MAKALAH : JUDUL DISAMPAIKAN PADA PADA HARI/ TANGGAL
: TATA CARA PEMANGGILAN PARA PIHAK : FORUM DISKUSI HAKIM TINGGI MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH DI MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH : SELASA , 10 JANUARI 2012
OLEH
: DRS. H. SYAMSIR SULEMAN
1
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman harus menempatkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya (court of law), sesuai dengan kedudukannya yang telah diberikan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah perlu meningkatkan kualitas aparatnya sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar, yaitu melaksanakan hukum acara dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satu unsur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan hukum acara tersebut adalah pemanggilan para pihak untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis yang menangani perkara. Tugas melaksanakan pemanggilan adalah tugas Jurusita sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dilaksanakan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Surat untuk melakukan pemanggilan disebut dengan “Relaas”, yang dalam Hukum Acara Perdata relaas dikategorikan sebagai Akte Autentik (Pasal 285 RBg) yang
oleh
karenanya
keabsahan
dan
kepatutannya
dalam
pelaksanaan
pemanggilan perlu untuk dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.2 PEMBAHASAN : Pengertian panggilan dalam Hukum Acara Perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut (official and properly) kepada pihak-pihak yang terlibat
1
Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh
1
dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan. Ketua Majelis bersama-sama anggota setelah mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambat 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang (PHS).
Dalam menetapkan hari sidang ketua majelis harus memperhatikan
jauh/dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan. Panggilan terhadap para pihak dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti berwenang melakukan tugasnya hanya dalam wilayah Mahkamah Syar’iyah yang bersangkutan (Pasal 1 RV). A. Pemanggilan Para Pihak Dalam Wilayah Mahkamah Syar’iyah Yang Bersangkutan. 1. Atas
perintah
ketua
majelis,
jurusita/jurusita
pengganti
melakukan
pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut. 2. Apabila para pihak tidak dapat dijumpai ditempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah/kepala desa dengan mencatat
nama
penerima dan ditanda tangan oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. 3. Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja. 4. Surat panggilan kepada Tergugat untuk sidang pertama harus dilampirkan salinan surat gugatan. Jurusita/jurusita pengganti harus memberitahukan kepada pihak tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang diajukan dalam sidang. 5. Penyampaian salinan gugatan dan pemberitahuan bahwa tergugat dapat mengajukan jawaban lisan/tertulis tersebut harus ditulis dalam relaas panggilan.
2
6. Apabila tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai
tempat
kediaman
yang
jelas
di
Indonesia,
maka
pemanggilannya dilaksanakan melalui bupati/walikota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Mahkamah Syar’iyah (pasal 718 ayat (3) R.Bg). 7. Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui lurah/kepala desa. (pasal 718 ayat (2) R.Bg). 8. Pemanggilan dalam perkara perkawinan dan tergugat/termohon tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib), pemanggilan dilaksanakan sebagai berikut : -
Mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah.
-
Pengumuman
melalui
surat
kabar
atau
media
massa
harus
dilaksanakansebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan. -
Pemberitahuan
(PBT)
isi
putusan
ditempel
pada
pengumuman
Mahkamah Syar’iyah selama 14 (empat belas) hari. B. Pemanggilan para pihak yang berada diluar wilayah Pengadilan Agma/Mahkamah Syar’iyah yang menangani perkara (Pasal 5 RV). Pemanggilan terhadap para pihak yang berada diluar yurisdiksi (wilayah hukum)
dilaksanakan
dengan
meminta
bantuan
kepada
Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah dimana para pihak bertempat tinggal/berada. Mahkamah Syar’iyah yang diminta bantuan pemanggilan tersebut harus segera mengirimkan relaas kepada Mahkamah Syar’iyah yang meminta bantuan.
3
C. Pemanggilan Tergugat/Termohon Yang Berada Diluar Negeri. Jika para pihak yang berperkara berada di luar negeri, sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam maka panggilan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, tembusan permohonan pemanggilan itu disampaikan kepada perwakilan RI di Negara mana pihak yang dipanggil bertempat tinggal dan disampaikan juga kepada pihak yang dipanggil dengan melampirkan salinan surat gugatan/permohonan. Adapun tata caranya sedbagai berikut : 1. Pemanggilan terhadap tergugat/termohon yang tempat tinggalnya diluar negeri harus dibuat surat permohonan pemanggilan dan dikirim melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen Oprotokol dan Kunsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusannya disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di negara yang bersangkutan. 2. Permohonan
pemanggilan
sebagaimana
tersebut
diatas
tidak
perlu
dilampirkan surat panggilan, tetapi permohonan tersebut dibuat tersendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (relaas). Meskipun surat panggilan (relaas) itu tidak kembali atau tidak dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Kunsuler Departemen Luar Negeri, panggilan tersebut sudah dianggap sah, resmi dan patut (Surat Ketua Mahkamah Agung
kepada
Ketua
Pengadilan
Agama
Batam
No.
055/75/91/I/UMTU/Pdt./1991 tanggal 11 Mei 1991). 3. Tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan 2,sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan. Prof. Abdul Manan dalam tulisannya menjelaskan : Peradilan Agama yang meminta bantuan pemanggilan melalui Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri supaya memperhitungkan jauh dekatnya Negara yang dituju, sehingga pihak yang dipanggil ada kesempatan untuk mempersiapkan diri memenuhi panggilan tersebut, jangka waktu yang 4
terbaik adalah minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan dan dalam masa tersebut dapat disusulkan surat, selanjutnya sebagai monitoring terhadap surat permintaan sebelumnya. Memanggil para pihak secara resmi dan patut merupakan kewajiban atas pengadilan.
Kelalaian
memanggil
para
pemeriksaan dan putusan.
5
pihak
dapat
berakibat
batalnya
