BKN sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Dalam

mengambil

keputusan,

BAPEK

mempelajari

dan

mempertimbangkan dengan seksama tentang : a. Laporan dan berita acara pemeriksaan tentang pelanggaran disiplin yang bersangkutan; b. Keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan; c. Tanggapan yang diberikan oleh pejabat yang menjatuhkan hukuman disiplin; d. Bahan-bahan lain yang bersangkutan.

Ketentuan yang mengatur Badan Pertimbangan Kepegawaian telah dirubah sebanyak tiga kali, pertama, Keputusan Presiden Nomor 67 tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, kedua, Keputusan Presiden Nomor 71 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Dan yang terakhir atau ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbagan Kepegawaian. Di dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 di sebutkan : nomor 67 tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 71 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang

commit to user



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbagan Kepegawaian, Pasal 3 BAPEK mempunyai Tugas: a. Memberikan Pertimbangan Kepada Presiden atas usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan Pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden; b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil Pemerintah. Susunan keanggotaan BAPEK yang diatur dalam

Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 4 terdiri dari: a. BAPEK terdiri atas: 1) Seorang ketua merangkap anggota; 2) Seorang sekretaris merangkap anggota; dan 3) 5 (lima) orang anggota. b. Susunan keanggotaan BAPEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 1) Menteri selaku ketua merangkap anggota; 2) Kepala

Badan

Kepegawaian

Negara

selaku

sekretaris

merangkap anggota; 3) Sekretaris Kabinet merangkap anggota; 4) Kepala Badan Intelijen Negara selaku Anggota; 5) Jaksa Agung muda yang membidangi urusan keperdataan dan tata usaha negara, kejaksaan Agung selaku anggota;

commit to user



6) Direktur

Jenderal

yang

membidangi

urusan

peraturan

perundang- undangan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia selaku anggota; dan 7) Ketua dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia selaku anggota. BAPEK memiliki mekanisme kerja yang cukup memadai, Secara rinci mekanisme tersebut dipaparkan sebagai berikut : a. Tugas Ketua adalah : 1) Memimpin segala kegiatan Badan Pertimbangan Kepegawaian; 2) Memimpin sidang- sidag Badan Pertimbagan Kepegawaian; 3) Memberikan laporan secara berkala atau sewaktu- waktu kepada Presiden sesuai dengan keperluan. b. Tugas sekretaris adalah : 1) Membantu ketua dalam menjalankan tugasnya; 2) Menerima segala surat- surat keberatan atau surat- surat lain yang berhubungan dengan itu dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau pejabat lain yang berkepentingan; 3) Menyiapakan

sidang-

sidang

Badan

Pertimbangan

Kepegawaian; 4) Mempersiapkan keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian; 5) Memimpin Sekretariat dan menyelesaikan segala urusan administrasi Badan Pertimbagan Kepegawaian. c. Tugas anggota adalah : 1) Menghadiri sidang- sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian; 2) Memberikan Pertimbangan dan turut serta secara aktif mengambil keputusan; 3) Melaksanakan kegiatan lain yang ditentukan oleh ketua.

commit to user



Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada BAPEK dibentuk sebuah sekretariat yang dipimpin langsung oleh kepala BKN selaku sekretaris BAPEK. Susunan organisasi sekretariat BAPEK ditetapkan dengan keputusan Kepala BKN setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pengawasan dan pendayagunaan Aparatur Negara.

2. Proses Banding Administrasi di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dari uraian penulis yang memaparkan fungsi dan tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian, dapat dilihat bahwa BAPEK memiliki tujuan untuk melindungi PNS dari upaya mengambil hak- hak PNS yag dilakukan pejabat TUN. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, skretariat BAPEK menyelenggarakan fungsi yang merupakan penjabaran yang merupakan tugas pokok dan satu dengan yang lainnya saling berkaitan serta berguna untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dalam rumusan masalah penelitian ini, penulis meneliti bagaimana proses

Bading

Administrasi

di

Badan

Pertimbangan

Kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Pasal I ayat (6) berbunyi sebagai berikut : PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang

PP Nomor 24 Tahun 2001 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian juga mengatur beberapa pasal terkait Banding Administrasi.

Pasal 7 (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kpepegawaian

commit to user



atau Gubernur selaku wakil Pemerintah dapat mengajukan Banding Administrastif kepada BAPEK. (2) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

secara tertulis

kepada BAPEK

dan

tembusannya

disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan. (3) Bading Administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhiting sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima. (4) Banding Administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima.

Pasal 8 (1) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak taggal diterimanya tembusan Banding Administratif. (2) Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah tidak memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPEK mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.

Pasal 9 (1) BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya Banding Administratif. (2) BAPEK dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sidang BAPEK.

commit to user



Pasal 10 (1) Sidang BAPEK sabagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan. (2) Sidang BAPEK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 11 (1) BAPEK

dalam

mengambil

keputusan

dilakukan

dengan

musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (3) Keputusan

BAPEK

dapat

memperkuat,

memperberat,

memperingan, atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah. (4) Keputusan BAPEK ditandatangani oleh ketua dan sekretaris; (5) Keputusan Bapek mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait; (6) Keputusan BAPEK disampaikan kepada PNS yang mengajukan Banding

Administratif,

Pejabat

Pembina

Kepegawain

atau

Gubernur selaku wakil Pemerintah, da Pejabat lain yang terkait.

Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BAPEK berwenang meminta keterangan tambahan dari PNS yang bersangkutan, Pejabat, atau pihak lain yang dianggap perlu.

Melalui keputusan Menko Wasbangpan selaku ketua BAPEK Nomor 1/BAPEK/1998 tanggal 9 juli 1998, BAPEK memiliki mekanisme sidang, selain mengatur secara garis besar mekanisme sidang, juga mengatur langkahlangkah persiapan pengambilan keputusan. Secara rinci meknisme tersebut dipaparkan sebagai berikut :

commit to user



1. Prosedur Keberatan Prosedur pengajuan keberatan PNS golongan ruang IV/a ke bawah kepada BAPEK sebagai lembaga Banding Administrasi dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Keberatan diajukan ke BAPEK melaui saluran hirarki (Departemen/Instansi), dalam waktu empat belas hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keputusan hukuman disiplin. Keberatan itu harus memuat alasan- alasan bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak atau kurang setimpal, atau pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bagi hukuman disiplin itu tidak atau kurang benar. b. Setiap Pejabat yag menerima surat keberatan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dalam tenggag waktu selambatlambatnya enam hari terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan,

wajib

meneruskannya

kepada

Pejabat

yang

berwenang menghukum dilengkapi dengan bahan- bahan yang diperlukan untuk pembuatan tanggapan. c. Pejabat yang berwenang menghukum ( Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Teringgi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Non Departemen dan Gubernur Kepala Daerah tingkat I ) wajib memberikan tanggapan atas keberatan PNS menyampaikannya kepada BAPEK disertai : 1) Salinan/ foto copy sah surat keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin yang lengkap dengan konsideran dan tanda terima/penerimaan surat keputusan oleh PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. 2) Keberatan yang diajukan oleh PNS. 3) Laporan dan berita acara pemeriksaan tentang pelanggaran disiplin. 4) Usul penjatuhan hukuman disiplin yerhadap PNS yang bersangkutan.

commit to user



5) Bahan- bahan lain yang berkaitan dengan hukuman disiplin terhadap yang bersangkutan. Tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum harus disampaikan kepada BAPEK selambat- lambatya tiga bulan terhitung mulai tanggal diterimanya keberatan dari PNS yang bersangkuta. d. BAPEK wajib menyelesaikan dan mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan PNS, selambatlambatnya enam bulan setelah tanggapan beserta bahan- bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin tersebut diterima. Apabila tanggapan dan bahan- bahan yang diberikan oleh Pejabat yag berwenang menghukum dalam keadaan tidak lengkap, BAPEK dapat mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan PNS berdasarkan bahan- bahan yang ada dan atau keterangan dari PNS yang bersangkutan. Prosedur usul penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian PNS golongan ruang IV/b ke atas dan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan bagi Pejabat eselon I, kepada Presiden adalah sebagai berikut : a. Usul penjatuhan disiplin pemberhentian diajukan oleh Pimpinan Departemen/Instansi kepada Presiden dan tembusan usul dikirim ke BAPEK. Usul tersebut harus disertai dengan laporan da berita acara pemeriksaan tentang pelanggaran disiplin yang bersangkutan serta bahan- bahan lainnya. b. Usul dari pimpinan Depatemen/Instansi yang diterima dalam keadaan lengkap kemudian diproses dan disidangkan untuk memperoleh pertimbangan BAPEK. c. Pertimbangan BAPEK diteruskan ke Presiden untuk mendapatkan keputusan.

commit to user



2. Sidang BAPEK Pemeriksaan dalam sidang BAPEK sebagaimana diatur dalam keputusan MENKO WASBAGPAN selaku ketua BAPEK Nomor 01/BAPEK/1998 tanggal 9 juli 1998, dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Sidang BAPEK dilaksanakan sekurang- kurangnya satu kali dalam satu bulan. b. Sidang BAPEK dinyatakan sah (qourum) apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris dan sekurang- kurangnya seorang anggota. c. Dalam pengambilan keputusan, BAPEK wajib mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama bahan- bahan yang disampaikan baik oleh Departemen/Instansi maupun oleh PNS yang mengajukan keberatan. d. Apabila dipandang perlu BAPEK dapat meminta bahan atau keterangan tambahan dari PNS yang mengajukan keberatan, Pejabat yang menjatuhkan hukuman disiplin dan atau Pejabat lain. e. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat bulat. Apabila cara ini tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Bentuk keputusan BAPEK berupa penguatan, perubahan (memperingan atau memperberat) dan pembatalan. f. Keputusan BAPEK adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh

semua

pihak

yang

bersangkutan.

Keputusan

ini

ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Kemudian keputusan BAPEK disampaikan kepada PNSyang mengajukan keberatan melalui pejabat yang menjatuhkan hukuman disiplin dan pejabat lain yang dipandang perlu. Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa BAPEK dalam memberikan perlindungan kepada PNS dengan cara memberikan

commit to user



pengakuan terhadap hak untuk didengar. Hak untuk didengar tercermin dalam proses pemeriksaan baik daam bentuk tertulis atau korespodensi maupun lisan dihadapan pejabat yang ditunjuk.

Pola penyelesaian keberatan melalui BAPEK sebagai lembaga banding administratifdapat dilihat dalam alur bagan di bawah ini.

Gambar 1 : Pola Penyelesaian Keberatan ke BAPEK

Keterangan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pengajuan keberatan Penyampaian berkas keberatan dan tanggapan Permintaan kekelngkapan bahan Penyampaian kelengkapan bahan Pemeriksaan risalah dalam sidang BAPEK Hasil sidang dibahas dalam sidang BAPEK Pengiriman keputusan ke BAPEK Gugatan ke PT TUN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB. IV PENUTUP

A. SIMPULAN Berdasarkan uraian Penulis yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dari penelitian kepustakaan maupun hasil temuan mengenai bahan- bahan yang terkait dalam penulisan ini, penulis menyimpulkan sebagaimana berikut ini : 1.

Badan

Pertimbangan

Kepegawaian

sebagai

Lembaga

Banding

Administrasi mempunyai fungsi, pertama, fungsi Peradilan, kedua, fungsi Pertimbangan dan ketiga, fungsi Pengawasan Administratif. Badan Pertimbangan Kepegawaian berkedudukan langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, BAPEK mempunyai tugas yaitu :pertama, Memberikan Pertimbangan Kepada Presiden atas usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan Pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden, kedua, administratif

dari

Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding PNS

yang

dijatuhi

hukuman

disiplin

berupa

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil Pemerintah. 2. Proses Banding Administrasi yang dilakukan Badan Pertimbangan Kepegawaian diajukan secara tertulis kepada BAPEK oleh PNS yang menerima Surat Keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima, dengan melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian, berita acara pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan

commit to user 51



tanggapan dari Pejabat Departemen/Instansi yang berwenang menghukum, bila dokumen Banding Administrasi sudah lengkap diadakan sidang di MENPAN yang dihadiri oleh anggota BAPEK, BAPEK memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya Banding Administrasi, Keputusan BAPEK dapat memperkuat, memperberat, memperingan, atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah, Keputusan Bapek mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

B. SARAN 1. Setiap Pegawai Negeri Sipil lebih memahami dan menghayati serta melaksanakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan sebaikbaiknya demi terciptanya aparatur Negara yang bersih dan berwibawa. 2. Adanya sosialisasi Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagai lembaga Banding Administrasi bahwa BAPEK memiliki tujuan untuk melindungi PNS dari upaya mengambil hak- hak PNS yag dilakukan pejabat TUN.

commit to user

FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) SEBAGAI BANDING ADMINISTRASI

Recommend Documents