RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: : : : : : : : :
2015-2016 lll Terbuka Rapat Kerja Selasa, 19 Januari 2016 Pukul 10.20 s.d. WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI. Dengan agenda rapat: Membicarakan mengenai Evaluasi Kinerja Kejaksaan dan Laporan Temuan BPK terhadap hasil temuan BPK Semester I Tahun 2015.
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.20 WIB dan di skors pukul 10.23 WIB, Rapat dibuka kembali pukul 10.30 oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. H. M Aziz Syamsuddin, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI kepada Jaksa Agung RI, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Meminta penjelasan Jaksa Agung terkait dengan permasalahan di bidang legislasi yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Demikian pula meminta masukan dan saran dalam mendukukung percepatan diselesaikannya RUU KUHP. 2) Meminta penjelasan Jaksa Agung mengenai evaluasi kinerja Kejaksaan pada tahun 2015 dengan melampirkan data aset/barang sitaan yang telah dilakukan pelelangan dan permasalahan yang ditemukan di lapangan, dan evaluasi kinerja satgas anti korupsi yang telah dibentuk serta meminta penjelasan mengenai kasus-kasus yang menarik perhatian publik baik
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, dan sejauh mana tindak lanjut dari kasus-kasus tersebut. Meminta penjelasan terkait temuan dalam hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015 pada : a. Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern terhadap Sistem Pengendalian Belanja, Sistem Pengendalian Aset dan Sistem Pengendalian Barang Bukti. b. Pemeriksaan Atas Kepatuhan Perundang-Undangan terhadap Pendapatan dan Hibah serta Belanja. Terkait dengan permasalahan eksekusi lahan DL Sitorus, apa yang menyebabkan eksekusi tidak bisa dilaksanakan dan apa peyebabnya. Apakah telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait Terkait Pengembangan profesionalisme, kinerja, kualitas dan integritas Kejaksaan. Apa yang menjadi tolok ukur kemajuan yang telah dicapai sampai dengan saat ini. Bahwa Jaksa Agung telah menyampaikan ada pihak lain yang menyerang kepada jajaran Kejaksaan. Agar dijelaskan siapa yang mengganggu kinerja Kejaksaan, disebutkan saja pihak mana dan media apa saja. Bahwa di Daerah pemilihan Kepulauan Riau, ada beberapa daerah kabupaten yang belum ada Kantor Kejaksaan Negeri seperti di Anambas dan Bintan. Kapan diperkirakan Kepulauan Anambas dan Bintan punya Kejaksaan Negeri. Perkara pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Tual dimana perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P-21) sejak tahun 2014, namun sampai sekarang perkara tersebut tidak pernah dilimpahkan ke Pengadilan, karena ada informasi bahwa terdapat gratifikasi di dalamnya. Selanjutnya dengan kasus dana pembangunan mesjid Kota Tual. Sampai sekarang tidak jelas penyelesaiannya sudah dilaporkan ke Kejagung (Pidsus) namun oleh Pidsus diteruskan ke Kejari Tual. Agar pidsus Kejagung mengambil alih dan menangani kasus tersebut. Meminta kepada Jaksa Agung untuk memeriksa Walikota Tual dalam permasalahan tersebut. Meminta kepada Jaksa Agung agar dalam penanganan perkara benarbenar untuk penegakan hukum jangan sampai ada tekanan publik, kepentingan-kepentingan politik tertentu. Ada beberapa elemen dari masyarakat bertanya, apakah masih penting Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tipikor dan hanya difokuskan pada tugas penuntutan. Kejaksaan harus cermat melihat kasus permufakatan jahat. Pernah diterapkan dalam kasus Anggodo dan Susno Duadji, tetapi di pengadilan tidak terbukti. Bagaimana kemudian unsur kesepakatan sebagai unsur yang paling penting akan bisa dibuktikan oleh Kejaksaan. Meminta Kejaksaan untuk mengusut surat yang telah dikeluarkan oleh Menteri ESDM karena surat tersebut sudah diterbitkan tentang persetujuan perpanjangan Freeport oleh Pemerintah Indonesia. Apabila memang benar Kejaksaan bisa membuktikan permufakatan jahat dalam kasus papa minta saham, maka harus ada saksi kunci yang benarbenar mengetahui perkara ini. Sehingga tidak gagal di sidang pra peradilan maupun disidang lainnya.
2
14) Pendapat hukum dari sejumlah akademisi, salah satunya dari Prof. Andi Hamzah yang menyatakan belum ada kualifikasi terpenuhinya unsur-unsur tipikor dalam Pasal 15 jo. Pasal 12 e UU Tipikor jo. Pasal 88 KUHP. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Sdr. Setya Novanto tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan permufakatan jahat. Ada muatan politis dalam kasus ini dan bukan karena penegakan hukum 15) Bahwa Kejaksaan telah menelisik lebih jauh kasus papa minta saham, dan apakah benar Kejagung punya bukti yang lebih baik daripada MKD, misalnya Kejaksaan telah memeriksa petugas hotel, memeriksa bill-bill hotel serta kartu kredit yang digunakan. Meminta Kejaksaan menangani perkara papa minta saham dan kasus Mobile 8 sesuai dengan hokum yang berlaku. Dalam kasus PT.Freeport, meminta Kejaksaan memanggil Riza Chalid terlebih dahulu, mengingat Riza Chalid mengetahui anatomi perkara ini. 16) Bahwa Delik permufakatan jahat tidak bisa berdiri sendiri, harus ada delik asalnya, delik asal adalah suap atau pemerasan, apa bisa dibuktikan, seseorang tidak bisa dihukum karena pikirannya tetapi karena perbuatannya, agar ditinjau kembali penanganan kasus ini. 17) Dalam kasus PT.Freepot, ada ketidaktransparanan dalam penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Ketika MKD meminta barang bukti, Kejaksaan tidak memberikan. Dimanakah unsur permufakatan jahatnya. 18) Kenapa Jaksa Yudi yang bertugas di KPK ditarik oleh Kejaksaan saat menangani kasus OC Kaligis. 19) Apakah kasus papa minta saham sudah memiliki bukti yang cukup atau tidak. Ketika dalam tahap penyelidikan SN tidak perlu hadir. Apabila sudah terdapat 2 bukti yang cukup maka perkara tersebut seharusnya ditingkatkan ke Penyidikan, jika tidak cukup bukti seharusnya segera dihentikan. Sehingga perkara tersebut tidak berlarut-larut dan membuat gaduh. 20) Pada prinsipnya mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan dan menjadi program Kejaksaan Agung sdalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan harus dihindari kepentingan dari pihak-pihak tertentu dan tidak terpengaruh pandangan-pandangan politik. 21) Meminta Kejaksaan Agung lebih cermat dan hati-hati, dalam kasus dugaan permufakatan jahat. Bahwa dalam kasus papa minta saham Polri telah menghentikan penyelidikan karena tidak ditemukan unsur tindak pidana dan tidak ada pasal mencatut nama Presiden. Bahwa apabila dikatakan permufakatan jahat, maka perbuatan apa yang dilakukan. Jika minta saham, maka pengalihan saham harus melalui proses yang panjang sehingga tidak bisa diminta begitu saja oleh seseorang. 22) Apabila masalah penyalahgunaan kewenangan. Karena perpanjangan kontrak, maka hal itu bukan kewenangan dari SN melainkan kewenangan dari Menteri ESDM. Bahwa menurut informasi, pengiriman surat panggilan ke Bapak SN dengan melibatkan 12 orang dan membawa kamera, apakah memang seperti ini prosedurnya. Bagaimana SOP yang dimiliki oleh Kejaksaaan dalam pemanggilan seseorang. 23) Bahwa dalam kasus Freeport ini penting karena terkait dengan nama baik lembaga, SN adalah mantan Ketua Lembaga yang divonis secara publik
3
24)
25)
26)
27)
28)
29) 30)
31) 32)
33)
34)
35)
36) 37)
telah melakukan perbuatan permufakatan jahat dan Ini bukan kasus biasa dikarenakan telah menyebut nama Presiden, Menkopolhukam, serta pengusaha kuat disebut-sebut dalam kasus ini. Bagaimana permufakatan jahat yang dilakukan oleh SN, kewenangan Kejagung untuk melakukan penyelidikan akan tetapi Kejaksaan agar menghargai kewenangan dewan untuk mengawasi penggunaan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Agar dijelaskan secara detail secara hukum, apa alasan Kejaksaan ingin memanggil Setya Novanto, dimana kasus ini tidak hanya melibatkan SN tetapi juga tokoh lain yang begitu kuat, yaitu Riza Chalid. Menapa Kejaksaan tidak bisa menghadirkan Riza Chalid. Bahkan konon keluarga Wapres diduga juga terlibat. Apabila ini tidak dijawab dan diselesaikan secara tuntas maka kasus ini diduga sangat kental dengan nuansa politik. Jaksa Agung adalah mantan politisi dari parpol tertentu, sehingga timbul kesan Jaksa Agung dijadikan alat politik tertentu. Meminta penjelasan Kejaksaan terkait dengan untuk menghindari terjadinya salah pencekalan pada kasus Mobile 8, mengingat Sdr. Harry Jaya tidak pernah menjabat sebagai Direktur Utama. Bahwa dalam beberapa kasus, banyak menerima laporan pelanggaran dari Institusi Kejaksaan di Kabupaten Banjar, Jawa Barat karena ada BAP yang tidak menyambung dengan dakwaan dan keterangan atau fakta yang di persidangan yaitu terkait kasus pajak. Jaksa Agung harus dapat menegakkan supremasi hukum dan penegakan hukum sehingga tidak berdasar pada asumsi-asumsi dan kepentngan kekuasaan. Apakah satgas TP4 melibatkan instansi penegak hukum lain dan bagaimana melakukan koordinasi antar aparat penegak hukum tersebut. Terkait kasus Gubernur Sumatera Utara, meminta Jaksa Agung cepat menangani masalah ini agar dapat segera terang benderang diketahui oleh masyarakat seluruhnya. Bagaimana koordinasi dan kerjasama KPK dengan Kejaksaan dalam rangka penyadapan. Terkait dengan kasus DL Sitorus, diusulkan agar mengadakan rapat dengan mengundang Menteri Kehutanan dan Jaksa Agung sehingga eksekusi kasus ini dapat segera diselesaikan. Terkait penerapan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, masih banyak yang harus dilakukan, komposisi pegawai Kejaksaan harus ditinjau ulang dan tenaga honorer di harus diperhatikan. Apa yang menjadi parameter Kemenpan RI sehingga memberikan penilaian kepada Kejaksaan Agung dengan nilai C. Apa yang kurang dari kinerja jajaran Kejaksaan sehingga hal tersebut menjadi polemik. Apa tindakan dari Kejaksaan dalam menyikapi berkembangnya aliran-aliran yang mana dapat memicu konflik sosial, misalnya Gafatar, Bagaimana kinerja Kejaksaan dalam menyikapi hal tersebut. Meminta penjelasan tentang kinerja dari Satgassus yang dibentuk Kejaksaan Agung. Terkait dengan eksekusi mati kasus narkoba, apa saja kendala yang dihadapi dan bagaimana rencananya di tahun 2016
4
38) Terdapat banyaknya keluhan dari pimpinan Kejaksaan di daerah terkait masalah anggaran yang tersedia karena seringkali beban kerja lebih banyak dibandingkan anggaran yang tersedia, dikhawatirkan ada tindakantindakan memaksa suatu perkara atau memanfaatkan perkara. 39) Ada beberapa perusahaan yang ditetapkan sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, Kejaksaan agar lebih detail dalam meneliti terhadap permasalahan ini. Mengapa hanya satu perkara yang dicantumkan dalam laporan. Sampai sejauh mana penanganan perkaraperkara kebakaran hutan. 40) Bahwa akuntabilitas Kejaksaan terkait masalah transparansi keuangan dalam penilaian rendah. Mengapa belum ada perbaikan untuk meningkatkan penilaian tersebut. 41) Agar dapat meningkatkan penilaian positif, publik harus mendapatkan informasi untuk itu meminta Jaksa Agung untuk melakukan peningkatan SIMKARI, seperti SIMARI yang ada di Mahkamah Agung. 42) Terkait Kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, bahwa berkas sudah P-21, mengapa JPU masih melakukan penelitian, apakah perkara tersebut layak atau tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan. 43) Perlu peningkatan manajemen kualitas dan kompetensi dari jajaran Kejaksaan. Kejaksaan memiliki banyak Satgas. Berapa anggaran yang didapat oleh Satgas untuk menjalankan tupoksinya. 2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Jaksa Agung diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu melalui Rekonsiliasi Sampai dengan saat ini terdapat 7 (tujuh) penyelidikan dugaan tindak pidana pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Komnas HAM dan belum terselesaikan, yaitu : Kasus Peristiwa tahun 1965-1966; Kasus Penembakan Misterius tahun 1982-1985; Kasus Talangsari tahun 1989 ; Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa (PPOSP) tahun 1997 – 1998 ; Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS) tanggal 12 Mei 1998 ; Kasus Kerusuhan Mei 98 tanggal 13 - 15 Mei 1998; dan Kasus Wasior tahun 2001 dan Wamena tahun 2003. Bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM Berat tersebut telah dilakukan konsensus dari para stakeholder terkait yang selanjutnya disepakati penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM Berat Masa Lalu melalui jalur non yudisial atau rekonsiliasi sebagaimana diamanatkan Pasal 47 ayat (1) UU Pengadilan HAM. Adapun sampai dengan saat ini upaya rekonsiliasi tersebut masih terhambat dikarenakan Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dibatalkan oleh Putusan MK Nomor : 006/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006 dan sampai dengan saat ini belum terdapat undang-undang baru yang mengatur mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tersebut. Oleh karena itu, Kejaksaan berpandangan untuk mempercepat penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial / rekonsiliasi, dibutuhkan adanya peraturan berupa
5
undang-undang tentang pembentukan Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi tersebut sesuai dengan amanat Pasal 47 ayat (2) UU Pengadilan HAM. 2) Masukan dan saran dalam mendukung percepatan diselesaikannya RUU KUHP, sebagai berikut: Agar kiranya dalam pembahasan RUU KUHP di Rapat Panja, para penegak hukum diberikan ruang dan waktu sebagai peserta aktif untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan materi yang dibahas dalam RUU KUHP. Jadwal pembahasan DIM yang telah disusun agar dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan secara simultan dan konsisten. Mengingat sudah termuatnya ancaman pidana baik badan maupun denda dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, maka disarankan agar terhadap rumusan tindak pidana yang sama dapat mengadopsi ancaman pidana yang sudah ada atau dinaikkan/diperberat, misalnya tindak pidana Narkotika maupun Perlindungan Anak. Secara khusus, ancaman pidana badan maupun denda juga disesuaikan dengan kerugian yang dialami oleh korban, mengingat ketentuan pidana dalam KUHP yang berlaku saat ini belum memperhitungkan kerugian dari korban. Perlu dilakukan penegasan beberapa istilah yang masih menjadi perdebatan, misalnya dalam Pasal 16 RUU KUHP yakni mengenai “persiapan” dimana belum terdapat penjelasan terkait hal tersebut, sehingga terjadi persamaan persepsi dalam memahami perbuatan “persiapan”. Agar dalam pembahasan RUU KUHP tetap memperhatikan perkembangan hukum yang terjadi dewasa ini, misalnya terkait dengan wacana penerapan hukuman pidana kebiri kepada pelaku tindak pidana seksual terhadap anak. 3) Rincian kinerja Pusat Pemulihan Aset adalah sebagai berikut : a. Sepanjang tahun 2015 telah dilaksanakan penyelesaian barang rampasan yang berasal dari beberapa Kejaksaan Negeri dengan akumulasi capaian sebagai berikut : Pengalihan Status/Hibah : Rp. 50.487.598.000,00 Penjualan Lelang : Rp. 19.399.107.085,09 Penyelesaian Administratif : Rp. 0,00 Total : Rp. 69.886.705.085,09 b. Penelusuran aset (asset tracing) untuk mendukung upaya eksekusi Pembayaran Uang Pengganti terkait putusan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Piutang Negara lainnya yaitu dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terpidana Lee Darmawan, Hendra Rahardja, Adrian Herling Waworuntu, David Nusa Wijaya, Testiawati Binti Kantawi dan A. Lay als Sartono serta adanya gugatan perdata perbuatan melawan hukum dalam perkara Supersemar. 4) Dalam Bidang Intelijen, bahwa Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) di Kejaksaan
6
Agung dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, bertujuan untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran serta memastikan bahwa pembangunan yang sejatinya untuk rakyat benar-benar terlaksana dan manfaatnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat. Sebagai perwujudannya, TP4P telah melakukan sosialisasi kepada beberapa Kementerian dan BUMN serta TP4D dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk tingkat Pusat, TP4P telah melakukan pendampingan dan bersinergi dengan Kementerian dan BUMN untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dan pelaksanaan program strategis antara lain : - Kementerian Pemuda dan Olah Raga terkait proyek renovasi konstruksi fisik Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur. - Kementerian Pertanian terkait pengadaan induk sapi. - PT. PLN (Persero) terkait dengan program pembangunan listrik 35.000 MW. - PT. Angkasa Pura II (Persero) terkait pembangunan dan perluasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. - PT. Krakatau Engineering (anak perusahaan PT. Krakatau Steel) terkait pembangunan pabrik Integrated Steel Mill di Cilegon. - PT. Hutama Karya (Persero) terkait proyek pembangunan tol Sumatera dan piutang kepada pihak ketiga. - PT. PLN (Persero) menyangkut pengadaan pembelian arus listrik melalui pembangkit dari kapal (Leasing Marine Vissel Power Plant). 5) Optimalisasi pemanfaatan sarana Adhyaksa Monitoring Center (AMC) dalam penuntasan penanganan perkara yang dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Adapun selama tahun 2015, AMC telah berhasil memberikan dukungan pengamanan / penangkapan terhadap 86 (delapan puluh enam) Buron, dengan perincian : a) tersangka sebanyak 61 orang; b) terdakwa sebanyak 1 orang; dan c) terpidana sebanyak 24 orang. Keterangan : - Perkara Tindak Pidana Khusus sebanyak 68 orang. - Perkara Tindak Pidana Umum sebanyak 18 orang. 6) Pelaksanaan Cegah Tangkal selama periode Januari sampai dengan Desember 2015 terdiri dari : - pencegahan baru sebanyak 172 orang; - perpanjangan pencegahan sebanyak 88 orang; dan - pencabutan pencegahan sebanyak 5 orang. Selain itu untuk lebih mengefektifkan pelaksanakan cegah tangkal maka telah diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-018/A/JA/09/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan
7
Wewenang Jaksa Agung RI untuk Melakukan Pencegahan dan Penangkalan. 7) Pembentukan Posko Pemantau Pilkada Serentak guna melakukan pemantauan/monitoring, deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap kemungkinan adanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, sekaligus menganalisa dan melaporkan setiap perkembangan situasi, informasi dan data atas suatu peristiwa/kejadian atau permasalahan terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak termasuk melakukan evaluasi pelaksanaan pilkada Serentak secara menyeluruh sampai dengan proses gugatan di MK. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh Posko Pemantau Pilkada Serentak ditemukan beberapa fakta antara lain : - Terdapat 147 pemohon dari 132 daerah yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. - Terdapat 5 (lima) daerah yang ditunda pelaksanaan pilkadanya. - Beberapa pelanggaran pidana yang terjadi antara lain Kampanye di luar jadwal, Perusakan alat peraga kampanye, Netralitas pejabat, Penggunaan Fasilitas dan Anggaran Pemerintah Daerah, Kampanye hitam serta Pemalsuan dokumen. 8) Pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan - Di tengah maraknya konflik yang mengatasnamakan agama maupun kepercayaan yang mengarah terjadinya perpecahan bangsa, maka Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf e UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, melakukan optimalisasi tugas dan fungsi dari Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan di Masyarakat (Pakem) Kejaksaan dengan melibatkan beberapa instansi terkait seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Departemen Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pendidikan Nasional, TNI, Polri, dan Pemerintah Pusat maupun Daerah. - Dalam rangka evaluasi terhadap Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan tersebut maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Masih minimnya pengaturan mengenai pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan karena hanya diatur dalam Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. 2. Belum adanya pengawasan lebih lanjut terhadap suatu Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan yang telah dilarang oleh Jaksa Agung, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, misalnya aliran Ahmadiyah. 3. Perlunya pengawasan masalah aliran kepercayaan dan penodaan ajaran agama dimasukkan dalam RUU Kebudayaan dan RUU Perbukuan. 4. Penindakan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan selalu dikaitkan dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia.
8
- Dalam perkembangannya, Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan yang mendapat perhatian pada saat ini adalah Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang awalnya disebut sebagai Al-Qiyadah AlIslamiyah adalah aliran kepercayaan di Indonesia yang melakukan sikretisme (penggabungan) antara ajaran Al-Quran, Al Kitab Injil dan Yahudi serta wahyu yang diakui turun kepada pimpinannya. - Aliran ini didirikan dan dipimpin oleh Ahmad Moshaddeq alias Musaddeq alias Musadek alias Abdusalam yang juga menyatakan diri sebagai Nabi atau Mesias. Dikatakan wahyu yang diterima Ahmad Moshaddeq bukan berupa kitab tapi pemahaman yang benar dan aplikatif mengenai ayat-ayat Al Quran yang menurut Ahmad Moshaddeq telah disimpangkan sepanjang sejarah. - Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2007 MUI dengan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2007 menyatakan Aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah merupakan aliran keagamaan sesat, karena menyimpang dari agama Islam dan melakukan sinkretisme agama. Adapun penyimpangan tersebut antara lain tidak wajib sholat 5 waktu, tidak wajib puasa ramadhan, syahadat mereka berbeda dan yang bukan kelompok mereka dianggap kafir - Pada tahun 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis Ahmad Moshaddeq alias Musaddeq alias Musadek alias Abdusalam selama 4 (empat) tahun penjara dipotong masa tahanan atas pasal Penodaan Agama. - Meskipun Ahmad Moshaddeq alias Musaddeq alias Musadek alias Abdusalam pernah menyatakan diri bertobat, namun yang bersangkutan saat ini masih tetap menjalankan dan menyebarkan ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah dengan menggunakan nama lain yaitu Milah Abraham yang berubah menjadi Gafatar yang masih aktif di beberapa wilayah Indonesia. - Dalam perkembangannya nama Gafatar berubah lagi menjadi Negara Karunia Tuhan Semesta Alam. - Dalam melakukan kegiatan Gafatar berkedok melakukan aksi sosial (donor darah, sunatan masal, aksi bersih lingkungan, memberi bantuan modal) sehingga eksistensinya diakui oleh masyarakat. - Bahwa saat ini Gafatar dipimpin oleh Mahful M. Tumanurung dan sudah memiliki perwakilan di 34 (tiga puluh empat) DPD yang tersebar dari Aceh sampai dengan Papua. - Bahwa keberadaan Gafatar saat ini sudah meluas sampai ke daerahdaerah terpencil dimana cara-cara yang dilakukan untuk menarik massa dengan cara aksi-aksi sosial sehingga banyak masyarakat yang bersimpati dan bergabung dengan Gafatar. - Untuk organisasi Gafatar yang sudah seminggu menghiasi berita dimana banyak orang hilang karena ada dugaan mereka mengikuti salah satu organisasi gafatar, Kejaksaan dalam hal ini bukan melakukan pengkajian terhadap organisasinya tapi lebih kepada paham atau aliran Gafatar itu sendiri karena ketua gafatar Ahmad musadek sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman terkait penodaan agama.
9
- Kejaksaan telah melakukan pendalaman dan pengkajian serta penindakan terhadap organisasi Gafatar pada 16 (enam belas) Kejaksaan Tinggi di Indonesia. 9) Rekapitulasi penanganan tindak pidana korupsi, yakni : Jumlah Penyelidikan : 1.873 perkara. Jumlah Penyidikan : 1.717 perkara. Jumlah Penuntutan : 2.274 perkara. Jumlah Eksekusi : 565 terpidana. Penyelamatan Keuangan Negara pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan sebesar Rp.604.461.049.374,-. Uang Pengganti yang disetor ke kas negara sebesar Rp.72.744.319.412,14. Eksekusi pidana denda dan telah disetorkan ke kas negara adalah sebesar Rp.17.715.000.000,-. 10) Bidang Tindak Pidana Umum 1) Dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika dan kepastian hukum, maka pada tahun 2015, Kejaksaan telah melaksanakan 2 tahap eksekusi pidana mati, yakni : a. Tahap I pada tanggal 18 Januari 2015 terhadap 6 terpidana, yaitu: 1) Ang Kiem Soei als. Kim Ho als. Tommi Wijaya (WN Belanda). 2) Rani Andriani als. Melisa Aprilia (WNI). 3) Namaona Denis (WN Malawi). 4) Marcho Archer Cardoso Moreira (WN Brazil). 5) Daniel Enemuo als Diarrssaouba (WN Nigeria). 6) Tran Thi Bich Hanh Binti Dinh Hoang (WN Vietnam). b. Tahap II pada tanggal 29 April 2015 terhadap 8 terpidana, yaitu : 1) Rodrigo Gularte (WN Brasil). 2) Sylvester Obiekwe Nwolise (WN Nigeria). 3) Okwudili Oyatanze (WN Nigeria). 4) Martin Anderson als. Belo (WN Ghana). 5) Mgs. Zainal Abidin Bin Mgs. Mahmud Badarudin (WNI). 6) Rahem Agbaje Salami Cordova (WN Republik of Cordova) 7) Myuran Sukumaran (WN Australia). 8) Andrew Chan (WN Australia). 2) Rekapitulasi penanganan perkara tindak pidana umum pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) :152.568. b. Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama : 146.223. c. Pengembalian Berkas Perkara : 21.192. d. Penuntutan : 126.386. 3) Kejaksaan secara khusus telah membentuk beberapa Satuan Tugas yang secara khusus menangani perkara Tindak Pidana Umum yang memiliki karakteristik khusus dan memerlukan prioritas penanganan perkaranya antara lain yakni : a. Satgas Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
10
TP. Terorisme dan Pendanaan Terorisme sebanyak 65 perkara. Termasuk 9 perkara yang terkait dengan ISIS. Satgas Penanganan TP. Terorisme dan TP. Lintas Negara Kejaksaan telah melaksanakan eksekusi sebanyak 53 terpidana yang ditangani oleh Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia b. Satgas Tindak Pidana Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut : Tindak Pidana Tambang dan Migas : Tahap SPDP = 0 SPDP. Tahap P-19 = 3 Perkara. = 4 Perkara. - Tahap P-21 Tahap Sidang = 8 Perkara. Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 Perkara kebakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh Penyidik Mabes Polri, Penyidik Polda dan Penyidik PNS dengan rincian : Kejaksaan Jumlah Perkara Agung / No Keterangan Kejaksaan November Desember Tinggi Kejaksaan SPDP = 2 1 3 3 Agung RI P-19 = 1 Kalimantan P-19 = 1 2 7 7 Timur Sidang SPDP = 2 Kalimantan 3 8 8 Sidang Selatan Putus = 2 SPDP = 6 Kalimantan P-19 = 2 4 30 30 Tengah P 21 = 2 Putus = 20 13 Perkara Baru SPDP = 4 Kalimantan 5 11 24 P-19 = 9 Barat P 21 = 2 Sidang Putus = 3 8 Perkara Baru Sumatera SPDP = 8 6 16 24 Selatan P-19 = 4 P-21 = Sidang 12 Perkara Baru 7 Riau 42 54 SPDP = 8 11
=
=
=
=
8
Jambi
10
13
P-19 = 3 P 21 = 1 Sidang Putus = 18 3 Perkara Baru SPDP = 8 P-19 = 2 Sidang
Jumlah perkara 127 163 Dari jumlah perkara sejumlah 163 perkara hasil penyidikan terdiri dari Perkara yang melibatkan korporasi 15 perkara, Perkara yang melibatkan perorangan sejumlah 148 perkara. 11) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 1) Capaian Jamdatun pada Kejaksaan Agung, yakni : a Perdata : 12 Perkara/Kegiatan. b Tata Usaha Negara : 56 Perkara/Kegiatan. c Pemulihan dan Pelindungan Hak : 219 Perkara/Kegiatan. 287 Perkara/Kegiatan. Jumlah : Dengan rincian : Bantuan Hukum sebanyak 144 perkara/kegiatan, Pertimbangan Hukum sebanyak 124 perkara/kegiatan dan pelayanan hukum sebanyak 3 perkara/kegiatan serta tindakan hukum lain 16 perkara/kegiatan. Selain itu, Kejaksaan juga telah melakukan Penyelamatan Keuangan Negara sebesar Rp.520.005.000.000,00 dan Pemulihan Keuangan Negara sebesar Rp.63.849.885.443,00. 2) Capaian Bidang Datun pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se-Indonesia, yakni : a Perdata : 237 Perkara/Kegiatan b Tata Usaha Negara : 134 Perkara/Kegiatan. c Pemulihan dan Pelindungan Hak : 3.274 Perkara/Kegiatan. Jumlah : 3.465 Perkara/Kegiatan. Dengan rincian : Bantuan Hukum sebanyak 3.392 perkara/kegiatan, Pertimbangan Hukum sebanyak 94 perkara/kegiatan dan pelayanan hukum sebanyak 155 perkara/kegiatan serta tindakan hukum lain 4 perkara. Selain itu, Kejaksaan juga telah melakukan Penyelamatan Keuangan Negara sebesar Rp. 286.840.307.839 dan Pemulihan Keuangan Negara sebesar Rp.280.919.444.747,84. 12) Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti (PUP) ex Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah sebesar Rp.1.221.720.631,46. 13) Beberapa Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang telah berhasil diselesaikan adalah : Mewakili Menkopolhukam dalam gugatan Class Action dalam penanganan pengungsi korban Maluku Utara tahun 1999.
12
=
=
Mewakili Presiden RI dalam gugatan Kantor Hukum Fachmi Bachdim & rekan dalam perkara moratorium penempatan TKI ke Arab Saudi. Mewakili Presiden RI dalam gugatan LBH Jakarta dalam perkara pengusiran tempat tinggal atau kios di sekitar stasiun se-Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. Mewakili Presiden RI dalam gugatan OC. Kaligis dalam perkara penunjukan Candra Hamzah sebagai Komisaris PLN. Mewakili Kementerian Kelautan dalam gugatan Hai Yi Shipping dalam perkara perbuatan melawan hukum karena melakukan intervensi proses hukum yang melibatkan kapal MV Hai Fa. 14) Data barang rampasan negara yang telah dilakukan pelelangan oleh Kejaksaan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp.112.941.317.725,Hambatan dan kendala dalam proses penyelesaian barang rampasan negara, antara lain : 1) Ditemukan adanya surat-surat pendukung berupa bukti kepemilikan yang tidak lengkap dan juga terkadang diperlukan validasi data dengan instansi terkait sehingga memakan waktu yang cukup lama. 2) Ditemukan adanya barang rampasan negara yang ketika akan dieksekusi (proses lelang) ternyata telah beralih kepada pihak ketiga sehingga dilakukan upaya somasi dan upaya hukum lain yang sesuai dengan perkembangan di lapangan. 3) Dalam proses lelang seringkali ditemukan kondisi dimana barang rampasan tidak laku untuk dilelang atau tidak ada peminat (TAP) yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : harga taksasi dari apraisal cukup tinggi atau setidak menyamai harga pasar yang tertinggi. Daya beli masyarakat yang masih rendah. Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti lelang. 4) Dalam amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap saling bertentangan satu sama lain, contoh : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1649 K/Pid.Sus/2012 tanggal 20 November 2012 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terpidana Ir. Anung Nugroho : Barang Bukti nomor urut 238, berupa : “Tanah dan Bangunan di Jl. Permai XXXV RT.05/RW.09, Kel/Desa Mekar Rahayu Kec.Margaasih Kabupaten Bandung (Hak Milik No. 636/Gambar Situasi No.13162 tanggal 19 Desember 1983) dinyatakan dirampas untuk negara” sedangkan barang bukti nomor urut 236 berupa : “Sertifikat Hak Milik No. 636 Desa Mekar Rahayu, Gambar Situasi No.13162 tanggal 19 Desember 1983 ditandatangani oleh Ir. H.M. Najib Taufiq, MM (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara”, sehingga Jaksa Eksekutor mengalami kesulitan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung tersebut. 5) Kurang tersedianya anggaran untuk biaya pemeliharaan, pengamanan dan proses pelelangan barang sitaan/barang rampasan negara pada setiap kantor satuan kerja.
13
6) Untuk barang rampasan jenis kendaraan bermotor yang dalam penyitaannya tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan setelah dijual lelang pemenang lelang tidak dapat mengurus surat-suratnya di Kepolisian setempat (tidak dapat diterbitkan surat/bukti kepemilikan yang baru), walaupun sudah dilampirkan copy risalah lelang dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 7) Adanya gugatan dari pihak ketiga yang merasa berhak, sehingga menghambat proses penyelesaian. 15) Capaian yang telah dilakukan oleh SATGASSUS P3TPK dapat diuraikan sebagai berikut : Jumlah Penyelidikan : 1.873 perkara. Jumlah Penyidikan : 1.717 perkara. Jumlah Penuntutan : 2.274 perkara. Jumlah Eksekusi : 565 terpidana. Penyelamatan Keuangan Negara pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan sebesar Rp.604.461.049.374,-. Uang Pengganti yang disetor ke kas negara sebesar Rp.72.744.319.412,14. 16) Perkara Tindak Pidana Umum Yang Menarik Perhatian Publik, diantaranya adalah sebagai berikut: a) Perkara an. Tersangka Novel Bin Salim Baswedan dan Yuri Leonard Siahaan yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (2) (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 422 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP. Kasus Posisi Bahwa tersangka Novel Bin Salim Baswedan dan Yuri Leonard Siahaan pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2004 bertempat di Pantai Panjang Ujung Bengkulu diduga telah melakukan penganiayaan terhadap 6 (enam) orang pelaku pencurian sarang burung walet, dimana akibat penganiayaan tersebut salah satu pelaku pencurian An. Irwansyah Siregar mengalami luka tembak pada kaki dan menjadi luka permanen, sedangkan pelaku pencurian lainnya An. Mulyan Johani alias Aan meninggal dunia akibat pendarahan luka tembak. Adapun tindak lanjut penanganan perkara yaitu telah dilaksanakan tahap II dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dalam finalisasi surat dakwaan. b) Perkara an. Tersangka Dr. Taufiqurrahman Syahuri yang disangka melanggar Pasal 310 ayat (1) (3) KUHP Subs Pasal 311 ayat (1) KUHP Subs. Pasal 316 KUHP. Kasus Posisi Bahwa tersangka pada tanggal 30 Januari 2015 dan tanggal 28 Pebruari 2015, diduga telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Hakim Sarpin Rizaldi, SH. MH berdasarkan hasil wawancara di media online yaitu Merdeka.Com, Liputan6.Com dan Tempo.Com.
14
Adapun tindak lanjut penanganan perkara yaitu berkas perkara telah dikembalikan ke Penyidik berdasarkan surat Nomor B3495/E.2/Epp.1/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dan sampai dengan saat ini berkas perkara masih berada di Penyidik. c) Perkara an. Tersangka Suparman Marzuki SH., M.Si. yang disangka melanggar Pasal 310 ayat (1) (3) KUHP Subs Pasal 311 ayat (1) KUHP Subs. Pasal 316 KUHP. Kasus Posisi Bahwa tersangka pada tanggal 19 Pebruari 2015 dan tanggal 28 Pebruari 2015, diduga telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Hakim Sarpin Rizaldi, SH. MH berdasarkan hasil wawancara di media online yaitu Merdeka.Com, Liputan6.Com dan Tempo.Com. Adapun tindak lanjut penanganan perkara yaitu mengingat petunjuk Jaksa Peneliti belum dipenuhi maka berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik berdasarkan Surat Nomor : B3396/E.2/Epp.1/12/2015 tanggal 3 Desember 2015 dan sampai dengan saat ini berkas perkara masih di Penyidik. d) Perkara tersangka Bambang Widjojanto yang disangka melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Kasus Posisi Bahwa tersangka pada tahun 2010 diduga telah menganjurkan memberikan keterangan palsu kepada saksi-saksi dalam sengketa perselisihan pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun tindak lanjut penanganan perkara yaitu berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) dan pada tanggal 18 September 2015 telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Mabes Polri kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Tahap II) Perkara tersebut sampai sekarang sedang dipelajari oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Pasal 139 KUHAP, JPU masih melakukan penelitian apakah perkara tersangka Bambang Widjojanto tersebut layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. e) Perkara tersangka Abraham Samad (Ketua KPK) non aktif yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 266 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus Posisi Bahwa tersangka Abraham Samad bersama Feriyani Lim (tersangka dalam berkas tersendiri) memberikan keterangan palsu dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP di Kecamatan Panakukan Sulawesi Selatan. Adapun tindak lanjut penanganan perkara yaitu berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21). Selanjutnya pada tanggal 22 September 2015, telah dilakukan penyerahan
15
tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Tahap II). Perkara tersebut sampai sekarang sedang dipelajari oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Makassar, Berdasarkan Pasal 139 KUHAP, JPU masih melakukan penelitian apakah perkara tersangka Abraham Samad tersebut layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. f) Perkara atas nama Tersangka Setiyardi Alias Setiyardi Budiono dan H. Darmawan Sepriyossa, SE yang disangka melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Subs pasal 310 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Kasus Posisi Bahwa para tersangka diduga dengan sengaja telah menyerang kehormatan, nama baik dan harkat martabat pribadi Joko Widodo dengan cara membuat tulisan yang tidak benar dan tidak didukung dengan data-data yang akurat secara hukum di dalam Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5 – 11 Mei 2014. Adapun tindak lanjut penanganan perkara yaitu Berkas Perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan dilakukan finalisasi surat dakwaan. g) Perkara atas nama Tersangka Dr. Yulianus Paonganan, S.Si yang disangka melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf a dan e jo Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kasus Posisi Tersangka diduga telah menyebarkan foto Presiden Joko Widodo yang duduk bersama artis Nikita Mirzani yang dianggap mengandung muatan pornografi melalui akun facebook dan twitter miliknya. Adapun tindak lanjut penanganan perkara yaitu sampai dengan saat ini berkas perkara tahap I belum diterima oleh Jaksa P-16 i. Perkara atas nama Terdakwa Margriet Ch Megawe yang didakwa melanggar Pasal 340 KUHP Jo. 55 KUHP, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP, Pasal 353 ayat (1),(3) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP, pasal 76C Jo. pasal 80 ayat (1), (3) UU Perlindungan Anak Jo. pasal 64 KUHP, pasal 76I Jo. pasal 88 UU Perlindungan Anak Jo. pasal 64 KUHP, pasal 76B Jo. pasal 77B UU Perlindungan Anak Jo. pasal 64 KUHP, pasal 76A huruf a UU Perlindungan Anak Jo. pasal 64 KUHP. Kasus Posisi Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, penganiayaan berencana yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau kekerasan atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia dan atau melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak secara terus menerus dan atau membiarkan anak dalam situasi perlakuan
16
salah/penelantaran secara terus menerus dan atau diskriminasi terhadap anak/korban. Adapun tindak lanjut penanganan perkara yaitu dalam proses persidangan. j. Perkara atas nama terdakwa Wong Chi Ping als. Surya Wijaya Kasus Posisi Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan Ahmad Salim MS, Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung, Tan See Ting Als A Ting, Cheung Hon Ming, Syarifudin Nurdin, Surjadi dan Andika telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman narkotika 835 bungkus plastik bening berisi kristal mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat tiap bungkus kurang lebih 1.033,057 gram dengan total berat brutto kurang lebih 862.603, 1 gram. Adapun tindak lanjut penanganan perkara yaitu terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding. j. Kasus perkara Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan (Korporasi PT. Antang Sawit Perkasa) an. Tersangka Wong Deming alias Wang Zu Xiang (WN. Tiongkok) yang disangkakan melanggar Pasal 98 ayat (1) atau Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 jo. Pasal 117 Jo. Pasal 118 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kasus posisi Bahwa pada bulan Agustus 2015 sampai dengan September 2015 telah terjadi kebakaran di lahan di areal milik PT. Antang Sawit Perkasa, yang akhirnya membakar lahan di lokasi HGU PT. Antang Sawit Perkasa, dengan luasan kurang lebih 136 hektar, dikarenakan kurangnya alat sarana dan prasarana pemadam api yang dimiliki PT. Antang Sawit Perkasa Adapun tindak lanjut penanganan perkara yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau menerbitkan P-16A Nomor : Print-74/Q.2.12.7/Ep.2/12/2015 tanggal 17 Desember 2015. l. Perkara Tindak Pidana Terorisme atas nama MUHAMMAD BASRI Alias ABU SAIF Alias BASRI yang disangka melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 atau Pasal 13 Huruf b atau Pasal 13 huruf UU Terorisme. Kasus Posisi Tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme yaitu dalam peristiwa pelemparan bom rakitan kepada Syarul Yasin Limpo. Tindak lanjut penanganan perkara yaitu dalam proses persidangan. m. Perkara Tindak Pidana Terorisme (ISIS) atas nama Koswara Alias Ibnu Abdilah Alias Koswara Ibnu Abdilah Alias Abu Hanifah Alias Abu Kembar Alias Jack yang disangka melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 UU Terorisme dan Pasal 4 Jo Pasal 5 UU Pendanaan Terorisme, atau Pasal 139a, 139b KUHP. Kasus Posisi
17
Tersangka diduga terlibat dalam mendanai dan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruh nya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ dengan cara mengirim orangorang ke Suriah. Tindak lanjut penanganan perkara yaitu dalam proses persidangan. n. Perkara Tindak Pidana Terorisme (ISIS) atas nama Ridwan Sungkar Alias Iwan Alias Abu Bilal Alias Ewok yang disangka melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 UU Terorisme Kasus Posisi Tersangka diduga terlibat dalam memfasilitasi keberangkatan Warga Negara Indonesia yang hendak bergabung dengan ISIS di Suriah. Tindak lanjut penanganan perkara yaitu dalam proses persidangan. 17) Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Menarik Perhatian Publik a) Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan Sosial dan Hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA. 2013. Atas nama Gatot Pujo Nugroho (Gubernur Sumatera Utara non aktif) dan Drs. Eddy Syofian, MAP (Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara). Dalam perkara ini Tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 300 orang saksi (Tim Verifikator, para pejabat Pemprov Sumut dan para penerima bantuan sosial dan hibah) ; Telah melakukan pemeriksaan ahli (BPK & Kemendagri); Jumlah pasti kerugian keuangan negara masih dalam proses penghitungan oleh BPK RI; Tersangka Drs. Eddy Syofian, MAP, telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung R.I. TMT. 12 Nopember 2015; Berkas perkara atas nama tersangka Drs. Eddy Sofyan, MAP, telah diserahkan kepada Jaksa Peneliti tanggal 6 Januari 2016, dan saat ini dalam proses penelitian. Adapun tersangka Gatot Pujo Nugroho (dalam penahanan KPK), telah diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 5 dan 24 Nopember 2015. b) Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penjualan tiga hak tagih / cessie oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Tahun 2003 kepada Victoria Securities International Corporation. Tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 45 (empat puluh lima) orang saksi; Telah meminta keterangan 2 (dua) orang ahli; Telah melakukan penggeledahan dengan izin dari Pengadilan terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan barang bukti terkait perkara ini;
18
Melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen ex. BPPN; Selanjutnya penentuan tersangka akan dilakukan melalui gelar perkara. c) Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Dahlan Iskan, yakni : - JAMPIDSUS Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan 16 unit mobil jenis Electric Mikrobus dan Electric Executive Bus tahun 2013-2014. Atas nama tersangka Ir. Dasep Ahmadi. Tersangka ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung R.I, TMT 28 Juli 2015, selanjutnya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan saat ini dalam proses persidangan. - Kejati DKI Jakarta melakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembangunan 21 Gardu Induk (1.610 MV) pada induk pembangunan dan jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.063.700.832.087- (Satu trilyun enam puluh tiga miliyar tujuh ratus juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah). - Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan (Pelepasan) Aset-Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di BUMD oleh PT. Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur tahun 2000 s/d 2010. d) Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan program acara siap siar LPP-TVRI TA. 2012. - H. Mandra Naih (Direktur CV. Viandra Production) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun. (inkracht) - Iwan Chermawan Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun, terhadap putusan tersebut terdakwa mengajukan banding. - Yulkasmir Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun, terhadap putusan tersebut terdakwa mengajukan banding. - Irwan Hendarmin, S.Kom Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun, terhadap putusan tersebut terdakwa mengajukan banding. - Drs. Eddi Mahmudi Efendi (PNS / Direktur Keuangan LPP TVRI / Kuasa Pengguna Anggaran)
19
e)
f)
g)
h)
i)
Perkara terdakwa saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan acara pemeriksaan saksisaksi. Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengalihan HATPJKA menjadi HPL Pemda TK-II Medan 1982, penerbitan HGB 1994 dan pengalihan HGB tahun 2004 serta perpanjangan HGB 2011. Atas nama Handoko Lie. Perkara atas nama terdakwa Handoko Lie telah diputus oleh Pengadilan Tipikor dengan amar pada pokoknya menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Prematur, Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (NO / Niet Ontvakelijke Verklaard). Pada saat ini JPU melakukan upaya hukum banding. Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan sarana olahraga Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga (P3SON) berupa peralatan Sport Science di Kemenpora TA 2011. Atas nama tersangka Rino Lande dan Drs. Brahmantori. Para tersangka ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung R.I. TMT. 26 Oktober 2015. Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana hasil penjualan tiket pada PT. Merpati Nusantara Airlines Distrik. Atas nama tersangka Bambang Prajoko, Hendro Cahyono, Asrianto serta Ruci Novihari. Para Tersangka ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung R.I. TMT 28 Oktober 2015. Adapun tersangka Ruci Novihari ditahan di Rutan Pondok Bambu TMT. 17 Nopember 2015. Saat ini perkara para tersangka masih dalam proses penyidikan. Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran pajak PT. Mobile 8 Telecom (PT. Smartfren) Tahun Anggaran 2007-2009). Tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap orang saksi; Telah melakukan penyitaan dokumen-dokumen dan barang bukti lainnya dan telah dimintakan persetujuan penyitaan dari Pengadilan ; Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang ahli; Telah berkoordinasi dengan BPK untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara; Penentuan tersangka akan dilakukan melalui gelar perkara. Penyelidikan dugaan tindak pidana terkait permufakatan jahat dalam rencana perpanjangan kontrak Freeport Kejaksaan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana terkait permufakatan jahat dalam rencana perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia atas bukti rekaman percakapan yang disebut-sebut melibatkan Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid dan Direktur PTFI Maroef Sjamsoeddin. Kejaksaan sampai saat ini terus menggali bukti-bukti permulaan dengan meminta keterangan seperti menteri ESDM Sudirman
20
Said, Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, termasuk menyimpan rekaman pembicaraan saat pertemuan. Disamping itu Kejaksaan juga meminta bantuan ahli dari ITB untuk memeriksa keaslian bukti rekaman tersebut. 18) Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Tahun 2015 atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), sebagai berikut: 1) Belanja : Pengendalian belanja penanganan perkara belum sepenuhnya tertib Kajati diperintahkan memberikan teguran serta pemberian petunjuk ke Jampidsus dan Daerah. 2) Aset : - Pengelolaan piutang uang pengganti belum sepenuhnya tertib Telah Rekonsiliasi dan Validasi serta petunjuk ke Jampidsus dan Daerah. - Pencatatan dan pelaporan piutang denda tilang verstek belum tertib Pemberian petunjuk ke daerah dan verifikasi Giro I dan Giro II. - Penatausahaan dan pelaporan persediaan belum sepenuhnya tertib sosialisasi oleh Biro Keuangan. - Penatausahaan dan pelaporan aset tetap belum sepenuhnya tertib sosialisasi oleh Biro Keuangan, penertiban asset Negara, pensertifikatan tanah Kejagung dan koordinasi dengan PT Astra International. 3) Barang Bukti : Penatausahaan barang bukti yang bernilai ekonomis belum dilaksanakan sosialisasi oleh Biro Keuangan, pemberian petunjuk ke daerah terkait temuan tersebut dan terkait peningkatan kinerja pengelolaan keuangan 19) Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Tahun 2015 atas Kepatuhan Perundangundangan terhadap pendapatan dan hibah serta belanja, sebagai berikut : 1) Pajak belum setor = Rp.82.799.586, Penyetoran : Rp.48.359.564,- dan pemberian petunjuk ke daerah. 2) PNBP pada Kejari Pusat belum setor = Rp.260.494.270, Seluruhnya telah disetorkan. 3) PNBP dari uang rampasan dan denda tilang verstek sebesar Rp.1.403.776.510,- belum disetor ke kas negara dan uang rampasan sebesar Rp.4.087.231.831,- ; USD 3.817 ; INR 2,690 ; SGD 412 ; THB 220 ; HKD 24 ; MYR 8,407 ; CNY 3,710 ; dan EURO 50 terlambat disetor ke kas negara. Petunjuk ke daerah agar disetor tepat waktu. 4) Proses pelelangan pekerjaan belanja modal tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk ke Bandiklat dan daerah. 5) Kelebihan pembayaran atas belanja modal = Rp.378.104.659,31.
21
Penyetoran : Rp.295.976.922,44 dan pemberian petunjuk ke daerah. 6) Biaya pemeliharaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa : Rp.859.414.000, Koordinasi dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. 7) Kelebihan pembayaran interkoneksi Wide Area Network (WAN) = Rp.95.955.100, Seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara. 20) Kejaksaaan berusaha menjaga harmonisasi dan sinergitas dengan aparat penegak hukum lainnya, KPK, Kepolisian RI. Tidak ada persaingan, justru saling berkolaborasi dalam hal penegakan hukum di Indonesia karena kejaksaan merupakan leader sektor dalam pemberantasan Korupsi. 21) Terkait sinergitas yang menghasilkan energi negatif atau benturan antar para penegak hukum diharapkan tidak terjadi. Bahwa Kejaksaan sedang melakukan pembenahan Simkari untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses perkara. 22) Kasus freeport tidak akan dipaparakan seluruhnya di depan publik, mengingat kode etik dan juga berpegang pada asas praduga tidak bersalah. Terkait pemberitaan media, Kejaksaan sedang menangani kasus besar yang menyita perhatian publik. Sebaiknya tidak menyebutkan secara langsung media apa yang telah menyerang dan menggangu kinerja Kejaksaan. 23) Bahwa Kejaksaan tidak punya kewenangan di Kepulauan Anambas, Sebagai contoh kondisi di Wamena dengan segala keterbatasan akses. Kedepannya diharapkan dapat membangun kantor Kejaksaan di daerah terpencil. 24) Tidak ada kepentingan politik dan kepentingan pribadi dalam mengusut kasus korupsi, dan meminta dukungan agar dapat melakukan pemberantasan korupsi. Kejaksaan akan menangani kasus dengan cermat, bukti-bukti yang ada seperti bukti rekaman penting dalam proses penyidikan. Kejaksaan akan melakukan penyidikan kasus freeport secara hati-hati dan tidak ada unsur politis, tidak dapat menyampaikan secara detail mengenai kasus freeport dalam forum ini sebab masih dalam proses penyidikan dan meminta waktu untuk melakukan penyidikan. 25) Terkait sengketa lahan DL Sitorus, pada tahun 2008 lahan sudah pernah dieksekusi, tetapi ternyata tidak berjalan dengan baik. Diharapkan negara dapat segera mengambil alih lahan tersebut sebab kerugian negara mencapai 5 Milyar perhari. 26) Kasus DL Sitorus pernah dilakukan eksekusi pada tahun 2008, disisi lain DL Sitorus belum mau meninggalkan lahannya yang perhari menghasilkan 5 M. 3. Mengingat pertanyaan Anggota dari Fraksi Gerindra tentang direksi mobile 8 tidak dijawab oleh Jaksa Agung, maka Fraksi Partai Gerindra menyatakan walk out. Bahwa ada jawaban dari Jaksa Agung yang terlewatkan, sehingga Fraksi Gerindra memilih untuk walk out. Diusulkan agar memberikan kesempatan Jaksa Agung untuk menjawab masalah tersebut. 4. Bahwa persoalan walk out bukan merupakan persoalan yang sangat penting dan diharapkan Jaksa Agung, menjawab pertanyaan yang belum selesai dijelaskan.
22
5. Berdasarkan hasil lobby telah disepakati bahwa Komisi III akan mengundang Fraksi Partai Gerindra pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 jam 10.00 dalam rapat internal Komisi III DPR RI
III. PENUTUP Rapat Kerja dengan Jaksa Agung RI diskors pukul 21.45 WIB dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, pukul 13.00 WIB
23
