BIRO ADMINISTRASI APARATUR DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BIRO ADMINISTRASI APARATUR TAHUN 2014
PERIODE 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2014
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan RahmatNya penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Aparatur Tahun 2014 dapat diselesaikan.
Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi sebagaimana tertuang dalam rencana kerja tahun 2014, dan dapat memberikan gambaran mengenai besaran tingkat pencapaian target kinerja Biro Administrasi Aparatur Tahun 2014.
Semoga Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Aparatur Tahun 2014 ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................
i
DAFTAR ISI................................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL.......................................................................................................
iv
DAFTAR GAMBAR..................................................................................................
v
BAB I PENDAHULUAN...........................................................................................
1
A.
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi ........................................
1
B.
Struktur Organisasi............................................................................................
3
C.
Sumber Daya Manusia.......................................................................................
4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN................................................................. A.
6
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 6 Sekretariat Kabinet ............................................................................................ 1. Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang Wewenang Penetapannya 6 berada di Tangan Presiden (5009) Pelaksanaan administrasi pengangkatan dan pemberhentian dalam 6 dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, jabatan pada badan usaha milik negara, dan jabatan lainnya yang penetapannya memerlukan persetujuan Presiden (501).............................................. 1) Penelitian dan penyelesaian administrasi pengangkatan, 6 pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, jabatan pada Badan Usaha Milik Negara, dan jabatan lainnya. (AB) b. Penyelenggaraan dan pengadministrasian kenaikan pangkat pejabat 8 dan/ atau Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya memerlukan persetujuan Presiden (502).................................................................... a.
1) Penelitian dan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat pejabat 8 dan/atau pegawai negeri sipil yang wewenang penetapannya memerlukan persetujuan Presiden (AB)...........................................
ii
c.
Penyelenggaraan dan pengadministrasian pemberhentian dan pensiun 9 pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya memerlukan persetujuan Presiden (503)............................................... 1) Penelitian dan penyelesaian administrasi pemberhentian dan 9 pensiun pegawai negeri sipil (AB)...................................................
d.
Penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat 10 pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden (504)...................................................................................................... 1) Pencatatan, pemilahan dan pendistribusian persuratan tentang 10 jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun (AA)................. 2) Penyajian data jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun 13 (AB)................................................................................................. 3) Pendokumentasian dan penggandaan kepangkatan, pemberhentian 13 dan pensiun (AC).............................................................................
e.
Penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga/instansi/unit/pihak 13 yang berkepentingan, baik di dalam maupun di luar Sekretariat Kabinet dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Aparatur (505)................................................................ 1) Rapat koordinasi berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan, 13 kepangkatan, pemberhentian dan pensiun (AA)............................. 2) Rapat konsinyasi berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan, 14 kepangkatan, pemberhentian dan pensiun (AB)...............................
f.
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Deputi Bidang 14 Administrasi (560)................................................................................. 1) Menghadiri rapat koordinasi/diskusi/seminar/workshop/sosiali- 14 sasi/konsinyering (AA)....................................................................
BAB III PERMASALAHAN TINDAK LANJUT...................................................
15
BAB IV PENUTUP ..................................................................................................... 18
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Data Pegawai Biro Administrasi Aparatur......................................................
5
Tabel 2. Penyelesaian Keputusan Presiden tentang Pengangkatan dan
7
Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pemerintahan................................................... Tabel 3. Penyelesaian Keputusan Presiden tentang Kepangkatan PNS........................
8
Tabel 4. Penyelesaian Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pensiun PNS.
9
Tabel 5. Jumlah Usulan Semester I Tahun 2014...........................................................
11
Tabel 6. Jumlah Pertimbangan Teknis BKN Semester I Tahun 2014..........................
11
Tabel 7. Jumlah Keputusan Presiden Semester I Tahun 2014......................................
12
Tabel 8. Permasalahan dan Tindak Lanjut....................................................................
15
iv
DAFTAR GAMBAR
Gbr. 1. Struktur Organisasi
4
v
BAB I PENDAHULUAN
A.
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Berdasarkan
Keputusan
Sekretaris
Kabinet
Nomor
1
Tahun 2011,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, Biro Administrasi Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhetian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan dan jabatan lainnya, pengurusan administrasi kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pusat dan daerah, serta penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemrintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden atau memerlukan persetujuan Presiden. Dalam
melaksanakan
tugas
dimaksud,
Biro
Administrasi
Aparatur
menyelenggarakan fungsi: 1.
penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, jabatan pada badan usaha milik negara, dan jabatan lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden;
2.
penyelenggaraan dan pengadministrasian kenaikan pangkat pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden;
3.
penyelenggaraan dan pengadministrasian pemberhentian dan pensiun pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden;
4.
penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden;
1
5.
penyelenggaraan
koordinasi
dengan
lembaga/instansi/unit/pihak
yang
berkepentingan, baik di dalam maupun di luar Sekretariat Kabinet dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Aparatur; dan 6.
pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi. Biro Administrasi Aparatur terdiri dari:
a.
Bagian Mutasi Jabatan;
b.
Bagian Kepangkatan;
c.
Bagian Pemberhentian dan Pensiun;
d.
Bagian Administrasi Umum; dan
e.
Kelompok Jabatan Fungsional Tugas dan fungsi masing-masing Bagian pada Biro Administrasi Aparatur
adalah sebagai berikut: 1.
Bagian Mutasi Jabatan mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, dan jabatan lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden, penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden.
2.
Bagian Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kenaikan pangkat,
penetapan alih status anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pegawai negeri sipil atau pengangkatan pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden. 3.
Bagian Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden.
4.
Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan persuratan, penyajian data, reproduksi dan ekspedisi yang berkaitan dengan
2
pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai negeri sipil serta administrasi kepegawaian lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden.
B.
Struktur Organisasi Struktur Organisasi Biro Administrasi Aparatur
BIRO ADMINISTRASI APARATUR
BAGIAN MUTASI JABATAN
Subbagian Jabatan Struktural
Subbagian Jabatan Non C.Struktural
BAGIAN KEPANGKATAN
Subbagian Kepangkatan Kementerian
Subbagian Kepangkatan Non Kementerian
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN
BAGIAN ADMINISTRASI UMUM
Subbagian Pemberhentian dan Pensiun Kementerian
Subbagian Penyajian Data
Subbagian Pemberhentian dan Pensiun non Kementerian
Subbagian Umum
Gbr. 1. Struktur Organisasi
3
C. Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Aparatur didukung oleh 35 (tiga puluh lima) orang pegawai, yang dapat diklasifikasi berdasarkan jenjang golongan/ruang, jenis kelamin, dan jabatan. 1. Golongan/ruang. Kekuatan sumber daya manusia berdasarkan golongan/ruang, terdiri dari IV/d berjumlah 1 (satu) orang, IV/b berjumlah 1 (satu) orang, IV/a berjumlah 3 (tiga) orang, III//d berjumlah 2 (dua) orang, III/c berjumlah 5 (lima) orang, III/b berjumlah 8 (delapan) orang, III/a berjumlah 10 (sepuluh) orang, II/d berjumlah 3 (tiga) orang, dan II/c berjumlah 2 (dua) orang. 2. Jabatan. Sebagaimana telah tergambar dalam struktur organisasi, kekuatan sumber daya manusia Biro Administrasi Aparatur, terdiri dari seorang Kepala Biro, dan didukung oleh 4 (empat) Kepala Bagian dan 7 (tujuh) Kepala Subbagian, serta 23 (dua puluh tiga) pejabat fungsional umum. 3. Pendidikan Kekuatan sumber daya manusia berdasarkan jenjang pendidikan, terdiri dari Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 3 (tiga) orang, Sarjana (S-1) sebanyak 14 (empat belas) orang, Diploma (D-3) sebanyak 1 (satu) orang, dan SLTA sebanyak 17 (tujuh belas) orang. 4. Jenis kelamin. Kekuatan sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin, terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang laki-laki dan 14 (empat belas) orang perempuan.
4
Tabel 1. Data Pegawai Biro Administrasi Aparatur Pangkat
Jabatan
Golongan Jumlah
Nama Jabatan
Pendidikan Jumlah Tingkat Jumlah
Jenis Kelamin
II/c
2
Kepala Biro
1
S-2
3
Jenis Laki-laki
II/d
3
Kepala Bagian
4
S-1
14
Perempuan
III/a
10
Kepala Subbagian
7
D-3
1
III/b
8
Analis Hukum
2
SLTA
17
III/c
5
Pengelola Sistem Informasi
1
III/d
2
Pengelola Kepegawaian
5
IV/a
3
Pengolah Data
9
IV/b
1
Pengadministrasi Umum I
6
IV/c
-
IV/d
1
Jumlah 21 14
Selain tenaga pegawai negeri sipil organik, terdapat 3 (tiga) orang pegawai outsourcing yang sudah ditempatkan di Biro Administrasi Aparatur, yang ditempatkan di Bagian Administrasi Umum dan Bagian Pemberhentian dan Pensiun.
5
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet 1.
Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang Wewenang Penetapannya Berada di Tangan Presiden (5009)
a.
Pelaksanaan administrasi pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, jabatan pada Badan Usaha Milik Negara, dan jabatan lainnya yang wewenang penetapannya memerlukan persetujuan Presiden. (501) 1) Penelitian
dan
pemberhentian
penyelesaian dalam
dan
administrasi
dari
jabatan
pengangkatan, negeri,
jabatan
pemerintahan, jabatan pada Badan Usaha Milik Negara dan jabatan lainnya (AB) Pelaksanaan kegiatan penyelesaian administrasi pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, jabatan pada badan usaha milik negara, dan jabatan lainnya yang wewenang penetapannya memerlukan persetujuan Presiden, telah diterbitkan 217 Keputusan Presiden, terdiri dari pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon I sebanyak 543 orang, setingkat eselon I sebanyak 84 orang, jabatan fungsional jenjang utama sebanyak 639 orang, Non Eselon (keanggotaan dalam lembaga non struktural, Kepala Satker) sebanyak 391 orang, dan jabatan Konsul dan Utusan Khusus Presiden sebanyak 63 orang.
6
Tabel 2. Penyelesaian Keputusan Presiden tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pemerintahan Proses Selesai No.
Menunggu Penetapan (masih proses)
Tugas dan Fungsi Jumlah Keppres
Jumlah Orang
Jumlah RKeppres
Jumlah Orang
Koreksi Draft
1.
Jabatan Menteri/Setingkat Menteri Negara
3
7
-
-
-
2.
Jabatan Wakil Menteri
3
23
-
-
-
3.
Struktural Eselon I
144
543
-
-
-
4.
Setingkat Eselon I (Utusan Khusus Presiden/Dewan Pertimbangan Presiden)
13
84
-
-
-
5.
Fungsional Jenjang Utama
33
639
-
-
-
6.
Non Eselon
18
391
-
-
-
3
63
-
-
-
217
1750
-
-
-
(keanggotaan dalam lembaga non struktural, Kepala Satker) 7.
Konsul dan Utusan Khusus Presiden
Jumlah
7
b. Penyelenggaraan dan pengadministrasian kenaikan pangkat pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya memerlukan persetujuan Presiden. 1) Penelitian dan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya memerlukan persetujuan Presiden (AB) Penyelenggaraan dan pengadministrasian kenaikan pangkat pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang penetapannya memerlukan persetujuan Presiden, telah diselesaikan kenaikan pangkat gol IV/c ke atas sebanyak 9.365 orang, Alih Status TNI/Polri sebanyak 2 orang, pengangkatan tenaga ahli sebagai CPNS sebanyak 6 orang. dan permasalahan ralat sebanyak 15 orang.
Tabel 3. Penyelesaian Keputusan Presiden tentang Kepangkatan PNS
Proses Selesai No.
Menunggu Penetapan (masih proses)
Tugas dan Fungsi Jumlah Keppres
Jumlah Orang
Jumlah RKP
Jumlah Orang
Koreksi Draft
1.
Kenaikan pangkat gol./ruang IV/c ke atas
55
9.365
-
-
-
2.
Alih status TNI/Polri
2
2
-
-
-
3.
Pengangkatan tenaga ahli sebagai CPNS
1
6
-
-
-
4.
Ralat
-
-
-
15
8
c.
Penyelenggaraan dan pengadministrasian pemberhentian dan pensiun pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya memerlukan persetujuan Presiden (503) 1) Penelitian dan penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun PNS (AB) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan pengadministrasian pemberhentian dan pensiun pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya memerlukan persetujuan Presiden selama tahun 2014, telah diselesaikan usul kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun PNS Gol. IV/c ke atas sebanyak 12.852 orang, usul kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun janda/duda/anak sebanyak 1.676 orang, usul pensiun langsung sebanyak 717 orang, ralat SK pemberhentian dan pensiun sebanyak 144 orang. Proses penetapan pemberhentian dan pensiun yang masih menunggu penetapan dari Presiden, yaitu usul kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun PNS gol. IV/c ke atas sebanyak 212 orang.
Tabel 4. Penyelesaian Keputusan Presiden Tentang Pemberhentian dan Pensiun PNS
Proses Selesai No.
1 1.
Menunggu Penetapan (masih proses)
Tugas dan Fungsi
2 Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun
Koreksi Draft
Jumlah Keppres
Jumlah Orang
Jumlah RKeppres
Jumlah Orang
3
4
5
6
7
48
12.852
1
212
-
9
1
2
3
4
5
6
7
20
1.676
-
-
-
2.
Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun Janda/Duda/Anak
3.
Pensiun langsung
19
717
-
-
-
17
21
-
-
-
4.
Pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat
5.
Ralat
6.
144
-
-
Perbaikan Pertek BKN
-
-
-
7.
Penarikan/pembatalan usul pensiun
-
-
-
8.
Permohonan Petikan II
-
-
d. Penyiapan dan penyelesaian administrasi
lainnya bagi pejabat
pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden (504) 1) Pencatatan, pemilahan dan pendistribusian persuratan tentang jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun (AA) Pada tahun 2014, Biro Administrasi Aparatur telah memproses 20.422 surat yang diusulkan oleh pejabat Pembina kepegawaian pusat dan daerah, terdiri dari fungsional utama berjumlah 639 orang, kepangkatan berjumlah 9.141 orang, kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun berjumlah 9.269 orang, pensiun berjumlah 302 orang, pemberhentian dan pensiun janda/duda/anak berjumlah 1.071 orang.
10
Tabel 5. Jumlah Usulan Tahun 2014 No.
Mutasi
Jumlah Usulan
1.
Fungsional Utama
639
2.
Kenaikan Pangkat
9.141
3.
Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun
9.269
4.
Pensiun
5.
Pensiun Janda/Duda/Anak
302
Total
1.071 20.422
Jumlah pertimbangan teknis yang telah diterima dari Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2014 berjumlah 20.104 pertimbangan teknis. Tabel 6. Jumlah Pertimbangan Teknis BKN Tahun 2014 No.
Mutasi
Jumlah Usulan
1.
Fungsional Utama
639
2.
Kenaikan Pangkat
8.822
3.
Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun
9.148
4.
Pensiun
5.
Pensiun Janda/Duda/Anak
Total
399 1.096 20.104
11
Jumlah Keputusan Presiden yang telah diterbitkan berjumlah 379 buah, terdiri dari kepangkatan berjumlah 55 buah, kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun berjumlah 48 buah, pensiun berjumlah 19 buah, pemberhentian dan pensiun janda/duda/anak berjumlah 20 buah, pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat berjumlah 17 buah, alih status TNI/Polri berjumlah 2 buah, pengangkatan tenaga ahli sebagai CPNS berjumlah 1 buah, dan pemberhentian dan pengangkatan dalam Jabatan negeri, Pemerintahan dan jabatan pada BUMN serta jabatan lainnya berjumlah 217 buah (daftar terlampir). Tabel 7. Jumlah Keputusan Presiden Tahun 2014 No.
Jenis Keppres
Jumlah (Keppres)
Jumlah (orang)
1
Kepangkatan
55
9.365
2
Kenaikan pangkat dan pensiun
48
12.852
3
Pensiun
19
717
4
Pemberhentian dan pensiun janda/duda/anak
20
1.676
5
Pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat
17
21
6
Alih Status TNI/Polri
2
2
7.
Pengangkatan tenaga ahli sebagai CPNS
1
6
8.
Jabatan negeri, Pemerintahan dan jabatan pada BUMN serta jabatan lainnya
217
1750
379
26.389
Jumlah
Pengiriman dan pendistribusian Keputusan Presiden kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pusat dan daerah serta kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan telah menyerap anggaran sebesar Rp. 150.892.615.
12
2) Penyajian data jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun (AB) Dalam tahun 2014 telah disusun laporan penyajian data jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun sebanyak 8 laporan, yaitu: 1.
Laporan realisasi output triwulan I;
2.
Laporan realisasi output triwulan II;
3.
Laporan realisasi output triwulan III;
4.
Laporan realisasi output triwulan IV;
5.
Laporan pencapaian keberhasilan Inpres Nomor 1 Tahun 2014 triwulan I;
6.
Laporan pencapaian keberhasilan Inpres Nomor 1 Tahun 2014 triwulan II.
7.
Laporan pencapaian keberhasilan Inpres Nomor 1 Tahun 2014 triwulan III.
8.
Laporan pencapaian keberhasilan Inpres Nomor 1 Tahun 2014 triwulan IV.
3) Pendokumentasian dan penggandaan kepangkatan, pemberhentian dan pensiun (AC) Penjilidan dokumen dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dengan menggunakan anggaran Biro Administrasi Aparatur. e.
Penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga/instansi/unit/pihak yang berkepentingan, baik di dalam maupun di luar Sekretariat Kabinet dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Aparatur (505) 1) Rapat koordinasi berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun (AA) Dalam rangka koordinasi dengan lembaga/instansi/unit/pihak yang berkepentingan, telah dilaksanakan satu kali rapat koordinasi pada tanggal 27 Januari 2014 tentang pembahasan batas usia pensiun ASN sebagaimana diamanatkan Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.
13
2) Rapat konsinyasi berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun (AB) Selama kurun waktu Tahun 2014, penyelenggaraan koordinasi dalam bentuk rapat-rapat konsinyasi dengan lembaga/unit/instansi terkait belum dapat terlaksana. f.
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Deputi Bidang Administrasi (560) 1) Menghadiri rapat koordinasi/diskusi/seminar/workshop/sosialisasi/ konsinyering (AA) Kegiatan menghadiri rapat koordinasi/diskusi/seminar/workshop/ sosialisasi/konsinyering belum terlaksana pada Tahun 2014.
14
BAB III PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Aparatur, masih ditemukan beberapa kendala yang menjadi hambatan terhadap penyelesaian penerbitan Keputusan Presiden yang berkaitan dengan jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun, sesuai target waktu yang telah ditetapkan dalam standard operasional prosedur (SOP), serta kendala manejemen pengendalian kegiatan yang bersifat teknis. Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Aparatur selama satu semester, beberapa kendala yang dijumpai antara lain di bidang sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, koordinasi kepegawaian dan teknis. Tabel 8. Permasalahan dan Tindak Lanjut Permasalahan
Chek-
Keterangan
Tindak Lanjut
Pihak yang dapat
list
Permasalahan
yang
membantu
diperlukan
penyelesaian
(V)
masalah (1)
(2)
Sumber Daya
√
Manusia
(3) - Kurangnya
(4)
(5)
Diklat Analisis
Biro Kepegawaian,
kemampuan
Hukum Bidang
Organisasi dan Tata
analisis hukum
Kepegawaian
Laksana
Diklat
Biro Kepegawaian,
kemampuan
Pengelolaan
Organisasi dan Tata
pegawai dalam
Arsip
Laksana
Diklat
Biro Kepegawaian,
di bidang kepegawaian √
- Rendahnya
mengelola arsip √
- Kurangnya
15
kemampuan
Komputer
pegawai untuk
Organisasi dan Tata Laksana
mengoperasikan komputer Sarana dan
√
Prasarana
- Belum
- Uji coba
optimalnya
Simpeg belum
Sistem
diimplementa-
Informasi
si
kepegawaian
Pusat Data dan Informasi
- Pengembangan Simpeg
Koordinasi
√
Kepegawaian
- Masih adanya
Perlu
Biro Administrasi
pertimbangan
meningkatkan
Aparatur
teknis ganda
koordinasi
BKN
yang
antara
Instansi Pengusul
diterbitkan
Sekretariat
BKN
Kabinet, BKN dan instansi pengusul
√
- Kurangnya
Peningkatan
Biro Administrasi
koordinasi
koordinasi
Aparatur
dengan
dengan instansi
Instansi pengusul
instansi
pengusul
pengusul terkait pencabutan usulan, kelengkapan berkas dll
16
Teknis
√
- Banyaknya
- ruang khusus
tamu yang
untuk
berkunjung
penerimaan
untuk mencari
tamu
informasi
- penunjukan
sehingga
staf untuk
mengganggu
bertugas
dan
sebagai front
menghambat
officer
aktifitas pekerjaan
Biro Umum
- Diseminasi Simpeg ke stake holder
√
- Belum
- Penertiban
tertibnya
metode
pengiriman
pengiriman
dan
Keppres
Biro Administrasi Aparatur
pendistribusian - Menyusun Keputusan
juklak
Presiden
pengiriman Keppres - Implementasi juklak pengiriman Keppres
17
BAB IV PENUTUP
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kami sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Aparatur sebagai berikut : 1. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu kiranya untuk diselenggarakan berbagai pelatihan, terutama pelatihan kearsipan dan komputer. 2. Dalam hal pengelolaan arsip, perlu kiranya untuk mengelola arsip secara elektronis, yaitu dengan melakukan scanning berkas usulan dan Keputusan Presiden terkait kepangkatan dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas. 3. Guna meminimalisir hilang/tidak dapat ditemukannya arsip baik berupa usulan maupun Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas, perlu kiranya diterapkan manajemen arsip yang lebih baik. 4. Perlu segera disusun petunjuk pelaksanaan pengiriman Keputusan Presiden mengatur tata cara pengiriman surat, memorandum dan Keputusan Presiden. 5. Keberadaan pegawai outsourcing yang dipekerjakan di Biro Administrasi Aparatur dinilai cukup membantu pelaksanaan kerja.
Demikian laporan kami, mohon arahan lebih lanjut.
18
LAMPIRAN
19
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2014 SATUAN ORGANISASI/UNIT KERJA BIRO ADMINISTRASI APARATUR Kode 1 5009.001
501
AA
502
Program/Kegiatan/Komponen/ Sub Komponen 2 Laporan penyelesaian kepegawaian yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden Pelaksanaan administrasi pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, jabatan pada badan usaha milik negara dan jabatan lainnya yang penetapannya memerlukan persetujuan Presiden Penelitian dan penyelesaian administrasi pengangkatan, pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, jabatan pada Badan Usahan Milik Negara, dan jabatan lainnya Penyelenggaran dan pengadministrasian kenaikan pangkat dan atau pegawai negeri sipil yang penetapannya memerlukan persetujuan presiden
Indikator Kegiatan 3
Volume 4 19.166 dokumen
Rencana Anggaran 5 744.654.000
Volume 6 26.414 dokumen
Realisasi Anggaran 7 393.864.615
Volume 8 137,82%
% Realisasi Anggaran 9 52,89 %
308.256.000
222.018.000
72,02 %
308.256.000
222.018.000
72,02%
32.364.000
9.262.000
28,61 %
Keterangan 10
Kode 1 AA
503
AA
504
AA
AB
Program/Kegiatan/Komponen/ Sub Komponen 2 Penelitian dan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat pejabat dan atau pegawai negeri sipil yang penetapannya memerlukan persetujuan presiden Penyelenggaraan dan pengadministrasian pemberhentian dan pensiun pejabat dan atau pegawai negeri sipil yang penetapannya memerlukan persetujuan presiden Penelitian dan penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun PNS Penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden Pencatatan, pemilahan, pendistribusian persuratan tentang jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Penyajian data jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun
Indikator Kegiatan 3
Rencana Volume Anggaran 4 5 32.364.000
Volume 6
Realisasi Anggaran 7 9.262.000
% Realisasi Volume Anggaran 8 9 28,61 %
34.422.000
-
0%
34.422.000
-
0%
214.712.000
150.892.615
70,27 %
175.740.000
150.892.615
85,86 %
21.472.000
-
0%
Keterangan 10
Kode 1 AC
505
AA
AB
506
AA
Program/Kegiatan/Komponen/ Sub Komponen 2 Pendokumentasian dan penggandaan kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga/instansi/unit/pihak yang berkepentingan, baik di dalam maupun di luar Sekretariat Kabinet dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Aparatur Rapat koordinasi berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Rapat koordinasi berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Deputi Bidang Administrasi Menghadiri rapat koordinasi/diskusi/seminar/ workshop/sosialisasi/konsinyering
Indikator Kegiatan 3
Rencana Volume Anggaran 4 5 17.500.000
Volume 6
Realisasi Anggaran 7 -
% Realisasi Volume Anggaran 8 9 0%
139.104.000
11.692.000
8,4 %
80.304.000
11.692.000
14,55 %
58.800.000
-
0%
15.796.000
-
0%
15.796.000
-
0%
Keterangan 10
