PERANAN KEMENTERIAN KEUANGAN DALAM ALOKASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH GUNA MENDUKUNG INPRES NOMOR 12 TAHUN 2011

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

PERANAN KEMENTERIAN KEUANGAN DALAM ALOKASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH GUNA MENDUKUNG INPRES NOMOR 12 TAHUN 2011

Hotel Bidakara, Jakarta Tanggal 08 Mei 2013

Tugas Fungsi DJPK

Tugas

•Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan

DJKD

Tugas

• Perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah

•Perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan

Fungsi

•Pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan •Penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perimbangan keuangan •Bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan •Pelaksanaan administrasi DJPK

•Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang keuangan daerah serta fasilitasi perimbangan keuangan

• Fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah

Fungsi

• Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keuangan daerah • Pemberian bimtek dan evaluasi di bidang keuangan daerah • Fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan • Pelaksanaan administrasi DJKD

2

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Pemerintah

Dikoordinasi oleh Mendagri • Koordinasi antar susunan pemerintahan

Pembinaan

• Pemberian pedoman dan standar pelekasanaan urusan pemerintahan • Bimbingan, supervisi dan konsultasi • Pendidikan dan pelatihan • Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi

Pengawasan

• Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan • Pengawasan terhadap Perda dan Perkada

Pemerintah Daerah Kepala dan Wakil Kepala Daerah DPRD Perangkat daerah PNSD Kepala Desa

Dasar Hukum  UUD 1945 Pasal 18A ayat (2)  Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang  UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab V Pasal 22 Ayat (1)  Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah  UU No33 Th 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah  PP No55 Th 2005 tentang Dana Perimbangan

Jenis Dana Transfer menurut UU Berdasarkan UU Dana Transer disebut sebagai Dana Perimbangan terdiri atas: a. b. c.

Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus.

Pasal 10 UU No. 33 Tahun 2004 5

Penggunaan Dana Perimbangan

DBH DAU DAK

• Bersifat Block Grant kecuali untuk earmarked (DBH DR dan DBH CHT) • dana tersebut bisa digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai Kebutuhan daerah

• Bersifat Block Grant • dana tersebut bisa digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai Kebutuhan daerah • Bersifat Spesific Grant • Penggunaan dana diatur oleh Pemerintah (penggunaan harus sesuai Juknis dari Pusat)

6

Dana Alokasi Khusus 

dana yang bersumber dari APBN



dialokasikan kepada daerah tertentu



mendanai kegiatan khusus



yang merupakan urusan daerah



sesuai prioritas nasional



Sifat penggunaan Dana Specific Grants Tujuan DAK membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Alur Belanja APBN ke Daerah Pemerintah Pusat

Daerah

M ON EY FOLLOW S FUN CTI ON AN D CAP ACI TY PENDAPATAN Melalui Angg K/L

Belanja Pemerintah Pusat

Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan Melalui Angg Non K/L

APBN

Dana Vertikal di Daerah

Mendanai kewenangan 6 Urusan

Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan PNPM dan Jamkesmas Subsidi dan Bantuan

Masuk APBD

BELANJA

Hibah Transfer Ke Daerah

8

PEMBIAYAAN

Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi)

• •

Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian

Pinjaman

ALOKASI TRANSFER KE DAERAH Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Perimbangan

Dana Otsus

TRANSFER KE DAERAH

Dana Alokasi Umum (DAU)

DBH BPHTB

Dana Otsus PAPUA

DBH PPh

Dana Otsus PAPUA BARAT

DBH Cukai HT

Dana Otsus ACEH

Dana Infras Otsus Papua Barat

Dana Penyesuaian

DBH PBB

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Infras Otsus Papua Dana Otsus & Penyesuaian

DBH Pajak

DBH SDA

DBH Kehutanan DBH Pert umum

Tambahan Penghasilan Guru

DBH Perikanan

Tunjangan Profesi Guru

DBH Migas

Bantuan Operasional Sek (BOS)

DBH Panas Bumi

Dana Insentif Daerah (DID) 9

APBD Pendapatan Daerah

Belanja Daerah

Pembiayaan Daerah

• PAD • Dana Perimbangan

• Klasifikasi belanja menurut organisasi

• Penerimaan Pembiayaan

• Lain-lain pendapatan daerah yang sah

• Klasifikasi belanja menurut fungsi

• Pengeluaran Pembiayaan

• Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan • Klasifikasi belanja menurut jenis belanja 10

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan RPJMD

Pelaksanaan Rancangan DPA-SKPD

RKPD KUA/PPAS

Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RKA-SKPD

Verifikasi DPA-SKPD

Pelaksanaan APBD Pendapatan

APBD

• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambatlambatnya 1 hari kerja

Penatausahaan Belanja • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD

Penatausahaan Pembiayaan

Pembiayaan

• Dilakukan oleh PPKD

Kekayaan dan Kewajiban daerah

Laporan Realisasi Semester Pertama

Perubahan APBD

Pertgjwban

Pemeriksaan

Penatausahaan Pendapatan

Belanja

RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri

Penatausahaan

• • • • • •

Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang

Disusun Sesuai SAP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • • • •

LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK

Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK

Raperda

Pertanggungjawaban APBD

Akuntansi Keuangan Daerah 11

KESIMPULAN: 

Peranan Kementerian Keuangan untuk BNN yang paling dimungkinkan apabila melalui Transfer ke daerah adalah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan mempertimbangkan Prioritas Nasional

12

Terima Kasih