PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI SERTA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Survey pada DPRD Kota Tasikmalaya dan LSM InCW serta TCW)
MARJAN MUHAMMAD SYAM (103403132) E-mail:
[email protected] Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; (2) pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah baik secara parsial terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; (3) pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah baik secara simultan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif dengan mengunakan survei. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam hal ini DPRD Kota Tasikmalaya dan LSM InCW dan TCW serta data sekunder yang diperoleh dari peneltian kepustakaan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: (1) penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan dalam kondisi baik (2) secara parsial penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (3) secara simultan penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Kata kunci: penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Jurnal Akuntansi 2014 Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya 1
ABSTRACT The purpose of this study was to describe (1) presentation of the financial statements, financial statement accestability, transparency and accountability of financial reporting area; (2) influence the presentation and accestability of the financial statement partially on transparency and accountability of financial reporting area; (3) influence the presentation and accestability of the financial statement simultaneously on transparency and accountability of financial reporting area. This research used descriptive method with survey approach data collecting technique by through primary data who obtained from DPRD tasikmalaya, LSM InCW and TCW and secondary data obtained from research literature. The result of hypothesis testing indicate if (1) presentation of the financial statements, financial statement accestability, transparency and accountability of financial reporting area in a good condition (2) partially presentation of the financial statements and accestability significants effect on transparency and accountability of financial reporting area (3) simultaneous presentation of the financial statements and accestability significants effect on transparency and accountability of financial reporting area.
Keywords: presentation of the financial statements, financial statement accestability, transparency and accountability of financial reporting area
PENDAHULUAN Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998
tentang
“Penyelenggaraan
Otonomi
Daerah;
Pengaturan,
Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang
Jurnal Akuntansi 2014 Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya 2
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-undang yang telah disebutkan diatas yang menjelaskan dasar penyelenggaraan otonomi daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Sebagai operasionalnya maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59, Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tiga tahun terakhir (2011-2013), BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 67 entitas atau sekitar 13 persen (termasuk 33 entitas
dengan
opini
wajar
tanpa
pengecualian
dengan
paragraf
penjelas/WTPDPP). Selanjutnya, BPK juga memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 349 entitas (67 persen), tidak wajar (TW) atas 8 entitas (2 persen), dan tidak memberikan pendapat (TMP) terhadap 96 entitas (18 persen). Berdasar hasil pemeriksaan LKPD tersebut, secara umum pemerintah tingkat provinsi dan kota rata-rata memperoleh opini yang lebih baik dibanding pemerintah tingkat kabupaten. Penyebab kondisi ini disinyalir karena sumber daya manusia yang belum kompeten dan buruknya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah tersebut meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja. Jurnal Akuntansi 2014 Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya 3
Masyarakat sebagai pihak yang memeberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah secara terbuka untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah melalui penyajian laporan keuangan secara lengkap dan mudah diakses oleh publik. Namun, hanya sedikit masyarakat yang dapat melihat dan mampu menginterpretasikan laporan tahunan pemerintah. Oleh karena itu untuk membantu
dalam
penyampaian
informasi
tersebut
kepada
masyarakat
(stakeholder) sekarang banyak berdiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Lebih lanjut Teegan et al. (2004) menyatakan bahwa karakteristik yang membedakan LSM dengan organisasi lain yaitu sebagai organisasi non profit yang tidak mencari keuntungan dalam sistem masyarakat.
METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dan pendekatan survei. Metode deskriptif analisis merupakan analisis secara kritis atas data-data yang dikumpulkan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada saat sekarang atau pada saat penelitian berlangsung, yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dengan data yang diolah dan dianalisis untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran. (Sugiono, 2007 : 112) Yang dimaksud dengan survei yaitu yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distributif dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. (Sugiyono, 2009). Terdapat tiga varibel dalam penelitian ini yaitu dua Variabel bebas (independent variable) dan satu Variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah penyajian laporan Jurnal Akuntansi 2014 Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya 4
keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2). Yang menjadi Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian adalah transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert. Tabel 1.1 Operasionalisai Variabel Penelitian Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)
Definisi Variabel Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. (PP No. 24 Tahun 2005). Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002) Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjaw
Dimensi - Relevan - Andal - Dapat dibandingkan - Dapat dipahami (PP No. 24 Tahun 2005).
Data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. (UU No. 33 Tahun 2004)
Indikator
Skala
No Kuesioner 1 s/d 7
- Laporan Realisasi Anggaran - Neraca daerah - Laporan Arus Kas - Catatan atas laporan Keuangan
Interval
- Publikasi - Akses
Interval
- 8,9 - 10 , 11, 12
Interval
- 13 , 14 , 15 , 16 - 17 , 18
- Kejujuran dan - Kontrol hukum Legislatif - Proses - Akuntabilitas - Program Legal - Kebijakan - Desentralisasi dan Partisipasi (Ellwood, - Kontrol Administratif 1993 dalam Internal Mardiasmo, - Media massa dan Opini Publik 2002)
- 19 , 20
- 21 , 22
- 23 , 24
Jurnal Akuntansi 2014 Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya 5
abkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).
Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna eksternal laporan keuangan (pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan) pemerintah kota Tasikmalaya, yang dalam hal ini populasi yang akan dituju oleh peneliti adalah Anggota Badan Anggaran DPRD dan LSM di Wilayah Kota Tasikmalaya. Sampel dipilih berdasarkan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam menentukan jumlah besarnya, maka digunakan rumus Slovin (Husein, 1999:59) seperti di bawah ini: 𝑁
n= 1+N (e)2 Keterangan: n = ukuran sampel N = Ukuran Populasi (sebanyak orang) e = Nilai kritis yang diinginkan sebesar 5% Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 30 orang. Rincian alokasi pada tiap kelompok dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini: Tabel 1.2 Perhitungan Jumlah Sampel dengan Alokasi Proporsional Anggota Populasi
Ukuran Sampel
Anggota Badan Anggaran DPRD
23 orang
(23/33) x 30 = 20,9
21 orang
LSM
10 orang
(10/33) x 30 = 9,09
9 orang
Jenis Populasi
Jumlah
33 orang
Pembulatan Jumlah Sampel
30 orang Jurnal Akuntansi 2014 Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya 6
Prosedur Pengumpulan Data Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara dengan melakukan pengelolaan kuesioner untuk mendapatkan data. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti membuat rumusan pertanyaan yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian data akan didapat dari jawaban atas pertanyaan yang sudah dijawab oleh responden terpilih. Metode ini dipilih oleh peneliti karena kuisioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien karena peneliti dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan bagaimana mengukur variabel yang digunakan. Langkah-langkah yang akan digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 1. Lembar kuisioner diserahkan kepada semua responden yang dimaksud yaitu anggota DPRD dan anggota LSM. 2. Setelah 1 (satu) minggu sejak lembar kuisioner tersebut diserahkan, peneliti mengumpulkan lembar kuisioner yang telah diisi responden. 3. Jika ada responden yang belum mengembalikan lembar kuisioner, maka diberi waktu 3 (tiga) hari lagi untuk pengisiannya. Teknik Analisis Data Analisis Regresi Linear Berganda Analisis regresi linear bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) yaitu penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) terhadap variabel terikat (Y) yaitu transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Persamaan estimasi regresi linier berganda dapat dicari dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: Y = a + b1X1 + b2X2 Keterangan: a = konstanta dan b = koefisien regresi Pengujian Validitas Alat Ukur Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu
Jurnal Akuntansi 2014 Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya 7
alat ukur validitasnya tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan yang kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang memadai (Sunyoto, 2013). 𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 Σxy − Σx (Σ𝑦) (𝑛Σ𝑥 2 – Σ𝑥)2 (𝑛Σ𝑦 2 – Σy)2 Jika dari hasil analisis tersebut diperoleh rhitung ≥ rtabel pada α= 0,05
maka data tersebut adalah signifikan (valid) berarti layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Sebaliknya bila rhitung < rtabel maka data tersebut tidak signifikan (tidak valid) dan tidak dapat diikut sertakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Pengujian Realibilitas Alat Ukur Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data yang digunakan konsisten dalam mengungkapkan fenomena tertentu dari sekelompok individu meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda. Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas ialah teknik Alpha Cronbach (α). Pengujian reliabilitas dengan teknik alpha cronbach ini dilakukan untuk jenis data interval (Sugiyono, 2007). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan Alpha Cronbach (α) > 0,60. Namun ada yang menggunakan 0,70 atau 0,80 atau 0,90 tergantung tingkat kesulitan data. Uji Asumsi Klasik Uji penyimpangan asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa tehnik analisis regresi yang digunakan dapat diinterpretasi atau hasil interpretasinya tidak bias. Uji ini terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. PEMBAHASAN Berdasarkan hasil survey terhadap responden dengan tempat penelitian penulis yaitu badan penganggaran DPRD Kota Tasikmalaya dan LSM InCW dan TCW. Semua kuesioner yang disebar adalah sebanyak 21 untuk DPRD dan 9 untuk respoden LSM. Dari 30 buah kuesioner yang disebar, semuanya dikembalikan.
Jurnal Akuntansi 2014 Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya 8
Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, terlebih dahulu penulis melakukan uji validitas. Adapun hasil uji validitas untuk item pernyataan penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diperoleh bahwa rhitung > rtabel, nilai rtabel diperoleh 0.666 dari df (degree of freedom) = 11-2 = 9 dengan sig. 5%. Artinya, seluruh pernyataan yang tertuang dalam kuesioner dinyatakan valid, sehingga dapat mengukur apa yang akan kita ukur. Disamping itu, uji relialibititas berdasarkan pengolahan SPSS 16.0 dengan menggunakan pendekatan Cronbach alpha dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini: Tabel 1.3 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 0,794
N of Items 7
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (ALKD)
0,850
5
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (TAPKD)
0,890
12
Variables Entered Penyajian Laporan Keuangan Daerah (PLKD)
Sumber : Hasil pengolahan SPSS 16.0
Berdasarkan hasil pengeolahan pada tabel 1.3 di atas nilai Cronbach alpha variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) sebesar 0,794 dengan tingkat reliabilitasnya adalah reliabel, variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) sebesar 0,850 dengan tingkat reliabilitasnya adalah reliabel dan variabel transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) sebesar 0,890 dengan tingkat reliabilitasnya adalah reliabel. Nilai Cronbach alpha untuk semua variabel lebih besar daripada 0,70 hal ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan yang diberikan tiap responden konsisten meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda. Berikut adalah prosedur pengujian hipotesis, Hasil Uji Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 1.4 dan tabel 1.5. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut diperoleh data mengenai koefisien korelasi anatara variabel bebas sebesar -0,26 jauh di bawah 0,60, VIFhitung (VIF PLKD = 1,224 dan VIF ALKD = 1,224) < VIFtabel = 10 dan semua tolerance variabel bebas (0,817 = 81,7%) diatas 10%, maka dapat disimpulkan antarvariabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. Jurnal Akuntansi 2014 Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya 9
Tabel 1.4 Coefficients
a
Collinearity Statistics Model 1
Tolerance
VIF
PLKD
.817
1.224
ALKD
.817
1.224
a. Dependent Variable: TAPKD
Tabel 1.5 Coefficient Correlations Model 1
a
ALKD Correlations
Covariances
PLKD
ALKD
1.000
-.428
PLKD
-.428
1.000
ALKD
.080
-.026
PLKD
-.026
.047
a. Dependent Variable: TAPKD
Sumber : Hasil pengolahan SPSS 16.0
Sedangkan hasil pengujian heteroskesdastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:
Gambar 1.1 Diagram Scatterplot Sumber : Hasil pengolahan SPSS 16.0
Jurnal Akuntansi 2014 Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya 10
Berdasarkan diagram scatterplot di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di bawah maupun di atas angka 0 sumbu Y, hal ini menunjukkan tidak terjadi heterokesdastisitas model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi penggunaan informasi keuangan daerah berdasarkan masukan variabel independennya (penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah). Selanjutnya hasil pengujian heteroskesdastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut: Tabel 1.6 Z skewness dan Z kurtosis Variabel Z skewness X1 -0,387 X2 -0,937 Y -1,158 Sumber: Data yang telah diolah
Z kurtosis -1,114 -0,780 -0,306
Berdasarkan tabel pengolahan di atas diperoleh Zskewness dan Zkurtosis jauh dibawah Ztabel sebesar (+1,96) maka dapat disimpulkan semua variabel berdistribusi normal. Hasil uji hipotesis yang didasarkan pada analisis regresi berikut. Uji t disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen (penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah) secara parsial terhadap variabel dependen (transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah) Hasil uji pada output SPSS 16.0 dapat dilihat pada tabel Coefficientsa. Tabel 1.7 Coefficients
Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B 1
(Constant)
Std. Error
14.198
6.573
PLKD
.718
.216
ALKD
.766
.283
Beta
a
Correlations t
Sig.
Zero-order Partial
Part
2.160
.040
.479
3.325
.003
.646
.539
.433
.390
2.707
.012
.595
.462
.353
a. Dependent Variable: TAPKD
Jurnal Akuntansi 2014 Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya 11
Dari tabel pengolahan diatas pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diperoleh nilai thitung sebesar 3,325. Nilai thitung yang diadapat dari uji t adalah sebesar 3,325 jika dibandingkan dengan dk = n-k-1 = 30-2-1 = 27 didapat ttabel sebesar 2,052. Jika dibandingkan dengan ttabel maka diperoleh bahawa thitung (3,325) > ttabel (2,052) atau jika dibandingkan dengan signifiksai diperoleh hasil uji sig. sebesar 0,003 lebih kecil dari tingkat α = 0,050. Hasil perhitungan diatas mengandung makna bahwa kaidah keputusan Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terbukti. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan daerah yang baik akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya. Dari tabel pengolahan diatas pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diperoleh nilai thitung sebesar 2,707. Nilai thitung yang diadapat dari uji t adalah sebesar 2,707 jika dibandingkan dengan dk = n-k-1 = 30-2-1 = 27 didapat ttabel sebesar 2,052 (lampiran). Jika dibandingkan dengan ttabel maka diperoleh bahawa thitung (2,707) > ttabel (2,052) atau jika dibandingkan dengan signifiksai diperoleh hasil uji sig. sebesar 0,012 lebih kecil dari tingkat α = 0,050. Hasil perhitungan diatas mengandung makna bahwa kaidah keputusan Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terbukti. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna atau pihak prinsipal akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya.
Jurnal Akuntansi 2014 Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya 12
Tabel 1.8 b
ANOVA Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
443.537
2
221.769
Residual
375.163
27
13.895
Total
818.700
29
F 15.960
Sig. .000
a
a. Predictors: (Constant), ALKD, PLKD b. Dependent Variable: TAPKD
Sumber : Hasil pengolahan SPSS 16.0 Dari tabel pengolahan diatas diperoleh Fhitung sebesar 15.960 kriteria penolakan Ho, jika Fhitung > Ftabel, dengan mengambil taraf signifikan α sebesar 5%, maka dari tabel distribusi F-Snedecor diperoleh Fα; k; (n-k-1)= 30-2-1 = 27 adalah sebesar 3,35 atau cukup melihat sig F yaitu 0,000 < α (0,05) menunjukkan signifikan. Dikarenakan 15.960 lebih besar dari 3,35 dan tingkat sig. F sebesar 0,000<0,05, maka kriteria Ho ditolak atau dengan kata lain penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil perhitungan di atas memberikan pengertian bahwa menyajikan laporan keuangan daerah dan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Penyajian laporan keuangan daerah Kota Tasikmalaya dengan mengambil indikator Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Akuntansi 2014 Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya 13
2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah Kota Tasikmalaya dengan mengambil indikator akses dan publikasi yang baik, yang dapat memudahkan para pengguna dan atau prinsipal mengakses laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3. Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya Secara bersama-sama atau Simultan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Transparanasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuagan Daerah Kota Tasikmalaya. Saran Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapakan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya maupun bagi peneliti selanjutnya, adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:
Bagi Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya 1. Salah satu upaya yang konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada umumnya adalah dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan secara lengkap dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku serta bergantung pada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. 2. Penyajian laporan keuangan daerah yang lengkap dan mudah diakses oleh semua pengguna laporan keuangan, memungkinkan dapat berjalannya fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pertanggungjawaban penggunaan aset daerah berupa laporan keuangan maupun terhadap kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah.
Bagi Peneliti Selanjutnya 1. Responden yang dipilih dalam penelitian ini hanya berasal dari anggota DPRD dan LSM di Kota Tasikmalaya. Hal ini mungkin menimbulkan Jurnal Akuntansi 2014 Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya 14
masalah tingkat keterwakilan responden dari masyarakat. Oleh karena itu, pada penelitian berikutnya responden masih dapat diperluas lagi, misalnya: lembaga-lembaga keuangan (bank dan nonbank), pers, akademisi, dan perusahaan. 2. Pembahasan yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan daerah sangatlah luas, namun pada penelitian ini permasalahan hanya dianalisis secara kuantitatif. Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan daerah akan lebih rinci jika penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif. DAFTAR PUSTAKA Abdul, Rohman. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 9 No. 1. Danang, Sunyoto. 2013. Metodolodi Penelitian Akuntansi. Bandung: Refika Aditama Mardiasmo. 2000. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Implementasi Value for Money Audit Sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia (JAAI) Vol. 4 No. 1. ______. 2001. Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Yogyakarta: ANDI. ______. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI. ______.2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. Suatu Sarana Good Governace, Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2 No.1. Mei 2006. Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2 No.1. Randhy, Ichsan. 2013. Agency Theory. [online]. Tersedia: http://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agencytheory/. [24 Maret 2014].
Jurnal Akuntansi 2014 Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya 15
Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintahan No. 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2. No. 1. Mei 2006. Scott, W.R. 2003. Financial Accounting Theory. New Jersey. Prentice Hall International, Inc. Tatag, Wiranto. 2009. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik. [online]. Tersedia: http://www.bappenas.go.id/files/9013/4986/1928/tatag__20091015103615 __2312__0.doc. [2 April 2014]
Jurnal Akuntansi 2014 Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya 16
