LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEREDARAN DAN PENGGUNAAN PETASAN DAN KEMBANG API
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA TAHUN 2008
1
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEREDARAN DAN PENGGUNAAN PETASAN DAN KEMBANG API.
A. PENDAHULUAN Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan Propenas khususnya arah kebijakan pembangunan Hukum yang komprehensif maka jelaslah bahwa suatu peraturan perundangundangan dalam proses terciptanya memerlukan adanya langkahlangkah sinkronisasi yang konkrit dari setiap produk Hukum /Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada atau yang akan dibuat agar tercipta suatu harmonisasi khususnya mengenai materi hukum,aparat serta sarana dan prasarana dalam Peraturan Perundang-undangan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangka melaksanakan salah satu tugas Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota jakarta (Pemprov DKI Jakarta) maka perlu dilakukan pengkajian dan analisa serta cara mengatasi dan pemecahannya,agar mengarah kepada terciptanya suatu Peraturan Perundang-undangan yang tidak tumpang tindih dengan
2
peraturan diatas atau dibawahnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengkajian dan analisa yang didalamnya termasuk kegiatan monitoring dari tahap penyusunan,perubahan peraturan perundangundangan dilakukan dengan melibatkan Dinas-dinas atau Instansiinstansi terkait dengan kegiatan pengambilan data maupun rancanganrancangan peraturan,pembahasan melalui pertemuan-pertemuan/rapat serta evaluasi. Untuk Tahun Anggaran 2008 Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta telah membentuk Panitia Kegiatan Harmonisasi
Peraturan
Perundang-undangan
dengan
materi
Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta tentang Peredaran dan Penggunaan Petasan dan Kembang Api.
3
B. POKOK PERMASALAHAN Panitia Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta tahun Anggaran 2008 membahas materi Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta tentang Peredaran dan Penggunaan Petasan dan Kembang Api dengan pokok permasalahan sebagai berikut a. Apakah pengaturan peredaran dan penggunaan Petasan dan Kembang Api perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah dan merupakan kewenangan Daerah untuk mengaturnya. b. Apakah draft Raperda dimaksud sudah memenuhi aspek teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
C. DASAR HUKUM a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. c
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4
d Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
D. PEMBAHASAN a. Berkaitan dengan masukan yang akan diberikan terhadap draft Raperda tentang Peredaran dan Penggunaan Petasan dan Kembang Api, pada prinsipnya ada 3 (tiga) hal yang menjadi perhatian untuk ditanggapi yaitu : 1. aspek kewenangan ; 2. aspek muatan materi teknis; dan 3. aspek teknis penyusunan perundang-undangan. b. Untuk pembahasan lebih lanjut dapat diuraikan satu persatu yang dimulai dengan : 1. Aspek
kewenangan,
dalam
hal
ini
dilihat
apakah
PemerintahProvinsi DKI Jakarta berwenang untuk menyusun Raperda tentang Peredaran dan Penggunaan Petasan dan Kembang Api. Kalau melihat ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu yang urusan wajib Pemerintah Provinsi adalah “ penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.
5
Terkait dengan hal tersebut, mengacu kepada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum pada Pasal 24 menyebutkan bahwa “Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan dan Izin sebagaimana dimaksud diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk”. Makna yang terkandung dalam muatan materi Pasal 24 dimaksud kalau dikaitkan dengan Raperda, pada mengingat nomor terakhir terlihat dimasukkannya Perda Nomor 11 Tahun 1988 tentang Keteriban Umum (yang diganti dengan Perda Nomor 8 Tahun 2007),
sehingga
dapat
dijelaskan
bahwa
materi mengenai
peredaran dan penggunaan petasan dan kembang api terkait langsung dengan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Disamping itu dalam penjelasan Pasal 24 tersebut menjelaskan bahwa salah satu usaha yang memerlukan izin Undang-Undang Gangguan (HO) antara lain adalah
“usaha
yang
rentan
kebakaran serta gangguan keamanan dan ketertiban” Sehingga dengan demikian terlihat jelas perlunya Pemerintah Provinsi
DKI
Jakarta
mengatur
masalah
peredaran
dan
6
penggunaan petasan dan kembang api dalam suatu Peraturan Daerah. 2. Dari kacamata aspek muatan teknis, tentu saja muatan yang diatur terlihat sudah mengacu kepada ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan langsung dengan penggunaan dan peredaran petasan dan kembang api. Bila perlu disarankan apakah dalam
pembahasannya
sudah
mengikut
sertakan
instansi
keamanan yang dalam tugasnya banyak terkait langsung dengan keamanan masyarakat atau keamanan wilayah seperti unsur Polri dan TNI. 3. Dari aspek teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, tentu saja mengacu kepada Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004
tentang
undangan,
yaitu
undangan
dan
Pembentukan
Teknik
Penyusunan
Peraturan
Perundang-
Peraturan
Perundang-
Kerangka Peraturan Peraturan Perundang-
Undangan sebagai berikut : a. Judul b. Pembukaan 1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan 3. Konsiderans 4. Dasar Hukum 5. Diktum
7
c. Batang Tubuh 1. Ketentuan Umum 2. Materi Pokok yang diatur 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan) 4. Ketentuan Peralihan ( jika diperlukan) 5. Ketentuan Penutup d. Penutup e. Penjelasan (jika diperlukan) f. Lampiran ( jika diperlukan)
Untuk pembahasan lebih lanjut dapat diuraikan satu persatu yang dimulai dengan : a. JUDUL Kalimat pada judul Raperda; dirasakan kurang tepat karena petasan dalam peredarannya harus diawasi sehingga kalimat yang tepat ialah “PENGAWASAN
ATAS
PEREDARAN
DAN
PENGGUNAAN
PETASAN DAN KEMBANG API” b.PEMBUKAAN 1. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan daerah tersebut. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang
8
1.1 Perlu penyempurnaan redaksinal
dan penambahan dalam
ketentuan menimbang disesuaikan dengan latar belakang dan alasan pembuatan peraturan daerah tersebut. 1.2 Pada Menimbang huruf c ; kalimat terakhir tidak sesuai dengan judul Raperda diatas;
2. Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Perda tersebut dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan perda tersebut . Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat a. Perlu memasukkan dasar hukum Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar
konstitusional
Perundang-undangan
kewenangan tingkat
daerah
pembuatan karena
Peraturan
dalam
ayat
tersebut menyebutkan bahwa “ Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakanotonomi dan tugas pembantuan.” b. Perlu
penyesuaian
kembali
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan saat ini yang masih berlaku, dengan pertimbangan dari produk hukum yang dicantumkan sudah ada yang diganti dengan yang baru seperti yang tercantum di konsiderans mengingat angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus
9
Ibukota Negara Republik Indonesia sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsiderans mengingat angka 3 ( tiga) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008, konsiderans mengingat angka 6 (enam) Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum sudah diganti dengan PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM dan perlu dilakukan penambahan produk hukum lainnya terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut subtansi atau materi Perda tersebut . 3. Diktum Pada kalimat “Menetapkan” seharusnya ditulis Peraturan Daerah, bukan Peraturan Gubernur. c. BATANG TUBUH 1.2. Ketentuan Umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang di Perda tersebut dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan. Ketentuan Umum, seharusnya
10
hanya berisi tentang istilah-istilah yang dipakai secara berulang-ulang dalam Perda tersebut dan yang sudah jelas tidak perlu disebut lagi dalam Ketentuan Umum karena ketentuan umum hanya memuat tentang peristilahan yang belum jelas dan dipakai secara berulang-ulang dalam pasal-pasal berikutnya. Ketentuan umum angka 7 menyebutkan definisi Peredaran adalah
pengadaan
dan
perdagangan
petasan
dan
kembang api, ayat tersebut bertentangan dengan Pasal 2 menyebutkan “Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi atau membuat petasan dan kembang api dalam bentuk dan jenis apapun di Propinsi Daerah Ibukota Jakarta.
Kata pengadaan sama pengertian
dengan memproduksi atau membuat sedangkan di Pasal 2 hal
tersebut
“dilarang”
Dengan
demikian
kata
“pengadaan “ pada Ketentuan Umum angka 7 dihapus sehingga sesuai dan selaras dengan Pasal 2 Perda tersebut. 1.2. Pasal 6 menyebutkan “Dilarang menyimpan petasan dan kembang api pada : a. bangunan rumah tinggal b. bangunan perkantoran c. fasilitas umum dan fasilitas sosial
11
d. permukiman padat penduduk Untuk huruf a seharusnya dihilangkan karena secara kenyataan para penjual petasan ini tinggal di rumah tempat tinggal dan menyimpan petasan tersebut ada di rumahnya, sehingga untuk pelaksanaan dan penegakan Perda tersebut sulit untuk dilaksanakan. 1.3.
BAB IX tentang Sanksi Administrasi seharusnya tidak dijadikan bab tersendiri dilekatkan dibawah ketentuan yang dilanggar,
karena
di
dalam
Kerangka
peraturan
perundang-undangan yang diatur dalam lampiran UndangUndang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan menjadi
Perundang-Undangan Bab
tersendiri
tidak ada
tentang
Sanksi
mengatur
Administrasi
tersebut.
d. PENJELASAN
Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang dapat diberi penjelasan jika diperlukan. Penjelasan
berfungsi
sebagai
tafsiran
resmi
pembentuk
Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian
12
atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan Perda tersebut, yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsideran, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-poko yang terkandung dalam batang tubuh Perda tersebut. Dalam
menyusun
penjelasan
pasal
demi
pasal
harus
diperhatikan agar rumusannya : a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diataur dalam batang tubuh. b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh. c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. d.
tidak mengulangi uraian kata, istilah atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentauan umum.
Hal-hal yang perlu ditambahkan dan sekaligus koreksi dalam penjelasan perda tersebut adalah : 1.1 Pasal 11 huruf g perlu diberi penjelasan. 1.2 Penjelasan Pasal
6
huruf c dengan
Pasal 12 huruf a dan b
menjelaskan hal yang sama yaitu tentang fasilitas umum dan fasilitas sosial tetapi pengertian dalam penjelasan tersebut berbeda
13
padahal menjelaskan hal yang sama. Seharusnya penjelasan cukup Pasal 6 huruf c saja, Pasal 12 huruf a dan b tidak perlu penjelasan dan perlu penyempurnaan pengertian tentang fasilitas umum dan fasilitas sosial agar lebih rinci dan lengkap.
E. PENUTUP
a. KESIMPULAN Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Dari aspek kewenangan, Pemerintah Provinsi berkepentingan untuk
melakukan
pengaturan
mengenai
peredaran
dan
penggunaan petasan dan kembang api, mengingat sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan tersebut dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. b. Dari aspek muatan materi teknis dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, masih perlu dilakukan penyempurnaan, baik mengurangi atau menambah materi yang diperlukan untuk kesempurnaan draft Raperda.
14
b. SARAN a. Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah hendaknya melibatkan instansi-instansi dan unsur-unsur terkait. b. Dalam proses penyempurnaan penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah sejak tahap awal perlu adanya kerjasama dengan instansi atau unsur-unsur lain terkait sehingga dapat mendapat masukan-masukan maupun informasi yang bermanfaat guna sempurnanya suatu Peraturan Daerah.
15
