3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahun, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan akan segera dicari solusinya, yaitu : 1. Moratorium penerimaan CPNS dari jalur umum, namun usulan SKPD menyatakan kekurangan pegawai 2. Hasil Analisis Jabatan belum optimal seperti uraian tugas jabatan dan SOP 3. Analisis Beban Kerja belum optimal 4. Belum optimalnya pengembangan karir pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan 5. Penanganan masalah disiplin pada SKPD belum optimal 6. Penempatan alumni diklat belum optimal 7. Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai 8. Kesenjangan penghasilan (Disyanjak dan BPPT) 9. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan 10. Terbatasnya anggaran pengembangan pegawai (diklat, tugas belajar dan assessment) 11. Database kepegawaian belum akurat 12. Penyelesaian DP3 (penilaian kinerja) di SKPD terlambat, sehingga berpengaruh terhadap pelayanan administrasi kepegawaian

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018

37


3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Bandung terpilih periode tahun 20132018 adalah Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Dengan 5 (lima) misi untuk mendukung pencapaian visi tersebut, yaitu : 1.

Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Dengan tujuan : a. Mewujudkan

penataan

ruang

kota

yang

terpadu

dan

berkelanjutan b. Menyediakan

infrastruktur,

permukiman

dan sanitasi

perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi c. Mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai, handal dan ramah d. Mewujudkan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

berkelanjutan dan Penanggulangan bencana yang handal 2.

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Dengan tujuan : a. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan b. Terlaksananya Reformasi Birokrasi c. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM

3.

Membangun

masyarakat

yang

mandiri,

berkualitas,

dan

berdaya saing Dengan tujuan :


38


a. Mewujudkan Pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka. b. Peningkatan

taraf

kesehatan

masyarakat

secara

berkelanjutan. c. Peningkatan kualitas Hidup Masyarakat d. Meningkatkan

pelestarian

seni

budaya

peran

pemuda

prestasi olah raga e. Mewujudkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama 4.

Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Dengan tujuan : a.

Membangun perekonomian kota yang kokoh

b.

Membangun perekonomian kota yang maju

c.

Membangun perekonomian kota yang berkeadilan

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD sebagai pengelola aparatur pemerintah Kota Bandung adalam misi ke-2 yaitu “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani”. 3.3.

Telaahan

Renstra

Kementerian/Lembaga

dan

Renstra

Provinsi/Kota 3.3.1.Telaahan Renstra BKD dengan Renstra Badan Kepegawaian Negara Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2010-2014, yaitu : “Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral dan Sejahtera memiliki makna tersendiri. Istilah “profesional dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, berorientasi pada prestasi kerja. Netral, istilah “netral” dimaksudkan bahwa PNS bersikap netral


39


terhadap seluruh kekuatan politik atau kekuatan tertentu lainnya sehingga dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara adil dan merata, tidak membedakan suku, ras dan agama. Sejahtera,

yang

dimaksud

dengan

“sejahtera”

adalah

untuk

menunjukkan bahwa penghasilan PNS dapat memenuhi tingkat hidup

layak

bagi

diri

dan

keluarganya.

Kesejahteraan

PNS

diwujudkan dengan memperhitungkan beban kerja dan prestasi kerja/produktivitas

marjinal

serta

didukung

dengan

sistem

penghargaan yang adil dan rasional sehingga mampu menumbuhkan motivasi peningkatan kinerja dan terciptanya PNS yang bersih dari KKN. Rencana

Strategis

“Mengembangkan kepegawaian

yang

seluruh

guna

dilakukan

komponen

mendukung

oleh

BKN

sistem

terwujudnya

adalah

manajemen

profesionalisme,

netralitas dan kesejahteraan PNS”. Visi dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung adalah Terselenggaranya manajemen kepegawaian yang TERBAIK (Tertib, Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) dalam rangka mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan sejahtera. Beberapa unsur yang terkandung dalam visi tersebut selaras dengan visi BKN yaitu mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan sejahtera. 3.3.2.Telaahan

Renstra

BKD

dengan

Renstra

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dalam

perencanaan

jangka

menengah,

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen

yang

dituangkan

dalam

Visi

2010-2014

yaitu

“Terwujudnya Aparatur Negara yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel

dalam

pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

menuju

Kepemerintahan yang baik. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018

40


Adapun aparatur negara yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel bermakna bahwa sosok aparatur negara baik secara individu, institusional maupun sistem, mempunyai kompetensi, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta efektif dan efisien serta dilandasi dengan nilai-nilai etika, integritas, moral dan akuntabilitas untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam pencapaian reformasi birokrasi. Sedangkan Good Governance mencerminkan cita-cita penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN. Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Visi BKD Kota Bandung telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut. 3.3.2.Telaahan Renstra BKD dengan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam perencanaan jangka menengah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Bermutu, Akuntabel, Inovatif Dan Kreatif (BAIK).” Dari hasil telaahan Visi BKD Provinsi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Visi BKD Kota Bandung telah sejalan dengan visi BKD Provinsi Jawa Barat. 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi dan

menetapkan

kepegawaian

di

skala

prioritas

lingkungan

permasalahan-permasalahan

Pemerintah

Kota

Bandung

dapat

dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas

pokok

dan

fungsi

BKD

serta


berpengaruh

dalam

41


pengembangan kinerja pelayanan BKD Kota Bandung di masa yang akan datang, diantaranya : 1. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum 2. Masih ada praktek gratifikasi dan birokratisasi dalam pelayanan publik 3. Tingkat

ketidakhadiran

masih

relatif

tinggi

dan

tingkat

pemenuhan jam kerja masih rendah 4. Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi 5. Anggapan pemerintah pusat kelebihan jumlah pegawai 6. Kinerja pengelola keuangan belum optimal 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 8. Kapasitas aparat kewilayahan (kuantitas dan kualitas)


42

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

Recommend Documents