TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PUBLIK NO 1
NAMA & ALAMAT BADAN BADAN PUBLIK Dinas Pendidikan
TUGAS POKOK
FUNGSI
Melakasanakan penyelenggaan Pemerintahan Daerah Perumusan kebijkan teknis di bidang pendidikan dibidang pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dana pelaporan di bidang pendidikan oleh Bupati. Pelaksanaan kurikulum Pelaksanaan pengawasan pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil belajar Pelaksanaan peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan Pelaksanaan pembinaan kepegawain tenaga fungsional pendidikan Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan tugas pokoknya Pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawean, keuangan. Pelengkapan, surat menyurat, rumah tangga dan ketata usahaan lainnya. Pelaksanaan pembinaan UPTD. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh Bupati
2
Dinas Kesehatan
Jln. S.Parman No.21 Purbalingga Telp (0281)891034 Fax.(0281)893278. Email:
[email protected] o.id /
[email protected] .id. Website : dinkes.purbalinggakab.g o.id
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi program pengamatan penyakit, penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesehatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular langsung dan tidak langsung serta imunisasi; berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. penyusunan rencana teknis pembinaan pelayanan kesehatan, pemantapan dan evaluasi kegiatan pengobatan, kesehatan ibu dan anak, rehabilitasi kesehatan serta akreditasi perizinan; penyusunan rencana, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan obat dan zat adiktif lainnya, pengawasan makanan dan minuman, perencanaan dan evaluasi, penyediaan, penyaluran dan penyimpanan obat; pembinaan umum di bidang kesehatan promotif yang meliputi penanganan masalah gizi, penyuluhan kesehatan masyarakat, bimbingan pengobatan tradisional, peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan dan penanganan kesehatan lingkungan;
NO
3
NAMA & ALAMAT BADAN BADAN PUBLIK
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Jl. Raya Kaligondang, Km 2,4 Tlp (0281)891427 fax. Email : dinhubkominfo@purbali nggakab.go.id Website : dinhubkominfo.purbalin ggakab.go.id
TUGAS POKOK
FUNGSI
pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya; Sesuai pasal 20 dan 21 Peraturan Daerah No 13 Tahun 2010 Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; tentang Tugas Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga tugas pokok Dishubkominfo adalah Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang Perhubungan, Komunikasi dan melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Informatika; dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Pelaksanaan program kerja dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
Pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Penyuluhan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemberian perizinan dan/atau rekomendasi perizinan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta pos dan telekomunikasi;
4
Dinas Pekerjaan Umum Pelaksanaan kewengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 13 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga, yaitu : Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
Pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang Pekerjaan Umum Pelaksanaan program kerja dibidang Pekerajaan Umum Pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang Pekerjaan Umum Pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum Penyuluhan dibidang Pekerjaan Umum
NO
Pelaksanaan kewengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 13 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga, yaitu : Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan NAMA & ALAMAT tugas desentralisasi di bidang TUGASPekerjaan POKOK Umum berdasarkan BADAN BADAN PUBLIK kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
FUNGSI Pengawasan dan pengedalian teknis di bidang Pekerjaan Umum
5
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang kebinamargaan ,keciptakaryaan, pengairan serta kebersihan dan pertaman Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugas Pelaksanaan Tata Usaha Dinas Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Melaksanakan sebagian tugas Bupati dlm Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang merumuskan,memimpin, mengkoordinasikan, membina dan kependudukan dan catatan sipil yang meliputi pengawasan,pengendalian,perijinan,pelayanan mengendalikan tugas-tugas di bidang kependudukan dan umum,penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD. pencatatan sipil yang meliputinyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang kependudukan & catatan sipil yang meliputi pengawasan,pengendalian,perijinan,pelayanan Penyusunan program di bidang kependudukan dan catatan sipil yaitu meliputi umum,penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pengawasan,pengendalian,perijinan,pelayanan umum,penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD. pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD. Pelaksanaan program kerja di bidang kependudukan pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD. Pembinaam pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meliputi pengawasan,pengendalian,perijinan,pelayanan umum,penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD. Koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meliputi pengawasan,pengendalian,perijinan,pelayanan umum,penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meliputi pengawasan,pengendalian,perijinan,pelayanan umum,penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
NO 6
NAMA & ALAMAT BADAN BADAN PUBLIK Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
TUGAS POKOK Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga DPPKAD Kab. Purbalingga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
FUNGSI perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset daerah; perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; pelaksanaan program kerja di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; penelitian dan pengesahan dokumen anggaran; pengendalian pelaksanaan APBD; pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis sistim penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah; pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah; pemungutan pajak daerah; penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistim penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah; pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD yang melalui Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban APBD; pengaturan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; pengelolaan utang dan piutang daerah; pelaksanaan sistim akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; pelaksanaan penyajian informasi keuangan daerah; pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; pelaksanaan koordinasi pemungutan penerimaan daerah; perumusan kebijakan di bidang perpajakan dan retribusi daerah; pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya; pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan,perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan;
7
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Badan Lingungan Hidup BLH mempunyai tugas pokok melaksanakan Penetapan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup; (BLH) penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
NAMA & ALAMAT NO Badan Lingungan Hidup BLH mempunyai tugas TUGAS POKOK FUNGSI pokok melaksanakan BADAN BADAN PUBLIK (BLH) penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan kebijakan yang Penetapan dan pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup strategis Tingkat Kabupaten; ditetapkan oleh Bupati. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Jl. Letkol Isdiman No. 117 Purbalingga, Telp/Fax. (0281) 891065, email : blh_purbalingga@yahoo .com, website : blh.purbalinggakab.go.i d
Penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada Tingkat Kabupaten; Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama kemitraan dibidang lingkungan hidup; Pengembangan dan penetapan instrumen lingkungan hidup; Pemfasilitasian penyelesaian sengketa lingkungan hidup; Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup; Pelaksanaan kebijakan mengenal tatacara pengakuan keberatan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Tingkat Kabupaten; Pengelolaan informasi lingkungan hidup Tingkat Kabupaten; Pemberian pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan bidang lingkungan hidup; Penerbitan izin lingkungan pada Tingkat Kabupaten; Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada Tingkat Kabupaten
8
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Jl.Mayjend Sungkono 24. Telp 0281-891336 Fax 0281-891416
melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati.
NO 9
NAMA & ALAMAT BADAN BADAN PUBLIK
TUGAS POKOK
RSUD Goeteng Purbalingga
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jl. Tentara Pelajar No. Purbalingga No. 16 Tahun 2008 dan diundangkan dalam 22 Kelurahan Kembaran Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga No. 16 Tanggal 16 Kulon, Kecamatan Oktober 2008, mempunyai tugas pokok “Melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan secara komprehensip dan terintegrasi yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik”.
FUNGSI Penyelenggaraan pelayanan medis. Penyelenggaraan penunjang medis dan non medis. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan Penyelenggaraan pelayanan rujukan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
10
Badan Penanggulangan menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam Bencana Daerah merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada tahap pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencanaserta melaksanakan ketatausahaan.
perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana; pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi; pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana; pemegang komando pada saat tanggap darurat; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan katatausahaan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
NO 11
NAMA & ALAMAT BADAN BADAN PUBLIK Bagian Hukum dan HAM
TUGAS POKOK Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Purbalingga, secara umum Bagian Hukum dan HAM Setda mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
Jl. Onje No.1B 1) Kepala Bagian Hukum dan HAM Purbalingga telp (0281) 891012 pswt Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai 113 tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang produk hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penyuluhan dan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi penyiapan bahan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan kebijakan teknis satuan kerja perangkat daerah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan, telaah hukum, penyuluhan hukum dan hak asasi manusia, bantuan hukum, publikasi dokumentasi produk hukum dan pengkajian produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh perangkat daerah dan pemerintah desa.
FUNGSI penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang produk hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penyuluhan dan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, telaah hukum, penyuluhan hukum dan hak asasi manusia, bantuan hukum, publikasi dokumentasi produk hukum dan pengkajian produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh perangkat daerah dan pemerintah desa;
penyiapan bahan penyusunan program kerja dibidang produk hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penyuluhan dan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, telaah hukum, penyuluhan hukum dan hak asasi manusia, bantuan hukum, publikasi dokumentasi produk hukum dan pengkajian roduk-produk hukum yang dikeluarkan oleh perangkat daerah dan pemerintah desa; penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis dibidang produk hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penyuluhan dan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, telaah hukum, penyuluhan hukum dan hak asasi manusia, bantuan hukum, publikasi dokumentasi produk hukum dan pengkajian roduk-produk hukum yang dikeluarkan oleh perangkat daerah dan pemerintah desa; penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang produk hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum penyuluhan dan bantuan hukum, dan Hak Asasi Manusia yang meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, telaah hukum, penyuluhan hukum dan hak asasi manusia, bantuan hukum, publikasi dokumentasi produk hukum dan pengkajian produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh perangkat daerah dan pemerintah desa; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang produk hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penyuluhan dan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, telaah hukum, penyuluhan hukum dan hak asasi manusia, bantuan hukum, publikasi dokumentasi produk hukum dan pengkajian produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh perangkat daerah dan pemerintah desa;
2)
Kepala Subbagian Produk Hukum
Kepala Subbagian Produk Hukum mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang produk hukum yang meliputi pengumpulan dan pengurusan bahan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan kebijakan teknis satuan kerja perangkat daerah dalam rangka perumusan dan penyusunan produk-produk hukum daerah, verifikasi, kajian terhadap produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh perangkat daerah dan pemerintahan desa/kelurahan serta telaahan permasalahan lainnya.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dibidang produk hukum yang meliputi pengumpulan dan pengurusan bahan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan kebijakan teknis satuan kerja perangkat daerah dalam rangka perumusan dan penyusunan produk-produk hukum daerah, verifikasi, kajian terhadap produkproduk hukum yang dikeluarkan oleh perangkat daerah dan pemerintahan desa/kelurahan serta telaahan permasalahan lainnya;
2)
NO
Kepala Subbagian Produk Hukum
Kepala Subbagian Produk Hukum mempunyai tugas pokok NAMA & ALAMAT TUGAS POKOK BADAN BADAN PUBLIK melakukan sebagian tugas Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang produk hukum yang meliputi pengumpulan dan pengurusan bahan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan kebijakan teknis satuan kerja perangkat daerah dalam rangka perumusan dan penyusunan produk-produk hukum daerah, verifikasi, kajian terhadap produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh perangkat daerah dan pemerintahan desa/kelurahan serta telaahan permasalahan lainnya.
FUNGSI
pengumpulan bahan-bahan perumusan kebijakan dalam rangka perumusan dan penyusunan produk-produk hukum daerah, verifikasi, kajian terhadap produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh perangkat daerah dan pemerintahan desa/kelurahan serta telaahan permasalahan lainnya;
pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka perumusan dan penyusunan produk-produk hukum daerah, verifikasi, kajian terhadap produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh perangkat daerah dan pemerintahan desa/kelurahan serta telaahan permasalahan lainnya; pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi perumusan kebijakan dan penyusunan produk-produk hukum daerah, verifikasi, kajian terhadap produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh perangkat daerah dan pemerintahan desa/kelurahan serta telaahan permasalahan lainnya;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 3) Kepala Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dibidang produk hukum yang meliputi pengumpulan dan Hukum pengurusan bahan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan kebijakan teknis satuan kerja perangkat daerah dalam rangka penyerapan informasi peraturan perundang-undangan, mempublikasikan, dan Kepala Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi mendokumentasikan produk hukum pusat dan produk hukum daerah; Hukum mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas pengumpulan bahan-bahan perumusan kebijakan dalam rangka penyerapan informasi peraturan perundangKepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam undangan, mempublikasikan, dan mendokumentasikan produk hukum pusat dan produk hukum daerah; memimpin, mengkoordinasikan, membina dan pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan mengendalikan tugas-tugas dibidang produk hukum yang meliputi pengumpulan dan pengurusan bahan pelaksanaan pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka penyerapan informasi peraturan perundang-undangan, mempublikasikan, dan mendokumentasikan produk hukum pusat dan produk hukum daerah; dan koordinasi penyusunan kebijakan teknis satuan kerja perangkat daerah dalam rangka penyerapan informasi peraturan perundang-undangan, mempublikasikan, dan mendokumentasikan produk hukum pusat dan produk hukum daerah. 4) Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugastugas dibidang bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi pengumpulan dan pengurusan bahan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan kebijakan teknis satuan kerja perangkat daerah dalam rangka fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan hak asasi manusia, kontrak-kontrak kerja/perjanjian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan/penyuluhan hukum dan Hak Asasi Manusia.
pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi perumusan kebijakan penyerapan informasi peraturan perundang-undangan, mempublikasikan, dan mendokumentasikan produk hukum pusat dan produk hukum daerah; pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dibidang bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi pengumpulan dan pengurusan bahan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan kebijakan teknis satuan kerja perangkat daerah dalam rangka fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan hak asasi manusia, kontrak-kontrak kerja/perjanjian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan/penyuluhan hukum dan hak asasi manusia;
4) Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia NO
NAMA & ALAMAT TUGAS POKOK BADAN BADAN PUBLIK Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugastugas dibidang bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi pengumpulan dan pengurusan bahan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan kebijakan teknis satuan kerja perangkat daerah dalam rangka fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan hak asasi manusia, kontrak-kontrak kerja/perjanjian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan/penyuluhan hukum dan Hak Asasi Manusia.
FUNGSI pengumpulan bahan-bahan perumusan kebijakan dalam rangka fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan hak asasi manusia, kontrak-kontrak kerja/perjanjian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan/penyuluhan hukum dan hak asasi manusia; pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan hak asasi manusia, kontrak-kontrak kerja/perjanjian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan/penyuluhan hukum dan hak asasi manusia; pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi perumusan kebijakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan hak asasi manusia, kontrak-kontrak kerja/perjanjian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan/penyuluhan hukum dan hak asasi manusia; pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
