LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

2014 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2014

MAHKAMAH AGUNG R.I SATUAN KERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR Jl. Raya Pendidikan No.1 Makassar Telp. 0411-868784 31/12/2014

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridho dan inayah-Nya, kami dapat menyelesaikan dan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat untuk memenuhi instruksi dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 503/SEK/KU.01/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Dokumen Pendukungnya. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Atas tersusunnya laporan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun, serta kepada seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, termasuk para hakim, para pejabat struktural/fungsional dan seluruh staf, atas kerja keras dan dukungannya. Kami menyadari, meskipun telah berusaha seoptimal mungkin untuk menyusun laporan ini, namun di dalamnya masih terdapat kekurangan atau kekeliruan. Errare humanum est. Oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan pada masa mendatang. Terima kasih. Makassar, 2 Januari 2015 Ketua

Ketua

Edi Supriyanto, SH,.MH Nip. 196206031988031005

Edi Supriyanto, SH,.MH Nip. 196206031988031005

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2014 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar selama tahun 2014 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LAKIP Tahun 2014 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

iii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

ii

DAFTAR ISI

iii

BAB I

BAB II.

BAB III

PENDAHULUAN

1

A.

Latar Belakang ...........................................................................................................

1

B.

Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................................

1

C.

Struktur Organisasi .................................................................................................

4

D.

Jumlah Pegawai .........................................................................................................

4

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

5

A.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

7

C.

Penetapan Kinerja Tahun 2015 ..........................................................................

9

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV

11

A.

Pengukuran Kinerja. ............................................................................................

11

B.

Analisis Akuntabilitas Kinerja ..............................................................................

13

C.

Akuntabilitas Keuangan. ........................................................................................

16

PENUTUP

22

A.

Kesimpulan .................................................................................................................

20

B.

Saran ..............................................................................................................................

20

LAMPIRAN : 1.

Struktur Organisasi

2.

Matriks Renstra

3.

Formulir PKT

4.

Formulir RKT

iv

BAB I. PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama , baik yang bersifat administratif , keuangan dan organisasi mengacu

pada

Surat

Keputusan

Sekretaris

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015. B.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar merupakan lingkungan peradilan tata

usaha negara di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. 1

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut: 1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara ). 

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.



Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.



Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim 

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera/Sekretaris 

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.



Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.



Panitera membuat daftar perkara-perkara tata usaha negara yang diterima di Kepaniteraan.



Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.



Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat2

surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. 

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum , mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.



Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.



Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

4. Wakil

Panitera

membantu

Panitera

dalam

melaksanakan

tugas

menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 5. Wakil Sekretaris membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

3

C.

Struktur Organisasi

Ket : Garis Koordinasi Garis Tanggung Jawab

D.

: :

Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Seluruhnya berjumlah 45 ( Empat Puluh Lima ) Orang dan 11 ( Sebelas ) Tenaga Honorer terdiri dari : a.

b.

Jumlah Pegawai Menurut Golongan : Golongan I

=

-

Orang

Golongan II

=

4

Orang

Golongan III

=

31

Orang

Golongan IV

=

9

Orang

=

13

Orang

Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim

4

Panitera / Sekretaris

=

1

Orang

Wakil Panitera

=

1

Orang

Panitera Muda Perkara

=

1

Orang

Panitera Muda Hukum

=

1

Orang

Panitera Pengganti

=

12

Orang

Jurusita Pengganti

=

6

Orang

Wakil Sekretaris

=

1

Orang

Kasubag Umum

=

1

Orang

Kasubag Kepegawaian

=

1

Orang

Plh.Kasubag Keuangan

=

1

Orang

d.

Jumlah Cakim

=

0

Orang

e.

Jumlah Staf Pelaksana

=

6

Orang

f.

Jumlah Tenaga Honorer

=

11

Orang

c.

Jumlah Pejabat Struktural

5

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2015 – 2020 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang

(RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Adapun visi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah : “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Yang Memadai 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Kinerja 4. Peningkatan Pelayanan Publik (Pencari Keadilan dan Masyarakat luas) 5. Pembinaan Karir Pegawai 6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pokok di masukan untuk perbaikan badan peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam misi Mahkamah Agung RI, yakni “Menjaga independensi badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan.

6

A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

berdasarkan

SK.

Ketua

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Makassar

Nomor: W4.TUN.1/82/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 dapat dilihat sebagai berikut :

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Peningkatan kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

7

B. Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2015 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai berikut: NO 1.

2.

3.

4.

KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara

penyelesaian




5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 4 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

TARGET 45 Pkr 70 Pkr 50 Pkr

0 Pkr

- 80 Pkr - 30 Pkr - 5 Pkr 35 Pkr

100 Pkr 70 Pkr 1:5 4 Pkr 2 Pkr

10 Aduan

8

a. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

Suber ; Laporan Keadaan Perkara, Panitera Muda Hukum PTUN Makassar

* Pkr : Perkara

C. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penetapan

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai berikut: NO 1.

2.

3.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara


Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara `

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 4 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 4 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

TARGET 45 Pkr 100 Pkr 100 Pkr

0 Pkr

- 80 Pkr - 30 Pkr - 5 Pkr 35 Pkr

100 Pkr 70 Pkr 1:5

9

4.


5.


6.


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

4 Pkr

2 Pkr

10 Aduan 100%

Suber ; Laporan Tahunan & Laporan Keadaan Perkara, Panitera Muda Hukum PTUN Makassar

* Pkr : Perkara

10

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

42 Pkr

42 Pkr

CAPAIAN (%) 100 %

70 Pkr

108 Pkr

154,28 %

25 Pkr

54 Pkr

216,00%

11






Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil

- 30 Pkr - 20 Pkr - 5 Pkr

- 67 Pkr - 18 Pkr - 1 Pkr

- 223,33% - 90,00% - 20,00%

10 Pkr

18 Pkr

100%

70 Pkr

115 Pkr

164,29%

1:3

1:5

135%

10 Pkr

0 Pkr

0%

5 Pkr

5 Pkr

100%

2 Pkr

100%

100%

100%

2 Pkr

100%

12

Peningkatan kualitas SDM

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

0 Orng

0 Orng

0 Orang

3 Orang

0 Orang

0 Orang

100%

164,29%

0%

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2014 sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 4 bulan

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

48 Pkr

48 Pkr

100 %

108 Pkr

108 Pkr

100 %

52 Pkr

52 Pkr

100 %

Suber ; Laporan Keadaan Perkara, Panitera Muda Hukum PTUN Makassar * Laporan tersebut tidak termasuk perkara yang dicabut dan di dissmisal

13

a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara yang masing‐masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2014, ternyata dapat tercapai 142,86 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2013, yaitu 48 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2014. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2013 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut:

TAHUN

MASUK

PUTUS

BANDING

KASASI

2011 2012 2013 2014

72 84 124 110

77 72 108 108

50 59 76 66

37 35 23 56

PENINJAUAN KEMBALI 10 15 1 22

PERLAWANAN 2 1 1 0


NO

KASUS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PERTANAHAN KEPEGAWAIAN PAJAK PERIJINAN LELANG TENDER HAKI BADAN HUKUM KEHUTANAN PERUMAHAN PEMILU KADA PARTAI POLITIK KIP LAIN-LAIN JUMLAH

9. 10. 11. 12. 13. 14.

SISA T.2013 30 9 1 1 -

MASUK T.2014 78 15 1 1 1 -

PUTUS T.2014 65 21 1 2 1 -

SISA T.2014 37 3 1 -

3 1

5 1

7 1

3 48

8 110

10 108

BDG

KS

PK

KETERANGAN

45 14 1 1 1 -

53 3 -

22 -

-

-

-

-

1 1

1

-

-

1

-

-

1 44

2 66

56

22

-

-


14

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2013 sebanyak 48 perkara dibandingkan dengan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 44 perkara adanya penurunan presentase sisa perkara sebesar 21,12 %. Sedang penyelesaian sisa perkara tahun 2013 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2014 ada peningkatan presentase sisa perkara sebesar 18,48 %, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja penyelesaian perkada dan presentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 77 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 70 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 110 perkara. Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 95 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 ada beberapa perkara yang masuk dibulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2014. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara tahun 2014. Keadaan Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2014 No

Bulan

Sisa Dalam Bulan

Masuk

Putus

Sisa akhir

1.

Januari

42

9

4

47

2.

Pebruari

47

11

12

46

3.

Maret

46

11

14

43

4.

April

43

11

10

44

5.

Mei

44

7

9

42

6.

Juni

42

5

9

38

7.

Juli

38

4

6

36

8.

Agustus

36

5

9

32

9.

September

32

15

5

41

10.

Oktober

41

10

14

37

11.

November

37

11

10

38

12.

Desember

38

11

5

44


15

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara yang diselesaikan, sebagai berikut: TAHUN

MASUK

PUTUS

BANDING

KASASI

2011 2012 2013 2014

72 84 124 110

77 72 108 108

50 59 76

37 35 23

PENINJAUAN KEMBALI 10 15 1

66

56

22

PERLAWANAN 2 1 1 0

Perkara yang masuk pada tahun 2011 sebanyak 72 perkara dan diselesaikan sebanyak 77 perkara 106,94% berarti adanya penurunan perkara masuk dan penyelesaian perkara sebesar 0,38%. Sedangkan penyelesaian perkara tahun 2011 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar 2,15%. Sedangkan penyelesaian perkara tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2014 adalah sama. C. Akuntabilitas Keuangan. Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2014, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai berikut : 1.

Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya total anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebagai berikut: Untuk Tahun Anggaran 2014 jumlah anggaran yang di sediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Badan Urusan Administrasi ( 005.01. ) PTUN Makassar Seluruhnya sebesar Rp 6.642.705.000.- jika di bandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya yaitu DIPA Tahun 2013 yang tercatat Rp 7.248.543.000.- yang berarti terjadi penurunan anggaran yang untuk Tahun 2014 yaitu sebesar Rp 605.838.000.- sedangkan untuk DIPA Dirjen 16

BADIMILTUN ( 005.05 ) PTUN Makassar Seluruhnya sebesar Rp 38.700.000.Adapun mengenai Pengelolaan Anggaran DIPA Tahun 2014 di bagi menjadi 4 belanja dalam setahun dari 2 DIPA tersebut yaitu sebagai berikut : b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2014, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai Jumlah personil kepegawaian PTUN Makassar pada akhir Tahun 2014 Sebanyak 45 orang dan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan rencana kerja Anggaran kementerian atau lembaga. Alokasi dana yang telah disiapkan untuk belanja pegawai pada tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 7.548.939.000 dan anggaran setalah Revisi Rp. 5.788.644.000 dan sisa anggaran pada akhir tahun 2014 minus (Rp. 467.130.394.) dengan rincian sebagai berikut:

No

JENIS BELANJA/MAK

PAGU DIPA

1

3

4

JUMLAH S/D BULAN DESEMBER 2014 5

%

SISA DANA

%

6

7

8

1.

Belanja Gaji Pokok PNS

Rp

1.984.211.000,00

Rp

2.186.960.900,00

110,22

Rp

-202.749.900,00

-10,22

2.

Belanja Pembulatan Gaji PNS

Rp

35.000,00

Rp

37.948,00

108,22

Rp

-2.948,00

-8,42

3.

Belanja Tunj. Suami/istri PNS

Rp

154.882.000,00

Rp

170.930.010,00

110,36

Rp

-16.048.010,00

-10,36

4.

Belanja Tunj. Anak PNS

Rp

49.527.000,00

Rp

54.688.370,00

110,42

Rp

-5.161.370,00

-10,42

5

Belanja Tunjangan Stuktural PNS

Rp

65.000.000,00

Rp

70.380.000,00

108,28

Rp

-5.380.000,00

-8,28

6

Belanja Tunjangan Funsional PNS

Rp

2.224.055.000,00

Rp

2.429.515.000,00

109,24

Rp

-205.460.000,00

-9,24

7

Belanaja Tunjangan PPH PNS

Rp

575.276.000,00

Rp

594.292.177,00

103,31

Rp

-19.016.177,00

-3,31

8

Belanja Tunjangan Beras PNS

Rp

121.666.000,00

Rp

132.892.500,00

109,23

Rp

-11.226.500,00

-9,23

9

Belanja Uang Makan PNS

Rp

362.824.000,00

Rp

343.866.000,00

944,77

Rp

18.958.000,00

5,23

10

Belanja Tunjangan Umum PNS

Rp

40.150.000,00

Rp

43.650.000,00

108,72

Rp

-3.500.000,00

-8,72

11

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim

Rp

174.150.000,00

Rp

191.700.000,00

110,8

Rp

-17.550.000,00

-10,8

12

Belanja Uang Lembur

Rp

36.868.000,00

Rp

36.868.000,00

100

Rp

0,00

0

*) Sumber : Laporan Keuangan Desember T.A 2014 *) Catatan Atas Laporan Keuangan Desember 2014

17

2. BelanjaBarang

No

JENIS BELANJA/MAK

PAGU DIPA

1

3

4

JUMLAH S/D BULAN INI 5

%

SISA DANA

%

6

7

8

BELANJA KEPERLUAN SEHARI – HARI KEPERLUAN PERKANTORAN 1.

Belanja Keparluan Kantor

Rp

268.196.000

Rp

267.897.058

99,89

Rp

298.942

0,11

2

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

Rp

78.120.000

Rp

78.040.000

99,90

Rp

80.000

0,10

Rp

10.200.000

Rp

10.111.320

99,13

Rp

88.680

0,87

Rp

32.150.000

Rp

32.090.024

99,81

Rp

59.976

0,19

Rp

58.050.000

Rp

57.842.900

99,64

Rp

207.100

0,36

JASA PENGIRIMAN SURAT 3.

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pusat PERAWATAN INVENTARIS KANTOR

4

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin PERAWATAN KENDERAAN

5

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Mesin LANGGANAN DAYA DAN JASA

6

Belanja Langganan Listrik

Rp

119.160.000

Rp

119.146.752

99,99

Rp

13.248

0,01

7

Belanja Langganan Telepone

Rp

11.880.000

Rp

11.775.651

99,12

Rp

104.349

0,88

8

Belanja Langganan Air

Rp

2.040.000

Rp

2.004.260

98,25

Rp

35.740

1,75

9

PERAWATAN RUMAH DINAS Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya BELANJA NON OPERASIONAL PERKANTORAN

Rp

12.200.000

Rp

12.082.571

99,04

Rp

117.429

0,96

10

Belanja Bahan

Rp

6.845.000

Rp

6.835.000

99,85

Rp

10.000

0,15

11

Belanja barang non operasional lainnya

Rp

1.050.000

Rp

1.040.000

99,05

Rp

10.000

0,95

12

Belanja Jasa Lainnya

Rp

500.000

Rp

500.000

100

Rp

0

0

Rp

33.630.000

Rp

33.600.000

99,91

Rp

30.000

0,09

Rp

5.650.000

Rp

5.650.000

100

Rp

0

0

Rp

81.000.000

Rp

80.992.699

99,99

Rp

7.302

0,01

16

Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket meeting Dalam Kota PERTEMUAN/JAMUAN/DELEGASI/MISI/TAMU

Rp

9.240.000

Rp

8.030.000

86,90

Rp

1.210.000

13,10

17

Belanja Barang Non Oprasional Lainnya

Rp

27.600.000

Rp

27.455.606

99,48

Rp

144.394

0,52

Rp

97.050.000

Rp

97.037.227

99,99

Rp

12.773

0,01

PAKAIAN DINAS PEGAWAI 13

14

Belanja Barang Non Operasional Lainnya PAKAIAN SOPIR/PRAMUBAKTI/SATPAM/PERAWAT Belanja Barang Non Operasional Lainnya PEMBINAAN DAN KONSULTASI

15

PEWATAN GEDUNG KANTOR 18

Belanja Biaya Pemelihaan Gedung dan Bangunan

3. Belanja Modal Tidak terdapat Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2014

18

4. Penanganan Perkara

No

JENIS BELANJA/MAK

PAGU DIPA

1

3

4

JUMLAH S/D BULAN INI 5

%

SISA DANA

%

6

7

8

OPERASIONAL SIDANG 1.

Belanja Bahan

Rp

9.800.000,00

Rp

9.623.444,00

98,20

Rp

176.556,00

1,80

2.

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Rp

5.200.000,00

Rp

4.700.000,00

90,38

Rp

500.000,00

9,62

PELAYANAN PERADILAN/POSBAKUM 3

Belanja Barang

Rp

3.000.000,00

Rp

1.875.000,00

62,50

Rp

1.125.000,00

37,50

4.

Belanja Jasa Profesi

Rp

19.200.000,00

Rp

14.200.000,00

73,56

Rp

5.000.000,00

26,04

19

BAB IV. PENUTUP A. Kesimpulan 1. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati pun masih ada kelemahan dan kekurang sempurnaannya. 2. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, baik kualitas maupun kuantitasnya, Selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana bagi lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. 3. Demikian pula sosialisasi peraturan perundang-undangan dari atasan yang berwenang dirasa masih kurang lengkap, mantap, dan tuntas. Sebagai misal masalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Inpres No. 7 tahun 1999, dimana pelatihan maupun penataran atau pun orientasi sosialisasinya sangat dirasakan minimal, sehingga penyajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini masih mencari pemahaman maupun pendalaman agar dapat disusun sebagaimana yang diharapkan. B. Saran Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Jo Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dan dihubungkan dengan kenyataan tugas pokok dan fungsi, visi dan misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut : 1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LAKIP dimaksud kepada jajaran lingkungan Peradilan maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan. 2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang LAKIP dan SAKIP dimaksud untuk jajaran empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta

dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana

mestinya.

20

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Recommend Documents