Rahmad, S. Sos, MAP

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Kantor Camat Peudada Kabupaten Bireuen)

Rahmad, S. Sos, MAP

Email: [email protected] Abstrak Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah harus membudayakan kapasitas SDM yang handal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil umum kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada, tingkat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada. Serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh camat kecamatan Peudada dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, selanjutnya teknik penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisa data menggunakan metode reduksi, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Tingkat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada menganut pelayanan terpadu dan sudah transparan, tetapi tingkat pelayanan di Kantor Camat masih kurang, pelayanan yang diberikan belum termasuk pelayanan terbaik; Faktor yang memengaruhi tingkat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada adalah masih sangat terbatasnya sarana penunjang pekerjaan yang dimiliki. Upaya yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Peudada dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik adalah melalui program peningkatan prasana dan sarana aparatur negara, serta program peningkatan efisiensi aparatur Negara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan atau direkomendasikan yaitu diharapkan kepada pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Kata Kunci

: Kapasitas, aparatur pemerintah, pelayanan publik

I. PENDAHULUAN

menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah di Kecamatan Peudada kepada masyarakat belum berakar pada norma-norma etika yang benar yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, serta belum sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Camat Peudada. Seperti yang penah penulis alami pada saat mengurus surat rekomendasi untuk melakukan penelitan. Pada SOP ditulis bahwa pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, arsiparis dan urusan rumah tangga kantor kantor hanya dibutuhkan waktu 10 menit. Tetapi kenyataan di

A. Latar Belakang Masalah Dalam Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dijelaskan bahwa “Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: Kepentingan umum, kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persarnaan perlakuan/ tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan”. Realitas di lapangan, sebagaimana yang terjadi pada kantor camat Peudada 1

lapangan penulis harus menunggu lebih dari 1 minggu untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut. Kemudian berdasarkan hasil studi pendahuluan yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara dengan masyarakat kecamatan peudada yang pernah mengurus surat rekomendasi rumah dhuafa. Berdasarkan SOP yang ada,surat rekomendasi tersebut selesai dalam waktu 15 menit, tapi pada kenyataannya baru selesai setelah 2 hari kemudian dengan alasan petugas sedang sakit. Hal ini banyak terjadi di berbagai hal baik yang bersifat administratif, seperti pengurusan surat keterangan, maupun dalam membina komunikasi dalam masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Peudada belum terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian fakta lain yang juga diperoleh pada saat peneliti mengadakan observasi pendahuluan ke kantor Camat Kecamatan Peudada adalah masih ada pegawai di kantor tersebut yang memiliki tigkat pendidikan yang masih rendah. Seperti adanya pegawai honorer yang hanya lulusan SMA dan tidak memiliki skil/keahlian khusus yang bekerja di kantor camat tersebut. Hal ini tentunya juga akan menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berbagai masukan dan kritik masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, bahwa secara umum kapasitas kelembagaan pemerintah daerah terutama di kecamatan masih rendah. Seperti yang terjadi di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat variatif, baik itu yang berhubungan dengan perangkat hukum, SDM, persoalan fasilitas, dan sebagainya. Maksud dan tujuan mengukur tingkat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di tingkat kecamatan dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dalam menyusun indeks kepuasan masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan secara

berkala sebagai ujung tombak pelayanan publik di masyarakat. Pengukuran ini dimaksud sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di kecamatan merupakan upaya untuk memperbaiki kinerja aparatur kepada masyarakat secara keseluruhan sebagai bentuk kemauan keras pemerintah dalam memperbaiki kinerja aparatur pemerintahan di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen. Berdasarkan pengamatan sementara di lapangan, tingkat kapasitas aparatur pemerintah dalam pelayanan publik di kantor Camat Kecamatan Peudada masih rendah. Seperti masih ada sebagian pegawai dengan tingkat pendidikan yang masih rendah. Mengingat, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kapasitas aparatur pemerintah di Kecamatan Peudada dengan judul “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Camat Peudada Kabupaten Bireuen)”. B. Rumusan Masalah Bertolak dari latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah: 1. Bagaimana kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada. 2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada. 3. Upaya yang dilakukan oleh Camat Peudada dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada. 2

dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, sumber daya yang digerakan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Peningkatan dan penyempurnaan di bidang kelembagaan antara lain dilakukan melalui upaya penataan kembali susunan dan hubungan organisasi dan tata kerja, serta koordinasi pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Sedangkan peningkatan dan penyempurnaan di bidang ketatalaksanaan antara lain dilakukan melalui langkahlangkah penyempurnaan peraturan, ketentuan, dan prosedur administrasi pemerintahan. Upaya peningkatan penyempurnaan di bidang kepegawaian dilakukan antara lain melalui penyempurnaan sistem informasi dan pengadaan pegawai, peningkatan kualitas dan pembinaan karier pegawai, dan perbaikan penghasilan pegawai dan pensiunan. Sejalan dengan berbagai kebijaksanaan tersebut, dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur negara, juga dikembangkan jabatan fungsional, sehingga memungkinkan pegawai mengembangkan potensinya sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki serta tidak terhambat oleh terbatasnya jabatan struktural yang tersedia. Disamping itu, jabatan fungsional diharapkan pula dapat mendorong perbaikan karier yang lebih berorientasi pada prestasi kerja.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN A. Pengertian Pelayanan Publik Keputusan menteri Pedayagunaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2003 mendefenisikan pelayanan public sebagai: segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam suatu negara yang modern (demokoratis) suatu hal yang absurd bila negara ingin terus memonopoli kekuasaan dan mengabaikan partisipasi rakyat atau publik. Menurut Islamy (1997:10) kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan dan pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (public opinion) harus pula tercermin dalam kebijaksaan negara. Atau dengan perkataan lain, masih menurut Islamy (1997:10), setiap kebijaksanaan negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (public interest). Sementara, Knox dan Mc Aalister (1995) dalam Wahab (1997:74) mengatakan, bahwa para pengguna pelayanan publik dapat dilibatkan secara aktif pada tiap tahapan dan tingkatan proses kebijakan, mulai dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan hingga evaluasi, mulai dari tingkatan strategi hingga tingkatan program yang lebih spesifik dan bersifat lokal. Michael Mont Harmon (dalam Islamy, 1997: 14) mengatakan bahwa tugas utama administrator publik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kepentingan publik, tetapi sayangnya jarang sekali mereka mengenal teori tentang kepentingan publik tersebut.

C. Kapasitas Aparatur Kapasitas aparatur pada dasarnya terbentuk setelah aparatur merasa adanya kepuasan, karena kebutuhannya terpenuhi dengan kata lain apabila kebutuhan aparatur belum terpenuhi sebagaimana mestinya maka kepuasan kerja tidak akan tercapai, dan pada hakikatnya kinerja aparatur akan sulit terbentuk. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kapasitas dalam hal ini yang akan kita bahas adalah kapasitas yang terkait dengan manusia dan juga sistem yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, kapasitas yang

B. Kinerja Aparatur Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat, tercapainya tujuan organisasi. Kinerja pegawai tidak dapat dilepaskan 3

dapat diartikan sebagai kemampuan manusia, kemampuan institusi dan juga kemampuan sistemnya. Kapasitas tidak hanya berorientasi kepada kemampuan manusia semata-mata. Karena mengingat dalam sebuah sistem organisasi misalnya selain mencakup aspek manusia juga mencakup sistem manajemen, kebijakan, strategi, peraturan dan lain-lain (Herdiana, 2012).

data yang diperoleh di dikumpulkan, kemudian signifikannya.

lapangan dianalisa

IV.Hasil Penelitian A. Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Peudada Kapasitas merupakan kemampuan manusia, kemampuan institusi dan juga kemampuan sistemnya. Kapasitas tidak hanya berorientasi kepada kemampuan manusia semata-mata. Karena mengingat dalam sebuah sistem organisasi misalnya selain mencakup aspek manusia juga mencakup sistem manajemen, kebijakan, strategi, peraturan dan lain-lain. Sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya bahwa data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, dimana wawancara tersebut menyangkut dengan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada. Bapak Zarkasyi, sebagai Mukim Blang Birah mengatakan: “Selama kami datang ke Kantor Camat, urus mengurus segala masalah baik di bidang apa saja, pelayanan di kantor camat tidak dipersulit, mudah dan lancar. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan dan harapan. Setiap petugas ada di tempat dengan melaksanakan tugas masing-masing, tidak ada campur tangan masalah orang lain. Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan sangatlah bagus dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan”. (Wawancara 20 Desember 2013).

III. METODE PENELITIAN Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berbentuk gambaran dan uraian bahasan dari fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Untuk mencari permasalahan yang timbul terhadap suatu fenomena pada penelitian yang sedang dilaksanakan. Sementara jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta prosesproses yang berlangsung dan pengaruh dari fenomena-fenomena (Nazir, 2003). Menurut Nazir (2003:174) Pengumpulan data adalah “Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan”. Untuk memperoleh data yang diperlukan serta informasi yang lebih tepat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh, memilah data menurut jenisnya, dan kemudian data tersebut diolah sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data-data yang telah terkumpul guna menjelaskan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada. Dimana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zarkasyi selaku Mukim Blang Birah, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan di Kantor Camat sudah bagus, tidak dipersulit, mudah dan lancar, sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Sedangkan menurut Bapak Musri, sebagai Keuchik pada Desa Mesjid mengatakan : 4

“Dari segi kemampuan petugas bisa dibilang bagus dan profesioanl, Masalah kecepatan pelayanan bergantung dengan kondisi dan situasi dan dengan peralatan yang memadai. Tentang keadilan mendapatkan pelayanan, pegawai tidak memihak, memillih/memilah ke satu kelompok tertentu. Mereka memberikan penjelasan dengan baik dan jikalau ada masalah yang tidak mereka kuasai, mereka akan meminta waktu untuk menanyakan masalah tersebut kepada pegawai lain yang lebih mengerti. Tetapi ada satu orang pegawai yang bersikap kurang baik dengan masyarakat, saya Tanya informasi saja malah marah-marah dan diminta saya membaca sendiri, saya tanya baca di mana bisa saya baca katanya lihat saja di dinding. Masalah kenyamanan, kantor camat bersih, tertib dan teratur”. (Wawancara 20 Desember 2013).

bersih”. (Wawancara 22 Desember 2013). Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk Zulkifli, sebagai Imum gampong pada Desa Mesjid mengatakan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan di Kantor Camat masih kurang bagus, tetepi mencapai tingkat pelayanan prima. Masih ada pegawai yang tidak bersikap ramah dengan masyarakat. Informasi yang diberikan kepada masyarakat masih kurang. Pelayanan yang diberikan masih memilah dan memilih. Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan masih kurang bagus dan kurang sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Kapasitas aparatur pada dasarnya terbentuk setelah aparatur merasa adanya kepuasan, karena kebutuhannya terpenuhi dengan kata lain apabila kebutuhan aparatur belum terpenuhi sebagaimana mestinya maka kepuasan kerja tidak akan tercapai, dan pada hakikatnya kinerja aparatur akan sulit terbentuk. Kapasitas dalam hal ini yang akan kita bahas adalah kapasitas yang terkait dengan manusia dan juga sistem yang ada di sekitarnya. Setiap aparatur pemerintahan dalam menjalankan kinerjanya, harus selalu dilandasi dengan tanggung jawab, dalam melaksanakan tugasnya agar dapat menciptakan kualitas kinerja yang optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya. Sebuah lembaga pemerintah tidak lepas dari aparatur sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan. aparatur merupakan organisasi kepegawaian dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau negara dalam melayani masyarakat. Aspekaspek administrasi merupakan kelembagaan atau organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Tgk Zulkifli, sebagai Imum gampong pada Desa Mesjid mengatakan: “Ketika saya hendak mengurus segala sesuatu keperluan di kantor camat, saya sempat bingung karena ketika saya sampai di kantor camat, saya bertanya tentang keperluan saya, namun jawabannya yang bertanggung jawab tentang urusan tersebut sudah keluar sebentar, saya tanyakan kapan kira-kira pegawai tersebut masuk lagi, namun jawabannya tidak tahu kapan. Saya tunggu satu jam, rupanya tidak masuk-masuk juga. Jadi terpaksa saya pulang tanpa hasil apa-apa. Jadi menurut saya kurang bagus pelayanan, petugas asik ketawaketawa, sementara saya kurang mendapatkan informasi yang semestinya saya butuhkan. Urusan saya harus bolak-balik hampir satu minggu baru siap, tetapi saya lihat masyarakat yang lain satu hari sudah siap, ada apa ini. Papan informasi juga tidak lengkap. Malah data yang tahun 2008 masih dipajang, padahal sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Masalah kebersihan menurut pantauan saya lumayan

B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Peudada Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Jalaluddin, M.Si 5

selaku Camat Kecamatan Peudada, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kapasitas aparatur pemerintahan daerah dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Peudada. Di antaranya tingkat fasilitas yang dimiliki dan tingkat kecakapan maupun skill yang dimiliki pegawai. Pegawai di Kantor Camat Kecamatan Peudada umumnya telah menguasai komputer khususnya bagian office. Jumlah komputer yang ada di Kantor Camat Kecamatan Peudada hanya dua unit, sangat kurang dibandingkan dengan pekerjaan yang harus selesaikan pegawai kecamatan. Sementara masyarakat juga sering tidak sabar menunggu keperluannya agar segera disiapkan oleh petugas, masyarakat terkadang berharap keperluannya duluan yang harus diselesaikan sementara semestinya ada masyarakat lain yang lebih dulu antri. Data hasil wawancara dengan Bapak Tarmizi, S.T selaku Kasi PMG, diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kapasitas aparatur pemerintahan daerah dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Peudada adalah kurangnya media elektronika di Kantor Camat Peudada seperti komputer dan laptop. Serta kurangnya sarana pendukung lain seperti ATK termasuk kertas, juga kurangnya kursi pastik untuk mengikuti rapat. Wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Kasi Tata Pemerintahan, beliau mengatakan: “Kantor Camat Kecamatan Peudada memiliki beberapa kekurangan dari segi sarana. Seperti komputer maupun laptop. Di kantor camat jumlah komputer yang ada hanya dua, sehingga terkendala saat harus menyelesaikan tugas dalam waktu yang singkat. Jumlah kursi yang kami miliki juga kurang, sehingga menjadi masalah saat diadakan rapat. Kemudian dari segi ATK juga sering kekurangan”. (Wawancara 23 Desember 2013). Kinerja aparatur sebagai salah satu dimensi dari administrasi publik masih menjadi isu penting yang banyak dibicarakan baik oleh para akademisi maupun praktisi karena di samping merupakan substansi utama dalam akuntabilitas publik yang harus dilakukan

oleh setiap institusi negara, juga menjadi parameter keberhasilan pencapaian tujuan negara. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kapasitas aparatur pemerintahan daerah dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Peudada. Di antaranya tingkat fasilitas yang dimiliki dan tingkat kecakapan maupun skill yang dimiliki pegawai. Dari segi sarana pendukung seperti komputer, jumlah yang ada di Kantor Camat Kecamatan Peudada hanya dua unit, sangat kurang dibandingkan dengan pekerjaan yang harus selesaikan pegawai kecamatan. Kemudian untuk sarana lain juga masih terbatas, seperti jumlah kursi yang dimiliki belum mencukupi. C. Upaya Kecamatan Peudada dalam Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 126 ayat 1 bahwa kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelmpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi: mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Membina penyelenggaraan pemerintah desa. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Kecamatan Peudada dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik adalah melalui program peningkatan prasana dan sarana aparatur negara, yang meliputi peningkatan prasana dan sarana termasuk renovasi dan pemeliharaan. Program peningkatan efisiensi aparatur negara, mencakup kegiatan-kegiatan untuk 6

Dye, Thomas R. 2002. Publik Administrationa (Alih Bahasa Islamet). Jakarta: Aksara Baru. Effendi, Sofian, 2002, Materi Kuliah Evaluasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: MAP-UGM. Islamy. 1997. Etika Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Knox, John and Mc.Alister. 1995. Minding Every Body’s Business Performance Manajement In Public Sector Agencies. New York: Mc. Grew Hill. Musanef, Muhammad. 2002. Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: Bina Aksara. Nazir, Moh. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Notoatmodjo, Soekidjo, 2002, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Rineka Cipta, Setyawan. 2004. Akuntabilitas dan Control Birokrasi. Surabaya: Insan Cendikiawan. Siagian, Sondang P, 2003, Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara. Supriyadi, Gering dan Tri Guno. 2006. Budaya Organisasi Pemerintah. Jakarta: LAN. Suhendra. 2006. Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Tria Kencana. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatjf Kualitatf dan R&B. Bandung: Alfabeta. Sutopo dan Ari Suryanto. 2006. Pelayanan Prima. Jakarta: LAN. Tadjuddin, Noer Effendi, 2003, Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan, Tiara Wacana, Yogyakarta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Tatalaksana Pelayanan Umum.

menunjang peningkatan pelaksanaan fungsi aparatur kenegaraan, pendayagunaan organisasi aparatur pemerintah, penyempurnaan administrasi kebijaksanaan pembangunan, pemantapan sistem perencanaan, pendayagunaan sistem manajemen informasi, penyempurnaan administrasi dan kearsipan, dan peningkatan disiplin dan tertib hukum dalam administrasi negara.

V. KESIMPULAN 1. Tingkat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada menganut pelayanan terpadu dan sudah transparan, tetapi tingkat pelayanan di Kantor Camat masih kurang, pelayanan yang diberikan belum termasuk pelayanan terbaik. 2. Faktor yang memengaruhi tingkat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada adalah masih sangat terbatasnya sarana penunjang pekerjaan yang dimiliki. 3. Upaya yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Peudada dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik adalah melalui program peningkatan prasana dan sarana aparatur negara, serta program peningkatan efisiensi aparatur Negara. REFERENSI Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Astim. 2009. Etika Pengawasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Bandung: Lembaga Pemantau Tindak Pidana Korupsi. Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, edisi kedua, Gajah Mada University Press; Yogyakarta

7

8