LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH) PADA PEMDA KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kerja sama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Unhas Dengan Pemda Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014

Kerja sama antara Pemda Kabupaten Jeneponto dan Universitas Hasanuddin

i

DAFTAR ISI Halaman Halaman Pengesahan............. .............................................................

i

Surat Penugasan............. .....................................................................

ii

Eksekutif Summary............. .................................................................

iii

Kata Pengantar............. .......................................................................

v

I. Pendahuluan............. ........................................................................

1

A. Analisis Situasi............. ...............................................................

1

B. Kegiatan yang dilaksanakan............. ..........................................

4

C. Maksud dan Tujuan............. ...........................................................

5

II. Pelaksanaan Kegiatan ............. ......................................................

7

A. Metode Pelaksanaan............. .....................................................

7

B. Tahapan Pelaksanaan ............. ..................................................

8

C. Tempat Pelaksanaan ............. ........................................................

11

D. Pelaksana Kegiatan ............. ...................................................

11

III. Hasil Kegiatan ............. ...................................................................

12

A. Hasil (output) ............. .................................................................

12

B. Penerima Manfaat ............. ..........................................................

12

IV. Penutup ............. ............................................................................

13

Lampiran:

Peraturan

Bupati

Jeneponto

Tentang

Sistem

Akuntansi

Pemerintah Daerah Lampiran 1 Sistem Akuntansi SKPD Lampiran 2 Sistem Akuntansi SKPKD Lampiran 3 Laporan Keuangan Konsolidasi Lampiran 4 Bagun Akun Standar Pemda Kabupaten Jeneponto Kontrak Kerja Sama


ii


iii


iv


v


vi


vii


viii


ix


x


xi


xii

EKSEKUTIF SUMMARY Mulai Tahun Anggaran 2015 seluruh pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan berbasis akrual. sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut dibutuhkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mendukung peraturan tersebut. Sistem dan prosedur tersebut, saat ini dikenal dengan istilah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) sebagaimana yang dinyatakan dalam Lampiran II Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan paling lambat Tanggal 30 Mei 2014 sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah untuk penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). Batas waktu tersebut ditetapkan pemerintah dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mulai Tahun Anggaran 2015. Namun kenyataannya masih terbatas daerah yang menyiapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) sampai batas tanggal tersebut. Ironisnya kondisi yang ada adalah payung hukum untuk melaksanakan kewajiban tersebut belum dipersiapkan. Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, sistem akuntansi yang ada belum di sesuaikan dengan kewajiban penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peraturan bupati tentang sistem akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan juga dimanatkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah telah selesai dilaksanakan/disusun. Penyusunan peraturan bupati ini, dimaksudkan untuk memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pencatatan, membukukan, dan menyajikan laporan keuangan yang berbasis akrual baik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai entitas akuntansi maupun pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto sebagai entitas pelaporan. Dengan demikian, aparatur Pemerintah Kabupaten Jeneponto memiliki kemampuan menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual. Tujuan disusun dan diterbitkannya Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang transparan dan tepat waktu. Dari sisi perguruan tinggi, kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi perguruan tinggi terkait dengan tri dhama perguruan tinggi yaitu penelitian dan pengabdian. Kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu sumbangsih perguruan tinggi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam penyempurnaan sistem di bidang keuangan daerah. Tujuan akhirnya menciptakan sistem pemerintahan daerah yang baik (good governace). Kerja sama antara Pemda Kabupaten Jeneponto dan Universitas Hasanuddin

xiii

Penyusunan peraturan bupati tentang sistem akuntansi pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan metode pelaksanaan sebagai berikut. 1. Pembentukan daftar inventarisasi masalah. 2. Pengumpulan data. 3. Focus Group Discussion (FGD). 4. Melakukan kajian atas prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas baik pada SKPD maupun pada SKPKD, serta konsolidasian laporan keuangan antara SKPD dan SKPKD untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah. 5. Penyempurnaan dan finalisasi Penyusunan peraturan bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Jeneponto dilakukan melalui tahapan-tahapan pelaksanaan untuk pencapaian indikator kinerja (keluaran) sebagai berikut. 1. Pembahasan rancangan peraturan bupati. 2. Focus Group Discussion (FGD) tahap pertama. 3. Melakukan kajian atas pencatatan, pembukuan dan pelaporan, prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, dan prosedur akuntansi selain kas baik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). 4. Focus Group Discussion (FGD) tahap kedua Tempat pelaksanaan kegiatan penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Jeneponto dilakukan di Fakulyas Ekonomi Unhas dan pengumpulan data dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto dengan melibatkan tim surveyor. Pelaksana kegiatan penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Jeneponto dilaksanakan oleh Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) Universitas Hasanuddin. Penerima manfaat dari penyusunan peraturan bupati tersebut adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah (SKPKD) yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pencatatan, membukukan, dan menyajikan laporan keuangan yang berbasis akrual. Dengan demikian, dengan adanya peraturan bupati tersebut diharapkan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto memiliki kemampuan menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual. Hasil (output) dari pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) telah dilaksanakan dengan menghasilkan output berupa Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Berbasis Akrual. Peraturan bupati tersebut akan berlaku mulai Tanggal 1 Januari 2015. Dengan demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk Tahun Anggaran 2015 sudah berbasis akrual.


xiv

KATA PENGANTAR Syukur alhamdulillah, penyusunan peraturan bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang dikenal dengan istilah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) sebagaimana yang dinyatakan dalam Lampiran II Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah telah selesai dilaksanakan/disusun sesuai dengan rencana. Tujuan adanya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Pemerintah Kabupaten Jeneponto dapat dijadikan dasar bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam melakukan pencatatan, pembukuan, dan penyajian laporan keuangan yang berbasis akrual baik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai entitas akuntansi maupun Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebagai entitas pelaporan. Selain itu SAPD tersebut dapat mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang transparan dan tepat waktu. Terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang telah menjalin kerjasama dengan Universitas Hasanuddin.

Bagi

Universitas

Hasanuddin

kegiatan

tersebut

merupakan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Untuk itu, ke depan kiranya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin kembali diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan

kegiatan

yang

dimaksud

yang

tidak

lain

merupakan tanggung jawab sosial Universitas.


xv

LAPORAN AKHIR Nama Program

:

Nama Kegiatan

:

Keluaran (Output)

:

Pembentukan Regulasi Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah) Pada Pemda Kabupaten Jeneponto Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah) Pada Pemda Kabupaten Jeneponto

I. PENDAHULUAN A. Analisis Situasi Pemerintah Daerah selaku pihak yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola

dan

menyelenggarakan

mempertanggung-jawabkan

kinerjanya

pemerintahan kepada

di

rakyat.

daerah

Salah

satu

harus model

pertanggung-jawaban kinerja pemerintah adalah dengan penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dibuat pada akhir tahun anggaran oleh

pemerintah daerah merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah

kepada

rakyat

untuk

memenuhi

tuntutan

transparansi

dan

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mulai Tahun Anggaran 2015 seluruh pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan berbasis akrual. sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut dibutuhkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mendukung peraturan tersebut. Sistem dan

prosedur tersebut, saat ini dikenal dengan istilah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) sebagaimana yang dinyatakan dalam Lampiran II Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan

(SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alatalatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu

instrumen penting yang harus disiapkan paling lambat Tanggal 30 Mei 2014 sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah untuk penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). Batas waktu tersebut ditetapkan pemerintah dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mulai Tahun Anggaran 2015. Namun kenyataannya masih terbatas daerah yang menyiapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) sampai batas tanggal tersebut. Ironisnya kondisi yang ada adalah payung hukum untuk melaksanakan kewajiban tersebut belum dipersiapkan. Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, sistem akuntansi yang ada belum di sesuaikan dengan kewajiban penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Beberapa langkah persiapan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satu langkahnya adalah membentuk payung hukum daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh perundang-undangan di atasnya, selain perlu mempersiapkan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan fungsi akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peraturan bupati tentang sistem akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana diamanatkan

dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan juga dimanatkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah telah selesai dilaksanakan/disusun.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan 1. Uraian Kegiatan dan Keluaran Penyusunan peraturan bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang

dihasilkan adalah tersusunnya peraturan bupati di

bidang keuangan daerah mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAPD). Peraturan bupati tersebut akan dipergunakan dalam keseluruhan kegiatan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, meliputi

Sistem

akuntansi anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, pendapatan, belanja dan beban, transfer, pembiayaan SKPKD, piutang, investasi SKPKD, persediaan, asset, asset lainnya, kewajiban, ekuitas, jurnal koreksi dan penyesuaian, penyajian kembali (restatement) neraca, siklus akuntansi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai entitas akuntansi, serta konsolidasi laporan keuangan SKPD dan SKPKD dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto sebagai entitas pelaporan.

2. Indikator Kinerja (Keluaran) Indikator kinerja dari kegiatan penyusunan dan pembentukan peraturan bupati

tentang

Sistem

Akuntansi

Pemerintah

Daerah

(SAPD)

yang

dilaksanakan oleh Program Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin adalah tersusun dan terbentuknya rancangan peraturan bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Jeneponto.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kegiatan Penyusunan peraturan bupati ini, dimaksudkan untuk memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pencatatan, membukukan, dan menyajikan laporan keuangan yang berbasis akrual baik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai entitas akuntansi maupun pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto sebagai entitas pelaporan. Dengan demikian, aparatur Pemerintah Kabupaten Jeneponto memiliki kemampuan menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual.

2. Tujuan Kegiatan Tujuan disusun dan diterbitkannya Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang transparan dan tepat waktu.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Metode Pelaksanaan Penyusunan peraturan bupati tentang sistem akuntansi pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan metode pelaksanaan sebagai berikut. 1. Pembentukan daftar inventarisasi masalah. 2. Pengumpulan data. 3. Focus Group Discussion (FGD). 4. Melakukan kajian atas prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas baik pada SKPD maupun pada SKPKD, serta konsolidasian laporan keuangan antara SKPD dan SKPKD untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah. 5. Penyempurnaan dan finalisasi

Maksud pelaksanaan metode tersebut agar penyusunan peraturan bupati mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAPD) Pemda Kabupaten Jeneponto terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuannya.

B. Tahapan Pelaksanaan Penyusunan peraturan bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Jeneponto dilakukan melalui tahapan-tahapan pelaksanaan untuk pencapaian indikator kinerja (keluaran) sebagai berikut. 5. Pembahasan rancangan peraturan bupati.

Pembahasan rancangan dilakukan pada minggu pertama setelah penanda tangan kontrak kerjasama dengan melakukan iventarisasi masalah. Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah mempunyai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Namun sistem tersebut belum berbasis akrual sesuai dengan diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor tentang

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan,

71 Tahun 2010 yang

selanjutnya

ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. 6. Focus Group Discussion (FGD) tahap pertama. Focus Group Discussion (FGD) tahap pertama dilaksanakan secara internal penyusun pada Tanggal 9 Oktober 2014, Jam 19.00- 20.10 Wita, bertempat di Fakultas Ekonomi Unhas, Jl. Kandea, Makassar, Sulawesi Selatan. Focus group tersebut dihadiri oleh tim penyusun. Membicarakan langka-langkah persiapan penyusunan peraturan bupati mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan pembagian tugas. 7. Melakukan kajian atas pencatatan, pembukuan dan pelaporan, prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, dan prosedur akuntansi selain kas baik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Kajian tersebut meliputi identifikasi prosedur, menentukan pihak-pihak terkait,

menentukan

dokumen

terkait,

menentukan

jurnal

standar,

menuangkannya dalam langkah teknis. Kajian dilakukan dengan berpedoman pada beberapa hal sebagai berikut.

a. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah pada Lampiran II mengenai panduan penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. b. Batang tubuh dan lampiran dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; c. Buletin teknis dari Standar Akuntansi Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. d. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto yang terkait dengan penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). 8. Focus Group Discussion (FGD) tahap kedua Focus Group Discussion (FGD) dimaksudkan untuk mengkompilasi tugastugas yang telah dibagikan pada focus group pertama lalu. Dilaksanakan pada tanggal 8 November 2014, Jam 19.10- 21.15 Wita, di Fakultas Ekonomi Unhas, Kampus Kandea,

Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah dilakukan

kompilasi tugas-tugas diadakana penyempurnaan dan finalisasi.

C. Tempat Pelaksanaan Tempat pelaksanaan kegiatan penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Jeneponto dilakukan di beberapa tempat sebagai berikut.

1. Focus Group

Discussion (FGD)

dilaksanakan ruang pertemuan kantor

Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin di Kandea, Makassar, Sulawesi Selatan. 2. Pengumpulan data dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto dengan melibatkan tim surveyor. 3. Pengetikan naskah dilaksanakan oleh tim operator

D. Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Jeneponto dilaksanakan oleh Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) Universitas Hasanuddin.

III. HASIL

A. Hasil (output) Pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) telah dilaksanakan dengan menghasilkan output berupa Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Berbasis Akrual. Peraturan bupati tersebut akan berlaku mulai Tanggal 1 Januari 2015. Dengan demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk Tahun Anggaran 2015 sudah berbasis akrual.

B. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari penyusunan peraturan bupati tersebut adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah (SKPKD) yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pencatatan, membukukan, dan menyajikan laporan keuangan yang berbasis akrual. Dengan demikian, dengan adanya peraturan bupati tersebut diharapkan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto memiliki kemampuan menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. IV. PENUTUP Penyusunan peraturan bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Jeneponto telah selesai disusun. Dalam pelaksanaannya dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Jeneponto berjalan sesuai dengan rencana. Sistem ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015.

Sehinggga hasil akhir yang diharapkan dari penyusunan

kebijakan ini adalah membaiknya kualitas Laporan Keuangan Pemda Jeneponto mulai Tahun Anggaran 2015. Selain itu dengan adanya sistem ini diharapkan akan dapat menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung

jawab

dengan

memperhatikan

asas

keadilan,

kepatutan,

dan

bermanfaat bagi masyarakat di Pemda Kabupaten Jeneponto. Dari sisi perguruan tinggi, kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi perguruan tinggi terkait dengan tri dhama perguruan tinggi yaitu penelitian dan pengabdian. Kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu sumbangsih perguruan

tinggi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam penyempurnaan sistem di bidang keuangan daerah. Tujuan akhirnya menciptakan sistem pemerintahan daerah yang baik (good governace).

PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JENEPONTO, Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto, maka perlu dibentuk sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan.

b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 06 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto; c.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); dan 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang/Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagainana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 14). MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Jeneponto.

2.

Bupati adalah Bupati Jeneponto.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.

5.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Kabupaten Jeneponto selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6.

7.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah adalah perangkat daerah pada Kabupaten Jeneponto selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

8.

Pengguna Anggaran/Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran/barang milik daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

9.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPKSKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 10. Entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD pada pemerintah Kabupaten Jeneponto yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. 11. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang bertujuan umum 12. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. 13. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 14. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 15. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 17. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 18. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 19. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. 20. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 21. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 22. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 23. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir. 24. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 25. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 26. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

27. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 28. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. 29. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. 30. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. 31. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. 32. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 33. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. 34. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 35. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 36. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

37. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. 38. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. 39. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 40. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan. 41. Bagan Akun Standar,yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan. BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Sistem akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto bertujuan memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pasal 3 (1)

Ruang lingkup yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah ini, meliputi: a. Sistem akuntansi anggaran b. Sistem akuntansi penerimaan kas c. Sistem akuntansi pengeluaran kas d. Sistem akuntansi pendapatan e. Sistem akuntansi belanja dan beban f. Sistem Akuntansi Transfer g. Sistem Akuntansi Pembiayaan SKPKD h. Sistem akuntansi piutang i. Sistem akuntansi Investasi SKPKD j. Sistem akuntansi persediaan k. Sistem akuntansi aset l. Sistem akuntansi asset lainnya

m. Sistem akuntansi kewajiban n. Sistem akuntansi ekuitas o. Sistem akuntansi jurnal koreksi dan penyesuaian p. Sistem akuntansi penyajian kembali (restatement) neraca q. Siklus akuntansi (2)

Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Pasal 4

(1)

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. sistem akuntansi SKPD; b. sistem akuntansi SKPKD; c. laporan Keuangan Konsolidasian; dan d. bagan akun standar.

(2)

Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

(3)

Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

BAB III PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Pasal 5

(1)

Pemerintah Kabupaten Jeneponto pemerintah daerah berbasis akrual.

menerapkan

sistem

akuntansi

(2)

Sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada SKPD, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)

Sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada SKPKD, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4)

Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal, tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5)

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah (BAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.

(6) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas level 1 sampai dengan level 5, meliputi: i. level 1 (satu) menunjukkan kode akun; ii. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok; iii. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; iv. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan v. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek. (7) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas: a. akun 1 (satu) menunjukkan aset; b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban; c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas; d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA; e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja; f. akun 6 (enam) menunjukkan transfer; g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan; h. akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan i. akun 9 (sembilan) menunjukkan beban. (8) BAS sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (6) digunakan di dalam pencatatan transaksi

pada

buku

jurnal,

pengklasifikasian

pada

buku

besar

pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

dan

(9)

BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidah terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, pemindahan pencatatan pada jurnal (posting) kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. (11) Entitas akuntansi menyajikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan.

(12) Entitas pelaporan menyajikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 (1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen

anggaran. (2) Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), pemerintah daerah dapat melakukan konversi dalam penyajian LRA.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI SKPD A. UMUM Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas anggaran, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

Klasifikasi Dalam sistem akuntansi SKPD, PPK-SKPD melakukan pencatatan transaksi-transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan: a. Sistem akuntansi anggaran b. Sistem akuntansi penerimaan kas c. Sistem akuntansi pengeluaran kas d. Sistem akuntansi pendapatan e. Sistem akuntansi belanja dan beban f. Sistem akuntansi piutang g. Sistem akuntansi persediaan h. Sistem aset i. Sistem asset lainnya j. Sistem akuntansi kewajiban k. Sistem akuntansi ekuitas l. Sistem akuntansi jurnal koreksi dan penyesuaian m. Sistem akuntansi penyajian kembali (restatement) neraca n. Siklus akuntansi

B. SISTEM AKUNTANSI ANGGARAN PADA SKPD Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan dan belanja pada SKPD. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan SAL. Estimasi perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran.

Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi anggaran SKPD adalah: a) Pengguna Anggaran b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi/Langkah-Langkah Teknis Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat DPA-SKPD disahkan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan PPKD. Pengakuntansian anggaran menjadi opsional bagi PPK-SKPD yakni dapat dibuat jurnal anggaran atau tidak. Apabila anggaran diakuntasikan, maka berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) yang telah disahkan, PPK-SKPD mencatat "Estimasi Pendapatan" di debit sebesar total anggaran pendapatan, dan "Apropriasi Belanja" di kredit sebesar total anggaran belanja. Selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja dicatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit. Atas transaksi di atas, PPK-SKPD membuat Bukti Memorial (BM) selanjutnya berdasarkan BM tersebut mencatat pada jurnal umum, sebagai berikut: Laporan Operasional (LO) & Neraca

Dokumen yang Mendasari

Uraian

Bukti Memorial dan DPA 1, DPA 2.1 dan DPA 2.2

Tidak ada jurnal

Debet

Kredit

LRA Uraian

Debet

Estimasi Pendapatan LRA. Estimasi Perubahan SAL Apropriasi Belanja

XXX XXX

Kredit

XXX

Menutup Akun Anggaran Pada akhir tahun anggaran PPK-SKPD membuat BM untuk menutup akun-akun anggaran. Berdasarkan BM tersebut, PPK-SKPD mencatat pada jurnal umum untuk menutup untuk akun anggaran, sebagai berikut: Laporan Operasional (LO) & Neraca


Uraian

Bukti Memorial dan DPA 1, DPA 2.1 dan DPA 2.2

Tidak ada jurnal

Debet

LRA

Kredit

Uraian

Debet

Apropriasi Belanja Estimasi Pendapatan LRA. Estimasi Perubahan SAL

XXX

Kredit XXX XXX

Menutup akun-akun LRA Pada akhir tahun anggaran PPK-SKPD membuat BM untuk menutup akun-akun pendapatan LRA dan belanja, serta untuk menutup akun-akun pendapatan LO dan beban. Berdasarkan BM tersebut, PPK-SKPD mencatat pada jurnal umum sebagai berikut: Apabila jumlah Pendapatan LRA lebih kecil dari jumlah Belanja, serta jumlah Pendapatan LO lebih kecil dari jumlah Beban. Dokumen yang Mendasari Bukti Memorial

Laporan Operasional (LO) & Neraca Uraian

Debet

Pendapatan LO Defisit Beban ….

XXX XXX

Kredit

XXX

LRA Uraian

Debet

Pendapatan LRA Estimasi Perubahan SAL Belanja …

Kredit

XXX XXX XXX

Apabila jumlah Pendapatan LRA lebih besar dari jumlah Belanja, serta jumlah Pendapatan LO lebih besar dari jumlah Beban. Dokumen yang Mendasari Bukti Memorial


Debet

Pendapatan LO Beban …. Surplus

XXX

Kredit XXX XXX

LRA Uraian Pendapatan LRA Belanja …. Estimasi Perubahan SAL

Debet

Kredit

XXX XXX XXX

C. SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS Definisi Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari identifikasi transaksi, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi penerimaan kas, terdiri atas: a. Prosedur penerimaan kas oleh bendahara penerimaan SKPD. b. Prosedur penerimaan kas oleh bendahara pengeluaran SKPD. Dokumen yang Digunakan a. SKP Daerah/SKR Daerah/Bukti Terima Kas (BTK)/Dokumen Lain yang dipersamakan. b. SP2D-UP/GU, TU; Bukti Potong Pajak, Bukti Pengembalian Panjar dari PPTK. Jurnal Standar a. Pencatatan PPK-SKPD Pada Jurnal Umum atas Penerimaan Kas oleh Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan SKPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di SKPD, dikelompokkan dalam 2 (dua) kondisi, yaitu : 1) Bendahara Penerimaan SKPD bukan merupakan bagian dari BUD. 2) Bendahara Penerimaan SKPD merupakan bagian dari BUD. Pengelompokan bendahara penerimaan di atas, didasarkan pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2, sebagai berikut: Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.

Dalam prosedur menerima pembayaran dari wajib pajak (WP)/wajib retribusi (WR) atas pajak/retribusi, Bendahara Penerimaan SKPD tersebut di atas, melakukan pencatatan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran atas: 1) Penerimaan pembayaran secara tunai; 2) Penerimaan pembayaran melalui rekening Bendahara Penerimaan; 3) Penerimaan pembayaran melalui rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan pembayaran yang diterima tunai dan/atau melalui rekening Bendahara Penerimaan SKPD, dapat bersumber dari: - Penerimaan Piutang Pendapatan Tahun Sebelumnya (di bahas pada bagian piutang);

- Penerimaan Pendapatan Tahun Berjalan, dan Penerimaan Kas yang terkait dengan Periode berikutnya (di bahas pada bagian pendapatan). - lain-lain penerimaan kas, akan dibahas pada jenis akun yang berhubungan. b. Pencatatan PPK-SKPD Pada Jurnal Umum atas Penerimaan Kas oleh Bendahara Pengeluaran 1) Penerbitan SP2D UP/GU/TU Pada saat PPK-SKPD menerima tembusan SP2D UP/GU/TU dari Kuasa BUD/Bendahara Pengeluaran SKPD, maka bukti tersebut dicatat oleh PPK SKPD pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

2) Penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak (PPN dan/ atau PPh) Berdasarkan tembusan Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak (PPN dan/atau PPh) yang diterima dari Bendahara Pengeluaran SKPD, PPK-SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

3) Penerbitan Bukti Pengembalian Panjar/Uang Muka Beban Berdasarkan tembusan bukti pengembalian panjar/uang muka beban yang diterima dari Bendahara Pengeluaran SKPD, PPKSKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

D. SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS Definisi Sistem akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan

yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi pengeluaran kas, terdiri atas: a. Prosedur pengeluaran kas oleh bendahara penerimaan SKPD. b. Prosedur pengeluaran kas oleh bendahara pengeluaran SKPD. Dokumen yang Digunakan a. STS. b. Kwitansi. c. SPP GU/TU, SPM GU/TU, SPJ-GU/TU. d. Bukti sah lainnya yang disetarakan.

Jurnal Standar a. Pencatatan oleh PPK-SKPD Pada Jurnal Umum atas Pengeluaran Kas oleh Bendahara Penerimaan Pengeluaran kas pada Bendahara Penerimaan SKPD merupakan penyetoran kepada rekening Kas Umum Daerah yang bersumber dari transaksi: 1) Penerimaan tunai oleh Bendahara Penerimaan; 2) Penerimaan melalui rekening Bendahara Penerimaan; 3) Penerimaan yang disetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan SKPD ke Kas Daerah menggunakan bukti Surat Tanda Setoran (STS) yang didukung dengan bukti-bukti yang bersumber dari bank seperti bukti setoran bank, nota kredit bank, dan/atau bukti transfer bank. Berdasarkan STS yang diterima dari Bendahara Penerimaan, PPK-SKPD mencatat pada jurnal umum sebagai berikut: Bendahara Penerimaan SKPD bukan merupakan bagian dari BUD.

•

Bendahara Penerimaan SKPD merupakan bagian dari BUD.

b. Pencatatan oleh PPK-SKPD Pada Jurnal Umum atas Pengeluaran Kas oleh Bendahara Pengeluaran 1) Pada saat SPJ-GU/TU disahkan oleh BUD/Kuasa BUD Paragraf 32 PSAP Nomor 2 menyatakan: Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pengeluaran Kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD diakui berdasarkan SPJ-GU/TU yang telah disahkan oleh BUD/Kuasa BUD. Berdasarkan tembusan SPJ-GU/TU yang telah disahkan oleh BUD/Kuasa BUD tersebut, PPK-SKPD mencatat pada jurnal umum sebagai berikut:

2) Pengembalian Sisa UP/TU Sisa UP yang masih ada menjelang tahun anggaran berakhir dan sisa TU yang tidak habis digunakan, disetor kembali oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada Rekening Kas Umum Daerah dengan membuat STS. Berdasarkan STS tersebut, PPK-SKPD mencatat pada jurnal umum sebagai berikut:

3) Pemberian Panjar/Uang Muka Beban kepada PPTK Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan Nota Panjar/Nota Penyediaan Dana pada saat pemberian panjar/uang muka beban kepada PPTK. Berdasarkan tembusan Nota Panjar/Nota Penyediaan Dana tersebut, PPKSKPD mencatat pada jurnal umum sebagai berikut:

4) Penyetoran PPN dan PPh ke Kas Negara PPN dan/atau PPH yang telah dipotong/dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dibuatkan bukti SSP untuk disetor ke Kas Negara. Berdasarkan bukti SSP tersebut, PPK-SKPD mencatat pada jurnal umum sebagai berikut:

5) Pengeluaran Kas Bendahara Pengeluaran atas Barang/Jasa yang telah diterima. Paragraf 32 PSAP Nomor 12 menyatakan bahwa: Beban diakui pada saat: a. timbulnya kewajiban; b. terjadinya konsumsi aset; c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengeluaran kas Bendahara pengeluaran atau melalui Bank Umum Daerah (BUD) dapat berupa: - Pengeluaran untuk pembelian aktiva (dibahas pada bagian aktiva) - Pengeluaran untuk pembelian persediaan (dibahas pada bagian persediaan) - lain-lain pengeluaran kas, akan dibahas pada jenis akun yang berhubungan. E. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN SKPD Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah. Adapun Lain-lain PAD yang Sah meliputi pendapatan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan daerah; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. Pihak-Pihak Terkait Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, BUD, dan Pihak Ketiga. a. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah/dokumen lain yang dipersamakan; b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; 2) melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya 3) melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang penerimaan yang melewati periode diterbitkannya dokumen pendapatan c. Bendahara Penerimaan SKPD 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan; 2) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari. d. BUD Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh fihak ketiga ataupun melalui bendahara penerimaan. e. Pihak Ketiga Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan.

Dokumen yang Terkait Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA secara umum dikelompokkan sebagai berikut: • Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) • Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) • Tanda Bukti Penerimaan (TBP) • Bukti Terima Uang (BTU)/Kwitansi (Kw) • Surat Tanda Setoran (STS) • Bukti transfer/setor • Nota kredit bank • Bukti memorial • Bukti transaksi penerimaan kas lainnya

Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi/Langkah-Langkah Teknis Bagian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan oleh PPK SKPD

dalam

pendapatan

melakukan

SKPD

pencatatan

merupakan

transaksi

pendapatan

yang

pendapatan. dipungut

Transaksi

berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal instansi pemungut pajak terpisah dari bendahara umum daerah (BUD), maka pajak daerah dianggarkan dan dicatat pada instansi tersebut. Sebaliknya apabila pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD atau SKPKD) selaku BUD, pajak daerah dianggarkan dan dicatat oleh SKPKD. Ilustrasi pencatatan dalam hal instansi pemungut pajak terpisah dari SKPKD disajikan sebagai berikut : a) Pemungutan pajak dapat didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah maupun penyetoran langsung oleh masyarakat. Terhadap kedua cara pemungutan tersebut pengakuan pendapatan pajak dilakukan pada saat penyetoran oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Daerah. Langkah-langkah teknis SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) terkait. Selain disampaikan kepada Wajib Pajak (WP), SKP Daerah tersebut akan didistribusikan kepada PPK-SKPD. SKP Daerah tersebut akan menjadi dokumen sumber dalam mengakui pendapatan pajak daerah setelah dilakukan pembayaran melalui rekening Bendahara Penerimaan, membuat Bukti Terima Uang (BTU)/Kwitansi (Kw). Berdasarkan tembusan BTU/Kw, PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut: Dokumen yang Mendasari SKP/Tembusan BTU/Kw atau dokumen lain yang dipersamakan


Debet

Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah…… LO

Kredit

XXX XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan Pajak Daerah -LRA (sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan jurnal: Dokumen yang Mendasari SKP/Tembusan BTU/Kw atau dokumen lain yang dipersamakan

LRA Uraian Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Pajak Daerah LRA

Debet

Kredit

XXX XXX

Pencatatan sebagai Pendapatan LRA, didasarkan pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2, sebagai berikut: Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke

RKUN/RKUD,

dengan

ketentuan

bendahara

penerimaan

tersebut

merupakan bagian dari BUN/BUD.

Atas pajak yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan STS tersebut, PPK-SKPD mencatat pada buku jurnal umum sebagai berikut: Dokumen yang Mendasari STS, NK/BS Bank atau dokumen lain yang dipersamakan


Debet

RK SKPKD Kas di Bendahara Penerimaan

LRA

Kredit

Uraian

XXX

Tidak ada jurnal

XXX

Debet

Kredit

Bila pihak ketiga langsung menyetor ke Kas Daerah,maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut: Laporan Operasional (LO) & Neraca

Dokumen yang Mendasari SKP/STS, NK/BS Bank atau dokumen lain yang dipersamakan

Uraian

Debet

RK SKPKD Pendapatan Pajak Daerah…… - LO

XXX

LRA

Kredit XXX

Uraian

Debet

Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Pajak Daerah LRA

XXX

Kredit

XXX

Pada akhir tahun terhadap SKP yang belum dilunasi, PPK SKPD mencatat "Piutang Pajak Daerah (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Pendapatan Pajak Daerah- LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan jurnal: Dokumen yang Mendasari SKP atau dokumen lain yang dipersamakan

Laporan Operasional (LO) & Neraca Uraian Piutang Pajak Daerah ….. Pendapatan Pajak Daerah …...LO

Deb et XXX

LRA

Kredit

Uraian

XXX

Tidak ada jurnal

Debet

Kredit

Pencatatan Pendapatan – LO berbasis akrual didasarkan pada paragraf 19 PSAP Nomor 12, sebagai berikut:

Pendapatan-LO diakui pada saat: (a) Timbulnya hak atas pendapatan; (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

b) Kelompok pendapatan retribusi untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan, diakui ketika pembayarannya telah diterima. Sistem dan Prosedur/Langkah-langkah teknis Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat "Kas di Bendahara Penerimaan" di debit dan "Pendapatan Retribusi Daerah - LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan jurnal: Laporan Operasional (LO) & Neraca

Dokumen yang Mendasari TBP atau dokumen lain yang dipersamakan

Uraian

Debet

Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah….- LO

XXX

Kredit XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi pendapatan retribusi, PPK-SKPD mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan Retribusi Daerah- LRA (sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan jurnal: LRA

Dokumen yang Mendasari TBP atau dokumen lain yang dipersamakan

Uraian

Debet

Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Retribusi Daerah -LRA

XXX

Kredit XXX

Atas retribusi yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan STS tersebut, PPK-SKPD mencatat: Dokumen yang Mendasari STS, NK/BS Bank atau dokumen lain yang dipersamakan


Debet

RK SKPKD Kas di Bendahara Penerimaan

XXX

LRA

Kredit

Uraian

XXX

Tidak ada jurnal

Debet

Kredit

Pada akhir tahun terhadap SKR yang belum dilunasi, PPK SKPD mencatat "Piutang Retribusi Daerah (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan

"Pendapatan Retribusi Daerah - LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan jurnal: Dokumen yang Mendasari SKR atau dokumen lain yang dipersamakan


Debet

Piutang Retribusi Daerah ….. Pendapatan Retrubusi …..LO

XXX

LRA

Kredit

Uraian

XXX

Tidak ada jurnal

Debet

Kredit

F. SISTEM AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN SKPD Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dikenal istilah beban dan belanja. Perlakuan akuntansi yang berbeda atas beban dan belanja merupakan implikasi berlakunya basis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Akuntansi Beban pada lingkup SKPD melingkupi pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban honorarium / lembur / vakasi / tunjangan khusus dan beban pegawai transito, beban kontribusi sosial, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban murni akrual. Pembahasan akuntansi beban dan belanja meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah ini. Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi beban SKPD adalah: a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas pegeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan Pengesahan SPJ. b. SKPKD selaku BUD Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran. c. Bendahara Pengeluaran Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: 1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya.

2) Membuatkan dokumen pertanggungjawaban beserta tembusan bukti tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi. 3) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan uang persediaan atau membuat SPP; 4) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang diterimanya; 5) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen pembaaran sepert SP2D yang diterimanya/dokumen sumber lainnya kepada PPK SKPD. d. PPK SKPD Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: 1) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti. 2) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran dan membuatkan Memo Jurnal. 3) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat; 4) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar; 5) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan menyusun Laporan Keuangan. e. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa berdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D.

Dokumen yang Terkait Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Beban dan Belanja SKPD meliputi: • Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan • Surat Tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan • Surat Bukti Pengeluaran/Belanja • Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pegeluaran • Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ) • SP2D LS/GU/Nihil • Dokumen Kontrak/Perjanjian • Dokumen lainnya

Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi/Langkah-Langkah Teknis Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPD adalah:

a. Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai berikut: 1) Melalui Uang Persediaan Beban dicatat ketika bendahara pengeluaran membuat pertanggungung jawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan. 2) Melalui Kas Daerah (LS) Beban dan belanja dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS. b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan beban yaitu: 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas; dan 2) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD). 1. Pencatatan atas pembayaran melalui PPTK Pada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kegiatan kepada PPTK maka perlu dilakukan pencatatan sebagai berikut: Dokumen yang Mendasari


Debet

Nota Panjar / Panjar Kegiatan XXX Nota Penyediaan Kas di Bendahara Dana Pengeluaran

LRA

Kredit Uraian XXX

Debet

Kredit

Tidak ada jurnal

Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan penggunaan panjar kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut: Dokumen yang Mendasari


Debet

Nota Panjar / Uang Muka XXX Nota Penyediaan Kas di Bendahara Dana Pengeluaran Panjar Kegiatan

LRA

Kredit Uraian XXX

Debet

Kredit

Tidak ada jurnal

XXX

Pendebetan akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada jurnal di atas dilakukan apabila ada selisih lebih antara panjar yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran dengan penggunaan panjar tersebut oleh PPTK.

Pada saat SPJ dari PPTK di atas disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, akan di jurnal sebagai berikut:

Dokumen yang Mendasari SPJ atau dokumen lain yang dipersamakan

Laporan Operasional (LO) & Neraca

Uraian

Debet

Beban Uang Muka

Kredit

XXX XXX

Paragraf 32 PSAP Nomor 12 menyatakan bahwa: Beban diakui pada saat: timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengakuan belanja atas penggunaan panjar oleh PPTK baru bisa dilakukan setelah diterbitkan SP2D GU oleh BUD, yang dicatat dengan jurnal sebagai berikut: Dokumen yang Mendasari SP2D GU atau dokumen lain yang dipersamakan

LRA

Uraian

Debet

Belanja ………. Perubahan SAL

Kredit

XXX XXX

Belanja tersebut dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai potongan atas Belanja tidak dicatat oleh PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD. (2) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran. Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut: Dokumen yang Mendasari SPJ atau dokumen lain yang dipersamakan


Uraian

Debet

Beban ……………. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kredit

XXX XXX

Apabila telah diterbitkan SP2D GU dari BUD, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut: Dokumen yang Mendasari SP2D GU atau dokumen lain yang dipersamakan

LRA

Uraian Belanja ………… Perubahan SAL

Debet

Kredit

XXX

(3) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui kas daerah (BUD)

XXX

Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut: Laporan Operasional (LO) & Neraca

Dokumen yang Mendasari SPJ/ Berita Acara Serah Terima Barang atau dokumen lain yang dipersamakan

Uraian

Debet

Beban ……………….. R/K SKPKD

XXX

Kredit XXX

Sedangkan belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut: LRA


Uraian

SP2D LS/ Berita Acara Serah Terima Barang atau dokumen lain yang dipersamakan

Debet

Belanja ………… Perubahan SAL

Kredit

XXX XXX

(4) Pengajuan Ganti Uang Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan SP2D GU. SP2D GU ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat dengan jurnal: Dokumen yang Mendasari SP2D GU atau dokumen lain yang dipersamakan


Uraian

Debet

Kas di Bendahara Pengeluaran R/K SKPKD

XXX

Kredit XXX

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan Beban yaitu: 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dokumen penagihan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut: Dokumen yang Mendasari

Laporan Operasional & Neraca Uraian

Dokumen penagihan atau Beban ………… dokumen lain yang dipersamakan Utang Beban

Debet Kredit XXX XXX

LRA Uraian

Debet Kredit

Tidak ada jurnal

2) Beban diakui setelah pengeluaran kas. Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dari pengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum menjadi beban maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:



LRA

Debet Kredit Uraian

Bukti Beban dibayar dimuka pengeluaran Bendahara pengeluaran kas atau yang atau R/K SKPKD dipersamakan

XXX XXX

Debet

Kredit

Tidak ada jurnal

3) Transaksi pembayaran biaya (misal sewa) yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran Apabila SKPD melakukan pembayaran sewa yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat dengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah, PPK- SKPD akan mencatat "Beban Sewa" untuk mencatat beban tahun berkenaan dan "Beban Sewa Dibayar di Muka" untuk mencatat sisanya di debit dan "RK PPKD" di kredit dengan jurnal: Dokumen yang Mendasari


LRA

Debet Kredit Uraian

Bukti Beban sewa pengeluaran Beban sewa dibayar dimuka kas atau yang Bendahara pengeluaran dipersamakan atau R/K SKPKD

XXX XXX XXX

Debet

Kredit

Tidak ada jurnal

4) Pengembalian Beban Dalam kasus terjadi penerimaan kembali beban pada periode berjalan dan mempengaruhi posisi kas, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal: Dokumen yang Mendasari

Laporan Operasional (LO) & Neraca Uraian Debet Kredit Uraian

Bukti Kas di Bendahara XXX penerimaan pengeluaran kas atau yang Beban……… XXX dipersamakan

LRA Debet

Estimasi Perubahan SAL Belanja…….

XX

Kredit X XXX

Kasus pengembalian beban juga dapat terjadi pada belanja- belanja yang terjadi di periode sebelumnya (pengembalian dilakukan setelah laporan keuangan diterbitkan). Pada kasus seperti ini harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulang atau tidak berulang. Dalam hal pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulang, PPKSKPD mencatat dengan jurnal: Dokumen yang Mendasari

Laporan Operasional & Neraca Uraian Debet Kredit

LRA Uraian

Debet Kredit

Bukti penerimaan R/K SKPKD Beban…… kas atau yang dipersamakan

XXX XXX

Estimasi Perubahan SAL XX Belanja…….

X XXX

Dalam hal pengembalian belanja yang sifatnya tidak berulang, PPK-SKPD tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD dimana Fungsi Akuntansi PPKD mencatat dengan jurnal: Dokumen yang Mendasari

Laporan Operasional (LO) & Neraca Uraian Debet Kredit Uraian

Bukti Kas di Kasda XXX penerimaan Pendapatan kas atau yang lainnya – dipersamakan LO….

LRA Debet

Estimasi Perubahan XXX SAL XXX Pendapatan lainnya – LRA….

Kredit

XXX

G. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG SKPD Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang. Pihak-Pihak Terkait Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai berikut: a. Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang yang belum diterima pembayarannya ke Buku Jurnal. b. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO ke dalam Buku Besar masing-masing rekening.

Dokumen yang Terkait Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPD: • Surat Ketetapan Pajak Daerah • Surat Ketetapan Retribusi Daerah • Bukti Memorial • Bukti Terima Kas (BTK)

•

Dokumen lain yang dipersamakan

Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi/Langkah Teknis Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPD adalah: a. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum

diterima pembayarannya. Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap SKP/R-Daerah yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatatan pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian. Dokumen yang Laporan Operasional (LO) & Neraca Mendasari Uraian Debet Kredit Uraian SKP/R-Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan

Piutang Pendapatan-LO

XXX

XXX

LRA Debet

Kredit

Tidak ada jurnal

b. Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Dokumen Laporan Operasional (LO) & Neraca LRA yang Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Mendasari Bukti Bagian Lancar Tagihan XXX Tidak ada memorial Tagihan Pinjaman XXX jurnal

c) Penerimaan Piutang Pendapatan Tahun Sebelumnya secara Tunai dan Melalui Rekening Bendahara Penerimaan - Bendahara Penerimaan SKPD bukan merupakan bagian dari BUD, menerima Piutang Pendapatan Tahun sebelumnya secara tunai dan melalui rekening Bendahara Penerimaan, membuat Bukti Terima Uang (BTU)/Kwitansi (Kw). Berdasarkan tembusan BTU/Kw, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan Bukti Memorial (BM) tahun sebelumnya, kemudian mencatat pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

-

Bendahara Penerimaan SKPD merupakan bagian dari BUD, menerima Piutang Pendapatan Tahun sebelumnya secara tunai dan melalui rekening Bendahara Penerimaan, membuat Bukti Terima Uang (BTU)/Kwitansi (Kw). Berdasarkan tembusan BTU/Kw, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan Bukti Memorial (BM) tahun sebelumnya, kemudian mencatat pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

Pencatatan sebagai Pendapatan LRA, didasarkan pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2, sebagai berikut: Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.

d) Penerimaan Piutang Pendapatan Tahun sebelumnya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bendahara Penerimaan SKPD bukan merupakan bagian dari BUD, menerima bukti penerimaan Piutang Pendapatan Tahun sebelumnya dari BUD/Kuasa BUD dan Nota Kredit (NK)/Bukti Setor (BS) Bank. Berdasarkan bukti penerimaan Piutang Pendapatan Tahun sebelumnya dan NK/BS Bank, Bendahara Penerimaan membuat BTU/Kw serta STS kemudian memberikan tembusan bukti penerimaan Piutang Pendapatan Tahun sebelumnya dan NK/BS Bank, BTU/Kw dan STS kepada PPK-SKPD untuk dicatat. Berdasarkan tembusan bukti-bukti yang diterima dari Bendahara Penerimaan SKPD, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan BM tahun

sebelumnya kemudian mencatat BTU/Kw pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Pencatatan STS, NK/BS Bank pada Buku Jurnal Umum disajikan pada Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas. Berikut ini, adalah contoh apabila PPK-SKPD mencatat STS, NK/BS Bank pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

Pencatatan sebagai Pendapatan LRA berdasarkan pada paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2, sebagai berikut: Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. -

Bendahara Penerimaan SKPD merupakan bagian dari BUD, menerima bukti penerimaan Piutang Pendapatan Tahun sebelumnya dari BUD/Kuasa BUD dan Nota Kredit (NK)/Bukti Setor (BS) Bank. Berdasarkan bukti penerimaan Piutang Pendapatan Tahun sebelumnya dan NK/BS Bank, Bendahara Penerimaan membuat BTU/Kw serta STS kemudian memberikan tembusan bukti penerimaan Piutang Pendapatan Tahun sebelumnya dan NK/BS Bank, BTU/Kw dan STS kepada PPK-SKPD untuk dicatat. Berdasarkan tembusan bukti-bukti yang diterima dari Bendahara Penerimaan SKPD, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan BM tahun sebelumnya kemudian mencatat BTU/Kw pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Pencatatan STS, NK/BS Bank pada Buku Jurnal Umum disajikan pada Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas. Berikut ini, adalah contoh apabila PPK-SKPD pada Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas mencatat STS, NK/BS Bank pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

e) Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang (aging schedule) Peraturan Kepala Daerah tentang Penyisihan dan Penghapusan Piutang menjadi dasar bagi PPK-SKPD membuat Daftar Analisa Umur Piutang (DAUP) kemudian disampaikan kepada Pengguna Anggaran dan PPKD untuk disahkan/diotorisasi. Berdasarkan DAUP, PPK-SKPD membuat Bukti Memorial (BM) atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan perkembangan kualitas piutang. Dokumen yang Mendasari


Debet

BM, Daftar Analisa Beban Penyisihan Piutang XXX Umur Piutang Penyisihan Piutang

LRA Kredit XXX

Uraian

Debet Kredit

Tidak ada jurnal

f) Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang

Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka PPK SKPD akan mencatat penghapusbukuan piutang dengan mengurangkan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang. Sedangkan untuk penghapustagihan pencatatan ke dalam jurnal.

piutang

PPK

tidak

melakukan

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan Dokumen Laporan Operasional (LO) & Neraca yang Uraian Debet Kredit Mendasari Keputusan Penyisihan Piutang XXX Kepala Beban Penyisihan Piutang XXX Daerah Piutang XXX

LRA Uraian Tidak ada jurnal

Debet Kredit

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan Dokumen Laporan Operasional (LO) & Neraca LRA yang Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Mendasari Keputusan Penyisihan Piutang XXX Tidak ada Kepala Piutang XXX jurnal Daerah

H. SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN SKPD Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Akuntansi Persediaan pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait dengan Persediaan.Terdapat dua metode yang mempengaruhi sistem akuntansi persediaan, yaitu metode periodik dan perpetual. Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah: a. Penyimpan Barang Dalam sistem akuntansi persediaan, penyimpan barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan persediaan. b. Bendahara Pengeluaran Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan. c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan. d. PPK-SKPD Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD. Dokumen Terkait Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan antara lain: • Bukti Belanja Persediaan

• • •

Berita Acara Serah Terima Barang Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun SP2D LS

Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi/Langkah Teknis Perlakuan akuntansi untuk transaksi persediaan pada SKPD adalah: a. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik Metode Periodik (Metode Fisik) yakni pencatatan dilakukan hanya setiap ada fisik persediaan BMD yang dibeli/diterima. Pada saat akan menyusun laporan pada akhir periode, dilakukan perhitungan fisik BMD yang masih ada kemudian dikalikan dengan harga beli yang terakhir atas BMD yang diterima. Hasil tersebut merupakan nilai persediaan akhir BMD. Untuk menentukan jumlah persediaan BMD yang digunakan, dilakukan dengan cara menjumlahkan semua harga beli BMD selama satu periode, kemudian diperkurangkan dengan nilai persediaan akhir (hasil hitung fisik). Berdasarkan hasil hitung tersebut, Pengurus BMD membuat Bukti Pemakaian Barang (BPB). Berdasarkan tembusan BPB, PPK-SKPD membuat BM kemudian mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut: 1) Pada awal tahun Berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal pada neraca. Dokumen Laporan Operasional (LO) & Neraca yang Uraian Debet Kredit Mendasari Bukti Beban Persediaan XXX Memorial Persediaan XXX

LRA Uraian

Debet

Kredit

Tidak ada jurnal

2) Pada saat pembelian Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/Invoice, PPK-SKPD akan mencatat dengan jurnal: Dokumen Laporan Operasional (LO) & Neraca yang Uraian Debet Kredit Mendasari SP2D atau Beban Persediaan XXX dokumen XXX Kas di Bendahara lain Pengeluaran

LRA Uraian

Debet Kredit

Tidak ada jurnal

3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak dibukukan 4) Pada saat penyusunan laporan keuangan, berdasarkan tembusan

berita acara hasil opname fisik persediaan dari bagian gudang. PPKSKPD akan melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan pengurangan Beban Persediaan.


Laporan Operasional (LO) & Neraca Uraian Debet Kredit

Berita acara Persediaan hasil opname Beban fisik persediaan Persediaan

XXX XXX

LRA Uraian

Debet

Kredit

Tidak ada jurnal

b. Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual

Metode Perpetual (Metode Buku) yakni pencatatan dilakukan setiap ada fisik persediaan yang diterima dan digunakan/ dikeluarkan. Nilai fisik persediaan yang diterima dicatat sebesar nilai perolehannya, sedangkan fisik persediaan yang digunakan/dikeluarkan menggunakan nilai fisik barang yang pertama diterima.

1. Di awal tahun tidak dilakukan perjurnalan 2. Pada saat pembelian

Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/Invoice, PPK-SKPD akan mencatat Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran. Persediaan ... Kas di Bendahara Pengeluaran .....

xxx xxx

3) Untuk pencatatan pemakaian barang, Pengurus BMD membuat Bukti Pemakaian Barang (BPB). Berdasarkan tembusan BPB, PPKSKPD membuat BM kemudian mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

4) Tidak terdapat jurnal pada saat penyusunan laporan keuangan. Persediaan akhir merupakan saldo Persediaan Awal + Pembelian Pemakaian Persediaan selama tahun berjalan.

I. SISTEM AKUNTANSI ASET SKPD Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset SKPD adalah: a. Bendahara Barang atau Pengurus/Pengelolah Barang/Pengguna Barang. Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-- dokumen atas pengelolaan aset tetap. b. Bendahara Pengeluaran/SKPKD Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap. c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap. d. Pejabat Penatausahaan Keuangan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD. Dokumen Sumber Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Aset Tetap SKPD meliputi: a. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan b. SP2D LS c. SPJ d. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap e. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset f. Dokumen lain yang dipersamakan

Sistem dan Prosedur Pencacatan Akuntansi/Langkah-Langkah Teknis a) Pembelian Aset Tetap Dalam kasus pembelian aset tetap, berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial aset tetap ini, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal: Aset Tetap .......

xxx

Utang Belanja Modal

xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perolehan aset tetap tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut PPK-SKPD akan mencatat dengan jurnal: Utang Belanja Modal

xxx

RK SKPKD

xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD juga mencatat dengan jurnal: Belanja Modal ........

xxx

Estimasi Perubahan SAL

xxx

b) Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serah terima, PPK-SKPD

akan mencatat dalam buku jurnal. Dokumen yang Mendasari Naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serah terima


Debet

Asset Tetap Pendapatan hibah-LO

XXX

Kredit XXX

c) Penghapusan Aset Tetap Penghapusan aset tetap dapat terjadi karena penjualan, tukar-menukar, hibah, penyertaan modal, pemusnahan atau karena sebab-sebab lainnya. Untuk penghapusan aset tetap karena penjualan surplus, PPK SKPD akan mencatat dengan jurnal: Dokumen yang Mendasar


Debet

Kredit

Bukti penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan

R/K SKPKD Akumulasi Penyusutan Suplus Penjualan Aset Tetap-LO Aset Tetap…….

XXX XXX XXX XXX

Pencatatat hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima. Dokumen yang Mendasari Bukti penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan

LRA Uraian

Debet

Perubahan SAL Hasil Penjualan Aset Daerah Yang tdk dipisahkan-LRA

Kredit

XXX XXX

Untuk penghapusan aset tetap karena penjualan defisit penjualan aset tetap (nilai jual lebih kecil dari nilai buku), PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal. Dokumen yang Mendasari Bukti penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan


Debet

R/K SKPKD Akumulasi Penyusutan Defisit Penjualan Asset Tetap-LO Aset Tetap

XXX XXX XXX

Kredit

XXX

Pencatatat hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima. LRA


Uraian

Debet

Bukti penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan


XXX

Kredit XXX

d. Penghentian Aset Tetap Secara Permanen dari Penggunaan

Penghapusan aset tetap karena pemusnahan PPK-SKPD mencatat penghapusan aset tetap tersebut. Terhadap kejadian tersebut, maka aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap tersebut secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak memiliki lagi manfaat ekonomi masa yang akan datang. Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Berdasarkan SK tersebut, PPK-SKPD membuat BM kemudian mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

e. Penghentian Aset Tetap dari Penggunaan Aktif Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh pemerintah daerah, dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya karena sudah tidak memenuhi kriteria aset tetap. Pencatatan transaksi penghentian aset tetap dari penggunaannya dilakukan ketika telah terbit SK Kepala Daerah tentang Penghentian BMD dari penggunaan aktifnya. Berdasarkan SK tersebut, PPK-SKPD membuat BM kemudian mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Pemberian hibah atas aset yang belum disusutkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah tentang hibah dan naskah pemberian hibah, PPK-SKPD membukukan pada buku jurnal: Dokumen yang Mendasari Keputusan kepala daerah


Debet

Beban Hibah Aset Tetap

XXX

Kredit XXX

f. Pengakuan Konstruksi

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang sampai pada akhir periode pelaporan belum selesai berdasarkan kontrak konstruksi. Secara umum, konstruksi dalam pengerjaan adalah pekerjaan konstruksi yang menggunakan waktu lebih dari satu periode. Sebagai contoh, pada akhir periode pelaporan, suatu kontrak konstruksi berdasar Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) secara fisik belum selesai.

Berdasarkan LKP tersebut, PPK-SKPD membuat BM kemudian mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut: Dokumen yang Mendasari BM, Laporan Kemajuan Pekerjaan

Laporan Operasional (LO) & Neraca Uraian Kontsruksi Dalam Pengerjaan Utang Konstruksi Dalam Pengerjaan

Debet

Kredit

XXX XXX

g. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Berdasarkan tembusan bukti pendukung pengeluaran setelah peroleh aset tetap yang memenuhi kriteria dikapitalisasi (kapasitas bertambah, mutu produksi meningkat, standar kinerja meningkat), PPK-SKPD membuat BM kemudian mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

J. SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA SKPD Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang aset kerjasama dengan pihak ketiga dan kas yang dibatasi penggunaannya. Pihak Pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya antara lain adalah: a. Bendahara Penerimaan Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

b. Bendahara Pengeluaran Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yangterkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD. c. PPK-SKPD Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: 1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum. 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek). Dokumen yang Terkait Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya antara lain: • Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/BeritaAcara Penjualan/yang Dipersamakan • Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan/atau Dokumen yang Dipersamakan • Kontrak/Perjanjian– Sewa/yang Dipersamakan • Kontrak /Perjanjian Kerjasama – Pemanfaatan / dokumen yang Dipersamakan • Kontrak/Perjanjian Kerjasama- BOT/Dokumen yang Dipersamakan • Kontrak/Perjanjian Kerjasama–BOT& BAST/Dokumen yang Dipersamakan • Bukti Pembelian atau Dokumen yangDipersamakan • Surat Lisensi dan Frenchise/Ijin dari pemegang Haki Hak Cipta, Paten/Dokumen yang dipersamakan • Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang dipersamakan. Sistem dan Prosedur Pencatan Akuntansi/Langkah-Langkah Teknis Perlakuan akuntansi untuk transaksi aset lainnya pada SKPD adalah: a. Pada saat pengakuan/pembelian 1) Tagihan Penjualan Angsuran Ketika dilaksanakan penjualan aset ini secara angsuran, maka PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan angsuran. Selisih nilai penjualan dan nilai buku positif: Tagihan Angsuran Penjualan............................xxx Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan...xxx Surplus Penjualan Aset Gedung & Bangunan –LO xxx Aset Tetap-Gedung dan Bangunan…………….. …...xxx

Selisih nilai penjualan dan nilai buku negatif: Tagihan Angsuran Penjualan.......................... xxx Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan..xxx. Defisit Penjualan Aset Gedung & Bangunan –LO xxx Aset Tetap-Gedung dan Bangunan………….. ……xxx 2) Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan GantiKerugian (TGR) inidiakui ketika putusan Pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK-SKPD pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah.

akan

membuat

jurnal

Tuntutan Ganti Rugi ..............................xxx Pendapatan TGR -LO................................xxx 3) Kemitraan denganPihak Ketiga – Sewa Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset kerjasama/kemitraan-sewa. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-……………xxx Aset Tetap-……….................................... xxx 4) Kemitraan denganPihak Ketiga - Kerjasama

Pemanfaatan Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan,yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP). Kemitraan dengan Pihak Ketiga-……………xxx Aset Tetap/Aset Lain-Lain-…………………xxx •

Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT) BGS dicatat sebesarnilai aset yangdiserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun Guna Serah (BOT)-………………….xxx Tanah-…………………...............................xxx •

Kemitraan denganPihak Ketiga - Bangun Serah Guna (BTO) BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan /

dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. Pada saat kontrak ditandatangani dan dibuat BAST, tanah milik Pemda dikerjasamakan Bangun Serah Guna (BTO)-………………..xxx Tanah-……………………...............................xxx Pada saat bangunan dengan BTO telah selesai dan diserahkan ke Pemda dengan BAST Bangun Serah Guna (BTO)-………………xxx Utang Jangka Panjang Lainnya..................xxx 5) Aset Tidak Berwujud Diakui pada saat Aset Tidak Berwujud diperoleh, maka PPK-SKPD membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud. Aset Tidak Berwujud-………………………xxx R/K PPKD..................................................xxx 6) Aset Lain-lain Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPKSKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi. Aset Lain-lain……………………………………xxx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap…………xxx Aset Tetap................................................. xxx b. Penyesuaian Tagihan Jangka Panjang Karena tagihan tersebut bersifat jangka panjang maka pada saat penyusunan laporan keuangan,PPK-SKPD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Tagihan Penjualan Angsuran dijurnal: Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran …….xxx Tagihan Penjualan Angsuran..........................xxx Tuntutan Ganti Rugi di jurnal: Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi ………………..xxx Tuntutan Ganti Rugi......................................xxx

c. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Rusak Berat Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetapyang direklasifikasi.

d. Penyusutan KSO/BTO Penyusutan terhadap KSO/BTO dilakukan dengan jurnal penyesuaian: Beban Penyusutan -…………………………………... xxx Akumulasi/Aset KSO/BTO.....................................xxx e. Amortisasi Amortisasi terhadapaset penyesuaian:

tidak

berwujud

dilakukandengan

jurnal

Beban Amortisasi -…………………………………... xxx Akumulasi Amortisasi………..................................xxx f. Pada saat selesai dikerjasamakan Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Kemitraan denganPihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT) Tanah -…………………………………………………xxx Bangunan -……………………………………………xxx Bangun Guna Serah (BOT)….............................xxx Pendapatan Lainnya- LO………………..…………..xxx Kemitraan denganPihak Ketiga - Bangun Serah Guna (BTO) Tanah -…………………………………………………xxx Bangunan -……………………………………………xxx Bangun Serah Guna (BTO)…............................xxx K. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN SKPD Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPD adalah: a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

PPK SKPD bertugas melakukan pencatatan atas kewajiban/utang yang timbul, pembayaran yang telah dilakukan, serta menerbitkan bukti memorial yang diperlukan sebagai dasar pencatatan. b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai prosedur dan memberikan dokumen pengadaan kepada PPK SKPD sebagai tembusan untuk dijadikan dasar pencatatan. c. Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Bendahara Pengeluaran. d. BUD Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Kas di Kas Daerah yang ada di BUD. Dokumen Terkait Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Kewajiban SKPD meliputi: a. Berita Acara Penerimaan Barang b. SP2D LS c. Surat Bukti Pengeluaran Belanja Sistem dan Prosedur Akuntansi/Langkah-Langkah Teknis Prosedur akuntansi kewajiban akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi transaksi pembelian atau pengadaan barang, jasa dan aset tetap dengan menangguhkan pembayaranya walaupun barang atau aset tetap sudah diterima dan jasa sudah diperoleh. Kewajiban dicatat diakui pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ke tiga sehingga kewajiban bertambah. Sebaliknya kewajiban akan berkuran apabila dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Pembayaran dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan manggunakan uang persedaan atau dilakukan oleh BUD melalui SP2D LS. Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi kewajiban atau utang maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku besar dan buku besar pembantu sesuai akun.

Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian dengan menangguhkan pembayarannya, maka PPK-SKPD akan mengakui adanya hutang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat: Beban ….. xxx Utang Beban xxx Dalam transaksi pembelian yang dilakukan adalah pembelian aset tetap, maka jurnal pengakuan kewajiban yang dicatat oleh PPK-SKPD adalah: Aset Tetap... xxx Utang...

xxx

Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD akan menghapus utang tersebut dengan menjurnal “Utang” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” (untuk kasus belanja menggunakan UP) atau “R/K PPKD” (untuk kasus belanja dengan mekanisme LS) di kredit. Jurnal pembayaran utang melalui Bendahara Pengeluaran: Utang... xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal pembayaran utang melalui BUD: Utang………….. xxx R/K PPKD

xxx

L. SISTEM AKUNTANSI EKUITAS SKPD Pihak-Pihak Terkait Prosedur akuntansi ekuitas ini merupakan prosedur akuntansi ikutan dari prosedur akuntansi lainnya yang seperti prosedur transaksi kewajiban, prosedur transaksi Belanja, prosedur transaksi Aset dan sebagainya. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi ekuitas SKPD adalah: a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Tugas PPK SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap transaksi ekuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber serta bukti memorial. b. Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas setiap beban dan utang yang terjadi yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas. c. Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan bertugas menerima pendapatan dan piutang yang dibayar oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas. d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai dengan prosedur yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas dan memberikan dokumen tembusannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan pencatatan.

Dokumen Sumber Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Ekuitas SKPD meliputi: a. Berita Acara Inventarisasi Persediaan b. Berita Acara Revaluasi Aset Tetap Sistem dan Prosedur Akuntansi Pencatatan akuntansi atas ekuitas yang dapat terjadi pada transaksi di SKPD dilakukan seperti berikut ini: a. Pada saat penyusunan laporan keuangan dan melakukan penutupan akun nominal yaitu akun pendapatan LO dan akun beban. b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi aset dan kewajiban, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi tersebut. Koreksi tersebut antara lain: 1) Koreksi nilai persediaan 2) Selisih Revaluasi Aset Tetap c. Penutupan Akun Nominal Dalam tahapan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, setelah menyusun Laporan Operasional perlu dilakukan penutupan akun-akun nominal dengan tujuan: 1) Menghitung jumlah surplus/defisit dari akun pendapatan LO dan beban. 2) Memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun ekuitas untuk pencatatan periode berikutnya. 3) Menghitung ekuitas akhir periode. Berikut contoh jurnal penutup LO. Pendapatan-LO xxx Surplus/Defisit-LO xxx Beban xxx Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) – LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal penutup akhir Surplus/Defisit-LO xxx Ekuitas xxx

M. SISTEM AKUNTANSI JURNAL KOREKSI DAN PENYESUAIAN SKPD Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan dapat terjadi karena adanya: 1. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, 2. Kesalahan perhitungan matematis, 3. Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, 4. Kesalahan interpretasi fakta, 5. Kecurangan, atau 6. Kelalaian.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta kesalahan yang tidak berulang. 1. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan /kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan. Sebagai contoh, berdasarkan peraturan perundang-undangan pembayaran pajak daerah yang dibayar secara cicilan setiap bulan pada tahun 20x1 berdasarkan jumlah pajak yang dibayar pada tahun 20x0 sebelumnya. Dalam tahun 20x1 jumlah pajak yang sudah dibayar selama tahun 20X1 sebesar Rp1.200,00. Ternyata setelah diperhitungkan pada akhir tahun 20X1, pajak yang menjadi beban perusahaan tersebut pada tahun 20x1 hanya sebesar Rp1.000,00. Pengembalian kelebihan pajak sebesar Rp200,00 baik pada periode penerimaan pendapatan LRA dan periode penerimaan pendapatan LO dilakukan oleh BUD/Kuasa BUD dan dibayarkan pada bulan Maret 20x2. Dengan demikian pencatatan transaksi tersebut hanya dilakukan pada SKPKD dengan mengurangi Pendapatan LRA dan Pendapatan LO.

Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut:

1. Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar: Dokumen yang Mendasari Bukti pengeluaran kas atau yang dipersamakan


Debet

Pendapatan Pajak-LO Kas di Kas Daerah

XXX

Kredit

XXX

LRA Uraian

Debet

Pendapatan Pajak – LRA Perubahan SAL

XXX

Kredit

XXX

2. Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar: Dokumen yang Mendasari Bukti penerimaan kas atau yang dipersamakan


Debet

Kas di Kas Daerah Pendapatan Pajak-LO

XXX

Kredit

XXX

LRA Uraian Perubahan SAL Pendapatan Pajak – LRA

Debet

Kredit

XXX XXX

2. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-periode sebelumnya. a. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Berjalan Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. Apabila tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Sebagai contoh, pada periode Januari sampai dengan November 20X0 terdapat penerimaan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp100,00. Pada bulan Desember 20X0 diketemukan adanya kesalahan dan kelebihan penerimaan sebesar Rp5,00. Kelebihan ini dikembalikan kepada yang berhak pada bulan Desember 20X0 oleh BUD/Kuasa BUD dengan membuat bukti pengeluaran kas untuk pengembalian penerimaan pendapatan. Koreksi atas Pengeluaran Belanja/Beban (Penerimaan Kembali Belanja / Beban) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja /beban. Walaupun pembayaran belanja/beban telah dilakukan secara hati-hati, namun kadang-kadang terjadi kesalahan/kelebihan sehingga ada koreksi atau penerimaan kembali belanja/beban di kemudian hari. Koreksi atas

pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja/beban) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja /beban dibukukan sebagai pengurang belanja/beban pada periode yang sama. Sebagai contoh, Pada bulan Juni 20X0, BUD/Kuasa BUD menyampaikan Bukti Penerimaan Kembali Belanja/Beban Pegawai bulan Maret 20X0 sebesar Rp2 juta kepada Bendahara Pengeluaran SKPD. Berdasarkan tembusan Bukti Penerimaan Kembali Belanja/Beban Pegawai tersebut, PPK-SKPD membuat BM kemudian mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

b Koreksi Kesalahan Sebelumnya

yang

Tidak

Berulang

pada

Periode-Periode

1) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan: a) Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. b) Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan. 2) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan a) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan. b) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Pendapatan Lain-lain-LRA, dan Pendapatan Lain-lain-LO. Dokumen yang Mendasari


Bukti Kas di Kas Daerah/Bendahara penerimaan kas atau yang Pengeluaran dipersamakan Pendapatan lain-lain-LO

Debet

LRA

Kredit

Uraian

Debet XXX

XXX

Perubahan SAL Pendapatan Lainnya – LRA

XXX

Kredit XXX

Sebagai contoh, pada bulan Juni 20X1 BUD/Kuasa BUD membuat Bukti Penerimaan Kembali Belanja/Beban (BPKBj/Bb) Perjalanan Dinas sebesar Rp1 juta atas perjalanan dinas yang telah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD pada tahun 20X0. c) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA Kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan dijurnal: Dokumen yang Mendasari


Bukti Ekuitas pengeluaran Kas di Kas kas atau yang Daerah/ dipersamakan Bendahara Pengeluaran

d)

Debet

LRA

Kredit

Uraian

Debet

SiLPA/SiKPA Perubahan SAL

XXX

XXX

XXX

Kredit XXX

Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehingga mengakibatkan penambahan Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dan menambah posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA. Dokumen yang Mendasari

Bukti penerimaan kas atau yang dipersamakan


LRA

Debet Kredit

Kas di Kas daerah/Bendahara Pengeluaran Ekuitas

XXX

Uraian

Debet Kredit

Perubahan SAL SiLPA/SiKPA

XXX XXX

XXX

e) Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehingga mengakibatkan pengembalian Pendapatan-LO / Pendapatan – LRA dan mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA. Dokumen yang Mendasari


Bukti Ekuitas pengeluaran Kas di Kas kas atau yang Daerah/ dipersamakan Bendahara Pengeluaran

Debet

Kredit

XXX XXX

LRA Uraian SiLPA/SiKPA Perubahan SAL

Debet

Kredit

XXX XXX

Sebagai contoh, pada tahun 20X0 terdapat penjualan tanah Pemda seluas 1.050 m2 dengan harga Rp1.000,00 per m2. Pada tahun 20X0 telah diterima seluruhnya. Pada tahun 20X1 oleh pembeli dilakukan pengukuran ulang, ternyata luasnya hanya 1.000 m2, sehingga Pemda

harus mengembalikan 50 x Rp1.000,00 = Rp50.000,00. Pada tahun 20X1 tidak terjadi lagi penjualan tanah oleh Pemda. f)

Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait.

(1) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas. Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut: Dokumen yang Mendasari


Bukti Kas di Kas penerimaan Daerah/Bendahara kas atau yang Pengeluaran dipersamakan Pinjaman Jangka Panjang Kepada BUMD

Debet

Kredit

XXX

LRA Uraian

Debet Kredit


XXX XXX

XXX

(2) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas. Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut: Dokumen yang Mendasari Bukti pengeluaran kas atau yang dipersamakan


Debet

Pinjaman Jangka Panjang Kepada BUMD Kas di Kas Daerah/Ben dahara Pengeluaran

XXX

Kredit

LRA Uraian

Debet


XXX

Kredit XXX

XXX

(3) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas. Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas Contoh: Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

Dokumen yang Mendasari Bukti penerimaan kas atau yang dipersamak an


Debet

LRA

Kredit

Kas di Kas XXX Daerah/Bendahara Pengeluaran Utang Pemerintah Pusat

Uraian

Debet

Perubahan SAL SiLPA/SiK PA

XXX

Kredit XXX

XXX

(4) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas. Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas. Contoh: Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut: Dokumen yang Mendasari


Bukti pengeluaran kas atau yang dipersamakan

Uraian

Debet

Utang Pemerintah Pusat Kas di Kas Daerah/Bendah ara Pengeluaran

XXX

LRA

Kredit

Uraian

Debet


XXX

Kredit XXX

XXX

g) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Aset bersangkutan. (1) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kelebihan membayar harga tanah yang dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut: Dokumen yang Mendasari Bukti penerimaan kas atau yang dipersamak an


Debet

Kas di Kas Daerah/Benda hara Pengeluaran Tanah Kantor

XXX

Kredit

LRA Uraian

Debet


XXX

Kredit XXX

XXX

(2) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kurang membayar harga peralatan kantor yang dibeli.



Bukti Peralatan Kantor pengeluaran Kas di Kas kas atau yang Daerah/Bend dipersamakan ahara Pengeluaran

Debet

LRA

Kredit

Uraian

Debet XXX

XXX


XXX

Kredit XXX

N. SISTEM AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA Definisi Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh. Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh.Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (cash toward accrual). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut: 1. Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang; 2. Beban Dibayar Dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali; 3. Aset Tetap, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan; 4. Aset Tidak Berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi; 5. Utang Bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo; 6. Pendapatan Diterima Dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan; 7. Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda. Tahapan Penyajian Kembali Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

1. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; 2. Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual. Jurnal Standar Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai berikut : URAIAN Penyajian kembali nilai wajar piutang

AKUN EKUITAS PENYISIHAN PIUTANG ….. (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah akun akumulasi penyisihan piutang tak tertagih sebesar jumlah cadangan piutang yang seharusnya dicadangkan s/d tahun terakhir sebelum nelaksanaan basis akrual)

DEBIT XXX

Penyajian kembali nilai beban dibayar dimuka Penyajian kembali nilai buku aset tetap Penyajian kembali nilai buku aktiva tidak berwujud Penyajian kembali nilai utang bunga

Beban Dibayar dimuka EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai beban dibayar dimuka)

XXX

EKUITAS Akumulasi penyusutan (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Akumulasi penyusutan) EKUITAS Akumulasi Amortisasi (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai akumulasi

XXX

EKUITAS Utang Bunga…… (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga)

XXX

Penyajian kembali nilai pendapatan diterima dimuka Penyajian kembali nilai Ekuitas

EKUITAS Pendapatan diterima dimuka (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai pendapatan diterima dimuka)

XXX

EKUITAS DANA EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi ekuitas)

XXX

KREDIT XXX

XXX

XXX

XXX XXX

penyusutan) XXX

XXX

XXX

O. SIKLUS AKUNTANSI Siklus akuntansi di SKPD adalah sebagai berikut: Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan pada SKPD yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan pada buktibukti transaksi yang sah dicatat pada jurnal LO dan Jurnal LRA. Secara periodik (misalnya; minggu atau bulan), PPK-SKPD melakukan pemindahan catatan dari buku jurnal kepada masing- masing buku besar yang sesuai (posting). Secara periodik (misalnya: triwulan, semester, dan/atau tahun), PPK-SKPD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan. Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Pihak-Pihak Terkait Pihak-Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pengurus Barang Milik Daerah (BMD). a. Bendahara di SKPD Dalam kegiatan ini, bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran di SKPD memiliki tugas: - Melakukan verifikasi mengenai kecukupan/kelengkapan, kompetensi/keabsahan dan relevansi bukti yang diterimanya sebelum membuat bukti penerimaaan dan/atau pengeluaran kas. - Membuat bukti penerimaan dan/atau pengeluaran kas sehubungan dengan transaksi penerimaan kas dan/atau pengeluaran kas. - Mendistribusikan tembusan bukti penerimaan dan/atau pengeluaran kas yang telah memenuhi syarat lengkap, sah dan relevan kepada PPK-SKPD. b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Dalam kegiatan ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut: - Bukti transaksi/kejadian yang sah, lengkap dan relevan dicatat ke Buku Jurnal Umum. - Nama akun rincian obyek yang sesuai di catat buku jurnal umum berdasarkan Bagan Akun Standar pada Lampiran IV.

-

-

Secara periodik (mingguan atau bulanan) melakukan pemindahan catatan dari buku jurnal umum ke Buku Besar masing-masing akun rincian objek. Secara periodik (bulan, triwulan, semester, dan tahun) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

c. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan Laporan Keuangan atas SKPD-nya sebagai entitas akuntansi untuk dapat dikonsolidasikan di entitas pelaporan.

Prosedur penyusunan Laporan Keuangan 1. Bukti transaksi/kejadian yang sah, lengkap dan relevan dicatat ke Buku Jurnal Umum 2. Secara periodik (mingguan atau bulanan) melakukan pemindahan catatan dari buku jurnal umum ke Buku Besar masing-masing akun rincian objek. 3. PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar. 4. Menyiapkan Kertas Kerja Beberapa langkah-langkah pengisian dalam kertas kerja yaitu: - Mengisi neraca saldo sebelum penyesuaian - Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian - Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 5. Menyusun Laporan Keuangan Beberapa langkah-langkah penyusunan laporan keuangan yaitu : - Membuat LRA dan jurnal penutup LRA dan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA

- Membuat LO dan jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO - Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal penutup akhir - Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo akhir - Membuat Catatan atas Laporan Keuangan - Membuat Pernyataan Tanggung Jawab Langkah Pertama : Mencatat Ke Dalam Memo Jurnal dan Buku Jurnal Umum Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari

pencatatan

transaksi

Transaksi-transaksi

tersebut

hingga dicatat

penyusunan oleh

Laporan

PPK-SKPD

Keuangan.

sesuai

dengan

dokumen transaksinya menggunakan Memo Jurnal ke dalam buku jurnal.

Format Memo Jurnal dan buku jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:

Memo Jurnal: KABUPATEN JENEPONTOH MEMO JURNAL TAHUN ANGGARAN Nomor : ……….. Tanggal: ……… SKPD : …… KODE PERKIRAAN

Keterangan: Bukti: 1. 2. Dicatat oleh:

BUKU JURNAL:

SKPD: …………….. Tanggal Nomor Bukti 1 2

DEKSRIPSI PERKIRAAN

JUMLAH DI DEBET

JUMLAH DI KREDIT

Nomor Disetujui oleh:

Tanggal Auditor Internal:

KABUPATEN JENEPONTO BUKU JURNAL PERIODE……….. Kode Rekening 3

Uraian

Debit

4

5

Halaman Kredit

Jumlah ini dipindahkan ke halaman berikutnya…. xxxx, …………………… PPK SKPD (tanda tangan) (nama lengkap)

NIP.

6

Cara pengisian: a. Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam bukti transaksi. b. Kolom 2 diisi nomor bukti yang sesuai, misalnya SP2D, kuitansi, STS, Tanda Bukti Pembayaran, dan sebagainya. c. Kolom 3 diisi kode rekening yang sesuai, dimulai dari kode urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya. Misalnya kode rekening untuk belanja telepon pada Dinas Pendapatan adalah : d. Kolom 4 diisi uraian kode rekening, misalnya “Belanja Telepon”. e. Kolom 5 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di debit. f. Kolom 6 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di kredit. Langkah ke dua: memindahkan masuk kedalam Buku Besar Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, PPK-SKPD mem-posting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing akun. Format buku besar yang digunakan adalah sebagai berikut: KABUPATEN JENEPONTO BUKU BESAR SKPD KODE REKENING NAMA REKENING PAGU APBD PAGU PERUBAHAN APBD

: : : : :

…………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… Halaman…………

TANGGAL

URAIAN

REF

DEBIT

KREDIT

SALDO

1

2

3

4

5

6

Jumlah ini dipindahkan ke halaman berikutnya…. xxxx, …………………… PPK SKPD (tanda tangan) (nama lengkap)

NIP. Cara pengisian: a. SKPD diisi dengan nama Dinas/Badan/Kantor yang bersangkutan.

b. Kode Rekening diisi dengan kode rekening yang sesuai, dimulai dari kode urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya. Misalnya kode rekening untuk belanja telepon pada Dinas Pendapatan adalah: 1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01 1.07 Kode urusan 1.07.01 Kode organisasi 01.02 Kode Program & Kegiatan 5.2.2.03.01 Rincian obyek belanja c. Nama Rekening diisi dengan nama/uraian kode rekening sesuai kode rekeningnya. d. Pagu APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam DPA Dinas/Badan/Kantor. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana, nilai Pagu APBD ini dapat dikosongkan. e. Pagu Perubahan APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam DPA Perubahan Dinas / Badan / Kantor. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana, nilai Pagu Perubahan APBD ini dapat dikosongkan. f. Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam jurnal yang bersangkutan. Kolom 2 diisi penjelasan seperlunya terkait dengan jurnal yang diposting. h. Kolom 3 diisi referensi, atau dari buku jurnal halaman berapa jurnal yang diposting tersebut. i. Kolom 4 diisi jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal kolom debit. j. Kolom 5 diisi jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal kolom kredit. k. Kolom 6 diisi saldo akumulasi. Langkah ketiga: membuat Neraca Saldo Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan laporan keuangan, PPK SKPD menyusun Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar.Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca Saldo tau Daftar Saldo Buku Besar yang digunakan adalah sebagai berikut: KABUPATEN JENEPONTO NERACA SALDO PER……….. SKPD:……………… Kode Rekening

Nama Rekening

Debit

Halaman Kredit

1

2

3

4

xxxx, …………………… PPK SKPD (tanda tangan) (nama lengkap)

NIP. Cara pengisian: a. Tanggal diisi dengan tanggal Neraca Saldo disusun b. SKPD diisi dengan nama Dinas / Badan / Kantor yang bersangkutan. c. Kolom 1 diisi kode rekening setiap buku besar. d. Kolom 2 diisi nama/uraian kode rekening sesuai kode rekeningnya. e. Kolom 3 diisi jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir debit. f. Kolom 4 diisi jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir kredit. Langkah ke empat: menyiapkan Kertas Kerja PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Informasi minimal yang harus ada pada format kertas kerja adalah sebagai berikut:

(1) Mengisi Neraca Saldo sebelum penyesuaian PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom “Neraca Saldo” yang terdapat pada Kertas Kerja.

(2) Membuat Jurnal Penyesuaian PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja. Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk: (a) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan (b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan (c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun Penjelasan atas jurnal penyesuaian dan koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a) Koreksi kesalahan pencatatan Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, PPKSKPD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang telah diotorisasi, PPK-SKPD langsung membuat pembetulan atas jurnal yang salah catat tersebut. Misalnya, transaksi beban/belanja telepon dicatat pada beban/belanja listrik. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, PPK-SKPD menjurnal:

Dokumen yang Mendasari Bukti memorial yang telah diotorisasi


Debet

Beban telpon Beban Listrik

Kredit

XXX XXX

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD juga mencatat koreksi belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL dengan menjurnal: Dokumen yang Mendasari Bukti memorial yang telah diotorisasi

LRA Uraian

Debet

Belanja telpon Belanja listrik

Kredit

XXX XXX

b) Pengakuan Persediaan Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan dengan pendekatan beban dan metode periodik, maka pada akhir periode sebelum menyusun laporan keuangan, secara rutin akan dilakukan stock opname setiap akhir periode untuk mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan berita acara stock opname, PPK-SKPD mengakui persediaan dengan menjurnal “Persediaan sesuai jenisnya” di debit dan “Beban Persediaan” di kredit sebesar persediaan yang ada di akhir periode. Dokumen yang Mendasari

berita acara stock opname


Debet

Persediaan Beban Persediaan

Kredit

XXX XXX

c) Jurnal Penyusutan Berdasarkan daftar barang dan kebijakan akuntansi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK-SKPD pada akhir tahun akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran untuk mengakui penyusutan atas aset tetap yang dimiliki. PPK-SKPD akan mencatat penyusutan aset tetap dengan menjurnal di jurnal umum: Dokumen yang Mendasari BM, Bukti Hasil Perhitungan Penyusutan Aset Tetap

Laporan Operasional (LO) & Neraca Uraian Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan

Debet

Kredit

XXX XXX

d) Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode untuk transaksi pembayaran biaya sewa yang masa manfaatnya

lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat dengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah. Pada akhir tahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran untuk penyesuaian beban sewa. PPK-SKPD akan mencatat penyesuaian beban sewa dengan jurnal: Dokumen yang Mendasari Surat Perjanjian Sewa dan bukti memorial


Debet

Beban Jasa Dibayar Di muka Beban Jasa

XXX

Kredit XXX

3. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom “Neraca Saldo Setelah Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja. Langkah kelima: menyusun Laporan Keuangan 1. Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo setelah

Penutupan LRA. Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian.Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kode akun yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat “Laporan Realisasi Anggaran”. Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga melakukan jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA.Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0 (nol). Berikut contoh jurnal penutup LRA: Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran yang dibuat di awal tahun anggaran Dokumen yang Mendasari Bukti memorial

LRA Uraian

Debet

Apropriasi Belanja Estimasi Perubahan SAL Estimasi Pendapatan

Kredit

XXX XXX XXX

Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit–LRA Dokumen yang

LRA

Mendasari Bukti memorial

Uraian

Debet

Pendapatan LRA Belanja Surplus-Defisit- LRA

Kredit

XXX XXX XXX

Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit–LRA pada akun SiLPA/SiKPA Dokumen yang Mendasari Bukti memorial

LRA Uraian

Debet

Surplus-Defisit- LRA

Kredit

XXX XXX

SiLPA/SiKPA

Jurnal Penutup untuk menutup akun SiLPA/SiKPA pada akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi. Dokumen yang Mendasari Bukti memorial

LRA Uraian

Debet

SiLPA/SiKPA Estimasi Perubahan SAL

XXX

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Kredit XXX

Akuntansi

Berikut adalah format LRA SKPD: PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO SKPD ……….. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

SKPD

KEPALA SKPD………….. KABUPATEN JENEPONTO

(NAMA LENGKAP) NIP.XXXXXXX XXXXXXX X XXX

2. Menyusun LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah

Penutupan LO Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional (kode akun yang berawalan 8 dan 9) untuk kemudian disajikan dalam Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akunakun LO menjadi 0. Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Berikut ini contoh jurnal penutup LO. Dokumen yang Mendasari Bukti memorial


Debet

Pendapatan-LO Beban Surplus/Defisit LO

Kredit

XXX XXX XXX

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO SKPD ……….. LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

KEPALA SKPD………….. KABUPATEN JENEPONTO (NAMA LENGKAP) NIP.XXXXXXX XXXXXXX X XXX

3. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal penutup akhir

Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD. Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas SKPD.

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0


Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) – LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal penutup akhir Dokumen yang Mendasari Bukti memorial


Debet

Surplus/Defisit LO Ekuitas

XXX

Kredit XXX

4. Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi SKPD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) – LO ke akun Ekuitas. Berikut ini contoh jurnal penutup akhir.

Kemudian, setelah membuat jurnal penutup akhir, Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya. Berikut ini merupakan contoh format Neraca SKPD Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebagai berikut. PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO SKPD…….. NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0


5. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: (a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; (b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; (d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; (e) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan (f) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Jeneponto di halaman berikut. .

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO SKPD……. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


6. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab Sebagai entitas akuntansi, SKPD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPDsebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah.Laporan Keuangan SKPD merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada saat menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada PPKD untuk dikonsolidasi harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut: SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA SKPD…… DINAS/BADAN/KANTOR………. Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor………… Tahun Anggaran………….. sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jeneponto , ……….…………… Kepala Dinas/Badan/Kantor (…………………..……………………….) NIP.

BUPATI JENEPONTO, ttd ……………………….

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI SKPKD B. UMUM Definisi Dalam struktur Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi–transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah. Sistem akuntansi SKPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas anggaran, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja,

aset,

kewajiban,

ekuitas,

penyesuaian

dan

koreksi

serta

penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Klasifikasi Dalam sistem akuntansi SKPKD, PPK-SKPKD melakukan pencatatan transaksi-transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan: a. Sistem akuntansi anggaran b. Sistem akuntansi penerimaan kas c. Sistem akuntansi pengeluaran kas d. Sistem akuntansi pendapatan e. Sistem akuntansi belanja dan beban f. Sistem Akuntansi Transfer g. Sistem Akuntansi Pembiayaan h. Sistem akuntansi piutang i. Sistem akuntansi Investasi j.Sistem akuntansi persediaan k. Sistem akuntansi aset l. Sistem akuntansi asset lainnya m. Sistem akuntansi kewajiban n. Sistem akuntansi ekuitas o. Sistem akuntansi jurnal koreksi dan penyesuaian p. Sistem akuntansi penyajian kembali (restatement) neraca

q. Siklus akuntansi B. AKUNTANSI ANGGARAN PADA SKPKD Akuntansi

anggaran

merupakan

teknik

pertanggungjawaban

dan

pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan dan belanja pada SKPKD.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pencatatan anggaran pada SKPKD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan SAL. Estimasi perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran. Di dalam neraca, estimasi perubahan SAL merupakan bagian ekuitas SAL. Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi anggaran SKPKD adalah: c) Pengguna Anggaran d) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPKD)

Langkah-Langkah Teknis/Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat DPA-SKPKD disahkan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan SKPKD. Pengakuntansian anggaran menjadi opsional bagi unit akuntansi / PPKSKPKD yakni dapat membuat jurnal anggaran atau tidak. Apabila anggaran diakuntasikan, maka berdasarkan DPA-SKPKD yang telah disahkan, unit akuntansi/PPK-SKPKD membuat Bukti Memorial (BM) selanjutnya berdasarkan BM tersebut mencatat pada jurnal umum, sebagai berikut: Apabila anggaran diakuntasikan, maka Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD (DPA-SKPKD) yang sudah dibuat oleh SKPKD dan disetujui oleh sekretaris daerah diserahkan kepada fungsi akuntansi SKPKD. Berdasarkan

dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD (DPA-SKPKD) yang telah disahkan, PPK-SKPKD mencatat “Estimasi Pendapatan” di debit sebesar total anggaran pendapatan, “Estimasi Penerimaan Pembiayaan” di debit

sebesar total anggaran penerimaan pembiayaan, “Apropriasi Belanja” di kredit sebesar total anggaran belanja dan “Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan” di kredit sebesar total anggaran pengeluaran pembiayaan. Selisih antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat sebagai “Estimasi Perubahan SAL” di kredit. Atas transaksi di atas, PPK-

SKPKD membuat Bukti Memorial (BM) selanjutnya berdasarkan BM tersebut mencatat pada jurnal umum, sebagai berikut: Laporan Operasional (LO) & Neraca


Uraian

Bukti Memorial, DPA 1, DPA 2.1, DPA 3.1 dan DPA 3.2

Debet

LRA

Kredit

Uraian

Tidak ada jurnal

Debet

Estimasi Pendapatan LRA XXX Estimasi Penerimaan - Pembiayaan XXX Estimasi Perubahan SAL Apropriasi Belanja Apropriasi Pengeluaran pembiayaan

Kredit

XXX XXX XXX

Menutup Akun Anggaran Pada akhir tahun anggaran unit akuntansi/PPK-SKPKD membuat BM untuk menutup akun-akun anggaran. Berdasarkan BM tersebut, unit akuntansi/PPK-SKPKD mencatat pada jurnal umum untuk menutup untuk akun anggaran, sebagai berikut: Laporan Operasional (LO) & Neraca


Uraian

Bukti Memorial, DPA 1, DPA 2.1, DPA 3.1 dan DPA 3.2

Debet

LRA

Kredit

Tidak ada jurnal

Uraian

Debet

Apropriasi Belanja Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan Estimasi Perubahan SAL Estimasi Pendapatan LRA Estimasi Penerimaan Pembiayaan

Kredit

XXX XXX XXX XXX XXX

Menutup akun-akun LRA Dan LO Pada akhir tahun anggaran unit akuntansi/PPK-SKPKD membuat BM untuk menutup akun-akun pendapatan LRA, penerimaan pembiayaan, belanja, dan pengeluaran pembiayaan serta untuk menutup akun-akun pendapatan LO dan beban. Berdasarkan BM tersebut, PPK-SKPKD mencatat pada jurnal umum sebagai berikut: Apabila jumlah Pendapatan LRA dan Penerimaan Pembiayaan lebih besar dari jumlah Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan, serta jumlah Pendapatan LO lebih besar dari jumlah Beban. Dokumen yang Mendasari


Debet

Kredit

LRA Uraian

Debet

Kredit

Bukti Memorial

Pendapatan LO Beban …. Surplus Operasional

XXX XXX XXX

Pendapatan LRA Penerimaan Pembiayaan Belanja …. Pengeluaran Pembiayaan Perubahan SAL …

XXX XXX XXX XXX XXX

C. SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS Definisi Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari identifikasi transaksi, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi penerimaan kas oleh BUD/Kuasa BUD, terdiri dari: a. Penerimaan Kas atas Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya (dibahas pada bagian Piutang). b. Penerimaan Kas atas Pendapatan Tahun Anggaran Berjalan (dibahas pada bagian Pendapatan). c. Penerimaan Kas atas Utang (dibahas pada bagian Utang). d. Penerimaan Kas atas Penyetoran Kas dari Bendahara Penerimaan SKPD. e. Penerimaan Kas atas Pengembalian UP/TU dari Bendahara Pengeluaran SKPD. f. Penerimaan Kas atas Koreksi Pengeluaran Belanja/Beban (penerimaan kembali belanja/beban) yang diterima pada periode berikutnya (dibahas pada bagian Koreksi). g. Penerimaan Kas atas Koreksi Pengeluaran Belanja/Beban yang terjadi pada periode Pengeluaran Belanja/Beban (dibahas pada bagian Koreksi). Dokumen yang Digunakan a. Surat Ketetapan . b. Bukti/Kwitansi Penerimaan Kas (B/KTK). c. STS. d. Bukti Potongan/Memungut Pajak. e. Dokumen/Bukti lain yang dipersamakan

Jurnal Standar a. Penerimaan Kas atas Penyetoran dari Bendahara Penerimaan SKPD.

BUD/Kuasa BUD menerima tembusan STS dan/atau dokumen lain yang dipersamakan untuk transaksi Penerimaan Kas atas Penyetoran dari Bendahara Penerimaan SKPD. Pada saat yang bersamaan Unit Akuntansi/PPK-SKPKD juga menerima tembusan tembusan STS dan/atau

dokumen lain yang dipersamakan tersebut, kemudian dicatat pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

b. Penerimaan Kas atas Penyetoran dari Bendahara Pengeluaran SKPD. BUD/Kuasa BUD menerima tembusan STS dan/atau dokumen lain yang dipersamakan untuk transaksi Penerimaan Kas atas pengembalian UP/TU dari Bendahara Pengeluaran SKPD. Pada saat yang bersamaan Unit Akuntansi/PPK-SKPKD juga menerima tembusan tembusan STS dan/atau dokumen lain yang dipersamakan tersebut, kemudian dicatat pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

D. SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS Definisi Sistem akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada BUD/Kuasa BUD, terdiri atas: a. Pengeluaran Kas untuk pemindahan uang kepada Bendahara Pengeluaran SKPD. b. Pengeluaran Kas untuk Belanja, Beban, dan Transfer (dibahas pada bagian sistem akuntansi belanja, beban dan transfer). c. Pengeluaran Kas untuk Pembentukan Dana Cadangan (dibahas pada bagian sistem akuntansi Pembentukan Dana Cadangan). d. Pengeluaran Kas untuk Penyertaan Modal/Investasi (dibahas pada bagian sistem akuntansi Penyertaan Modal/Investasi). e. Pengeluaran Kas untuk Pemberian Pinjaman Daerah (dibahas pada bagian sistem akuntansi Pinjaman Daerah). f. Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Utang/Kewajiban (dibahas pada bagian sistem akuntansi Utang/Kewajiban).

g. Pengeluaran Kas untuk Koreksi dan Pengembalian Penerimaan Pendapatan yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan (dibahas pada bagian Koreksi). h. Pengeluaran Kas untuk Koreksi dan Pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya (dibahas pada bagian Koreksi). i. Pengeluaran Kas untuk Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan pada periode penerimaan pendapatan maupun pada periode sebelumnya (dibahas pada bagian Koreksi). Dokumen yang Digunakan a. Bukti/Kwitansi Pengeluaran Kas (B/KKK). b. SP2D-UP/GU/TU dan SP2D-LS c. Dokumen/Bukti lain yang dipersamakan

Jurnal Standar a.

Pengeluaran Kas untuk pemindahan uang kepada Bendahara Pengeluaran SKPD. BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D-UP/GU/TU sebagai dasar pemindahan dana BUD kepada Bendahara Pengeluaran SKPD. Tembusan SP2D-UP/GU/TU tersebut disampaikan kepada Unit Akuntansi / PPK-SKPKD. Selanjutnya, unit Akuntansi / PPK-SKPKD mencatat bukti/dokumen tersebut pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

E. AKUNTANSI PENDAPATAN SKPKD Pendapatan yang dikelola SKPKD provinsi/kabupaten/kota adalah pendapatan yang berasal dari dana transfer, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintahprovinsi, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan tentang alokasi dana tersebut serta Lain-Lain Pihak-Pihak Terkait Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPKD antara lain Bendahara Penerimaan SKPKD, Fungsi Akuntansi SKPKD, dan SKPKD selaku BUD. a. Fungsi Akuntansi SKPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi SKPKD, memiliki tugas mencatat transaksi/kejadian Pendapatan-LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; b. Bendahara Penerimaan SKPKD 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku penerimaan SKPKD. 2) membuat SPJ Penerimaan. c. SKPKD Selaku BUD 1) menerima dan mengadministrasikan dokumen penetapan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain atau pihak lainnya . 2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPKD. d. Pihak ketiga lainnya Selain pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang berhubungan dengan sistem akuntansi pendapatan pada SKPKD adalah Kementerian Keuangan, misalnya untuk dana transfer atau pemerintah daerah Dokumen yang Terkait a. DAU: Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun). b. DAK: Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun). c. Dana Bagi Hasil: - Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak Penghasilan (yang diterbitkan tiap tahun). - Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Pertambangan Umum, Migas, Kehutanan, dan Cukai yang diterbitkan tiap tahun). - Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (yang diterbitkan tiap tahun). d. Dana Otonomi Khusus Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus ke Provinsi (yang diterbitkan tiap tahun). (Khusus Daerah Otsus). e. Dana Penyesuaian: - Peraturan Menteri Keuangan tentang Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (yang diterbitkan tiap tahun); Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. - Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (untuk provinsi) yang diterbitkan tiap tahun, Peraturan Kepala Daerah tentang Satuan Pendidikan Dasar Penerima Dana BOS

(untuk kabupaten/kota), Rekening Koran Bank Satuan Pendidikan Dasar Penerima Hibah BOS dari provinsi. - Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Insentif Daerah (yang diterbitkan tiap tahun). Dokumen-dokumen yang terkait dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain: a. Dana Hibah: - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya/pihak selain pemerintah). - Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atas hibah yang sumber dananya dari hibah luar negeri). - Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk permintaan - pencairan dana hibah dari pemerintah, antara lain Surat Permintaan Penyaluran Hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rencana Penggunaan Hibah, salinan DPA-SKPD, salinan SPM yang disampaikan oleh SKPD kepada BUD, salinan rekening koran, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, salinan SP2D yang disahkan oleh BUD untuk pembayaran hibah tahap sebelumnya, Laporan Penggunaan Hibah, Laporan Penggunaan Dana Pendamping untuk tahap sebelumnya. - Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan. b. Dana Darurat : Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Darurat Dokumen lainnya yang terkait dengan Pendapatan Transfer dan Lainlain Pendapatan yang Sah, antara lain Nota Kredit dari Bank Kas Daerah atas Rekening Koran dari Bank Kas Daerah. Dokumen-dokumen yang terkait dengan Transfer dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota ini antara lain: a. Dana Bagi Hasil Provinsi : Peraturan Gubernur tentang penetapan alokasi Bagi Hasil Pajak provinsi ke kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun); b. Dana Otonomi Khusus ke kabupaten/kota: Peraturan Gubernur tentang alokasi Dana Otonomi Khusus kepada kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun); c. Nota kredit dari Bank Kas Daerah pemerintah kabupaten. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi/Langkah-Langkah Teknis Pencatatan Pendapatan – LO berbasis akrual didasarkan pada paragraf 19 PSAP Nomor 12, sebagai berikut:

Pendapatan-LO diakui pada saat: (a) Timbulnya hak atas pendapatan; (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan, seperti telah diterbitkannya suatu surat keputusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan telah menjadi hak pemerintah daerah. Pendapatan-LO juga dapat diakui sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (1) Pendapatan Pajak

Pendapatan Pajak-LO diakui pada saat kas diterima di kas daerah dan dicatat berdasarkan dokumen sumber setoran pajak. BUD/Kuasa BUD membuat B/KTK, STS dan/atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan untuk transaksi Penerimaan Kas atas Pendapatan Tahun Anggaran Berjalan. Selanjutnya, tembusan bukti tersebut disampaikan kepada unit Akuntansi/PPK-SKPKD untuk dicatat pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

Dalam hal pada akhir tahun terdapat surat ketetapan pajak yang belum dibayar oleh masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan karena telah timbul hak untuk menagih, unit akuntansi/PPK-SKPKD membuat BM dan mencatat pada jurnal umum sebagai berikut:

(2) Hasil Eksekusi Jaminan

Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi SKPKD untuk mengakui utang jaminan mencatat:



Debet

Tanda Bukti Pembaya ran (TBP)

Kas di Kas Daerah Utang Jaminan

XXX

Kredit XXX

LRA Uraian

Debet

Estimasi Perubahan SAL XXX Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan –LRA

Kredit XXX

Kemudian saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, SKPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi Akuntansi SKPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan tersebut untuk diotorisasi oleh SKPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan pencatatan dengan jurnal:

b) Pendapatan Transfer Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah provinsi. Namun demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Dalam kasus ini, Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat:

Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya dokumen resmi mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan. Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat dengan jurnal:

Apabila pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat atas kurang salur tersebut, maka Rekening Kas Umum Daerah akan

mengeluarkan Nota Kredit untuk SKPKD. Berdasarkan Nota Kredit ini Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat dengan jurnal:

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi pendapatan transfer, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat dengan jurnal:

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (1) Pendapatan Hibah

Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Untuk itu Fungsi Akuntansi SKPKD mengakui Pendapatan Hibah bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD dengan mencatat dengan jurnal:

Selain itu, karena hibah yang diterima berupa uang merupakan realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat dengan jurnal:

Khusus untuk hibah barang berupa aset tetap, fungsi akuntansi SKPKD mencatat dengan jurnal:

(2) Pendapatan Non Operasional – Surplus Penjualan Aset Nonlancar - LO

Surplus Penjualan Aset Nonlancar pada SKPKD berasal dari aktivitas pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut. Untuk transaksi pelepasan investasi, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki SKPKD, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat dengan jurnal:

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap penerimaan pembiayaan, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat dengan jurnal:

(3) Pendapatan Non Operasional – Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul karena harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (carrying value) dari kewajiban tersebut. Berdasarkan salinan SP2D LS SKPKD, Fungsi Akuntansi SKPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut dengan mencatat dengan jurnal:

Sebagai transaksi realisasi anggaran karena pelunasan kewajiban tersebut merupakan pengeluaran pembiayaan, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat dengan jurnal:

F. AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN SKPKD Akuntansi Beban pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer (termasuk Transfer Bantuan Keuangan), dan Beban Luar Biasa. Akuntansi Belanja pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tak Terduga. Akuntansi Transfer pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Transfer. Pembahasan akuntansi beban dan belanja SKPKD meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah ini. Pihak-Pihak Terkait a. Fungsi Akuntansi SKPKD Fungsi Akuntansi SKPKD bertugas untuk melakukan administrasi termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi atas setiap transaksi yang terjadi. b. PPKD PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaki beban yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana untuk membayar beban yang terjadi. c. BUD/Kuasa BUD BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran atas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi: 1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umum SKPKD. 2) membuat SPJ atas beban dan belanja. Dokumen yang Terkait Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur dan akuntansi Beban, Belanja, dan Transfer pada SKPKD antara lain: a. Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan penerima hibah

c. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan penerima bantuan d. Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik e. Peraturan Kepala Daerah tentang Alokasi Bantuan Keuangan f. Peraturan Daerah Provinsi tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke kabupaten/kota g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/ Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke desa h. Surat Tagihan dari pihak ketiga i. Bukti/Kwitansi Pengeluaran Kas (B/KKK). j. SP2D-UP/GU/TU dan SP2D-LS k. Dokumen/Bukti lain yang dipersamakan

Langkah-Langkah Teknis/Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPKD adalah : 1. Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai berikut: - Melalui Bendahara Pengeluaran Beban dicatat ketika bendahara pengeluaran membuat pertanggungung jawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan. Sebagai contoh pemberian bantuan hibah dan bansos yang nilainya dibawah 5 juta. - Melalui Kas daerah (LS) Beban dan belanja yang melalui kas daerah dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS. Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai berikut: a. Pengeluaran kas melalui Bendahara Pengeluaran Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Bendahara

Apabila telah diterbitkan SP2D Nihil dari BUD, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

b. Pengeluaran melalui kas daerah (LS) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS sebagai dasar pengeluaran Kas Daerah untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga. Tembusan SP2D-LS tersebut disampaikan kepada Unit Akuntansi /PPK-SKPKD. Selanjutnya, unit Akuntansi / PPK-SKPKD mencatat bukti/dokumen tersebut pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

1) SP2D-LS untuk Pembayaran Gaji & Tunjangan Aparatur Sipil Daerah/PNSD di SKPD

2) SP2D-LS untuk Pembayaran Kepada Pihak Ketiga (Belanja Barang & Jasa serta Belanja Modal oleh SKPD)

3) SP2D-LS untuk Pembayaran Belanja Operasi Pemerintah Daerah

c. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat kondisi pengakuan Beban diakui sebelum pengeluaran kas. Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila terdapat dokumen penetapan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran, maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Pada saat penyusunan laporan keuangan, akan dilakukan penyesuaian atas utang beban yang dibayar pada tahun berjalan.

G. AKUNTANSI TRANSFER SKPKD Pihak Terkait a. SKPKD selaku Pengguna Anggaran Dalam Kegiatan ini Pengguna Anggaran bertugas memberikan persetujuan atas pengeluaran transfer yang harus dilakukan setelah mendapatkan verifikasi dari PPK SKPKD. b. BUD/Kuasa BUD Dalam kegiatan ini, BUD memiliki tugas: a. menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan transfer; b. memberikan dokumen tembusan kepada PPK SKPKD sebagai dasar pencatatan transaksi keuangan; c. membukukan dalam pembukuan bendahara terkait dengan tata usaha keuangan. c. PPK SKPKD Dalam kegiatan ini, PPK-SKPKD memiliki tugas sebagai berikut : a. Menerima tembusan dokumen transaksi dari BUD/Kuasa BUD; b. Membuat dokumen akuntansi atas transaksi transfer berdasarkan tembusan dokumen sumber yang diberikan oleh BUD/Kuasa BUD; c. Mencatat transaksi-transaksi transfer berdasarkan dokumen akuntansi; d. Memposting jurnal-jurnal ke dalam buku besarnya masing-masing; e. Menyusun Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dokumen yang Terkait a. Surat Tagihan dari Pihak yang akan mendapatkan transfer b. Bukti Memorial c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) d. Nota Perjanjian Transfer e. Nota Debit Bank f. Dokumen Transfer Lainnya Sistem dan prosedur akuntansi Prosedur Akuntansi untuk transaksi transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

a. BUD mendapatkan bukti persetujuan atas pengeluaran transfer; b. BUD menyiapkan dokumen terkait untuk melakukan pembayaran atas transfer dan menyerahkan tembusan bukti persetujuan transfer kepada PPK SKPKD; c. BUD melakukan pembayaran transfer dan menyerahkan dokumen tembusan atas bukti pembayaran transfer kepada PPK SKPKD; d. PPK SKPKD membuat dokumen akuntansi berdasarkan dokumen sumber yang disampaikan oleh BUD yang berupa tembusan; e. PPK SKPKD melakukan pencataatan dalam jurnal sesuai dengan dokumen akuntansi; f. PPK SKPKD melakukan posting ke Buku Besar; g. PPK SKPKD menyusun Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan surat ketetapan tentang transfer yang terkait, PPK SKPKD membuat bukti memorial terkait pengakuan beban transfer untuk diotorisasi oleh SKPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut PPK SKPKD melakukan pencatatan pengakuan beban dengan jurnal:

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut PPK SKPKD akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang beban transfer, dengan jurnal:

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK SKPKD juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal:

H. AKUNTANSI PEMBIAYAAN SKPKD Pihak Terkait a. PPK SKPKD b. PPKD c. BUD/Kuasa BUD

Dokumen yang Terkait a. Dokumen Penerimaan pembayaran utang b. Dokumen penjualan investasi c. Bukti penerimaan pinjaman dari Bank d. Dokumen penerimaan kembali dana bergulir e. Bukti Memorial Sistem dan prosedur akuntansi a. Penerimaan Pembiayaan Akuntansi penerimaan pembiayaan SKPKD pada dasarnya merupakan akuntasi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan investasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang sejenis. Fungsi akuntansi SKPKD mencatat dengan jurnal:

Berdasarkan transaksi di atas, PPK SKPKD akan mencatat jurnal:

b. Pengeluaran Pembiayaan Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan SKPKD, akuntansi pengeluaran pembiayaan SKPKD pada dasarnya juga merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi perolehan investasi, transaksi pembayaran utang dan transaksi lainnya yang sejenis. PPK SKPKD mencatat pembayaran pokok pinjaman dari bank atau lembaga keuangan dengan jurnal:

PPK SKPKD akan mencatat berdasarkan Bukti Memorial yang telah diotorisasi SKPKD dengan jurnal :

I. AKUNTANSI PIUTANG SKPKD Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang Pihak-Pihak Terkait Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD), yang memiliki tugas sebagai berikut: a. Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid dan Buku Jurnal LO dan Neraca. b. Melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO kedalam Buku Besar masing masing rekening. Dokumen yang Terkait Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPKD: a. Hasil RUPS / Dokumen yang dipersamakan b. PMK untuk Bagi Hasil Pajak, Bukan Bagi Hasil Pajak, DAK, Bukan Hasil Pajak, Dana Otsus, Dana Penyesuaian, dan Piutang Dana Bos Kurang Salur c. Perpres untuk DAU d. Keputusan Kepala Daerah Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan dan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang e.Keputusan Kepala Daerah/PMK/Dokumen yang dipersamakan Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi/Langkah Teknis Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPKD adalah: a. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya

Pada akhir tahun, PPK-SKPKD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap dokumen penetapan tersebut, PPK-SKPKD mencatatan pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian. Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPKD melakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian pendapatan yang dilakukan diakhir tahun untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya Dokumen Laporan Operasional (LO) & Neraca yang Uraian Debet Kredit Uraian Mendasari SKP/R Piutang XXX Tidak ada Pendapatan-LO XXX jurnal

LRA Debet Kredit

b. Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya Setiap akhir periode akuntansi PPK-SKPKD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Dokumen Laporan Operasional (LO) & Neraca yang Uraian Debet Kredit Uraian Mendasari Bukti Bagian Lancar Tagihan XXX Tidak ada memorial Tagihan Pinjaman XXX jurnal

LRA Debet

Kredit

c. Penerimaan Kas atas Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya. BUD/Kuasa BUD membuat B/KTK, STS dan/atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan untuk transaksi Penerimaan Kas atas Piutang Pendapatan Tahun Sebelumnya. Selanjutnya, tembusan bukti tersebut disampaikan kepada unit Akuntansi/PPK-SKPKD untuk dicatat pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

Hal yang sama juga berlaku untuk penerimaan kas atas Piutang Lainnya.

d. Penerimaan Kas atas Pendapatan Tahun Anggaran Berjalan. BUD/Kuasa BUD membuat B/KTK, STS dan/atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan untuk transaksi Penerimaan Kas atas Pendapatan Tahun Anggaran Berjalan. Selanjutnya, tembusan bukti tersebut disampaikan kepada unit Akuntansi/PPK-SKPKD untuk dicatat pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

e) Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang (aging schedule) Peraturan Kepala Daerah tentang Penyisihan dan Penghapusan Piutang menjadi dasar bagi PPK-SKPD membuat Daftar Analisa Umur Piutang (DAUP) kemudian disampaikan kepada Pengguna Anggaran dan SKPKD untuk disahkan/diotorisasi. Berdasarkan DAUP, PPK-SKPD membuat Bukti Memorial (BM) atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan perkembangan kualitas piutang. Dokumen yang Mendasari


Debet

BM, Daftar Analisa Beban Penyisihan Piutang XXX Umur Piutang Penyisihan Piutang

LRA Kredit XXX

Uraian

Debet

Kredit

Tidak ada jurnal

f) Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang

Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka PPK SKPKD akan mencatat penghapusbukuan piutang dengan mengurangkan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang. Sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan Dokumen yang Mendasari


Debet

LRA Kredit

Uraian

Debet

Kredit

Keputusan Kepala Daerah

Penyisihan Piutang Beban Penyisihan Piutang Piutang

XXX XXX XXX

Tidak ada jurnal

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan Dokumen yang Mendasari Keputusan Kepala Daerah

Laporan Operasional (LO) & Neraca Uraian Penyisihan Piutang Piutang

Debet

LRA

Kredit Uraian

XXX XXX

Debet

Kredit

Tidak ada jurnal

J. AKUNTANSI INVESTASI SKPKD Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Pihak Yang Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain: a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD) Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi SKPKD yang memiliki tugas sebagai berikut: 1) Mencatat transaksi/ kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum. 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek). 3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). b. PPKD Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas: 1) menandatangani laporan keuangan SKPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPKD 2) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab SKPKD.

Dokumen yang Terkait a) SP2D LS b) Nota Kredit c) Surat Perjanjian Penjualan/Pembelian Investasi Sistem dan Prosedur Akuntansi a. Perolehan Investasi 1) Berdasarkan SP2D LS/tanpa SP2D (manajemen kas) Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

2)



LRA Uraian

Debet

Tembusan SP2D-LS untuk Investasi Pemda

Investasi Jk Pendek / Jk Panjang Kas di Kasda

Pengeluaran Pembiayaan Perubahan SAL

XXX

XXX XXX

Kredit

XXX

Berdasarkan SP2D LS untuk penyertaan modal dalam peraturan daerah dieksekusi. Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan dalam buku jurnal. Dokumen yang Mendasari


LRA Uraian

Debet

Tembusan SP2D-LS untuk Penyertaan Modal

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kas di Kasda

Pengeluaran Pembiayaan PMPD Perubahan SAL

XXX

XXX XXX

Kredit

XXX

b) Hasil Investasi (1) Hasil Investasi Jangka Pendek Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

(2) Hasil Investasi Jangka Panjang (a) Metode Biaya Dalam metode biaya, keuntungan perusahaan tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan. Selanjutnya Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat dengan jurnal:

Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai kepada pemerintah daerah, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat dengan jurnal:

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi SKPKD juga mencatat dengan jurnal:

(b) Metode Ekuitas Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan dan hasil setelah RUPS (untuk penetapan bagian laba), SKPKD dapat mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat dengan jurnal:

Pada saat perusahaan membagikan dividen, Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat penerimaan dividen tersebut pada “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Investasi.....” di kredit dengan jurnal:

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi SKPKD juga mencatat dengan jurnal:

(c) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang (misal pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, Pembukuaan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan hasil dari dana bergulir dalam buku jurnal.

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat dengan jurnal:

Pemakaian metode ini pada akhir tahun untuk hasil yang belum direalisasikan (masih berupa piutang) akan dilakukan penyesuaian (sistem prosedur akuntansi piutang) 3. Pelepasan Investasi Investasi Jangka Pendek 1)

Berdasarkan nota kredit dari membukukan dalam buku jurnal.

bank,

Fungsi

akuntansi-SKPKD

Kas di Kas Daerah......................................XXX Pendapatan bunga....LO..................................XXX Investasi Jk Pendek.........................................XXX Jika dianggarkan dalam pembiayaan, Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan pada buku jurnal sebesar nilai yang diterima. Perubahan SAL............................................XXX Penerimaan Pembiayaan...................................XXX (4) Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Pelepasan investasi jangka panjang diatas nilai perolehan investasi jangka panjang Kas di Kas Daerah...................................................XXX Surplus Pelepasan Investasi Jk Panjang LO............... XXX Utang Dalam Negeri Obligasi.......................................XXX Perubahan SAL............................................XXX Penerimaan Pembiayaan...................................XXX Pelepasan investasi jangka panjang dibawah nilai perolehan investasi jangka panjang. Kas di Kas Daerah..............................................XXX Defisit Pelepasan Investasi Jk Panjang LO........ XXX Utang Dalam Negeri Obligasi...................................XXX Perubahan SAL............................................XXX Penerimaan Pembiayaan...................................XXX K. AKUNTANSI PERSEDIAAN SKPKD Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi Persediaan pada SKPKD meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait dengan Persediaan.Terdapat dua metode yang mempengaruhi sistem akuntansi persediaan, yaitu metode periodik dan perpetual.

Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah: b. Penyimpan Barang Dalam sistem akuntansi persediaan, penyimpan barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan persediaan. c. Bendahara Pengeluaran Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan. d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan. e. PPK-SKPKD Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPKD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD. Dokumen Terkait Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan antara lain: • Bukti Belanja Persediaan • Berita Acara Serah Terima Barang • Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun • SP2D LS Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi/Langkah Teknis Perlakuan akuntansi untuk transaksi persediaan pada SKPKD adalah: a. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik Metode Periodik (Metode Fisik) yakni pencatatan dilakukan hanya setiap ada fisik persediaan BMD yang dibeli/diterima. Pada saat akan menyusun laporan pada akhir periode, dilakukan perhitungan fisik BMD yang masih ada kemudian dikalikan dengan harga beli yang terakhir atas BMD yang diterima. Hasil tersebut merupakan nilai persediaan akhir BMD. Untuk menentukan jumlah persediaan BMD yang digunakan, dilakukan dengan cara menjumlahkan semua harga beli BMD selama satu periode, kemudian diperkurangkan dengan nilai persediaan akhir (hasil hitung fisik). Berdasarkan hasil hitung

tersebut, Pengurus BMD membuat Bukti Pemakaian Barang (BPB). Berdasarkan tembusan BPB, PPK-SKPD membuat BM kemudian mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

1) Pada awal tahun Berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPKD mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal pada neraca Beban Persediaan ...................... ......... xxx Persediaan............................

xxx

2) Pada saat pembelian Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/Invoice, PPK-SKPKD akan mencatat Beban Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran Beban Persediaan ........................... xxx Kas di Bendahara Pengeluaran .... xxx 5) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak dibukukan 6) Pada saat penyusunan laporan keuangan, berdasarkan tembusan berita acara hasil opname fisik persediaan dari bagian gudang. PPKSKPKD akan melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan pengurangan Beban Persediaan. Persediaan ........ Beban Persediaan .......

Xxx xxx

a. Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual Metode Perpetual (Metode Buku) yakni pencatatan dilakukan setiap ada fisik persediaan yang diterima dan digunakan / dikeluarkan. Nilai fisik persediaan yang diterima dicatat sebesar nilai perolehannya, sedangkan fisik persediaan yang digunakan/dikeluarkan menggunakan nilai fisik barang yang pertama diterima.

3. Di awal tahun tidak dilakukan perjurnalan 4. Pada saat pembelian

Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/Invoice, PPK-SKPKD akan mencatat Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran. Persediaan ... Kas di Bendahara Pengeluaran .....

Xxx xxx

3) Untuk pencatatan pemakaian barang, Pengurus BMD membuat Bukti Pemakaian Barang (BPB). Berdasarkan tembusan BPB, PPKSKPKD membuat BM kemudian mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

4) Tidak terdapat jurnal pada saat penyusunan laporan keuangan. Persediaan akhir merupakan saldo Persediaan Awal + Pembelian Pemakaian Persediaan selama tahun berjalan. L. AKUNTANSI ASET SKPKD Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset SKPKD adalah: b. Bendahara Barang atau Pengurus/Pengelolah Barang/Pengguna Barang. Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-- dokumen atas pengelolaan aset tetap. c. Bendahara Pengeluaran/SKPKD Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap. d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap. e. Pejabat Penatausahaan Keuangan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPKD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPKD. Dokumen Sumber Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Aset Tetap SKPKD meliputi: a. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan b. SP2D LS b. SPJ c. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap d. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset e. Dokumen lain yang dipersamakan

Sistem dan Prosedur Pencacatan Akuntansi/Langkah-Langkah Teknis a) Pembelian Aset Tetap Dalam kasus pembelian aset tetap, berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial aset tetap ini, PPK-SKPKD mencatat "Aset Tetap" di debit dan "Utang Belanja Modal" di kredit dengan jurnal: Aset Tetap ....... Utang Belanja Modal

xxx xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perolehan aset tetap tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut PPK-SKPKD akan mencatat dengan jurnal: Utang Belanja Modal

XXX

Kas di Kasda

XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPKD juga mencatat dengan jurnal: Belanja Modal ........ Estimasi Perubahan SAL

Xxx xxx

b. Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serah terima, PPK-SKPKD akan mencatat dalam buku jurnal. Dokumen yang Mendasari


Naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serah terima

Debet

Asset Tetap Pendapatan hibah-LO

Kredit

XXX XXX

c. Penghapusan Aset Tetap Penghapusan aset tetap dapat terjadi karena penjualan, tukar-menukar, hibah, penyertaan modal, pemusnahan atau karena sebab-sebab lainnya. Untuk penghapusan aset tetap karena penjualan surplus, PPK SKPKD akan mencatat dengan jurnal: Dokumen yang Mendasari Bukti penerimaan kas atau yang dipersamakan


Debet

Kas di Kasda Akumulasi Penyusutan Suplus Penjualan Aset Tetap-LO Aset Tetap

Kredit

XXX XXX XXX XXX

Pencatatat hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima. LRA


Uraian

Debet



XXX

Kredit XXX

Untuk penghapusan aset tetap karena penjualan defisit penjualan aset tetap (nilai jual lebih kecil dari nilai buku), PPK-SKPKD akan mencatat dalam buku jurnal. Dokumen yang Mendasari Bukti penerimaan kas atau yang dipersamakan


Debet

Kas di Kasda Akumulasi Penyusutan Defisit Penjualan Asset Tetap-LO Aset Tetap

XXX XXX XXX

Kredit

XXX

Pencatatat hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima Dokumen yang Mendasari

LRA Uraian

Debet

Kredit



XXX XXX

Penghentian Aset Tetap Secara Permanen dari Penggunaan

Penghapusan aset tetap karena pemusnahan PPK-SKPKD mencatat penghapusan aset tetap tersebut. Terhadap kejadian tersebut, maka aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap tersebut secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak memiliki lagi manfaat ekonomi masa yang akan datang. Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Berdasarkan SK tersebut, PPK-SKPKD membuat BM kemudian mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Penghentian Aset Tetap dari Penggunaan Aktif Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh pemerintah daerah, dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya karena sudah tidak memenuhi kriteria aset tetap. Pencatatan transaksi penghentian aset tetap dari penggunaannya dilakukan ketika telah terbit SK Kepala Daerah tentang Penghentian BMD dari penggunaan aktifnya. Berdasarkan SK tersebut, PPK-SKPKD membuat BM kemudian mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Pemberian hibah atas aset yang belum disusutkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah tentang hibah dan naskah pemberian hibah, PPK-SKPKD membukukan pada buku jurnal:



Keputusan kepala daerah

Uraian

Debet

Beban Hibah Aset Tetap

XXX

Kredit XXX

d. Pengakuan Konstruksi

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang sampai pada akhir periode pelaporan belum selesai berdasarkan kontrak konstruksi. Secara umum, konstruksi dalam pengerjaan adalah pekerjaan konstruksi yang menggunakan waktu lebih dari satu periode. Sebagai contoh, pada akhir periode pelaporan, suatu kontrak konstruksi berdasar Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) secara fisik belum selesai. Berdasarkan LKP tersebut, PPK-SKPKD membuat BM kemudian mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut: Dokumen yang Mendasari BM, Laporan Kemajuan Pekerjaan

Laporan Operasional (LO) & Neraca Uraian Kontsruksi Dalam Pengerjaan Utang Konstruksi Dalam Pengerjaan

Debet

Kredit

XXX XXX

e. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Berdasarkan tembusan bukti pendukung pengeluaran setelah peroleh aset tetap yang memenuhi kriteria dikapitalisasi (kapasitas bertambah, mutu produksi meningkat, standar kinerja meningkat), PPK-SKPKD membuat BM kemudian mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

M. AKUNTANSI ASET LAINNYA SKPKD Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang aset kerjasama dengan pihak ketiga dan kas yang dibatasi penggunaannya. Pihak Pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya antara lain adalah: a. Bendahara Penerimaan Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD. b. Bendahara Pengeluaran Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yangterkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPKD. c. PPK-SKPKD Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi SKPKD, memiliki tugas sebagai berikut: 1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum. 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek). Dokumen yang Terkait Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya antara lain: • Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/BeritaAcara Penjualan/yang Dipersamakan • Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan/atau Dokumen yang Dipersamakan • Kontrak/Perjanjian– Sewa/yang Dipersamakan • Kontrak /Perjanjian Kerjasama – Pemanfaatan / dokumen yang Dipersamakan • Kontrak/Perjanjian Kerjasama- BOT/Dokumen yang Dipersamakan

• Kontrak/Perjanjian Kerjasama–BOT & BAST/Dokumen yang Dipersamakan • Bukti Pembelian atau Dokumen yangDipersamakan • Surat Lisensi dan Frenchise/Ijin dari pemegang Haki Hak Cipta, Paten/Dokumen yang dipersamakan • Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang dipersamakan. Langkah-Langkah Teknis/Sistem dan Prosedur Pencatan Akuntansi Perlakuan akuntansi untuk transaksi aset lainnya pada SKPKD adalah: a. Pada saat pengakuan/pembelian 1) Tagihan Penjualan Angsuran Ketika dilaksanakan penjualan aset ini secara angsuran, maka PPKSKPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan angsuran. Selisih nilai penjualan dan nilai buku positif: Tagihan Angsuran Penjualan............................xxx Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan...xxx Surplus Penjualan Aset Gedung & Bangunan –LO xxx Aset Tetap-Gedung dan Bangunan…………….. xxx Selisih nilai penjualan dan nilai buku negatif: Tagihan Angsuran Penjualan.......................... xxx Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan..xxx. Defisit Penjualan Aset Gedung & Bangunan –LO xxx Aset Tetap-Gedung dan Bangunan………….. ……xxx 2) Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan GantiKerugian (TGR) inidiakui ketika putusan Pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK-SKPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah. Tuntutan Ganti Rugi ..............................xxx Pendapatan TGR -LO................................xxx 3) Kemitraan denganPihak Ketiga – Sewa Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset kerjasama / kemitraan-sewa. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-……………xxx Aset Tetap-……….................................... xxx 4) Kemitraan denganPihak Ketiga - Kerjasama Pemanfaatan Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan,yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP). Kemitraan dengan Pihak Ketiga-……………xxx

Aset Tetap/Aset Lain-Lain-…………………xxx 7) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT) BGS dicatat sebesarnilai aset yangdiserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun Guna Serah (BOT)-………………….xxx Tanah-…………………...............................xxx 6) Kemitraan denganPihak Ketiga - Bangun Serah Guna (BTO) BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan / dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. Pada saat kontrak ditandatangani dan dibuat BAST, tanah milik Pemda dikerjasamakan Bangun Serah Guna (BTO)-………………..xxx Tanah-……………………...............................xxx Pada saat bangunan dengan BTO telah selesai dan diserahkan ke Pemda dengan BAST Bangun Serah Guna (BTO)-………………xxx Utang Jangka Panjang Lainnya..................xxx 7) Aset Tidak Berwujud Diakui pada saat Aset Tidak Berwujud diperoleh, maka PPK-SKPKD membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud. Aset Tidak Berwujud-………………………xxx Kas di Kasda..................................................xxx 8) Aset Lain-lain Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK SKPKD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi. Aset Lain-lain……………………………………xxx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap…………xxx Aset Tetap................................................. xxx b. Penyesuaian Tagihan Jangka Panjang Karena tagihan tersebut bersifat jangka panjang maka pada saat penyusunan laporan keuangan,PPK-SKPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Tagihan Penjualan Angsuran dijurnal:

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran …….xxx Tagihan Penjualan Angsuran..........................xxx Tuntutan Ganti Rugi di jurnal: Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi ………………..xxx Tuntutan Ganti Rugi......................................xxx c. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Rusak Berat Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPKD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetapyang direklasifikasi. d. Penyusutan KSO/BTO Penyusutan terhadap KSO/BTO dilakukan dengan jurnal penyesuaian: Beban Penyusutan -…………………………………... xxx Akumulasi/Aset KSO/BTO.....................................xxx e. Amortisasi Amortisasi terhadapaset tidak berwujud dilakukandengan jurnal penyesuaian: Beban Amortisasi -…………………………………... xxx Akumulasi Amortisasi………..................................xxx f. Pada saat selesai dikerjasamakan Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Kemitraan denganPihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT) Tanah -…………………………………………………xxx Bangunan -……………………………………………xxx Bangun Guna Serah (BOT)….............................xxx Pendapatan Lainnya- LO………………..…………..xxx Kemitraan denganPihak Ketiga - Bangun Serah Guna (BTO) Tanah -…………………………………………………xxx Bangunan -……………………………………………xxx Bangun Serah Guna (BTO)…............................xxx N. AKUNTANSI KEWAJIBAN SKPKD Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat

melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundangundangan. Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban terdiri atas: a. BUD 1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang; 2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD. b. Fungsi Akuntansi SKPKD 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK. Dokumen Terkait Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah: a. Surat Perjanjian Utang b. Nota kredit c. SP2D LS Sistem dan Prosedur Akuntansi/Langkah-Langkah Teknis Sistem dan prosedur penambahan kewajiban (penerimaan pembiayaan) serta sistem dan prosedur akuntansi pengurangan kewajiban (pengeluaran pembiayaan). a. Penambahan kewajiban Berdasarkan nota kredit bank beserta surat perjanjian utang, BUD/Kuasa BUD membuat B/KTK, STS dan/atau dokumen lain yang dipersamakan untuk transaksi Penerimaan Kas atas Utang/Kewajiban, seperti penerimaan kas atas penerbitan obligasi daerah. Selanjutnya,

tembusan bukti tersebut disampaikan kepada unit Akuntansi/PPK-SKPKD untuk dicatat pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

BUD/Kuasa BUD membuat B/KTK, STS dan/atau dokumen lain yang dipersamakan untuk transaksi Penerimaan Kas atas Utang/Kewajiban, seperti memungut/memotong pajak Negara (PPN dan PPh). Selanjutnya, tembusan bukti tersebut disampaikan kepada unit Akuntansi/PPK-SKPKD untuk dicatat pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

b. Pembayaran Kewajiban Realisasi pembayaran kewajiban dilakukan melalui proses penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat dengan jurnal:

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi pengeluaran pembiayaan, Fungsi Akuntansi SKPKD juga mencatat dengan jurnal:

c. Pada saat penyusunan laporan keuangan Berdasarkan surat perjanjian hutang fungsi akuntansi-SKPKD menghitung hutang jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun kedepan dengan membukukan dalam buku jurnal.

O. AKUNTANSI EKUITAS SKPKD Pihak-Pihak Terkait Prosedur akuntansi ekuitas ini merupakan prosedur akuntansi ikutan dari prosedur akuntansi lainnya yang seperti prosedur transaksi kewajiban, prosedur transaksi Belanja, prosedur transaksi Aset dan sebagainya. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi ekuitas SKPKD adalah: a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPKD) Tugas PPK SKPKD adalah melakukan pencatatan atas setiap transaksi ekuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber serta bukti memorial. b. Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas setiap beban dan utang yang terjadi yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas. c. Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan bertugas menerima pendapatan dan piutang yang dibayar oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas. d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai dengan prosedur yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas dan memberikan dokumen tembusannya kepada PPK SKPKD untuk dilakukan pencatatan. Dokumen Sumber Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Ekuitas SKPKD meliputi: a. Berita Acara Inventarisasi Persediaan b. Berita Acara Revaluasi Aset Tetap Sistem dan Prosedur Akuntansi Pencatatan akuntansi atas ekuitas yang dapat terjadi pada transaksi di SKPKD dilakukan seperti berikut ini: a. Pada saat penyusunan laporan keuangan dan melakukan penutupan akun nominal yaitu akun pendapatan LO dan akun beban. b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi aset dan kewajiban, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah

atau pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi tersebut. Koreksi tersebut antara lain: 1) Koreksi nilai persediaan 2) Selisih revaluasi aset tetap c. Penutupan Akun Nominal Dalam tahapan penyusunan Laporan Keuangan SKPKD, setelah menyusun Laporan Operasional perlu dilakukan penutupan akun-akun nominal dengan tujuan: 1) Menghitung jumlah surplus/defisit dari akun pendapatan LO dan beban. 2) Memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun ekuitas untuk pencatatan periode berikutnya. 3) Menghitung ekuitas akhir periode. Berikut contoh jurnal penutup LO. Pendapatan-LO xxx Surplus/Defisit-LO xxx Beban xxx Akuntansi SKPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) – LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal penutup akhir Surplus/Defisit-LO xxx Ekuitas xxx P. JURNAL KOREKSI DAN PENYESUAIAN SKPKD Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.. Kesalahan dapat terjadi karena adanya: 1. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, 2. Kesalahan perhitungan matematis, 3. Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, 4. Kesalahan interpretasi fakta, 5. Kecurangan, atau 6. Kelalaian.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta kesalahan yang tidak berulang.

a. Koreksi dan Pengembalian Penerimaan Pendapatan yang sifatnya

tidak berulang (nonrecurring) yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dan pendapatan LO dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA dan pendapatan LO pada periode yang sama. Sebagai contoh, pada periode Januari sampai dengan November 20X0 terdapat penerimaan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp100,00. Pada bulan Desember 20X0 diketemukan adanya kesalahan dan kelebihan penerimaan sebesar Rp5,00. Kelebihan ini dikembalikan oleh BUD/Kuasa BUD kepada yang berhak pada bulan Desember 20X0. Berdasarkan tembusan bukti koreksi dan pengembalian penerimaan pendapatan yang diterima, unit akuntansi/PPK-SKPKD membuat BM kemudian mencatat pada jurnal umum sebagai berikut:

b. Koreksi

dan Pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 20X0 terdapat penjualan tanah Pemda seluas 1.050 m2 dengan harga Rp1.000,00 per m2. Pada tahun 20X0 harga jual tanah telah diterima seluruhnya. Tahun 20X1 oleh pembeli dilakukan pengukuran ulang, ternyata luasnya hanya 1.000 m2, sehingga Pemda harus mengembalikan 50 x Rp1.000,00 = Rp50.000,00. dan tahun 20X1 tidak terjadi lagi penjualan tanah oleh Pemda.

Pengembalian pendapatan yang diterima tahun lalu, pada umumnya dibayar oleh BUD/Kuasa BUD, maka transaksi ini tidak diakuntansikan oleh SKPKD. Berdasarkan tembusan bukti pengembalian pendapatan tersebut, unit akuntansi/PPK-SKPKD mencatat pada jurnal umum dengan mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Ekuitas.

c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas

pendapatan pada periode penerimaan pendapatan maupun pada periode sebelumnya Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LRA dan pendapatan-LO pada periode penerimaan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA dan pendapatan-LO. Sebagai contoh, berdasarkan peraturan perundang-undangan pembayaran pajak daerah yang dibayar secara cicilan setiap bulan pada tahun 20x0 berdasarkan jumlah pajak yang dibayar pada tahun sebelumnya. Dalam tahun 20x0 jumlah pajak yang sudah dibayar setiap bulan melalui SKPKD sebesar Rp1.200,00. Ternyata setelah diperhitungkan pada akhir tahun, pajak yang menjadi beban perusahaan tersebut pada tahun 20x0 hanya Rp1.000,00. Pengembalian kelebihan pajak Rp200,00 ini dibayarkan pada bulan Maret 20x1 oleh BUD/Kuasa BUD. Berdasarkan tembusan bukti pengembalian pajak yang diterima dari BUD/Kuasa BUD, unit akuntansi/PPK-SKPKD membuat BM kemudian mencatat dalam jurnal umum sebagai berikut:

d. Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan

Mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait.

(1) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas. Kesalahan atas kekurangan Penerimaan mengakibatkan penambahan posisi Kas

Pembiayaan

sehingga

Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

(2) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas. Kesalahan atas kelebihan Penerimaan mengakibatkan pengurangan posisi Kas

Pembiayaan

sehingga

Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

(3) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas. Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran mengakibatkan penambahan posisi Kas

Pembiayaan

sehingga

Contoh : Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

(4) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas. Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Pembiayaan

sehingga

Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

b) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan. (1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

(2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Q. AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA Definisi Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan

mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh. Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (cash toward accrual). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut: 1.Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang; 2. Beban Dibayar Dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali; 3. Aset Tetap, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan; 4. Aset Tidak Berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi; 5. Utang Bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo; 6. Pendapatan Diterima Dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan; 7. Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda. Tahapan Penyajian Kembali Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah : 1. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; 2. Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual. Jurnal Standar Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN Penyajian kembali nilai wajar piutang

Penyajian kembali nilai beban dibayar dimuka Penyajian kembali nilai buku aset tetap Penyajian kembali nilai buku aktiva tidak berwujud Penyajian kembali nilai utang bunga Penyajian kembali nilai pendapatan diterima dimuka Penyajian kembali nilai Ekuitas

AKUN EKUITAS PENYISIHAN PIUTANG ….. (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah akun akumulasi penyisihan piutang tak tertagih sebesar jumlah cadangan piutang yang seharusnya dicadangkan s/d tahun terakhir sebelum nelaksanaan basis akrual) Beban Dibayar dimuka EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai beban dibayar dimuka) EKUITAS Akumulasi penyusutan (untuk mencatat koreksi penyajian menambah nilai Akumulasi penyusutan) EKUITAS Akumulasi Amortisasi (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai akumulasi penyusutan) EKUITAS Utang Bunga…… (untuk mencatat koreksi penyajian menambah nilai utang bunga)

DEBIT XXX

KREDIT XXX

XXX

XXX

XXX XXX kembali XXX XXX

XXX

XXX

kembali

EKUITAS Pendapatan diterima dimuka (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai pendapatan diterima dimuka)

XXX

EKUITAS DANA EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi ekuitas)

XXX

XXX

XXX

R. SIKLUS AKUNTANSI Siklus akuntansi di SKPKD adalah sebagai berikut: a. Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan pada SKPKD yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan pada bukti-bukti transaksi yang sah dicatat pada Buku Jurnal Umum. b. Secara periodik (misalnya; minggu atau bulan), PPK-SKPKD melakukan pemindahan catatan dari buku jurnal kepada masing-masing buku besar yang sesuai (posting). c. Secara periodik (misalnya: triwulan, semester, dan/atau tahun), unit Akuntansi/PPK-SKPKD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan, yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan termasuk Laporan Perubahan SAldo Anggaran Lebih (LP-SAL) dan Laporan Arus Kas.

Pihak-Pihak Terkait Pihak-Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pada SKPKD antara lain Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD, dan Pengelola Barang Milik Daerah (BMD)/Pembantu Pengelola BMD, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD). a. Unit Akuntansi/Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD) Dalam kegiatan ini, unit akuntansi/PPK-SKPKD memiliki tugas sebagai berikut: 1) bukti transaksi/kejadian yang sah, lengkap dan relevan dicatat ke Buku Jurnal Umum. 2) nama akun rincian obyek yang sesuai di catat buku jurnal umum berdasarkan Bagan Akun Standar pada Lampiran IV. 3) secara periodik (mingguan atau bulanan) melakukan pemindahan catatan dari buku jurnal umum ke Buku Besar masing-masing akun rincian objek. 4) mengoordinasikan transaksi-transaksi keuangan yang non kas. 5) melakukan konsolidasian laporan keuangan SKPD dan SKPKD. 6) secara periodik (bulan, triwulan, semester, dan tahun) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan serta Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. b. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD Dalam kegiatan ini, BUD/Kuasa BUD memiliki tugas: 1) Menerbitkan Bukti Penerimaan Kas berdasar uang yang diterima dari Pihak Ketiga. 2) Meneliti hasil verifikasi mengenai kecukupan/kelengkapan, kompetensi/keabsahan dan relevansi bukti dari Unit Akuntansi/PPK-SKPKD sebelum membuat bukti penerimaaan dan/atau pengeluaran kas. 3) Memberi pengesahan atas SPJ GU/TU Fungsional dan SPJ LS Fungsional. 4) Menerbitkan SP2D UP/GU/TU dan LS. 5) Mendistribusikan tembusan bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas (SP2D UP/GU/TU dan SP2D LS) yang telah memenuhi syarat lengkap, sah dan relevan kepada PPK-SKPD. c. Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) /Pembantu Pengelola BMD 1) Menerbitkan bukti/dokumen yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran BMD.

2) Mengoordinasikan penerimaan dan penggunaan BMD pada SKPD dan SKPKD. d. PPK-SKPKD Menyusun laporan keuangan SKPKD, kemudian dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SKPD.

Prosedur penyusunan Laporan Keuangan 5. Bukti transaksi/kejadian yang sah, lengkap dan relevan dicatat ke Buku Jurnal Umum 6. Secara periodik (mingguan atau bulanan) melakukan pemindahan catatan dari buku jurnal umum ke Buku Besar masing-masing akun rincian objek. 7. PPK-SKPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar. 8. Menyiapkan Kertas Kerja Beberapa langkah-langkah pengisian dalam kertas kerja yaitu: - Mengisi neraca saldo sebelum penyesuaian - Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian - Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 5. Menyusun Laporan Keuangan Beberapa langkah-langkah penyusunan laporan keuangan yaitu : - Membuat LRA dan jurnal penutup LRA dan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA

- Membuat LO dan jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO - Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal penutup akhir - Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo akhir - Membuat Catatan atas Laporan Keuangan - Membuat Pernyataan Tanggung Jawab Langkah Pertama : Mencatat Ke Dalam Memo Jurnal dan Buku Jurnal Umum Sebagai entitas akuntansi, SKPKD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh PPK-SKPKD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan Memo Jurnal ke dalam buku jurnal. Format Memo Jurnal dan buku jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut: Memo Jurnal:

Nomor : ……….. Tanggal: ……… KODE PERKIRAAN

KABUPATEN JENEPONTO MEMO JURNAL SKPKD TAHUN ANGGARAN… DEKSRIPSI PERKIRAAN

JUMLAH DI DEBET

JUMLAH DI KREDIT

Keterangan: Bukti: 1. 2. 3. Dicatat oleh:

Nomor

Disetujui oleh:

Tanggal

Auditor Internal:

BUKU JURNAL: KABUPATEN JENEPONTO BUKU JURNAL SKPKD PERIODE……….. Tanggal 1

Nomor Bukti 2

Kode Rekening 3

Uraian

Debit

Halaman Kredit

4

5

6

Jumlah ini dipindahkan ke halaman berikutnya….

xxxx, …………………… PPK SKPKD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.

Cara pengisian: a. Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam bukti transaksi. b. Kolom 2 diisi nomor bukti yang sesuai, misalnya SP2D, kuitansi, STS, Tanda Bukti Pembayaran, dan sebagainya.

c. Kolom 3 diisi kode rekening yang sesuai, dimulai dari kode urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya. Misalnya kode rekening untuk belanja telepon pada Dinas Pendapatan adalah : d. Kolom 4 diisi uraian kode rekening, misalnya “Belanja Telepon”. e. Kolom 5 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di debit. f. Kolom 6 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di kredit. Langkah ke dua: memindahkan masuk kedalam Buku Besar Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, PPK-SKPKD mem-posting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing akun. Format buku besar yang digunakan adalah sebagai berikut: KABUPATEN JENEPONTO BUKU BESAR SKPKD KODE REKENING NAMA REKENING PAGU APBD PAGU PERUBAHAN APBD

: : : :

…………………………… …………………………… …………………………… …………………………… Halaman…………

TANGGAL

URAIAN

REF

DEBIT

KREDIT

SALDO

1

2

3

4

5

6

Jumlah ini dipindahkan ke halaman berikutnya…. xxxx, …………………… PPK SKPKD (tanda tangan) (nama lengkap)

NIP.

Cara pengisian: a. Kode Rekening diisi dengan kode rekening yang sesuai, dimulai dari kode urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya. Misalnya kode rekening untuk belanja telepon pada Dinas Pendapatan adalah:

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01 1.07 Kode urusan 1.07.01 Kode organisasi 01.02 Kode Program & Kegiatan 5.2.2.03.01 Rincian obyek belanja b. Nama Rekening diisi dengan nama/uraian kode rekening sesuai kode rekeningnya. c. Pagu APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam DPA Dinas/Badan/Kantor. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana, nilai Pagu APBD ini dapat dikosongkan. d. Pagu Perubahan APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam DPA Perubahan SKPKD. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana, nilai Pagu Perubahan APBD ini dapat dikosongkan. e. Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam jurnal yang bersangkutan. Kolom 2 diisi penjelasan seperlunya terkait dengan jurnal yang diposting. f. Kolom 3 diisi referensi, atau dari buku jurnal halaman berapa jurnal yang diposting tersebut. g. Kolom 4 diisi jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal kolom debit. h. Kolom 5 diisi jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal kolom kredit. i. Kolom 6 diisi saldo akumulasi.

Langkah ketiga: membuat Neraca Saldo Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan laporan keuangan, PPK SKPKD menyusun Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca Saldo tau Daftar Saldo Buku Besar yang digunakan adalah sebagai berikut: KABUPATEN JENEPONTO NERACA SALDO SKPKD PER……….. Halaman Kode Rekening 1

Nama Rekening

Debit

Kredit

2

3

4

xxxx, …………………… PPK SKPKD (tanda tangan) (nama lengkap)

NIP. Cara pengisian: a. Tanggal diisi dengan tanggal Neraca Saldo disusun b Kolom 1 diisi kode rekening setiap buku besar. c. Kolom 2 diisi nama/uraian kode rekening sesuai kode rekeningnya. d. Kolom 3 diisi jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir debit. e. Kolom 4 diisi jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir kredit. Langkah ke empat: menyiapkan Kertas Kerja PPK-SKPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Informasi minimal yang harus ada pada format kertas kerja adalah sebagai berikut:

(1) Mengisi Neraca Saldo sebelum penyesuaian PPK-SKPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom “Neraca Saldo” yang terdapat pada Kertas Kerja.

(2) Membuat Jurnal Penyesuaian PPK-SKPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja. Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk: (a) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan (b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan (c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun Penjelasan atas jurnal penyesuaian dan koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Koreksi kesalahan pencatatan Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, PPKSKPKD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang telah diotorisasi, PPK-SKPKD langsung membuat pembetulan atas jurnal yang salah catat tersebut. Misalnya, transaksi beban/belanja telepon dicatat pada beban/belanja listrik. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, PPK-SKPKD menjurnal “Beban telepon” di debit dan “Beban listrik” di kredit. Dokumen yang Mendasari Bukti memorial


Debet

Beban telpon Beban Listrik

Kredit

XXX XXX

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPKD juga mencatat koreksi belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja telepon” di debit dan “Belanja listrik” di kredit. Dokumen yang Mendasari Bukti memorial

LRA Uraian Belanja telpon Belanja listrik

Debet

Kredit

XXX XXX

2) Pengakuan Persediaan Apabila SKPKD melakukan transaksi persediaan dengan pendekatan beban dan metode periodik, maka pada akhir periode sebelum menyusun laporan keuangan, secara rutin akan dilakukan stock opname setiap akhir periode untuk mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan berita acara stock opname, PPK-SKPKD mengakui persediaan dengan menjurnal “Persediaan sesuai jenisnya” di debit dan “Beban Persediaan” di kredit sebesar persediaan yang ada di akhir periode. Laporan Operasional (LO) & Neraca


Uraian

Bukti memorial

Debet

Persediaan Beban Persediaan

Kredit

XXX XXX

3) Jurnal Penyusutan Berdasarkan daftar barang dan kebijakan akuntansi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK-SKPKD pada akhir tahun akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran untuk mengakui penyusutan atas aset tetap yang dimiliki. PPK-SKPKD akan mencatat penyusutan aset tetap dengan menjurnal “Beban Penyusutan” di debit dan “Akumulasi penyusutan” di kredit di jurnal umum. Dokumen yang Mendasari BM, Bukti Hasil Perhitungan Penyusutan Aset Tetap


Debet

Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan

Kredit

XXX XXX

4) Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode untuk transaksi pembayaran biaya sewa yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat dengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah. Pada akhir tahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-SKPKD akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran untuk penyesuaian beban sewa. PPK-SKPKD akan mencatat penyesuaian beban sewa dengan jurnal “Sewa dibayar di muka/Beban Jasa Dibayar Dimuka” di debit dan “Beban sewa” di kredit pada buku jurnal. Dokumen yang Mendasari Bukti memorial


Debet

Beban Jasa Dibayar Di muka Beban Jasa

XXX

Kredit XXX

e. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

PPK-SKPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom “Neraca Saldo Setelah Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja. Langkah kelima: menyusun Laporan Keuangan (1) Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA. Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian. Akuntansi SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kode akun yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat “Laporan Realisasi Anggaran”. Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPKD juga melakukan jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0 (nol). Berikut contoh jurnal penutup LRA: a. Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran yang dibuat di awal

tahun anggaran Dokumen yang Mendasari

LRA Uraian

Debet

Bukti memorial Apropriasi Belanja Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan Estimasi Perubahan SAL Estimasi Pendapatan Estimasi Penerimaan Pembiayaan b.

Kredit

XXX XXX XXX XXX XXX

Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit–LRA Dokumen yang Mendasari Bukti memorial

LRA Uraian

Debet

Pendapatan LRA Penerimaan Pembiayaan Belanja Pengeluaran Pembiayaan Surplus-Defisit- LRA

Kredit

XXX XXX XXX XXX XXX

c. Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit–LRA pada akun

SiLPA/SiKPA Dokumen yang Mendasari

LRA Uraian

Debet

Kredit

Bukti memorial

Surplus-Defisit- LRA

XXX XXX

SiLPA/SiKPA

d. Jurnal Penutup untuk menutup akun SiLPA/SiKPA pada akun Estimasi

Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi. Dokumen yang Mendasari Bukti memorial

LRA Uraian

Debet

SiLPA/SiKPA Estimasi Perubahan SAL

XXX

Kredit XXX

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA. Berikut adalah format LRA SKPKD Kabupaten Jeneponto: PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO SKPKD LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(

KEPALA SKPKD………….. KABUPATEN JENEPONTO

(NAMA LENGKAP) NIP.XXXXXXX XXXXXXX X X

2. Menyusun LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional (kode akun yang berawalan 8 dan 9) untuk kemudian disajikan dalam Laporan Operasional. Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPKD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akunakun LO menjadi 0. Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Berikut ini contoh jurnal penutup LO. Dokumen yang Mendasari Bukti memorial

Laporan Operasional (LO) & Neraca Uraian Pendapatan-LO Beban Surplus/Defisit LO

Debet

Kredit

XXX XXX XXX

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Operasional Kabupaten Jeneponto.

(3) Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo Akhir Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, SKPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit–LO ke akun Ekuitas. Berikut ini contoh jurnal penutup akhir.

Setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi Akuntansi SKPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya. Berikut ini merupakan contoh format Neraca Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO SKPKD NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(4) Menyusun Laporan Perubahan SAL Dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah dibuat sebelumnya, Fungsi Akuntansi SKPKD dapat menyusun Laporan Perubahan SAL. Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah. PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO SKPKD LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 URAIAN 20X1 20X2 Saldo Anggaran lebih Awal Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiyaan Tahun Berjalan Sub Total Saldo Lebih/Kurang Pembiayaan (SILPA/SIKPA) Sub Total Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun

(5) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas Selanjutnya, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPKD. Berikut ini merupakan Pemerintah Daerah.

contoh

format

Laporan

Perubahan

Ekuitas

NO 1 2 3 4 5 6 7

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO SKPKD LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 URAIAN 20X1 20X0 Ekuitas awal Suplus/Defisit-LO Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Koreksi nilai persediaan Selisih revaluasi asset tetap Lain-lain Ekiutas Akhir

(6) Membuat Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris. Di halaman berikut merupakan contoh format Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah

7. Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo akhir Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi SKPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Akuntansi SKPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) – LO ke akun Ekuitas. Berikut ini contoh jurnal penutup akhir. Kemudian, setelah membuat jurnal penutup akhir, Akuntansi SKPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya. Berikut ini merupakan contoh format Neraca Provinsi/Kabupaten/Kota di halaman berikut.

SKPKD

Pemerintah

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO SKPKD LAPORAN ARUS KAS BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 Metode Langsung

(8) Membuat Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: · Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; · Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro; · Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; · Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; · Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; · Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan · Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO SKPKD CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

Bab II

Bab III

Bab IV

Pendahuluan 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPKD 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPKD 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 2.2 Kebijakan keuangan 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPKD 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Kebijakan akuntansi

Bab V

Bab VI Bab VII

4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPKD 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPKD 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPKD 4.4Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPKD 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPKD 5.1 LRA 5.1.1 Pendapatan_LRA 5.1.2 Belanja 5.2 LO 5.2.1 Pendapatan –LO 5.2.1 Beban 5.2.3 Kegiatan Non Operasional 5.2.4 Pos Luar Biasa 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas 5.1.8 Perubahan Ekuitas 5.4 Neraca 5.1.9 Aset 5.1.10 Kewajiban 5.1.11 Ekuitas 5.5 Laporan Arus Kas 5.5.1 Arus Kas dari Operasi 5.5.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 5.5.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPKD Penutup

9. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab Sebagai entitas pelaporan, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah. Laporan Keuangan pemerintah daerah pemerintah daerah merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada saat menyajikan laporan pemerintah daerah harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA SKPKD PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran………….. sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jeneponto , ……….…………… Kepala SKPKD Kabupaten Jeneponto (…………………..……………………….) NIP.

BUPATI JENEPONTO,

……………………….

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR .... TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN A. UMUM Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan SKPKD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah laporan keuangan pemda sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasi ini disusun oleh SKPKD yang dalam hal ini bertindak mewakili pemda sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur hubungan antara pusat dan cabang (Home Office - Branch Office). SKPKD bertindak sebagai satuan kerja pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai satuan kerja cabang. Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPKD, yaitu: a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); c) Neraca; d) Laporan Operasional (LO); e) Laporan Arus Kas (LAK); f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah menggabungkan / mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh SKPD dengan SKPKD. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas 2 tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja (worksheet) konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut : a) Fungsi Akuntansi PPKD b) PPKD

Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:

B. Langkah-Langkah Teknis/Sistem dan Prosedur a) Menyiapkan Kertas Kerja Konsolidasi Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan PPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan PPKD. Kertas kerja ini adalah alat bantu yang digunakan untuk menyiapkan kolom neraca saldo pemerintah daerah dalam kertas kerja penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca saldo gabungan SKPD dan SKPKD. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan gabungan. Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo PPKD yang dimasukkan kedalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah disesuaikan.

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Informasi minimal yang harus ada pada format kertas kerja sebagai berikut. PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KERTAS KERJA PER 31 DESEMBER 20X1 Lap. Keu Lap. Keu SKPD B Kode Nama SKPD A Akun Akun D

K

D

K

Lap. Keu SKPD dst. D

K

Lap. Keu SKPKD D

K

Jurnal Eliminasi D

K

Lap. Keu Pemda D

K

Aktivitas penyusunan Kertas kerja dapat juga dengan menggabung seluruh SKPD lalu dimasukkan dalam kertas kerja. Aktivitas tersebut dibagi kedalam 3 bagian yaitu: a. menyusun worksheet LRA yaitu dengan cara menggabungkan akun akun pada kode 4, 5 6 dan 7 dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapatkan LRA Gabungan.

b. menyusun worksheet LO yaitu dengan cara menggabungkan akun akun pada kode 8 dan 9 dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapatkan LO Gabungan. c. menyusun worksheet Neraca yaitu dengan cara menggabungkan akun -akun pada kode 1.2 dan 3 dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapatkan NERACA Gabungan. Namun khusus untuk penggabungan Neraca lebih dulu harus dibuat jurnal eliminasi, barulah kemudian dibuat NERACA Gabungan. PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KERTAS KERJA PER 31 DESEMBER 20X1 SKPD 1, 2, Lap. Keu Jurnal Lap. Keu Nama Kode Akun 3...n SKPKD Eliminasi Pemda Akun D

K

D

K

D

K

D

b. Melakukan Eliminasi Setelah memasukkan semua neraca saldo kedalam kertas kerja konsolidasi, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK SKPKD dan RK SKPD. Jurnal eliminasi dibuat untuk meng-nol-kan RK-SKPKD dan RK- SKPD yang merupakan akun reciprocal yang bersifat sementara di tingkat Pemda (entitas pelaporan). Akun ini akan di eliminasi dengan jurnal eliminasi pada akhir periode, untuk tujuan penyusunan neraca konsolidasi. Namun jurnal eliminasi ini tidak dilakukan pemostingan ke buku besar masingmasing akun reciprocal tersebut, baik di SKPD maupun di SKPKD. Sehingga akun RK-SKPKD di neraca SKPD dan akun RK-SKPD di neraca SKPKD tetap hidup. Untuk mengeliminasi akun reciprocal ini dengan menjurnal RK-SKPKD di Debet dan RK-SKPD di Kredit.

K

Uraian RK-SKPKD RK-SKPD

Debit

Kredit

xxx xxx

c) Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi Terdapat Laporan Keuangan Pemda yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); 3. Laporan Operasional (LO); 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 5. Neraca; 6. Laporan Arus Kas (LAK); dan 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (1) Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA dapat langsung dihasilkan dari LRA konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening 4 (Pendapatan – LRA), 5 (Belanja), 6 (Transfer) dan 7 (Pembiayaan) pada worksheet yang telah di gabungkan.

Berdasarkan Neraca Saldo Pemerintah Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam “Laporan Realisasi Anggaran”. Nilai kolom debit dan kredit pada kolom “Laporan Realisasi Anggaran” dijumlahkan. Selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai “SILPA tahun

berjalan”. Nilai ini ditempatkan di bawah kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan diperoleh nilai yang seimbang antara kolom debit dan kredit. Bersamaan dengan pembuatan LRA, PPKD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Berikut contoh jurnal penutup LRA

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Akuntansi

PPKD

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah kabupaten Jeneponto.

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

2. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Laporan perubahan SAL baru dapat disusun setelah LRA selesai. Hal ini karena dalam menyusun laporan perubahan SAL, kita memerlukan informasi SiLPA /SIKPA tahun berjalan yang ada di LRA. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 NO 1 2 3 4 5 6 7 8

URAIAN Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Subtotal (1 + 2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) Subtotal (3 + 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)

20X1

20X0

xxx (xxx)

xxx (xxx)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3. Penyusunan Laporan Operasional Sama halnya dengan LRA, Laporan Operasional (LO) juga dapat langsung dihasilkan dari LO konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening 8 (Pendapatan - LO) dan 9 (Beban) dapat dilihat pada halaman berikut. 4. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas pemerintah daerah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit Laporan Operasional.

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 URAIAN 20X1

1 2

EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT-LO

3

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

20X0

xxx xxx

Xxx Xxx

4

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

xxx

Xxx

5

SELISIH REVALUASI ASET TETAP

xxx

Xxx

6

LAIN-LAIN

xxx

Xxx

7

EKUITAS AKHIR

xxx

Xxx

5. Penyusunan Neraca Laporan keuangan lainnya yang langsung dapat dihasilkan dari Worksheet konsolidasi adalah Neraca. Neraca dapat disusun dengan mengambil data akun-akun kode rekening 1 (Aset), 2 (Kewajiban) dan 3 (Ekuitas). Ada proses jurnal eliminasi untuk reciprocal RK-SKPD DAN RK-SKPKD. Sebagai catatan: Dari proses penutupan LO sebelumnya di SKPD dan SKPKD terbentuk Ekuitas yang sudah meliputi Transaksi Kas dan Akrual. Dari proses penutupan LRA terbentuk Ekuitas SAL dan proses offset Ekuitas dari Transaksi Kas. Dengan demikian didalam akun Ekuitas akan terlihatsaldo Ekuitas SAL dan Ekuitas Akrual murni. 6. Membuat Laporan Arus Kas Laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar yang terjadi pada pemerintah daerah. Semua transaksi arus kas masuk dan kas keluar tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas. Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah.

7. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,

Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: i. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; ii. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro; iii. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan

berikut

kendala

dan

hambatan

yang

dihadapi dalam pencapaian target; iv. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan

atas

transaksi-transaksi

dan

kejadian-

kejadian penting lainnya; v. Rincian

dan

penjelasan

masing-masing

pos

yang

disajikan pada lembar muka laporan keuangan; vi. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan vii. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Contoh format Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I

Bab II

Pendahuluan 1.1

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

1.2

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

1.3

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah

Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1

Ekonomi makro

2.2

Kebijakan keuangan

2.3 Bab III

Indikator pencapaian target kinerja APBD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah 3.1

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah

3.2 Bab IV

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Kebijakan akuntansi 4.1

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah

4.2

Bab V

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam 4.4 SAP pada pemerintah daerah Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah 5.1

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah 5.1.1 Pendapatan - LRA 5.1.2

Belanja

5.1.3

Transfer

5.1.4

Pembiayaan

5.1.5

Pendapatan - LO

5.1.6

Beban

5.1.7

Aset

5.1.8

Kewajiban

5.1.9

Ekuitas Dana

Bab VI

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah

Bab VII

Penutup

5.2

BUPATI JENEPONTO,

……………………….

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Recommend Documents