Tabel 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG
ASPEK KAJIAN
CAPAIAN/KONDISI SAAT INI
STANDAR YANG DIGUNAKAN (Landasan Hukum)
1
2
3
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTERNAL (KEWENANGAN DISDUKCAPIL)
EKSTERNAL (DI LUAR DISDUKCAPIL)
4
5
PERMASALAHAN PENCAPAIAN DISDUKCAPIL 6
Bidang Pencatatan Sipil Pelayanan Pencatatan Sipil
Pelaksanaan dispensasi - UU No. 23 / 2006 tentang penerbitan akta kelahiran Administrasi Kependudukan melebihi batas waktu 1 tahun - UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan - PP No. 37 / 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006
- Tersedianya Juklak dan Juknis pencatatan Sipil
- Adanya bintek yang diselenggarakan Kemendagri dan Provinsi
- Belum terbitnya intruksi Mendagri tentang perpanjangan masa dispensasi s/d 31 Desember 2012
Adanya Juklak Juknis dari Kemendagri
- Akta Kelahiran bagi yang lebih dari 1 tahun perlu melalui koordinasi ke Pengadilan Negeri
- Adanya SPM Pencatatan Sipil
- Perpres No. 25 / 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Perda No. 1/2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Terserdianya anggaran program kegiatan pencatatan sipil
-Perbup No. 5/2010 tentang Juklak dan Juknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Kurangnya Sumber Daya Manusia
ASPEK KAJIAN
CAPAIAN/KONDISI SAAT INI
STANDAR YANG DIGUNAKAN (Landasan Hukum)
1
2
3
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTERNAL (KEWENANGAN DISDUKCAPIL)
EKSTERNAL (DI LUAR DISDUKCAPIL)
4
5
PERMASALAHAN PENCAPAIAN DISDUKCAPIL 6
Bidang Pengelolaan IAK Program SIAK secara terpadu Sudah terpasangnya perangkat jaringan dan komunikasi data (Tower) sebanyak 41 buah tower
1. UU No 23/2006 (ttg. Administrasi Kependudukan
Kurangnya SDM Pengelolaan IAK
Terbatasnya Anggaran
1. Masih terdapat NIK ganda pada Database kependudukan 2. belum terlaksananya pelaksanaan SIAK Online secara optimal dikarenakan perangkat yang kurang memadai, sehingga entry data baru dapat dilaksanakan 3 hari sekali
2. UU No. 24 / 2013 (ttg Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. PP No 37/2007 (ttg. Pelaksanaan UU No. 23 th 2006 4. Kepres No.88/2004 (ttg. Pengelolaan SIAK)
3. Sering terjadi kerusakan jaringan dan komunikasi data pada perangkat lunak yang disebabkan cuaca yang tidak menentu terutama pada musim hijan
5. PP No 25/2008 (ttg. Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Kependudukan dan pencatatan Sipil Bidang Pendaftaran Penduduk E-KTP
Persiapan perekaman e- KTP - UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan - UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan
- Tersedianya jaringan Komunikasi data SIAK ONLINE
- SPN di Kec. Banjaran , dan Kec. Cangkuang belum terdistribusikan dan di Print out
- Tersedianya personal pelayanan Administrasi Kependudukan
- Tersedianya database kependudukan
- jaringan belum online di seluruh Kecamatan
E-KTP
Persiapan perekaman e- KTP
ASPEK KAJIAN
CAPAIAN/KONDISI SAAT INI
1
2
STANDAR YANG DIGUNAKAN (Landasan Hukum) 3
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTERNAL (KEWENANGAN DISDUKCAPIL)
EKSTERNAL (DI LUAR DISDUKCAPIL)
4
5
- Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional - Perda No. 1/2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Tersedianya data dan Dokumen Kependudukan yang akurat dalam data base - Terekamnya sidik jari dan iris mata pada wajib KTP
-Perbup No. 5/2010 tentang Juklak dan Juknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Terekamnya sidik jari dan iris mata dan lain-lain Penduduk wajib KTP
PERMASALAHAN PENCAPAIAN DISDUKCAPIL 6 - Blangko e-KTP dan Chip menjadi tanggung jawab Kabupaten / Kota setelah tahun 2012
- Surat pemberitahuan NIK tersebar kepada Penduduk di wilayah Kabupaten Bandung Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi
Penyedian Website Administrasi Kependudukan
- Rencana Penyediaan website dalam DPA 2012
- UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Tersedianya database Kependudukan - Tersedianya Juklak Juknis tentang yang Up to date dan Akurat Pemanfaatan Website
- Nomenklatur Bidang baru lahir dan baru satu-satunya di Indonesia
- UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Tersedianya dukungan SIMDA Kabupaten Bandung
- Belum tersedianya sarana dan prasarana
- PP No. 37 / 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006
- Tersedianya dukungan SIMDA Kabupaten Bandung
ASPEK KAJIAN
CAPAIAN/KONDISI SAAT INI
1
2
STANDAR YANG DIGUNAKAN (Landasan Hukum) 3
- Belum tersedianya sarana dan prasarana
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTERNAL (KEWENANGAN DISDUKCAPIL)
EKSTERNAL (DI LUAR DISDUKCAPIL)
4
5
PERMASALAHAN PENCAPAIAN DISDUKCAPIL 6
- Perpres No. 25 / 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Perda No. 1/2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Masih kurangnya SDM yang profesional di Bidang IT
-Perbup No. 5/2010 tentang Juklak dan Juknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan - Sosialisasi dan Bintek Administrasi Kependudukan dan Pencattan Sipil untuk Pencapaian SPM
- UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Tersedianya Sumber Daya Manusia
Dukungan SKPD dan masyarakat
Tersedianya Sumber Daya Manusia
Dukungan SKPD dan masyarakat
- UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Permendagri No. 62 / 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan dalam Negeri - Permendagri No. 69 Tahun 2009 tentang perubahan Permendagri No. 62 / 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan dalam Negeri
- Sosialisasi Bidang Kependudukan dan Pencatatn Sipil
- UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Juklak dan juknis yang belum disyahkan, ( masih dalam proses)
ASPEK KAJIAN 1
CAPAIAN/KONDISI SAAT - Sosialisasi Bidang INI Kependudukan dan Pencatatn Sipil 2
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STANDAR YANG DIGUNAKAN Tersedianya Sumber Daya Manusia Dukungan SKPD dan(DI masyarakat INTERNAL (KEWENANGAN EKSTERNAL LUAR (Landasan Hukum) DISDUKCAPIL) DISDUKCAPIL) 3 - UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Permendagri No. 19 / 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil
Permendagri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam membantu meningkatkan dan mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan disampaikan kepada kader PKK desa / kelurahan (POKJA IV) kecamatan, tingkat kabupaten.
4
5
PERMASALAHAN PENCAPAIAN DISDUKCAPIL 6
