LAPORAN KINERJA DJA

LAPORAN KINERJA DJA 2014 1

Daftar Isi Daftar Isi ........................................................................................................................... 2 Kata Pengantar ..............................................................................................................

3

Ringkasan Eksekutif .......................................................................................................

4

BAB I A. B. C.

(Pendahuluan) ................................................................................................... Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ................................................................ Peran Strategis ................................................................................................... Sistematika Laporan ............................................................................................

5 5 6 6

BAB II (Perencanaan Kinerja) ....................................................................................... A. Visi dan Misi ........................................................................................................ B. Perencanaan Kinerja ............................................................................................

7 7 7

BAB III (Akuntabilitas Kinerja) ....................................................................................... 9 A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................... 9 B. Capaian Kinerja Lainnya ...................................................................................... 31 1. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online ............................ 31 2. Penggunaan Konsep Logic Model Dalam Penyusunan Anggaran .................... 32 3. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Proses Perencanaan Penganggaran ......... 33 4. Wilayah Bebas Korupsi ............................................................................... 34 C. Realisasi Anggaran .............................................................................................. 36 BAB IV (Penutup) ..........................................................................................................

37

LAMPIRAN 1. Formulir Pengukuran Kinerja 2014 2. Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Anggaran Tahun 2014, Sasaran Kinerja Pegawai, beserta Rincian Target Capaian Kinerja dan Inisiatif Strategis 3. Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Anggaran Tahun 2015, Perjanjian Kinerja, beserta Rincian Target Capaian Kinerja dan Inisiatif Strategis, Sasaran Kerja Pegawai 4. Rencana Kinerja Tahunan 2015

2

LAPORAN KINERJA DJA 2014

3


Ringkasan Eksekutif Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) guna memacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, setiap tahun disusun peta strategis. Sasaran strategis tersebut mencerminkan hal-hal strategis yang ingin dicapai DJA dalam tahun tertentu. Sasaran strategis yang ingin dicapai DJA pada tahun 2014 sebanyak 10 (sepuluh) sasaran strategis. Meliputi Kebijakan Penganggaran yang Berkualitas, Pemenuhan Layanan Publik, Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi, Perencanaan APBN yang Berkualitas, Sistem dan Proses Penganggaran yang Optimal, Monitoring dan Evaluasi yang Efektif, SDM yang Kompetitif, Organisasi Sehat yang Berkinerja Tinggi, TIK yang Terintegrasi, dan Pelaksanaan Anggaran yang Optimal. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut DJA menyusun 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui IKU dimaksud diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan Kementerian Keuangan sejauh mana masingmasing unit kerja berhasil mewujudkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Berdasarkan realisasi capaian kinerja DJA tahun 2014 terdapat 3 IKU yang tidak memenuhi target dan 11 IKU yang sesuai/ melebihi target yang telah ditetapkan. IKU yang tidak memenuhi target adalah Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (indeks capaian 99,25%), Indeks Kesehatan Organisasi (indeks capaian 98,5%) dan Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja (indeks capaian 93,04%). Selanjutnya, pengelompokkan berdasarkan perspective pada peta strategi dibagi menjadi 4 (empat) layer. Pada

4


Stakeholder Perspective seluruh target dalam sasaran strategis dan IKU seluruhnya dapat tercapai, yaitu IKU Akurasi Perencanaan APBN (indeks capaian 106,4%), dan IKU Jumlah Penerimaan PNBP (indeks capaian 100,11%). Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa indikator yang menjadi ukuran keberhasilan yang diberikan DJA kepada stakeholder memberikan nilai positif dan sesuai ekspektasi stakeholder. Selanjutnya, pada Customer Perspective terdapat IKU yang tidak mencapai target, yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (indeks capaian 3,97 dari yang ditargetkan sebesar 4). Artinya, ke depannya membutuhkan upaya yang lebih serius seluruh pegawai DJA untuk meningkatkan pelayanan kepada customer DJA. Sedangkan pada Internal Process Perspective semua IKU memenuhi target yang ditetapkan. Adapun untuk Learning and Growth Perspective terdapat 2 (dua) IKU yang tidak mencapai target yaitu IKU Indeks Kesehatan Organisasi dan IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja. Disamping memfokuskan pencapaian target-target kinerja, DJA juga melaksanakan target-target pekerjaan lain di luar IKU. Selama tahun 2014 terdapat beberapa keberhasilan pelaksanaan tusi (diluar IKU) yang cukup menonjol, antara lain pencapaian penganugerahan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), penggunaan logic model (ADIK) dalam penyusunan penganggaran, penelaahan RKAKL Online, implementasi Sistem Penerimaan PNBP Online (SIMPONI), dan tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi atas pembahasan anggaran di DPR RI.

BAB I Pendahuluan

A.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

pengingkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara, serta dengan tetap mengupayakan penurunan defisit anggaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, DJA menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penganggaran; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganggaran; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; dan e. pelaksanaan administrasi DJA. Adapun struktur organisasi DJA terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Direktorat Anggaran I; d. Direktorat Anggaran II; e. Direktorat Anggaran III; f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak; g. Direktorat Sistem Penganggaran; dan h. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dinyatakan bahwa DJA adalah salah satu unit eselon I yang melaksanakan sebagian fungsi dari Kementerian Keuangan. Sentral dari peran DJA tersebut terletak pada tugasnya untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), kebijakan di bidang fiskal diarahkan pada keseimbangan. Maksudnya seimbang antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui

Gambar 01 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Anggaran

Dirjen Anggaran

Tenaga Pengkaji PNBP

Direktorat Anggaran I

Direktorat Anggaran II

Direktorat Anggaran III

Direktorat Penyusunan APBN

Sekretaris Ditjen

Direktorat Sistem Penganggaran

Direktorat PNBP

Direktorat HPP


B. Peran Strategis DJA dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mempunyai peran utama: a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk perubahannya; b. Pengalokasian anggaran Kementerian/ Lembaga; c. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); d. Penghitungan resource envelope untuk penetapan pagu anggaran; e. Penetapan Pagu Indikatif, Pagu Sementara dan Pagu Definitif; f. Penetapan perubahan pagu anggaran bagi K/L terkait; g. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penganggaran.

C. Sistematika Laporan Laporan Kinerja (LAKIN) DJA 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 1. Bab I Pendahuluan 2. Bab II Perencanaan Kinerja 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja 4. Bab IV Penutup

6


BAB II Perencanaan Kinerja

A. Visi dan Misi VISI Dalam mengemban tugas dan fungsi, DJA mempunyai visi sebagai berikut:

Memacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. MISI Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, DJA mempunyai misi sebagai berikut : 1. Memacu kualitas pengelolaan APBN dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaporan; 2. Menggunakan monitoring dan evaluasi secara efektif untuk meningkatkan kualitas perencanaan;

3. Mendorong kerjasama dengan stakeholders dalam rangka pemberdayaan di keseluruhan proses; 4. Terus-menerus meningkatkan kualitas sistem dan proses penganggaran; 5. Membangun kapabilitas SDM dan organisasi internal.

B. Perencanaan Kinerja Dalam kontrak kinerja Direktur Jenderal Anggaran yang ditetapkan Menteri Keuangan terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 14 IKU. Selanjutnya, dalam kontrak kinerja tersebut terdapat 5 IKU merupakan cascading dari IKU Kemenkeu Wide yang tergambar dalam Peta Strategi DJA sebagai berikut:

Gambar 02 Peta Strategi Direktorat Jenderal Anggaran


Kemudian dari 14 IKU, ditetapkan pula target masing-masing IKU selama 2014 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 01 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu One Direktorat Jenderal Anggaran No

Kode IKU

IKU

Target

Stakeholder Perspective 1

Kebijakan penganggaran yang berkualitas 1a-N

Akurasi perencanaan APBN

90%

1b-N

Jumlah Penerimaan PNBP *

385,4T

Customer Perspective 2

Pemenuhan Layanan Publik 2a-CP

3

Indeks kepuasan pengguna layanan *

4

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi 3a-N

Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program

90%

Internal Process Perspective 4

Perencanaan APBN yang berkualitas 4a-CP

5

20%

Sistem dan proses penganggaran yang optimal 5a-N 5b-CP 5c-N

6

Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L * Penerapan sistem PBK Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN (999.07 dan 999.08) * Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu

100% 4 100%

Monitoring dan evaluasi yang efektif 6a-N

Penyempurnaan sistem reward dan punishment

100%

Learning & Growth Perspective 7

SDM yang kompetitif 7a-CP

8

9

8a-CP

Indeks Kesehatan Organisasi *

8b-CP

Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan *

68 100%

TIK yang terintegrasi Implementasi penelaahan RKA-K/L online

50%

Pelaksanaan anggaran yang optimal 10a-CP

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja *

*) IKU Kemenkeu-Wide

8

97%

Organisasi sehat yang berkinerja tinggi

9a-N 10

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan *


95%

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi 1.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sebagaimana disebutkan pada Bab II, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada tahun 2014 menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang terdiri dari 14 Indikator Kinerja Utama.

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJA. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi DJA yang menjadi kontrak kinerja dapat tercapai. Secara umum ikhtisar capaian IKU DJA selama 2014 adalah sebagai berikut: Gambar 03 Ikhtisar Capaian IKU DJA Tahun 2014

3 IKU 21%

11 IKU 79%

Dari 14 IKU DJA tahun 2014, 11 telah tercapai (79%), sedangkan 3 IKU tidak tercapai yaitu : a. IKU Indeks kepuasan pengguna layanan, b. IKU Indeks Kesehatan Organisasi, dan c. IKU Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja.


Adapun rincian capaian masing-masing IKU sebagaimana tabel dibawah ini: Tabel 02 Capaian IKU Kemenkeu One Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2014

No. Kode IKU

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

Stakeholders Perspective (25%) 1

103,68

Kebijakan penganggaran yang berkualitas

103,68

1a-N


90,00%

95,70%

106,39

1b-N

Jumlah Penerimaan PNBP

386,94T

390,70

100,97

Customer Perspective (15%) 2

105,14


3

Indeks kepuasan pengguna layanan

99,17 4,00

3,97



90,00%

100,00%

5

120,00 20,00%

11,30%


6

Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L *

Penerapan sistem PBK Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN (999.07 dan 999.08) Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu


100,00%

100,00%

100,00

4,00

4,00

120,00

100,00%

107,65

107,65 120,00

100,00%

100,00%

Learning & Growth Perspective (30%) 7

8

9

10

100,10


8a-CP


8b-CP

Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan

97,10%

100,10 99,07

68,00

67,00

98,52

100,00%

100,00%

100,00

TIK yang terintegrasi

100,00

Implementasi penelaahan RKA-K/L online

50,00%

50%


Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja * Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

10

97,00%


9a-N

120,00 98,05

SDM yang kompetitif 7a-CP

120,00 109,22


111,11 116,41


99,17 111,11

Internal Process Perspective (30%) 4

Nilai


100,00 93,04

95,00%

88,40%

93,04 106,03

Berikut ini penjelasan capaian masing-masing IKU di atas Sasaran Strategis : Kebijakan Penganggaran yang Berkualitas Kebijakan penganggaran merupakan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kebijakan penganggaran yang berkualitas yang menerapkan prinsip kehati-hatian. Artinya, kebijakan yang diterbitkan konsisten sesuai peraturan perundangundangan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik mengacu kondisi perekonomian terkini guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sasaran ini menterjemahkan indikator yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan berupa: a. Tersusunnya draft Nota Keuangan, RAPBN, dan RUU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu; b. Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN atau APBN-P. Sasaran Strategis ini terdiri atas IKU Akurasi Perencanaan APBN dan IKU Jumlah Penerimaan PNBP dengan rincian target dan realisasi masing-masing IKU sebagai berikut: Tabel 03 Capaian Sasaran Strategis Kebijakan Penganggaran yang Berkualitas

No. Kode IKU 1


Target

Realisasi


Nilai 103,68

1a-N


90,00%

95,70%

106,39

1b-N


386,94T

390,70

100,97

a. Akurasi Perencanaan APBN Setiap tahun DJA menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan proyeksi rencana keuangan tahunan pemerintah dalam satu tahun ke depan yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, realisasi APBN tidak selalu sama dengan apa yang direncanakan. Selama tahun berjalan, dimungkinkan adanya perbedaan baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja yang disebabkan faktor eksternal dan internal. Penganggaran yang berkualitas bisa dilihat dengan tingkat akurasi antara perencanaan dan realisasi. Tingkat akurasi perencanaan APBN adalah kesesuaian atau ketepatan antara angka exercise DJA yang disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dan masukan-masukan dari stakeholders terkait, dengan angka realisasi IKU ini mengukur akurasi perencanaan APBN yang terdiri atas: 1. Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2. Perencanaan Belanja Pusat 3. Perencanaan Pembiayaan IKU ini diukur dengan formula sebagai berikut: Perencanaan PNBP Perencanaan Belanja Pusat Perencanaan Pembiayaan [( ) x 25%] + [( ) x 50%] + [( ) x 25%] Realisasi PNBP Realisasi Belanja Pusat Realisasi Pembiayaan Dalam rangka mencapai IKU ini dalam DIPA DJA Tahun 2014 telah dialokasi pembahasaan penyusunan RAPBN dan RAPBN-P, serta Laporan Semesteran sebesar Rp2.774.952.000,-. Namun realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp2.695.772.220,- (97,15%).


Selanjutnya, realisasi capaian IKU Akurasi Perencanaan APBN ini disampaikan pada konferensi pers realisasi APBN-P 2014 yang dipimpinan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 5 Januari 2015, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 04 Capaian IKU Akurasi Perencanaan APBN PNBP

BELANJA

PEMBIAYAAN

1. Realisasi Press Conference

390,70

1.190,80

246,40

2. APBN-P

386,90

1.280,40

241,50

3. Deviasi

0,98%

7,00%

2,03%

99,02%

93,00%

97,97%

Tingkat Akurasi

sehingga IKU Akurasi Perencanaan APBN = (99,02 x 25%) + (93,00 x 50%) + (97,97 x 25%) = 95,75% Dalam rangka meningkatkan akurasi ini, DJA pada tahun mendatang akan meningkatkan kualitas perhitungan exercise perencanaan APBN/APBN-P dan meningkatkan koordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) khususnya dalam melakukan exercise penyusunan asumsi hingga batas akhir jadwal yang sepakati antara pemerintah dengan DPR. DJA akan menjajagi kemungkinan pendekatan konservatif dalam melakukan forecast sehingga hasilnya lebih realistis. Selanjutnya, forecast tersebut akan dilakukan simulasi mengacu perubahan yang paling terkini. b. Jumlah Penerimaan PNBP Kebijakan penganggaran adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Untuk itu, pemerintah menerbitan kebijakan penganggaran yang berkualitas yaitu kebijakan penganggaran yang ditetapkan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Setiap kebijakan ditetapkan secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik, dengan tujuan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk mendukung tujuan tersebut, diupayakan pembiayaan untuk pembangunan yang salah satunya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Jumlah target PNBP adalah jumlah PNBP secara nasional sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P sesuai UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Mengingat porsi PNBP yang signifikan dalam menyumbang penerimaan negara, maka diperlukan ukuran kinerja guna mengukur capaian perolehannya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut ditetapkanlah IKU Jumlah Penerimaan PNBP dengan pemilik IKU ( Unit in Charge) adalah DJA. Adanya ukuran jumlah PNBP nasional ini diharapkan dapat menjamin upaya pencapaian jumlah PNBP dengan cara sebagai berikut : 1. Mengamankan pendapatan negara dari PNBP melalui optimalisasi pendapatan negara; 2. Memantau tingkat pencapaian penerimaan PNBP agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya. DJA telah mengalokasi dana dalam DIPA untuk mengamankan pencapaian penerimaan PNBP sebagaimana yang tertuang dalam APBN-P dalam bentuk beberapa kegiatan dengan dana sebesar Rp939.030.000,-. Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp768.359.000,- (81,82%). Selanjutnya, untuk menghitung IKU ini ditetapkan formula jumlah PNBP secara nasional yang diperoleh dari buku merah yang diterbitkan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2014 ditetapkan target dan realisasi sebagai berikut :

12


Tabel 05 Perbandingan Target dan Capaian IKU Jumlah Penerimaan PNBP Target/ Realisasi

Q1

Q2

Q3

Q4

Y-2014

a. Target

60 T

100 T

75 T

150,4 T

386,94 T

42,2 T

130 T

100 T

114,9 T

390,7 T

70,3

130

133

76

100,98

b. Realisasi Indeks

Adapun detil dari realisasi capaian IKU dirinci sebagai berikut : Tabel 06 Capaian PNBP Berdasarkan Jenis Realisasi

Uraian

APBN-P

Real Q1

Real Q2

Real Q3

Real Q4

Real s.d. 31 Des

241,1

22,8

77,7

62,8

79,4

242,9

100,74

1. Migas

211,7

15,4

71,8

58,6

71,1

216,9

102,46

2. Non Migas

29,4

7,4

5,9

4,3

8,3

26,1

88,77

B. Bagian Laba BUMN

40,0

2,7

28,0

3,3

6,3

40,3

100,75

C. PNBP Lainnya

85,0

14,3

17,9

24,6

25,4

85,4

100,47

D. Pendapatan BLU

20,9

2,4

6,5

9,5

3,7

22,1

105,74

TOTAL

386,9

42,2

130,0

100,3

114,9

390,7

100,98

70,3%

130%

133%

76%

100,98%

A. Penerimaan SDA

% Capaian per Triwulan

% thd APBN

Atas capaian sebesar 100,11% di atas diketahui bahwa target jumlah PNBP nasional pada tahun 2014 dapat dicapai. Dalam hal ini, seluruh target PNBP terlampauai, kecuali penerimaan SDA nonmigas yang berasal dari mineral dan batubara (minerba) serta kehutanan. Tidak tercapainya penerimaan SDA nonmigas minerba tersebut disebabkan oleh turunnya harga komoditas batubara di pasar internasional. Sementara itu, kondisi pasar usaha sektor kehutanan yang kurang kondusif (biaya tinggi dan harga jual rendah) menjadi penyebab rendahnya penerimaan dari sektor kehutanan. Apabila dilihat tren sejak 2012-2014, jumlah penerimaan PNBP selalu mencapai target (sebesar 100% sebagaimana tertuang dalam Renstra DJA 2010-2014) dan mengalami kenaikan tiap tahun. Pada tahun 2012 realisasi jumlah penerimaan PNBP nasional mampu menghasilkan penerimaan sebesar Rp345T (tercapai sebesar 124% dari target), sedangkan realisasi tahun 2013 menghasilkan penerimaan sebesar Rp349,94T (tercapai sebesar 100% dari target). Grafik perkembangan penerimaan PNBP dapat dilihat pada gambar di bawah ini:


Realisasi dalam Triliun

Gambar 04 Perkembangan Target dan Realisasi Jumlah PNBP Nasional

410.0 390.0 370.0 Target

350.0 330.0 310.0

Realisasi

290.0 270.0 250.0 2012

2013 Tahun

2014

Beberapa kebijakan yang akan digulirkan DJA pada tahun mendatang untuk mendongkrak penerimaan jumlah PNBP nasional, antara lain : 1. Meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan terkait monitoring realisasi PNBP dengan melaksanakan rapat pimpinan gabungan Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan. 2. Mengintensifkan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penagihan piutang migas. 3. Mempercepat proses penyusunan RPP Tarif PNBP. 4. Mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian BUMN dalam pencapaian target PNBP Bagian Laba BUMN.

Sasaran Strategis : Pemenuhan Layanan Publik Layanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persarnaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Adanya Sasaran Pemenuhan Layanan Publik ini menjabarkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan yang mengukur indikator sebagai berikut: a. Pengalokasi belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien; b. Penyelesaian DIPA tepat waktu; c. Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBP untuk APBN dan atau APBN-P; d. Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu. Dalam rangka untuk mendukung terpenuhinya kepuasan pengguna layanan DJA, maka dalam DIPA DJA telah dialokasikan dalam sebesar Rp11.227.830.000,-. Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp7.394.871.404,- (65,86%). Dana tersebut ditujukan agar penyelesaian 4 (empat) layanan unggulan DJA dapat diterbitkan benar-benar sesuai ketentuan yang berlaku, tepat waktu, dan memenuhi kebutuhan stakeholders (K/L). Sasaran Strategis ini terdiri dari satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut:

14


Tabel 07 Capaian Sasaran Strategis Pemenuhan Layanan Publik

No. Kode IKU


Target

Realisasi


105,14


Nilai 99,17


4,00

3,97

99,17

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan Kemenkeu terhadap pihak eksternal. Data capaian untuk unit Eselon I diperoleh dari survei independen yang dikoordinasikan oleh Biro Organta. Lingkup survei adalah pelanggan atas seluruh layanan unggulan Ditjen Anggaran kepada pihak eksternal. Dari hasil survey kepuasan pengguna layanan Ditjen Anggaran tahun 2014 yang dilakukan Institut Pertanian Bogor (IPB) dapat diinformasikan bahwa indeks kepuasan pengguna layanan DJA pada tahun 2014 memperoleh skor 3,97 (skala 5). Adapun jenis layanan yang disurvey untuk DJA tahun 2014 sebanyak 4 (empat) layanan unggulan dengan indeks kepuasan masing-masing sebagai berikut: Tabel 08 Skor Kepuasan Pengguna Layanan DJA Menurut Jenis Layanan Jenis Layanan

Skor

a. Layanan penyelesaian usulan SBK

3,92

b. Layanan penyusunan RPP tentang jenis dan tarif atas PNBP atau revisi yang berlaku bagi K/L

3,96

c. Layanan pengesahan DIPA

4,14

d. Layanan penyelesaian revisi DIPA (Non-APBNP)

3,81

TOTAL

3,97

Skor layanan penyelesaian revisi DIPA (Non-APBNP) menempati skor terendah. Hal tersebut dimungkinkan mengingat kepuasan penyelesaian revisi DIPA dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah di bidang penghematan yang berdampak pada bertambahnya frekuensi pengajuan revisi DIPA dan perbedaan persepsi jumlah waktu penyelesaian revisi DIPA antara K/L dengan DJA. Skor keseluruhan kepuasan pengguna layanan DJA di atas naik secara signifikan bila dibanding nilai tahun 2013. Perubahan skor tingkat kepuasan pengguna layanan DJA dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar dibawah. Secara umum dapat terlihat bahwa tingkat kepuasan terhadap layanan DJA memiliki tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Skor kepuasan DJA mengalami peningkatan yang sangat besar pada tahun ini dimana dari 3.88 pada tahun 2013 meningkat menjadi 3.97 pada tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan bahwa DJA masih terus berupaya untuk terus mempertahankan pelayanannya dan melakukan perbaikan yang kontinyu. Kondisi ini harus terus dipertahankan dan akan lebih baik jika dapat lebih ditingkatkan kembali sehingga pengguna jasa pun akan merasakan hasil dari perbaikan tersebut. Atas penilaian indeks tersebut, pada tahun mendatang DJA akan melakukan serangkaian kegiatan perbaikan antara lain : 1. Melakukan reviu atas PMK yang mengatur 4 (empat) layanan unggulan DJA; 2. Melakukan reviu SOP dan perbaikan proses bisnis mengacu PMK yang ada; 3. Mengoptimalkan fungsi Pusat Layanan DJA sebagai one stop service.


Gambar 05 Perkembangan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan terhadap Kinerja Layanan DJA 4 3.97

3.95

Skor

3.9

3.87

3.88

3.85 3.79

3.8

3.81

3.75 3.7 2010

2011

2012

2013

2014

Sasaran Strategis: Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Sebagai pengelola anggaran negara, DJA memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan dalam bidang penganggaran. Untuk itu, DJA berkepentingan agar setiap peraturan dan kebijakan di bidang penganggaran yang diinisiasi langsung DJA dapat dipatuhi dan diimplementasikan Kementerian Negara/Lembaga. Dalam rangka mewujudkan hal di atas, disusunlah Sasaran Strategis yang dimaksudkan untuk memenuhi keinginan tersebut. Sasaran Strategis itu diterjemahkan dalam IKU Persentase Penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program. Sasaran Strategis tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Keuangan sebagai berikut: a. Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien; b. Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF (KPJM) yang kredibel dan tepat waktu. Selanjutnya, dalam DIPA DJA telah dialokasikan dana untuk mendukung terpenuhinya sasaran strategis ini dengan dukungan dana sebesar Rp1.115.302.000,- untuk keperluan bimbingan teknis ke seluruh satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp936.740.050,- (83,99%). Pada penetapan kontrak kinerja ditargetkan selama tahun 2014 sebesar 90,00%. Pada tahun 2014, realiasi atas capaian IKU ini tercapai 100%, dengan gambaran sebagai berikut: Tabel 08 Capaian Sasaran Strategis Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi

No. Kode IKU


Target

Realisasi


105,14


Nilai 111,11


90,00%

100,00%

111,11

Gambar 06 Perkembangan Indeks Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program (dalam %)

100 95 90 85 80

100 92.77

90

87 82.5 2012

2013 Target Realisasi

16

100


2014 Realisasi

Sesuai amanat paket perundang-undangan di bidang keuangan negara (UU Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004) pengelolaan keuangan negara sejak tahun 2005 mengalami perubahan yang cukup mendasar. Terutama di sisi pendekatan penganggarannya yaitu penerapan anggaran terpadu, pendekatan penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), dan pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja. Pembaharuan sistem penganggaran ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas belanja negara menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan. Pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Hal tersebut ditempuh dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalm sebuah prakiraan maju. Dalam prakteknya, KPJM berisi proyeksi pengeluaran untuk tahun berikutnya, sebagai bentuk penuangan rencana fiskal tahunan, yang disertai dengan prakiraan maju tiga tahun berikutnya (sebagai dasar proyeksi jangka menengah). Dalam rangka mengimplementasikan harapan tersebut, IKU Persentase Penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program dimaksudkan dapat mengawal maksud reformasi di bidang penganggaran. IKU ini disusun untuk mengukur kepatuhan penanggungjawab program dalam menyusun rencana kerja pemerintah jangka menengah (KPJM) sebagaimana yang dituangkan ke dalam aplikasi RKAKL. Realisasi IKU ini pada tahun 2014 yaitu 100,00% dengan target 90,00% sehingga diperoleh indeks capaian sebesar 111,11% dengan rincian masing-masing persentase capaian per unit adalah sebagai berikut: Tabel 09 Capaian IKU Persentase Penyusunan KPJM Per Direktorat No

Unit

Penanggung jawab Program yang telah mengisi KPJM

1

Direktorat Anggaran I

100%

2

Direktorat Anggaran II

100%

3

Direktorat Anggaran III

100%

Total

100%

Kebenaran penyusunan KPJM sangat menentukan kualitas perencanaan penganggaran. Angka yang dituangkan sebagai KPJM tersebut menjadi salah satu bahan dalam penyusunan ancar-ancar pengeluaran sehingga dapat disusun indikasi pendanaan yang realistis guna kesinambungan pembiayaan pembangunan. Selanjutnya, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyusunan KPJM ini, DJA pada masa mendatang akan menempuh upaya sebagai berikut: a. Melakukan bimbingan teknis terkait pencantuman/penuangan KPJM di RKAKL kepada para penanggung jawab program DIPA (Biro/Unit Perencana) di masing-masing K/L; b. Melakukan evaluasi dan perbaikan KPJM sebagai bagian dari informasi di bidang penganggaran.

Sasaran Strategis : Perencanaan APBN yang Berkualitas APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember). Perencanaan APBN yang berkualitas merupakan tujuan utama dari siklus penganggaran yang berawal dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Kualitas pengelolaan anggaran negara dapat diukur salah satunya melalui tingkat deviasi antara rencana pembelanjaan pemerintah yang ditetapkan dengan realisasinya pada waktu tertentu. Berkenaan dengan hal tersebut, pada Sasaran Strategis ini disusun IKU yang diharapkan bisa indikator untuk mengukur perencanaan APBN yang berkualitas yaitu IKU Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L.


Selanjutnya, dalam DIPA DJA telah dialokasikan dana untuk mendukung terpenuhinya sasaran strategis ini dengan dukungan dana sebesar Rp174.580.000,- untuk keperluan bimbingan teknis ke seluruh satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dalam bimbingan teknis tersebut menghadirkan beberapa narasumber serta dipaparkan beberapa materi yang perlu dipahami seluruh satuan kerja antara lain KPJM, revisi anggaran, kualitas perencanaan, dan percepatan penyerapan anggaran. Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp169.415.975,- (97,04%). Sedangkan target dan capaian IKU ini digambarkan sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian Sasaran Strategis Perencanaan APBN yang Berkualitas

No. Kode IKU


Target

Realisasi

Internal Process Perspective (30%) 4

116,41


Nilai 120,00

Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L *

20,00%

11,30%

120,00

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), terutama rencana penyerapan dana setiap bulan oleh seluruh K/L (yang nantinya dituangkan ke dalam DIPA), menjadi indikator seberapa jauh K/L menyusun rencana kegiatan dan penganggaran yang benar-benar berkualitas sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun yang diukur oleh IKU ini adalah deviasi antara rencana penyerapan dana yang akan dibelanjakan seluruh K/L sebagaimana yang tertuang pada halaman III DIPA (berdasarkan pagu APBN-P) pada setiap bulan dengan realisasi penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L (sesuai SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN). Mengingat IKU ini mengukur perencanaan anggaran dan realisasi penyerapan dana, maka Ditjen Anggaran dan Ditjen Anggaran ditunjuk menjadi Unit in Charge (UIC) atas tercapainya target yang dicanangkan untuk IKU tersebut. Adapun formula perhitungan IKU ditetapkan sebagai berikut : 12

Rencana penyerapan anggaran i  Realisasi penyerapan anggaran i

i 1

Rencana penyerapan anggaran i



x 100%

Untuk tahun 2014 ditetapkan target deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L sebesar 20%. Selanjutnya, berdasarkan realisasi pengeluaran SP2D hingga 31 Desember 2014 yang diterbitkan Ditjen Perbendaharaan diperoleh capaian deviasi selama tahun 2014 sebesar 11,3% sehingga indeks capaian IKU sebesar 143,5. Adapun rincian detil target dan realisasi per triwulan sebagai berikut : Tabel 11 Perbandingan Target dan Capaian IKU Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L Target/ Realisasi

Q1

Q2

Q3

Q4

Y-2014

a. Target

20,0%

10,0%

20,0%

30,0%

20,0%

b. Realisasi

4,5%

7,7%

18,8%

14,0%

11,3%

Indeks

177,4

122,4

105,6

246,7

143,5

Atas capaian sebesar 11,3% tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan APBN yang dilakukan seluruh K/L dapat dipertanggungjawabkan kualitas penyusunannya dengan deviasi masih dibawah target

18


yang ditetapkan. Beberapa kebijakan dan kegiatan yang dilakukan ke depan oleh Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan adalah melakukan bimbingan teknis kepada satuan-satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun di daerah, agar mempertajam penuangan rencana penyerapan anggaran per bulan sebagaimana yang tercantum dalam halaman III DIPA dengan memperhatikan realisasi pada tahun anggaran sebelumnya, serta antisipasi kondisi internal dan eksternal satuan kerja yang bersangkutan. Namun demikian, dukungan atas tercapainya IKU ini di kemudian hari perlu ditingkatkan melalui penyediaan data realisasi per K/L secara cepat dan akurat. Sasaran Strategis : Sistem dan Proses Penganggaran yang Optimal Proses penganggaran dimulai dari tahap penyusunan anggaran, pengesahan, pelaksanaan hingga pengesahan perhitungan anggaran harus menggunakan mekanisme pendekatan penganggaran berbasis kinerja, sehingga pengelolaan penganggaran menjadi efisien, transparan, fleksibel, dan akuntabel. Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran dari indikator yang harus dicapai dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan sebagai berikut: a. Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu; b. Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu; c. Penyelesaian DIPA tepat waktu. Untuk mendukung terpenuhinya Sasaran Strategis tersebut, DJA memberikan dukungan dana yang dialokasikan dalam DIPA DJA TA 2014 sebesar Rp2.203.220.000,-. Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp1.419.930.975,- (64,45%). Sasaran Strategis ini terdiri atas IKU Penerapan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja, IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN (999.07 dan 999.08), dan IKU Penyelesaian Revisi Anggaran yang Tepat Waktu dengan rincian sebagai berikut: Tabel 12 Capaian Sasaran Strategis Sistem dan Proses Penganggaran yang Optimal

No. Kode IKU 5


Target

Realisasi


Penerapan sistem PBK Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN (999.07 dan 999.08) Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu

Nilai 109,22

100,00%

100,00%

100,00

4,00

4,00

120,00

100,00%

107,65

107,65

a. Penerapan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah penganggaran yang disusun dengan orientasi output. Sistem ini menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa. Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. IKU Persentase penerapan sistem PBK mengukur tahapan proses penyusunan Arsitektur dan Kinerja Anggaran berbasis logic model dengan target pada tahun 2014 sebagai berikut: 1. Finalisasi Buku Panduan , dengan output berupa Buku Panduan; 2. Launching, dengan output Surat Edaran Bersama (Dirjen Anggaran dan Deputi Pendanaan); 3. Penyelenggaraan training K/L (dengan minimal peserta 200 orang); 4. Penerapan PBK minimal pada 10 program pada 10 K/L piloting (ditargetkan selesai pada akhir tahun 2014).


Dalam realisasinya IKU ini tercapai 100,0% dengan gambaran sebagai berikut : Tabel 13 Perbandingan Target dan Capaian IKU Penerapan Sistem PBK Target/ Realisasi

Q1

Q2

Q3

Q4

Y-2014

a. Target

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

100,0%

b. Realisasi

15,0%

50,0%

75,0%

100,0%

100,0%

60,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Indeks

Adapun uraian atas IKU tersebut dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi target penerapan sistem PBK ini antara lain: a. Pedoman Arsitektur dan Informasi Kinerja RKA-K/L (ADIK) telah ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran V PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L. b. Pelatihan bagi Petugas Pendampingan DJA sebanyak 60 orang yang akan diproyeksikan sebagai pendamping K/L pada saat diseminasi dan penyusunan ADIK mitra kerjanya yang dilaksanakan pada tanggl 8-9 Agustus 2014 di Bogor. c. Diseminasi kepada pegawai internal (seluruh pegawai Direktorat Anggaran I, II, dan III) yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 Agustus 2014 di Jakarta. d. Pelatihan Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam RKA-K/L kepada perwakilan seluruh K/L dengan jumlah peserta sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) dilaksanakan pada tanggal 15-19 September di Jakarta. e. Menindaklanjuti Pelatihan Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam RKA-K/L pada tanggal 1519 September, telah dibuatkan surat dari Dirjen Anggaran kepada K/L untuk menyusun informasi kinerja yang akan digunakan pada saat penyusunan RKA-K/L 2016 sesuai dengan arsitektur baru. f. Pelatihan ADIK yang kedua telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2014 di Ballroom Dhanapala diikuti oleh 109 (seratus sembilan) peserta internal DJA dan 429 (empat ratus dua puluh sembilan) peserta perwakilan seluruh K/L. Berdasarkan evaluasi atas implementasi ADIK tahun 2014 disimpulkan bahwa kendala terbesar implementasi ADIK ini adalah belum adanya kesamaan pemahaman terhadap rumusan konsep ADIK. Untuk mengatasi kendala tersebut, DJA pada masa mendatang akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Membangun pemahaman terus menerus kepada internal DJA dan K/L atas penyempurnaan implementasi ADIK; b. Melakukan reviu secara detil terhadap implementasi hasil penataan ADIK yang telah dikirim oleh seluruh K/L. b. Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN 999.07 dan 999.08 Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pernyataan tersebut didasarkan pada 4 (empat) kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. BPK memberikan opini atas laporan keuangan dengan penilaian tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion) sebagai opini paling rendah, tidak wajar (adversed opinion), wajar dengan pengecualian (qualified opinion), dan wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) sebagai opini paling tinggi. Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) Tahun 2013, yang terdiri dari Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

20


Pemeriksaan ini ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian angka dalam LKBUN Tahun 2013 dengan memperhatikan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ditjen Anggaran sebagai salah satu Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Bendahara Umum Negara (BUN) memiliki kontribusi untuk memberikan penyajian laporan keuangan BA 999.07 (Belanja Subsidi) dan BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu, terdapat target IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN 999.07 dan 999.08 yang capaiannya menjadi tanggung jawab Ditjen Anggaran. IKU ini untuk mengukur kualitas laporan keuangan khususnya BA Bendahara Umum Negara 999.07 dan 999.08. Adapun formula perhitungan IKU ditetapkan sebagai berikut :

Indeks Opini BA 999.07  Indeks Opini BA 999.08 2 Adapun pada tahun 2014 ditetapkan target dan realisasi sebagai berikut : Tabel 14 Perbandingan Target dan Capaian IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN (999.07 dan 999.08) Laporan Keuangan

Target

Capaian

Indeks

BA 999.07 (Belanja Subsidi)

4

4

120

BA 999.08 (Belanja Lain-lain)

4

4

120

Capaian di atas mengacu penerbitan opini BPK atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) Tahun Anggaran 2013 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 67a/LHP/XV/ 05/2014 tanggal 26 Mei 2014. Selanjutnya, perkembangan opini BPK atas pengelolaan LK BUN dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 07 Perkembangan Opini BPK atas LK BUN 999.07 dan 999.08

4 3.5 3 2.5 BA 999.07

2

BA 999.08

1.5 1 0.5 0 2010

2011

2012

2013

Dalam rangka mempertahankan nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN tersebut, DJA akan meningkatkan koordinasi dengan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN BA 999.07 (Belanja Subsidi) dan BA 999.08 (Belanja Lain-lain) atas penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangannya pada satuan kerja terkait. Upaya tersebut ditempuh melalui bimbingan teknis aplikasi, sistem akuntansi, dll. Disamping itu, juga tetap melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kepada para KPA.


c. Penyelesaian Revisi Anggaran yang Tepat Waktu Revisi DIPA dimaksudkan untuk melakukan perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran pada DIPA tahun berjalan. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa perubahan pagu, perubahan kegiatan, output, sub output, komponen, sub komponen, akun dan informasi lain dalam format DIPA. Revisi anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2014. Sesuai standar pelayanan penyelesaian revisi anggaran Non APBN-P pada DJA, yang ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Anggaran Nomor KEP-28/AG/2014, jangka waktu penyelesaian usulan revisi ditetapkan 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap (untuk usulan revisi anggaran yang memerlukan penelaahan). Namun demikian, penyelesaian revisi DIPA ini tidak memperhitungkan revisi yang diakibatkan adanya kebijakan pemotongan APBN. Hal tersebut disebabkan persetujuan dari DPR yang serta lama diterima DJA, penyusunan konsep nota dinas yang cukup memakan waktu (mencantumkan alasan pemotongan), masih adanya perbedaan persepsi antar kanwil DJPB dalam menyikapi revisi DIPA yang diakibatkan pemotongan anggaran. Adapun target dan capaian IKU ini pada setiap triwulan digambarkan sebagai berikut: Tabel 15 Perbandingan Target dan Capaian IKU Penyelesaian Reviai Anggaran yang Tepat Waktu Target/ Realisasi

Q1

Q2

Q3

Q4

Y-2014

a. Target

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

b. Realisasi

116,0%

99,6%

105,5%

109,5%

107,6%

116,0

99,6

105,5

109,5

107,6

Indeks

Detil dari progress penyelesaian pada masing-masing direktorat dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 16 Capaian IKU Penyelesaian Reviai Anggaran yang Tepat Waktu Per Direktorat Revisi Tepat Waktu

Revisi < 5 hari kerja

Unit Eselon II

Jumlah Revisi 4 hari 3 hari 2 hari 1 hari Total

Revisi > 5 hari kerja

(5 hari 6 hari 7 hari kerja)

>7 hari

Total

Dit. Anggaran I

281

38

56

95

36

225

22

16

8

10

34

Dit. Anggaran II

218

34

70

43

41

188

24

1

3

2

6

Dit. Anggaran III

170

25

25

33

43

126

39

1

1

3

5

Total

669

97

151

171

120

539

85

18

12

15

45

Kendala yang dialami dalam memroses revisi anggaran terutama disebabkan kompleksitas dalam penyelesaian usulan revisi DIPA. Untuk itu, DJA dalam tahun mendatang merencanakan melakukan upaya sebagai berikut: a. Melakukan kajian atas penerapan PMK revisi DIPA; b. Melakukan perbaian proses bisnis penyelesaian revisi dan reviu/perbaikan SOP terkait.

22


Sasaran Strategis : Monitoring dan Evaluasi yang Efektif Konsep penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan secara penuh mulai tahun anggaran 2011 tercermin dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun oleh K/L. Dalam penyusunan RKA-K/L, digunakan tiga instrumen yaitu indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja (pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L). Monitoring dan evaluasi (monev) yang efektif dapat dilakukan dengan mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Salah satu monev tersebut adalah melakukan evaluasi atas kinerja suatu satuan kerja. Evaluasi kinerja merupakan hal yang penting dalam siklus penganggaran. Pasal 20 PP Nomor 90 tahun 2010 menyatakan bahwa hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penerapan ganjaran dan sanksi dalam penetapan Pagu Anggaran K/L. Penerapan sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) bertujuan untuk mendorong K/L agar meningkatkan kualitas belanjanya. Memperhatikan hal tersebut, Sasaran Strategis ini dituangkan ke dalam IKU Penyempurnaan Sistem Reward dan Punishment. Sasaran Strategis tersebut dimaksudkan untuk mendukung tercapainya indikator dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan berupa tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu. Untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis ini dialokasikan dana sebesar Rp54.750.000,- dalam DIPA DJA Tahun 2014. Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp54.750.000,- (100%). Tabel 17 Capaian Sasaran Strategis Monitoring dan Evaluasi yang Efektif

No. Kode IKU 6


Target

Realisasi



Nilai 120,00

100,00%

100,00%

120,00

Tahun 2014 merupakan tahun keempat implementasi sistem reward dan punishment atas pelaksanaan anggaran belanja K/L. Sesuai dengan amanat Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, pemerintah perlu menerapkan sistem reward dan punishment atas pelaksanaan anggaran belanja K/L Tahun Anggaran 2013 dan hasilnya diperhitungkan dalam penetapan alokasi anggaran belanja K/L tahun anggaran 2015. Amanat tersebut selaras dengan Peraturan Presiden nomor 89 Tahun 2013 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Dalam rangka penerapan sistem penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L tahun 2014, DJA telah melakukan kajian atas implementasi sistem tersebut selama tiga tahun sebelumnya (2011-2013). Hasil kajian menunjukkan sistem tersebut tidak efektif dalam mendorong kinerja penganggaran K/L. Menindaklanjuti amanat UU APBN tahun 2014 serta mempertimbangan hasil kajian tersebut, DJA melakukan revisi atas PMK nomor 89 tahun 2013. Penyempurnaan sistem reward dan punishment melalui tahapan: 1. Melakukan kajian; 2. Penyelesaian peraturan perundang-undangan terkait reward dan punishment (PMK Revisi tentang reward dan punishment (31 Desember 2014). Dalam memenuhi IKU tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Telah ditetapkan PMK Nomor 158/PMK.02/2014 pada tanggal 5 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga; b. Telah ditetapkan KMK Nomor 575/KMK.02/2014 pada tanggal 27 November 2014 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013.


Sasaran Strategis: SDM yang kompetitif SDM yang Kompetitif adalah SDM yang mampu membangun organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu memiliki kepemimpinan yang tepat, memanfaatkan semua informasi yang diterima dengan tepat dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. Sasaran Strategis ini terdiri atas IKU Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan. Sasaran Strategis tersebut merupakan penjabaran indikator Rencana Strategis Kementerian Keuangan berupa persentase jumlah pegawai yang memenuhi standar jam latihan. Alokasi dalam DIPA DJA Tahun 2015 yang dialokasikan untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis ini sebesar Rp5.613.080.000,-. Realisasi belanja dalam rangka pencapaian IKU ini sebesar Rp4.941.068.342,- (88,03%). Pada penetapan kontrak kinerja ditargetkan selama tahun 2014 sebesar 97,00%. Target ini lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 87%. Pada tahun 2013, realisasi atas capaian IKU ini 97,50 %. Pada tahun 2014, realiasi atas capaian IKU ini tercapai 97,10%, dengan gambaran sebagai berikut: Tabel 18 Capaian Sasaran Strategis SDM yang Kompetitif

No. Kode IKU


Target

Realisasi

Nilai

Learning & Growth Perspective (30%) 7

98,05

SDM yang kompetitif

100,10


7a-CP

97,00%

97,10%

100,10

Gambar 08 Perkembangan Indeks Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program (dalam %)

100 95 90 85 80

93 90

93 90

94.4

97.1 97

82.5 2010

2011 Target Realisasi

2012

2014

Realisasi

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas manajemen pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik, maka pemetaan kompetensi yang dibutuhkan setiap jabatan untuk mencapai standar yang ditetapkan merupakan suatu keniscayaan. Manfaat penyusunan standar kompetensi bagi organisasi adalah : a. Pemetaan yang akurat mengenai kompetensi angkatan kerja yang ada yang dibutuhkan b. Meningkatnya efektifitas rekrutmen dengan cara menyesuaikan kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan dengan yang dimiliki pelamar c. Pendidikan dan Pelatihan difokuskan pada kesenjangan ketrampilan dan persyaratan ketrampilan dan persyaratan ketrampilan perusahaan yang lebih khusus d. Akses pada Pendidikan dan Pelatihan yang lebih efektif dari segi biaya berbasis kebutuhan organisasi dan identifikasi penyedia Pendidikan dan Pelatihan internal dan eksternal berbasis kompetensi yang diketahui e. Pengambil keputusan dalam organisasi akan lebih percaya diri karena karyawan telah memiliki ketrampilan yang akan diperoleh dalam Pendidikan dan Pelatihan f. Penilaian pada pembelajaran sebelumnya dan penilaian hasil Pendidikan dan Pelatihan akan lebih reliable dan konsisten g. Mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mengelola perubahan.

24


Capaian kinerja IKU ini s.d. 31 Desember 2014 sebesar 97,1%, yang berasal dari pengukuran standar kompetensi jabatan pejabat eselon II, III, IV dengan JPM > 72,0% dibandingkan dengan jumlah pejabat eselon II, III, dan IV yang telah mengikuti assesment center , dengan rincian sebagai berikut: Tabel 19 Rekapitulasi Jumlah Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Per Eselon

Level Eselon

No

Jumlah Pejabat DJA yang telah mengikuti assesment centre

Jumlah Pejabat yang memenuhi SKJ Jumlah

Persentase

1.

Eselon II

8

8

100,0%

2.

Eselon III

43

42

97,6%

3.

Eselon IV

160

155

96,9%

Total

211

205

97,1%

Dari tabel di atas terlihat bahwa hampir semua (97,1%) pejabat DJA telah memenuhi SKJ. Sedangkan terhadap pejabat yang memiliki gap kompetensi, maka akan ditugaskan untuk mengikuti diklat/training berbasis kompetensi terkait.

Sasaran Strategis: Organisasi Sehat yang Berkinerja Tinggi Organisasi yang sehat adalah organisasi yang memenuhi kriteria kondisi internal mencakup unsur yaitu arahan, akuntabilitas, koordinasi dan kendali, orientasi eksternal, kepemimpinan, inovasi dan pembelajaran, kemampuan, motivasi, budaya dan iklim. Kesehatan organisasi sangat menentukan perjalanan roda organisasi mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Untuk itu, keberadaan implementasi program transformasi kelembagaan yang digulirkan Kementerian Keuangan sejak tahun 2014 harus didukung oleh seluruh pegawai DJA. Untuk mensuksesnya program transformasi kelembagaan ini dalam DIPA DJA Tahun 2014 telah dialokasikan dana sebesar Rp501.556.000,-. Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp395.208.991,- (78,80%). Selanjutnya, Sasaran Strategis ini terdiri atas IKU Indeks Kesehatan Organisasi dan IKU Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 20 Capaian Sasaran Strategis Organisasi Sehat yang Berkinerja Tinggi

No. Kode IKU 8


Target

Realisasi

Organisasi sehat yang berkinerja tinggi 8a-CP


8b-CP

Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan *

Nilai 99,07

68,00

67,00

98,52

100,00%

100,00%

100,00

a. Indeks Kesehatan Organisasi Dalam rangka mencapai organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sehat dan berkinerja tinggi, maka Kemenkeu setiap tahun melakukan Survei Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan (Ministry of Finance Organizational Fitness Index/MOFIN). Survei penilaian kesehatan organisasi dikembangkan untuk memberikan pemahaman dan diagnostik awal atas kondisi aspek-aspek organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi tersebut dalam jangka panjang. Metode pengukuran indeks kesehatan organisasi (Organizational Health Index atau OHI) dikembangkan oleh Keller dan Price (2011), dimana menurut teori ini kinerja tinggi yang berkesinambungan ditentukan oleh tingkat kesehatan sebuah organisasi. Survei kesehatan organisasi telah dilakukan di Kementerian Keuangan pada tahun 2014. Selanjutnya, dengan mengevaluasi pelaksanaan survei tersebut, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan


bersama para tenaga ahli mengembangkan sebuah survei, yaitu Survei Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan, untuk mengukur Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan ( Ministry of Finance Organizational Fitness Index atau MOFIN). Survei ini dikembangkan berdasarkan teori dari Keller dan Price (2011) dan disesuaikan dengan kondisi Kementerian Keuangan sebagai sebuah institusi sektor publik. Di tahun 2014, survey MOFIN dilaksanakan secara online pada tanggal 3 s.d. 16 November 2014. Hasil survei tersebut didapat Indeks Kesehatan Organisasi DJA mendapat skor 67, meningkat tajam dibanding tahun lalu dengan skor 54. Adapun detil penilaian masing-masing unsur sebagai berikut:

26


Gambar 09 Penilaian Masing-masing Unsur Penyumbang Indeks Kesehatan Organisasi DJA

75

80 70 60 50

75

72

68

59 48

51

50

62

71

67

64

60

52

52

51

61

44

40 30 20 10 -

ARAHAN

LEADERSHIP

BUDAYA & IKLIM AKUNTABILITAS KOORDINASI & KENDALI

2013

KAPABILITAS

MOTIVASI

ORIENTASI EKSTERNAL

INOVASI & PEMBELAJARAN

2014

Aspek motivasi perlu menjadi salah satu unsur yang harus mendapat perhatian terutama pengaruh insentif yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab/risiko atas pekerjaan bagi pegawai. DJA pada tahun mendatang merencanakan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan indeks ini, yaitu: 1. Mengidentifikasi unsur unsur yang menyumbang tidak maksimalnya skor pada masing-masing aspek 2. Menyusun rencana aksi yang mendukung peningkatan Indeks Kesehatan Organisasi b. Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan Dalam rangka meningkatkan kinerja secara signifikan, pelayanan kepada stakeholder, dan sebagai upaya perwujudan good governance serta kelanjutan program reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan mencanangkan program transformasi kelembagaan. Program ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan dan mengupayakan terbentuknya organisasi yang efektif dan efisien dalam menyelaraskan visi, misi dan mengintegrasikan rencana strategi organisasi untuk mencapai sasaran strategis. Kementerian Keuangan harus bertransformasi untuk meninggalkan sekat-sekat sektoral dan harus lebih berorientasi pada proses bisnis yang terintegrasi, berbasis pada teknologi informasi dan sumber daya manusia yang unggul. Perbaikan internal organisasi Direktorat Jenderal Anggaran menghasilkan blueprint TK yang didalamnya berisi 6 inisiatif yang diimplementasikan pada tahun 2014 dan seterusnya. IKU ini mengukur pelaksanaan inisiatif yang akan jatuh tempo pada tahun 2014 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan WBS (Work Breakdown Structure) CTO Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Desember 2014 diperoleh rata-rata capaian output adalah 100% dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 21 Capaian IKU Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan

Inisiatif/Bidang Insiatif Insiatif Insiatif Insiatif Insiatif Insiatif

I II III IV V VI

Jumlah Output

Persentase Capaian Masing-Masing Inisiatif

Persentase Capaian Output

5 7 7 6 8 13

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

Adapun capaian masing-masing inisiatif sebagai berikut: a. Inisiatif I telah menyelesaian pedoman ADIK, persiapan dalam implementasi ADIK, dan penyesuaian format baru dokumen anggaran. b. Inisiatif II telah menyelesaikan pengembangan sistem IT untuk mendukung Single Point of Contact. c. Inisiatif III telah menyelesaikan langkah-langkah perbaikan penyusunan reviu baseline. d. Inisiatif IV telah menyelesaikan data warehouse tunggal penganggaran dan standardisasi usulan format persetujuan DPR. e. Inisiatif V telah menyelesaikan penyiapan task force penganggaran ke K/L. f. Inisiatif VI telah menyelesaikan pengembangan program pelatihan untuk kemampuan baru terkait dengan analis anggaran di DJA Dalam rangka mempertahankan capaian masing-masing inisitaif ini, DJA akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas implementasi rencana pada masing-masing inisiatif Transformasi Kelembagaan DJA.

Sasaran Strategis : TIK yang Terintegrasi Sistem informasi dikoordinir secara terpusat untuk menjamin bahwa data yang diproses dapat dioperasikan secara terencana dan terkoordinasi. Semuanya untuk menjamin bahwa informasi melewati dan menuju subsistem yang diperlukan serta menjamin bahwa sistem informasi bekerja secara efisien. Sasaran Strategis berupa Teknologi Informasi dan Komputer yang Terintegrasi merupakan suatu kebutuhan organisasi yang memiliki proses bisnis skala nasional. Untuk mendukung Sasaran Strategis ini dalam DIPA DJA Tahun 2014 telah dialokasi dana sebesar Rp961.495.000,-. Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp881.805.109,- (91,71%). Prioritas Sasaran Strategis ini dijabarkan dalam IKU Implementasi Penelaahan RKA-K/L Online dengan realisasi 100%, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 22 Capaian Sasaran Strategis TIK yang Terintegrasi

No. Kode IKU 9


Target

Realisasi

TIK yang terintegrasi 9a-N

Implementasi penelaahan RKA-K/L online

Nilai 100,00

50,00%

50%

100,00

Penelaahan RKA-K/L merupakan forum penelaahan RKA-K/L antara kementerian/lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. Dokumen RKA-K/L yang ditelaah dalam forum penelaahan merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang disusun sesuai dengan amanat dalam PP Nomor 90 Tahun 2010. Penelaahan dokumen RKA-K/L tersebut dimaksudkan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut (1). Rencana kinerja yang dituangkan dalam RKA-K/L konsisten dengan yang tertuang dalam RKP, (2). Untuk mencapai rencana kinerja tersebut dialokasikan dana yang efisien dalam tataran perencanaan; dan

28


(3). Dalam pengalokasiannya telah mengikuti ketentuan penerapan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Dalam pelaksanaannya, penelaahan RKA-K/L dilakukan dengan Penelaahan Tatap Muka oleh pihakpihak terkait yang melaksanakan penelaahan pada suatu tempat di Direktorat Jenderal Anggaran ( face to face). Sesuai tuntutan reformasi birokrasi, sejak tahun 2013 diperkenalkan Penelaahan Online (ujicoba pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Konstitusi). Penelaahan RKA-K/L Online tersebut menggunakan fasilitas komputer dan internet yang melibatkan peserta penelaahan melalui interaksi pada sebuah aplikasi berbasis web sehingga terbentuk sebuah forum online. Perubahan metode penelaahan ini menjadikan pihak-pihak terkait melaksanakan penelaahan berada di tempat tugasnya masing-masing. Pada tahun 2014, jumlah K/L yang menggunakan Penelaahan Online dalam penelaahan RKA-K/L terus diperbanyak. Penggunaan Penelaahan Online telah diterapkan kepada 43 K/L tambahan atau sekitar 50% dari jumlah keseluruhan K/L yang ada. Terobosan melalui pemanfaatan teknologi ini telah memotong jalur birokrasi dan efisiensi pengeluaran negara. DJA pada tahun depan bermaksud melakukan evaluasi atas perjalanan implementasi penelaahan RKA-K/L online di 43 K/L, serta melakukan persiapan pengembangan implementasi pada K/L yang tersisa. Sasaran Strategis: Pelaksanaan Anggaran yang Optimal Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Untuk mendukung Sasaran Strategis ini dalam DIPA DJA Tahun 2014 telah dialokasi dana sebesar Rp278.896.000,-. Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp223.336.000,- (80,08%) Tabel 23 Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

No. Kode IKU 10


Target

Realisasi


Nilai 93,04

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja *

95,00%

88,40%

93,04

Implementasi pengelolaan anggaran diukur atas 2 (dua) komponen, yaitu: penyerapan anggaran; Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan (BA 015). Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah tercapai. b. pencapaian output: Komponen ini mengukur pencapaian keluaran dibandingkan dengan rencana keluaran baik dalam bentuk volume maupun indikator yang perhitungannya menggunakan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 07/MK/2014. Berdasarkan pengukuran tersebut, diperoleh capaian realisasi anggaran dan output sebagai berikut: Tabel 24 Capaian IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja a.

Rincian

Target

Realisasi

Realisasi Anggaran

95%

84,7%

Realisasi Output

95%

92,0%

Capaian IKU

95%

88,4%


Alasan tidak tercapainya target IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output tersebut disebabkan: a. Perubahan kebijakan penggunaan anggaran pada triwulan IV berupa larangan konsinyering di hotel dan pembatasan perjalanan dinas yang berpengaruh pada pencapaian output (beberapa kegiatan yang telah dijadwalkan pada triwulan IV tidak dapat direalisasikan misalnya penyusunan laporan keuangan). b. Perbedaan perhitungan capaian output antara SE-07/MK/2014 dengan output yang telah direalisasikan oleh unit kerja. Meskipun output telah direalisasikan tanpa melakukan konsinyering dan perjalanan dinas. c. Efisiensi atas realisasi belanja modal sebesar 2,8% (pada saat negoisasi). Khusus untuk perhitungan realisasi penyerapan anggaran DIPA DJA Tahun 2014 sebagai berikut: Tabel 25 Penyerapan DIPA DJA untuk Belanja Barang dan Belanja Modal No

Belanja

Pagu DIPA

Realisasi (SP2D)

% realisasi s.d. 31 Des

1

Barang

Rp71,3M

Rp59,9M

84,1%

2

Modal

Rp3,4M

Rp3,3M

97,1%

Rp74,6M

Rp63,2M

84,7%

Jumlah

Tabel 25 Capaian Output Per Kegiatan pada DIPA DJA Output Proses No.

Kegiatan/Output

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Target 2014 Realisasi (%) s.d.Des 95%

92,06%

1 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)

100,00%

2 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)

69,64%

3 Penyusunan Rancangan APBN

100,00%

4 Pengelolaan PNBP dan Subsidi

87,40%

5 Pengembangan Sistem Penganggaran

100,00%

6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Anggaran

100,00%

7 Harmonisasi Peraturan Penganggaran

87,37%

Untuk mengantisipasi tidak terpenuhinya IKU yang sama pada tahun mendatang, DJA akan melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Melakukan penajaman atas rencana kegiatan dan pembiayaan yang tercantum dalam DIPA TA 2015 tanpa menghilangkan efektivitas pencapaian outcome; 2. Meningkatan evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran dan pencapaian output

30


B. Capaian Kinerja Lainnya 1. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI)

Dalam rangka mewujudkan penatausahaan penerimaan negara yang lebih mudah, aman, cepat, akurat, dan efisien, Kementerian Keuangan membuat sistem penerimaan negara yang terintegrasi dengan menggunakan single database melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Saat ini sedang dijalankan MPN Generasi 2 (MPN G2). Selaras dengan program Kementerian Keuangan tersebut, Ditjen Anggaran berkomitmen untuk mewujudkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat. Salah satu perwujudan misi tersebut adalah dengan membangun sistem billing penerimaan negara yang terintegrasi dengan MPN G2 melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI). Penggunaan SIMPONI yang relatif sederhana (simple), mudah digunakan (user friendly), aman (safe) dan mudah diakses (accessible), membawa dampak positif bagi penerimaan negara. Implementasi SIMPONI dapat membantu pencapaian target PNBP. Berdasarkan data realisasi PNBP, diketahui bahwa pembayaran PNBP via SIMPONI di tahun 2014 mencapai Rp199,32 Triliun (51% dari total target PNBP sebesar Rp386,95 Triliun). Sedangkan 49% lainnya adalah pembayaran PNBP melalui channel non SIMPONI, seperti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Real Time Gross Settlemen (RTGS). Fakta ini menandakan bahwa penggunaan SIMPONI diterima oleh Kementerian/Lembaga, perusahaan, maupun

masyarakat yang bertindak sebagai Wajib Bayar/Wajib Setor PNBP. Tersedianya fasilitas pembayaran 24 jam dan fasilitas penyetoran yang disediakan oleh collecting agents, antara lain ATM, internet banking, Electronic Data Capture (EDC), teller dan Kantor Pos membuktikan bahwa SIMPONI meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hingga saat ini telah ada 48 K/L yang telah mengimplementasikan SIMPONI. Sebagai sistem pembayaran PNBP, SIMPONI juga mengakomodasi integrasi dengan berbagai sistem pembayaran/ penyetoran PNBP yang telah dibangun K/L melalui fasilitas web service. Dengan integrasi ini, data yang ada di K/L dapat dialirkan ke SIMPONI (dan sebaliknya) sehingga tidak terjadi duplikasi pekerjaan (entry data). Saat ini sedang dijalankan proses integrasi antara SIMPONI dengan sistem pembayaran yang ada di beberapa K/L, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian ESDM. Proses integrasi ini akan terus dilakukan pada tahun mendatang bersama dengan K/L lainnya. Pada pengembangan selanjutnya, implementasi SIMPONI diharapkan dapat berperan dalam memaksimalkan penerimaan mineral dan batubara (minerba). Melalui integrasi antara sistem SIMPONI, Kementerian Keuangan dengan sistem Minerba One Map Indonesia (MOMI), Kementerian ESDM, diharapkan tersusun data potensi dan realisasi penerimaan sektor pertambangan umum. Dengan database tersebut, dapat diketahui selisih antara potensi penerimaan dan realisasi penerimaan sektor minerba sehingga dapat diformulasikan langkah-langkah lebih lanjut untuk meminimalkan kerugian penerimaan minerba. Dengan demikian, SIMPONI membantu meningkatkan kualitas penatausahaan data PNBP dan peningkatan penerimaan negara, dan secara tidak langsung berperan aktif dalam menjaga sumberdaya alam Indonesia. Melalui akses database history yang disediakan oleh SIMPONI diharapkan K/L dapat memetakan jenis/tarif PNBP yang idle dan


jenis/tarif PNBP yang berpotensi untuk ditingkatkan penerimaannya. Tarif yang terlalu kecil dibandingkan dengan biaya operasional satker dalam memberikan pelayanan bisa diusulkan untuk segera dilakukan perubahan. Hasil analisa juga dapat digunakan oleh K/L dalam menyusun regulasi PNBP yang lebih up to date, sehingga mampu menyumbang penerimaan negara yang lebih besar. Artinya, secara tidak langsung akan terbangun bersama-sama database target dan realisasi PNBP yang komprehensif sehingga kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan PNBP semakin meningkat. 2. PENGGUNAAN KONSEP LOGIC MODEL DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN Sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, mulai tahun 2007 Pemerintah menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk melihat keterkaitan antara input dengan output-nya. Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memenuhi amanat PP 90 tahun 2010, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L yang mengatur sistem evaluasi program seluruh K/L.

Selanjutnya, pada tahun 2012 dilakukan evaluasi program dengan pendekatan selfevaluation atas program yang dilakukan oleh masing-masing K/L. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap informasi referensi Outcome-Output pada masing-masing program K/L. Hasil analisis terhadap informasi referensi Output dan Outcome secara keseluruhan mengindikasikan bahwa ternyata capaian kinerja bagus belum sepenuhnya

32


mencerminkan bagusnya kualitas belanja K/L. Berdasarkan temuan pada analisis Output tersebut kemudian dikembangkan kajian dan analisis untuk melihat isi program secara keseluruhan dan ditemukan hasil sebagai berikut (1). Tidak jelas yang mana merupakan input, output, dan outcome, (2). Outcome kurang jelas dan terlalu normatif, (3). Sulit melihat relevansi antara input-output-outcome, dan (5). Relevansi outcome terhadap need or problem tidak terlihat karena informasi tersebut di dalam RKA-K/L tidak ada. Hasil analisis dan evaluasi mencerminkan indikasi lemahnya arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L. Untuk itu, perlu dilakukan penataan arsitektur dan informasi kinerja dengan menggunakan pendekatan logic model (LM) sehingga informasi kinerja dan capaian program dari masing-masing K/L dapat terukur, relevan dan lebih jelas. Dalam konteks implementasi konsep logic model dalam penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerja pada RKA-K/L TA 2016, halhal yang telah dilakukan pada tahun 2014 sebagai berikut. Pertama, disiapkan landasan hukum sebagai langkah awal penerapan penyusunan anggaran berbasis logic model yang dituangkan dalam PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L. Kedua, membekali para stakeholder dan pihak-pihak terkait lainnya dalam proses perencanaan penganggaran, telah dilakukan pelatihan/workshop terkait dengan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja. Ketiga, menyampaikan surat ke seluruh K/L agar menyampaikan rumusan logic model masing-masing K/L. Berdasarkan reviu sementara dari rumusan logic model yang disampaikan ke DJA disimpulkan bahwa sebagian sudah sesuai dengan konsep penataan ADIK. Keempat, melakukan proses developing tabel-tabel referensi terkait penataan arsitektur dan informasi kinerja yang diperlukan untuk disesuaikan dengan aplikasi RKA-K/L DIPA (software). Melalui tabel-tabel tersebut, K/L diharapkan dapat melakukan simulasi terhadap program dan informasi kinerjanya masingmasing sebelum di-input kedalam aplikasi RKAK/L DIPA. Diharapkan pada akhir Februari 2015, seluruh K/L telah menyampaikan rumusan kinerja yang baru (Output dan

Outcome) agar dapat digunakan dalam penyusunan RKA-K/L TA 2016. 3. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 35/PUU-XI/2013 DAN PROSES PERENCANAAN-PENGANGGARAN Melalui putusan Nomor 35/PUU-XI/2013, tanggal 22 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi memangkas sebagian kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Lembaga tinggi tersebut telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan putusan dimaksud, Banggar DPR RI tidak lagi membahas mata anggaran K/L secara teknis bersama Pemerintah sampai satuan tiga (termasuk rincian kegiatan dan jenis belanja). Melainkan, DPR RI hanya membahas rincian sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program. Fungsi anggaran sebagai kewenangan DPR RI terkait APBN adalah membahas dan menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Presiden. Selain itu, DPR juga berwenang untuk mengawasi pelaksanaan APBN yang sudah disetujui bersama. Mahkamah Konstitusi juga menghapus kewenangan Banggar DPR RI dalam melakukan pemblokiran anggaran (pemberian tanda bintang) pada anggaran K/L yang dianggap belum memenuhi syarat/kelengkapan dokumen. Banggar sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI hanya dapat menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap suatu mata anggaran tanpa ada persyaratan tertentu. Kondisi sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, apabila persyaratan belum terpenuhi, langkah yang biasa diambil oleh DPR RI adalah pemblokiran anggaran. Pemblokiran ini mengakibatkan suatu mata anggaran tidak mendapat otorisasi untuk digunakan pada saat pelaksanaan APBN yang telah ditetapkan bersama. Disamping itu, pemblokiran anggaran bukan termasuk pada salah satu fungsi pengawasan DPR RI dan dikhawatirkan menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Secara garis besar, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 menimbulkan beberapa implikasi.

Pertama, peran Pemerintah sebagai lembaga eksekutif dalam penyusunan APBN menjadi lebih besar. Hal tersebut membuat Pemerintah lebih leluasa dalam memilih kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Hal ini berarti, kontrol anggaran berada di Pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara teknis akan berpengaruh terhadap format dan struktur Nota Keuangan. Hal ini dikarenakan, rincian sampai dengan kegiatan dan jenis belanja tidak lagi disampaikan ke DPR RI. Oleh karena itu, format dan struktur NK dan RUU APBN beserta dokumen pendukungnya perlu disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. NK dengan format dan struktur baru diusulkan hanya menguraikan rincian belanja APBN sampai dengan fungsi dan program. Mengacu pada amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, DJA telah menyesuaikan format Nota Keuangan, RAPBN serta RUU APBN Tahun 2015 sebagai APBN pertama yang terdampak putusan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, DPR RI tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan penundaan persetujuan RKAKL (pemberian tanda bintang/blokir). Oleh karena itu, seluruh pembahasan/persetujuan oleh Komisi DPR RI harus diberikan dalam batas waktu penyelesaian (sebelum UU APBN disahkan). Artinya, tidak ada lagi pembahasan anggaran antara Pemerintah dengan DPR RI setelah RUU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Berkenaan dengan hal tersebut, K/L harus mempersiapkan data dukung/dokumen tertulis antara lain: Rencana Kerja Pemerintah, arah kebijakan, hasil evaluasi program dan kinerja/capaian output tahun anggaran sebelumnya, data realisasi anggaran (per fungsi, program, dan unit organisasi), kegiatan-kegiatan utama (tanpa menyebut anggaran).


Dengan adanya kelengkapan data dukung tersebut, jalannya pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI (diharapkan) menjadi semakin berkualitas mengingat pembahasan difokuskan pada hal-hal yang strategis di tingkat program yaitu target, sasaran, dan indikator kinerja. Tidak ada lagi pembahasan yang berfokus pada suatu kegiatan/proyek tertentu beserta anggarannya. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semakin memperkuat upaya Pemerintah untuk memperbaiki kualitas belanja. Salah satunya adalah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja. K/L harus merumuskan output dan indikatorindikator kinerja program pada tingkatan yang strategis, bukan lagi pada tataran input (alokasi perjalanan dinas, jumlah gedung, atau pengadaan mobil). 4. Wilayah Bebas Korupsi Mewujudkan lingkungan pemerintahan yang bebas dari korupsi merupakan dambaan kita semua, berbagai upaya dilakukan oleh negara untuk memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi dilakukan melalui penindakan dan pencegahan. Penindakan menghasilkan efek jera (deterrence effect ) tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak yang besar dan bersifat jangka panjang. Sinergi kedua upaya tersebut, akan menghasilkan deterrence effect dan dampak yang besar/jangka panjang.

34


Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) sangat berkepentingan dan berusaha keras dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi tersebut salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemda. Sesuai Lampiran Permen PANRB tersebut ada 2 Indikator dalam Penilaian Wilayah Bebas Korupsi masing masing indikator tersebut terdiri dari beberapa poin sebagai berikut: a. Indikator Hasil Indikator Hasil adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efektifitas pencegahan korupsi melalui pelaksanaan 20 kegiatan. b. Indikator Proses Indikator Proses adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan 20 kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi. Pada Tahun 2014, Direktorat Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran telah ditetapkan sebagai salah satu unit berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Tim Penilaian, Sesuai Permen PANRB di atas penilaiannya dibagi menjadi 2 Indikator sebagai berikut: 1. Indikator Hasil Dari hasil penelitian dokumen, penelaahan peraturan, konfirmasi, serta wawancara dengan pegawai/pejabat terkait pemenuhan Indikator Hasil sebagaimana dimaksud dalam Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012 menunjukkan bahwa pemenuhan nilai Indikator Hasil WBK/WBBM pada DA-III DJA. Indikator

hasil terdiri dari Subkomponen sebagai berikut: 1) Nilai Indeks Integritas Saat ini belum dilakukan penilaian, penerapannya berdasarkan instrumen dan menunggu persetujuan dari KPK. 2) Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Biro Organta Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terkait kinerja unit pelayanan publik pada DAIII DJA diperoleh nilai sebesar 940 dengan skala 0-1000. Standar nilai untuk WBK terkait indikator ini adalah ≥ 550, dan untuk WBBM adalah ≥750. 3) Presentase kerugian negara yang belum Diselesaikan Berdasarkan hasil penelitian dokumen Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2013 (audited) dan 2014 (unaudited) serta Surat Pernyataan Direktur Anggaran III nomor KET-3/AG.5/2014 yang menyatakan bahwa tidak ada pejabat/pegawai pada DA-III DJA yang terkena tuntutan ganti rugi selama periode Januari 2013 s.d. April 2014. Dengan demikian, tidak terdapat kerugian Negara yang belum diselesaikan, sehingga persentase kerugian negara yang belum diselesaikan adalah 0%, atau sesuai dengan standar WBK/WBBM terkait indikator ini. 4) Presentase Temuan In-efektif Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-09/IJ.6/2014 tanggal 27 Juni 2014 terkait audit atas pengelolaan kegiatan dan anggaran (Belanja Barang) TA 2013 dan TA 2014 (s.d. Maret 2014/Triwulan I) pada DAIII DJA (dengan total pagu belanja barang sebesar Rp5.665.320.000), menunjukkan bahwa tidak terdapat temuan hasil audit yang bersifat inefektif; sehingga nilai persentase temuan in-efektif adalah 0%. Standar nilai untuk WBK terkait indikator ini adalah 3%, dan untuk WBBM adalah 2%. 5) Presentase Temuan In-efisien Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-09/IJ.6/2014 tanggal 27

Juni 2014 terkait audit atas pengelolaan kegiatan dan anggaran (Belanja Barang) TA 2013 dan TA 2014 (s.d. Maret 2014/Triwulan I) pada DAIII DJA (dengan total pagu belanja barang sebesar Rp5.665.320.000), menunjukkan bahwa nilai temuan yang bersifat in-efisiensi adalah sebesar Rp24.387.500 atau 0,43% dari anggaran TA 2013 dan TA 2014 (s.d. Triwulan I). Standar nilai untuk WBK terkait indikator ini adalah 5%, dan untuk WBBM adalah 3%. 6) Presentase Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin Berdasarkan hasil konfirmasi dari Inspektorat Bidang Investigasi Itjen Kemenkeu melalui surat nomor SR27/IJ.9/2014 tanggal 7 Maret 2014 dan pernyataan Direktur Anggaran III DJA nomor KET-5/AG.5/2014, serta hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum DJA, menunjukkan bahwa untuk periode Januari 2013 s.d. April 2014 tidak ditemukan adanya pegawai/pejabat pada DA-III DJA yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan, sehingga nilai persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan keuangan adalah 0%. Standar nilai untuk WBK terkait indikator ini adalah 1%, dan untuk WBBM adalah 0%. 7) Persentase Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pengaduan dan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum DJA, menunjukkan bahwa untuk periode Januari 2013 s.d. April 2014 tidak ditemukan adanya pengaduan masyarakat pada DA-III DJA yang belum diselesaikan, sehingga nilai persentase pengaduan masyarakat yang belum diselesaikan adalah 0%. Standar nilai untuk WBK terkait indikator ini adalah 5%, dan untuk WBBM adalah 0%. 8) Persentase Pegawai yang dijatuhi Hukuman karena KKN


Berdasarkan hasil konfirmasi dari Inspektorat Bidang Investigasi Itjen Kemenkeu melalui surat nomor SR27/IJ.9/2014 tanggal 7 Maret 2014, serta hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum DJA, menunjukkan bahwa untuk periode Januari 2013 s.d. April 2014 tidak terdapat pegawai/pejabat pada DA-III DJA yang dijatuhi hukuman karena Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berdasarkan putusan yang tetap (incracht), sehingga nilai persentase pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi adalah 0% atau sesuai

dengan standar WBK/WBBM terkait indikator ini. 2. Indikator Proses Indikator Proses adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan 20 kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi. Dari hasil penelitian dokumen, penelaahan peraturan, konfirmasi, serta wawancara dengan pegawai/pejabat terkait pemenuhan Indikator Proses sebagaimana dimaksud dalam Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012, menunjukkan bahwa pemenuhan nilai Indikator Proses WBK/WBBM pada DAIII DJA adalah sebesar 94

C. Realisasi Anggaran Realisasi belanja DJA Tahun 2014 sebesar Rp114.666.989.987,- (sebesar 87,79%) dari pagu DIPA DJA sebesar Rp130.618.343.000,- dengan rincian sebagai berikut: Tabel 26 Pagu dan Realisasi DIPA DJA Tahun 2014 Per Kegiatan NO. 1 2

KODE 1649 1650

URAIAN Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain

PAGU

REALISASI

%

5.532.576.000

4.972.999.795

89,89%

518.060.000

376.425.000

72,66%

3

1651

Penyusunan Rancangan APBN

4.883.007.000

4.547.353.996

93,13%

4

1652

Pengelolaan PNBP dan Subsidi

4.643.897.000

3.955.234.963

85,17%

5

1653

Pengembangan Sistem Penganggaran

9.148.735.000

7.679.428.087

83,94%

6

1654

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

103.038.248.000

90.882.581.474

88,20%

7

5095

Harmonisasi Peraturan Penganggaran

2.853.820.000

2.252.966.672

78,95%

130.618.343.000

114.666.989.987

87,79%

Total

36


BAB IV Penutup

A. Keberhasilan dan Kegagalan 1. Keberhasilan Kinerja DJA tahun 2014 yang dapat dinilai sebagai sebuah prestasi, antara lain: a) Nilai Kinerja Organisasi DJA pada tahun 2014 yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis balanced scorecard (BSC) mencapai 106,03%. Dari total 14 IKU, hanya terdapat 3 (tiga) IKU yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. b) Disamping itu, terdapat pula keberhasilan dan terobosan yang cukup signifikan dilakukan DJA pada tahun 2014, yaitu: (1). Implementasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) sehingga pentausahaan penerimaan negara menjadi lebih mudah, aman, cepat, akurat, dan efisien; (2). Penggunaan konsep logic model dalam penyusunan anggaran sebagai langkah maju penerapan penganggaran berbasis kinerja untuk melihat keterkaitan antara input dengan output; (3). Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 yang memangkas sebagian kewenangan Badan Anggaran DPR RI sehingga semakin memperk uat upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas belanja; (4). Terpilihnya DJA (yang diwakili Direktorat Anggaran III) menjadi salah satu unit berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) . 2. Kegagalan Pada tahun 2014, terdapat 3 (tiga) IKU yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu: a) IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan; b) IKU Indeks Kesehatan Organisasi; c) IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja. B. Strategi Strategi yang akan ditempuh oleh DJA sebagai pemecahan masalah yang terkait dengan pencapaian target IKU, antara lain: 1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan a. Melakukan reviu atas PMK yang mengatur 4 (empat) layanan unggulan DJA; b. Melakukan reviu SOP dan perbaikan proses bisnis mengacu PMK yang ada; c. Mengoptimalkan fungsi Pusat Layanan DJA sebagai one stop service. 2. Indeks Kesehatan Organisasi a. Mengidentifikasi unsur unsur yang menyumbang tidak maksimalnya skor pada masing-masing aspek b. Menyusun rencana aksi yang mendukung peningkatan Indeks Kesehatan Organisasi 3. Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja a. Melakukan penajaman atas rencana kegiatan dan pembiayaan yang tercantum dalam DIPA TA 2015 tanpa menghilangkan efektivitas pencapaian outcome; b. Meningkatan evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran dan pencapaian output


FORMULIR PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran

: Direktorat Jenderal Anggaran : 2014

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


90,0%

95,7%

106,39


386,94T

390,7

100,97

1.


2.

Pemenuhan Layanan Publik


4,0

3,97

99,17

3.

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi


90,0%

100,0%

111,11

4.

Perencanaan APBN yang berkualitas

Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L

20,0%

11,3%

120,00

5.

Sistem dan proses penganggaran yang optimal

Penerapan sistem PBK

100,0%

100,0%

100,00

4,00

4,00

120,00

100,0%

107,65

107,65

100,0%

100,0%

120,00

97,0%

97,1%

100,10

6.

Monitoring dan evaluasi yang efektif

7.

SDM yang kompetitif

Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN (999.07 dan 999.08) Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu Penyempurnaan sistem reward dan punishment Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

8.


Indeks Kesehatan Organisasi

9.

TIK yang terintegrasi

Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan Implementasi penelaahan RKA-K/L online

10.

Pelaksanaan anggaran yang optimal

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

Jumlah Anggaran Program Tahun 2014 Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2014

: Rp : Rp

68,0

67,0

98,52

100,0%

100,0%

100,00

50,0%

50,0%

100,00

95,0%

88,4%

93,04

RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran

: Direktorat Jenderal Anggaran : 2015

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(2)

(3)

1.

Pengelolaan APBN yang berkualitas


2.

PNBP yang optimal

Jumlah penerimaan PNBP

3.

Pemenuhan layanan publik

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

4.

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi

Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program Persentase satker yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L Persentase persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan/kebijakan bidang penganggaran Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L Persentase penerapan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu Persentase implementasi sistem reward dan punishment Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Indeks Kesehatan Organisasi

5.


6.

Perencanaan anggaran yang akurat

7.

Sistem penganggaran yang optimal

8.

Monitoring dan evaluasi yang efektif

9.

SDM yang kompetitif

10.

Organisasi yang kondusif

90% Rp 410,34 T 3,97 (skala 5) 90% 75% 80%

15% 100% 100% 100% 88% 68 (Skala 100)

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(2)

(3)

11.

12.

Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

Pelaksanaan anggaran yang optimal

Jumlah Anggaran Program Tahun 2015

Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan Persentase implementasi penelaahan RKAK/L online Persentase implementasi penggunaan aplikasi SIMPONI Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja : Rp165.940.229.000

85% 60% 80% 95%

LAPORAN KINERJA DJA

Recommend Documents