LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PENGADILAN NEGERI SAMBAS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

PENGADILAN NEGERI SAMBAS Jl. Pembangunan Sambas – Kalbar 79462 Telp. 0562 – 392342 Fax. 0562 - 392323 Email: [email protected] Website: www.pn-sambas.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanallahi Wa Ta’ala, atas limpahan rahmat dan taufiq-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2014 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Penyusunan LAKIP Tahun 2014 PN Sambas, dimaksudkan sebagai sebagai laporan pelaksanaan program kerja Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2014, yang meliputi teknis yustisial, administrasi peradilan, dan administrasi umum serta sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan PN Sambas dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai rencana kinerja. Substansi dari LAKIP ini menginformasikan capaian kinerja PN Sambas dalam Tahun 2013, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2014, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja PN Sambas. Dengan diterbitkannya LAKIP Tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan manfaat kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat, relevan dan transparan mengenai kinerja PN Sambas. Akhir kata, kami berharap agar LAKIP Tahun 2014 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparatur PN Sambas. Sambas, 19 Januari 2015 Ketua Pengadilan Negeri Sambas

M A S L I K A N, S.H.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2014

i

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Sambas (PN Sambas) tahun 2014 merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan laporan akuntabilitas kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun 2014. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP adalah bertujuan untuk melaporkan Pencapaian Kinerja (Performance Result) selama tahun 2014 yang dibanding dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2014 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Strategic Plan) PN Sambas Tahun 2015-2019. PN Sambas menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang secara umum dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja program kerja selama kurun waktu tahun 2014 telah berusaha memenuhi / mencapai 7 (tujuh) sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target. Salah satu tugas pokok dan fungsi PN Sambas adalah penyelesaian perkara baik secara administrasi maupun produk hukum yang dihasilkan. Dimana hal tersebut dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan kinerja dalam tahun 2014. Keberhasilan pencapaian kinerja tergantung pada beberapa hal seperti; sumber daya manusia yang handal, sarana dan prasarana yang memadai dan lain sebagainya. Oleh karena PN Sambas selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas

kerja, kinerja dan pelayanan disemua aspek tidak hanya untuk

meningkatkan kinerja instansi sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu instansi pemerintah namun yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2014

ii

LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa yang akan datang


iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) DAFTAR ISI I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas Pokok dan Fungsi C. Sistematika Penyajian

II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis 1.

Visi dan Misi

2.

Tujuan dan Sasaran Strategis

3.

Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Indikator Kinerja Tahun (IKU) C. Rencana Kinerja Tahun 2014 D. Perjanjian Kinerja (dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014 III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja B. Analisa Akuntabilitas Kinerja

IV

PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran-saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sambas 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3. Matriks Rencana Strategis 2015-2019 4. RKT 2014 5. PKT 2014 6. SK Tim Penyusunan LAKIP


iv

PENGADILAN NEGERI SAMBAS Jl. Pembangunan Sambas 79462 Telp. 392324 Fax. (0562) 392323 E-Mail: [email protected]; Website: www.pn-sambas.go.id

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Ketika reformasi bergolak di Indonesia, segenap komponen bangsa terpacu

untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kelola dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pulalah yang mendorong untuk mendayagunakan aparatur negara guna mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa aparatur negara yang ideal merupakan keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan Kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi, personil dan finasial serta sarana prasarana. Kebijakan ”satu atap”, memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung Republik Indonesia dituntut untuk menunjukan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efesien, transparan serta akuntabel

dalam kerangka pembaharuan peradilan yang

”komprehensif dan sistematis” demi tercapainya cita-cita pembaharuan badan peradilan secara utuh. Sehubungan dengan amanat peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Intruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, adalah merupakan payung hukum dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Negeri Sambas (PN Sambas) merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Pontianak dalam naungan Direktorat Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi


1


Pemerintah, diwajibkan untuk mempertanggungjawabakan tugas dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) jo surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

355A/SEK/KU.01/11/2014

tanggal 28 Nopember 2014 tentang Perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2014 Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pengadilan Negeri Sambas untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak. Kedua, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sambas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh Pengadilan Negeri Sambas.

B.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/meyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan

Kehakiman

adalah

kekuasaan

negara

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.1 Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman adalah 1

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


2


kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.2 1. Kedudukan Pengadilan Negeri Sambas (PN Sambas) adalah suatu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Direktorat Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya

3

dengan wilayah hukum mencakup Kabupaten Sambas Propinsi

Kalimantan Barat. 2. Tugas Pokok Sesuai dengan Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, PN Sambas mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, PN Sambas memiliki fungsi sebagai: a. Melaksanakan penerapan/penegakan hukum yang mandiri dan berkualitas pada tingkat pertama di wilayah hukum Kabuapten Sambas Propinsi Kalimantan Barat; b. Memberikan pelayanan dan bantuan tentang hukum bagi masyarakat atau pencari keadilan di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat; c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat; d. Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil, finansial dan sarana prasarana baik kepada instutusi internal maupun eksternal dalam hal ini baik kepada masyarakat umum/perseorangan, institusi 2 3

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 2 Tahun 1986


3


pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dalam dunia pendidikan maupun pihak asing. Dalam hal ini setelah data dan informasi tersebut diseleksi mengacu pada Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C.

Sistimatika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PN Sambas

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010. Sistimatika penyajian LAKIP Tahun 2014 sebagai berikut: I.

PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas latar belakang dan aspek-aspek strategis PN Sambas.

II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran PN Sambas Tahun 2014.

III.

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 Menjelaskan analisis pencapaian kinerja PN Sambas dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2014.

IV.

PENUTUP Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PN Sambas Tahun 2014 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.


4


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A.

Rencana Strategis 2015-2019 Rencana Strategis (Renstra) PN Sambas 2015-2019 mengacu kepada Cetak Biru

Pembaharuan Pengadilan 2010-2035 Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dan Renstra MA yang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan peraturan perundang-undangan kelembagaan peradilan termasuk pembinaan sikap dan prilaku aparatur peradilan serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektifitas, efesiensi dan produktifitas dalam mewujudkan dan mencapai cita-cita menjadi ”Badan Peradilan yang Agung”. Renstra PN Sambas 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah PN Sambas yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh PN Sambas berserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Secara ringkas subtansi Renstra PN Sambas dapat diilustrasikan sebagai berikut: 1. Visi dan Misi Mengacu kepada Visi MA yang telah dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009, Visi Pengadilan Negeri Sambas adalah: ”MEWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SAMBAS YANG AGUNG”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, PN Sambas menetapkan misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu: 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.


5


2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dalam rangka mencapai visi dan misi PN Sambas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. PN Sambas dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan PN Sambas untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sambas adalah sebagai berikut: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak dan Pengadilan Negeri Sambas memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Sasaran-sasaran strategis PN Sambas yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh PN Sambas dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2014

6


Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2014 tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari PN Sambas ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi aparatur negara yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut. Selanjutnya sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sambas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan 7. Peningkatan kualitas SDM 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sambas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sambas dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara


7


b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Sambas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor : W17-U8 / / KP.09.10 / SK / I / 2015 tanggal 02 Januari 2015. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut: No

Sasaran Strategis

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara.

2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

4.

Peningkatan aksesibilitas

Indikator Kinerja a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan c. dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Persentase penurunan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali Persentase berkas yang diajukan kasasi a. dan PK yang disampaikan secara lengkap. Persentase berkas yang diregister dan b. siap disidangkan ke Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. a. Persentase perkara prodeo yang


8


masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

7.

Peningkatan kualitas SDM.

C.

diselesaikan. Persentase perkara yang dapat b. diselesaikan dengan cara Zitting Plaat. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang c. dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Persentase pengaduan masyarakat yang a. ditindaklanjuti. Persentase temuan hasil pemeriksaan b. eksternal yang ditindaklanjuti. Persentase Pegawai yang lulus diklat a. teknis yudisial. Persentase Pegawai yang lulus diklat non b. yudisial. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti c. fit and proper test dalam rangka promosi.

Rencana Kinerja Tahun 2014 Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan

anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam rencana kinerja juga ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra 2015-2019 PN Sambas, ditetapkanlah Rencana Kinerja (performance plan) Tahun 2014 (RKT) yang merupakan hasil dari proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 PN Sambas. Penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja dan target tahun 2014 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut: No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja a.

1.


b. c.

2.

Peningkatan akseptabilitas putusan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

Persentase penurunan upaya hukum: a. Banding


Target 100% 95% 100%

100%

9


Hakim.

3.


b.

Kasasi

100%

c.

Peninjauan Kembali

100%

a.

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

100%

b.

Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis.

100%

c.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

95%

a.

100%

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

b.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zitting Plaat.

x

c.

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

x

5.


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

100%

a.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

100%

6.


b.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

x

a.

Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial.

100%

Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

100%

4.

7.


b. c.

D.

85%

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Penetapan Kinerja (PK) merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan

Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/21/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. PK PN Sambas Tahun 2014 telah mengacu pada Renstra PN Sambas 20152019. Oleh karena itu Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan


10


dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama PN Sambas yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra PN Sambas 2015-2019. PK PN Sambas Tahun 2014 adalah sebagai berikut: No

Sasaran Strategis


1.


b. c.

2.

3.



5.

6.

7.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

100% 95% 100%

Persentase penurunan upaya hukum: a. Banding

100%

b.

Kasasi

100%

c.

Peninjauan Kembali

100%

a.


100%

b.

Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis.

100%

c.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

95%

a.

4.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan.

Target

100%

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

b.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zitting Plaat.

x

c.


x



100%

a.


100%

b.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

x

a.

Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial.

100%


100%



b. c.


85%

11


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

A.

Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Pengukuran tingkat capaian kinerja PN Sambas dilakukan dengan melakukan

perbandingan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja PN Sambas dengan realisasinya, atau dengan kata lain membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja PN Sambas tahun 2014 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut: Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang b. diselesaikan. Persentase perkara yang c. diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Persentase penurunan upaya hukum: a. Banding a.



Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces

b. Kasasi c. Peninjauan Kembali Persentase berkas yang diajukan a. kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Persentase berkas yang b. diregister dan siap disidangkan ke Majelis. Ratio Majelis Hakim terhadap c. perkara. Persentase perkara prodeo yang a. diselesaikan. Persentase perkara yang dapat b. diselesaikan dengan cara Zitting Plaat.


Target

Realisasi

Capaian %

100%

100%

100

95%

95%

95

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

95%

95%

95

100%

x

x

x

x

x

12


to justice).


Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses c. secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

x

x

x

100%

16.67%

16.67


Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Persentase temuan hasil b. pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

x

x

x

x

x

100%

100%

100


Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. Persentase Pegawai yang lulus b. diklat non yudisial. Persentase Pejabat yang lulus c. mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

85%

73%

73

100%

x

x

a.

a.

B.

Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

c.

Target

Realisasi

Capaian %

100% 95%

100% 95%

100% 95

100%

100%

100

Berdasarkan tabel diatas menunjukan: Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: persentase Sisa perkara yang diselesaikan, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang ada pada PN Sambas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Sisa perkara sebelum tahun 2014 yang telah selesai dan telah diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan baik untuk perkara pidana maupun untuk perkara perdata tidak ada sisa perkara.


13


Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: persentase perkara yang diselesaikan, telah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang ada pada PN Sambas dapat dijelaskan sebagai berikut: PERKARA NO

SATKER

PIDANA

PERDATA

MASUK

PUTUS

SISA

MASUK

PUTUS

SISA

JUMLAH HAKIM

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

670227

166

157

9

-

-

-

6

Pidana Biasa

2

670227

9

9

0

-

-

-

6

Pidana Anak

4

670227

19

19

0

-

-

-

6

Pidana Ringan

5

670227

1254

1254

0

-

-

-

6

Pidana Lalu Lintas

6

670227

-

-

-

25

23

2

6

Perdata Gugatan

7

670227

-

-

-

13

13

0

6

Perdata Permohonan

Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, telah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang ada pada PN Sambas dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkara yang telah putus tahun 2014 pada PN Sambas: a.

Perkara Pidana 1.

Pidana Biasa

166

berkas perkara

2.

Pidana Anak

9

berkas perkara

3.

Pidana Ringan (Tipiring)

19

berkas perkara

4.

Pidana Lalulintas

1254

berkas perkara

25

berkas perkara

b. Perkara Perdata 1.

Gugatan

2.

Permohonan

13

berkas perkara

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Persentase penurunan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali

Target

Realisasi

Capaian %

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100 100 100

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa:


14


Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: persentase penurunan upaya hukum, telah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang ada pada PN Sambas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pemohonan banding untuk perkara pidana sepanjang tahun 2014 PN Sambas menerima permohonan banding sebanyak 9 perkara dengan 7 perkara sudah dinyatakan putus banding oleh Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak, 2 perkara yang belum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak.



Pemohonan kasasi untuk perkara pidana sepanjang tahun 2014 PN Sambas menerima permohonan kasasi sebanyak 6 perkara dengan 1 perkara sudah diputus kasasi oleh MA, 5 perkara sedang menunggu putusan kasasi. Sedangkan untuk permohonan kasasi perkara perdata tercatat sebanyak 4 perkara, 4 perkara udah diputus kasasi MA.



Upaya hukum luar biasa / Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2014, untuk perkara pidana PN Sambas tidak ada menerima permohonan PK.

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Target

Realisasi

Capaian %


100%

100%

100

b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

100%

100%

100

95%

95%

95


Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa: Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap, telah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang ada, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pemohonan untuk perkara pidana sepanjang tahun 2014 PN Sambas menerima permohonan banding sebanyak 9 perkara dengan 7 perkara sudah dinyatakan putus banding oleh Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak, 2 perkara yang belum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak..


15




Pemohonan kasasi untuk perkara pidana sepanjang tahun 2014 PN Sambas menerima permohonan kasasi sebanyak 6 perkara dengan 1 perkara sudah diputus kasasi oleh MA, 5 perkara sedang menunggu putusan kasasi. Sedangkan untuk permohonan kasasi perkara perdata tercatat sebanyak 4 perkara, 4 perkara udah diputus kasasi MA.



Upaya hukum luar biasa / Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2014, untuk perkara pidana PN Sambas tidak ada menerima permohonan PK.

Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis, telah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang ada, dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkara yang masuk/terregister pada tahun 2014 pada PN Sambas: a. Perkara Pidana 1. Pidana Biasa

166

berkas perkara.

2. Pidana Singkat

9

berkas perkara

3. Pidana Ringan (Tipiring)

19

berkas perkara

4. Pidana Lalulintas

1254 berkas perkara

b. Perkara Perdata 1. Gugatan

25

berkas perkara

2. Permohonan

13

berkas perkara

Perkara yang telah siap disidangkan tahun 2014 pada PN Sambas: a. Perkara Pidana 1. Pidana Biasa

166

berkas perkara.

2. Pidana Singkat

9

berkas perkara


19

berkas perkara


1254 berkas perkara


25

berkas perkara

2. Permohonan

13

berkas perkara

Berdasarkan data diatas perkara yang masuk dan terregister pada tahun 2014 sebanyak 1.486 berkas perkara dan jumlah perkara yang telah siap disidangkan tahun 2014 sebanyak 1.486 berkas perkara.


16


Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: Ratio Majelis Hakim terhadap perkara, telah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang ada pada PN Sambas dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkara yang masuk/terregister pada tahun 2014 pada PN Sambas: a. Perkara Pidana 1. Pidana Biasa

166

berkas perkara.

2. Pidana Singkat

9

berkas perkara


19

berkas perkara


1254 berkas perkara


25

berkas perkara

2. Permohonan

13

berkas perkara

Jumlah keseluruhan Hakim PN Sambas selama tahun 2014 sebanyak 6 (Eanam) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua.

Sasaran Strategis 4 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice). Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Target

Realisasi

Capaian %

100%

x

x

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zitting Plaat.

x

x

x


x

x

x


c.

Persentase diselesaikan.

perkara

prodeo

yang

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa: Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, tidak dapat ditetapkan atau dinilai. Hal ini dapat disebabkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung 1 Januari 2014 s.d 31 Desember 2014, PN Sambas tidak menerima adanya prodeo yang masuk pada PN Sambas


17


Sasaran Strategis 5 : Meningkatkannya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %


100%

16.67%

16.67

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa: Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti, tidak mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang ada pada PN Sambas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang masuk pada PN Sambas sebanyak 6 berkas perkara dan yang ditindaklanjuti sebanyak 1 berkas perkara.



Tidak tercapainya permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap di PN Sambas dikarenakan permohonan eksekusi tersebut diajukan pada akhir bulan november dan desember 2014, sehingga permohonan tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kualitas pengawasan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja a.


b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Target

Realisasi

Capaian %

100%

x

x

x

x

x

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa: Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, tidak dapat ditetapkan atau dinilai. Hal ini dapat disebabkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung 1


18


Januari 2014 s.d 31 Desember 2014, PN Sambas tidak menerima adanya pengaduan dari masyarakat baik dalam proses penegakan hukum maupun pengaduan masyarakat mengenai kinerja dari aparatur peradilan.

Sasaran Strategis 7 : Peningkatan kualitas SDM. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %

Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. Persentase Pegawai yang lulus diklat non b. yudisial.

100%

100%

100

100%

100%

100


100%

x

x

a.

c.

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa: Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial, telah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang ada pada PN Sambas dapat dijelaskan sebagai berikut: No

Uraian Dikat

Jenis Diklat

Peserta

Ket

1

Pelatihan SIPP

Teknis Yudisial

2

Lulus

2

Penanganan Kasus dan Pelindungan Korban TPPO

Teknis Yudisial

1

Lulus

Teknis Yudisial

3

Lulus

Teknis Yudisial

4

Lulus

3

4

Bimbingan Teknis Hakim Peradilan Umum Bimbingan Teknis Panitera Pengganti dan Jurusita Peradilan Umum

% Kelulusan

100%

Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial, tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang ada pada PN Sambas dapat dijelaskan sebagai berikut:


19


No

Uraian Dikat

Jenis Diklat

Peserta

Ket

1

Prajabatan Gol. III

Non Yudisial

2

Lulus

2

Bimbingan Teknis SIMAK BMN, Pengelola Adm. Perlengkapan dan Alih Fungsi BMN

Non Yudisial

2

Lulus

3

Bimbingan Teknis Adm Pengelola Keuangan dan SAI

Non Yudisial

2

Lulus

% Kelulusan

Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi, tidak dapat ditetapkan atau dinilai. Hal ini dapat disebabkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung 1 Januari 2014 s.d 31 Desember 2014, PN Sambas tidak ada pejabat yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

Akuntabilitas Keuangan Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas Pengadilan Negeri Sambas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.664.530.000 perincian anggaran beserta realisasinya adalah sebagai berikut : No

Program

Alokasi

Realisasi

%

1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Rp 3.664.530.000

Rp 2.856.454.945

98,48%

-

-

2 3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Rp

34.000.000


Rp

30.512.000

89,74%

20


BAB IV PENUTUP

4.1

Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PN Sambas Tahun

2014 merupakan wujud akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi kinerja Lembaga Peradilan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. LAKIP PN Sambas Tahun 2014 ini disusun oleh PN Sambas, untuk melaporkan suatu bentuk pencapaian kinerja (performance result) selama kurun waktu tahun 2014 yang diperbandingkan dengan rencana kerja (performance plan) PN Sambas tahun 2014. Kinerja PN Sambas Tahun 2014 berdasarkan pencapaian kinerja (performance result) diperbandingkan dengan rencana kerja (performance plan) selama kurun waktu tahun 2014 dapat disimpulkan secara umum telah mencapai sasaran yang diharapkan, meskipun ada beberapa sasaran yang tidak memenuhi target yang diharapkan. Penganalisaan capaian kinerja PN Sambas tahun 2014 adalah upaya dan merupakan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja dan motivasi kearah perbaikan PN Sambas sebagai Institusi Pengadilan Tingkat Pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan. LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa yang akan datang.

4.2

Saran-saran Dengan adanya LAKIP tahun 2014 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas

dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Sehubungan upaya peningkatan kinerja dan ada beberapa sasaran kinerja yang tidak memenuhi target, kami mengharapkan adanya upaya-upaya perbaikan yang


21


tidak hanya dilakukan oleh kami (PN Sambas), tetapi juga kami harapkan ada dukungan dan peran serta dari Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Pontianak. Dukungan dan peran serta yang kami harapkan seperti: 1. Peningkatan sarana dan prasarana kerja seperti; gedung dan bangunan yang representatif, alat kantor modern dan sarana prasarana demi menunjang pelayanan publik yang prima. 2. Peningkatan dan penambahan peralatan dan mesin seperti; kendaraan dinas, alat pengolah data, perlengkapan persidangan dan media informasi publik. 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dengan SDM porposional dan handal, meningkatnya volume kerja serta mutu kerja dapat teratasi dengan baik.


22

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SAMBAS KETUA MASLIKAN, S.H. WAKIL KETUA MOH. FATKAN. S.H., M.Hum. MAJELIS HAKIM ARLYAN, S.H. INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. IMMANUEL. M.P. SIRAIT, S.H. SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

PANITERA/SEKRETARIS DJAMIATUL ICHWAN, S.H. WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS ADIE TIRTO, S.H. -

SUB KEPANITERAAN PERDATA PANITERA MUDA PERDATA JUNAIDI

SUB KEPANITERAAN PIDANA PANITERA MUDA PIDANA -

SUB KEPANITERAAN HUKUM PANITERA MUDA HUKUM -

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN ALFAN RENALDI, S.T.

SUB BAGIAN KEUANGAN KEPALA URUSAN KEUANGAN HAMIDA

STAF IRMA MAYASARI RIRIN ZR. BR. H, S.H. MILADINA YA, S.H.

STAF RUDIANSYAH, S.Kom. MERINA ROSA, S.H.

STAF -

STAF -

STAF INDRI DWI PRATIWI, S.E. SYAHFARI SPS, Amd. HARTANTO

Ket = GARIS KOORDINASI = GARIS TANGGUNG JAWAB

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN 1. PANITERA PENGGANTI ANDY ROBERT, S.Sos. (Plt. Panmud Hukum) 2. JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI TOMMY ALI ASPAR, A.Md.

SUB BAGIAN UMUM KEPALA URUSAN UMUM ROSIHAN SALEH STAF -

Berdasarkan: Lampiran Surat Edaran MA. RI. Nomor: 5 Tahun 1996 Tentang Bagan Susunan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAMBAS No

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

Persentase sisa a. diselesaikan.

1.


Penjelasan

perkara

yang Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara b. Persentase perkara yang diselesaikan. yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk). Persentase perkara yang diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu c. dalam jangka waktu maksimal 6 maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan bulan. dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara).

Peningkatan 2. akseptabilitas putusan Hakim.

Persentase penurunan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali Persentase berkas yang diajukan a. kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

Peningkatan efektifitas 3. pengelolaan penyelesaian Persentase berkas yang diregister dan b. perkara. siap disidangkan ke Majelis. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Persentase perkara prodeo yang a. diselesaikan. Persentase perkara yang dapat Peningkatan aksesibilitas b. diselesaikan dengan cara Zitting masyarakat terhadap Plaat . 4. peradilan (acces to Persentase (amar) putusan perkara justice ). (yang menarik perhatian masyarakat) c. yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas Meningkatnya kepatuhan putusan perkara perdata yang 5. terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang pengadilan. ditindaklanjuti. c.

6.

Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen. Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis. Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk. Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkara predeo yang masuk. Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi Zitting Plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara Zitting Plaat.

Penanggung Jawab

Sumber Data

Majelis Hakim / Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





Hakim Majelis


Kepaniteraan


Kepaniteraan


Kepaniteraan Majelis Hakim / Panitera Majelis Hakim / Panitera

Perbandingan perkara perdata yang (dieksekusi) dengan perkara perdata ditindaklanjuti (dieksekusi).

ditindaklanjuti yang belum Ketua Pengadilan dan Panses


a.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat mengenai perilaku Aparatur Peradilan (teknis dan non Ketua Pengadilan dan Panses yang ditindaklanjuti. teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.


b.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan mengenai perilaku Aparatur Peradilan (teknis dan non Ketua Pengadilan dan Panses eksternal yang ditindaklanjuti. teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.





Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi Laporan Bulanan dan yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara tindak Kepaniteraan / Kesekretariatan Laporan Tahunan pidana korupsi yang tidak ditayangkan

Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus / bersertifikat Persentase Pegawai yang lulus diklat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan Ketua Pengadilan dan Panses teknis yudisial. jumlah yang mengikuti diklat. Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus / Persentase Pegawai yang lulus diklat b. bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan Ketua Pengadilan dan Panses non yudisial. Barang dan Jasa. a.

7.

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri yang telah Persentase Pejabat yang lulus dipromosikan dan mengikuti Fit and Proper Test untuk c. mengikuti fit and proper test dalam Ketua Pengadilan dan Panses menduduki Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus rangka promosi. dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan.

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019 PENGADILAN NEGERI SAMBAS Tujuan

No 1.

2.

3.

4.

: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaanya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sambas memenuhi butir 1 dan 2 diatas

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Meningkatnya penyelesaian b. Persentase perkara yang diselesaikan. perkara. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 c. bulan. Persentase penurunan upaya hukum: Peningkatan akseptabilitas a. Banding putusan Hakim. b. Kasasi c. Peninjauan Kembali Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara Peningkatan efektifitas a. lengkap. pengelolaan penyelesaian b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. perkara. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Peningkatan aksesibilitas b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zitting Plaat . masyarakat terhadap peradilan Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian (acces to justice ). c. masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5.



6.


a. b. a. b.

7. Peningkatan kualitas SDM.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam c. rangka promosi.

2015

2016

2017

2018

2019

100% 95%

100% 95%

100% 95%

100% 95%

100% 95%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 95% 100% x

100% 95% 100% x

100% 95% 100% x

100% 95% 100% x

100% 95% 100% x

x

x

x

x

x

100%

100%

100%

100%

100%

100% x 100% 90%

100% x 100% 90%

100% x 100% 90%

100% x 100% 90%

100% x 100% 90%

100%

100%

100%

100%

100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2014 No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. Meningkatnya penyelesaian perkara. Persentase perkara yang diselesaikan dalam c. jangka waktu maksimal 6 bulan. Persentase penurunan upaya hukum: Peningkatan akseptabilitas putusan a. Banding Hakim. b. Kasasi c. Peninjauan Kembali Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK a. yang disampaikan secara lengkap. Peningkatan efektifitas pengelolaan Persentase berkas yang diregister dan siap penyelesaian perkara. b. disidangkan ke Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Persentase perkara yang dapat diselesaikan b. dengan cara Zitting Plaat . Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik (acces to justice ). perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara c. on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan Meningkatnya kepatuhan terhadap perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang putusan pengadilan. ditindaklanjuti. Persentase pengaduan masyarakat yang a. ditindaklanjuti. Meningkatnya kualitas pengawasan. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal b. yang ditindaklanjuti. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis a. yudisial. Peningkatan kualitas SDM. b. Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and c. proper test dalam rangka promosi.

100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% x

x

100% 100% x 100% 85% 100%

Sambas, 2 Januari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Sambas

MASLIKAN, S.H.

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2014 No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

Target

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. Meningkatnya penyelesaian perkara. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka c. waktu maksimal 6 bulan. Persentase penurunan upaya hukum: Peningkatan akseptabilitas putusan a. Banding Hakim. b. Kasasi c. Peninjauan Kembali Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK a. yang disampaikan secara lengkap. Peningkatan efektifitas pengelolaan Persentase berkas yang diregister dan siap penyelesaian perkara. b. disidangkan ke Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan b. cara Zitting Plaat . Peningkatan aksesibilitas masyarakat Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik terhadap peradilan (acces to justice ). perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara c. on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan Meningkatnya kepatuhan terhadap perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang putusan pengadilan. ditindaklanjuti. Persentase pengaduan masyarakat yang a. ditindaklanjuti. Meningkatnya kualitas pengawasan. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal b. yang ditindaklanjuti. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis a. yudisial. Peningkatan kualitas SDM.

Jumlah Anggaran Kegiatan

b.

Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and c. proper test dalam rangka promosi.

:

Rp

3.664.530.000

Ketua Pengadilan Negeri Sambas

Sambas, 2 Januari 2015 Panitera/Sekretaris


DJAMIATUL ICHWAN, S.H.

100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% x

x

100% 100% x 100% 85% 100%

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMBAS NOMOR : W17-U8/

82

/KP.09.10/SK/I/2015

TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI SAMBAS TAHUN 2014 KETUA PENGADILAN NEGERI SAMBAS

Membaca

:

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 355A/SEK/KU.01/11/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3.

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja

6.

Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

7.

Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

8.

Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

9.

Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

10.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.

11.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

12.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMBAS TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2014.

Pertama

: Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sambas dengan susunan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Kedua

: Tim mempunyai tugas membuat dan meyusun laporan sehingga dapat dibuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2014.

Ketiga

: Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dari Januari 2015 – Februari 2015.

Keempat

: Tim Peyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2014, terdiri dari: 1. Ketua 2. Sekretaris

Kelima

: Djamiatul Ichwan, S.H. : Alfan Renaldi, S.T. Ali Aspar, A.Md.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak. 2. Para Hakim Pengadilan Negeri Sambas. 3. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas. 4. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sambas.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: SAMBAS : 2 Januari 2015

Ketua Pengadilan Negeri Sambas


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Recommend Documents