Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2014 Bapermas Perempuan dan KB BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2014 Bapermas Perempuan dan KB

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan Nasional Indonesia berusaha untuk mewujudkan masyrakat yang adil dan makmur merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdulat bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam susunan perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat dan damai. Kuantitas penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk kurang seimbang dan dan terkontrol, terlebih lagi tidak seimbangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat mempengaruhi berbagai aspek pembangunan dalam kehidupan masyarakat, di lain pihak jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu fondasi yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Selain masalah pertumbuhan penduduk, pembangunan menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik dari masa ke masa. Salah satu perbaikan kualitas sumber daya manusia adalah upaya pemberdayaan

yaitu

kondisi

ketika

manusia

menyadari

hak

dan

kewajibannya serta mandiri dalam mencapai kesejahteraan hidupnya. Dengan

demikian

salah

mempengaruhi pencapaian Penduduk,

Kualitas

satu

faktor

yang

urgensinya

dapat

tujuan pembangunan adalah Pembangunan

Keluarga,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Pemberdayaan Masyarakat difokuskan agar menjadi penduduk yang potensial, tangguh dan mandiri. Memperhatikan keterkaitan penduduk dengan aspek pembangunan nasional tersebut, maka salah satu program yang langsung berhubungan dengan

tujuan

Pemberdayaan

pencapaian Masyarakat

tujuan dan

pembangunan

Keluarga

adalah

Berencana

yaitu

program upaya

peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat, pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia Sehat dan Sejahtera (NKKBSS). Sebagai salah satu institusi yang berperan dalam mewujudkan tujuan tersebut Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang berusaha mendukung

I-1


langkah tersebut dalam bentuk kegiatan atau program yang diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan pembangunan. Program dan kegiatan tersebut tersusun secara sistematik dalam Rencana Strategis Bapermas Perempuan dan KB. Renstra menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapermas Perempuan dan KB dalam kurun waktu lima tahun. Penjabaran dari Renstra tersebut setiap tahunnya tertuang dalam Rencana Kerja SKPD yang kemudian menjadi salah satu dasar untuk menetapkan kinerja SKPD. Kinerja SKPD ditetapkan dan diperjanjikan antara Kepala Bapermas Perempuan dan KB dengan Bupati Magelang untuk kemudian dilaporkan hasilnya pada akhir tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). LkjIP ini memuat pencapaian kinerja selama satu tahun disertai penjelasan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja. Selain itu LkjIP juga memuat rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

B. LANDASAN HUKUM Landasan Hukum disusunnya LKjIP yaitu: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

I-2


C. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana

Kabupaten Magelang Tahun 2014 mempunyai tujuan untuk: 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkn kinerjanya.

D. Gambaran Umum Organisasi 1. Letak Geografis Kabupaten Magelang sebagai suatu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota kabupaten ini adalah Kota Mungkid yang terletak di Kecamatan Mungkid. Kabupaten Magelang terletak diantara beberapa Kabupaten dan Kota, yaitu di sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, di sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolal, di sebelah Selatan Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY, sebelah Barat Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, dan di tengah : Kota Magelang. Letak Kabupaten Magelang antara 110º01´51´ dan 110º26´13´ Bujur Timur dan antara 7º19´13´ dan 7º42´16´ Lintang Selatan. Kabupaten Magelang berada di cekungan sejumlah rangkaian pegunungan. Bagian timur (perbatasan dengan Kabupaten Boyolali terdapat Gunung Merbabu (3.141 meter dpl) dan Gunung Merapi (2.911 m dpl). Bagian barat (perbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo) terdapat Gunung Sumbing (3.371 m dpl). Di bagian barat daya terdapat rangkaian Bukit Menoreh.Luas Wilayah Kabupaten Magelang sekitar 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Bapermas Perempuan dan KB Kabupaten Magelang terletak di Jl. Letnan Tukiyat 40 Kota Mungkid, berada di wilayah Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan. 2. Organisasi Perangkat Daerah Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 20 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomorv 30 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian

I-3


Tugas Sesuai Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rincian

Tugas

Jabatan

Struktural

pada

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang Tugas dan fungsi Bapermas Perempuan dan KB Kabupaten Magelang sebagai berikut Tugas: Melaksanakan kewenangan desentralisasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. Fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan tugas dan fungsi Jabatan Struktural pada Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang a. Kepala Badan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Memimpin penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. b. Sekretaris Sekretaris melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi

urusan

perencanaan,

monitoring

dan

evaluasi

serta

pelaporan, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian. 1) Kepala Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepala Subbagian Pelaporan

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan

melaksanakan

tugas

di

bidang

perencanaan,

monitoring dan evaluasi, serta pelaporan 2) Kepala Subbagian Keuangan

I-4


Kepala Subbagian Keuangan melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan internal satuan kerja. 3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas di

bidang

pengelolaan

surat

menyurat,

kearsipan

dan

dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan pengelolaan kepegawaian.

c. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga

Berencana

kemasyarakatan

di

bidang

desa/kelurahan

pemberdayaan serta

kelembagaan

pemberdayaan

lembaga

pemerintahan desa. 1) Kepala Subbidang Penguatan Kapasitas Kepala Subbidang Penguatan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Karang Taruna, RW, RT (atau nama lain), penguatan kapasitas lembaga pemerintahan desa, dan fasilitasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pencairan alokasi dana desa 2) Kepala Subbidang Kelembagaan dan Peranan Perempuan Kepala Subbidang Kelembagaan dan Peranan Perempuan mempunyai

tugas

menyiapkan

bahan-bahan

pelaksanaan

sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Perempuan (atau nama lain) dan pergerakan kesetaraan pembangunan pengarusutamaan gender. d. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian

tugas

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang pemberdayaan keswadayaan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, pengalokasian bantuan, penanggulangan kemiskinan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan teknologi tepat guna. I-5


1) Kepala Subbidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat Mempunyai

tugas

menyiapkan

bahan-bahan

pelaksanaan

sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang pengembangan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pemanfaatan sumber daya alam pedesaan. 2) Kasubid. Keswadayaan Masyarakat Mempunyai

tugas

menyiapkan

bahan-bahan

pelaksanaan

sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang pengembangan swadaya, partisipasi, kemandirian dan gotong royong masyarakat. e. Kepala Bidang Keluarga Berencana Mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian

tugas

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang fasilitasi dan advokasi pelayanan kontrasepsi, peningkatan peran serta remaja, perlindungan hak-hak reproduksi, peningkatan partisipasi pria dalam keluarga berencana. 1) Kepala Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana Mempunyai

tugas

menyiapkan

bahan-bahan

pelaksanaan

sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang fasilitasi pelayanan keluarga berencana 2) Kepala Sub Bidang Perlindungan Hak Reproduksi Mempunyai

tugas

menyiapkan

bahan-bahan

pelaksanaan

sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang pembinaan perlindungan kesehatan dan hak-hak reproduksi. f. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Perlindungan Perempuan & Anak Mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian

tugas

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang pembangunan keluarga sejahtera, perlindungan perempuan dan anak. 1) Kepala Subbidang Bina Keluarga Sejahtera Mempunyai

tugas

menyiapkan

bahan-bahan

pelaksanaan

sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang pembinaan ketahanan keluarga, institusi masyarakat dan lingkungan keluarga.. I-6


2) Kepala Subbidang Perlindungan Perempuan Dan Anak Mempunyai

tugas

menyiapkan

bahan-bahan

pelaksanaan

sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang pencegahan, fasilitasi dan perlindungan perempuan dan anak. g. Kepala Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang advokasi dan fasilitasi pelayanan kontrasepsi, peningkatan peran serta remaja, perlindungan hak-hak reproduksi, peningkatan

partisipasi

pria

dalam

keluarga

berencana,

penyelenggaraan pembinaan institusi masyarakat dan lingkungan keluarga, fasilitasi perlindungan perempuan dan anak, dalam wilayah kerjanya. h. Kepala Pusat Pengolahan Data Penanggulangan Kemiskinan Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengolahan data dan informasi penanggulangan kemiskinan. i. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Bapermas Perempuan dan KB Melaksanakan administrasi persuratan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian pada unit pelaksana teknis j. Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Melakukan penyuluhan keluarga berencana nasional dan pelayanan keluarga berencana 3. Sumber Daya Manusia Aparatur. Berdasarkan

data

kepegawaian

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang, jumlah pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebanyak 152 orang yang terdiri dari :

I-7


Tabel 1.1. Sumber Daya Aparatur Bapermas Perempuan dan KB Menurut Kategori Jabatan, Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Sampai Dengan Desember 2014 TENAGA PEGAWAI S.D DESEMBER 2014 NO

GOLONGAN KEPANGKATAN DAN JENIS KELAMIN

KATEGORI JABATAN

I L

1

2

P 3

JML

II L

P

JML

4

III L

P

JML

5

IV L

P

JML

6

TOTAL L

P

JML

7

1

Eselon IIb

1

2

Eselon IIIa

1

2

Eselon IIIb

3

Eselon IVa

10

16

4

Eselon IVb

3

5

Jabatan Fungsional Umum

5

3

8

6

Jabatan Fungsional Khusus

1

7

Total

6

10

1

1

1

1

1

1

3

4

1

3

4

26

4

2

6

14

18

32

7

10

0

1

1

3

8

11

7

8

15

12

11

23

8

27

38

65

3

4

7

31

49

80

16

47

69

116

8

12

20

61

91

152

I-8


Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bapermas Perempuan dan KB KEPALA BAPERMASPUAN DAN KB

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA SEKRETARIS

KEPALA SUBBAG. RENMONEVLAP

KEPALA SUBBAG. KEUANGAN

KEPALA SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KABID PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DESA

KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KABID KELUARGA BERENCANA

KABID KELUARGA SEJAHTERA PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

KASUBBID PENGUATAN KAPASITAS

KASUBBID PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

KASUBBID PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

KASUBBID BINA KELUARGA SEJAHTERA

KASUBBID KELEMBAGAAN DAN PERANAN PEREMPUAN

KASUBBID KESWADAYAAN MASYARAKAT

KASUBBID PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI

KASUBBID PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

KEPALA PUSAT PENGOLAHAN DATA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KEPALA BALAI PELAYANAN KB DAN KS

KEPALA SUBBAG TU UPT

KEPALA SUBBAG TU UPT

I-9


E. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I :

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Gambaran Umum Organisasi 1. Letak Geografis 2. Organisasi Perangkat Daerah 3. Sumber Daya Aparatur E. Sistematika Penulisan

BAB II :

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis (SKPD) 2009-2014 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan Dan Program 4. Indikator Kinerja Utama 2009-2014 B. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB III :

AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2013 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV :

PENUTUP A. Kesimpulan B. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN Perjanjian Kinerja 2014 Penetapan Perjanjian Kinerja 2014 Perubahan

I-10


BAB II PERENCANAAN KINERJA A. PERENCANAAN STRATEGIS BAPERMAS PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN MAGELANG 2009 - 2014 Sesuai

dengan

tugas

pokok

dan

fungsinya

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten

Magelang

telah

menyusun

rencana

stratejik

yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2009 – 2014 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang maka Rencana Strategis (Renstra) badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana dilakukan Revisi untuk disesuaikan dengan Perda tersebut. Rencana Stratejik Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan. Demikian pula dengan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2014 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam bab ini. 1. Visi Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Kabupaten

Magelang

Tahun

2009-2014

adalah

mengacu atau selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Magelang, yaitu: “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Bekualitas melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana“

II-1


Dari visi tersebut dapat di jelaskan secara garis besar bahwa manusia yang berkualitas adalah manusia yang mampu untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara optimal dan seimbang sehingga dapat diakutualisasikan dalam kehidupan berupa tingkah laku dan perbuatan. Tingkah laku dan perbuatan yang merupakan aktualisasi dari potensi-potensi tersebut perlu didasari dengan atau berorientsi pada nilai-nilai dalam kehidupan yang memberikan arah dan pertimbangan dalam bertingkah laku. Untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas tersebut diperlukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu

mengembangkan

kemampuan

masyarakat,

mengubah

perilaku masyarakat, dan mengorganisasikan masyarakat. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

pengorganisasian

masyarakat

dapat

dijelaskan

sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan dalam suatu wadah yang terlembaga. Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Pemberdayaan masyarakat juga mencakup pemberdayaan kelembagaan desa dan pemberdayaan perempuan. Kelembagaan desa dituntut untuk mengorganisasi masyarakat desa menjadi masyarakat

mandiri

dan

partisipatif

dalam

pembangunan. II-2


Pemberdayaan perempuan terfokus pada bagaimana menggugah perempuan untuk menyadari hak-haknya dan berperan aktif dalam pembangunan. Selain itu perlindungan terhadap perempuan juga termasuk dalam upaya pemberdayaan. Kekerasan berbasis gender dan anak menjadi isu penting yang menjadi ranah kerja Bapermas Perempuan dan KB. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui: pertama, pengembangan masyarakat, dan yang kedua pengorganisasian masyarakat. Yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau

kemampuannya

dan

sikap

hidupnya.

Dalam

rangka

mengembangkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara, contohnya dengan mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan ketrampilan yang dibutuhkan. Dapat juga dengan amaksud supaya masyarakat dapat melihat sekaligus belajar, Secara kongkret Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang telah melaksanakannya dalam berbagai kegiatannya seperti Pelatihan Pembinaan Gelar Teknologi Tepat Guna,

Pelatihan

Pendidik

Sebaya

dan

Konselor

Sebaya

Pemberdayaan Peran Insitusi Masyarakat Pedesaan (IMP), seleksi Pendidikan Catur Bina Keluarga Harmonis, UPPKS teladan, PLKB dan SubPPKBD Teladan dan pelaksanaan Harganas. Agar kualitas sumberdaya manusia dapat terwujud dengan baik

melalui

pemberdayaan

masyarakat

maka

diperlukan

perencanaan jumlah manusia atau orang yang ditangani. Hal ini dilakukan melalui Program Keluarga Berencana (KB). Keluarga berencana menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 (tentang

perkembangan

kependudukan

dan

pembangunan

keluarga sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. II-3


Sehuingga tujuan akhir KB adalah tercapainya NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera) dan membentuk keluarga berkualitas, keluarga berkualitas artinya suatu keluarga yang harmonis, sehat, tercukupi sandang, pangan, papan, pendidikan dan produktif dari segi ekonomi.

2. Misi Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang adalah: 1. Mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. 2. Mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang pembangunan. 3. Melaksanakan Fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. 4. Menumbuhkembangkan kemandirian dan peran serta masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan dalam pembangunan.

II-4


Tujuan, sasaran, kebijakan dan program Adapun tujuan, sasaran, kebijakan dan program selama tahun 2009 – 2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Bapermas Perempuan dan KB 2009-2014

Tujuan 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Sasaran 1.1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan tata Pemerintahan yang baik dan bersih

Kebijakan Peningkatan fasilitas penyelenggaraan tata pemerintahan.

a. b. c.

2. Terwujudnya Aparatur Daerah yang profesional 3. Mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya kemampuan (empowered) dan berdaya saing (competitive) melalui fasilitasi pemerintah dan peran aktif

2.1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Daerah 3.1. Berkurangnya Tingkat Pengangguran dan jumlah Penduduk miskin

Peningkatan tertib pengelolaan angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. Peningkatan keterpauan dan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, kelembagaan dan Keluarga Berencana.

a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Penanggulangan Kemiskinan b. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan c. Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Pedesaan d. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam II-5


Tujuan masyarakat itu sendiri. 4. Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera

Sasaran 4.1.

5. Terwujudnya Generasi 5.1. yang sehat dan terbebas dari Triad KRR

6. Meningkatnya 6.1. perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga

Kebijakan

Program Pembangunan Desa a. Keluarga Berencana b. Pelayanan Kontrasepsi

Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang

4.1.1. Mendorong dan memfasilitasi pelayanan KB dan KR bagi keluarga Pra KS dan KS-1. 4.1.2. Memperkuat komitmen diantara pengambil kebijakan tentang KB dan KS.

Meningkanya dan Menguatnya Sumber Daya Manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai bidang, sehingga mampu meningkatkan daya saing pada kompetisi nasional dan global Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan.

Peningkatan Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja.

a. Kesehatan Reproduksi Remaja b. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri

Meningkatkan fungsi kelembagaan dan sistem informasi masyarakat guna menunjang program-program Bapermaspuan dan KB.

a. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak b. Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan

II-6


2. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2014

Pada tahun 2014, Bapermas Perempuan dan KB masih menggunakan format

Penetapan

Kinerja.

Penetapan

Kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabillitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang

telah membuat Penetapan

Kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penetapan

Kinerja

tahun

Bapermaspuan

dan

KB

Kabupaten

Magelang 2014 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan secara substansial sehingga Penetapan Kinerja Tahun 2014. Adapun Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan KB kabupaten Magelang Tahun 2014 sebagai berikut :

II-7


Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Bapermas Perempuan dan KB 2014 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Berkurangnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin

Jumlah data profil desa

153 desa/ kelurahan

1

Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan

60.000.000

Jumlah KPM

105 desa dan 21 kecamatan

2

Penguatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

40.000.000

Jumlah peserta bintek kelembagaan desa

367 desa

3

Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa / Kelurahan

40.000.000

Jumlah desa/kelurahan termonitoring dan terevaluasi

63 desa

4

Monitoring dan evaluasi kelembagaan Desa/ kelurahan

30.000.000

Jumlah desa penerima bantuan keuangan

367 desa

5

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa

100.000.000

Jumlah peserta bintek kelembagaan PAMSIMAS

367 desa

6

Penguatan Kelembagaan Pansimas (BP-SPAMS)

60.000.000

II-8


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Jumlah peserta pelatihan TTG

1 produk 20 orang

7

Pelatihan Tekhnologi Tepat Guna

60.000.000

Jumlah pasar penerima fasilitasi sarpras

5 pasar desa

8

Peningkatan Sarana dan Prasarana pasar desa

300.000.000

Jumlah lembaga ekonomi desa terfasilitasi

63 desa

9

Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

30.000.000

Jumlah pengaduan yang dilaporkan

19 kelompok kerja

10

Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Program Penanggulangan Kemiskinan

25.000.000

Jumlah asset PMPM_MD dan PPK terlindungi

19 kecamatan

11

Fasilitasi Perlindungan dan pelestarian Aset Hasil PNPM MP dan PKK

170.000.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Jumlah kegiatan pencanangan BBGRM di tingkat Kabupaten

1 kegiatan

12

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

20.000.000

Jumlah posyandu yang terorganisir secara kelembagaan

21 kecamatan

13

Pemantapan Kelembagaan Posyandu (Desa Miskin)

50.000.000

II-9


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

Jumlah desa sasaran TMMD

2 desa

14

Tentara Manunggal Masuk Desa

49.000.000

Jumlah kecamatan yang mendapat bantuan dana PNPM MD

2415 orang 19 kecamatan

15

Opersional PNPM MP

Jumlah Kader Posyandu

240 orang

16

Pemberdayaan Kader Posyandu

178.000.000

Jml proposal dan tersalurnya dana bantuan stimulan pemugaran rumah masyarakat kurang mampu

506 unit

17

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan untuk masyarakat kurang mampu

50.000.000

Jumlah desa/ kelurahan terbaik dalam pemberdayaan masyarakat

6 desa/ 1 kelurahan

18

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan ( Lomba Desa )

60.000.000

Jumlah posyandu terfasilitasi sarpras

2 desa

19

Fasilitasi Pembangunan Sarpras Posyandu

80.000.000

20

Pendampingan Raskin

550.000.000

1.025.000.000

Penanggulangan Kemiskinan Jumlah RTS PM Penerima Raskin

90,150 RTM

Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri

II-10


SASARAN STRATEGIS

Tercapainya penduduk Tumbuh Seimbang

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

Jumlah KK dan Pok tan terdata

328051 KK dan 3000 Poktan

21

Mutasi Data Kependudukan

49.000.000

Jumlah PPKBD

372 PPKBD di 21 Kec

22

Pemberdayaan dan Opersional PPKBD

150.000.000

23

fasilitasi Pertemuan Assosiasi Kelompok UPPKS (AKU) dan Pelatihan Kewirausahaan bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1

60.000.000

Jumlah peserta pelatihan UPPKS

320 orang

Mengendalikan pertambahan jumlah penduduk

Program Keluarga Berencana

Jumlah peserta KIE

10 kali pelayanan KIE 3 bilboard KB

24

Pelayanan KIE

35.000.000

Jumlah Akseptor gagal terayomi

420 aksp dan 10 aksp gagal

25

Pelayanan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

30.000.000

Jumlah akseptor KB yang mengikuti pembinaan

372 PPKBD/ Sub PPKBD

26

Pembinaan Peserta KB Aktif dan Peningkatan Pencapaian Sasaran Kinerja Prog KB

30.000.000

II-11


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

40.000.000

Jumlah Akseptor KB baru lewat 3 momentum

3 monentum Kegiatan

27

TNI Manunggal KB Kesehatan, Bhakti Bhayankara KB Kesehatan dan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan

jenis pengadaan barang fasilitasi peningkatan pelayanan program KB

4 gedung UPT, 5 Komputer/PC,8 printer, 1 mobil Akseptor KB 4 set mebelair, peralatan perlengkapan kantor

28

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan KB

1.467.803.600

jenis barang untuk genre

5 set genre KIT

29

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan KB (SILPA DAK)

175.997.000

Pelayanan Kontrasepsi

Jumlah MOW

110 MOW baru

30

Pelayanan KB Medis Operasi

100.000.000

Jumlah peserta KB dan jumlah alat kontrasepsi untuk aksp baru

2809 aksp

31

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

275.900.000

II-12


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya dan Menguatnya Sumber Daya Manusia Dalam Penguasaan Iptek diberbagai Bidang sehingga mampu meningkatkasn daya saing pada kompetisi nasional dan global

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

Kesehatan Reproduksi Remaja

Jumlah peserta advokasi dan KIE

21 kecamatan

32

Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

45.000.000

Jumlah kelompok PIK KRR yang terbentuk

51 kelompok

33

Penguatan Kapasitas Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program KRR

20.000.000

45.000.000

Jumlah peserta pelatihan

10 sekolah

34

Pelatihan Pendidikan Keterampilan Hidup dan Pendidikan Kehidupan Berkeluarga Bagi Pengurus Remaja


76 PS dan 32 KS

35

Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya

15.000.000

36

Pendidrian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

10.000.000

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Jumlah PIK Rermaja Terbentuk Tk Kecamatan

10 kelompok

II-13


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Jumlah peserta Forum Pelayanan KRR

TARGET

PROGRAM

6 SMA/MAN/SMK

KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

37

fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di sekolah

13.000.000

Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan

Jumlah peserta advokasi PUG

2 kecamatan dan 30 SKPD Tingkat Kabupaten Magelang

38

Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)

40.000.000

Jumlah peserta P2MBG

2 desa

39

Implementasi Pengarustamaan Gender (PUG) dan mitra gender (advokasi PUG)

35.000.000

40

Evaluasi Pemberdayaan Ketahanan Keluarga

35.000.000

41

Pemberdayaan Institusi Masyarakat Pedesaan(IMP), Seleksi Keteladanan Catur Bina , Keluarga Harmonis< UPPKS Teladan PLKB dan PPKBD Teladan dan Harganas

60.000.000

Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan gender dalam pembangunan Jumlah kelompok dan orang termotivasi

Jumlah Kader terlatih Tribina

118 orang dan 9 kelompok kegiatan

399 orang

II-14


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Jumlah buku profil anak

30 buku

42

Penyusunan Profil Anak

40.000.000

Jumlah kasus yang dilaporkan

100 kasus

43

Penaganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

40.000.000

Jumlah peserta advokasi

280 orang

44

Advokasi Isu Perlindungan perempuan dan Anak

50.000.000

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Jumlah anak yangikut dalam forum anak

80anak

45

Penguatan Kapasitas Anak Tingkat Kabupaten

Forum

Jumlah desa ramah anak

12 desa

46

Penguatan Kapasitas Ramah Anak

Desa

Jumlah Tim Penggerak PKK TK Kec

21 kecamatan 21 desa

47

Kegiatana Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharmawanita

25.000.000

70.000.000

233.000.000

6.166.700.600

II-15


Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Perubahan Bapermas Perempuan dan KB 2014 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

328.000.000

Jumlah anak terfasilitasi hak-haknya

80 orang

Penguatan Kapasitas Forum Anak Tingkat Kabupaten

25.000.000

Jumlah lokasi desa ramah anak

12 lokasi

Penguatan Desa Ramah Anak

70.000.000


Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

233.000.000

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan gender dan Anak

75.000.000


2 kecamatan dan 30 SKPD Tingkat Kabupaten Magelang

Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)

40.000.000


2 desa

Implementasi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Mitra Gender ( Advokasi PUG)

35.000.000

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

114.959.500


40 kasus

Penanganan Terpadu Program Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak

40.000.000


280 orang

Advokasi Isu Perlindungan Perempuan Dan Anak

50.000.000

Jumlah buku profil anak

50 buku


24.959.500

II-16


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

Tercapainya penduduk Tumbuh Seimbang dan terkontrol

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

95.000.000 35.000.000

Jumlah kelompok dan orang termotivasi

118 orang dan 9 kelompok kegiatan


Jumlah kelompok Bina

21 Kel BKB, 21 Kelp BKR, 21 Kelp BKL, 42 IMP dan 21 PLKB

Pemberdayaan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Seleksi Pendidikan Catur Bina Keluarga Harmonis, UUPKS Teladan, PLKB dan Sub PPKBD Teladan dan Pelaksanaan Harganas Program Keluarga Berencana

60.000.000

1.778.800.600


420 aksp dan 10 aksp gagal

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi

30.000.000

Jumlah peserta KIE

3000 akseptor

Pelayanan KIE

35.000.000

Jumlah barang yang dibeli

4 gedung UPT, 8 komputer PC, 8 printer, 1 mobil akseptor KB 4 set mebelair, peralatan dan perlengkapan kantor

Fasilitasi Penngkatan Pelayanan KB ( SILPA DAK)

Jumlah barabg yang dibeli

5 set genre KIT

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan KB ( DAK)


3 monentum Kegiatan dengan 28,536 PUS

TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes dan Kesatuan Gerak PKK -KB Kes

40.000.000


21,812 akseptor

Pembinaan Peserta KB Aktif dan Peningkatan Pencapaian Sasaran Kinerja Program KB

30.000.000

175.997.000

1.467.803.600

II-17


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

Meningkatnya dan Menguatnya Sumber Daya Manusia Dalam Penguasaan Iptek diberbagai Bidang sehingga mampu meningkatkasn daya saing pada kompetisi nasional dan global

Program Pelayanan Kontrasepsi

375.900.000

Jumlah MOW

110 MOW baru


100.000.000

Jumlah peserta KB dan jumlah alat kontrasepsi untuk aksp baru

2809 aksp

Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi

275.900.000

Program Kesehatan reproduksi Remaja

125.000.000


10 sekolah

Pelatihan Pendidikan Keterampilan Hidup dan Pendidikan Kehidupan berkeluarga bagi pengurus remaja

45.000.000


945 remaja

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reperoduksi Remaja (KRR)

45.000.000

Jumlah PS dan KS terlatih

76 PS dan 32 KS

Pelatihan Pendidikan Sebaya dan Konselor Sebaya

Jumlah kelompok PIK KRR yang terbina

51 kelompok

Penguatan Kapasitas dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program KRR Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

15.000.000 20.000.000 259.000.000


320 orang

Fasilitasi Pertemuan Assosiasi Kelompok UPPKS (AKU) dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kemitraan Usaha Bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1

60.000.000

Jumlah KK dan Pok tan terdata

328.051 KK dan 3000 Poktan

Mutasi Data Kependududkan

49.000.000

Jumlah PPKBD

372 PPKBD di 21 Kec

Pemberdayaan dan Operasional PPKBD

150.000.000

II-18


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

Berkurangnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja

23.000.000

Jumlah PIK Rermaja Terbentuk Tk Kecamatan

10 kelompok

Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja

10.000.000

Jumlah peserta Forum Pelayanan KRR

6 SMA/MAN/SMK

Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Sekolah

13.000.000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

391.198.800

Jumlah data profil desa

153 desa/ kelurahan

Penyusunan Data Profil Desa Dan Kelurahan

60.000.000

Jumlah KPM

105 desa dan 21 kecamatan


40.000.000


367 desa

Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/ Kelurahan

40.000.000

Jumlah desa penerima bantuan keuangan

367 desa

Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan

114.390.000


86 desa

Penguatan Kelembagaan Pansimas

106.808.800

Jumlah desa/kelurahan termonitoring dan terevaluasi

63 desa

Monitoring Dan Evaluasi Kelembagaan Desa/Kelurahan

Jumlah asset PMPM_MD dan PPK terlindungi

19 kecamatan

30.000.000

Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa

561.677.000

Fasilitasi Perlindungan dan Pelestarian Aset Hasil Kegiatan PKK dan PNPM Mandiri Pedesaan

170.000.000

II-19


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

Jumlah peserta pelatihan TTG

1 produk 40orang

Pelatihan Gelar Tehnologi Tepat Guna (TTG)


4 pasar desa

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pasar Desa

Jumlah lembaga ekonomi desa terfasilitasi

21 kecamatan

Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

30.000.000

Jumlah pengaduan yang dilaporkan

21 kecamatan

Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait program Gulkin

25.000.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

60.000.000 276.677.000

1.512.000.000

Jumlah kegiatan pencanangan BBGRM di tingkat Kabupaten

1 kegiatan

Bulan Bakti Gotong Royong

20.000.000

Jumlah desa/ kelurahan terbaik dalam pemberdayaan masyarakat

6 desa/ 1 kelurahan

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan ( Lomba Desa/ Kelurahan )

60.000.000

Jumlah posyandu yang terorganisir secara kelembagaan

21 kecamatan 6 desa

Pemantapan Kelembagaan Posyandu

50.000.000

Jumlah desa sasaran TMMD

2 desa

Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)

49.000.000

Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat

2415 orang 19 kecamatan

Operasional PNPM Mandiri Pedesaan

Jumlah posyandu terfasilitasi sarpras

2 unit

Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Posyandu


21 Kecamatan 80 desa dan Meningkatnya


1.025.000.000 80.000.000 178.000.000

II-20


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

Penggerakan Lansia sejumlah 160 orang Jml proposal dan tersalurnya dana bantuan stimulan pemugaran rumah masyarakat kurang mampu

Jumlah RTS PM Penerima Raskin

208 kelompok masyarakat kurang mampu

90,150 RTM

Fasilitasi Pelaksanaan Pembnagunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

50.000.000

Program Penangulanggan Kemiskinan

550.000.000

Pendampingan Raskin

550.000.000 6.189.535.900

II-21


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilanatau

kegagalan

dalam

melaksanakan

misi

organisasi kepada pihak-pihak yangberwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang merupakan salah satu SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Magelang masyarakat

Kabupaten

selaku pengemban amanah

Magelang

melaksanakan

kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai

tingkatpencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilankeberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2014. A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tingkat

Pencapaian

Sasaran

Magelang diukur berdasarkan dan

Program/Kegiatan.

Untuk

mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu : - 80 – 100 = Baik - 50 - 79 = Cukup - < 50 = Kurang

III-1


Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan,

dengan

memperhitungkan

indikator

masukan

(inputs),

keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator Sasaran Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan Kinerja Kegiatan dikelompokan ke dalam : Kelompok indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yangdibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untukmenghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan. Kelompok indikator outputs (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkanlangsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupafisik maupun

non fisik berdasarkan masukan yang

digunakan. Kelompok indikator outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yangmencerminkan

berfungsinya

keluaran

kegiatan

pada

jangka

waktumenengah, outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasadapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kelompok indikator benefits (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran(outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Kelompok indikator impacts (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial,ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai olehcapaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

III-2


B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran Secara umum Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Keluarga

Berencana

Kabupaten

Magelang

telah

dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang sebanyak 4 (empat) indikator sasaran. Uraian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2013-2014 No. 1 2

3

4

Nilai Capaian Kinerja 2013 2014

Sasaran Berkurangnya Tingkat Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan iptek di berbagai bidang sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kompetisi Nasional/Global Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan RATA-RATA

100%

100,60%

100%

99,87%

100%

100%

100%

101%

100%

100%

SASARAN I Berkurangnya Tingkat Pengangguran dan Penduduk Miskin

Berkurangnya tingkat pengangguran dan penduduk miskin menjadi sasaran Bapermas Perempuan dan KB yang ditempuh melalui strategi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk memberi kekuasaan/wewenang kepada masyarakat, agar masyarakat

memiliki kemandirian dlm pengambilan keputusan untuk

membangun diri dan lingkungannya masyarakat melalui

dan meningkatkan kemampuan

pelaksanaan program pembangunan,

agar kondisi

kehidupanya mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan pemberdayaan memasyarakat yang dilakukan melalui tiga aspek pokok yaitu: 1. menciptakan

suasana

yang

memungkinkan

berkembangnya

potensi/daya yang dimiliki masyarakat; 2. memperkuat potensi/ daya yang dimiliki masyarakat; III-3


3. melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah. Hal tersebut bertujuan untuk : 1. Perluasan kesempatan kerja dan penambahan pendapatan; 2. Melembagakan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal; 3. Peningkatan kapasitas masyarakat; 4. Menyediakan prasarana/sarana sosial dasar dan ekonomi; 5. Melembagakan

pengelolaan

keuangan

mikro

dalam

memberikan

pelayanan kepada masyarakat. 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama kelompok miskin dan perempuan

dalam

pengambilan

keputusan

pada

perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan; 7. Mengembangakan kapasitas pemerintah lokal (daerah-desa) dalam pengelolaan pembangunan melalui perluasan dan peningkatan pelayanan; Komponen Minimal Program Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengembangan

Masyarakat

melalui

serangkaian

kegiatan

untuk

membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat; 2. Bantuan Langsung Masyarakat melalui Dana stimulan keswadayaan yang diberikan secara langsung ke kelompok masyarakat 3. Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan

Desa

dan

Lembaga

Kemasyarakatan 4. Serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan 5. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program dalam wujud Pendampingan, Pengendalian Mutu, dan Evaluasi Sasaran ini didukung oleh empat program yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, dan Program Penanggulangan Kemiskinan. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 100,60% (Sangat Baik) atau meningkat dari tahun lalu yang mencapai 100%. Indikator yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut.

III-4


Tabel 3.2 Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran I

CAPAIAN KINERJA (%) PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI 2014

A.

B.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1 Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan 2 Penguatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

100 Jumlah data profil desa

153

Jumlah KPM

%

100 160

105

desa/ kelurahan desa

21

kecamatan

%

100 100

105

desa/ kelurahan desa

21

kecamatan

100

100

3

Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa / Kelurahan


367

desa

367

desa

100

4

Monitoring dan evaluasi kelembagaan Desa/ kelurahan

63

desa

63

desa

100

5

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa

Jumlah desa/kelurahan termonitoring dan terevaluasi Jumlah desa penerima bantuan keuangan

367

desa

367

desa

100

6

Penguatan Kelembagaan Pansimas (BP-SPAMS)

86

desa

86

desa

100

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 7 Pelatihan Tekhnologi Tepat Guna


Jumlah peserta pelatihan TTG

2013

PERBANDINGAN DENGAN RENSTRA (2009-2014) TARGET CAPAIAN (%)

1

produk

1

produk

100

20

orang

20

orang

100

III-5



INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI 2014

8

Peningkatan Sarana dan Prasarana pasar desa

9

C.

Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 10 Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Program Penanggulangan Kemiskinan 11 Fasilitasi Perlindungan dan pelestarian Aset Hasil PNPM MP dan PKK Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 12 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 13

Pemantapan Kelembagaan Posyandu (Desa Miskin)

14

Tentara Manunggal Masuk Desa

15

Opersional PNPM MP


4

Jumlah lembaga ekonomi desa terfasilitasi Jumlah pengaduan yang dilaporkan

63

desa

19

Jumlah asset PMPM MP dan PPK terlindungi

19

Jumlah kegiatan pencanangan BBGRM di tingkat Kabupaten Jumlah posyandu yang terorganisir secara kelembagaan Jumlah desa sasaran TMMD Jumlah kecamatan yang mendapat bantuan dana PNPM MP

1

21

2 2.415

19 16



240

pasar desa

pasar desa

100

63

desa

100

kelompok kerja

19

kelompok kerja

100

kecamatan

19

kecamatan

100

kegiatan

100

kecamatan

100

desa

100

orang

100

kecamatan

100

orang

100

kegiatan

kecamatan

desa orang

kecamatan orang

4

1

21

2 2.415

19 240

2013


III-6



INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI 2014

D.

17

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan untuk masyarakat kurang mampu

18

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (Lomba Desa )

19

Fasilitasi Pembangunan Sarpras Posyandu

Program Penanggulangan Kemiskinan 20 Pendampingan Raskin CAPAIAN SASARAN I

Jml proposal dan tersalurnya dana bantuan stimulan pemugaran rumah masyarakat kurang mampu Jumlah desa/ kelurahan terbaik dalam pemberdayaan masyarakat Jumlah posyandu terfasilitasi sarpras

Jumlah RTS PM Penerima Raskin

208

kelompok masyarakat

238

kelompok masyarakat

114

6

desa

6

desa

100

1 2

kelurahan desa

1 2

kelurahan desa

100 100

RTM

100

90.150

RTM

90.150

100,60

2013

100


75

134,13

III-7


Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah: 1. Peran

aktif

masyarakat

dalam

mendukung

pelaksanaan

program

peningkatan keberdayaan masyarakat desa a. Dari 153 desa/ kelurahan untuk tahun 2014, setelah mendapatkan sosialisasi dan bintek pengisian 3 buah buku profil telah mengisi buku tersebut. Di sektor kelembagaan desa

diketahui bahwa Lembaga

Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. b. Bimbingan teknis diikuti oleh 105 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan tujuan dapat membantu Kepala Desa/Lurah dalam merencanakan pembangunan di wilayahnya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendampingi masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dapat efektif tepat guna dan tepat sasaran. c. Partisipasi aktif dalam Lomba Desa/Kelurahan dengan hasil sebagai berikut. Tabel 3.3 Juara Lomba Desa/ Kelurahan Tahun 2014 NO

PERINGKAT

KECAMTAN

DESA/ Kelurahan

1

Juara I

Tegalrejo

Tegalrejo

2

Juara II

Ngablak

Seloprojo

3

Juara III

Secang

Ngabean

4

Juara Harapan I

Srumbung

Nglumut

5

Juara Harapan II

Bandongan

Trasan

6

Juara Harapan III

Grabag

Lebak

7

Juara I Kelurahan

Muntilan

Kel. Muntilan

d. Untuk mengatasi salah satu permasalahan pokok dalam penyediaan Air Minum maka dibentuk Badan Pengelola Sistim Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS), Bapermas Perempuan dan KB sebagai pembina kelembagaan BP SPAMS. 2. Peningkatan Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan a. Meningkatnya

kemampuan masyarakat miskin

dalam

penyediaan

permodalan untuk usaha ekonomi produktif;

III-8


b. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna dan sarana prasarana dasar masyarakat. c. Meningkatnya swadaya masyarakat dalam menunjang kemajuan sentra ekonomi desa dalam bentuk pengembangan pasar desa dengan stimulan dari pemerintah. Sebagai gambaran dapat dilihat dari usaha renovasi pasar tradisional sebagai sarana penggerak ekonomi masyarakat, untuk kabupaten Magelang memikliki 60 pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah

Desa.

Bantuan

stimulan

yang

diberikan

pemerintah

Kabupaten Magelang berupa bahan material telah disalurkan sejak 2013 dengan rekapitulasi sebagai berikut. Tabel 3.4 Lokasi Bantuan Sarana dan Prasarana Pasar Desa TAHUN 2013

VOLUME 5 PASAR

LOKASI Desa Selomirah, Ngablak Desa Ringinanom, Tempuran Desa Payaman, Secang Desa Krogowanan, Sawangan Desa Trenten, Candimulyo

2014

4 PASAR

Desa Menoreh, Salaman Desa Ngampeldento, Salaman Desa Bligo, Nlguwar Desa Podosoko, Sawangan

Selain fasilitasi bantuan material pasar desa meliputi, Bapermas Perempuan dan KB juga mengembangkan kemampuan pengelola pasar desa melalui Bintek pengembangan kapasitas pengelolaan pasar dan Studi banding peningkatan kapasitas pengelolaan pasar. 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Program perbaikan rumah tidak layak huni diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni Keadaan rumah masyarakat yang mendapatkan bantuan program perbaikanan rumah tidak layak huniberdasarkan kriteria rumah tidak layak huni yang berhak mendapatkan bantuan. Pemugaran ini dilaksanakan rumah dengan beberap kriteria diantaranya : 1. Tidak memiliki akses MCK 2. Sumber air tidak sehat 3. Tidak memiliki pencahayaan dan ventilasi III-9


4. Tidak memiliki pembagian ruangan 5. Bangunan Tidak permanen 6. Lantai rumah pengap dan lembab 7. Kondisi rumah rusak Jumlah rumah tidak layak huni di Kab. Magelang tahun 2013 sebanyak 14.194 RTLH. Tabel 3.5 Realisasi Pemugaran Rumah Layak Huni NO

TAHUN

BANYAK RUMAH

1

2011

24 UNIT

2

2012

363 UNIT

3

2013

247 kelompok 553 UNIT

2014 ( penetapan )

196 kelompok 482 unit

2014 ( perubahan )

42 kelompok 223

4 Diharapkan

agar

perbaikan

ini

dapat

membantu

warga

miskin

untuk

mendapatkan perumahan yang layak huni. Sehingga memenuhi persyaratan layak yaitu konstruksi , kesehatan, dan norma Tujuan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa adalah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa. Sasaran program ini adalah terciptanya perencanaan pembangunan yang berdasarkan kebutuhan nyata serta aspirasi masyarakat. Untuk operasional program PNPMMD dapat dilihat dari alokasi dana sebagai berikut untuk 19 kecamatan.

III-10


Tabel 3.6 Alokasi PNPM MP Tahun 2007-2014

Tahun

Lokasi

Pemulihan

APBN

APBD

APBD Perubahan

Total

2007

7 Kec

6.800.000.000

2.700.000.000

9.500.000.000

2008

9 Kec

16.275.000.000

5.650.000.000

21.925.000.000

2009

19 Kec

40.000.000.000

10.000.000.000

52.325.000.000

2010

19 Kec

32.400.000.000

8.100.000.000

40.500.000.000

2011

19 Kec

60.982.900.000

4.400.000.000

65.382.900.000

2012

19 Kec

62.220.730.000

1.425.000.000

63.645.730.000

2013

19 Kec

24.795.000.000

1.305.000.000

26.100.000.000

2014

19 Kec

22.832.775.000

1.362.500.000

2.325.000.000

TOTAL

3.054.750.000

27.250.025.000

306.628.655.000

III-11


4. Sinergi Pemerintah Desa dengan Kecamatan dan Kabupaten dalam meningkatkan tertib administrasi penyaluran beras miskin. Pendampingan beras miskin termasuk dalam kelompok program penaggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan

berbasis

bantuan

dan

perlindungan

sosial

dititikberatkan pada pemenuhan hak dasar utama. Hak dasar utama tersebut memprioritaskan pada pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih. Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

III-12


Penyediaan beras miskin melalui program Raskin dilaksanankan oleh Bapermas sebagai koordinator penyaluran atau distribusi raskin dari Bulog sampai ke masing masing kecamatan. jumlah

Data

warga penerima Raskin diperoleh dari TNP2K (Tim

Nasional Percepatan Program Kemiskinan).

Tabel 3.7 Jumlah RTM Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 2012

U 2009

2010

2011

Jan

Juli

Jun

Nop

102.528

107.857

n

Des

2013

2014

90.150

90.150

t 104.860

u

102.528

102.528

105.199

k Tahun 2015 direncanakan untuk diadakan fasilitasi Fasilitasi peningkatan Kesejahteraan RTS PM yang dilaksanakan melalui peningkatan ekonomi produktif bagi RTM Penerima manfaat.

Sasaran II Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang

Kegiatan-kegiatan yang ada pada program KB di fokuskan pada kegiatankegiatan yang bersifat persuasif untuk meningkatkan Peserta KB Aktif di Kabupaten Magelang. Faktor yang mendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya kerja sama yang baik dengan pihak terkait diantaranya ajaran Kodim, Polres, Dinkes dan PKK, Dinas Instansi Terkait, PPKBD, Babinsa, Rumah Sakit Pelayan, PUSKESMAS, Sekolah/ Perguruan Tinggi dan dukungan IMP yang baik dan rutin dilakukan pembinaan. Pasal 20 UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan penduduk

tumbuh

Pembagunan Keluarga menulis ntuk mewujudkan seimbang

dan

keluarga

berkualitas,

Pemerintah

III-13


menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pasal ini menunjukan komitmen awal pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan yang ada di negara kita khususnnya di daerahdaerah yang masih besar laju pertumbuhan penduduknya.

Untuk masalah

kebijakan keluarga pemerintah juga diatur dalam Undang Undang ini yaitu pada Pasal 21 dan Pasal 22. Pada Pasal 21 ayat (1)mengatakan.Kebijaka keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang: a. Usia ideal perkawinan b. Usia ideal untuk melahirkan c. Jumlah ideal anak d. Jarak ideal kelahiran e. Penyuluhan kesehatan reproduksi Untuk tahun 2014 cakupan peserta KB aktif Kabupaten Magelang mencapai 77,29%, sedangkan hasil akseptor KB baru untuk tahun 2014 Kabupaten Magelang baru mencapai 59.89%. Nilai ini masih masuk dalam peringkat 35 se provinsi Jawa Tengah. Ini berarti bahwa dalam pelayanan KB tahun ini masih rendah. Rendahnya

pelayanan

KBB

terhadap

PPM

ini

bukan

semata-mata

kekurangefektifan Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang dalam mengadakan pelayanan KB akan tetapi ada faktor ekternal yang turut berpengaruh yaitu adanya perubahan terhadap hasil pendataan penduduk dan cakupan peserta KB Aktif dari provinsi Jawa Tengah DO KB untuk Kabupaten magelang juga masih relatif tinggi, terlepas dari kesadaran PUS untuk mengikuti program KB faktor yang berpengaruh adalah: 1. PUS ingin punya anak 2. Kegagalan penggunaan alat kontrasepsi 3. Komplikasi penggunaan alat kontrasepsi 4. Manipouse

III-14


Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas penyedia layanan dalam memberikan informasi kepada calon peserta KB baru dan pembinaan bagi peserta KB aktif masih perlu ditingkatkan sehingga prinsip penggunaan metoda KB yang rasional, efektif dan efisien dapat terlaksana dengan baik. Kondisi ini juga menjadikan tingginya kelompok un meetneed, untuk tahun 2014 mencapai 11.08%, data un meet neet yang tinggi ini dipengaruhi oleh jumlah PUS yang ada kebanyakanberusia 45 keatas. Dengan kondisi umur ini maka banyak anggapan bahwa tidak akan hamil lagi, sehingga beranggapan tidak perlu untuk menggunakan alat kontrasepsi lagi. Disampuing itu secatra kelembagaan untuk mengadakan sosialisasi terhadap kelompok tersebut ada wadah yang menjembataninya. Kurangnya tenaga penyuluh KB dilapangan menjadi salah satu faktot penyebab, 1 orang penyuluh membina 4 desa dengan kondisi geografis yang cukup luas menjadi kendala tersendiri untuk mengadakan pembinaan secara terfokus. Disamping itu luasnya dan kondisi geografis kabupaten Magelang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam keberhasilan program KB di Kabuipaten Magelang Tabel 3.8 Indikator Pengendalian Jumlah Pendukduk Tahun 2014

NO

KETERANGAN

KABUPATEN

KABUPATEN

MAGELANG TH

MAGELANG TH

2013

2014

1

Jumlah PUS

218.736

219.754

2

Peserta KB Aktif

179.191

169.846

3

DO

17.8%

7.18%

4

Un Metneed

13%

11.08%

Capaian

Kinerja

sasaran

ini

dapat

dilihat

pada

tabel

berikut.

III-15


Tabel 3.9 Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran II CAPAIAN KINERJA (%) PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI 2014

E.

2013

TARGET

CAPAIAN (%)

Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri 21

22


Pemberdayaan dan Opersional PPKBD

Jumlah KK dan Pok tan terdata Jumlah PPKBD

328.051

23

fasilitasi Pertemuan Assosiasi Kelompok UPPKS (AKU) dan Pelatihan Kewirausahaan bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 Program Keluarga Berencana 24

Pelayanan KIE


Jumlah peserta KIE

Pelayanan Perlindungan Hak Reproduksi Individu


Pembinaan Peserta KB Aktif dan Peningkatan Pencapaian Sasaran Kinerja Program KB


KK

101

3.000

Poktan

100

372

PPKBD

372

PPKBD

100

Kecamatan

100

orang

100

kali pelayanan KIE bilboard KB

100

akseptor

100

akseptor gagal PPKBD/ Sub PPKBD

100

320

10

420 10

26

331.578

Poktan

3 25

KK

3.000

21

F.

RENSTRA 2009-2014

372

Kecamatan orang

kali pelayanan KIE bilboard KB akseptor akseptor gagal PPKBD/ Sub PPKBD

21 320

10

3 420 10 372

100

100

III-16



INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI 2014

27

TNI Manunggal KB Kesehatan, Bhakti Bhayankara KB Kesehatan dan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan


3

monentum Kegiatan

3

monentum Kegiatan

100

28

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan KB

jenis pengadaan barang fasilitasi peningkatan pelayanan program KB

4

gedung UPT

4

gedung UPT

100

5 8 1 4

29 G.

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan KB (SILPA DAK)

jenis barang untuk genre

5

5 Komputer/PC printer mobil Akseptor KB set mebelair peralatan perlengkapan kantor set genre KIT

RENSTRA 2009-2014

8 1 4

5

2013

CAPAIAN (%)

TARGET

100 Komputer/PC printer mobil Akseptor KB set mebelair peralatan perlengkapan kantor set genre KIT

100 100

100

100

Program Pelayanan Kontrasepsi 30


Jumlah MOW

31

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

Jumlah peserta KB dan jumlah alat kontrasepsi untuk akseptor baru

CAPAIAN SASARAN II

110 2.809

MOW baru akseptor

106 2.809

MOW baru akseptor

96,36 100

99,87

100

95

III-17

105,13


Sasaran III Meningkatnya dan Menguatnya Sumber Daya Manusia Dalam Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di berbagai Bidang, sehingga mampu meningkatkan daya saing pada kompetisi nasional dan global

Masalah dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan isu kunci dan tantangan yang tidak ringan. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan saing yang tinggi niscaya sumber daya manusia Indonesia tidak akan

mampu

menembus

pasar

internasional.

domestik. Dengan kata lain, sumber daya manusia Indonesia harus memiliki keunggulan kompetitif. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu aspek pokok untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Sehubungan dengan program kerja Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang, peningkatan

pemahaman remaja terhadap

program KB terutama reproduksi remaja sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan pernikahan dini, dampaknya pengetahuan dimasyarakat

untuk menanamkan pemahaman mengenahi serta pengenalan

lain yang berkaitan.

alat reproduksi

dan

Kelompok remaja disekolah maupun

mendapatkan pendidikan ini secara berkelangsungan.

Sehingga bagian terpenting dalam hal ini remaja akan terbuka wawasannya bahwa dalam

menyikapi kemajuan tehnologi perlu berhati-hati agar tidak

terjerumus dalam pergaulan bebas terutama free sex. Pemberdayaan Kader untuk berperan serta dalam program KB juga diorganisir secara terlembaga lewat PPKBD sebagai wujud dari makin menguatnya dukungan masyarakat terhadap program Keluarga Berencana. Untuk itu diperflukan generasi berencana yang memiliki sifat tegar yaitu : 1. Menunda Usia Pernikahan 2. Berperilaku sehat 3. Terhindar dari resiko seksualitas, napza dan HIV HIV/AIDS 4. Bercita-cita mewujudkan NKKBS

III-18


5. Menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya. Dalam program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KRR yang Mandiri ini kegiatan pendataan keluarga menjadi kegiatan yang sangat penting . Kegiatan ini merupakan kegiatan pengumpulan data primer tentang data Demografi, data Keluarga Berencana, data Tahapan Keluarga Sejahtera dan data Anggota Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan (1-31 Mei) setiap 5 (lima) tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah. Setiap tahun dilakukan pemutakhiran data Demografi, data Keluarga Berencana, data Tahapan Keluarga Sejahtera dan data Anggota Keluarga secara serentak (1-31 Mei) di seluruh wilayah Indonesia. Untuik kegiatan Mutasi Data Keluarga telah diperoleh data

Kepala Keluarga sejumlah

353.720 KK dengan hasil penetapan Keluarga Sejahtera sebagai berikut : Tabel 3.10 Kinerja Makro Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 -2014

Indikator Rata-rata jumlah anak per

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

1,64

1,6

1,6

1,6

1.73

100.490

96.610

88.261

93.256

92.743

Keluarga Sejahtera I (KK)

57.265

58.129

59.500

60.528

63.778

Keluarga Sejahtera II (KK)

69.935

72.043

74.395

71.100

72.274

Keluarga Sejahtera III (KK)

96.000

101.488

111.562

103.436

104.423

17.780

18.825

20.073

19.822

20.902

keluarga Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga Sejahtera III Plus (KK)

III-19


Berkaitan dengan hal tersebut jaringan kemitraan dengan PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) merupakan kunci yang sangat penting. PPKBD merupakan sasaran yang berpotensi untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan mengenai Keluarga Berencana kepada masyarakat, karena mereka berasal dari masyarakat setempat di mana program Keluarga Berencana dilaksanakan. Kabupaten

Magelang

memiliki

372

PPKBD,

untuk

operasionalnya

PPKBD

memperoleh honor Rp. 30.000 X 10 bulan. Pembentukan PIK Remaja dan Mahasiswa juga sebagai sarana mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Disamping itu , juga dikembangkan kegiatankegiatan lain yang khas dan sesuai minat dan kebutuhan remaja serta mahasiswa untuk mencapai Tegar Remaja dalam rangka tegar keluarga guna mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Dibawah ini tabel jumlah PIK Remaja Kabupaten Magelang Tahun 2014. Tabel 3.11 PIK Remaja Kabupaten Magelang Tahun 2014 JUMLAH PIK REMAJA NO

KECAMATAN

TUMBUH

TEGAK

TEGAR

JUMLAH

ADA

LAPOR

ADA

LAPOR

ADA

LAPOR

ADA

LAPOR

1

Salaman

1

1

1

1

1

1

3

3

2

Borobudur

1

1

1

1

1

1

3

3

3

Ngluwar

2

2

0

0

0

0

2

2

4

Salam

3

3

1

1

1

1

5

5

5

Srumbung

2

2

0

0

0

0

2

2

6

Dukun

1

1

0

0

0

0

1

1

7

Sawangan

4

4

1

1

1

1

6

6

8

Muntilan

1

1

1

1

0

0

2

2

9

Mungkid

2

2

0

0

0

0

2

2

10

Mertoyudan

1

1

1

1

1

1

3

3

11

Tempuran

2

2

1

1

0

0

3

3

12

Kajoran

5

5

1

1

1

1

7

7

13

Kaliangkrik

1

1

0

0

0

0

1

1

14

Bandongan

1

1

1

1

0

0

2

2

15

Candimulyo

3

3

0

0

0

0

3

3

16

Pakis

4

4

0

0

1

1

5

5

17

Ngablak

1

1

1

1

1

1

3

3

18

Grabag

2

2

0

0

0

0

2

2

III-20

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2014 Bapermas Perempuan dan KB JUMLAH PIK REMAJA NO

KECAMATAN

TUMBUH

TEGAK

JUMLAH

TEGAR

ADA

LAPOR

ADA

LAPOR

ADA

LAPOR

ADA

LAPOR

19

Tegalrejo

0

0

2

2

0

0

2

2

20

Secang

2

2

1

1

0

0

3

3

21

Windusari

1

1

0

0

0

0

1

1

JUMLAH

40

40

13

13

8

8

61

61

PIK Remaja dikembangkan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu tahap TUMBUH, TEGAK, dan TEGAR. Proses

pengembangan dan pengelolaan masing-

masingt ahapan tersebut didasarkan pada 1)Materi dan Isi Pesan (assets) yang diberikan; 2) Ciri Kegiatan yang dilakukan; 3)Dukungan dan Jaringan (resources) yang dimiliki. Adapun ciri-ciri setiap tahapan sebagai berikut: 1. PIK Remaja Tahap TUMBUH a. Materi dan Isi Pesan (assets) yang diberikan:  TRIAD KRR dan Pendewasaan Usia Perkawinan  Pendalaman materi TRIAD KRR dan pendewasaan usia perkawinan  Pemahaman tentang Hak-Hak Reproduksi b. Kegiatan yang dilakukan:  Kegiatan dilakukan di tempat PIK Remaja  Bentuk aktifitas bersifat penyadaran (KIE) dalam lokasi PIK Remaja berada, misalnya penyuluhan individu dan kelompok  Menggunakan media cetak  Melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan formulir yang telah ditentukan c. Dukungan dan Jaringan (resources) yang dimiliki: 

Ruang khusus



Memiliki papan nama, ukuran minimal 60 cm x 90 cm, dan dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh khalayak



Struktur

pengurus

paling

tidak

memiliki:

Pembina,

Ketua,Bidang Administrasi, Bidang Program/Kegiatan, PS dan KS

III-21




Dua orang Pendidik Sebaya yang dapat diakses



Lokasi PIK

Remaja yang mudah diakses dan disukai oleh

remaja 2. PIK Remaja Tahap TEGAK a. Materi dan Isi Pesan (assets) yang diberikan: 

TRIAD KRR dan Pendewasaan Usia Perkawinan



Pendalaman materi TRIAD KRR dan Pendewasaan Usia Perkawinan



Pemahaman tentang Hak-Hak Reproduksi



Keterampilan hidup (Life Skills) Keterampilan advokasi

b. Kegiatan yang dilakukan: 

Kegiatan yang dilakukan di dalam dan di luar PIK Remaja



Bentuk aktifitas bersifat penyadaran (KIE) didalam lokasi PIK Remaja berada,misalnya penyuluhan individu dan kelompok



Bentuk aktifitas bersifat penyadaran (KIE) di luar PIK Remaja Melakukan konseling PKBR melalui SMS, Telepon, Tatap Muka, dan Surat-menyurat



Menggunakan media cetak dan elektronik



Melakukan

pencatatan

dan

pelaporan

sesuai

formulir

(terlampir) 

Melakukan advokasi dan promosi PIK

Remaja untuk

mengembangkan jaringan pelayanan 

Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik minat remaja untuk datang ke PIK Remaja



Ruang sekretariat dan ruang pertemuan



Struktur pengurus paling tidak memiliki Pembina, Ketua, Bidang Administrasi, BidangProgram dan Kegiatan, PS, KS



Memiliki papan nama, ukuran minimal 60cm x 90 cm dan dipasang di tempat yangmudah dilihat oleh khalayak



Empat orang Pendidik sebaya yang dapat diakses



Lokasi mudah diakses dan disukai remaja



Dua orang Konselor Sebaya yang dapat diakses III-22




Jaringan mitra kerja dengan pelayanan medis dannon medis

3. PIKRemaja Tahap TEGAR a. Materi dan Isi Pesan (assets) yang diberikan: 

TRIAD KRR dan Pendewasaan Usia Perkawinan



Pendalaman materi TRIAD KRR dan Pendewasaan Usia Perkawinan



Pemahaman tentang Hak-Hak Reproduksi



Keterampilan hidup (Life Skills)



Keterampilan advokasi

b. Kegiatan yang dilakukan: 

Kegiatan yang dilakukan di dalam dan di luar PIK Remaja



Bentuk aktifitas bersifat penyadaran (KIE) di dalam lokasi PIK Remaja berada,misalnya penyuluhan individu dan kelompok



Bentuk aktifitas bersifat penyadaran (KIE) di luar PIK Remaja

III-23


Tabel 3.12 Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran III

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%) 2014

H.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 32 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

21

kecamatan

21

Kecamatan

100

33

Penguatan Kapasitas Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program KRR

Jumlah kelompok PIK KRR yang terbentuk

51

kelompok

51

Kelompok

100

34

Pelatihan Pendidikan Keterampilan Hidup dan Pendidikan Kehidupan Berkeluarga Bagi Pengurus Remaja Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya


10

sekolah

10

Sekolah

100


76

Pendidik Sebaya

76

Pendidik Sebaya

100

32

Konselor Sebaya

32

Konselor Sebaya

100

10

kelompok

10

kelompok

100

SMA/MAN/SMK

100

35

I.


Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 36 Pendidrian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 37

Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di sekolah CAPAIAN KINERJA SASARAN III

Jumlah PIK Rermaja Terbentuk Tk Kecamatan Jumlah peserta Forum Pelayanan KRR

6

SMA/MAN/SMK

6

100

2013

100

RENSTRA 2009-2014 TARGET

100

CAPAIAN

100

III-24


Sasaran IV Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

Peningkatan peran perempuan serta perlindungan anak menjadi hal yang penting dalam pembangunan. Tujuannya adalah untuk menjadaikan anak dan perempuan mengetahui dan dapat menikmati hak-haknya sebagai manusia. Dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bakat dan minatnya secara menyeluruh. Salah satu bentuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dapat dilihat pada kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan

gender serta kesadaran hukum dan

lingkungan. Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga, baik di pedesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya, dalam : 1. Mental Spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Fisik

Material

meliputi

pangan,

sandang,

papan,

kesehatan,

kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan

Tabel 3.14 Data Kelompok PKK Kabupaten Magelang Tahun 2014 Jumlah TP PKK No.

KECAMATAN

Desa

Kel

JUMLAH KELOMPOK PKK PKK

PKK

PKK

PKK

Dusun/

RW

RT

Dasa

Lingk. 1

2

Wisma

3

4

5

6

7

8

1

Bandongan

14

-

121

133

409

754

2

Kaliangkrik

20

-

122

174

549

737

3

Windusari

20

-

109

138

360

882

III-25

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2014 Bapermas Perempuan dan KB Jumlah TP PKK No.

KECAMATAN

Desa

Kel

JUMLAH KELOMPOK PKK PKK

PKK

PKK

Dusun/

RW

RT

Lingk.

PKK Dasa Wisma

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Grabag

28

-

180

290

795

953

5

Ngablak

16

-

94

137

386

659

6

Secang

19

1

167

189

500

756

7

Tegalrejo

21

-

137

137

438

647

8

Pakis

20

-

165

240

573

623

9

Candimulyo

19

-

135

170

386

522

10

Mertoyudan

12

1

147

186

743

1.233

11

Muntilan

13

1

124

195

455

863

12

Sawangan

15

-

163

180

654

738

13

Mungkid

14

2

144

222

579

756

14

Dukun

15

-

155

478

523

15

Salam

12

-

96

96

420

629

16

Srumbung

17

-

139

156

488

611

17

Ngluwar

8

-

70

70

335

438

18

Salaman

20

-

155

192

624

708

19

Tempuran

15

-

110

121

422

450

20

Borobudur

20

-

149

163

416

761

21

Kajoran

29

-

138

169

601

1.127

JUMLAH

367

5

2.665

3.513

10.611

15.370

Perlindungan anak menjadi hal yang harus dikedepankan guna menjaga kualitas generasi penerus bangsa. Salah satu bentuk upaya Kabupaten Magelang dalam melindungi hak-hak anak adalah dengan mewujudkan Kabupaten Magelang sebagai kabupaten layak anak. Sebagai gambaran Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hakhak anak. KLA harus dimulai dari Desa Ramah Anak, Kecamatan Ramah Anak, dan menjadi Kabupaten Layak Anak. Sampai dengan 2014 Desa Ramah Anak dan Forum Anak Desa dapat dilihat dari tabel berikut.

III-26


Tabel 3.15 Pembentukan Desa Ramah Anak dan Forum Anak Desa Kabupaten Magelang Tahun 2012 s.d 2014 URAIAN

2012

2013

2014

JUMLAH

Desa Ramah Anak

10

6

6

22

Forum Anak

9

9

0

18

Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program dibagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa perempuan memiliki keadilan dalam berbagai bidang kehidupan.

Ini dapat dilihat dari tabel

perempuan yanng bekrja di sebagai PNS di Kabupaten Magelang

Tabel 3.16 Jumlah Perempuan Bekerja di Kabupaten Magelang Tahun 2014 NO

Pegawai Negeri Sipil Perempuan Pejabat Struktural

305 orang

Guru

3.809 orang

Tenaga Kesehatan

840 orang

Tenaga Teknis

154 orang

JFU

642 orang

Pegawai

Lembaga

Swasta

Legeslatif

275.073 0rang

7 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Magelang sebesar 10.602 pegawai, sehingga persentase pegawai perempuan sebesar 54.23 %, sedangkan untuk lembaga legeslatif sebesar 14%.

III-27


Perempuan dalam

pembangunan memegang peranan yang sangat

penting, tidak hanya dari segi kuantitas tapi juga kualitas.

Menyangkut

kualitas, perempuan pada era ini sudah mendapatkan kesempatan yang hampir sama dengan laki-laki.

Secara tidak langsung

dengan sendirinya berusaha untuk melibatkan organisasi kemasyarakatan maupun formal. dalam lembaga eksekutif dan perempuan

penyusunan

perempuan akan

dirinya dalam berbagai

Pemberdayaan perempuan

legeslatif

cerminan nyata keterlibatan

kebijakan

pembangunan. Keberhasilan

perempuan dalam pembangunan masih diselingi dengan tidak terpenuhinya sebagian hak-hak perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak

masih saja terjadi. Tabel 3.17 Data Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Di Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 No

Jenis Kasus

1.

KDRT

2.

Kekerasan terhadap Anak

3.

Perkosaan

4.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

41

52

47

83

52

33

-

-

1

2

-

2

11

19

13

-

4

4

Perbuatan Tidak Menyenangkan

-

-

1

-

-

-

5.

Trafficking

-

-

1

2

2

1

6.

Pembuangan Anak

-

-

1

-

-

-

7.

Penelantaran

-

14

5

3

1

2

8.

Perzinaan

-

5

4

9

7

5

9.

Kekerasan Terhadap TKW

-

1

-

-

-

-

10.

Kekerasan Dalam Pacaran

-

-

-

1

4

2

11.

Pencurian

-

-

-

-

-

-

12.

Pemalsuan Surat

-

-

-

-

1

-

13.

Kekerasan Seksual Anak

2

-

7

23

17

2

III-28


No

Jenis Kasus

14.

Pelecehan Seksual

15

Kekerasan Fisik

16

2009

2010 -

2011

2012

2013

2014

-

-

-

2

2

5

7

16

1

0

Persetubuhan Anak

20

11

1

14

20

17

Membawa Lari Anak

6

0

0

8

3

18

Pencabulan

1

0

7

5

19

Penganiayaan

0

4

1

140

127

82

JUMLAH

54

122

100

Dari target kasus yang dilaporkan sebesar 100 kasus untuk tahun

2014

diterima laporan dan telah diselesaiakan sebesar 82 kasus sehingga capaian yang dapat direalisasikan sebesar 118%. Untuk itu kerjasama secara lintas sektoral dengan pihak pihak terkait seperti Lembaga bantuan Hukum. Kepolisian maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan Rumah Sakit dalam penyelesaian kasus perempuan sangat diperlukan. Pendiriaan Shelter yang aman bagi korban bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga meegang peranan penting. Rehabilitasi Sosial bagi korban dengan menyediaakan tempat yang aman dan nyaman bagi korban sangat diperlukan untuk pengembalian kepercayaan korban Bapermaspuan dan KB mencermati permasalahan ini lewat program peningkatan kualitas

perempuan dan anak dengan kegiatan Penanganan

Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Dengan mengadakan kegiatan baru yang berbasis anak diharapkan hak-hak anak dapat dipenuhi, hak-hak anak tersebut meliputi: 1. Hak Hidup 2. Hak Tumbuh Kembang 3. Hak Perlindungan 4. Hak Partisipasi

III-29


Untuk itu Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang membentuk pusat pelayanan terpadu yang bersifat jejaring dengan instansi terkait yaitu : Unsur PPT, terdiri dari: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB LSM Sahabat Perempuan Lembaga Advokasi Bumi PSMP Antasena Polres RSUD Muntilan Kejaksaan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kementerian Agama TP PKK TKSK Penyuluh Agama Tabel 3.18 Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang Tahun 2014 TAHUN

LOKASI KECAMATAN

DESA

2011

8

2

2012

5

0

2013

5

0

2014

2

12

Jumlah

20

14

Pada program Peningkatan Peran

Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan perempuan dilatih untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara lebih produktif

lewat pembinaan kesejahteraan keluarga

III-30


dengan tidak meninggalkan tugas pokoknya dalam mengurus keluarganya sesuai dengan norma keluarga kecil bahagia sejahtera melelui pembinaan ketahanan keluarga .

Kelompok kelompok kegiatan perempuan dibentuk

secara berdayaguna Tabel 3.19 Jumlah Tribina Kabupaten Magelang Tahun 2014 NO

KELOMPOK

JUMLAH

1

Bina Keluarga Balita (BKB)

522

2

Bina Keluarga Remaja (BKR)

235

3

Bina Keluarga Lansia ( BKL)

600

Tabel 3.20 Pembinaan Ketahanan Keluarga Tahun 2014 NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

URAIAN Jumlah Keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan Jumlah keluarga yang menjadi sasaran anggota kegiatan Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan hadir/ aktif dalam pertemuan / penyuluhan Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 Jumlah

pertemuan

/

penyuluhan

kelompiomk

kegiatan Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang menggunakan KKA

BKB

BKR

BKL

29.142

18.618

32.382

18.583

6.209

21.613

14.526

4.797

14.906

14.698

4.420

11.785

7.568

2.449

5.892

11.416

3.302

8.690

5.315

1.653

4.274

402

196

476

3.317

0

0

III-31


Tabel 3.21 Pembinaan Sejahteraan Keluarga Tahun 2014 NO

URAIAN

JUMLAH

Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Keluarga Kegiatan UPPKS 1

a Jumlah anggota Kelompok UPPKS b Jumlah

anggota

kelompok

UPPKS

14.033 Keluarga

Pra

Sejahtera dan KS 1 2

8.303

Status KB anggota Kelompok UPPKS

2.1 Anggota dari seluruh tahapan KS a Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS b Jumlah anggota kelompok

UPPKS yang ststus PUS

berKB

10.329 7.846

2.2 Anggota dari kelompok tahapan Pra KS dan KS 1 a Jumlah

anggota

kelompok

UPPKS

keluarga

Pra

keluarga

Pra

Sejahtera dan KS 1 yang berstatus PUS b Jumlah

anggota

Kelompok

UPPKS

sejahtera dan KS 1 yang berstatus PUS ber KB 3

Jumlah pertemuan Kelompok UPPKS

6.449

4.829 526

III-32


Tabel 3.22 Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran IV

PROGRAM/KEGIATAN

J.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 38 Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

2

K.

Implementasi Pengarustamaan Gender (PUG) dan mitra gender (advokasi PUG) Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan gender dalam pembangunan 40 Evaluasi Pemberdayaan Ketahanan Keluarga


2

L.

Pemberdayaan Institusi Masyarakat Pedesaan(IMP), Seleksi Keteladanan Catur Bina , Keluarga Harmonis, UPPKS Teladan PLKB dan PPKBD Teladan dan Harganas Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2014

TARGET

REALISASI

2

2013

CAPAIAN

kecamatan

SKPD Tingkat Kabupaten Magelang Desa

30

2

SKPD Tingkat Kabupaten Magelang Desa

100

100

Jumlah kelompok dan orang termotivasi

118

Jumlah Kader terlatih Tribina

Orang

118

orang 100

9 41

RENSTRA 2009-2014

100 30

39

kecamatan

CAPAIAN KINERJA (%)

399

kelompok kegiatan orang

9 399

kelompok kegiatan orang

100 100

III-33


PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

42


Jumlah buku profil anak

43

Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Advokasi Isu Perlindungan perempuan dan Anak

TARGET

CAPAIAN KINERJA (%)

RENSTRA 2009-2014

2014

TARGET

REALISASI

50

Buku

50

Buku


100

Kasus

82

kasus


280

2013

CAPAIAN

100

44 M.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 45 Penguatan Kapasitas Forum Anak Tingkat Kabupaten 46 47

Penguatan Kapasitas Desa Ramah Anak Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharmawanita

118 Orang

280

orang 100

Jumlah anak yang ikut dalam forum anak

80

Anak

80

anak

Jumlah desa ramah anak

12

Desa

12

desa


21

kecamatan

21

kecamatan

100

100 100 21

Desa

21

desa 100

CAPAIAN SASARAN IV 101

100

100

101

III-34


B. REALISASI ANGGARAN Pada tahun 2014, Bapermas Perempuan dan KB mendapat anggaran dari beberapa sumber. Realisasi anggaran pada setiap sumber pembiayaan antara 78,65% sampai dengan 99,80%. Secara rinci realisasi anggaran Bapermas Perempuan dan KB dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.23 Realisasi Anggaran 2014 dari Berbagai Sumber SUMBER

NO.

1

ANGGARAN APBD KAB MAGELANG

ANGGARAN

REALISASI

SISA

%

18.792.742.424

17.681.809.595

1.110.932.829 94,09

2

DIPA KB

2.614.498.500

2.056.266.000

560.912.500 78,65

3

UB PNPM

25.009.911.000

24.959.891.178

50.019.822 99,80

628.625.000

608.625.000

20.000.000 96,82

4

APBD PROV. JATENG

Untuk Realisasi Anggaran dari APBD Kabupaten Magelang pada tahun 2014 mencapai 94,09% dengan rincian sebagai berikut. Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis dan Objek Belanja Tahun 2014 URAIAN

ANGGARAN

APBD KAB MAGELANG

18.792.742.424

17.681.809.595

1.110.932.829

94,09

Belanja Tidak Langsung

10.741.870.524

10.071.388.386

670.482.138

93,76

Belanja Pegawai

10.741.870.524

10.071.388.386

670.482.138

93,76

8.050.871.900

7.610.421.209

440.450.691

94,53

762.039.500

753.203.000

8.836.500

Belanja Barang dan Jasa

5.369.320.400

4.986.864.909

382.455.491

Belaja Modal

1.919.512.000

1.870.353.300

49.158.700

Belanja Langsung

Belanja Pegawai

REALISASI

SISA

%

III-35


Secara rinci realisasi anggaraan 2014 setiap program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Bapermas Perempuan dan KB Tahun 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN PAGU

REALISASI Rp

%

A

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

241.925.000

234.046.311

96,74

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

50.000.000

49.610.460

99,22

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

36.840.000

30.126.251

81,78

3

Penyediaan Keuangan

Administrasi

35.000.000

34.713.000

99,18

4

Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah

100.085.000

99.611.600

99,53

5

Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Dalam Daerah

20.000.000

19.985.000

99,93

B

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.579.411.000

1.400.122.030

88,65

45.000.000

42.015.960

93,37

45.000.000

44.081.920

97,96

13.700.000

13.596.100

99,24

1.231.411.000

1.056.774.130

85,82

berkala

25.000.000

24.980.000

99,92

1

Jasa

dan

2

Pengadaan Mebelair

3

Pemeliharaan Gedung Kantor

4

Pemeliharan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

5

Pemeliharaan rutin/ Peralatan Gedung/ Kantor

6

Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor

Berat

219.300.000

218.673.920

99,71

C

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Penilaian Angka Kredit

20.000.000

17.089.900

85,45

20.000.000

17.089.900

85,45

D

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

10.000.000

9.336.910

93,37

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

10.000.000

9.336.910

93,37

1

Rutin

Berkala

/

III-36

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2014 Bapermas Perempuan dan KB PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN PAGU

REALISASI Rp

%

E

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

10.000.000

8.240.000

82,40

1

Penyusunan Renja/ Renstra SKPD

10.000.000

8.240.000

82,40

F

PROGRAM BERENCANA

1.778.800.600

1.715.146.300

96,42

1

Pelayanan KIE

35.000.000

32.004.800

91,44

2

Peningkatan Reproduksi

Hak

30.000.000

29.919.900

99,73

3

Pembinaan Peserta KB Aktif dan Peningkatan Pencapaian Sasaran Kinerja Program KB TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes dan Kesatuan Gerak PKK -KB Kes Fasilitasi Peningkatan Pelayanan KB ( DAK)

30.000.000

26.729.700

89,10

40.000.000

34.895.000

87,24

1.467.803.600

1.419.414.400

96,70

4

5

KELUARGA

Perlindungan

6

Fasilitasi Penngkatan Pelayanan KB ( SILPA DAK)

175.997.000

172.182.500

97,83

G

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

125.000.000

124.658.500

99,73

1

Penguatan Kapasitas dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program KRR Avokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

20.000.000

19.819.200

99,10

45.000.000

44.839.900

99,64

Pelatihan Pendidikan Keterampilan Hidup dan Pendidikan Kehidupan Berkeluarga Bagi Pengurus Remaja Pelatihan Pendidikan Sebaya dan Konselor Sebaya

45.000.000

45.000.000

100,00

15.000.000

14.999.400

100,00

H

PROGRAM KONTRASEPSI

375.900.000

326.612.500

86,89

1


100.000.000

74.490.000

74,49

2

Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi

275.900.000

252.122.500

91,38

I

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KRR YANG MANDIRI

259.000.000

254.854.700

98,40

1


49.000.000

45.949.900

93,78

2

Operasional PPKBD

150.000.000

149.954.500

99,97

3

Fasiltsi pertemuan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) dan

60.000.000

58.950.300

98,25

2 3

4

PELAYANAN

III-37


ANGGARAN PAGU

J

Pelatihan Kewirausahaan bagi Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

REALISASI Rp

%

23.000.000

19.359.600

84,17

1

Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

10.000.000

9.999.600

100,00

2

Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi kelompok Remaja dan kelompok sebaya di sekolah PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN Penguatan Kapasitas Forum Anak Tingkat Kabupaten

13.000.000

9.360.000

72,00

328.000.000

322.944.108

98,46

25.000.000

23.425.000

93,70

K

1 2

Penguatan Desa Ramah Anak

70.000.000

68.389.900

97,70

3

Kegiatan Pemberdayaaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dan Dharmawanita PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK Implementasi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Mitra Gender (Advokasi PUG) Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)

233.000.000

231.129.208

99,20

75.000.000

74.967.400

99,96

35.000.000

35.000.000

100,00

40.000.000

39.967.400

99,92

M

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PERLINDUNGAN PEREMPUAN

114.959.500

111.809.300

97,26

1

Penanganan Terpadu Program Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Advokasi Isu Perlindungan Perempuan Dan Anak

40.000.000

39.634.920

99,09

50.000.000

48.074.880

96,15

3


24.959.500

24.099.500

96,55

N

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

95.000.000

94.144.500

99,10

1


35.000.000

34.909.600

99,74

2

Pemberdayaan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Seleksi Pendidikan Catur Bina Keluarga Harmonis, UUPKS Teladan, PLKB dan Sub PPKBD

60.000.000

59.234.900

98,72

L

1

2

2

III-38


ANGGARAN PAGU

Teladan Harganas

dan

REALISASI Rp

%

Pelaksanaan

O

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

391.198.800

377.988.920

96,62

1

Penyusunan Data Profil Desa Dan Kelurahan

60.000.000

57.740.000

96,23

2

Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan

114.390.000

114.068.000

99,72

3


40.000.000

37.390.000

93,48

4

Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/ Kelurahan

40.000.000

38.427.520

96,07

5

Monitoring Dan Evaluasi Kelembagaan Desa/Kelurahan

30.000.000

28.275.000

94,25

6

Penguatan Pansimas

Kelembagaan

106.808.800

102.088.400

95,58

P

PROGRAM PENAGGULANGAN KEMISKINAN

550.000.000

498.514.400

90,64

1

Pendampingan Raskin

550.000.000

498.514.400

90,64

Q

PROGRAM LEMBAGA PEDESAAN

PENGEMBANGAN EKONOMI

561.677.000

536.674.550

95,55

1

Fasilitasi Perlindungan dan Pelestarian Aset Hasil Kegiatan PKK dan PNPM Mandiri Pedesaan Pelatihan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)

170.000.000

156.223.500

91,90

60.000.000

59.613.400

99,36

3

Peningkatan Sarana Prasarana Pasar Desa

Dan

276.677.000

266.947.750

96,48

4

Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

30.000.000

29.883.900

99,61

5

Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Program Penangulanggan Kemiskinan PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

25.000.000

24.006.000

96,02

1.512.000.000

1.483.911.280

98,14

2

R

1

Bulan Bakti (BBGRM)

Gtong

Royong

20.000.000

17.880.900

89,40

2

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (Lomba Desa/ Kelurahan )

60.000.000

58.239.650

97,07

3

Pemantapan Kelembagaan Posyandu ( desa Miskin )

50.000.000

49.999.640

100,00

III-39


ANGGARAN PAGU

REALISASI Rp

%

4

Fasilitasi Pembangunan dan Prasarana Posyandu

Sarana

80.000.000

79.700.000

99,63

5

Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)

49.000.000

46.758.000

95,42

6

Operasional Pedesaan

1.025.000.000

1.008.368.300

98,38

7

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Pemberdayaan Kader Posyandu

50.000.000

44.964.790

89,93

178.000.000

178.000.000

100,00

8.050.871.900

7.610.421.209

94,53

8

PNPM

Mandiri

JUMLAH

SILPA yang terdapat pada anggaran Bapermas Perempuan dan KB tahun 2014 terjadi karena: •

Efisiensi Pemeliharaan Kendaraan dan BBM

•

Sisa pengadaan barang dan jasa

•

Pelayanan Medis Operasi penggunaan dananya direalisasikan sesuai dengan kebutuhan. Target 110 akseptor terealisasi 106 akseptor.

•

Kesalahan dalam penghitungan di DPA dari kebutuhan sebesar Rp 1.800.000,00 tercantum Rp 5.400.000,00.

•

Pembinaan peserta KB Aktif, rencana 21 kecamatan pelaksanaan digabung menjadi 6 ekskawedanan (efisiensi).

III-40


BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Secara keseluruhan capaian kinerja Bapermas Perempuan dan KB pada tahun 2014 mencapai 100% atau kategori Baik. Keberhasilan pencapaian sasaran oleh Bapermas Perempuan dan KB didorong oleh: 1. Peran serta masyarakat yang cukup aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Keterlibatan aktif unsur-unsur terkait seperti TNI dalam Tentara Manunggal Membangun; 3. Sinergi PLKB dan PPKBD/SubPPKBD serta unsur TNI, Polri, PKK, ormas, Fapsedu dan Koalisi Kependudukan dalam pencapaian indikator-indikator program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 4. Peran aktif SKPD terkait, LSM, ormas, aparat hukum, dalam jejaring Pusat Pelayanan Terpadu SEMANAH dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten; Sedangkan permasalahan yang dihadapi Bapermas Perempuan dan KB pada tahun 2014 yaitu: 1. Perlunya kerjasama dengan desa dan kecamatan untuk meningkatkan strata posyandu yang masih pratama dan madya menjadi posyandu mandiri; 2. Perlunya peningkatan peran pemerintah desa dalam kerjasama dengan BP SPAM; 3. Kelembagaan-kelembagaan yang terbentuk di masyarakat masih banyak yang belum memiliki payung hukum di tingkat desa 4. Rasio PLKB yang tidak ideal, seharusnya 1 PLKB untuk 2 desa, saat ini 4-5 desa 5. Percepatan Pencapaian Kabupaten Layak Anak perlu mendapat dukungan dari desa dan kecamatan dengan membentuk Desa Ramah Anak dan Kecamatan Ramah Anak

IV-1


B. RENCANA TINDAK LANJUT Sebagai rencana tindak lanjut pada 2015, Bapermas Perempuan dan KB telah memasuki periode Perencanaan Strategis 2014-2019. Tentunya diperlukan langkah-langkah sebagai perbaikan dari hasil pencapaian tahun 2014 ini sebagai berikut: 1. Mengintensifkan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, baik dari sisi waktu pelaksanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta pencapaian indikator kinerja; 2. Meningkatkan koordinasi dan jejaring dengan pihak terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bapermas Perempuan dan KB; 3. Menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapermas Perempuan dan KB;

IV-2

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2014 Bapermas Perempuan dan KB BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents