LAPORAN PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN SEMESTER II (TAHUNAN) TAHUN 2011

LAPORAN PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN SEMESTER II (TAHUNAN) TAHUN 2011

LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER II (TAHUNAN) TAHUN 2011

1

Daftar Isi BAB I. Pendahuluan A. Umum B. Organisasi Kormonev Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 di Lingkungan Kementerian Keuangan C. Dasar Hukum D. Matrik Ringkasan Capaian Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2011 Bab II. Struktur Organisasi Kementerian Keuangan A. Unit Organisasi Eselon I B. Kantor Vertikal C. Unit Pelaksana Teknis Bab III. Laporan Semester II (Tahunan) Tahun 2011 Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 DIKTUM UMUM A. Diktum PERTAMA B. Diktum KEDUA C. Diktum KETIGA D. Diktum KEEMPAT E. Diktum KELIMA F. Diktum KEENAM G. Diktum KETUJUH H. Diktum KEDELAPAN I. Diktum KESEMBILAN J. Diktum KESEPULUH DIKTUM KHUSUS K. Diktum KESEBELAS Angka 1 L. Diktum KESEBELAS Angka 2 Bab IV. Upaya yang Telah Dilaksanakan Terkait Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan A. MoU/Nota Kesepahaman dengan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait Lainnya B. Terbentuknya Unit Kepatuhan Internal C. Peningkatan Transparansi Kantor Pelayanan D. Penerapan PMK No. 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan E. F. G. H. I.

Pelanggaran (Whistle Blowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan Transparansi Informasi Kepada Publik Peningkatan Disiplin Pegawai Pembinaan Mental dan Agama Penerapan Manajemen Risiko Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Berbasis Balanced Score Card

Bab V. Penutup Lampiran & Matrik 2

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

4 6 7 8

12 13 14

18 18 19 20 22 23 24 24 24 25 26 27

36 37 37 39 39 40 40 41 42


Bab I.

Pendahuluan

3

A. Umum Dari tahun ke tahun informasi tindak pidana korupsi tidak pernah surut, bahkan semakin meningkat baik dari jumlah kasusnya maupun kualitasnya. Tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara-cara yang semakin sistematis, dan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga mengancam kehidupan dalam masyarakat dan negara. Kerugian negara yang ditimbulkannyapun semakin besar. Tindak pidana korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai tindak kejahatan biasa melainkan telah menjadi tindak kejahatan luar biasa. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian dan usaha yang sangat serius untuk mencegah dan memberantasnya. Berbagai upaya sudah dilakukan namun hasilnya masih belum mampu menghilangkan ttindak pidana korupsi di Indonesia. Sejalan dengan bergulirnya tuntutan reformasi oleh publik maka pada awal periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I, Presiden mencanangkan strategi pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 berisi 10 (sepuluh) diktum umum dan 1 (satu) diktum khusus. Sebelas diktum tersebut diharapkan dapat mencakup seluruh aspek yang diperlukan oleh Pemerintah dalam rangka mengantisipasi berbagai modus korupsi serta mampu menjadi alat dalam percepatan pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tersebut ini ditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; 2. Jaksa Agung Republik Indonesia; 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; 6. Para Gubernur, dan 7. Para Bupati dan Walikota. Kepada para pihak yang ditunjuk dalam Inpres tersebut diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam diktum umum Inpres dimaksud yang meliputi: 1. Seluruh Pejabat Pemerintah termasuk Penyelenggara Negara menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; 2. Membantu KPK dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungannya; 3. Membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat; 5. Menetapkan program dan wilayah bebas korupsi; 6. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara konsisten untuk mencegah kebocoran dan pemborosan; 7. Menerapkan kesederhanaan dalam pribadi dan kedinasan; 4



8. Memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi (percepatan informasi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka); 9. Melakukan kerjasama dengan KPK, menelaah dan mengkaji sistem-sistem yang menimbulkan tindak pidana korupsi; 10. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya. Selanjutnya Inpres ini juga memberi instruksi khusus kepada Menko Bidang Ekonomi, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS untuk melakukan kajian-kajian dan uji coba pelaksanaan sistem E-Procurement yang dapat digunakan bersama instansi pemerintah. Selain itu, kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Negara PAN, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Negara BUMN, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, KAPOLRI, Gubernur, serta Bupati/Walikota juga diberikan instruksi khusus, yang pada intinya berupa tugas untuk melaksanakan upaya-upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan bidang masing-masing.

dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, disebutkan bahwa Kementerian Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara. Tugas dan fungsi Kementerian Keuangan untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara menjadikan Kementerian Keuangan mempunyai peran sangat strategis dalam upaya pemberantasan korupsi, mengingat korupsi tidak terlepas dari keuangan dan kekayaan negara. Dalam hal ini diperlukan manajemen, aturan dan sumber daya aparatur yang baik untuk mencegah timbulnya korupsi. Begitu pentingnya peran Kementerian Keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga selain harus melaksanakan 10 diktum umum sebagaimana seluruh Kementerian dan Lembaga, Kementerian Keuangan mendapat amanat khusus pada Diktum Kesebelas Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Diktum Kesebelas angka 2 Inpres Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan bahwa khusus kepada Menteri Keuangan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi, dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya. Untuk itu sebagai tonggak pelaksanaan seluruh diktum Inpres Nomor 5 Tahun 2004, Kementerian Keuangan telah membuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, yang ditandatangani oleh para Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan bersama dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan upaya nyata yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah melaksanakan program reformasi birokrasi, yang meliputi penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, serta peningkatan disiplin dan kualitas sumber daya 5

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

manusia. Hal tersebut ditujukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang profesional, amanah, dan tepat arah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik demi tercapainya pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien.

B. Organisasi Kormonev (Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi) Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan telah merintis program reformasi birokrasi yang bertumpu kepada penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, serta peningkatan disiplin dan kualitas sumber daya manusia sejak tahun 2002. Berkaitan dengan diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004, pada awal tahun 2007 Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2007 tentang Pengorganisasian, Personel, dan Mekanisme Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Departemen Keuangan. Selanjutnya untuk memantapkan pelaksanaan Inpres tersebut, setiap tahun susunan Tim Kormonev Kementerian Keuangan diubah dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Perubahan susunan keanggotaan dan juga masa kerja Tim Kormonev untuk Tahun 2011 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KM.1/2011 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Kementerian Keuangan. Secara garis besar, susunan keanggotaan Tim Kormonev Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 terdiri atas: 1. Penanggung jawab adalah Menteri Keuangan; 2. Koordinator Pelaksana Inpres Nomor 5 Tahun 2004 adalah Sekretaris Jenderal; 3. Sekretariat Pelaksana adalah Pimpinan unit organisasi di bawah Sekretariat Jenderal, dalam hal ini adalah Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia; 4. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi adalah Inspektur Jenderal; 5. Sekretariat Monitoring dan Evaluasi adalah Pimpinan unit dibawah Sekretariat Inspektorat Jenderal; 6. Kelompok Kerja (Pokja) Monitoring dan Evaluasi adalah Inspektur Bidang Investigasi dan para Sekretaris Ditjen/Badan serta Kepala Bagian yang membidangi organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Keuangan. Atas dasar Keputusan Menteri Keuangan tersebut, para Pimpinan Unit Eselon I melalui Sekretaris masing-masing unit eselon I melakukan program-program kegiatan dan pengkajian tentang agenda percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Program Kormonev dan pengkajian yang telah dilaksanakan oleh Tim Kormonev Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan Kementerian Keuangan hingga semester II Tahun 2011 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Merumuskan indikator-indikator kinerja pelaksanaan 11 (sebelas) diktum dalam Inpres 5 Tahun 2004 pada awal semester pertama. Dengan berpedoman pada indikator kinerja tersebut, masing-masing unit Eselon I memiliki persamaan persepsi dan parameter untuk melaksanakan amanat setiap diktum terkait dengan 6



program percepatan pemberantasan korupsi. Meskipun demikian, indikator kinerja yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan 11 diktum Inpres pada setiap periode semester dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika organisasi dan manajemen keuangan negara; 2. Menyusun Laporan Semesteran dan Tahunan Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004 di lingkungan Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2011. Dalam menyusun laporan pelaksanaan Inpres dimaksud, semua unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan secara aktif memberikan kontribusi, mengingat pelaksanaan percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi senyatanya dilakukan oleh unit Eselon I. Penyusunan Laporan Semesteran/Tahunan tersebut secara periodik telah dibuat sejak Tahun 2007; 3.

Melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. Kegiatan ini ditujukan untuk mencegah dan mengurangi peluang timbulnya perbuatan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Keuangan Nomor 78/MK.01/2009 tentang Penelaahan, Pengkajian, dan/atau Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tugas Departemen Keuangan Yang Berpotensi Terjadinya Praktik Korupsi;

4. Penyelenggaraan sosialisasi mengenai Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi kepada seluruh pejabat eselon II dan eselon III yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan KPK. Sampai dengan tahun 2011, Sosialisasi Inpres 5 Tahun 2004 telah diikuti oleh seluruh pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan dan 596 eselon III/Kepala Kantor Pelayanan.

C. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Laporan Kormonev Semester II Tahun 2011 ini adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/94/M.PAN/ 8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan INPRES Nomor 5 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/4/2006; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 7

BAB I PENDAHULUAN

Penyelenggara Negara (LHKPN). Sosialisasi tersebut dilakukan dengan mengundang narasumber dari

Keuangan; 10. Instruksi Menteri Keuangan Nomor 78/IMK.01/2009 tentang Penelaahan, Pengkajian, dan/atau Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tugas Departemen Keuangan Yang Berpotensi Terjadinya Praktik Korupsi; 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KM.1/2010 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Kementerian Keuangan; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2011 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. Matrik Ringkasan Capaian Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2011 Diktum Pertama

Target • 100% jumlah pejabat yang telah menyampaikan LHKPN

• 94,58%

• 100% Persentase pemberian sanksi terhadap pejabat yang belum menyampaikan LHKPN

• 12,44%

Kedua

• 100 % NHK yang diumumkan di papan internal

• 98,57

Ketiga

• 100% pejabat yang menetapkan penetapan kinerja (kontrak kinerja)

• 100%

Keempat

• • • • •

• • • • •

Kelima

• 100% Jumlah Program • 100% unit kerja yang dijadikan wilayah bebas korupsi

• 100% • 100%

Keenam

• Jumlah pejabat yang bersertifikat LKPP sebanyak 2.862 orang • 100% pekerjaan pengadaan barang yang sesuai prosedur

• 3.148 orang (109,99%) • 75% atau 3 sesuai dan 1 masih ada kesalahan prosedur • 13,40% penghematan

100% penyusunan SOP layanan publik 100% janji waktu layanan unggulan 3,87 indeks kepuasan konsumen 100% tindak lanjut pengaduan masyarakat 100% kantor yang telah menyediakan fungsi helpdesk

• 10% penghematan belanja barang dan belanja modal dengan pelaksanaan e-procurement

100% 96,43% 3,86 (99,74%) 100% 100%

Ketujuh

• Menetapkan penghematan penyelenggaraan kegiatan perkantoran

• Telah diterbitkan 1 (satu) IMK tentang penghematan sehingga capaian 100%

Kedelapan

• 100% pemenuhan permintaan informasi dari KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan RI.

• 100% dipenuhi (49 kali permintaan)

Kesembilan

• 17 Jumlah kegiatan kerjasama dengan KPK

• 19 kerja sama (101,76%)

Kesepuluh

• 117 kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan aparatur • 100% penegakan disiplin/pemberian sanksi kepada aparatur yang melanggar peraturan disiplin pegawai

• 137 kegiatan (117%) • 100%

Khusus angka 1

• 16 /L/Komisi/BUMN/Perguruan Tinggi yang mempergunakan layanan sistem e-procurement Kementerian Keuangan

• 27 (168,75%) K/L/Komisi/BUMN/ Perguruan Tinggi yang menggunakan e-proc KemKeu • 13,40% penghematan paket pengadaan yang dilakukan oleh pengguna sistem LPSE

• 10% penghematan paket pengadaan yang dilakukan oleh pengguna sistem LPSE

8

Realisasi



Khusus angka 2

Target • 143 jumlah putusan pengadilan pajak yang diteliti oleh Tim Gabungan BPKP, Itjen, dan KPK • 100% tercapainya target penerimaan pajak • 100% terinternalisasikannya nilai-nilai organisasi dan kode etik di Ditjen Pajak • Targetnya 1 kegiatan kerjasama unit penegak hukum internal Ditjen Pajak dengan KPK • 17 kegiatan pengujian kepatuhan pelaksanaan sistem dan peraturan • 340 SOP (284 SOP baru dan 56 SOP revisi) di bidang perpajakan yang disusun dan disempurnakan • 30 penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK • 21 usulan pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak • Target Penerimaan Bea Masuk dan Cukai sebesar Rp 85,77 trilyun • Adanya 11 unit kepatuhan internal dan unit intelijen atau penyidikan • Meningkatnya kemampuan pengawasan internal melalui Electronic Data Interchange DJBC dengan target 100% • 100 % diterapkannya Modul Pelaporan Online (MPO) • Terlaksananya 12 kerjasama unit penegak hukum internal DJBC, Itjen dan KPK • Tersusunnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan. • PNBP dalam APBN sebesar Rp 250.906.980.000 • Piutang PNBP Khusus BUN yang tertagih Rp 2.840.050.000.000 • Tersusunnya Kajian Sebagai Bahan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP • Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif PNBP pada K/L • Tersusunnya 1 Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya • Tersusunnya Satuan Anggaran Per Satuan Kegiatan (SAPSK) tepat waktu • Tersusunnya Peraturan Menteri Keuangan tentang juknis Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L. • Tersusunnya RUU APBN dan RUU APBN-P tahun 2011 dengan target 2 Rancangan Undang-Undang. • Tersusunnya Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain Tepat Waktu • Terlaksananya penyaluran transfer ke daerah tepat waktu dan efisien • Tersusunnya 18 peraturan alokasi dana transfer daerah yang akurat • Kepatuhan Bank Persepsi/Pos Persepsi dalam melaksanakan kontrak (100%) • Tersusunnya/disempurnakannya 77 peraturan perundangundangan dan petunjuk pelaksanaan di bidang perbendaharaan • Tersusunnya RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2010

Realisasi • 281 putusan (196,50%) yang diteliti • Penerimaan 97,14% • 106,66% • 17 kali sosialisasi LHKPN oleh KPK di Ditjen Pajak. • 20 kegiatan (117,65%) • 497 SOP atau 146,18% (381 SOP baru dan 116 SOP revisi) • 33 penyelesaian PP dan PMK (110%) • 25 penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Perdirjen pajak (119,04%) • Penerimaan Rp 131,100 trilyun (152,85%) • Capaian 100% • Capaian 100% • Capaian 100% • 7 kegiatan (tingkat capaian 58.39% • Terealisasi sebanyak 13 PMK dan 22 PerDirJen Bea Cukai • Rp 321.205.080.000 (112,09%) • Rp 2.400.000.000.000 (84,51%) • Tersusunnya konsep Naskah Akademis Revisi UU No 20 Tahun 1997 (capaian 100%) • Seluruh kegiatan penyusunan RPP telah selesai dilaksanakan (capaian sebesar 100%) • 2 PMK tentang Standar Biaya (200%) • Ditetapkannya SAPSK dengan SE MK (100%) • Ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang juknis Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L. • Realisasi 100%

BAB I PENDAHULUAN

Diktum

• Realisasi 100% • Realisasi 100,18% • Realisasi 37 peraturan alokasi dana transfer daerah • 3 bank tidak patuh (99,4%) sehingga ditegur/didenda • Realisasi sebanyak 133 peraturan atau capaian sebesar 172,72% • Terealisasi pada 20 Juni 2011 (100%)

9

10



Bab II.

Struktur Organisasi

11

A. Unit Organisasi Kantor Pusat Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, susunan organisasi Kementerian Keuangan terdiri atas: 1. Menteri Keuangan; 2. Wakil Menteri Keuangan; 3. Sekretariat Jenderal (Setjen); 4. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA); 5. Direktorat Jenderal Pajak (DJP); 6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC); 7. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB); 8. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); 9. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK); 10. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU); 11. Inspektorat Jenderal (Itjen); 12. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK); 13. Badan Kebijakan Fiskal (BKF); 14. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK); 15. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara; 16. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara; 17. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional; 18. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal; 19. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi; 20. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan; 21. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai; 22. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan; 23. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan 24. Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai. 12



Menteri Keuangan

Wakil Menteri Keuangan

Sekretariat Jenderal

Direktorat Jenderal Anggaran

Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Badan Kebijakan Fiskal

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pusat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Penilai

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pusat Investasi Pemerintah

Sekretariat Pengadilan Pajak

Sekretariat Komite Pengawasan Pajak

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/ PMK.01/2007, di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan terdapat Sekretariat Pengadilan Pajak yang berada di bawah Sekretarit Jenderal, bersama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011, dan Setretariat Komite Pengawas Perpajakan yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010.

B. Kantor Vertikal Di lingkungan Kementerian Keuangan juga terdapat 4 (empat) unit eselon I yang memiliki kantor vertikal di daerah, yaitu: 1. Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kantor vertikal yang terdiri atas: a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus; c.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus; 13

BAB II STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN

Inspektorat Jenderal

Staﬀ Ahli Menteri

d. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar; e. Kantor Pelayanan Pajak Madya; f.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama;

g. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). 2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai kantor vertikal yang terdiri atas: a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC); c.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC Madya Pabean);

d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC Madya Cukai); e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A; f.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B;

g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C; h. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A1; i.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A2;

j.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A3;

k. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe B. 3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai kantor vertikal yang terdiri atas: a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai kantor vertikal yang terdiri atas: a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

C. Unit Pelaksana Teknis Selain instansi vertikal, Kementerian Keuangan juga memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai berikut: 1. Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; 2. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (pada Ditjen Bea dan Cukai); 3. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan); 14



4. Balai Diklat Kepemimpinan (pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan); 5. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (pada Ditjen Pajak); 6. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (pada Ditjen Pajak); 7. Kantor Pengolahan Data Eksternal (pada Ditjen Pajak); Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (pada Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan).

BAB II STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN

8.

15

16



Bab III.

Laporan Semester II (Tahunan) Tahun 2011 Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004

17

Uraian Indikator dan Target sesuai dengan diktum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tampak berikut ini.

DIKTUM UMUM A. Diktum PERTAMA

Diktum pertama, yaitu “Pejabat yang Termasuk Penyelenggara Negara yang belum Melaporkan Harta Kekayaan agar Segera Melaporkannya Kepada KPK”, diimplementasikan melalui perumusan 2 (dua) indikator sebagai berikut: 1. Persentase jumlah pejabat yang telah menyampaikan LHKPN s.d. akhir tahun, yaitu perbandingan antara jumlah pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dengan jumlah pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN.

Pada Tahun 2011, jumlah pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2011adalah sebanyak 24.177 pejabat yang berasal dari seluruh unit eselon I dilingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, pada akhir semester II Tahun 2011 jumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah menyampaikan LHKPN adalah sebanyak 22.867 Pejabat. Dengan demikian, capaian untuk indikator 1 pada Diktum PERTAMA ini adalah sebesar 94,58%.

2. Persentase pemberian sanksi terhadap pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yaitu perbandingan antara jumlah pejabat yang telah diberikan sanksi dengan jumlah pejabat yang belum menyampaikan LHKPN.

Dari sejumlah pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN, dapat diketahui bahwa seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan terdapat 1.310 pejabat yang belum menyampaikan LHKPN Kepada KPK di Tahun 2011. Sebanyak 163 pejabat (12,44 %) telah diberikan sanksi berupa penyampaian himbauan dan/atau penyampaian surat teguran/peringatan dari masing-masing unit eselon I yang bersangkutan. Sedangkan yang lainnya (1.147 pejabat atau 87,56 %) masih dalam tahap proses pemberian peringatan/ sanksi. Perlu disampaikan bahwa kewajiban bagi pejabat lama mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2011 yang berlaku sejak tanggal 25 April 2011, sehingga bagi pejabat wajib LHKPN yang telah menduduki jabatan sebelum diberlakukannya keputusan ini maka selambat-lambatnya harus sudah menyampaikan LHKPN pada tanggal 25 Juni 2011. Sedangkan bagi pejabat menduduki jabatan setelah berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/ KMK.01/2011 maka wajib menyampaikan LHKPN 2 (dua) bulan setelah menduduki jabatan.

B. Diktum KEDUA

Diktum kedua, yaitu “Membantu KPK Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelaporan, Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN di Lingkungannya”, diimplementasikan dengan merumuskan 1 (satu) buah indikator persentase Nomor Harta Kekayaan (NHK) yang telah diumumkan di papan internal, yaitu perbandingan antara jumlah NHK yang diumumkan di papan internal dengan jumlah NHK yang diterima unit.

18



Sampai dengan tahun 2011, dari seluruh LHKPN yang dilaporkan (22.867), baru sebanyak 1.394 NHK yang diterima oleh unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Atas sejumlah NHK yang diterima Kementerian Keuangan tersebut, sebanyak 1.374 NHK telah diumumkan di papan internal (tingkat capaian 98,57%) dengan rincian Ditjen Anggaran sebanyak 96 NHK (100%), Ditjen Pajak sebanyak 242 NHK (100%), Ditjen Perbendaharaan sebanyak 802 NHK (100%), Ditjen Perimbangan Keuangan sebanyak 13 dari 54 NHK (24,07%), Ditjen Kekayaan Negara sebanyak 80 NHK (100%), Inspektorat Jenderal sebanyak 11 NHK (100%), Ditjen Pengelolaan Utang sebanyak 14 NHK (100%), Bapepam-LK sebanyak 27 NHK (100%), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebanyak 85 dari 105 NHK (80,95%), dan Badan Kebijakan Fiskal sebanyak 4 NHK (100%).

C. Diktum KETIGA Diktum ketiga, yaitu “Membuat Penetapan Kinerja dengan Pejabat dibawahnya secara Berjenjang, yang Bertujuan untuk Mewujudkan Suatu Capaian Kinerja Tertentu dengan Sumber Daya Tertentu, Melalui Penetapan Kinerja serta Indikator Kinerja yang Menggambarkan Keberhasilan Pencapaiannya Baik Berupa Hasil Maupun Manfaat”, diimplementasikan melalui perumusan 3 (tiga) indikator sebagai berikut: 1. Persentase pejabat yang telah menetapkan Penetapan Kinerja (PK), yaitu perbandingan antara jumlah pejabat eselon I sampai dengan eselon III yang telah menetapkan PK dengan jumlah pejabat eselon I sampai dengan eselon III.

Jumlah pejabat (eselon I s.d. eselon III) dilingkungan Kementerian Keuangan yang wajib menetapkan PK sampai dengan semester II tahun 2011 berjumlah 1.984 pejabat. Dari target tersebut, seluruhnya telah menetapkan PK di tahun 2011, sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 100%. Tercapainya target atas indikator ini dikarenakan setiap tahun seluruh pegawai Kementerian Keuangan wajib menetapkan Kontrak Kinerja sesuai dengan balanced scorecard yang diterapkan di Kementerian Keuangan sejak tahun 2008, yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87/KMK.01/2009 tentang Pengelolaan IKU di lingkungan Departemen Keuangan. Balanced Scorecard Kemenkeu

RENSTRA 2010-2014

Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan

VISI Kemenkeu-Wide Kemenkeu-One ROADMAP 2010-2014

Kemenkeu-Two Kemenkeu-Three Kemenkeu-Four

BALANCED SCORECARD

Kemenkeu-Five

19

BAB III LAPORAN SEMESTER II (TAHUNAN) TAHUN 2011 PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004

Level Implementasi BSC Kemenkeu Kemenkeu-Wide

Level kementerian (individual scorecard Menteri Keuangan)

Kemenkeu-One

Level unit eselon I (individual scorecard Pimpinan Unit Eselon I)

Kemenkeu-Two

Level unit eselon II (individual scorecard Pimpinan Unit Eselon II)

Kemenkeu-Three

Level unit eselon III (individual scorecard Pimpinan Unit Eselon III)

Kemenkeu-Four

Level unit eselon IV (individual scorecard Pimpinan Unit Eselon IV)

Kemenkeu-Five

Individual Scorecard *

terdapat Kemenkeu-Five atau Individual Scorecard yang tidak langsung dicascade dari level Kemenkeu-Four, contoh: Staf Ahli dan Pejabat Fungsional. 2. Persentase unit kerja yang menyampaikan laporan kinerja (LAKIP), yaitu perbandingan antara jumlah unit kerja yang telah menyampaikan LAKIP unit eselon I, eselon II serta eselon III unit kantor vertikal dengan jumlah unit kerja eselon I, II dan III unit kantor vertikal yang wajib menyampaikan LAKIP.

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, total jumlah unit eselon I s.d. III di lingkungan Kementerian Keuangan yang wajib menyampaikan LAKIP adalah sebanyak 839 unit kerja. Atas jumlah tersebut, yang telah menyampaikan LAKIP sampai dengan semester II adalah sebanyak 839 unit kerja, sehingga tingkat capaian unit kerja yang menyampaikan LAKIP adalah sebesar 100%.

3. Persentase LAKIP eselon I yang telah dievaluasi, yaitu perbandingan antara jumlah LAKIP unit eselon I yang telah dievaluasi Inspektorat Jenderal dengan jumlah LAKIP unit eselon I yang telah dilaporkan ke Inspektorat Jenderal.

Tingkat capaian jumlah LAKIP eselon I Tahun 2010 yang telah dievaluasi Inspektorat Jenderal sampai dengan semester II tahun 2011 adalah sebesar 100%. Sejumlah 12 unit eselon I dilingkungan Kementerian Keuangan telah menyampaikan LAKIP dan seluruhnya telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal.

D. Diktum KEEMPAT

Diktum keempat, yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Publik Baik dalam Bentuk Jasa ataupun Perijinan melalui Transparansi dan Standardisasi Pelayanan yang Meliputi Persyaratan-persyaratan, Target Waktu Penyelesaian, dan Tarif Biaya yang Harus Dibayar oleh Masyarakat untuk Mendapatkan Pelayanan Tersebut sesuai Peraturan Perundang-undangan, dan Menghapuskan Pungutan Liar”, diimplementasikan melalui perumusan 6 (enam) indikator sebagai berikut: 1. Persentase penyusunan SOP dan penyempurnaan SOP Layanan Publik yang diselesaikan, yaitu perbandingan jumlah SOP Layanan Publik yang diusulkan unit eselon I dengan jumlah SOP Layanan Publik

20



yang direkomendasikan oleh Sekretariat Jenderal.

Pada tahun 2011 target jumlah SOP Layanan Publik adalah sebanyak 1.800 SOP. Realisasinya seluruh eselon I di Kementerian Keuangan telah mengusulkan sebanyak 1.999 SOP. Atas seluruh usulan tersebut, Setjen telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi/persetujuan SOP dimaksud kepada masing-masing unit eselon I dilingkungan Kementerian Keuangan. Secara keseluruhan, rekomendasi tersebut mencapai realisasi 100%.

2. Jumlah SOP Layanan Unggulan, yaitu akumulasi SOP Layanan Unggulan (termasuk SOP tahun sebelumnya).

Target jumlah SOP Layanan Unggulan di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebanyak 102 SOP. Sampai dengan saat ini telah ditetapkan 102 SOP Layanan Unggulan. Adapun rincian SOP Layanan a) Sekretariat Jenderal

: 19 SOP

b) Ditjen Anggaran

: 5 SOP

c) Ditjen Pajak

: 16 SOP

d) Ditjen Bea dan Cukai

: 21 SOP

e) Ditjen Perbendaharaan

: 5 SOP

f ) Ditjen Kekayaan Negara

: 13 SOP

g) Ditjen Perimbangan Keuangan

: 6 SOP

h) Ditjen Pengelolaan Utang

: 3 SOP

i)

Inspektorat Jenderal

: 1 SOP

j)

Bapepam

: 10 SOP


Unggulan untuk masing-masing unit eselon I adalah sebagai berikut:

k) BKF : l) BPPK : 3 SOP 3. Persentase SOP layanan publik unggulan yang telah ditayangkan di website Kemenkeu, yaitu perbandingan antara jumlah SOP Layanan Publik Unggulan yang telah ditayangkan dengan jumlah SOP Layanan Publik Unggulan.

Seperti yang telah disebutkan dalam penjelasan indikator ke-2 diatas, bahwa Kementerian Keuangan memiliki 102 SOP layanan unggulkan. Atas jumlah SOP layanan unggulan tersebut, seluruhnya telah ditampilkan dalam website (laman) Kementerian Keuangan (100%).

4. Rata-rata persentase penyelesaian janji waktu layanan unggulan.

Target penyelesaian janji waktu layanan unggulan untuk semester II tahun 2011 adalah 100% sedangkan tingkat capaiannya sebesar 96,43%. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya proses kehatian-hatian dalam menyelesaikan permohonan layanan unggulan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

5. Tercapainya indeks kepuasan konsumen (masyarakat/stakeholder).

Sejak reformasi birokrasi dipublikasikan secara resmi di Kementerian Keuangan pada tahun 2007, Kementerian Keuangan selalu berusaha untuk meningkatkan layanan publik kepada masyarakat. Untuk 21

mengetahui tingkat layanan publik yang diberikan, Kementerian Keuangan senantiasa melaksanakan survai kepuasan konsumen dengan menggunakan jasa pihak ketiga untuk menjaga independensinya. Target capaian indeks survai kepuasan konsumen tahun 2011 adalah sebesar 3.87 dari skala 5. Survai dilakukan oleh peneliti dari IPB dan hasilnya adalah 3.86.

Survai opini tersebut dilakukan atas 10 indikator yang menentukan tingkat kepuasan layanan Kementerian Keuangan, yaitu: a. Keterbukaan; b. Informasi persyaratan; c.

Kesesuaian prosedur;

d. Sikap petugas; e. Keterampilan petugas; f. Lingkungan; g. Akses terhadap layanan; h. Waktu penyelesaian; i.

Kesesuaian pembayaran;

j.

Pengenaan sanksi.

6. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat atas layanan publik, yaitu perbandingan antara jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan jumlah pengaduan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan semester I tahun 2011, jumlah pengaduan masyarakat atas layanan publik dilingkungan Kementerian Keuangan pada semester II meningkat menjadi 1.308 pengaduan. Atas pengaduan yang diterima tersebut, seluruhnya telah ditindaklanjuti. Dengan demikian, capaian atas indikator ini adalah sebesar 100%.

7. Persentase kantor/unit kerja yang telah menyediakan fungsi help desk/ customer service.

Seluruh kantor/unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan telah menyediakan fungsi help desk/ customer service (100%). Jumlah kantor atau unit kerja yang telah menyediakan help desk/customer service dilingkungan Kementerian Keuangan adalah sebanyak 773 kantor. Penyediaan help desk/customer service juga terdapat pada kantor-kantor vertikal di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea dan Cukai.

E. Diktum KELIMA

Diktum kelima, yaitu “Menetapkan Program dan Wilayah yang Menjadi Lingkup Tugas, Wewenang dan Tanggungjawabnya sebagai Program dan Wilayah Bebas Korupsi”, diimplementasikan melalui perumusan 2 (dua) indikator sebagai berikut: 1. Jumlah program. Program dalam hal ini menunjukkan layanan unggulan yang telah ada SOP-nya. Sampai dengan semester II tahun 2011 jumlah kumulatif layanan unggulan yang telah dilaksanakan Kementerian Keuangan sebanyak 102 sehingga jumlah program adalah sejumlah 102 (capaian 100%).

22



2. Jumlah unit kerja yang dijadikan wilayah bebas korupsi. Sejak program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan dicanangkan tahun 2007, secara otomatis seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dijadikan wilayah bebas dari korupsi (capaian 100%). Hal ini telah menjadi komitmen setiap pimpinan di Kementerian Keuangan.

F. Diktum KEENAM

Diktum keenam, yaitu “Melaksanakan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Konsisten untuk Mencegah Berbagai Macam Kebocoran dan Pemborosan Penggunaan Keuangan Negara Baik yang Berasal dari APBN maupun APBD”, diimplementasikan melalui perumusan 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

Keuangan yang memiliki sertifikat LKPP adalah sebanyak 2.862 orang. Berdasarkan data dari seluruh unit eselon I diketahui bahwa jumlah pegawai yang telah bersertifikat LKPP adalah sebanyak 3.148 orang (109,99%). Terpenuhinya capaian atas target tersebut dikarenakan dibeberapa unit eselon I melaksanakan diklat ujian pengadaan barang dan jasa secara mandiri. 2. Tercapainya ketaatan terhadap prosedur pengadaan barang. Pada tahun 2011 jumlah pengadaan dengan nilai pagu belanja modal di atas 5M adalah sebanyak 34 pekerjaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 (tujuh) satker melakukan konsultasi dengan Inspektorat V. Atas 7 (tujuh) pekerjaan yang berkonsultasi tersebut, Itjen melaksanakan audit terhadap 4 (empat) pekerjaan yang hasilnya menunjukkan bahwa 3 (tiga) pekerjaan tidak terdapat kesalahan prosedur dan 1 (satu) pekerjaan masih terdapat kesalahan prosedur. Atas dasar hasil audit Inspektorat V tersebut, maka capaian atas ketaatan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa > 5M yang berkonsultasi dengan Itjen mencapai 75%. 3. Persentase

penghematan

belanja

barang

dan

belanja

modal

dengan

pelaksanaan

e-procurement. Selama Tahun 2011 jumlah pengadaan yang menggunakan e-procurement adalah sebesar Rp.3.430.663.030.664,00, dan realisasi belanja sebesar Rp.2.970.851.947.091,00. Dengan demikian Kementerian Keuangan telah melakukan penghematan belanja barang dan modal sebesar Rp.459.811.083.573,00 atau sebesar 13,40%. Realisasi tersebut telah melebih target penghematan belanja barang dan belanja modal di tahun 2011 yaitu sebesar 10%. Pengadaan e-procurement ini dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE merupakan salah satu unit di bawah Sekretariat Jenderal yang menangani pengadaan barang/jasa untuk seluruh eselon I di Kementerian Keuangan dan juga melayani proses pengadaan barang dan jasa di beberapa Kementerian/Lembaga. Hingga tahun 2011, jumah Kementerian/Lembaga yang telah dilayani oleh LPSE adalah 27 unit sebagaimana tampak pada uraian tentang Diktum ke sebelas.

23


1. Jumlah pejabat yang bersertifikat LKPP. Pada tahun 2011 ditargetkan jumlah pegawai Kementerian

G. Diktum KETUJUH

Diktum ketujuh, yaitu “Menerapkan Kesederhanaan Hidup baik Dalam Kedinasan Maupun dalam Kehidupan Pribadi serta Penghematan pada Penyelenggaraan Kegiatan yang Berdampak Langsung pada Keuangan Negara”, diimplementasikan melalui perumusan indikator: Menetapkan penghematan penyelenggaraan kegiatan perkantoran. Perumusan penghematan penyelenggaraan kegiatan perkantoran ditetapkan dalam suatu Instruksi Menteri Keuangan (IMK) Nomor 12/IMK.01/2012 tentang Penghematan Energi dan Air di Lingkungan Kementerian Keuangan. IMK dimaksud telah ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2012 oleh Menteri Keuangan. Dengan demikian, maka seluruh eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan berkewajiban untuk melaksanakan instruksi tersebut.

H. Diktum KEDELAPAN

Diktum kedelapan, yaitu “Memberikan Dukungan Maksimal Terhadap Upaya-upaya Penindakan Korupsi yang Dilakukan Oleh Kepolisian Negara, Kejaksaan RI dan KPK dengan Cara Mempercepat Pemberian Informasi yang Berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Mempercepat Pemberian Ijin Pemeriksaan Terhadap Saksi/Tersangka”, diimplementasikan melalui perumusan indikator: persentase pemenuhan permintaan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum.

Sepanjang Tahun 2011, Kementerian Keuangan memperoleh 49 permintaan atau permohonan pemenuhan informasi atas tindak pidana korupsi dari pada penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan RI. Permintaan informasi tersebut sepenuhnya telah dipenuhi oleh Kementerian Keuangan (capaian 100%). Permintaan tersebut ditujukan kepada beberapa unit eselon I di Kementerian Keuangan, yaitu Bapepam-LK 19 permohonan sebagai saksi ahli, Ditjen Perbendaharaan 17 permohan sebagai saksi dan/atau saksi ahli, Ditjen Anggaran 6 permohonan sebagai saksi dan permintaan informasi terkait tindak pidana korupsi, Itjen 6 permintaan informasi/berkas/dokumen terkait Gayus Halomoan Tambunan, dan Ditjen Pajak 1 permintaan informasi mengenai kasus Gayus Tambunan.

I. Diktum KESEMBILAN

Diktum kesembilan, yaitu “Melakukan Kerjasama dengan KPK untuk Melakukan Penelaahan dan Pengkajian Terhadap Sistem-sistem yang Berpotensi Menimbulkan Tindak Pidana Korupsi dalam Ruang Lingkup Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Masing-masing”, diimplementasikan melalui perumusan indikator: Jumlah Kerjasama dengan KPK. Jumlah kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan KPK yang dilaksanakan sepanjang tahun 2011 ditarget berjumlah 17 buah dan realisasinya berjumlah 19 kerjasama, diantaranya: 1. Secara umum unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan telah melakukan kerja sama dengan KPK melalui kegiatan sosialisasi LHKPN (5 kali); 2. Membentuk Tim Gabungan Itjen, BPKP, dan KPK untuk menangani keberatan dan banding pada Ditjen Pajak serta untuk menangani putusan pengadilan pajak di Pengadilan Pajak Sekretariat Jenderal; 3. Pertukaran data informasi terkait penyimpangan/penyalahgunaan wewenang pejabat/ pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (3 kali);

24



4. Kegiatan berupa knowledge sharing bersama KPK di Bapepam-LK; 5. Observasi KPK terhadap sistem pengawasan dan pelayanan cukai pada Ditjen Bea dan Cukai; 6. Tindak lanjut monitoring layanan sistem perpajakan; 7. Kerjasama dengan Ditjen Pajak dalam pelaksanaan diklat investigasi; 8. Mengundang KPK sebagai pembicara dalam peringatan hari anti korupsi di Ditjen Pajak; 9. Kerjasama penyediaan layanan drop box LHKPN di Kantor Pusat Ditjen Pajak; 10. Pelatihan teknik wawancara di Ditjen Pajak; 11. Pelaksanaan lelang barang hasil gratifikasi bersama Ditjen Kekayaan Negara; 12. Studi banding kode etik dari BPPK ke KPK; 13. Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di Ditjen Perbendaharaan.

Diktum kesepuluh, yaitu “Meningkatkan Upaya Pengawasan dan Pembinaan untuk Meniadakan Perilaku Koruptif di Lingkungannya”, diimplementasikan melalui perumusan 2 (dua) indikator sebagai berikut: 1. Jumlah kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan aparatur. Jumlah kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan direncanakan sebanyak 117, sedangkan realisasinya hingga 21 Desember 2011 adalah sebanyak 137 kegiatan (117,09%), yang antara lain meliputi: a. Sosialisasi/internalisasi terkait pembinaan pegawai dan penegakan disiplin; b. Internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan kepada pegawai di seluruh unit eselon I dilingkungan Kementerian Keuangan; c.

Penandatanganan Pakta Integritas pegawai;

d. Pengawasan dan pelaksanaan atas kegiatan penelaahan RKA-KL; e. Internalisasi kebijakan di bidang kepatuhan internal dan spot check kegiatan pelayanan dan pengawasan di 2 KPU dan 14 KPPBC; f.

Perumusan Peraturan Dirjen Bea Cukai tentang Peningkatan Penerapan Kepatuhan Intern di KPPBC Tipe Madya;

g. Penerbitan Peraturan tentang Pengawasan Melekat; h. Survei persepsi kepatuhan internal; i.

Sosialisasi LHKPN;

j.

Penerbitan Peraturan tentang Pola Mutasi;

k. Revisi Kode Etik. 2. Persentase penegakan disiplin/pemberian sanksi kepada aparatur yang melanggar peraturan disiplin pegawai.

Pada semester II tahun 2011, target penegakan disiplin/pemberian sanksi kepada aparatur yang melanggar peraturan disiplin pegawai yang terkait kasus korupsi adalah sebesar 100%. Dari seluruh jumlah pegawai Kementerian Keuangan yang berjumlah 63.916 pegawai, sebanyak 14 pegawai melakukan pelanggaran disiplin terkait korupsi (0,02%). Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut, setiap pegawai dikenai hukuman atau sanksi ringan maupun berat dengan perincian sebagai berikut: Ditjen pajak (2 25


J. Diktum KESEPULUH

pegawai), Ditjen Perbendaharaan (3 pegawai), Ditjen Kekayaan Negara (4 pegawai), BPPK (1 pegawai), dan Sekretariat Jenderal (4 pegawai). Dengan demikian, seluruh pegawai yang melanggar sepenuhnya telah dikenai sanksi penegakan disiplin, baik ringan maupun berat (realisasi 100%).

DIKTUM KHUSUS K. Diktum KESEBELAS Angka 1

Diktum kesebelas angka 1, yaitu “Khusus Kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Melakukan Kajian Uji Coba Untuk Pelaksanaan Sistem E-Procurement Yang Dapat Dipergunakan Oleh Instansi Pemerintah”, untuk lingkungan Kementerian Keuangan telah dibentuk unit kerja pelaksana sistem e-procurement yang dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE). Pusat LPSE merupakan unit setingkat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/ 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/ PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2010.

Diktum Kesebelas Angka 1 ini diimplementasikan melalui perumusan 2 (dua) indikator sebagai berikut: 1. Jumlah K/L/Komisi/BUMN/Perguruan Tinggi yang mempergunakan layanan sistem e-procurement Kementerian Keuangan. Jumlah K/L/Komisi/BUMN/ Perguruan Tinggi yang menggunakan layanan sistem e-procurement Kementerian Keuangan adalah sebanyak 27 institusi dari target sebanyak 16 institusi (capaian 168,75%) sebagaimana tampak pada tabel berikut ini. No.

26

Kementerian/Lembaga

Bergabung Sejak

No.

Kementerian/Lembaga

Bergabung Sejak

1

Kementerian Keuangan

2009

15

Pengadilan Militer Balikpapan

2011

2

Komisi Pemberantasan Korupsi

2010

16

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2011

3

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2010

17

Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta

2011

4

Badan Kepegawaian Negara

2010

18

Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat

2011

5

Sekretariat Negara

2010

19

Kementerian Perhubungan

2011

6

Komisi Yudisial

2010

20

Lembaga Sandi Negara

2011

7

Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan

2010

21

Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

2011

8

Badan Pemeriksa Keuangan

2010

22

Arsip Nasional RI

2011

9

Kementerian Kelautan dan Perikanan

2010

23

Kementerian ESDM

2011

10

IAIN Ar Raniry Aceh

2011

24

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno

2011

11

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

2011

25

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

2011



2.

12

Kementerian Budaya dan Pariwisata

2011

26

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

2011

13

Kementerian Luar Negeri

2011

27

2011

14

Kementerian Sosial

2011

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Capaian kinerja e-procurement dari K/L/Komisi/BUMN/Perguruan Tinggi yang menjadi pengguna sistem LPSE Kementerian Keuangan. Capain kinerja e-procurement pada Pusat LPSE Kementerian Keuangan didasarkan pada penghematan setiap paket pengadaan yang dilakukan oleh pengguna sistem LPSE. Pada semester II Tahun 2011, seluruh jumlah penghematan paket pengadaan yang dilakukan oleh pengguna sistem LPSE sebagaimana disebutkan pada Diktum Keenam butir tiga adalah 13,40%. Secara rinci, penghematan dari masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut dapat ditabulasikan menjadi

Kemenkeu

Instansi Di Luar Kemenkeu

Kemenkeu + Non Kemenkeu

Jumlah Paket

711 paket

296 paket

1.007 paket

Nilai Pagu (Rp)

Rp.2.353.773.051.798

Rp.1.076.889.978.866

Rp.3.430.663.030.664

Hasil Lelang (Rp)

Rp.1.978.009.497.411

Rp.992.842.449.680

Rp.2.970.851.947.091

Penghematan (%)

Rp.375.763.554.387 (15,96%)

Rp.84.047.529.186,00 (7,80%)

Rp.459.811.083.573 (13,40%)

L. Diktum KESEBELAS Angka 2

Diktum kesebelas angka 2, yaitu “Menteri Keuangan Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, Penerimaan Bukan Pajak dan Anggaran Untuk Menghilangkan Kebocoran dalam Penerimaan Keuangan Negara, Serta Mengkaji Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Keuangan Negara yang Dapat Membuka Peluang Terjadinya Praktik Korupsi dan Sekaligus Menyiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Penyempurnannya”, diimplementasikan melalui 5 (lima) tema untuk merumuskan indikator sebagai berikut: 1. Pengadilan pajak, yaitu jumlah putusan pengadilan pajak yang diteliti oleh Tim Gabungan BPKP, Itjen, dan KPK.

Target yang ingin dicapai adalah 143 putusan, sedangkan realisasi sampai dengan semester II sebanyak 281 putusan (capaian 196,50%). Adapun rinciannya adalah 61 Putusan Pengadilan Pajak atas 40 WP dilakukan penelitian dan audit investigasi pada tahap pertama dan kedua, 42 putusan Pengadilan Pajak atas 35 WP dilakukan penelitian dokumen pemeriksaan pajak, penelaahan keberatan, dan penanganan banding pada tahap ketiga, 178 putusan pengadilan pajak atas 55 WP yang dikembalikan oleh bareskrim POLRI telah dilakukan penelaahan, analisis, dan reviu berkas/dokumen.

2. Perpajakan, yaitu (a) tercapainya target penerimaan pajak, (b) terinternalisasikannya nilai-nilai organisasi dan kode etik Direktorat Jenderal Pajak, (c) terlaksananya kerjasama unit penegak hukum internal Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal dan Komisi Pemberantasan Korupsi, (d) jumlah kegiatan pengujian kepatuhan pelaksanaan sistem dan peraturan, (e) jumlah

27


sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

penyusunan dan penyempurnaan SOP di bidang perpajakan, (f) jumlah penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan, dan (g) jumlah penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Adapun hasil dan capaian untuk masing-masing butir tersebut adalah sebagai berikut: a. Tercapainya target penerimaan pajak.

1) Penerimaan tanpa PPh Migas adalah sebagai berikut: a) Target penerimaan tahun 2011

: Rp 708.932,54 milyar

b) Semester II tahun 2011 telah terealisasi

: Rp 669.535,54 milyar

c) Capaian

: 94,44%

2) Penerimaan termasuk PPh Migas: a) Target penerimaan tahun 2011

: Rp 764.486,23 milyar

b) Semester II tahun 2011 telah terealisasi

: Rp 742.631,13 milyar

c) Capaian

: 97,14%

b. Terinternalisasikannya nilai-nilai organisasi dan kode etik Direktorat Jenderal Pajak.

Sebanyak 96 kantor telah melakukan internalisasi tentang kode etik dan corporate value di unit-unit di lingkungan Ditjen Pajak. Sedangkan target yang dicanangkan adalah 25% dari seluruh unit kerja yang ada di Ditjen Pajak atau sebanyak 90 kantor, sehingga capaiannya adalah sebesar 106,66%.

c.

Terlaksananya kerjasama unit penegak hukum internal Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2011 menargetkan 1 (satu) kegiatan kerjasama dengan KPK dan pada tahun 2011 telah direalisasikan dengan mengadakan sosialisasi LHKPN oleh KPK di Ditjen Pajak sebanyak 17 kali. Disamping itu Ditjen Pajak telah menandatangani MoU dengan KPK pada tahun 2005, dengan Kepolisian tahun 2010 dan dengan Kejaksaan Aceh tahun 2010. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi LHKPN, sosialisasi laporan pajak-pajak pribadi (LP2P), sosialisasi Unit Pelaksana Pemantauan Pengendalian Intern (UP3I). Sosialisasi LHKPN tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

1) 2) 3) 4)

Sosialisasi di Kantor Pusat DJP sebanyak satu kali. Sosialisasi dalam bentu ToT (Training of Traineer) sebanyak delapan kali. Sosialisasi LP2P, dengan dibantu oleh Itjen, telah dilaksanakan sebanyak satu. Sosialisasi UP3I telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali.

d. Jumlah kegiatan pengujian kepatuhan pelaksanaan sistem dan peraturan.

Kegiatan ini diilaksanakan melalui pengujian terhadap kegiatan penagihan, keberatan, SOP layanan unggulan, drop box pada unit-unit yang dijadikan sampel, dan mengumpulkan informasi terkait permasalahan yang dihadapi dari kegiatan tersebut untuk diberikan saran/rekomendasi perbaikan.

Direktorat KITSDA selama tahun 2011 telah melakukan pengujian terhadap kegiatan penagihan sebanyak 12 kali, kegiatan drop box sebanyak 4 kali dan pengujian SOP layanan unggulan sebanyak

28



4 kali. Total jumlah kegiatan adalah 20 kali, dari target sebanyak 17 kegiatan. Dengan demikian realiasinya adalah sebesar 117,65%. e. Jumlah penyusunan dan penyempurnaan SOP di bidang perpajakan. Manajemen SOP di Ditjen Pajak dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Pengembangan SOP; Pengesahan SOP; Penatausahaan dan publikasi SOP; Monitoring pelaksanaan SOP; Evaluasi SOP.

Penyusunan dan penyempurnaan SOP di bidang perpajakan ditargetkan sebanyak 340 SOP terdiri atas 284 SOP baru dan 56 SOP revisi. Sedangkan realisasinya sebanyak 497 SOP, terdiri atas 381 SOP baru dan 116 SOP revisi. Dengan demikian capaiannya adalah sebesar 146,18%.

f.

Jumlah penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan.

Direktorat Peraturan Perpajakan I dan II telah menyampaikan Nota Dinas Dirjen Pajak ke Menteri Keuangan sebanyak 33 buah terkait Konsep Rencana Peraturan Pemerintah dan Rencana Peraturan Menteri Kuangan, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 30 buah (realisasi sebesar 110%). Dari realisasi tersebut, 16 berasal dari Direktorat Peraturan Perpajakan I, dan 17 dari Direktorat Perpajakan II (lihat Lampiran I).

g. Jumlah penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Direktorat Peraturan Perpajakan I dan II telah menyelesaikan usulan pembuatan Peraturan Dirjen sebanyak 25 Peraturan, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 21 Peraturan (capaian 119,04%). Dari realisasi tersebut, 10 peraturan berasal dari Direktorat Perpajakan I, dan 15 peraturan dari Direktorat Perpajakan II (lihat Lampiran II).

3. Kepabeanan dan Cukai, yaitu (a) target penerimaan Bea Masuk dan Cukai, (b) adanya unit kepatuhan internal dan unit intelijen atau penyidikan, (c) meningkatnya kemampuan pengawasan internal melalui Electronic Data Interchange DJBC, (d) diterapkannya Modul Pelaporan Online, (e) terlaksananya kerjasama unit penegak hukum internal DJBC, Itjen dan KPK, dan (f) tersusunnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan. Adapun hasil dan capaian untuk masing-masing butir tersebut adalah sebagai berikut: a. Target Penerimaan Bea Masuk dan Cukai.

Tahun 2011, target penerimaan bea masuk dan cukai adalah sebesar Rp 85,77 trilyun (delapan puluh

29


Penerimaan dan pengolahan masukan SOP;

lima triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar rupiah), pada semester II telah terealisasi sebesar Rp 131,100 trilyun (seratus tiga puluh satu triliun seratus miliar rupiah), atau terealisasi sebesar 152,85%. b. Adanya unit kepatuhan internal dan unit intelijen atau penyidikan.

Dengan target 11 unit, sampai dengan semester II Tahun 2011 telah terealisasi 11 unit (capaian 100%), yaitu 11 unit KPPBC Tipe Madya Pabean (Ngurah Rai, Juanda, Jakarta, Tangerang, Dumai, Palembang, Bandar Lampung, Balikpapan, Pontianak, Makassar, dan Marunda). Indikator ini telah terealisasi pada semester I tahun 2011.

c. Meningkatnya kemampuan pengawasan internal melalui Electronic Data Interchange (EDI) DJBC.

Dengan target 100%, pada semester II Tahun 2011 terealisasi 100%. Kantor Pelayanan yang melakukan proses pemeriksaan barang dengan menggunakan EDI yaitu KPU Tanjung Priok Tipe-A, KPPBC Madya Pabean Tanjung Perak, KPPBC Madya Pabean Belawan, KPPBC Madya Pabean Tanjung Emas, dan KPPBC Madya Pabean Soekarno Hatta. Indikator ini telah terealisasi pada semester I tahun 2011.

d. Diterapkannya Modul Pelaporan Online (MPO).

Dengan target 100%, pada semester II Tahun 2011 telah terealisasi sepenuhnya. MPO telah diterapkan di seluruh unit yang memungut penerimaan bea dan cukai, yaitu 2 Kantor Pelayanan Utama dan 113 KPPBC. Indikator ini telah terealisasi pada semester I tahun 2011.

e. Terlaksananya kerjasama unit penegak hukum internal DJBC, Itjen dan KPK.

Pada tahun 2011, Ditjen Bea dan Cukai menargetkan sebanyak 12 kegiatan kerjasama dengan penegak hukum KPK. Namun sampai dengan akhir tahun 2012, Ditjen Bea dan Cukai baru bisa merealisasikan sebanyak 7 kegiatan (tingkat capaian 58,33%).

Pada semester I telah terlaksana kerjasama yaitu berupa penandatanganan 1 MoU dengan KPK. Kerjasama tersebut berupa pengisian Kuesioner Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu pada semester II juga telah dilaksanakan 6 kali kerjasama dengan KPK yaitu melakukan pengawasan dan pelayanan di 3 kantor cukai (survei).

f.

Tersusunnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan.

Targetnya adalah tersusunnya Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai yang terkait dengan tata kerja dibidang kepabeanan, kawasan berikat, dan cukai. Pada tahun 2011 telah terealisasi sebanyak 13 Peraturan Menteri Keuangan dan 22 Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai dibidang kepabeanan, kawasan berikat, dan cukai (lihat Lampiran III).

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu (a) target PNBP dalam APBN, (b) Piutang PNBP Khusus BUN Yang Tertagih, (c) Tersusunnya Kajian Sebagai Bahan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, dan (d) Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang jenis 30



dan tarif PNBP pada K/L. Adapun hasil dan capaian untuk masing-masing butir tersebut adalah sebagai berikut: a. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam APBN.

Pada tahun 2011, target PNBP adalah sebesar Rp 250.906.980.000 (dua ratus lima puluh miliar sembilan ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan sampai dengan semester II tahun 2011 telah terealisasi sebesar Rp 321.205.080.000 (tiga ratus dua puluh satu miliar dua ratus lima juta delapan puluh ribu rupiah). Dengan demikian capaiannya adalah sebesar 112,09%.

b. Piutang PNBP Khusus BUN yang tertagih.

Pada tahun 2011, jumlah piutang PNBP khusus BUN yang tertagih s.d. semester II tahun 2011 adalah tingkat capaiannya adalah sebesar 84,51%.

c. Tersusunnya Kajian Sebagai Bahan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP.

Pada semester II tahun 2011 telah diselesaikan konsep Naskah Akademis Revisi UU No 20 Tahun 1997 (capaian 100%).

d. Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif PNBP pada K/L.

Pada periode Januari s.d. Juni 2011 dilakukan kegiatan penyusunan RPP Jenis dan Tarif PNBP pada Sekretariat Negara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pertanian. Seluruh kegiatan penyusunan RPP pada keempat Kementerian/ Lembaga tersebut telah selesai dilaksanakan pada semester II tahun 2011, sehingga tingkat capaiannya adalah sebesar 100%.

5. Bidang Anggaran, yang meliputi Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adapun hasil dan capaian untuk masing-masing unit eselon I tersebut adalah sebagai berikut: a. Direktorat Jenderal Anggaran.

Target dan realisasi di Direktorat Jenderal Anggaran adalah sebagai berikut:

1) Tersusunnya Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya.

Dengan target 1 Peraturan Menteri Keuangan, sampai dengan semester II tahun 2011 telah terealisasi 2 Peraturan Menteri Keuangan (capaian 200%), yaitu: a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012; b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120#/2011 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2012.

2) Tersusunnya SP RKA-KL tepat waktu.

SP RKA-KL telah diselesaikan tepat waktu pada bulan November 2011 dengan ditetapkannya 31


sebesar Rp 2.400.000.000.000,- dari target APBN 2011 sebesar Rp 2.840.050.000.000,-. Sehingga

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-01/MK.2/2011 tentang Alokasi Anggaran K/L 2012 (capaian 100%).

3) Tersusunnya Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L.

Telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/AG/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL (capaian 100%).

4) Tersusunnya RUU APBN Tahun 2012 dan RUU APBN-P Tahun 2011 dengan target 2 Rancangan Undang-Undang.

Setelah melakukan pembahasan RUU APBN dan RUU APBN-P dengan DPR, pada semester II tahun 2011 Ditjen Anggaran telah menetapkan 2 UU (capaian 100%), yaitu: a) UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012; b) UU No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011.

5) Tersusunnya Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL) Tepat Waktu.

Laporan keuangan BSBL Tahun 2010 telah diselesaikan tepat waktu pada bulan Februari 2011, dan laporan keuangan semester I Tahun 2011 telah diselesaikan pada bulan Agustus 2011.

b. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Target dan realisasi di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut:

1) Terlaksananya penyaluran transfer ke daerah tepat waktu dan efisien.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah melakukan penyaluran transfer ke daerah tepat waktu dan efisien. Persentase target jumlah penyaluran transfer ke daerah dihitung dari rata-rata periodisasi penyaluran dana transfer ke daerah yang tercantum dalam PMK No. 126/ PMK.07/2010. Perhitungan realisasi didasarkan pada penerbitan SPM yang menjadi kewenangan DJPK. Meskipun untuk triwulan IV realisasi penyaluran transfer ke daerah hanya mencapai 24,89% atau dibawah target yang sebesar 28%, namun secara total capaian IKU selama satu tahun mencapai 100,18% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini disebabkan capaian pada triwulan sebelumnya melebihi dari target yang ditetapkan yang merupakan hasil upaya percepatan penyampaian realisasi penyerapan anggaran Transfer ke Daerah yang terus dilaksanakan oleh DJPK melalui kegiatan bimbingan teknis dan workshop kepada seluruh daerah penerima dana Transfer ke Daerah.

Capaian tersebut antara lain ditunjang oleh adanya penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) Bagian Daerah berdasarkan data realisasi “buku merah” per 15 Desember 2011 yang telah mencapai sebesar Rp 8 Triliun, sehingga realisasi DBH PBB mencapai 105,70%.

2) Tersusunnya peraturan alokasi dana transfer daerah yang akurat. 32



Jumlah kebijakan yang direncanakan pada semester ini adalah 18 peraturan, dan yang telah direalisasikan sampai dengan semester II sebanyak 21. Sehingga capaiannya adalah sebesar 117%. Adapun total peraturan terkait Alokasi Dana Transfer ke Daerah yang dapat diselesaikan selama Tahun 2011 adalah sebanyak 37 Buah (Lihat lampiran V).

c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Target dan realisasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

1) Kepatuhan Bank Persepsi/Pos Persepsi dalam melaksanakan kontrak.

Yang dimaksud dengan kepatuhan bank persepsi adalah terkait dengan jam buka loket dan ketepatan pelimpahan penerimaan negara serta penyampaian laporan ke KPPN sesuai dengan kontrak. Bank Operasional I sebagai mitra kerja KPPN di seluruh Indonesia berjumlah 177 bank. Pada tahun 2011, dari jumlah tersebut terdapat 3 bank yang ditegur atau didenda karena tidak patuh sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sehingga persentase kepatuhan Bank Operasional dalam melaksanakan kontrak adalah 99,4%.

2) Tersusunnya/disempurnakannya

peraturan

perundang-undangan

dan

petunjuk

pelaksanaan di bidang perbendaharaan.

Pada tahun 2011, jumlah peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan di bidang perbendaharaan yang telah disusun/disempurnakan sebanyak 41 RPMK. Sedangkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan di bidang perbendaharaan yang telah disusun/ disempurnakan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan berjumlah 92 peraturan. Sehingga total jumlah peraturan yang telah ditetapkan selama tahun 2011 adalah sebanyak 133 peraturan, dari target sebanyak 77 peraturan. Dengan demikian capaian untuk indikator ini adalah sebesar 172,72% (lihat Lampiran IV).

3) Tersusunnya RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2010.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada akhir bulan Juni 2011 telah disampaikan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun 2010 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. RUU tentang Pertanggungjawaban atas Palaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 telah disampaikan kepada Presiden tanggal 20 Juni 2011 dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-336/MK.05/2011 tanggal 20 Juni 2011. Indikator tersebut telah terealisasi pada semester I Tahun 2011.

33


34



Bab IV.

Upaya yang Telah Dilaksanakan Terkait Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan

35

A. Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman dengan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait Lainnya Penandatanganan Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman (MoU/NK) mengenai kerjasama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan oleh beberapa unit eselon I antara lain Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Inspektorat Jenderal, Bapepam-LK, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah menandatangani pakta integritas sejak tahun 2009, membina kerjasama dengan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait Lainnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu: 1. Direktorat Jenderal Pajak dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 004/KPK-Menkeu/II/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Kerjasama dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang perpajakan; 2. Direktorat Jenderal Pajak dengan Kepolisian RI Nomor KEP-81/PJ/2010 dan B/7/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan; 3. Kanwil DJP Aceh dengan Kejaksaan Tinggi Aceh tanggal 14 Januari 2010 tentang Penegakan Hukum Pajak. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerjasama dengan Kepolisian RI dan Badan Narkotika Nasional yang tertuang dalam MoU Nomor 07/1/2010/BNN.B/01/I/2010, KEP-04/BC/2010 tanggal 20 Januari 2010 terkait dengan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Inspektorat Jenderal kementerian Keuangan juga telah bekerjasama dengan KPK dan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK). Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), bekerjasama dengan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait Lainnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu dengan instansi sebagai berikut: 1. Bapepam dan LK dengan Kejaksaan RI tanggal 27 Mei 1997 tentang Pembinaan Aparat Penegak Hukum di Bidang Pasar Modal; 2. Bapepam dan LK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tanggal 19 Februari 1998 tentang Pembentukan Aparat Penegak Hukum yang Berkualitas dan Memiliki Teknis Penyidikan yang Handal di Bidang Pasar Modal; 3. Ketua Bapepam dan LK dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tanggal 20 Oktober 2003 mengenai Kerjasama dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003; 4. Bapepam dan LK dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tanggal 19 Desember 2006 tentang Kerjasama dalam Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; 36



5. Ketua Bapepam dan LK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor MOU/01/BL/2007 dan Nomor Pol: B/1861/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Kepolisian Khusus. Selain itu, pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menandatangani Pakta Integritas disaksikan oleh KPK pada tanggal 26 November 2008 setelah adanya sosialisasi pemberantasan korupsi oleh KPK kepada seluruh pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

B. Terbentuknya Unit Kepatuhan Internal Unit Kepatuhan Internal merupakan unit yang akan melakukan pengawasan, mengevaluasi kinerja dan akuntabilitas Untuk itu perlu dibentuk unit kepatuhan internal di lingkungan Kementerian Keuangan. Unit kepatuhan internal di lingkungan Kementerian Keuangan yang sudah terbentuk terdiri atas: 1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu unit kepatuhan internal setingkat Eselon II pada Kantor Pusat DJP dan setingkat eselon III pada Kantor Wilayah DJP. 2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dengan rincian sebagai berikut: a. Unit setingkat Eselon IV pada KPPBC Madya; b. Unit setingkat Eselon III pada Kanwil DJBC; c.

Unit setingkat Eselon II pada Kantor Pusat.

3. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yaitu unit kepatuhan internal setingkat Eselon II pada Kantor Pusat Bapepam-LK. 4. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), yaitu unit kepatuhan internal setingkat Eselon IV pada Kantor Pusat BPPK. 5. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), yaitu unit kepatuhan internal setingkat eselon III pada kantor Pusat DJPU. 6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yaitu unit kepatuhan internal setingkat eselon III pada kantor Pusat DJKN. 7. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), yaitu unit kepatuhan internal setingkat eselon IV pada kantor Pusat DJA.

C. Peningkatan Transparansi Kantor Pelayanan Dalam rangka meningkatkan transparansi kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan, modernisasi kantor pelayanan terus dilakukan, antara lain dengan menggunakan layanan yang bersifat unggulan sehingga tidak memungkinkan bagi customers untuk mendapatkan pelayanan langsung selain dari petugas pada front office/customer service/help desk. Upaya-upaya peningkatan transparansi di lingkungan Kementerian Keuangan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

37

BAB IV UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN TERKAIT PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

pelaksanaan tugas, serta memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.

1. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). a. Dalam rangka mencegah pemberian gratifikasi kepada pejabat/pegawai DJA dalam proses penelaahan RKA-K/L dan pembahasan PNBP, telah diberikan sosialisasi mengenai larangan memberikan sesuatu yang menyebabkan terjadinya KKN sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-03/ AG/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Tata Tertib Penelaahan RKA-K/L. b. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penelaahan revisi RKA-K/L, telah dilakukan pemisahan antara ruang rapat dengan ruang kerja dan dilengkapi dengan kamera CCTV. 2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah modern, dengan 3 klasifikasi yaitu: a. KPP Pratama; b. KPP Madya; c.

KPP Wajib Pajak Besar.

3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kantor Madya adalah kantor modern yang dibentuk untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Pada tahun 2011 terdapat 11 (sebelas) kantor yang berubah tipe menjadi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Madya, yaitu: a. KPPBC Jakarta; b. KPPBC Tangerang; c.

KPPBC Juanda;

d. KPPBC Ngurah Rai; e. KPPBC Dumai; f.

KPPBC Pontianak;

g. KPPBC Balikpapan; h. KPPBC Makassar; i.

KPPBC Palembang;

j.

KPPBC Bandar Lampung;

k.

KPPBC Marunda, yang merupakan transformasi dari KPPBC Tipe A2 Sunda Kelapa, yang pada saat didirikan bernama KPPBC Tipe A4 Sunda Kelapa, kemudian berubah menjadi KPPBC Tipe A3 Sunda Kelapa dan terakhir berubah menjadi KPPBC Tipe A2 Sunda Kelapa.

4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB).

Sampai dengan tahun 2011 Ditjen Perbendaharaan telah membentuk 37 kantor pelayanan percontohan, yaitu kantor modern yang memisahkan fungsi front office, middle office, dan back office dengan dilengkapi dengan berbagai sistem modern dalam rangka mencegah tingkah laku koruptif dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

5. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Sampai dengan tahun 2011, Ditjen Kekayaan Negara telah membentuk kantor percontohan dan kantor teladan. Adapun jumlah kantor teladan yang telah dibentuk sampai dengan tahun 2011 berjumlah 31 KPKNL Teladan di seluruh Indonesia.

38



D. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan tersebut bertujuan untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin keamanan bagi para pelapornya, Kementerian Keuangan akan merahasiakan identitas pribadi whistleblower, dan mereka dapat melakukannya secara on-line dengan telah diluncurkannya aplikasi Wise oleh Menteri Keuangan tanggal 05 Oktober 2011. Masyarakat dapat mengakses whistleblowing system melalui situs www.wise.depkeu.go.id. Sampai dengan 06 Maret 2012, jumlah pengaduan per unit yang masuk dalam wise sebanyak 81 pengaduan. Dari jumlah pengaduan yang masuk tersebut 32 aduan selesai, dan sisanya masih dalam tahapan dilimpahkan dan belum dapat ditindaklanjuti.

E. Transparansi Informasi Kepada Publik 1. Di Bidang Sumber Daya Manusia.

Sejak tahun 2008, Kementerian Keuangan telah melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka yaitu pengumuman pendaftaran dilakukan melalui media cetak, media elektronik (radio), website Kementerian Keuangan. Selanjutnya pengumuman setiap tahapan seleksi ditayangkan melaui website. Pendaftaran tersebut dilakukan secara online dan pengiriman berkas melalui PO BOX. Lembaga yang mencetak naskah soal Tes Potensi Akademik (TPA) ditetapkan melalui lelang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka. Di samping itu, psikotes dilakukan bekerjasama dengan pihak konsultan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan barang dan jasa konsultasi psikologi.

Selain itu, telah pula ditetapkan pengisian jabatan secara open bidding dari eselon IV, eselon III bahkan hingga eselon II dan jabatan fungsional. Dengan cara ini jabatan yang kosong diumumkan melalui situs Kementerian Keuangan dan peserta mengajukan diri untuk menduduki jabatan tertentu melalui assesment yang hasilnya juga diumumkan secara terbuka melalui situs Kementerian Keuangan.

Informasi pengenaan hukuman disiplin/peringatan di lingkungan Kementerian Keuangan kepada publik disampaikan oleh Inspektorat Jenderal yang menyajikan data statistik pegawai yang terkena hukuman disiplin/peringatan di lingkungan Kementerian Keuangan sejak tahun 2006.

2. Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam rangka meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan di Kementerian Keuangan, sejak tahun 2009 Kementerian Keuangan telah membentuk Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE) untuk mewujudkan hal tersebut. Pusat LPSE di lingkungan Sekretariat Jenderal 39


masih dalam tahapan analisis, 16 aduan dinyatakan sedang dalam proses ditindaklanjuti, 14 aduan dinyatakan

mempunyai tugas memberikan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik kepada seluruh unit kerja baik di dalam maupun di luar Kementerian Keuangan. Selama Tahun 2011 jumlah pengadaan yang menggunakan e-procurement adalah sebesar Rp 3.430.663.030.664,- dan realisasi belanja sebesar Rp 2.970.851.947.091,-. Dengan demikian Kementerian Keuangan telah melakukan penghematan belanja barang dan modal sebesar Rp 459.811.083.573,00 atau sebesar 13,40%.

F. Peningkatan Disiplin Pegawai

Dalam rangka peningkatan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, setiap pegawai di 12 unit eselon I diwajibkan untuk melakukan presensi dengan mesin finger print. Kewajiban tersebut dituangkan dalam Surat Edaran pimpinan masing-masing unit eselon I, seperti di lingkungan Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan surat edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE-227/SJ/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang Sistem Absensi Elektronik, di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan dengan SE Dirjen Pajak Nomor SE-18/PJ/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Penggunaan Absensi Elektronik, dan di lingkungan Inspektorat Jenderal ditetapkan dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor ND-07/IJ.1/UP.10/2007 tentang Absensi Pegawai Secara Elektronik. Di lingkungan BKF juga telah ditetapkan Surat Edaran Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor SE-720/KF/2007 tentang Pemberlakuan Sistem Absensi Elektronik di Lingkungan BKF.

Selain itu di lingkungan Inspektorat Jenderal juga telah ditetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor PER07/IJ/2009 tentang Pemantauan Keberadaan Pegawai dalam Jam Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal dan pelaksanaan sidak untuk mengetahui kemungkinan adanya pegawai yang keluar kantor tanpa ijin.

Berkaitan dengan Penegakan Disiplin, Menteri Keuangan telah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan. PMK dimaksud telah disosialisasikan di hadapan seluruh perwakilan unit-unit eselon I dan perwakilan dari Biro/Pusat di Sekretariat Jenderal, serta perwakilan dari Kanwil DJP, DJBC, DJPb, dan DJKN. Dengan PMK tersebut setiap pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya akan dikenakan pemotongan tunjangan, dan dalam satu bulan apabila seorang pegawai melakukannya lebih dari tiga kali akan dikenai teguran secara tertulis.

G. Pembinaan Mental dan Agama

Dalam rangka pembinaan mental pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, pada beberapa unit eselon I telah dilaksanakan kegiatan seperti pengajian eksekutif yang dihadiri oleh pejabat eselon I, II dan III serta adanya program ESQ dan Manajemen Qolbu yang dilakukan secara berkala (setiap bulan) sejak bulan Juni 2010. Kegiatan pembinaan mental dan agama juga diberikan sejak dini bagi para CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan dalam Diklat Prajabatan Golongan II dan III.

40



H. Penerapan Manajemen Risiko Penerapan manajemen risiko telah diterapkan di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, saat ini 12 (dua belas) unit eselon I telah melakukan proses pemetaan risiko. Dampak yang diharapkan dari penerapan manajemen risiko antara lain adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kesadaran akan terjadinya risiko yang akan dihadapi dan berupaya untuk mengelola dan mengurangi dampak atas risiko tersebut dengan baik. 2. Penanganan potensi-potensi permasalahan, termasuk risiko fraud (seperti korupsi dan kolusi). 3. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang karena sifat pekerjaannya rawan untuk terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan wewenang.

Unit eselon I yang telah menerapkan manajemen risiko di lingkungannya masing-masing antara lain adalah: 1. Sekretariat Jenderal.

Pada tahun 2011, seluruh unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal telah menyusun profil risiko dan merealisasikan penerapan manajemen risiko. Biro Umum bertindak sebagai unit in charge penerapan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal.

2. Direktorat Jenderal Anggaran.

Sejak tahun 2009 Direktorat Jenderal Anggaran telah menyusun peta risiko dengan melibatkan pimpinan, pejabat eselon II di lingkungan DJA selaku pemilik risiko dan Inspektorat Jenderal sebagai compliance officer.

3. Direktorat Jenderal Pajak.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerapkan manajemen risiko adalah dengan melakukan uji coba pelaksanaan pemetaan risiko pada 13 unit di Kantor Pusat DJP dan tiga Kantor Wilayah yaitu Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP Jakarta Pusat, dan Kanwil DJP Jakarta Utara.

4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pada tahun 2010 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyusun profil risiko dan melakukan identifikasi serta inventarisasi terhadap kegiatan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja masing-masing. Hal tersebut dilakukan mengingat sifat pekerjaannya yang rawan untuk terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan wewenang yang berlangsung sepanjang tahun. Beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a. Pejabat eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC; b. Kepala Kantor Wilayah DJBC; c.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;

d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; e. Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; f.

Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

41


4. Setiap potensi risiko dapat segera dimitigasi.

5. Inspektorat Jenderal.

Sejak tahun 2009 Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi pengelolaan risiko dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan. Adapun kegiatan pengelolaan risiko tersebut dimulai dari tahapan kegiatan pemetaan, penilaian, penanganan, dan diakhiri dengan pelaporan risiko. Pihakpihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah pejabat eselon I, II, dan III serta para staf yang ditunjuk untuk menjadi koordinator dan administrator manajemen risiko.

I. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Berbasis Balance Score Card dan Nilai Perilaku Pegawai

Penilaian Kinerja Berbasis Balance Score Card dan Nilai Perilaku Pegawai dilakukan berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Perilaku dari setiap pegawai dan pejabat di semua level mulai dari Menteri Keuangan sampai dengan pelaksana. Sampai dengan saat ini di lingkungan Kementerian Keuangan telah ditandatangani kontrak kinerja mulai dari level Menteri Keuangan (Depkeu Wide), seluruh pejabat eselon I (Depkeu One), seluruh pejabat eselon II (Depkeu Two), seluruh pejabat eselon III (Depkeu Three), seluruh pejabat eselon IV (Depkeu Four), sampai dengan level pelaksana (Depkeu Five) dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Selain itu, saat ini di lingkungan Kementerian Keuangan juga telah disusun Peraturan Menteri Keuangan pengganti PMK 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan. Pengganti peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan PMK 247/ PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

42



Bab V.

Penutup

43

Pemberantasan korupsi adalah kegiatan yang memerlukan komitmen, waktu, dan tenaga ekstra, karena korupsi bukan hanya masalah parsial di bidang keuangan negara, tetapi korupsi juga berkaitan dengan sikap dan perilaku individu ataupun kelompok yang menghambat proses pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Begitu pentingnya peran Kementerian Keuangan dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi sehingga Kementerian Keuangan mendapat amanat untuk mengimplementasikan seluruh Diktum Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tersebut. Sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan telah memformulasikan berbagai kegiatan dan kebijakan yang digunakan sebagai indikator pemberantasan dan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan adanya rumusan indikator pemberantasan dan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan, diharapkan setiap kegiatan dan capaian kinerja unit maupun individu dapat dipetakan secara transparan menjadi sarana strategis untuk mengantisipasi perilaku korup. Adapun indikator-indikator pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah diformulasikan dan dilaksanakan mencakup aspek penataaan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu antara lain: 1. Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi pejabat/pegawai Kemenkeu; 2. Kontrak Kinerja Tahunan setiap pegawai; 3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) eselon I; 4. Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Masyarakat; 5. Pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK); 6. Sertifikasi Pejabat Pengadaan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); 7. Sosialisasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004; 8. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan tentang pengawasan dan pembinaan aparatur, yaitu antara lain penetapan kode etik pegawai, pengelolaan pelaporan pelanggaran (whistle blowing), penerapan kedisiplinan pegawai, dan penilaian kinerja pegawai. Indikator-indikator tersebut dapat berubah sejalan dengan perkembangan lingkungan dan dinamika organisasi. Namun pada prinsipnya seluruh upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan adalah bagian dari proses reformasi birokrasi, yaitu perbaikan birokrasi secara menyeluruh baik dari sisi prosedural maupun substansial. Hal ini karena perilaku birokrasi menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu pemerintahan dalam mengemban amanat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

44



Lampiran & Matriks

45

Lampiran I Daftar Usulan Pembuatan Dan Penyempurnaan PP Dan PMK Di Bidang Perpajakan 1. Direktorat Peraturan Perpajakan I a.

RPP tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

b. PP Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. c.

PMK Nomor 12/PMK.03/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.

d. PMK Nomor 17/PMK.03/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB. e. PMK Nomor 30/PMK.03/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Perubahan Keuda atas PMK Nomor 70/ PMK.03/2007 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai PPN. f.

PMK Nomor 31/PMK.03/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya dibebaskan dari PPN.

g. PMK Nomor 16/PMK.03/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Kelebihan Pembayaran Pajak. h. PMK Nomor 67/PMK.03/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP PBB. i.

PMK Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional.

j.

RPMK tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN.

k. RPMK tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM bagi PKP yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu. l.

RPMK tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

m. RPMK tentang Jasa Pengiriman Surat dengan Perangko yang Tidak Dikenakan PPN. n. RPMK tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir. o. RPMK tentang Perubahan atas PMK 147/PMK.01/2011 tentang Kawasan Berikat. p. RPMK tentang Perubahan Kedua atas PMK 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan PPN dan PPn BM atas Impor BKP yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk. 2. Direktorat Peraturan Perpajakan II

RPP yang terealisasi No

46

Perihal

Nomor Surat/ ND

1

RPP tentang PPh atas Penghasilan dari Kegiatan Usaha Tertentu yang Diterima oleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Surat Ke BKF Nomor S-130/PJ/2011 tanggal 10 Juni 2011

2

RPP tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Surat ke BKF nomor S-118/PJ/2011 tanggal 6 Juni 2011

3

Perubahan PP 62 tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

Surat ke BKF nomor S-53/PJ/2011 tanggal 21 Maret 2011

4

RPP tentang PPh di Bidang Usaha Pertambangan Umum termasuk Batu Bara

Surat Ke BKF Nomor S-194/PJ/2011 tanggal 19 September 2011

5

RPP tentang Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Panas Bumi

Surat ke BKF Nomor S-291/PJ/2011 tanggal 11 Nov 2011



RPMK yang terealisasi No

Perihal

Nomor Surat/ ND

RPMK tentang Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan

disampaikan bersamaan dengan RPMK tax holiday melalui Surat ke BKF nomor S-42/ PJ/2011 tanggal 9 Maret 2011

2

RPMK tentang Amanah Pasal 33 ayat (4) PP Cost recovery tentang Ketentuan mengenai perhitungan dan tata cara pembayaran Pajak Penghasilan

Melalui Surat ke DJA Nomor S-814/ PJ.031/2011 tanggal 19 Mei 2011, menyatakan bahwa penyelesaian RPMK dimaksud akan disusun oleh DJA

3

RPMK tentang Pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan

Surat ke BKF nomor S-42/PJ/2011 tanggal 9 Maret 2011

4

RPMK tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Litbang, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Insfrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Surat ke Biro Hukum Nomor S-46/PJ.03/2011 tanggal 19 Januari 2011 dan S-222/ PJ.03/2011 tanggal 28 Januari 2011

5

RPMK tentang Jenis-jenis Harta Berwujud, Amortisasi atas Pengeluaran Harta Tak Berwujud, dan Penyusutan atas pengeluaran harta Berwujud

Surat ke BKF nomor S-115/PJ/2011 tanggal 6 Juni 2011

6

RPMK tentang Amanah Pasal 27 ayat (4) PP Cost Recovery tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran atas Pengahsilan Lain Kontraktor

Surat ke BKF nomor S-158/PJ/2011 tanggal 5 Agustus 2011

7

RPMK tentang Amanah Pasal 12 ayat (3) PP Cost Recovery tentang Batasan maksimum biaya yang berkaitan dengan remunerasi tenaga kerja asing


8

RPMK tentang perubahan PMK No.196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan


9

RPMK tentang Amanah Pasal 12 ayat (2) huruf f angka 3 PP Cost Recovery tentang Batasan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung dari Kantor Pusat yang dapat Dikembalikan dalam Penghitungan Bagi Hasil dan Pajak Penghasilan Bagi Kontraktor Minyak dan/atau Gas Bumi


10

RPMK tentang Perubahan Kedua atas KMK Nomor 635/ KMK.04/1994 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Surat Ke BKF Nomor S-290/PJ/2011 tanggal 11 November 2011

11

RPMK tentang Amanah Pasal 18 ayat (2) PP Cost Recovery tentang Tata cara pengelolaan iuran pesangon dan besarnya pesangon


12

RPMK tentang Perubahan ketiga atas PMK 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi Internasional


LAMPIRAN DAN MATRIK

1

47

Lampiran II Daftar Usulan Pembuatan Dan Penyempurnaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 1. Direktorat Peraturan Perpajakan I 1) Perdirjen Nomor PER-7/PJ/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. 2) Perdirjen Nomor PER-11/PJ/2011 tanggal 4 April 2011 tanggal Tata Cara Penetapan Wajib Pajak atas Objek PBB yang belum Jelas Diketahui Wajib Pajaknya dan Pencabutan. 3) Perdirjen Nomor PER-12/PJ/2011 tanggal 4 April 2011 tentang tata Cara Penatausahaan PPN yang Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dan/atau Minyak Goreng Sawit Curah di Dalam Negeri. 4) Perdirjen Nomor PER-30/PJ/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional. 5) Perdirjen Nomor PER-23/PJ/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, SKP PBB, Surat Tagihan PBB. 6) Perdirjen Nomor PER-27/PJ/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Perubahan Keuda atas Perdirjen Nomor PER-10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak. 7) Perdirjen Nomor PER-36/PJ/2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pengenaan PBB Sektor Perhutanan. 8) Perdirjen Nomor PER-37/PJ/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Pencabutan Kepdirjen Nomor KEP251/PJ/2000 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya NJOPTKP. 9) Perdirjen Nomor PER-38/PJ/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran PBB. 10) Perdirjen Nomor PER-40/PJ/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak dan Surat Setoran Faktur Pajak atas Penyerahan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram. 2. Direktorat Peraturan Perpajakan II

Perdirjen yang Terealisasi No

48

Perihal

Nomor PER

1

Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

PER-6/PJ/2011 tanggal 21 Maret 2011

2

Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan

PER-1/PJ/2011 tanggal 10 Januari 2011

3

Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengajuan dan Penelitian atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang

PER-5/PJ/2011 tanggal 21 Maret 2011

4

Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

PER-20/PJ/2011 tanggal 20 Mei 2011

5

Rancangan Perdirjen Pajak tentang Perubahan perdirjen Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara Dan Prosedur Pemingutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

PER-15/PJ/2011 tanggal 6 Juni 2011



Perihal

Nomor PER

6

Tata Cara Pemberitahuan Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap atas Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak sesudah Dikurangi Pajak

PER-16/PJ/2011 tanggal 6 Juni 2011

7

Rperdirjen tentang Amanah Pasal 31 ayat (4) PP Cost Recovery tentang Bentuk dan isi SPT Tahunan PPh

PER-28/PJ/2011 tanggal 9 September 2011

8

Rperdirjen tentang Amanah Pasal 25 ayat (9) PP Cost Recovery tentang Ketentuan mengenai penerbitan surat ketetapan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan surat keterangan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi sementara

PER-29/PJ/2011 tanggal 9 September 2011

9

Perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

PER- 32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011

10

Perdirjen tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari pengahsilan Bruto

PER-33/PJ/2011 tanggal 11 November 2011

11

Perdirjen tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yg Melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra

PER- 41/PJ/2011 tanggal 28 Desember 2011

12

Rancangan Perdirjen tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda


13

Rancangan Perdirjen tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri


14

Perdirjen tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana & Realisasi Penanaman Modal bagi WP Badan yg Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPh Badan


15

Perdirjen tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara komersial bagi WP Badan yg Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPh Badan


LAMPIRAN DAN MATRIK

No

49

Lampiran III Daftar Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Bea Cukai Yang Disusun Atau Disempurnakan A. Peraturan Menteri Keuangan Di Bidang Bea dan Cukai 1. PMK Nomor 24/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai; 2. PMK Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara; 3. PMK Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan; 4. PMK Nomor 122/PMK.04/2011 tentang Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Sanksi Administrasi Berupa Denda Serta Tata Cara Penetapan SAnksi dan Tarif, NP, dan Sanksi Administrasi Berupa Denda; 5. PMK Nomor 123/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Pemberitahuan Pembebasan BM atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan International Serta Pejabat Yang Bertugas Di Indonesia; 6. PMK Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara; 7. PMK Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat; 8. PMK Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat; 9. PMK Nomor 148/PMK.04/2011 tentang Ketentuan Pabean di Bidang Ekspor; 10. PMK Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai; 11. PMK Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi; 12. PMK Nomor 394/PMK.04/2011 tentang Pembebasan KITE; 13. PMK Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian KITE; B. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2011 1. Perdirjen Per-01/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan; 2. Perdirjen Per-02/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan; 3. Perdirjen Per-03/BC/2011 tentang Perubahan Atas P-12/BC/2008 tentang Sertifikasi Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit dan Pengendalian Mutu Audit Bea dan Cukai; 4. Perdirjen Per-04/BC/2011 tentang Perubahan Atas P-13/BC/2008 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Cukai; 5. Perdirjen Per-05/BC/2011 tentang Tatalaksana Pemberitahuan Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor dan Barang Ekspor Ke dan Dari Kawasan Pabean di Kawasan PElayanan Pabean Terpadu; 6. Perdirjen Per-08/BC/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan BMAD Terhadap Impor Hot Roll Coil di Malaysia; 7. Perdirjen Per-09/BC/2011 tentang Perubahan Keempat atas KEP 205/BC/2003 tentang Juklak Tata Laksana KITE dan Pengawasannya; 8. Perdirjen Per-11/BC/2011 tentang Penyampaian Secara Penuh Mandatory Peralihan Pelayanan dan Pengawasan KITE dan Kanwil DJBC Jakarta ke Kanwil DJBC Banten; 9. Perdirjen Per-18/BC/2011 tentang Perubahan Kedua Perdirjen Per-02/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan; 10. Perdirjen Per-21/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan; 11. Perdirjen Per-22/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

50



12. Perdirjen Per-23/BC/2011 tentang Rekonsiliasi Penerimaan; 13. Perdirjen Per-24/BC/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan BM Tindak Pengamanan Terhadap Impor Benang Kapas Selama Benang-Benang Jahit; 14. Perdirjen Per-25/BC/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Data Antara DJP dan DJBC; 15. Perdirjen Per-44/BC/2011 tentang Dokumen Pemberitahuan Pabean; 16. Perdirjen Per-51/BC/2011 tentang Gudang Berikat; 17. Perdirjen Per-52/BC/2011 tentang Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Kekurangan Utang Cukai, Sanksi Cukai, dan Sanksi Administrasi; 18. Perdirjen Per-53/BC/2011 tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai; 19. Perdirjen Per-54/BC/2011 tentang Tata Cara Penimbunan Pemasukan dan Pengeluaran dan Pengangkutan Barang Kena Cukai; 20. Perdirjen Per-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat;

LAMPIRAN DAN MATRIK

21. Perdirjen Per-58/BC/2011 tentang Perubahan Per-47/BC/2010.

51

Lampiran IV Daftar Peraturan Perundang-Undangan Dan Petunjuk Pelaksanaan Di Bidang Perbendaharaan Yang Telah Disusun/Disempurnakan Dalam Bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 1. PER-01/PB/2011 tanggal 14 Januari 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-45/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan/Credit IBRD/IDA No.4790-IND/4078-IND dan Grant TF-055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD (Initiatives For Local Governance Reform Project/ILGRP), 2. PER-02/PB/2011 tanggal 25 Januari 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Nomor dan Nama Subrekening Kas Umum Negara), 3. PER-03/PB/2011 tanggal 25 Januari 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing), 4. PER-04/PB/2011 tanggal 25 Januari 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri melalui Mekanisme Rekening Khusus), 5. PER-05/PB/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengelolaan Transaksi Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat), 6. PER-06/PB/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penyuluh Perbendaharaan), 7. PER-07/PB/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan/Transfer Surat Perintah Pencairan Dana dengan Lampiran Lebih Dari 100 Rekening Penerima), 8. PER-08/PB/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan), 9. PER-09/PB/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Nomor TF 098082 Infrastructure Reconstruction Financing Facility Project Additional Financing), 10. PER-10/PB/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Bimbingan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Negara), 11. PER-11/PB/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), 12. PER-12/PB/2011 tanggal 22 Pebruari 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penentuan Kualitas dan Penyisihan Piutang tidak Tertagih Penerusan Pinjaman), 13. PER-13/PB/2011 tanggal 2 Maret 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero)), 14. PER-14/PB/2011 tanggal 3 Maret 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Lingkup Kementerian Agama), 15. PER-15/PB/2011 tanggal 11 Maret 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Nomor TF092629 Global Partnership on Output-based Aid Extending Telecomunications in Rural Indonesia Project), 16. PER-16/PB/2011 tanggal 11 Maret 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk 52



Teknis Pelaksanaan User Acceptance Test Sistem Penerimaan Negara pada Bank/Pos Persepsi), 17. PER-17/PB/2011 tanggal 16 Maret 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pencairan Dana Bantuan Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial), 18. PER-18/PB/2011 tanggal 21 Maret 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Tunjangan kinerja Pegawai Kementerian Negara/Lembaga yang Dananya Dialokasikan pada Bagian Anggaran 999), 19. PER-19/PB/2011 tanggal 25 Maret 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengembalian Dana ke Rekening Khusus Sebagai Akibat Kesalahan Pembebanan dan Pengembalian Belanja Negara Atas Beban Rekening Khusus), 20. PER-20/PB/2011 tanggal 7 April 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Melalui Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran), 21. PER-21/PB/2011 tanggal 14 April 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat), 22. PER-22/PB/2011 tanggal 18 April 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011), 23. PER-23/PB/2011 tanggal 25 April 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Non Project Type Grant Aid 2001 dari Pemerintah Jepang untuk Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Kelautan Guna Pemberdayaan Masyarakat Pesisir), 24. PER-24/PB/2011 tanggal 18 Mei 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara LAMPIRAN DAN MATRIK

Pencairan Dana Dalam Rangka Pengembalian Penerimaan Negara yang Berasal Dari Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan/Treasury Single Account), 25. PER-25/PB/2011 tanggal 26 Mei 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/PPIP), 26. PER-26/PB/2011 tanggal 26 Mei 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Pengeluaran pada Bank Indonesia dalam Rangka Pengeluaran Negara untuk Pembayaran Utang Dalam Negeri, Utang Luar Negeri dan Pengeluaran Negara Lainnya Dalam Valuta Asing), 27. PER-27/PB/2011 tanggal 1 Juni 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-29/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB No.2064(SF)-INO, No.2065-INO dan Grant GON No.4299-INO/ Participatory Irrigation Sector Project-PISP), 28. PER-28/PB/2011 tanggal 6 Juni 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran), 29. PER-29/PB/2011 tanggal 9 Juni 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Penyuluhan Perbendaharaan Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga), 30. PER-30/PB/2011 tanggal 10 Juni 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum), 31. PER-31/PB/2011 tanggal 15 Juni 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Dana Cadangan), 32. PER-32/PB/2011 tanggal 16 Juni 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Asian Development Bank (ADB) No.0216-INO Citarum Watershed Management and Biodiversity Conservation), 33. PER-33/PB/2011 tanggal 16 Juni 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana hibah nomor 200766089 kfw Jerman untuk Proyek Forest Programe/Support for Ministry of Forestry), 53

34. PER-34/PB/2011 tanggal 16 Juni 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah AusAid EP-58059 Proyek Scholl and District Management/BOS Training), 35. PER-35/PB/2011 tanggal 24 Juni 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Nomor TF-098283 Korea Trust Fund (KTF) Support for Statistical Capacity Building), 36. PER-36/PB/2011 tanggal 27 Juni 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Loan IBRD Nomor 4786-IND/7760-ID Urban Sector Development Reform Project), 37. PER-37/PB/2011 tanggal 27 Juni 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman IBRD Nomor 7730-ID Urban Water Supply and Sanitation Project), 38. PER-38/PB/2011 tanggal 1 Juli 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan), 39. PER-39/PB/2011 tanggal 6 Juli 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang), 40. PER-40/PB/2011 tanggal 7 Juli 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah IBRD Nomor TF-098862 dan No TF-098819 Third National Program for Community Empowerment in Rural Areas Disaster Management Support Project (PNPM) Pola Khusus Pasca Bencana), 41. PER-41/PB/2011 tanggal 7 Juli 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D), 42. PER-42/PB/2011 tanggal 14 Juli 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP) AIPRD L-002), 43. PER-43/PB/2011 tanggal 15 Juli 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Pembangunan Hutan), 44. PER-44/PB/2011 tanggal 19 Juli 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Grant IBRD No. TF056894-IND Multi-Donor Trust Fund for Aceh and North Sumatra (Infrastructure Reconstruction Enabling Project/IREP)), 45. PER-45/PB/2011 tanggal 19 Juli 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua Atas Perdirjen Nomor PER-61/PB/2007 ttg Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB No.2294-INO (SF) Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah (Madrasah Education Development/ MEDP)), 46. PER-46/PB/2011 tanggal 20 Juli 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Perdirjen Nomor PER-36/PB/2008 ttg Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah TF 091414 (PFM MDTF), 47. PER-47/PB/2011 tanggal 26 Juli 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Reintegrasi Aceh Tahun Anggaran 2011), 48. PER-48/PB/2011 tanggal 1 Agustus 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah IBRD Nomor TF-096644 (IDF Grant for Support to BPKP on Pilot Implementation of COSO Framework Project), 49. PER-49/PB/2011 tanggal 9 Agustus 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER54



49/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah IBRD Nomor TF 099083 Integrated Management Information System (MIS) for PNPM Mandiri-SIMPADU), 50. PER-50/PB/2011 tanggal 9 Agustus 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman IBRD Nomor 8010-ID Scholarships for Strengthening Reforming Institutions Project), 51. PER-51/PB/2011 tanggal 9 Agustus 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial bagi Orang dengan Kecacatan Berat dan Bantuan Dana Jaminan Sosial bagi Lanjut UsiaTerlantar), 52. PER-52/PB/2011 tanggal 9 Agustus 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Atas Pergeseran Anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga), 53. PER-53/PB/2011 tanggal 12 Agustus 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Uji Coba Layanan Mobile KPPN Tahap II), 54. PER-54/PB/2011 tanggal 15 Agustus 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pelaksanaan Pemilihan Bank Penyimpanan Dana Cadangan), 55. PER-55/PB/2011 tanggal 16 Agustus 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum), 56. PER-56/PB/2011 tanggal 26 Agustus 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah IBRD Nomor TF-099302 (Support for the Implementation of the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) in Indonesia), 58. PER-58/PB/2011 tanggal 13 September 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman IFAD No.L-I-835-ID dan Hibah IFAD No.G-I-C-835-ID untuk Proyek Smallholder Livelihood Development In Eastern Indonesia (SOLID), 59. PER-59/PB/2011 tanggal 21 September 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Grant IBRD Nomor TF 098870 PNPM Support Faolity Trust Fund (PSF) Third National Program for Community Empowerment in Urban Areas-Disaster Management Support Project), 60. PER-60/PB/2011 tanggal 22 September 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Australian Agency for International Development (AusAID) untuk Kegiatan Infrastructure Enhancement Grant (IEG) Sektor Sanitasi), 61. PER-61/PB/2011 tanggal 23 September 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-61/ PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah IBRD Nomor TF 099616 (Third National Program for Community Empowerment in Rular Areas-PSF Financing), 62. PER-62/PB/2011 tanggal 23 September 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER62/PB/2011 tentang Tata Cara Pencairan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah), 63. PER-63/PB/2011 tanggal 29 September 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonslruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2011), 64. PER-64/PB/2011 tanggal 30 September 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/P13/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman IBRD Nomor 7730-ID Urban Water Supply and Sanitation Project), 65. PER-65/PB/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah IBRD Nomor TF99721-ID (PCPF REDD- Readiness Preparation), 66. PER-66/PB/2011 tanggal 4 Oktober 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk 55

LAMPIRAN DAN MATRIK

Pengelolaan Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih), 57. PER-57/PB/2011 tanggal 12 September 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pencairan Dana Grant IBRD Nomor TF 098863 dan TF 098869 PNPM Support Facility Trust Fund (PSF) Community-Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project (REKOMPAK-PSF), 67. PER-67/PB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Beasiswa Miskin Sekolah Dasar), 68. PER-68/PB/2011 tanggal 13 Oktober 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Bantuan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan Keolahragaan pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga), 69. PER-69/PB/2011 tanggal 18 Oktober 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Loan IBRD No.8079-ID (Fourth National Program for Community Empowerment in Rural Areas) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan), 70. PER-70/PB/2011 tanggal 24 Oktober 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan/Transfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Lampiran Lebih dari 100 (Seratus) Rekening Penerima), 71. PER-71/PB/2011 tanggal 25 Oktober 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), 72. PER-72/PB/2011 tanggal 31 Oktober 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga), 73. PER-73/PB/2011 tanggal 3 November 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang LangkahLangkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011), 74. PER-74/PB/2011 tanggal 3 November 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 75. PER-75/PB/2011 tanggal 15 November 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman dan Hibah Islamic Development Bank Untuk Proyek Integrated Community Driven Development Project Phase II), 76. PER-76/PB/2011 tanggal 16 November 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Uang Penghargaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komosi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004), 77. PER-77/PB/2011 tanggal 22 November 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman Credit IDA No. 4260-IND dan Loan IBRD No. 7427-IND Kegiatan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian/Farmers Empowerment Through Agricultural Technology and Information (P3TIP/FEATI), 78. PER-78/PB/2011 tanggal 24 November 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri melalui Mekanisme Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Jakarta VI), 79. PER-79/PB/2011 tanggal 28 November 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Pengeluaran Bank Indonesia Dalam Rangka Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Akhir Tahun Anggaran), 80. PER-80/PB/2011 tanggal 30 November 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer Pada Bagan Akun Standar), 81. PER-81/PB/2011 tanggal 30 November 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga), 82. PER-82/PB/2011 tanggal 30 November 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman 56



Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lernbaga), 83. PER-83/PB/2011 tanggal 5 Desember 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn), 84. PER-84/PB/2011 tanggal 5 Desember 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman Yang Diterushibahkan Japan International Cooperation Agency Nomor IP-536 Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit System Project), 85. PER-85/PB/2011 tanggal 5 Desember 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga), 86. PER-86/PB/2011 tanggal 12 Desember 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-54/PB/2011 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bank Penyimpan Dana Cadangan), 87. PER-87/PB/2011 tanggal 14 Desember 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2011), 88. PER-88/PB/2011 tanggal 16 Desember 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Dan Surat Perintah Pencairan Dana), 89. PER-89/PB/2011 tanggal 21 Desember 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang

Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara pada Sistem Modul Penerimaan Negara), 91. PER-91/PB/2011 tanggal 27 Desember 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2005 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan IBRD No. 4788-IND/IDA Credit No. 4076-IND (Support for Poor and Disadvantaged Areas Project), 92. PER-92/PB/2011 tanggal 29 Desember 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara).

57

LAMPIRAN DAN MATRIK

Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), 90. PER-90/PB/2011 tanggal 27 Desember 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang

Lampiran V Daftar Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perimbangan Keuangan Terkait Alokasi Dana Transfer Daerah Yang Akurat 1. PMK No.05/PMK.07/2011 Tentang Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Migas TA 2008 yang dialokasikan dalam APBN TA 2011; 2. PMK No.06/PMK.07/2011 Tentang Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum TA 2007, 2008, dan 2009 yang dialokasikan dalam APBN TA 2011; 3. PMK No.07/PMK.07/2011 Tentang Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan TA 2007, 2008, dan 2009 yang dialokasikan dalam APBN TA 2011; 4. PMK No.08/PMK.07/2011 Tentang Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum TA 2011; 5. PMK No.09/PMK.07/2011 Tentang Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Perikanan TA 2009 yang dialokasikan dalam APBN TA 2011; 6. PMK No.19/PMK.07/2011 Tentang Perkiraan Alokasi DBH SDA Kehutanan TA 2011 7. Perpres Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2011; 8. PMK No.25/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011; 9. PMK No.33/PMK.07/2011 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011; 10. PMK No.39/PMK.07/2011 Tentang Perkiraan Alokasi DBH SDA Panas Bumi TA 2011; 11. PMK No.40/PMK.07/2011 Tentang Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Panas Bumi TA 006, 2007, dan 2008 yang dialokasikan dalam APBN TA 2011; 12. PMK No.42/PMK.07/2011 Tentang Koreksi Alokasi DAU untuk Kabupaten dan Tahun Anggaran 2010 dalam Pelaksanaan Penyaluran DAU Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011; 13. PMK No.61/PMK.07/2011 Tentang Alokasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2011; 14. PMK No.68/PMK.07/2011 Tentang Perkiraan Tambahan Alokasi DBH SDA Migas TA 2011; 15. PMK No.69/PMK.07/2011 Tentang Perkiraan Tambahan Alokasi DBH SDA Migas untuk Provinsi NAD TA 2011; 16. PMK No.70/PMK.07/2011 Tentang Perkiraan DBH SDA Migas untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka Otsus TA 2011; 17. PMK Nomor 73/PMK.07/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggran 2011; 18. PMK Nomor 72/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasil Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota TA 2011; 19. PMK Nomor 71/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota TA 2011; 20. PMK Nomor 96/PMK.07/2011 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 33/PMK.07/2011 tentang alokasi sementara DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2011; 21. PMK Nomor 140/PMK.07/2011 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011; 22. PMK Nomor 209/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012; 23. PMK Nomor 201/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012; 24. PMK Nomor 210/PMK.07/2011 Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal

58



29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011; 25. PMK Nomor 203/PMK.07/2011 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012; 26. PMK Nomor 195/PMK.07/2011 Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011; 27. PMK Nomor 198/PMK.07/2011 Tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011; 28. PMK Nomor 197/PMK.07/2011 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012; 29. PMK Nomor 208/PMK.07/2011 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun 2011; 30. PMK Nomor 207/PMK.07/2011 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun 2012; 31. PMK Nomor 202/PMK.07/2011 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun 2012; 32. PMK Nomor 192/PMK.07/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/ PMK.07/2011 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011; 33. PMK Nomor 172 /PMK.07/2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/

Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011; 35. PMK Nomor 156/PMK.07/2011 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011; 36. PMK Nomor 161 /PMK.07/2011 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011; 37. PMK Nomor 160 / PMK.07 / 2011 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi yang Dialokasikan dalam APBN Perubahan TA 2011.

59

LAMPIRAN DAN MATRIK

PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011; 34. PMK Nomor 170/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Bantuan Operasional

60


Diktum 3 Membuat penetapan kinerja dengan pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumberdaya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat

Diktum 2 Membantu KPK dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN di lingkungannya %

%

%

Persentase pejabat yang telah menetapkan kontrak kinerja (KK)

Persentase unit kerja yang menyampaikan laporan kinerja (LAKIP)

Persentase LAKIP eselon I yang telah dievaluasi Itjen

%

%

Persentase pemberian sanksi terhadap pejabat yang belum menyampaikan LHKPN

Persentase LHKPN yang telah diumumkan di papan internal

%

(3)

100%

100%

100%

N/A

N/A

100%

(4)

SJ

100%

100%

100%

98,57%

12,44%

94,58%

(5)

Total

Target Realisasi

Indikator Kinerja Satuan

Persentase jumlah pejabat yang telah menyampaikan LHKPN s.d. Akhir tahun

(2)

(1)

Diktum 1 Pejabat yang termasuk Penyelenggara Negara yang belum melaporkan harta kekayaannya agar segera melaporkannya kepada KPK

Uraian Indikator

Diktum Inpres/ Program

MATRIK PELAPORAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER II (TAHUNAN) TAHUN ANGGARAN 2011 INSTRUKSI UMUM (Diktum 1 s.d 10) KEMENTERIAN KEUANGAN

Mendata LAKIP eselon I yang telah dievaluasi Itjen

Mendata unit kerja yang menyampaikan laporan kinerja

Mendata jumlah pejabat yang telah menetapkan kontrak kinerja

1. Mendata NHK yang diterima unit 2. Mengumumkan LHKPN yang telah mendapatkan NHK pada papan internal

Membuat surat peringatan/ teguran kepada pejabat wajib LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN

1. Seluruh unit wajib mengisi target dengan jumlah wajib LHKPN 2. Seluruh unit wajib mengingatkan para pejabat wajib LHKPN yang belum menyampaikan

(6)

Kegiatan yang Dilaksanakan

Itjen

Semua Unit eselon I

Semua Unit eselon I

Semua Unit eselon I

Semua Unit eselon I

Semua Unit eselon I

(7)

Pelaksana

Formula: LAKIP eselon I yang telah dievaluasi Itjen x 100% 12 LAKIP yang dievaluasi oleh Itjen sebanyak 12 LAKIP

Unit Kerja eselon I, II dan eselon III unit vertikal yang menyampaikan LAKIP sebanyak 839 unit.

Jumlah Pejabat yang telah menetapkan kontrak kinerja sampai dengan eselon III pusat dan daerah sebanyak 1.984 pejabat.

Formula: ∑ NHK yang diumumkan x 100 ∑ NHK yang diterima unit NHK yang diterima unit = 1.394 NHK yang telah diumumkan di papan internal = 1.374

Formula: ∑ Pejabat yang telah diberi sanksi (163) x 100% ∑ Pejabat yang belum menyampaikan LHKPN (1.310) = Sebagian besar pejabat wajib LHKPN yang belum melaporkan LHKPN masih dalam proses pemberian sanksi

Jumlah Pejabat Wajib LHKPN = 24.177 Jumlah Pejabat Yang Telah Menyampaikan LHKPN = 22.867 (94.58%) Pejabat Wajib LHKPN yang belum melaporkan LHKPN = 1.310

(8)

Keterangan

61

Persentase Kantor/unit kerja yang telah menyediakan fungsi help desk/customer service

Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat atas layanan publik (PM)

%

indeks

%

Rata-rata persentase penyelesaian janji waktu layanan unggulan

Tercapainya indeks kepuasan konsumen (masy/stakeholder)

%

SOP Unggulan

%

(3)

100%

100%

3,86

96,43%

100%

102

100%

(5)

Total (6)


Meminta pihak ketiga untuk melakukan survey kepuasan konsumen

Mendata norma waktu penyelesaian layanan unggulan dan realisasinya

Mendata jumlah layanan unggulan yang telah ditayangkan di website Kemenkeu

Mendata jumlah SOP layanan unggulan (akumulasi)

Mendata : 1. jumlah SOP yang diusulkan oleh unit 2. jumlah SOP yang direkomendasikan oleh setjen 3. jumlah SOP yang ditetapkan

LAMPIRAN DAN MATRIK

NA

NA

NA

100%

100%

102

100%

(4)

SJ

Target Realisasi

Indikator Kinerja Satuan

Persentase SOP Layanan Publik Unggulan yang telah ditayangkan di website Kemenkeu

Jumlah SOP layanan unggulan (akumulasi)

Persentase Penyusunan SOP dan Penyempurnaan SOP Layanan Publik yang Diselesaikan

(2)

(1)

Diktum 4 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi persyaratanpersyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, dan menghapuskan pungutan liar

Uraian Indikator



Semua Unit eselon I

Semua Unit eselon I

Biro KLI

Seluruh unit eselon I Kecuali BKF dan ITJEN

Semua Unit eselon I

Semua Unit eselon I

Semua Unit eselon I

(7)

Pelaksana

Setiap kantor di lingkungan Kementerian Keuangan telah mempunyai fungsi help desk (baik Kantor Pusat maupun Kantor Vertikal), yaitu sebanyak 773 Kantor.

Jumlah pengaduan masyarakat atas layanan publik sepanjang tahun 2011 adalah sebanyak 1.308. Seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti.

Survey dilakukan oleh Lembaga Independen (IPB)

Formula: Jumlah Layanan Unggulan yang telah ditayangkan x 100 Jumlah Layanan Unggulan yang ada Seluruh SOP Layanan Unggulan (102) telah ditayangkan di website Kemenkeu

102 SOP Layanan Unggulan

1. Formula: Jumlah SOP Layanan Publik yang ditetapkan oleh unit eselon I x 100% Jumlah SOP layanan Publik yang Direkomendasikan oleh setjen 2. SOP Layanan Publik merupakan instruksi yang tertulis mengenai alur/ tahapan kegiatan, yang dijadikan pedoman organisasi guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan pelayanan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (pemberian jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik atau jasa publik), maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan

(8)

Keterangan


62


Diktum 6 Melaksanakan Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari APBN maupun APBD %

% dr frek. pengadaan yang bernilai

Tercapainya ketaatan terhadap prosedur pengadaan barang

Persentase penghematan belanja barang dan belanja modal dengan pelaksanaan e-procurement

orang

Kantor/ Unit Kerja

Jumlah Unit Kerja yang dijadikan wilayah bebas korupsi

Jumlah pejabat yang bersertifikat LKPP

SOP Layanan Unggulan

(3)

Satuan

NA

100%

2.862

100%

102

(4)

SJ

13,40%

75%

3.148

100%

102

(5)

Total

Target Realisasi

Indikator Kinerja

Jumlah Program

(2)

(1)

Diktum 5 Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi

Uraian Indikator



1. Melaksanakan pengadaan secara elektronik 2. Mendata anggaran belanja yang pengadaannya dilaksanakan secara elektronik

Kementerian Keuangan dan wajib disertai dengan keterangan mengenai unit eselon I mana yang melakukan pengadaan barang diatas 5 M

Mendata jumlah pejabat yang bersertifikat LKPP pada unit masing-masing Itjen mengisi untuk Lingkup

Mendata Layanan unggulan yang ada sebelumnya dan ditambahkan apabila ada layanan unggulan yang baru maupun apabila ada penyempurnaan (disebutkan jumlah kumulatif dan jumlah perubahannya)

(6)

Kegiatan yang Dilaksanakan (8)

Keterangan

Pusat LPSE Setjen

Itjen

Semua Unit eselon I

Unit Eselon I

1. Anggaran belanja yang dimaksud adalah akumulasi anggaran belanja modal dan anggaran belanja barang 2. Formula : (Nilai Pagu-Realisasi Belanja) yang menggunakan e-procurement x 100% Pagu yang menggunakan e-procurement 3. Dari nilai pagu sebesar Rp3.430.663.030.664,terealisasi hasil lelang sebesar Rp2.970.851.947.091,-. Sehingga terdapat penghematan sebesar Rp459.811.083.573,-

Dari 4 pekerjaan pengadaan barang, 3 pekerjaan tidak terdapat kesalahan prosedur

Tingkat capaian sebesar 109,99%

Sudah menjadi komitmen pimpinan bahwa seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan wilayah bebas korupsi

Unit Adanya bukti pendukung berupa PMK/KMK yang Eselon I menetapkan layanan unggulan tersebut yang mempunyai layanan unggulan

(7)

Pelaksana

Diktum 9 Melakukan kerjasama dengan KPK untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistemsistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing

Diktum 8 Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara, Kejaksaan RI dan KPK dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka

Jumlah kerjasama dengan KPK

Persentase pemenuhan permintaan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum

Menetapkan penghematan penyelenggaran kegiatan perkantoran

(2)

(1)

Diktum 7 Menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara

Uraian Indikator


Buah

%

peraturan

(3)

Satuan

19

100%

1

(5)

Total (6)


Mendata segala bentuk kerjasama dengan KPK

Mendata jumlah permintaan informasi yang dipenuhi

Menyusun konsep peraturan penghematan energi dan air

LAMPIRAN DAN MATRIK

17

100%

N/A

(4)

SJ

Target Realisasi

Indikator Kinerja


Semua Unit eselon I

Semua Unit eselon I

Setjen

(7)

Pelaksana

Dengan ditandatanganinya IMK tentang Penghematan Energi dan Air Di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 17 Januari 2012, maka Setjen telah berhasil menyusun suatu peraturan tentang efisiensi dan penghematan.

(8)

Keterangan

Data akumulatif tahun 2011 dari seluruh unit eselon I.

Terdapat 49 permintaan informasi tindak pidana korupsi dan semuanya telah dipenuhi.


63

64


Jumlah

%

Persentase penegakan disiplin/pemberian sanksi pada aparatur yang melanggar

(3)

Satuan

100%

117

(4)

SJ

100%

137

(5)

Total

Target Realisasi

Indikator Kinerja

Jumlah kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan aparatur

(2)

(1)

Diktum 10 Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif dilingkungannya lingkungannya

Uraian Indikator



1. Mendata jumlah pegawai yang dikenakan sanksi 2. Mendata total jumlah pegawai unit yang bersangkutan

Kegiatan yang terkait pengawasan dan pembinaan aparatur termasuk penyusunan peraturan

(6)


Semua Unit eselon I

Semua Unit eselon I

(7)

Pelaksana

1. Formula: Jumlah pegawai yang dikenakan sanksi x 100 Total Jumlah pegawai unit yang bersangkutan 2. Jumlah pegawai yang diberikan hukuman disiplin terkait pelanggaran korupsi sebanyak 13 pegawai.

Segala bentuk kegiatan yang terkait pengawasan dan pembinaan aparatur termasuk penyusunan peraturan

(8)

Keterangan

LAMPIRAN DAN MATRIK


65

KEMENTERIAN KEUANGAN

Gedung Djuanda I Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 66 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN SEMESTER II (TAHUNAN) TAHUN 2011

Recommend Documents