TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, agar pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi lebih optimal dan profesional dalam pelayanan pada masyarakat, perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ; Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

1 / 13


Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember; 13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN JEMBER. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember. 3. Bupati adalah Bupati Jember. 4. Perangkat Kabuapten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Keluarahan. 5. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Jember.

2 / 13


6. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember. 7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember. 8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari: a. Kepala Badan ; b. Sekretariat ; c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pelatihan ; d. Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat ; e. Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat ; f. Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna ; g. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) adalah sebagai unsur pendukung yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang bersifat spesifik. (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten. (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinir oleh sekretaris kabupaten. (5) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh sekretaris dan kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (6) Kelompok Jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (7) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1) BPM mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten

3 / 13


di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pelatihan, Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat, Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Alam dan Teknologi Tepat Guna dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi meliputi : a. penyusunan perencanaan dan pengaturan pelaksanaan program penyusunan bahan pertimbangan kepada Bupati menyangkut Bidang Pemberdayaan Masyarakat ; b. pelaksanaan Pembinaan teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Alam ; c. pelaksanaan Koordinasi, supervisi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan adat serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat ; d. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait tentang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan prakarsa, partisipasi masyarakat dalam rangka swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ; e. pelaksanaan penilaian dan penyusunan laporan di bidang pemberdayaan masyarakat ; dan f. pelaksanaan urusan kesekretariatan Badan Pemberdayan Masyarakat. Bagian Pertama

Sekretariat Pasal 4 (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup Badan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan bahan dalam rangka perencanaan dan penyusunan anggaran serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan ; b. pelaksanaan Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana ; c. pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Perlengkapan ; d. pengelolaan Urusan Rumah Tangga, Surat menyurat dan Kearsipan ; dan e. penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat, dan inventarisasi. Pasal 5 (1) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; b. Sub Bagian Perencanaan ; dan c. Sub Bagian Keuangan. (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Paragraf 1

4 / 13


Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, menyusun data administrasi kepegawaian, memelihara peralatan serta perlengkapan kantor dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanakan kegiatan Tata Usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor ; b. penyusunan perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor ; c. pengurusan tugas keprotokolan dan perjalanan Dinas ; d. penyusunan dan pemeliharaan data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian ; dan e. pengaturan dan penggunaan ruang kantor, kendaraan operasional, peralatan dan fasilitas kantor. Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan meliputi pemberian informasi, hubungan masyarakat, dokumentasi, kearsipan, kepustakaan, kebutuhan anggaran dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. (2) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi meliputi : a. penyusunan perencanaan program kegiatan dan kebutuhan anggaran kegiatan Badan ; b. penyusunan perencanaan kebutuhan peralatan dan perbekalan Badan guna pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan ; c. pelaksanaan kegiatan/pemberian informasi dan hubungan masyarakat ; d. pelaksanaan kegiatan dokumen, kearsipan, dan kepustakaan ; dan e. penyiapan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tata laksana. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan Pasal 8 (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja barang dan jasa, belanja modal serta belanja operasi dan pemeliharaan ; b. pelaksanaan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran lainnya ; c. penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Badan ; dan d. penyusunan rencana pendapatan dan belanja dari kegiatan Badan serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan. Bagian Kedua

5 / 13


Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pelatihan Pasal 9 (1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pelatihan mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan dan pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pelatihan mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penataan pengembangan kelembagaan dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia ; b. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kelembagaan dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia ; c. peningkatan kerjasama pengembangan kelembagaan dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga ; dan d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan profil desa/kelurahan dan sistem manajemen pembangunan partisipatif (SMPP). Pasal 10 (1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pelatihan terdiri dari : a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan ; dan b. Sub Bidang Pelatihan Pemberdayaan ; (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pelatihan. Paragraf 1 Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Pasal 11 (1) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas menyusun kebijakan kabupaten dalam rangka penguatan kelembagaan dan kerjasama pengembangan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pelatihan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah dalam rangka penguatan kelembagaan ; b. penyiapan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan sistem di bidang penguatan kelembagaan ; c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan kelembagaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan penataan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan ; d. penyiapan bahan penyusunan kerjasama pengembangan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan ; dan e. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan profil desa/kelurahan dan sistem manajemen pembangunan partisipatif (SMPP).

6 / 13


Paragraf 2 Sub Bidang Pelatihan Pemberdayaan Pasal 12 (1) Sub Bidang Pelatihan Pemberdayaan mempunyai tugas merumuskan pedoman teknis, fasilitasi pelaksanaan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan keswadayaan dan kemandirian dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pelatihan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pelatihan Pemberdayaan mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan bahan perumusan penetapan pedoman teknis dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan pemberdayaan masyarakat ; b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan keswadayaan dan kemandirian ; dan c. penyiapan bahan penyusunan kerjasama pengembangan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan. Bagian Ketiga Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat Pasal 13 (1) Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat mempunyai tugas Merencanakan,melaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan perekonomian masyarakat ; b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat ; dan c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. Pasal 14 (1) Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat terdiri dari : a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat ; dan b. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat. (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat. Paragraf 1 Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pasal 15 (1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat mempuyai tugas menyusun pedoman dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, permodalan usaha,

7 / 13


produksi, pemasaran serta promosi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat mempuyai fungsi meliputi : a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat ; b. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan permodalan usaha ekonomi masyarakat ; c. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan produksi, pemasaran dan promosi hasil usaha masyarakat ; dan d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Paragraf 2 Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat Pasal 16 (1) Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasi, memfasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat ; b. penyiapan bahan pembinaan dan supervisi pengembangan jaringan dan lembaga keuangan mikro masyarakat ; dan c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat. Bagian Keempat Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat Pasal 17 (1) Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasi supervisi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan keswadayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan adat serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial Budaya Masyarakat ; dan b. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.

Pasal 18

8 / 13


(1). Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari : a. Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat ; dan b. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat. (2).Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat. Paragraf 1 Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat Pasal 19 (1) Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasi dan fasilitasi pembinaan pemberdayaan adat dan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan bahan kebijakan pemberdayaan adat dan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat ; b. penyiapan bahan penetapan pedoman teknis pemberdayaan adat dan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat ; c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi ,pembinaan dan supervisi, monitoring , evaluasi, dan pelaporan kegiatan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat ; dan d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, dan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pemberdayaan lembaga adat dan sosial budaya masyarakat. Paragraf 2 Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pasal 20 (1) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyusun kebijakan swadaya gotong royong serta peningkatan partisipasi masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan swadaya gotong royong dan peningkatan partisipasi masyarakat ; b. penyiapan bahan penetapan pedoman teknis peningkatan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat ; dan c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat. Bagian Kelima Bidang Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna Pasal 21 (1) Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penetapan pedoman teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pendayagunaan Sumber Daya Alam dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

9 / 13


(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan pendayagunaan Sumber Daya Alam dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ; b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ; c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan Sumber Daya Alam ; dan d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan tentang pendayagunaan Sumber Daya Alam dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Pasal 22 (1) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari : a. Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam ; dan b. Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna. Paragraf 1 Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam Pasal 23 (1) Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyusun pedoman teknis dan fasilitasi pengembangan pendayagunaan sumber daya alam, pemanfaatan fungsi kawasan pedesaan, lahan dan pemeliharaan prasarana/sarana pedesaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis dan fasilitasi pengembangan pendayagunaan sumber daya alam dan pemanfaatan fungsi kawasan pedesaan ; b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, dan supervisi pemanfaatan lahan serta pemeliharaan prasarana/sarana pedesaan ; c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pedesaan ; dan d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pedesaan. Paragraf 2 Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Pasal 24 (1) Sub.Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun pedoman teknis dan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka pemetaan serta pengkajian kebutuhan teknologi tepat guna dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis dan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ; b. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, identifikasi, dalam rangka pemetaan dan pengkajian

10 / 13


kebutuhan Teknologi Tepat Guna ; c. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan supervisi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan ; dan d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna serta kerjasama teknologi pedesaan. Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 25 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 26 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai keahlian dan kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja. (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasal 27 (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Badan dalam urusan rumah tangga di bidang pemberdayaan masyarakat yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan Badan ; b. pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Badan ; c. pengelolaan, pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan sarana dan prasarana ; dan d. pelaksanaan pemeliharaan/perawatan, pembinaan, pengamanan dan peningkatan pelayanan. (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat. (4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha. (5) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 28 (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari : a. Kepala UPT ;

11 / 13


b. Sub Bidang Tata Usaha ; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan keahlian. Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 29 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif di lingkup UPT dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan Badan ; b. pelaksanaan pelayanan, pengolahan dan penyajian dokumentasi dan Informasi ; dan c. pelaksanaan administrasi, urusan ketatausahaan, keuangan, pembukuan, rumah tangga UPT dan administrasi kepegawaian. BAB IV ESELON JABATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 30 (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II b. (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III a. (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b. (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV a. (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan jabatan struktural eselon IV b. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 31 Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di Jember pada tanggal 2008

12 / 13


BUPATI JEMBER MZA DJALAL

13 / 13

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Recommend Documents