LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
S E K R ETA R I AT K PA N A S I O N A L
JUNI 2009 Pelatihan TOT Monev Sektor, 15 - 19 Juni 2009, Jakarta
Isi Pelaksanaan Kegiatan (Berdasarkan tugas dan fungsi pokok) A. Langkah Strategis B. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan C. Penyebaran Informasi D. Kerjasama Regional dan Internasional E. Pemantauan dan Evaluasi F. Arahan Kepada KPA di Daerah G. Pengembangan Sekretariat KPAN
Sekretariat KPA Nasional
Menara Eksekutif Lt. 9 Jl. M.H. Thamrin Kav.9, Jakpus Telp. (021) 3901758 Fax (021) 3902665 www.aidsindonesia.or.id
Pendahuluan
A
da beberapa kegiatan yang berlangsung pada bulan Juni ini yang perlu mendapatkan perhatian. Diawali dengan dukungan KPA Nasional dalam menyelenggarakan Konggres Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI). Konggres ini merupakan momentum penting dalam salah satu upaya memperkuat jaringan populasi kunci. Kegiatan lain, adalah Pelatihan TOT Monev Sektor yang melibatkan 9 Universitas terkemuka di Indonesia. Sudah saatnya daerah mempunyai tenaga-tenaga terampil dalam bidang monev, khususnya yang terkait dengan program HIV dan AIDS. Selain itu kegiatan yang tak kalah penting adalah pertemuan persiapan implementasi GF ATM Ronde 8 untuk wilayah Sumatera Selatan, kegiatan ini masih terkait dengan kegiatan serupa yang dilaksanakan pada bulan April dan Mei. Dengan dilaksanakan pertemuan di Sumsel ini, berarti pertemuan persiapan implementasi GF ATM Ronde 9 sudah selesai dilakukan oleh seluruh provinsi penerima dana GF sehingga program GF siap untuk dijalankan.
A. langkah Strategis KONGGRES IKATAN PEREMPUAN POSITIF INDONESIA
D
engan dukungan penuh dari KPA Nasional dan UNAIDS, Pada tanggal 22-25 Juni 2009, Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) telah berhasil melaksanakan Kongres Nasional ke 2. Kegiatan diikuti oleh 43 peserta perempuan baik ODHA maupun OHIDHA dari 28 Provinsi di Indonesia. Peserta ikut dalam pertemuan tersebut, terdiri dari 30 orang peserta aktif, 8 orang Panitia Pengarah yaitu pengurus IPPI periode 2007-2009, dan 5 orang Panitia pelaksana. Beberapa provinsi tidak dapat mengirimkan wakilnya ke dalam konggres tersebut, karena masih ada yang belum siap untuk terlibat, disamping masih belum ditemukannya kasus perempuan yang terinfeksi di wilayah tersebut. Melalui proses diskusi dan seleksi akhirnya diputuskan 30 orang yang terpilih dan diharapkan dapat mewakili suara teman-teman perempuan di daerah. Secara umum tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mensosialisasi rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPPI yang sudah direvisi, Rancangan rencana kerja dan rencana stategis IPPI untuk 2 tahun ke depan, Laporan pertanggung jawaban kerja dari seluruh Badan Pengurus IPPI selama tahun 2007 – 2009 dan Peletakkan jabatan sekaligus pemilihan kepengurusan baru oleh anggota IPPI. Dalam pertemuan tersebut terpilih beberapa pengurus baru yang terdiri dari • Badan Penasehat 3 orang terdiri dari Ibu Nafsiah Mboi Sekretaris KPA Nasional, Christin Mester dan Wahyuni dari Jakarta • Badan Pengawas 3 orang terdiri dari Putu Utami Dewi (Bali), Baby Rivona (Aceh), Dwi Surya Kusuma (Bandung)
Kongres IPPI , 22 - 25 Juli 2009 di IBIS Jakarta Pusat • Dewan Nasional 5 orang, terdiri dari : Santi (Jakarta), Huda (Makassar), Tuti Sugiharti (Bandung), Rozy Asnita (Padang), Dian Mahmuryati (Bekasi). • Koordinator Nasional terpilih Sunarsih (Jakarta) Namun dalam pertemuan tersebut masih dijumpai hambatan dimana sampai acara berakhir belum juga disahkannya Revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPPI untuk periode 2009-2011. Hal ini di sebabkan karena tidak adanya kesepakatan oleh peserta kongres pada saat pembahasan AD/ART IPPI terutama mengenai keanggotaan, struktur Organisasi, dan kepemimpinan wilayah Rencana kedepan, seluruh kepengurusan IPPI terpilih untuk periode 2009-2011 akan merampungkan atau menyelesaikan AD/ART IPPI yang tertunda. Anggota memberikan kekuasaan penuh kepada Kepengurusan IPPI yang baru untuk mengamandemen AD/ART tersebut.
Perjalanan Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Lokakarya peningkatan keterampilan perempuan dalam penanggulangan HIV dan AIDS, Juli 2005
Pertemuan Nasional Perempuan Dengan HIV dan Terdampak oleh AIDS, dan Konggres IPPI Pertama, Januari 2007
Pelatihan Penguatan Kelompok Dukungan Sebaya Perempuan Positif, Januari 2006
Pertemuan Harmonisasi Jaringan Nasional Perempuan Positif, Juni 2006
Konggres IPPI Kedua. Juni 2009 IKATAN PEREMPUAN POSITIF INDONESIA Jaringan Nasional Perempuan yang hidup dengan HIV dan AIDS
B. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Persiapan Implementasi GF Ronde 8 di Sumatera Selatan
M
asih berkenaan dengan persiapan implementasi orang telah meninggal dunia. GF ATM Ronde 8, kali ini kegiatan di Provinsi Menurut Gubernur Sumsel Alex Noerdin jumlah Sumatera Selatan. Pada tahun 2006 Sumatera Selatan pengidap HIV/AIDS lebih memperoleh dana Rp 30 banyak daripada jumlah juta, sedangkan tahun pengidap yang sudah masuk 2007 menjadi Rp 743 juta, dalam data. Menurutnya, dan tahun 2008 menurun cara mencegah penularan menjadi Rp 211 juta karena HIV/AIDS adalah berakhirnya dukungan untuk menghindari hal-hal program akselerasi khusus di yang bisa menyebabkan 14 kota. terjadi penularan, seperti Menurut Nafsiah, dana menghindari seks bebas GFATM ronde 8 untuk Sumsel dan penggunaan narkoba. mencapai Rp 10,6 miliar, Karena kedua hal tersebut dengan rincian untuk KPA merupakan penyebab Sumsel Rp 3,2 miliar, Dinas utama meluasnya Kesehatan Sumsel Rp 4,7 penularan HIV/AIDS. Persiapan Implementasi GF Ronde 8, Sumsel, 17 Juni 2009 miliar, dan Perkumpulan Dengan adanya Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumsel sekitar kerjasama ini, menurut ibu Nafsiah Mboi diharapkan Rp 2,6 miliar. Penandatanganan nota kesepahaman itu dana GF ATM dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk untuk memperkuat komitmen KPA Nasional dan KPA dapat mempercepat penyelamatan jiwa warga Sumatera Sumsel dalam menjalankan program pencegahan dan Selatan. penanggulangan AIDS. Dalam kunjungan tersebut, Ibu Nafsiah selain Sumsel sebagai salah satu penerima dana GF memberikan paparan kepada stakeholder provinsi/ Ronde 8, karena dari data yang ada menunjukkan kabupaten/kota terkait dengan tambahan dukungan dana jumlah pengidap HIV/AIDS di Sumatera Selatan semakin dari GF Ronde 8, juga melakukan penandatangan Nota meningkat. Hingga Maret 2009, jumlah pengidap HIV Kesepakatan antara KPA Nasional dengan KPA Sumatera positif mencapai 437 orang dan jumlah pengidap AIDS Selatan dan melakkan pertemuan dengan Kelompok sebanyak 192 orang yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Dukungan Sebaya (KDS) setempat. Dari 192 pengidap AIDS di Sumsel tersebut, sebanyak 68
C. Penyebaran Informasi Daftar Buku Terbaru Pusat Informasi AIDS Nasional • HIV and AIDS Services Worldwide 2009 Eleventh Edition, UNAIDS, 2009 • The Lancet : An All-out, Unprecendented Effort Towards HIV Prevention, as Has Been Sucess Fully Made Towards HIV Treatment, The Lancet, 2008 • Mathematic Model of HIV Epidemic in Indonesia 2008-2014, 2008 • At What Cost? HIV and Human Right Consequences of The Global: War on Drug”, Open Society Institute, 2009 • Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di Indonesia, BNN, 2007
D. Kerjasama Regional dan Internasional HIV/AIDS Implementer’s Meeting
P
ada tanggal 10 – 14 Juni 2009, bertempat di Winhoek, Namibia berlangsung kegiatan HIV/ AIDS Implementer’ Meeting yang dihadiri kurang lebih 1.500 orang pelaksana HIV dan AIDS dari berbagai belahan dunia. Pertemuan dibuka oleh H.E.Hifikepunye Pohamba, Presiden Republik Namibia. Pertemuan dilakukan selama 5 hari dengan pemerintahan Namibia sebagai tuan rumah. sebagai sponsor dari kegiatan ini adalah U.S President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR); Global Fund, UNAIDS, UNICEF, Worl Bank, WHO, Global Network of People Living with HIV. Tema yang dipilih kali ini adalah “Optimizing the Response: Partnership for Sustainability”. Pertemuan ini membawa para praktisi secara bersama-sama dari seluruh dunia untuk mendiskusikan best practice dan pembelajaran dari program penanggulangan HIV dan AIDS. Program difokuskan pada dampak dari program pencegahan, perawatan, dan pengobatan, meningkatkan
kualitas program, koordinasi diantara mitra kerja, dan mendorong inovasi dari program pencegahan dan penganggulangan. Pada acara tersebut, Sekretaris KPA Nasional berkesempatan hadir dan memberikan pemaparannya mengenai “Integrating and Delivering Services to Most at Risk Populations”. Disamping itu, Ibu Nafsiah Mboi juga berkesempatan melakukan pertemuan dengan Ministry of Gender Equality and Child Welfare of Namibia. Isu yang cukup penting dalam pertemuan tersebut antara lain betapa pentingnya program pencegahan. Donor harus juga melihat Asia tidak hanya afrika, karena sudah ada perubahan arah dalam hal peningkatan kasus. Isu lainnya adalah mengenai dukungan donor untuk AIDS yang diprediksikan akan berkurang, dan ini terjadi hampir disemua negara yang disebabkan karena adanya krisis global. Untuk itu diperlukan monitoring dan evaluasi lebih ketat untuk setiap program yang dijalankan.
Annual Review DFID
A
da berita gembira yang diterima oleh KPA Nasional. Berita tersebut adalah surat yang dikirimkan oleh Departement for Internasional Development (DFID) berkenaan dengan hasil review yang dilakukan oleh Jamie Uhrig mengenai project Dana Kemitraan Indonesia untuk HIV dan AIDS (IPF). Surat tersebut dikirim oleh Kenny Dick selaku Head of Office. Dalam suratnya, beliau menyatakan apresiasinya terhadap Ibu Nafsiah selaku Sekretaris KPA Nasional beserta jajarannya yang telah membantu pelaksanaan
review yang dilakukan oleh Jamie Uhrig. Proses review sudah selesai dilaksanakan dan hasil review menunjukan nilai yang positif dengan score a 1, yang merupakan nilai tertinggi untuk project DFID. Mr. Kenny Dick menekankan, hasil yang mengagumkan ini merupakan refleksi dari kepemimpinan dan konsistensi dari kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari KPA dalam menjalankan kegiatannya dan refleksi dari dukungan dari UNDP dalam pengelolaan Dana Kemitraan Indonesia untuk HIV dan AIDS.
E. Memantau dan Mengevaluasi Lokakarya Kesepakatan Indikator Nasional Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS
D
alam rangka penyusunan Rencana Aksi Nasional 2010-2014, KPA Nasional menyelenggarakan lokakarya kesepakatan indikator nasional. Tujuan kegiatan ini adalah mencapai kesepakatan indikator yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dan kesepakatan tentang penyediaan data untuk indikator terkait. Peserta yang hadir dalam lokakarya tersebut adalah anggota kelompok kerja monitoring dan evaluasi KPA Nasional, sektor pemerintah, mitra internasional, Forum UNGASS dan LSM tingkat nasional. Kegiatan ini dilakukan selama dua hari pada tanggal 29-30 Juni 2009 di Wisma Maluku Jakarta. Topik yang dipresentasikan pada hari pertama pada lokakarya ini adalah status dan kemajuan pencapaian komitmen deklarasi UNGASS yang dipresentasikan oleh
Depkes, Departemen Pendidikan Nasional, PMI dan Depsos. Sedangkan dari KPA Nasional menyampaikan materi tentang kerangka monitoring dan evaluasi nasional dan pencapaian cakupan program nasional. Pada hari ke dua, presentasi diarahkan kepada penyampaian presentasi tentang sistem monitoring dan evaluasi program HIV dan AIDS yang telah dijalankan di institusi KPA Nasional, KPA DKI, Depkes, Depkumham, dan TNI. Selain itu disampaikan juga topik mengenai pemetaan dan estimasi oleh PKBI. Hasil dari lokakarya ini menyimpulkan bahwa indikator kinerja mengacu pada kerangka kerja monev dan akan digunakan untuk melihat kemajuan program dalam memenuhi komitmen global dan kebutuhan nasional terhadap pencapaian tujuan strategi dan Rencana Aksi Nasional.
Pelatihan TOT Monev Sektor
P
eningkatan kapasitas orang-orang yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi program HIV dan AIDS khususnya di Indonesia dari berbagai kalangan sangat diperlukan, termasuk dari sektor anggota KPA. Menyadari hal tersebut, pada tanggal 15 – 19 Juni di Wisma PGI, Teuku Umar Jakarta dilaksanakan pelatihan untuk pelatih (TOT) Monev Sektor untuk angkatan pertama dan pada tanggal 22-26 Juni 2009 di Wisma Maluku Jakarta untuk angkatan ke 2. Pembagian dua angkatan ini dirasakan perlu mengingat bahwa pelatihan ini ditujukan untuk pelatih, dengan materi yang banyak sehingga diperlukan kedalaman pelatihan agar mereka siap melatih materi yang sama ketika mereka kembali ke provinsi masingmasing. Materi yang diajarkan dalam pelatihan tersebut antara lain: 1. Pengenalan terhadap monitoring dan evaluasi program HIV dan AIDS dan isu lainnya yang terkait. 2. Tantangan, hambatan, kerangka monev, dan monev tanggung jawab sektor. 3. Membuat indikator, metode dan perangkat monev, pengumpulan dan analisis data. 4. Interpretasi data, menggunakan data dan membuat rencana kerja Monitoring dan Evaluasi 5. Penggunaan data-data monev untuk membuat keputusan dan implementasi program. 6. Pada tingkat sektor dapat membuat sendiri rencana kerja monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan program.
Pelatihan Monev Sektor di Semarang
Peserta dari angkatan 1 terdiri dari universitas Padjadjaran dari Jawa Barat, Undip dari Jawa Tengah, Univ. Airlangga dari Jawa Timur, dan UGM dari Yogyakarta. Sedangkan peserta dari angkatan ke 2 dari dari Universitas Indonesia, Depok, Univ. Udayana, dari Bali. Univ. Cendarwasih dari Papua, Univ. Sumatera Utara dari Sumut, darn Universiatas Hasanudin dari Sulawesi Selatan. Masing-masing provinsi dipilih 3 orang dimana 2 orang berasal dari kalangan akademisi (universitas) dan satu orang dari perwakilan Tim Asistensi. Rencana Jangka Panjang dari kegiatan ini adalah • Universitas yang sudah mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti TOT akan menjadi center of study untuk mitra lain di daerahnya yang ingin mendalami bidang monev program HIV dan AIDS. • Peserta TOT menjadi sumberdaya daerah untuk memfasilitasi pelatihan serupa di daerahnya. • Peserta pelatihan tingkat provinsi dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya untuk melakukan monev program HIV dan AIDS di institusinya. Sebagai Tim fasilitator tingkat provinsi adalah kolaborasi dari beberapa lembaga yaitu KPA Nasional, Depkes, FHI, HCPI dan Depkumham. Kegiatan pelatihan ini menggunakan beberapa metode pengajaran seperti presentasi, diskusi kelompok dan praktek. Bahkan pada sesi tertentu, praktek dan diskusi kelompok lebih ditekankan dari pada pemaparan.
Pelatihan Monev Sektor di Papua
F. Pengarahan Kepada KPA Daerah Status Laporan Kegiatan dan Laporan Indikator RAN KPA Provinsi dan Kabupaten/Kota
U
ntuk dapat melihat perkembangan dari program pencegahan terutama yang dilakukan oleh sekretariat KPA daerah dalam menjalankan perannya memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan penanggulangan AIDS, maka ada suatu kewajiban dari KPA Daerah untuk melaporkan semua aktivitasnya. Disampaing itu untuk melihat sejauh mana program di daerah sudah menjangkau populasi kunci, maka ada data-data yang disebut dengan indikator RAN untuk dilaporkan ke KPA Nasional. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah ditandatangani, menyebutkan bahwa pelaporan dilakukan setiap bulan sekali. Pada tingkat Kabupaten akan melaporkan kegiatan ke tingkat provinsi. Sedangkan pada tingkat provinsi akan mengkompilasi seluruh laporannya dan mengirim laporan tersebut ke KPA Nasional. Khusus untuk data indikator RAN, provinsi akan melakukan rekap seluruh data. Seluruh data yang masuk akan mengambarkan pencapaian dari seluruh penjangkauan di tingkat provinsi. Pada tingkat nasional data tersebut direkap dan hasilnya merupakan gambaran penjangkauan dari seluruh provinsi. Data-data inilah yang akan menjadi landasan sejauh mana program penjangkau sudah terlaksana dengan baik. Melalui
perbandingan dengan menggunakan data estimasi, maka dapat diketahui target capaian yang sudah diperoleh. Namun dalam mengumpulkan data tidaklah mudah, terutama untuk provinsi-provinsi yang mempunyai jumlah kabupatennya banyak seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lambatnya pengiriman data dari tingkat kabupaten, akan berpengaruh pada pengiriman data dari provinsi ke KPA Nasional. Data-data yang sudah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisa. Khusus untuk data kegiatan akan direview oleh Koordinator Wilayah (Korwil), sedangkan untuk data Indikator RAN akan diolah oleh Tim Monev KPA Nasional. Setiap 3 bulan sekali data tersebut dilaporkan ke Sekretariat KPA Nasional untuk dinilai sejauh mana kemajuan provinsi dalam melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan. Dalam melaksanakan disiplin dalam hal penyerahan laporan, maka KPA Nasional dalam tiga bulan terakhir menerapkan aturan yang ketat, dimana mereka yang terlambat dalam mengirim laporan, maka akan terlambat pula pengiriman dana operasional ke daerah. Hal ini juga bersesuaian juga dengan salah satu indikator yang diterapkan dalam monitoring GF Ronde 8 yaitu indikator ketepatan dalam mengirim laporan.
G. Kegiatan Lain dari Sekretaris KPA Nasional • Pertemuan dengan Gilberto Gerra (Health & Human Development Section) dan Monica Ciupage dari UNODC untuk membahas: • Rencana KPA Nasional terkait dengan pengembangan masyarakat yang berbasis perawatan yang didukung oleh dana GFATM • Pembahasan mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan dan dapat didukung oleh UNODC dalam bidang ini. • Perkembangan terakhir terkait dengan perawatan dan pengobatan • Pertemuan dengan Dr. Jamie Uhrig dari DFID untuk melakukan finalisasi dari evaluasi dana IPF untuk program HIV dan AIDS. Dari hasil annual review tersebut KPA Nasional memperoleh rating tertinggi untuk proyek-proyek DFID. • Menghadiri pertemuan dengan kelompok Penggagas dan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) untuk wilayah Bandung dan sekitarnya yang berlangsung di Banana Inn Hotel, Bandung Jawa Barat untuk melakukan diskusi terbuka mengenai berbagai hal terkait dengan peranan Kelompok Penggagas dan Dukungan Sebaya dalam program penanggulangan AIDS. Laporan dari
Bandung, 17 Juni 2009, di Hadiri oleh Bu Naf. Ada beberapa butir keinginan yang disampaikan oleh Kelompok Penggagas yaitu keinginan mereka untuk dilibatkan dalam upaya penanggulangan AIDS secara bermakna, Spiritia diharapkan menjadi kelompok penggagas Nasional, dan Dukungan dana diharapkan KPA dapat memediasi antara JOTHI, Kelompok Penggagas dan Kelompok Dukungan Sebaya. • Mengadakan pertemuan dengan Ahmed Afzal (UNESCO) untuk membahas mengenai project research study yang dilakukan UNESCO yang berjudul “Boosting a comprehensive readiness and response to HIV and AIDS through education in Indonesia (and the future Malaysia, Phillipines and Timor Leste)” • Memenuhi undangan sebagai narasumber dari Forum advokasi Media Massa Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kegiatan dilakukan di Gedung Wisma Sabha, Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ke Bali tersebut, Sekretaris KPA Nasional juga berkempatan untuk melalukan Talk Show di TVRI Bali.
Catatan dari Simposium Setengah Hari Pengobatan HIV Terkini. Tema: Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak Terkini
A
da catatan menarik dari simposium Setengah Hari Informasi Pengobatan HIV Terkini yang baru-baru ini dilaksanakan di Jakarta oleh Spritia bekerja sama dengan Ford Fondation, HCPI dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Atma Jaya pada tanggal 23 Juni 2009, dimana hasilnya disarikan oleh Dr. Bagus Rahmat Prabowo dari KPA Nasional, dalam rangkuman sebagai berikut: Buku pedoman untuk melaksanakan program PMTCT sudah tersedia dan sudah didistribusikan ke 33 provinsi. Kelompok Kerja Nasional secara rutin melakukan pertemuan serial yang hasilnya menjadi rekomendasi nasional. Pada ibu hamil ODHA dengan TB maka prioritas pertama adalah mengobati TB lebih dahulu. Penataan obstetrik harus menjelaskan secara seimbang kepada klien mengenai keuntungan dan kerugian dari persalinan Secar atau persalinan pervaginam. Syarat persalinan pervaginam adalah harus minum ARV secara teratur dan VLnya tidak terdeteksi. Menurut Dr. Anita Rachmawati SpOG dari RS. Hasan Sadikin Bandung, resiko penularan terbesar terjadi pada masa persalinan. Salah satu faktor yang yang memperbesar adalah ketika terjadinya HIS, maka akan terjadi penekanan plasenta, sehingga kemungkinana akan terjadi pencampuran darah ibu dan bayi. Risiko ini akan meningkat jika ada infeksi lain seperti malaria, sifilis,
chorioamnitis, dll). Namun bayi juga dapat terpapar dari dari darah melalui lendir serviks. Konsep dasar PMTCT adalah meminalkan paparan HIV pada janin selama kehamilan dan bayi setelah persalinan. Pendapat lain disampaikan oleh Dr. Janto G, Lingga, dimana pada prinsipnya penggunaan ARV selama kehamilan akan menurunkan jumlah virus dalam darah ibu sehingga mengurangi paparan HIV dari ibu ke bayi. Sedangkan Dr. Dien Sanyoto menyoroti mengenai pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan bayi pada ibu HIV positif adalah susu formula dengan syarat AFASS dan ASI eksklusif selama 6 bulan dengan tehnik menyusui yang benar. Bila selama 6 bulan belum AFASS boleh menggunakan ASI dan PASI dengan selalu memantau kondisi ibu dan bayi. Penghentian ASI sebelum 4 bulan akan meningkatkan angka kematian terutama karena diare. Pada kesempatan tersebut juga ditampilkan pengalaman langsung dari seorang ibu positif HIV yang melahirkan anaknya melalui operasi sesar. Harapannya setiap ibu yang akan melahirkan dapat memperoleh informasi yang terkini sehingga dapat membantu ODHA dalam mengambil keputusan.
Kegiatan Bulan Juli 2009 • Pertemuan Forum Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan HIV dan AIDS: Haramonisasi dan Pemetaan Rencana Penanggulangan AIDS Sektor • Pertemuan Tim Pelaksana • Pelatihan Pengurangan Dampak Buruk Napza Suntik di 6 Provinsi dukungan Dana GF Ronde 8 • Seminar Sehari Pembelajaran dari Program Intervensi HIV dan AIDS • Mentoring Bimbinga Teknis : Penguatan Kapasitas Tim Provinsi dalam Implementasi Program Dana GF ATM Ronde 8
