LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2011

PENGADILAN AGAMA KOTABUMI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 138 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara - 34513 Telp/Fax. (0724) 24305

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim Puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah serta Inayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi Tahun Anggaran 2011 ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya serta merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 ini. Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi. Seperti diketahui bahwa Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi pada Tahun Anggaran 2011 ini menerima Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 2 (dua) Dokumen. Dokumen DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi (01) dan Dokumen DIPA yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04). Kedua dokumen DIPA tersebut terurai dalam 3 (tiga) macam Program yaitu: a. DIPA 01, terdiri dari:

PA.Ktb/KEU/LAKIP.2011

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. b. DIPA O4, terdiri dari: 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Pengadilan Agama Kotabumi akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik terhadap Lembaga Peradilan Agama khususnya kepada Pengadilan Agama Kotabumi semakin meningkat. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pengadilan Agama Kotabumi kedepannya.

Kotabumi, Januari 2012 Panitera / Sekretaris

Dra. Hj. ZURAIDA, M.H. NIP. 19670810 199303 2 003


IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Ikhtisar Eksekutif ini merupakan gambaran inti LAKIP Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi. Pada Tahun Anggaran 2011 ini Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi Menetapkan tujuan untuk : a. DIPA 01, terdiri dari: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. b. DIPA O4, terdiri dari: 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Dengan Menetapkan Sasaran yang akan diselenggarakan sesuai program yang telah ditetapkan di atas, yaitu : a. DIPA 01 :  Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan, yang meliputi: 1. Terselenggaranya dan tercapainya kelancaran pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan lembur. 2. Terselenggaranya dan tercapainya kelancaran operasional kantor dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, yang terdiri atas : A. Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan B. Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu C. Perawatan Gedung Kantor D. Perawatan Sarana Gedung E. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 F. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 G. Tersedianya Langganan Daya dan Jasa H. Tersedianya Jasa Pos/Giro I. Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Pimpinan J. Terselenggaranya Rapat Kerja Nasional PA.Ktb/KEU/LAKIP.2011

 Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, yang meliputi: A. Pembangunan Pool Garasi Kendaraan B. Pengadaan Meubelair C. Pengadaan Kendaraan Dinas D. Pengadaan Alat Pengolah Data E. Pengadaan Peralatan Kantor/Inventaris F. Pengadaan Air Conditioning G. Pengadaan Alat Studio/Komunikasi H. Pembuatan Sertifikat Tanah I. Penambahan Daya Listrik b. DIPA O4 :  Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Agama, yang meliputi: a. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Prodeo dan Sidang Keliling bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Agama. Dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja pada tahun anggaran 2011 ini, tingkat pencapaian tujuan dan sasaran utama sebagaimana terurai tersebut di atas adalah sebagai berikut : a. Pengelolaan Gaji, Honorarium, Tunjangan, Uang Makan dan Lembur sebesar 100 %. b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar 96, 49 %. c. Penyelenggaraan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana sebesar 96, 41 %. d. Penyediaan Dana Prodeo dan Sidang Keliling bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Agama sebesar 100 %.

Dalam upaya Pencapaian Sasaran Tahun Anggaran 2011 ini, Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi masih menemui beberapa kendala yang dihadapi, yaitu sebagai berikut : a. Kurang matangnya Perencanaan Anggaran. b. Keterbatasan sistem dan tata kerja organisasi. c. Keterbatasan personil dan kemampuan SDM yang dimiliki baik organisasi maupun personal. PA.Ktb/KEU/LAKIP.2011

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR. ................................................................................................................................

2

IKHTISAR EKSEKUTIF...........................................................................................................................

4

DAFTAR ISI. ................................................................................................................................................

7

BAB I PENDAHULUAN. .........................................................................................................................

8

A. Latar Belakang. ....................................................................................................................

8

B. Tugas dan Fungsi. ...............................................................................................................

9

C. Sistematika Penyajian.......................................................................................................

12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA. ..............................................................

13

A. Rencana Strategis 2010 – 2014. ..................................................................................

13

1. Visi dan Misi. ..................................................................................................................

13

2. Tujuan dan Sasaran Strategis. ................................................................................

15

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok. ................................................................

17

B. Rencana Kinerja Tahunan 2011. .................................................................................

19

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011. .................

20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. ................................................................................................

23

A. Pengukuran Kinerja. ...............................................................................................................

23

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja. ...........................................................................................

24

BAB IV PENUTUP. ....................................................................................................................................

26

LAMPIRAN 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2011 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2011 3. Struktur Organisasi 4. Matriks Rencana Strategis 2010-2014 5. Rencana Kinerja Tahun 2012 6. Indikator Kinerja Utama 7. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada dibawah Departemen Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan

Kehakiman

disebutkan

bahwa

“Ketentuan

mengenai

organisasi,

administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Kotabumi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada PA.Ktb/KEU/LAKIP.2011

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis,

periodik

dan

melembaga.

Pelaporan

kinerja

dimaksudkan

untuk

mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Kotabumi dalam 1 tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kotabumi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada

Surat

Keputusan

Sekretaris

Mahkamah

Agung

RI

Nomor:

MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi

negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kotabumi merupakan lingkungan peradilan agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Agama Kotabumi sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kotabumi mempunyai fungsi sebagai berikut : A. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. B. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.


C. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). D. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. E. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. F. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya. G. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. H. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial. Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Agama Kotabumi adalah sebagai berikut: 1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Agama ). 

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.



Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku

Hakim,

Panitera/sekretaris,

Pejabat

Struktural

dan

Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya. 

Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.


2. Majelis Hakim 

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera/Sekretaris 

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Agama Kotabumi.



Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.



Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.



Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undangundang yang berlaku.



Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.



Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum , mengatur tugas Wakil Sekretaris, Kepala Urusan, Pejabat Administrasi

Umum,

serta

seluruh

pelaksana

di

bagian

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kotabumi. 

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.



Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

4. Wakil Sekretaris membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugastugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Kotabumi adalah sebagai berikut :


BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan tentang Latar Belakang Penulisan Laporan, Tugas dan Fungsi, serta Sistematika Penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Menjelaskan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada bab ini akan disampaikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok, serta Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2011.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV Penutup Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Agama Kotabumi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). Kualitas keterampilam (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas tahun 2011 di Pengadilan Agama Kotabumi telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu para program dan fungsinya sebagai berikut : 1. Visi dan Misi Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 20102014 dan Agenda Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Pengadilan Agama Kotabumi menetapkan rencana strategis Pengadilan Agama PA.Ktb/KEU/LAKIP.2011

Kotabumi Tahun 2010-2014 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Kotabumi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2010-2014. Rencana Strategis Pengadilan Agama Kotabumi 2010-2014 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang aparatur negara termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kotabumi dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor aparatur negara dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang aparatur negara. Reformasi pada sektor aparatur negara pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi Pengadilan Agama Kotabumi dapat dirumuskan sebagai berikut : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kotabumi menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan.

Misi Pengadilan Agama Kotabumi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu: 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan. 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan. 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis


Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu secara bertahap. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan strategis tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan strategis akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dari misi yang ada, ditetapkan 3 tujuan strategis, yaitu : 1. Pelayanan Peradilan Agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan. 2. Tenaga teknis yang berkualitas dan professional. 3. Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan Peradilan Agama.

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dari tiga tujuan tersebut ditetapkanlah 9 sasaran yaitu : 1. Peningkatan

kemampuan

kepemimpinan

dan

keterampilan

Hakim,

Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti; 2. Adanya standarisasi pelayanan Peradilan Agama; 3. Administrasi Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu 4. Data pegawai di lingkungan Peradilan Agama yang akurat; 5. Tersedianya referensi hukum dan hasil kajian kesyari'ahan; 6. Administrasi perkara tepat waktu; 7. Peningkatan pelayanan sidang keliling dan perkara prodeo; 8. Data perkara yang cepat, tepat dan akurat; 9. Peningkatan akses pelayanan Peradilan Agama berbasis Teknologi Informasi.

Dalam kontek upaya memantapkan pelayanan hukum peradilan agama, 9 sasaran tersebut telah memenuhi tujuh program prioritas unggulan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan yang digulirkan PA.Ktb/KEU/LAKIP.2011

oleh Konsorsium Internasional untuk keunggulan pengadilan ( IFCE ), yang sering disebut dengan (seven areas of measurement) yaitu : 1. Upaya memantapkan manajemen dan kepemimpinan peradilan agama; 2. Upaya pemantapan kebijakan peradilan agama; 3. Upaya memantapkan Sumber Daya Manusia, Material, dan Keuangan peradilan agama; 4. Upaya memantapkan Hukum Acara Peradilan Agama; 5. Upaya pelayanan peradilan agama yang terjangkau; 6. Upaya memantapkan kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan; 7. Upaya memantapkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap peradilan agama.

Sejalan dengan 7 (seven) areas tersebut ternyata sembilan sasaran yang telah kita tetapkan tersebut ternyata sudah sesuai dengan kriteria tersebut diatas. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan

kemampuan

kepemimpinan

dan

keterampilan

Hakim,

Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti, adalah merupakan upaya memantapkan manajemen dan kepemimpinan peradilan agama; 2. Adanya standarisasi pelayanan Peradilan Agama, merupakan upaya pemantapan kebijakan peradilan agama; 3. Data pegawai di lingkungan Peradilan Agama yang akurat, merupakan upaya memantapkan Sumber Daya Manusia, Material, dan Keuangan peradilan agama; 4. Tersedianya referensi hukum dan hasil kajian kesyari'ahan, merupakan upaya memantapkan Hukum Acara Peradilan Agama dan hukum materiil yang menjadi wewenang Peradilan Agama 5. Administrasi perkara tepat waktu, Peningkatan pelayanan sidang keliling dan perkara prodeo, Data perkara yang cepat, tepat dan akurat serta Administrasi Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu merupakan upaya pelayanan peradilan agama yang terjangkau; 6. Peningkatan akses pelayanan Peradilan Agama berbasis Teknologi Informasi, merupakan upaya memantapkan kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan dan upaya memantapkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap peradilan agama. PA.Ktb/KEU/LAKIP.2011

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai visi dan misi Pengadilan Agama Kotabumi ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2011 ini Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi menerima 2 (dua) anggaran, yaitu: Pertama, untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi menerima anggaran sebesar Rp. 1.897.773.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang didalamnya terdapat 2 (dua) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Rp.

1.594.773.000,-

Rp.

303.000.000,-

Rp.

1.897.773.000,-

Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Jumlah

Kedua, untuk DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi menerima anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) yang didalamnya terdapat 1 (satu) macam program yang utama dengan nilai pagu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Jumlah

Rp.

12.000.000,-

Rp.

12.000.000,-

Dari Program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi Tahun Anggaran 2011 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi yaitu : a. Untuk DIPA 01 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2011 dipergunakan untuk: a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai. PA.Ktb/KEU/LAKIP.2011

b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, yang meliputi: A. Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan B. Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu C. Perawatan Gedung Kantor D. Perawatan Sarana Gedung E. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 F. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 G. Langganan Daya dan Jasa H. Jasa Pos/Giro I. Operasional Perkantoran dan Pimpinan J. Rapat Kerja Nasional

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2011 dipergunakan untuk: A. Pembangunan Pool Garasi Kendaraan B. Pengadaan Meubelair C. Pengadaan Kendaraan Dinas D. Pengadaan Alat Pengolah Data E. Pengadaan Peralatan Kantor/Inventaris F. Pengadaan Air Conditioning G. Pengadaan Alat Studio/Komunikasi H. Pembuatan Sertifikat Tanah I. Penambahan Daya Listrik

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2011 Rencana Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut : No

Sasaran Strategis

1

Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan

Indikator Kinerja

1. Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Honorarium bagi PNS 2. Penyelenggaraan Operasional

dalam bentuk Pembinaan

Perkantoran dan Pemeliharaan

Administrasi dan Pengelolaan

Perkantoran:


Target

13 Layanan

Keuangan Badan Urusan Administrasi.

A. Terlaksananya Pelantikan

50 OK

/Pengambilan Sumpah Jabatan B. Terselenggaranya Pertemuan

50 OT

/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu C. Terlaksananya Perawatan Gedung

180 m2

Kantor D. Terlaksananya Perawatan Sarana

15 Unit

Gedung E. Terselenggaranya Perawatan

2 Unit

Kendaraan Bermotor Roda 4 F. Terselenggaranya Perawatan

2 Unit

Kendaraan Bermotor Roda 2 G. Terselenggaranya Kebutuhan

12 Bulan

Langganan Daya dan Jasa H. Terselenggaranya Administrasi

12 Bulan

Persuratan Melalu Jasa Pos dan Giro I. Terselenggaranya Operasional

12 Bulan

Perkantoran dan Pimpinan J. Terlaksananya Rapat Kerja

1 Kegiatan

Nasional

2

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Mahkamah Agung

1. Terlaksananya Pembangunan Pool

500 m2

Garasi Kendaraan

dan Badan-Badan Peradilan

2. Terlaksananya Pengadaan Meubelair.

1 Set

dibawahnya dalam bentuk

3. Terlaksananya Pengadaan Kendaraan

1 Unit

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Dinas. 4. Terlaksananya Pengadaan Alat

11 Unit

Pengolah Data. 5. Terlaksananya Pengadaan Peralatan

2 Buah

Kantor/Inventaris. 6. Terlaksananya Pengadaan Air

2 Unit

Conditioning. 7. Terlaksananya Pengadaan Alat

1 Unit

Studio/Komunikasi. 8. Terlaksananya Pembuatan Sertifikat

1 Dokumen

Tanah. 9. Terlaksananya Penambahan Daya

1 Instalasi

Listrik.

3

Terselesaikannya Penyelesaian


1. Terlaksananya Penanganan dan

15 Perkara

Perkara yang Sederhana, Tepat

Penyelesaian Perkara bagi Masyarakat

Waktu, Transparan dan Akuntabel

Miskin ( Prodeo ) di Lingkungan

di Lingkungan Peradilan Agama

Pengadilan Agama

dalam bentuk Penyediaan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama


5 Perkara

Penyelesaian Perkara bagi Masyarakat Terpinggirkan melalui Pelaksanaan Sidang Keliling

No SASARAN INDIKATOR TARGET

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, sebagai dasar pemberian reward, penghargaan dan sanksi. Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi telah membuat penetapan kinerja tahun 2011 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Tahun 2011 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2011 yang telah ditetapkan sehingga secara subtansial Penetapan Kinerja Tahun 2011 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahunan 2011. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut :

No

1

Sasaran Strategis

Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam

Indikator Kinerja

Target

Program

1. Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan

13 Layanan

Program Dukungan

Honorarium bagi PNS 2. Penyelenggaraan Operasional

12 Bulan

Pelaksanaan Tugas


Teknis Lainnya

Peradilan dalam bentuk

Perkantoran:

Mahkamah Agung

Pembinaan Administrasi

A. Terlaksananya Pelantikan /Pengambilan Sumpah

Badan Urusan Administrasi.

Jabatan B. Terselenggaranya Pertemuan /Jamuan


Rp.1.341.889.000,-

Manajemen dan

Penyelenggaraan Fungsi

dan Pengelolaan Keuangan

Anggaran

Rp.252.884.000,-

50 OK

1.450.000,-

50 OT

1.800.000,-

Delegasi/Misi/Tamu C. Terlaksananya Perawatan

180 m2

4.560.000,-

15 Unit

6.250.000,-

2 Unit

28.000.000,-

2 Unit

3.200.000,-

12 Bulan

39.600.000,-

12 Bulan

3.012.000,-

12 Bulan

159.072.000,-

1 Kegiatan

5.940.000,-

Gedung Kantor D. Terlaksananya Perawatan Sarana Gedung E. Terselenggaranya Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 F. Terselenggaranya Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 G. Terselenggaranya Kebutuhan Langganan Daya dan Jasa H. Terselenggaranya Administrasi Persuratan Melalu Jasa Pos dan Giro I. Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Pimpinan J. Terlaksananya Rapat Kerja Nasional

2

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya dalam bentuk Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

1. Terlaksananya Pembangunan

500 m2

Pool Garasi Kendaraan 2. Terlaksananya Pengadaan

Rp.40.000.000,-

Peningkatan Sarana 1 Set

Meubelair. 3. Terlaksananya Pengadaan

Program

dan Prasarana

Rp.73.000.000,-

Aparatur Mahkamah 1 Unit

Agung

Rp.15.000.000,-

Kendaraan Dinas. 4. Terlaksananya Pengadaan Alat

11 Unit

Rp.88.000.000,-

2 Unit

Rp.13.000.000,-

1 Unit

Rp.40.000.000,-

1 Dokumen

Rp.10.000.000,-

1 Instalasi

Rp.24.000.000,-

Pengolah Data. 5. Terlaksananya Pengadaan Air Conditioning. 6. Terlaksananya Pengadaan Alat Studio/Komunikasi. 7. Terlaksananya Pembuatan Sertifikat Tanah. 8. Terlaksananya Penambahan Daya Listrik.


3

Terselesaikannya


15 Perkara

Program

Penyelesaian Perkara yang

Penyelesaian Perkara bagi

Peningkatan

Sederhana, Tepat Waktu,

Masyarakat Miskin ( Prodeo ) di

Manajemen

Transparan dan Akuntabel

Lingkungan Pengadilan Agama

Peradilan Agama

di Lingkungan Peradilan


Agama dalam bentuk

Penyelesaian Perkara bagi

Penyediaan Bantuan Hukum

Masyarakat Terpinggirkan

di Pengadilan Agama

melalui Pelaksanaan Sidang Keliling


5 Perkara

Rp.4.500.000,-

Rp.7.500.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2011 Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi mempunyai 3 (tiga) Program Kegiatan dari 2 (dua) anggaran DIPA dan semuanya sudah direalisasikan. Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2011 maka dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, telah dilaksanakan dengan tingkat capaian realisasinya sebesar 121.60%. 2. Pelaksananaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, telah dilaksanakan dengan tingkat capaian realisasinya sebesar 96.41%. 3. Pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, telah dilaksanakan dengan tingkat capaian realisasinya sebesar 100.00%.

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi; menetapkan indikator sasaran; menetapkan rencana tingkat capaian (target); mengetahui realisasi indikator sasaran; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun Anggaran 2011 ini Pengadilan Agama Kotabumi menetapkan 3 (tiga) sasaran. Ketiga sasaran tersebut telah direalisasikan dan memperoleh tingkat pencapaian masingPA.Ktb/KEU/LAKIP.2011

masing seperti tertuang dalam lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini. Berdasarkan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2011 maka dapat dilaporkan sebagai berikut : a. Tersedianya

Dukungan

Manajemen

dan

Tugas

Teknis

dalam

Penyelenggaraan Fungsi Peradilan dalam bentuk Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, telah dilaksanakan dengan tingkat capaian realisasinya sebesar 121.60%. b. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya dalam bentuk Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, telah dilaksanakan dengan tingkat capaian realisasinya sebesar 96.41%. c. Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Agama dalam bentuk Penyediaan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama, telah dilaksanakan dengan tingkat capaian realisasinya sebesar 100.00%.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatankegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2011 semua Program dan Kegiatan telah memberikan kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Kotabumi. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2011 belum Optimal. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan PA.Ktb/KEU/LAKIP.2011

dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Kotabumi dapat meningkat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pengadilan Agama Kotabumi ditunjang dengan anggaran rutin yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011. Anggaran rutin tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kotabumi melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja. Selanjutnya jika kita bandingkan antara harapan dan kenyataan di lapangan, anggaran tersebut masih belum memenuhi. Selain Anggaran Rutin yang tercantum dalam DIPA Pengadilan Agama Kotabumi Tahun Anggaran 2010, juga terdapat Anggaran Pembangunan/ Pengadaan/ Sarana dan Prasarana yang telah dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung operasional perkantoran Pengadilan Agama Kotabumi.


BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2011 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2011 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, penetapan kinerja tahun 2011 dalam mewujudkan transparansi dan akuntabel Instansi Pengadilan Agama Kotabumi dalam melaksanakan kegiatan secara profesional, efektif dan efesien. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut perlu ditingkatkan lagi guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut: A. Keberhasilan Keberhasilan yang telah dicapai antara lain : 1. Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor. 2. Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai B. Hambatan/masalah Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain: 1. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. 2. Masih

adanya

Pagu

Anggaran

kegiatan

yang

belum

maksimal

penggunaannya dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan yang diberikan tersebut tidak sesuai dengan kegiatan yang dibutuhkan, hal ini mrngakibatkan

realisasi

kegiatan

perencanaan yang ditetapkan. PA.Ktb/KEU/LAKIP.2011

tersebut

tidak

sesuai

dengan

C. Pemecahan Masalah Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan upaya dengan cara : 1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud, artinya kegiatan yang direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. 2. Pagu Anggaran kegiatan yang telah diberikan dan tidak sesuai dengan kegiatan yang dibutuhkan, dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal penggunaannya. Sangat disadari laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi. Di masa mendatang Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita inginkan bersama. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Kotabumi. Belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi dalam mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilias, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi akan melakukan berbagai langkah koordinasi dengan unit kerja yang terkait. Meningkatnya kualitas kinerja Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif. Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Satuan Kerja Pengadilan Agama Kotabumi, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi dari Rencana Kerja PA.Ktb/KEU/LAKIP.2011

(Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.



PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KEGIATAN NO

PROGRAM

SATUAN

URAIAN

1.

PERSENTASE

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

TARGET

REALISASI

INDIKATOR

Input: Dana Output: Tersedianya Anggaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Outcome: Terpenuhinya Gaji/Lembur/ Tunjangan Pegawai Pelantikan/Pengambilan Input: Sumpah Jabatan Dana Output: Terselenggaranya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Outcome: Terlaksananya Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan

PENCAPAIAN TARGET (%)

Rp.

1.341.889.000,- 1.695.270.061,- 126,33

Bulan

13

13

100,00

Bulan

13

13

100,00

Rp.

1.450.000,-

1.450.000,-

100,00

OK

50

50

100,00

OK

50

50

100,00

KETERANGAN

KEGIATAN NO

PROGRAM

SATUAN

URAIAN

1.

PERSENTASE


Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi /Tamu

Perawatan Gedung Kantor


TARGET

REALISASI

INDIKATOR

Input: Dana Output: Terselenggaranya Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi /Tamu Outcome: Terpenuhinya Konsumsi dalam Pertemuan/ Jamuan Delegasi/ Misi / Tamu Input: Dana Output: Terlaksananya Perawatan Gedung untuk Renovasi dan Restorasi Gedung Outcome: Terpenuhinya Perawatan Gedung Kantor dan Halaman


Rp.

1.800.000,-

1.800.000,-

100,00

OT

50

50

100,00

OT

50

50

100,00

Rp.

4.560.000,-

4.650.000,-

100,00

M2

180

180

100,00

M2

180

180

100,00

KETERANGAN

KEGIATAN NO

PROGRAM

SATUAN

URAIAN

1.

PERSENTASE


Perawatan Sarana Gedung

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4


TARGET

REALISASI

INDIKATOR

Input: Dana Output: Terlaksananya Perawatan Sarana Gedung Outcome: Terpenuhinya Perawatan Sarana Gedung Input: Dana Output: Terpeliharanya Kendaraan Bermotor Roda 4 Outcome: Terpenuhinya Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4


Rp.

6.250.000,-

6.250.000,-

100,00

Unit

15

15

100,00

Unit

15

15

100,00

Rp.

28.000.000,-

28.000.000,-

100,00

Unit

2

2

100,00

Unit

2

2

100,00

KETERANGAN

KEGIATAN NO

PROGRAM

SATUAN

URAIAN

1.

PERSENTASE


Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2

Langganan Daya dan Jasa


TARGET

REALISASI

INDIKATOR

Input: Dana Output: Terpeliharanya Kendaraan Bermotor Roda 4 Outcome: Terpenuhinya Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Input: Dana Output: Terbayarnya Tagihan Langganan Daya dan Jasa Outcome: Terpenuhinya Dana Langganan Daya dan Jasa


Rp.

3.200.000,-

3.200.000,-

100,00

Unit

2

2

100,00

Unit

2

2

100,00

Rp.

39.600.000,-

30.735.600,-

77,62

Bulan

12

12

100,00

Bulan

12

12

100,00

KETERANGAN

KEGIATAN NO

PROGRAM

SATUAN

URAIAN

1.

PERSENTASE


Jasa Pos dan Giro

Operasional Perkantoran dan Pimpinan


TARGET

REALISASI

INDIKATOR

Input: Dana Output: Tersedianya Biaya untuk Jasa Pengiriman Pos dan Giro Outcome: Terpenuhinya Biaya Pengiriman Surat-Surat Dinas Input: Dana Output: Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Pimpinan dalam Pelaksanaan Kerja Outcome: Terpenuhinya Operasional Perkantoran dan Pimpinan dalam Pelaksanaan Kerja


Rp.

3.012.000,-

3.011.400,-

99,98

Bulan

12

12

100,00

Bulan

12

12

100,00

Rp.

159.072.000,-

159.065.000,-

99,98

Bulan

12

12

100,00

Bulan

12

12

100,00

KETERANGAN

KEGIATAN NO

PROGRAM

SATUAN

URAIAN

1.

2.

PERSENTASE


Rapat Kerja Nasional

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pembangunan Pool Garasi Kendaraan


TARGET

REALISASI

INDIKATOR

Input: Dana Output: Terlaksananya Rapat Kerja Nasional Outcome: Terpenuhinya Biaya Perjalanan Rapat Kerja Nasional Input: Dana Output: Terlaksananya Pembangunan Pool Garasi Kendaraan Outcome: Tersedianya Pool Garasi Kendaraan


Rp.

5.940.000,-

5.940.000,-

100,00

Kegiatan

1

1

100,00

Kegiatan

1

1

100,00

Rp.

40.000.000,-

39.834.000,-

99,59

M2

500

500

100,00

M2

500

500

100,00

KETERANGAN

KEGIATAN NO

PROGRAM

SATUAN

URAIAN

2.

PERSENTASE


Pengadaan Meubelair

Pengadaan Kendaraan Dinas


TARGET

REALISASI

INDIKATOR

Input: Dana Output: Terlaksananya Pengadaan Meubelair Outcome: Tersedianya Seperangkat Meja Persidangan yang memenuhi Standar Input: Dana Output: Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Outcome: Tersedianya Kendaraan Bermotor Roda 2 untuk Operasional Perkantoran


Rp.

73.000.000,-

72.810.000,-

99,74

Set

1

1

100,00

Set

1

1

100,00

Rp.

15.000.000,-

14.900.000,-

99,33

Unit

1

1

100,00

Unit

1

1

100,00

KETERANGAN

KEGIATAN NO

PROGRAM

SATUAN

URAIAN

2.

PERSENTASE


Pengadaan Alat Pengolah Data

Pengadaan Air Conditioner


TARGET

REALISASI

INDIKATOR

Input: Dana Output: Tersedianya Alat Pengolah Data Penunjang Kegiatan Perkantoran Outcome: Terciptanya Efektifitas dan Efisiensi Kerja dalam Mengolah Data Perkantoran Input: Dana Output: Tersedianya Pendingin Ruangan Demi Kenyamanan Bekerja Outcome: Terciptanya Suasana Udara didalam Ruangan yang Sejuk, Dingin, dan Segar, serta Wangi.


Rp.

88.000.000,-

87.710.350,-

99,67

Unit

15

15

100,00

Unit

15

15

100,00

Rp.

13.000.000,-

12.971.000,-

99,78

Unit

2

2

100,00

Unit

2

2

100,00

KETERANGAN

KEGIATAN NO

PROGRAM

SATUAN

URAIAN

2.

PERSENTASE


Pengadaan Alat Studio/Komunikasi

Pembuatan Sertifikat Tanah


TARGET

REALISASI

INDIKATOR

Input: Dana Output: Terlaksananya Pengadaan Alat Studio/Komunikasi Outcome: Tersedianya Peralatan Sound System untuk Menunjang Kegiatan Operasional Perkantoran Input: Dana Output: Terwujudnya Pembuatan Sertifikat Tanah Outcome: Terpenuhinya Dana untuk Pembuatan Sertifikat Tanah/Balik Nama Kepemilikan Tanah


Rp.

40.000.000,-

39.920.000,-

99,80

Unit

1

1

100,00

Unit

1

1

100,00

Rp.

10.000.000,-

0,-

0,00

Dokumen

1

0

0,00

Dokumen

1

0

0,00

KETERANGAN

KEGIATAN NO

PROGRAM

SATUAN

URAIAN

2.

3.

PERSENTASE


Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Penambahan Daya Listrik

Penanganan dan Penyelesaian Perkara Prodeo dan Sidang Keliling


TARGET

REALISASI

INDIKATOR

Input: Dana Output: Tersedianya Biaya untuk Penambahan Daya Listrik Outcome: Terpenuhinya Daya Listrik yang cukup untuk Operasional Peralatan Perkantoran Input: Dana Output: Terselenggaranya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Prodeo dan Sidang Keliling Outcome: Terlaksananya Sidang Keliling dan Penyelesaian Perkara Prodeo


Rp.

24.000.000,-

23.970.000,-

99,88

Instalasi

1

1

100,00

Instalasi

I

i

100,00

Rp.

12.000.000,-

12.000.000,-

100,00

Perkara

20

20

100,00

Perkara

20

20

100,00

KETERANGAN

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN ANGGARAN 2011 SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA KOTABUMI SASARAN

PERSENTASE

NO

SATUAN

URAIAN

1.

Tersedianya Dukungan

Manajemen dan Tugas Teknis dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan dalam bentuk Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

TARGET

REALISASI

INDIKATOR

Terselenggaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi PNS Terlaksananya Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan Terselenggaranya Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu Terselenggaranya Perawatan Gedung Kantor Terselenggaranya Perawatan Sarana Gedung Terselenggaranya Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Terselenggaranya Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2


Bulan

13

13

126,33

OK

50

50

100,00

OT

50

50

100,00

M2

180

180

100,00

Unit

15

15

100,00

Unit

2

2

100,00

Unit

2

2

100,00

KETERANGAN

SASARAN

PERSENTASE

NO

1.

2.

SATUAN

URAIAN

INDIKATOR

Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan dalam bentuk Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Terselenggaranya Layanan Daya dan Jasa Terselenggaranya Layanan Jasa Pos dan Giro Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Pimpinan Terlaksananya Rapat Kerja Nasional Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Meubelair Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2



TARGET

REALISASI


Bulan

12

12

77,62

Bulan

12

12

99,98

Bulan

12

12

99,98

Kegiatan

1

1

100,00

M2

500

500

99,59

Set

1

1

99,74

Unit

1

1

99,33

KETERANGAN

SASARAN

PERSENTASE

NO

2.

3.

SATUAN

URAIAN

INDIKATOR


Terlaksananya Pengadaan Alat Pengolat Data Terlaksananya Pengadaan Pendingin Ruangan (AC) Terlaksananya Pengadaan Alat Studio/Komunikasi Terlaksananya Pembuatan Sertifikat Tanah Terlaksananya Penambahan Daya Listrik Terlaksananya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Prodeo dan Pelaksanaan Sidang Keliling

Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel di ingkungan Peradilan Agama dalam bentuk Penyediaan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama


TARGET

REALISASI


Unit

15

15

99,67

Unit

2

2

99,78

Unit

1

1

99,80

Dokumen

1

1

0,00

Instalasi

1

1

99,88

Perkara

20

20

100,00

KETERANGAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

KETUA WAKIL KETUA

HAKIM PANITERA / SEKRETARIS WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS

PANMUD PERMOHONAN

PANMUD GUGATAN

PANMUD HUKUM

PANITERA PENGGANTI

Ket : Garis Koordinasi

:

Garis Tanggung Jawab

:

KAUR KEPEGAWAIAN

JURUSITA/JSP

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010-2014 PENGADILAN AGAMA KOTABUMI TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

2010

1.

2.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA

Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan Layanan Perkantoran


Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya Bangunan Gedung Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

UNIT

INDIKATOR 2011

2012

2013

2014

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

994.314.000,-

1.341.889.000,- 1.711.813.000,-

1.882.994.000,- 2.071.293.000,-

234.197.000,-

252.884.000,-

369.128.000,-

385.670.000,-

446.664.000,-

Pembangunan Pool Garasi Kendaraan

-

40.000.000,-

-

-

45.000.000,-

PELAKSANA

Bagian Keuangan Bagian Umum

Bagian Umum

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

2010

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya Meubelair Kendaraan Alat Pengolah Data Air Conditioning Perlengkapan Sarana Gedung Sertifikat Tanah Instalasi Listrik/ Telepon/Air


UNIT

INDIKATOR

Pengadaan Meubelair Pengadaan Kendaraan Dinas Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan Air Conditioning Pengadaan Alat Studio/Komunikasi Pembuatan Sertifikat Tanah Penambahan Daya Listrik

2011

2012

2013

2014

-

73.000.000,-

-

60.650.000,-

75.000.000,-

-

15.000.000,-

-

500.450.000,-

50.000.000,-

-

88.000.000,-

-

44.450.000,-

55.000.000.-

-

13.000.000,-

-

-

25.000.000,-

-

40.000.000,-

-

-

-

-

10.000.000,-

-

-

-

-

24.000.000,-

-

-

30.000.000,-

PELAKSANA

Bagian Umum

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

2010

2.

3.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Gedung

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Penyediaan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama


Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya Terciptanya Keasrian Pembuatan dan Keindahan Pagar Gedung Lingkungan Gedung Bangunan Rumah Negara Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan PA yang diselesaikan tepat waktu.

UNIT

INDIKATOR

Pengadaan Rumah Dinas

99.380.000,-

2011

-

2012

-

2013

178.700.000,-

2014

PELAKSANA

Bagian Umum

-

Penanganan dan Penyelesaian Perkara Prodeo dan Pelaksanaan Sidang Keliling

-

-

500.900.000,-

-

12.000.000,-

16.500.000,-

18.500.000,-

21.500.000,-

Bagian Kepaniteraan

RENCANA KINERJA TAHUN 2012 PENGADILAN AGAMA KOTABUMI No

Sasaran Strategis

1

Tersedianya Dukungan Manajemen

1.

dan Tugas Teknis dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan

Indikator Kinerja

Target

Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan

13 Layanan

Honorarium bagi PNS 2.

Penyelenggaraan Operasional

dalam bentuk Pembinaan


Administrasi dan Pengelolaan

Perkantoran:

Keuangan Badan Urusan

A. Terlaksananya Pelantikan

Administrasi.

2 Kegiatan

/Pengambilan Sumpah Jabatan B. Terselenggaranya Pertemuan

3 Kegiatan

/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu C. Terlaksananya Pengadaan Pakaian

34 Stel

Dinas Pegawai D. Terselenggaranya Perawatan

2 Unit

Kendaraan Bermotor Roda 4 E. Terselenggaranya Perawatan

2 Unit

Kendaraan Bermotor Roda 2 F. Terlaksananya Perawatan/

15 Unit

Perbaikan Peralatan Kantor G. Terlaksananya Perawatan Gedung

180 m2

Kantor H. Terselenggaranya Kebutuhan

12 Bulan

Langganan Daya dan Jasa I. Terselenggaranya Administrasi Persuratan Melalu Jasa Pos dan

12 Bulan

Giro J. Terselenggaranya Operasional

12 Bulan

Perkantoran dan Pimpinan K. Terselenggaranya Pembinaan/

296 OK

Konsultasi/ Koordinasi antar Instansi terkait L. Terselenggaranya Perlengkapan

1 Tahun

Perpustakaan/ Kearsipan M. Terselenggaranya Operasional

1 Unit

Perkantoran berupa Perawatan Kendaraan Roda 2 Baru

2.

Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat


1.

Terlaksananya Penanganan dan Penyelesaian Perkara bagi

35 Perkara

Waktu, Transparan dan Akuntabel

Masyarakat Miskin ( Prodeo ) di

di Lingkungan Peradilan Agama

Lingkungan Pengadilan Agama

dalam bentuk Penyediaan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama

2.

Terlaksananya Penanganan dan Penyelesaian Perkara bagi Masyarakat Terpinggirkan melalui Pelaksanaan Sidang Keliling


20 Perkara


INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2011 PENGADILAN AGAMA KOTABUMI NO

1

1.

2.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENANGGUNG JAWAB

2

3

5

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi


Peningkatan Prosentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi PNS Peningkatan Prosentase Pelaksanaan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan Peningkatan Prosentase Penyelenggaraan Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu Peningkatan Prosentase Pelaksanaan Perawatan Gedung Kantor Peningkatan Prosentase Pelaksanaan Perawatan Sarana Gedung Peningkatan Prosentase Terselenggaranya Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Peningkatan Prosentase Terselenggaranya Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Optimalisasi Penyelenggaraan Layanan Daya dan Jasa Prosentase Penggunaan Layanan Jasa Pos dan Giro Peningkatan Prosentase Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pimpinan Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Peningkatan Prosentase Pelaksanaan Pembangunan Pool Garasi Kendaraan Peningkatan Prosentase Jumlah Pengadaan Meubelair Peningkatan Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Peningkatan Prosentase Jumlah Pengadaan Alat Pengolah Data

Bagian Keuangan

Bagian Kepegawaian

Bagian Umum

Bagian Umum, Bagian Keuangan Bagian Keuangan

Bagian Umum, Bagian Keuangan

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENANGGUNG JAWAB

1

2

3

5

2.

3.


Peningkatan Prosentase Pelaksanaan Pembangunan Pool Garasi Kendaraan Peningkatan Prosentase Jumlah Pengadaan Meubelair Peningkatan Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Peningkatan Prosentase Jumlah Pengadaan Alat Pengolah Data Peningkatan Jumlah Pendingin Ruangan (AC) Peningkatan Jumlah Pengadaan Alat Studio/Komunikasi Peningkatan Prosentase Pembuatan Sertifikas Kepemilikan Tanah Peningkatan Prosentase Penambahan Daya Listrik

Penyediaan Bantuan Hukum Di Peningkatan Prosentase Pengadilan Agama Penanganan dan Penyelesaian Perkara Prodeo dan Pelaksanaan Sidang Keliling


Bagian Umum, Bagian Keuangan

Bagian Kepaniteraan, Bagian Keuangan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Recommend Documents