LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2012

JL. PB. SUDIRMAN NO. 1 DENPASAR BALI TELP. (0361) 224327 - 222341

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 dapat tersusun, yang intinya merupakan laporan pencapaian Kinerja selama kurun waktu satu tahun.

Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Denpasar selama Tahun 2012 dalam upaya untuk meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya sehingga mungkin belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang berlaku mengenai penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian laporan ini disusun dan disajikan semoga berguna dan bermanfaat.

Denpasar, 14 Februari 2013 Pengadilan Negeri Denpasar Panitera / Sekretaris

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H. NIP. 19630424 198311 1 001

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Pengadilan

Negeri

Denpasar

tahun

2012

merupakan

suatu

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang diemban selama kurun waktu satu tahun berjalan. Dan sekaligus dalam rangka memenuhi amanah yang tercantum dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Jo SE Menpan No. : SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang penetapan kinerja.

LAKIP intinya adalah melaporkan pencapaian kinerja (performance result) selama tahun 2012 yang dibandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2012, yang mengacu pada rencana strategis (strategic plan) Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2010-2014.

Pengadilan Negeri Denpasar Panitera / Sekretaris


iii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i KATA PENGANTAR .............................................................................................. ii EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ......................................... iii DAFTAR ISI ............................................................................................................. iv BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Latar Belakang .............................................................................................. 1 B. Tugas dan Fungsi .......................................................................................... 1 C. Sistematika Penyajian ................................................................................... 10 BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ..................................... 11

A. Rencana Strategis 2010-2014 ........................................................................ 11 1. Visi dan Misi ............................................................................................ 11 2. Tujuan dan Sasaran Strategis .................................................................... 11 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ....................................................... 14 4. Indikator Kinerja........................................................................................ 15 B. Rencana Kinerja Tahunan 2012 .................................................................... 17 C. Penetapan Kinerja ......................................................................................... 19 D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2012 ................... 24 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 27 A. Pengukuran Kinerja ....................................................................................... 27 B. Analisa Akuntabilitas Kinerja ....................................................................... 29 BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 33 A. Kesimpulan ................................................................................................... 33 B. Saran-saran .................................................................................................... 34 BAB V

LAMPIRAN .............................................................................................. 35

1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2013 4. Penetapan Kinerja Tahun 2013 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2013 6. Matriks Rencana Strategis 2010-2014 7. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama , baik yang bersifat administratif , keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI , Lembaga institusi

negara

Permusyawaratan

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu

/kepemerintahan Rakyat

sesuai

dengan

Nomor:XI/MPR/1998

Ketetapan

tentang

Majelis

Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk

itulah

Pengadilan

Negeri

Denpasar

membuat

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013.

B. Tugas dan Fungsi 1.

Bidang Administrasi Peradilan a.

Bidang Perdata 1) Menerima

:

Permohonan

Gugatan,

Permohonan,

Permohonan

Banding,

Kasasi,

Permohonan

Peninjauan

Kembali,

Permohonan Somasi dan Permohonan Ekseskusi. 2) Permohonan Verzet dan Permohonan Pihak ke III. 3) Menetapkan Rencana Biaya Perkara. 4) Mendaftarkan perkara yang masuk. 5) Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim setelah ada penetapan dari Ketua Pengadilan. 6) Mencatat dengan tertib, tepat dan cermat semua kegiatan perkara pada register : -

Register Induk perkara Perdata Gugatan

-

Register Induk perkara Perdata Permohonan

1

-

Register Permohonan Banding

-

Register Permohonan Kasasi

-

Register Permohonan Peninjauan Kembali

-

Register Penyitaan Barang Bergerak

-

Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak

-

Register Kuasa Khusus

-

Register Permohonan Ekseskusi

-

Buku Kas Bantu

7) Menerima dan membukukan uang panjar perkara pada buku jurnal menurut jenisnya, yaitu : -

Jurnal Perkara Gugatan

-

Jurnal Perkara Permohonan

-

Jurnal Permohonan Banding

-

Jurnal Permohonan Kasasi

-

Jurnal Permohonan Peninjauan Kembali

-

Jurnal Permohonan Eksekusi

8) Mengeluarkan dari panjar biaya perkara tersebut biaya hak-hak kepaniteraan untuk disetorkan kepada kas Negara. 9) Mengeluarkan biaya materai dan redaksi. 10) Mencatat pemasukan dan pengeluaran uang pada buku induk : -

Buku Induk Keuangan Perkara Perdata

-

Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi

-

Buku Penerimaan uang hak-hak Kepaniteraan

11) Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan, apabila ada permintaan dari para pihak. 12) Menerima memori banding, kontar memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, jawaban / tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali. 13) Menetapkan / menunjuk Jurusita / Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas Kejurusitaan. b. Bidang Pidana 1) Menerima berkas perkara pidana lengkap dengan surat dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. 2) Menerima barang-barang bukti pidana yang bergerak dan menyimpannya kedalam ruang penyimpanan barang bukti.

2

3) Mendaftarakan berkas perkara : Pidana Biasa, Pidana Singkat, Tindak Pidana Ringan dan Lalulintas. 4) Membuat penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan. 5) Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim, setelah ada penunjukan dari Ketua Pengadilan. 6) Mencatat dengan tertib pada buku register setiap penentuan sidang pertama, penundaan tanggal persidangan beserta alasan penundaan. 7) Mencatat pada bukuregister dengan tertib dan cermat semua kegiatan perkara yang berkenaan Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada register : -

Register induk perkara pidana biasa.

-

Register induk perkara pidana singkat

-

Register pidana cepat

-

Register pidana lalu lintas

-

Register penahanan

-

Register izin penggeledahan

-

Register izin penyitaan

-

Register ijin Peringatan

-

Register barang bukti

-

Register permohonanbanding

-

Register permohonan Kasasi

-

Register permohonan Peninjauan Kembali

-

Register permohonan Abolisi / Remisi

-

Register Permohonan Grasi

-

Register Praperadilan.

8) Menerima pernyaaan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi. 9) Mencatat memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi, menerima alas an Peninjauan Kembali dan jawaban / tanggapan Peninjauan Kembali, menerima permohonan grasi, penangguhan pelaksanaan putusan. 10) Membuat akta permohonan membaca berkas bagi terdakwa 11) Membuat akta tidak mengajukan permohonan banding. 12) Menyiapkan / menyerahkan salinan putusan, bila ada permintaan dari para pihak 13) Mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara pidana pada buku induk keuangan perkara pidana yang terdiri dari : -

Uang bantuan hukum

3

c.

Uang jaminan penangguhan penahanan

Bidang Hukum 1) Menerima dan mengolah data serta mengkaji semua surat/data yang masuk di Kepaniteraan Hukum. 2) Menjawab dan mengarsipkan surat yang masuk di Kepaniteraan hukum; 3) Melayani pendaftaran Surat Kuasa khusus dan meregistrasi; 4) Melayani penyelesaian Surat Kuasa Insidentil dan meregistrasi; 5) Melayani pendaftaran Akta notaris tentang badan usaha dan meregistrasi; 6) Membuat data statistic perkara pidana dan perdata; 7) Melayani Mahasiswa dalam melakukan Penelitian dan membuat Surat keterangan penelitian; 8) Melayani/mencatat peminjaman dan pengembalian berkas perkara untuk kepentingan intern dinas; 9) Melayani permintaan data perkara dari Instansi lain; 10) Menerima, mencatat, menata dan mengarsipkan berkas perkara Permohonan; 11) Menerima, mencatat, menata dan mengarsipkan berkas perkara Perdata; 12) Menerima, mencatat, menata dan mengarsipkan berkas perkara Pidana; 13) Mengelola dan memelihara arsip/berkas perkara pidana, perdata dan permohonan; 14) Mengisi data perkara pidana dan perdata dalam 5 tahun terakhir; 15) Mengisi statistic perkara pidana dan perdata; 16) Menerima, mencatat pada Agenda surat masuk dan Arsip Data Komputer (ADK) tentang Pengaduan; 17) Meneruskan dan memproses tentang Pengaduan kepada Pengadilan Tingkat banding dan atau Badan Pengawas Makamah Agung; 18) Membuat laporan Triwulan dan Tahunan tentang Pengaduan; 19) Membuat laporan Bulanan : -

Perkara Perdata yang dimohonkan banding, dan Kasasi;

-

Perkara Pidana yang dimohonkan banding, dan Kasasi;

-

Keadaan Perkara pidana dan perdata;

-

Jenis perkara pidana dan perdata;

4

-

Tentang Badan Usaha;

-

Keuangan Perkara pidana dan Perdata;

20) Membuat laporan 4 (empat) bulanan: -

Perkara perdata yang dimohonkan banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Eksekusi;

-

Perkara pidana yang dimohonkan banding, Kasasi, Peninjauan kembali (PK), dan Grasi;

21) Membuat laporan 6 (enam) bulanan ; -

Tentang Kegiatan Hakim perkara Perdata;

-

Tentang Kegiatan Hakim perkara Pidana;

22) Membuat laporan tahunan: -

Tentang Perkara Pidana dan Perdata ;

-

Tentang Penyelesaian Pengaduan;

-

Tentang Statistik perkara pidana dan perdata ;

d. Bidang PHI 1) Menerima Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang meliputi: Perselisihan PHK, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Hak, dan Perselisihan Antar Serikat Pekerja. 2) Menerima permohonan Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Verzet. 3) Menetapkan Rencana Biaya Perkara jika nilai gugatan diatas Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). 4) Mendaftarkan perkara yang masuk dengan cara memberikan nomer sesuai daftar urut dalam Register Perkara. 5) Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim setelah ada penetapan dari Ketua PHI. 6) Mencatat dengan tertib semua kegiatan perkara pada register: -

Register Induk Perkara Gugatan PHI

-

Register Permohonan Kasasi Perkara PHI

-

Register Permohonan Peninjauan Kembali Perkara PHI

-

Register Ekseskusi

-

Register Penyitaan

-

Buku Kas Bantu

7) Menerima pendaftaran Surat Kuasa dari pihak – pihak yang berperkara dan mencatatkannya pada buku Register Kuasa Khusus. 8) Menerima dan membukukan uang panjar perkara pada buku jurnal keuangan sesuai dengan jenisnya, antara lain:

5

-

Jurnal Perkara Gugatan PHI

-

Jurnal Perkara Kasasi PHI

-

Jurnal Perkara Peninjauan Kembali PHI

9) Mengeluarkan dari panjar biaya perkara tersebut, biaya hak-hak kepaniteraan untuk disetorkan kepada kas Negara. 10) Mencatat semua pemasukan dan pengeluaran uang pada Buku Induk Keuangan antara lain: -

Buku Induk Keuangan Perkara PHI.

-

Buku Induk Keuangan Biaya Eksekus PHI.

-

Buku Penerimaan Uang Hak-Hak Kepaniteraan PHI.

11) Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan apabila ada permintaan dari para pihak 12) Menerima Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Alasan PK, dan Jawaban Alasan PK, kemudian menyusun berkas permohonan Kasasi dan PK untuk dikirimkan ke Mahkamah Agung. 13) Menerima Pendaftaran Perjanjian Bersama dan Putusan, antara lain: -

Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit

-

Pendaftaran Perjanjian Bersama Mediasi

-

Pendaftaran Perjanjian Bersama Konsiliasi

-

Pendaftaran Akta Perdamaian Arbitrase.

-

Pendaftaran Putusan Arbitrase.

14) Menerbitkan Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama dan putusan tersebut, serta mencatatkan pada register :

e.

-

Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit

-

Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Mediasi

-

Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Konsiliasi

-

Register Pendaftaran Akta Perdamaian Arbitrase.

-

Register Pendaftaran Putusan Arbitrase.

Teknis Yustisial 1) Menetapkan / menunjuk Majelis Hakim dan Panitera penganti untuk menyidangkan / menyelesaikan berkas perkara. 2) Menetapkan hari persidangan. 3) Melakukan panggilan / pemeberitahuan kepada para pihak perkara. 4) Membuat penetapan penahanan. 5) Membantu pencari keadilan dalam merumuskan surat gugatan / permohonan bagi masyarakat yeng memerlukan.

6

6) Melakukan persidangan pada hari-hari yang telah ditentukan. 7) Menyiapkan barang bukti sebelum persidangan dimulai. 8) Mengembalikan barang bukti kepada jaksa Penuntut Umum, bila perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap. 9) Melaporkan jalannya persidangan untuk dicatat pada buku register. 10) Membuat berita acara persidangan. 11) Membuat konsep putusan. 12) Meminutasi segera setelah perkara diputus. 13) membendelkan berkas perkara. 14) Melakukan sidang ditempat bilamana diperlukan. 15) Melakukan Sita Jaminan bila diperlukan. 16) Melakukan aanmaning / teguran. 17) Melakukan somasi. 18) Melakukan pelaksanaan putusan / eksekusi 19) Melanjutkan memeriksa dan menyelesaikan tunggakan perkara tahun 2009. 20) Melakukan pengawasan ke Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana yang perkaranya telah diputus incraht 21) Melayani pencari keadilan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

2.

Bidang Administrasi Kesekretariatan a.

Bidang Kepegawaian 1.

Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) setiap tahun

2.

Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) setiap tahun

3.

Pembuatan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMJ) setiap tahun

4.

Pembuatan Rencana Kerja Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Berkala) setiap tahun

5.

Pembuatan Laporan tahunan setiap tahun

6.

Pembuatan Bezetting setiap tiga bulan

7.

Pembuatan usul kenaikan pangkat Hakim dan Pegawai setiap bulan April dan Oktober

8.

Pembuatan usul kenaikan gaji berkala

9.

Pembuatan surat ijin cuti

10. Pembuatan Laporan absen setiap bulan 11. Pembuatan usul Pensiun

7

12. Pembuatan usul jabatan yang lowong 13. Penyumpahan pegawai yang menduduki jabatan 14. Pembuatan laporan bulanan 15. Pembuatan surat tugas Hakim dan pegawai yang mengikuti Diklat 16. Pembuatan Impassing gaji 17. Pembuatan surat – surat PNS antara lain : -

Asuransi Kesehatan (ASKES)

-

Tabungan Pensiun (TASPEN)

-

Kartu Pegawai (KARPEG)

-

Kartu istri (KARIS) / Kartu suami (KARSU)

18. Pengurusan surat – surat CPNS antara lain : -

Pembuatan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT)

-

Pembuatan usul CPNS menjadi PNS

-

Pembuatan surat pengujian kesehatan

-

Penyumpahan PNS

19. Penataan berkas dan arsip kepegawaian 20. Perawatan berkas dan arsip kepegawaian b. Bidang Keuangan 1) Membuat rencana usulan anggaran untuk tahun anggaran 2010 berdasarkan skala prioritas. 2) Membuat daftar gaji pegawai setiap awal bulan untuk diajukan ke KPPN. 3) Mendistribusikan gaji pegawai setiap awal bulan untuk diserahkan kepada yang berhak. 4) Melakukan pemotongan gaji pegawai sesuai kesepakatan. 5) Menerima, membukukan uang hak-hak kepaniteraan dan disetorkan kepada KPPN. 6) Membuat laporan tentang pendapatan Negara bukan pajak. 7) Membuat rencana penggunaan uang. 8) Membuat SPP gaji pegawai. 9) Membuat SPM gaji pegawai. 10) Membuat SPP / SPPD Anggaran rutin. 11) Membuat Surat Perintah Jalan (SPJ) bagi pejabat / pegawai yang bertugas dinas luar. 12) Membuat SPM Anggaran rutin. 13) Membukukan pada kas umum dan buku rutin.

8

14) Membuat laporan SAI setiap bulan. 15) Membuat laporan cash forchasting. 16) Membuat laporan rencana kegiatan anggaran rutin. 17) Membuat laporan kegiatan rutin 6 bulan / semester. 18) Mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan keuangan. c.

Bidang Umum 1) Administrasi Umum -

Menerima surat-surat masuk.

-

Mengagendakan surat-surat masuk.

-

Mendistribusikan surat-surat masuk.

-

Menerima surat undangan untuk diteruskan kepada Pimpinan.

-

Memberi nomor dan stempel surat-surat keluar.

-

Mengantar / mengirim surat-surat keluar.

-

Mengarsipkan surat-surat masuk sesuai klasifikasinya.

-

Membuat uraian tugas cleaning service dan penjaga malam (satpam).

2) Laporan -

Membuat laporan ATK setiap bulan dan tahun.

-

Membuat laporan tentang inventaris (BMN) setiap semester dan tahun.

-

Membuat laporan buku-buku perpustakaan.

3) Perpustakaan -

Menerima dan mencatat penerimaan buku-buku.

-

Mengklasifikasikan buku-buku Perpustakaan dengan memeberi label.

-

Menata buku-buku Perpustakaan pada rak.

-

Membuat daftar isi rak.

-

Mencatat peminjaman/pengembalian buku-buku perpustakaan.

4) Pengadaan -

Membuat rencana pengadaan ATK.

-

Mendistribusikan ATK ke bagian-bagian sesuai kebutuhan.

5) Tambahan Untuk Umum -

Membuat SK Penempatan Rumah Dinas.

-

Membuat SK Pemakaian Kendaraan Dinas.

-

Mengawasi kebersihan halaman kantor.

-

Menata dan membuat DIR (Daftar Inventaris Ruangan).

9

-

Mengusulkan penghapusan terhadap barang yang sudah rusak.

C. Sistematika Penyajian Sistematika Penyajian laporan dibuat sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Memuat Latar Belakang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Denpasar serta Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Memuat Rencana Strategis 2010-2014, Rencana Kinerja Tahunan 2012 dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan Pengukuran Kinerja dan Analisa Akuntabilitas Kinerja.

BAB IV PENUTUP Laporan ini disudahi dengan penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB V LAMPIRAN Berisi lampiran-lampiran sebagai berikut : 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2013 4. Matriks Rencana Strategis 2010-2014 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010-2014 1. Visi dan Misi Sebagaimana halnya Mahkamah Agung yang merupakan Lembaga Peradilan tertinggi dan Pengadilan Negeri dalam struktur organisasi berada dibawah naungan Mahkamah Agung, maka memiliki visi dan misi yang sama dengan organisasi induknya, yaitu : Pengadilan Negeri Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 2 tahun 1986 serta perubahan Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum yang dilandasi visi dan misi yang diembannya yaitu : VISI : ” Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung ” MISI : 1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta keadilan masyarakat. 2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independent dari campur tangan pihak lain. 3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat. 4. Memperbaiki kualitas inpun internal pada proses peradilan. 5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efesien, bermanfaat dan dihormati. 6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan dan Sasaran Strategis dapat diartikan sebagai suatu pengarahan serta pemikiran untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar melalui kebijakan yang dibuat oleh unsure pimpinan (Ketua/Wakil Ketua/ Para Hakim dan Panitera/Sekretaris). Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menyusun rencana strategis sebagai berikut :

11

1.

Tujuan dan Sasaran a.

Tujuan 1) Terlaksananya Peradilan yang profesional, berkualitas, efektif dan efisien serta terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 2) Memanfaatkan penerapan dan pelaksanaan pola Bindalmin Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3) Meningkatkan penerapan dan pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan administrasi perkara. 4) Terciptanya masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang madani. 5) Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Denpasar.

b.

Sasaran 1) Terlaksananya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar . 2) Terselesaikannya perkara yang diterima dalam rangka pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan dan terwujudnya peningkatan profesional pejabat struktural dan fungsional serta semua pegawai di jajaran Pengadilan Negeri Denpasar. 3) Terwujudnya tertib administrasi perkara berdasarkan pola bindalmin. 4) Terciptanya masyarakat madani yang sadar hukum. 5) Terbinanya koordinasi yang lebih efektif antar aparatur penegak hukum di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar. 6) Terwujudnya

penyelenggaraan

administrasi

kesekretariatan

sesuai dengan manajemen perkantoran modern. 7) Didapatnya Output yang berkualitas di Pengadilan Negeri Denpasar. 8) Terciptanya laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Denpasar 2.

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran a.

Kebijakan 1) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dibidang hukum Peradilan pada Pengadilan Negeri Denpasar. 2) Meningkatkan

kemampuan

administrasi Peradilan.

12

dan

ketrampilan

dibidang

3) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Undang–undang Peradilan Umum. 4) Meningkatkan

pemahaman

dan

pelaksanaan

administrasi

kesekretariatan sesuai dengan peraturan-peraturan yang baru. 5) Meningkatkan pelaksanaan kinerja organisasi Pengadilan Negeri Denpasar. 6) Melaksanakan

penyusunan

laporan

akuntabilitas

kinerja

Pengadilan Negeri Denpasar. b.

Program 1) Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur penyelenggaraan administrasi kepaniteraan. 2) Meningkatkan pelaksanaan sistem serta prosedur pengelolaan administrasi

kesekretariatan

yang

meliputi

keuangan

,

kepegawaian dan umum. 3) Meningkatkan penyelesaian perkara tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar yang masuk. 4) Menyusun laporan akuntabilitas instansi pemerintah Pengadilan Negeri Denpasar. 5) Meningkatkan kemampuan para Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan seluruh pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Denpasar. c.

Kegiatan 1) Melaksanakan pengawasan / pembinaan tentang pelaksanaan administrasi kepaniteraan baik langsung maupun melalui rapatrapat koordinasi. 2) Melaksanakan pengawasan / pembinaan tentang pelaksanaan administrasi kesekretariatan baik langsung maupun melalui rapat-rapat koordinasi. 3) Meneliti dan mengevaluasi berkas perkara dan laporan perkara. 4) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bidang administrasi kepaniteraan. 5) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bidang administrasi kesekretariatan. 6) Melaksanakan diskusi yang berkaitan dengan hukum. 7) Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Denpasar. 8) Menyusun RKAKL dengan melibatkan seluruh bagian yang ada.

13

9) Menerapkan Teknologi Informasi secara bertahap. 10) Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. 11) Meningkatkan frekuensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai visi dan misi Pengadilan Negeri Denpasar ditentukan oleh penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada tahun anggaran 2012, Pengadilan Negeri Denpasar memperoleh 2 DIPA di mana dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Denpasar yaitu : 1) DIPA NO. 0660/005-01.2.01/20/2012 tgl 20 Desember 2011, dengan eselon I Badan Urusan Administrasi, terdiri dari 2 program utama : a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Dengan Pagu awal sebesar Rp. 8.401.990.000 kemudian mendapat tambahan dana melalui Revisi ke-4 sebesar Rp. 2,484,247,000 sehingga menjadi Rp. 10.886.237.000 kemudian belanja gaji PN. Denpasar ditransfer ke satker PN.Semarapura sebesar Rp,100,000,000 melalui revisi ke-13 dan ditransfer ke satker PN.Amplapura sebesar Rp.

214,500,000

melalui

revisi

ke-14

sehingga

menjadi

Rp.10.571.737.000. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dipergunakan untuk -

Pembayaran Gaji, Honorarium, uang kehormatan dan Tunjangan untuk Pegawai.

-

Untuk Penyelenggaraan Operasional Perkantoran diantaranya untuk pembelian ATK dan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas.

-

Penyelenggaraan Perawatan Gedung Kantor.

-

Penyelenggaraan Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor.

-

Penyenggaraan Tata Usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.



-

Menyediakan dana untuk operasional Peradilan Tipikor dan PHI.

-

Menambah daya listrik.

Program

Peningkatan

Sarana

Mahkamah Agung

14

dan

Prasarana

Aparatur

dengan Pagu sebesar sebesar Rp.1,800,000,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dipergunakan untuk -

Pengadaan Biaya balik nama sertifikat tanah Negara

-

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

-

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

-

Renovasi / Rehabilitasi Gedung Kantor

2) DIPA NO. 1048/005-03.2.01/20/2012 tgl 20 Desember 2011, dengan eselon I Badan Peradilan Umum, terdiri dari 2 program utama yakni : 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049) Program ini memiliki pagu sebsar Rp. 135,800,000 dan dipergunakan untuk : -

Pengamanan Persidangan.

-

Penyelenggaraan Operasional Persidangan diantaranya untuk pembelian ATK , pengiriman pos dan biaya pemanggilan.



Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.


Bantuan Hukum bagi kalangan yang tidak mampu dan terpinggirkan.

-

Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan dan pendampingan dalam proses mencari keadilan.

4. Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Denpasar telah menetapkan indikator kinerja utama berdasarkan

SK

Panitera/Sekretaris

Nomor

:

U1/01/PANSEK.11.01/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 sebagai berikut :

15

W24-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

No

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

Penjelas an

Penanggung Jawab

1

Peningkatan Penyeles aian Upaya Medias i

Pros entas e medias i yang dis eles aikan

Perbandingan antara medias i yang dis ekepakati dengan jumlah medias i yang diterima dan menjadi perkara

2

Peningkatan penyeles aian perkara

a. Pros entas e perkara yang dis eles aikan

Perbandingan antara perkara yang Panitera / Sekretaris Laporan diminutas i dan dis ampaikan kepada Bulanan dan para pihak pencari keadilan dengan Laporan jumlah perkara yang diregis ter. Tahunan.

b. Pros entas e s is a perkara yang dis eles aikan

Perbandingan antara Sis a perkara yang diminutas i dan dis ampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah s is a perkara (kriteria s is a perkara dan perkara yang s eles ai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)

a. Pros entas e berkas yang diajukan banding, kas as i dan PK yang dis ampaikan s ecara lengkap

Perbandingan antara berkas yang Panitera / Sekretaris Laporan diajukan banding, kas as i dan PK Bulanan dan yang lengkap (terdiri dari Bundel A Laporan dan Bundel B) dengan jumlah Tahunan. berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

b. Pros entas e berkas yang diregis ter dan s iap dis idangkan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang dis idangkan

3

4

Peningkatan tertib adminis tras i perkara

Peningkatan Kualitas SDM

Mediator

Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Majelis Hakim yang Laporan bers angkutan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Panitera / Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

c. Pros entas e Penyampaian Sudah jelas pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

Juru Sita

Berkas Perkara dan Regis ter

d. Pros entas e Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putus an Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

Sudah jelas

Juru Sita


e. Pros entas e Penyitaan tepat waktu dan tempat

Sudah jelas

Panitera / Juru Sita


a. Pros entas e pegawai yang Perbandingan antara SDM Teknis lulus diklat teknis yudis ial yang diajukan untuk mengikuti diklat s ehingga memperoleh kelulus an / bers ertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Panitera / Sekretaris Kepegawaian

b. Pros entas e pegawai yang b.1 Perbandingan antara SDM Non Panitera / Sekretaris Kepegawaian lulus diklat non yudis ial teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat s ehingga memperoleh kelulus an/ bers ertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikas i Pengadaan barang dan jas a, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.

5

6

Peningkatan kualitas pengawas an

Peningkatan aks es ibilitas mas yarakat terhadap peradilan (acces to jus tice)

b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintis an gelar s ehingga memperoleh kelulus an / bers ertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Ketua dan Panitera/Sekretaris

Kepegawaian

a. Pros entas e pengaduan yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis ) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.


Laporan Has il Pengaduan Mas yarakat

b. Pros entas e temuan yg ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti has il pengawas an internal (Tim Pengawas an Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawas an) dan eks ternal (Badan Pemeriks a Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan


Laporan Has il Kegiatan Pengawas an Melekat

Pros entas e pros es penyeles aian perkara yang dapat dipublikas ikan

Perbandingan pros entas e pros es putus an perkara yang s udah diminutas i dan dapat didownload di webs ite Pengadilan Tingkat Pertama (Ses uai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informas i peradilan) dengan perkara yang diputus .


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

16

B. Rencana Kinerja Tahunan 2012 Rencana Kinerja tahun 2012 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada indikator kinerja utama yang diformalkan dan dikaji sebagai berikut : Rencana Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Negeri Denpasar NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 10%

1

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

Prosentase mediasi yang diselesaikan

2

Peningkatan penyelesaian perkara

a. Prosentase perkara yang diselesaikan : - Pidana

100%

- Perdata

100%

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan :

3

4

5

6

Peningkatan tertib administrasi perkara


Peningkatan kualitas pengawasan

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

- Pidana

100%

- Perdata

100%

a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

100%

c. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

100%

d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

100%

e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

100%

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

100%

100%

100% 100%

Tahun anggaran 2012 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Denpasar menerima 2 DIPA, yang diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok (program)

17

yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi satuan kerja Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu:

1) DIPA NO. 0660/005-01.2.01/20/2012 tgl 20 Desember 2011, dengan eselon I Badan Urusan Administrasi, terdiri dari 2 program utama : a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Pagu

yang

tersedia

selama

tahun

anggaran

2012

sebesar

Rp. 10.886.237.000 kemudian belanja gaji PN. Denpasar ditransfer ke satker PN. Semarapura sebesar Rp, 100,000,000 melalui revisi ke-13 dan ditransfer ke satker PN.Amplapura sebesar Rp. 214,500,000 melalui revisi ke-14 sehingga menjadi Rp. 10.571.737.000. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dipergunakan untuk -

Pembayaran Gaji, Honorarium, uang kehormatan dan Tunjangan untuk Pegawai.

-

Untuk Penyelenggaraan Operasional Perkantoran diantaranya untuk pembelian ATK dan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas.

-

Penyelenggaraan Perawatan Gedung Kantor.

-

Penyelenggaraan Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor.

-

Penyenggaraan Tata Usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.



-

Menyediakan dana untuk operasional Peradilan Tipikor dan PHI.

-

Menambah daya listrik.

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung dengan Pagu sebesar sebesar Rp.1,800,000,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dipergunakan untuk -

Pengadaan Biaya balik nama sertifikat tanah Negara

-

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

-

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

-

Renovasi / Rehabilitasi Gedung Kantor

18

2) DIPA NO. 1048/005-03.2.01/20/2012 tgl 20 Desember 2011, dengan eselon I Badan Peradilan Umum, terdiri dari 2 program utama yakni : 


Pengamanan Persidangan.

-

Penyelenggaraan Operasional Persidangan diantaranya untuk pembelian ATK , pengiriman pos dan biaya pemanggilan.



Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.


Bantuan Hukum bagi kalangan yang tidak mampu dan terpinggirkan.

-

Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan dan pendampingan dalam proses mencari keadilan.

C. Penetapan Kinerja Penetapan

Kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2012 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2012 dengan menyesuaikan hasil dari indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Denpasar yang disusun tahun 2012 dan diperinci sebagai berikut : Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Negeri Denpasar NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1


Proses mediasi yang diselesaikan yaitu mengenai gugatan secara keseluruhan.

2

a. Prosentase perkara yang diselesaikan

Prosentase penyelesaian perkara :

TARGET 10%

- Pidana

100%

- Perdata

75%

19

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

3

4

5

6

Penyelesaian sisa perkara : - Pidana

100%

- Perdata

100%


Prosentase penyampaian berkas pidana & perdata banding, kasasi,PK dan grasi

100%


Prosentase berkas perkara perdata & pidana yang siap disidangkan ke majelis

100%


Penyampaian pemberitahuan panggilan sidang gugatan & permohonan tepat waktu

100%


Penyampaian penyelesaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100%


Penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Jumlah SDM yang sudah mendapatkan pelatihan teknis peradilan dan manajemen dan kepemimpinan yang bersertifikat serta memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja

5 orang

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan manajemen kepemimpinan bagi tenaga struktural serta pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi, tugas dan kinerja

1 orang

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Prosentase pengaduan masyarakat mengenai kode etik hakim & pelayanan aparatur terhadap masyarakat (publik)

100%

b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

100%

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Prosentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan perkara perdata & pidana melalui website

100%

20

Sasaran Nomor 1. Tentang prosentase mediasi yang diselesaikan. Dalam hal ini terdapat indikator mediasi mengenai perkara gugatan secara umum. Terhadap prosentase mediasi terlebih dahulu dipahami bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Prosedur Mediasi di Pengadilan sesuai pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan dibantu mediator.

Pada umumnya

perkara yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama menurut pihak Pengaju kebanyakan telah melalui perundingan sebelum diajukan ke Pengadilan, sehingga penyelesaian dengan mediasi keberhasilannya adalah kecil. Namun demikian mediasi perlu ditingkatkan.

Sasaran Nomor 2. a. Tentang prosentase perkara yang diselesaikan. Dalam hal ini terdapat 2 indikator yaitu : Penyelesaian perkara Pidana dan Penyelesaian perkara Perdata. Oleh karena dalam perkara Perdata terdapat subyek hukum sudah pasti ada pihak Penggugat atau Pelawan dan pihak Tergugat atau Terlawan dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan hukumnya ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri lain maka butuh waktu untuk menyampaikan relaas panggilan atau pemberitahuannya

yang

merupakan kendala untuk pencapaian penyelesaian target dengan maksimal berbeda dengan perkara pidana subyek hukumnya sudah jelas berada dalam wilayah hukum Pengadilan yang memeriksa perkaranya. Sehingga target maksimal dapat tercapai. b. Tentang prosentase sisa perkara yang diselesaikan. Dalam hal ini pula terdapat 2 indikator yaitu : Penyelesaian sisa perkara Pidana dan sisa Perkara Perdata. Sisa perkara yang dimaksud adalah perkara yang belum selesai/ belum diputus dalam tahun yang bersangkutan sehingga penyelesaiannya dilanjutkan dalam tahun berikutnya. Pada umumnya perkara yang bersangkutan telah mendapat pemeriksaan sehingga dibutuhkan waktu tidak lama karenanya terdapat capaian sisa perkara secara maksimal.

21

Sasaran Nomor 3. a. Tentang prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap terdapat juga 2 indikator, yaitu Tentang perkara pidana dan perkara perdata, dalam sasaran ini oleh karena prosesnya adalah sebatas pemberitahuan dengan batas waktu tertentu maka diupayakan dengan prosentase maksimal. b. Tentang prosentase berkas yang di registrasi dan siap disidangkan ke Majelis untuk ini pula ada 2 indikator yaitu perkara pidana dan perkara perdata. Dalam penyelesaian ini adalah dalam lingkup penyelesaian secara administrasi meregistrasi dan melengkapi berkas perkara untuk disampaikan pada Majelis yang menyidangkan, maka seyogyanya dapat diselesaikan dengan maksimal. c. Tentang prosentase pemberitahuan panggilan sidang tepat waktu. Disini ada 2 indikator penyampaian pemberitahuan panggilan yaitu berhubung perkara gugatan dan permohonan. Proses pemanggilan dilaksanakan oleh Jurusita dengan terlebih dahulu adanya penetapan Hakim atau Ketua Majelis tentang hari sidang. Dalam proses pemanggilan dilakukan bertemu dengan yang bersangkutan, jika tidak bertemu sesuai ketentuan Undang-undang sahnya penyampaian pemberitahuan pemanggilan dapat di laksanakan melalui kelurahan, karenanya dapat dilaksanakan dengan maksimal.\ d. Tentang prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Dalam pelaksanaanya pelaksanaannya dilakukan oleh Jurusita. Dalam hal tidak bertemu dengan para pihak maka sesuai ketentuan Undang-undang dapat dilakukan melalui Kelurahan untuk diteruskan atau disampaikan kepada para pihak. Karenanya penyampaian pemberitahuan dimaksud dapat terselesaikan dengan maksimal. e. Tentang prosentase penyitaan tepat waktu. Tentang penyitaan sebagai indikator adalah perkara gugatan. Pelaksanaan penyitaan dengan terlebih dahulu adanya penetapan oleh Hakim atau Ketua Majelis dengan jelas memuat identitas para pihak dan obyek yang akan diletakan sita. Pelaksanaanya dijalankan oleh Jurusita dengan disertai oleh 2 orang saksi termasuk saksi dari Lurah yang bersangkutan, karenanya penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan maksimal.

22

Sasaran Nomor 4. Peningkatan Kulaitas SDM dibagi menjadi prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan no yudisial mempunyai 2 (dua) indikator yaitu : Jumlah SDM yang

sudah

mendapatkan

pelatihan

teknis

peradilan

dan

manajemen

kepemimpinan yang bersertifikat serta memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja,

indikator

kedua,

Jumlah

SDM

yang

mengikuti

manajemen

kepemimpinan bagi tenaga struktural serta pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi, tugas dan kinerja.

Sasaran Nomor 5. Tentang Prosentase pengaduan masyarakat mengenai kode etik Hakim & Pelayanan aparatur masyarakat

(publik) dan prosentase temuan

yang

ditindaklanjuti. Dalam hal pengaduan ditindaklanjuti adanya laporan secara tertulis pada Pengadilan laporan tertulis mana ditelaah apakah laporan/pengaduan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi ataukah Bawas Mahkamah Agung RI. Yang menyangkut Hakim dan Pejabat serta pegawai Pengadilan laporan diteruskan kepada Pengadilan Tinggi. Jika menyangkut laporan terhadap Hakim yang telah pindah tugas ke Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi lain maka laporan tersebut diteruskan kepada bawas yaitu Laporan yang berlarut-larut belum mendapat penyelesaian. Pemeriksaan selanjutnya menunggu proses dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi apakah pemeriksaan diperintahkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan ataukah Team Pemeriksaan dari pengadilan Tinggi atau Bawas, jikalau diperintahkan pemeriksaan dilakukan oleh Pengadilan Negeri maka hasil pemeriksaan di laporkan kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung RI. Di Pengadilan Negeri Denpasar sampai saat ini tidak ada laporan dari pengaduan dimaksud.

Sasaran Nomor 6. Tentang Prosentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan disini terdapat 2 indikator secara umum yaitu Perkara pidana dan perkara gugatan. maksudnya adalah dimasukan dalam website tentang perkara yang telah diselesaikan sebagai upaya transparansi Pengadilan atas perkara yang bersangkutan dan kedepan diharapkan dapat diselesaiakan secara maksimal. D. Perjanjian Kinerja

23

D. Perjanjian Kinerja

24

25

26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pada bab sebelumnya telah diuraikan rencana strategis 2010-2014, Rencana Kinerja tahun 2012 Pengadilan Negeri Denpasar, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2012. Maka sekarang sampailah pada uraian tentang Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Denpasar dengan pembahasan sebagai berikut :

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2012 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masingmasing indicator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja tahun 2012. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indicator tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut :

Pengukuran Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Negeri Denpasar NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

10%

2%

2

1



2


Prosentase penyelesaian perkara : - Pidana

100%

72%

72

- Perdata

75%

67%

67

- Pidana

100%

100%

100

- Perdata

100%

100%

100


Prosentase penyampaian berkas pidana & perdata banding, kasasi,PK dan grasi

100%

100%

100



100%

100/%

100


3

Penyelesaian sisa perkara :

27

4

5

6



100%

100%

100



100%

100%

100



100%

100%

100



6

5

83


Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan manajemen kepemimpinan bagi tenaga struktural serta pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi, tugas dan kinerja

3

1

33


Prosentase pengaduan masyarakat mengenai kode etik hakim & pelayanan aparatur terhadap masyarakat (publik)

100%

0%

0



100%

0%

0


Prosentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan perkara perdata & pidana melalui website

100%

5%

5

Dari pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2012 secara umum Pengadilan Negeri Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai tahun 2012. Akan tetapi di sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan. Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja dalam tahun 2012 untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Renstra sampai dengan 2014 secara berkesinambungan.

28

Tahun 2012 Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan 6 (enam) sasaran yang dicapai. 1. Sasaran yang telah dicapai 100 % sebanyak 6 sasaran dengan 2 indikator, yaitu : a) Prosentase sisa perkara yang diselesaikan (sasaran 2b indikator 2 ). b) Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap (sasaran 3a indikator 3). c) Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis ( sasaran 3b indikator 3 ). d) Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu ( sasaran 3c indikator 3 ). e) Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak (sasaran 3d indikator 3 ). f) Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat (sasaran 3e indikator 3 ). 2. Sasaran yang belum tercapai 100 % sebanyak 5 sasaran dengan 3 indikator, yaitu : a) Prosentase mediasi yang diselesaikan ( sasaran 1 indikator 1 ). b) Prosentase perkara yang diselesaikan ( sasaran 2a indikator 2 ). c) Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial ( sasaran 4a indikator 4 ). d) Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial ( sasaran 4b indikator 4 ). e) Prosentase proses penyelesaian perkara

yang dapat dipublikasikan (

sasaran 6 indikator 6 ). 3. Sasaran indikator 5 belum terlaksana karena sampai saat ini tidak ada pengaduan. B. Analisa Akuntabilitas Kinerja Analisa pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena itu maka analisa pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan yang telah diterapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari PPK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2012 semua Program dan Kegiatan telah memberikan kontribusi terhadap visi dan misi Pengadilan Negeri Denpasar. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia

29

yang berkualitas, maka kinerja Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2012 sudah cukup baik. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi, menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana terhadap kegiatan yang sangat prioritas dengan mengalokasikan dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan

koordinasi

dengan

pihak-pihak

terkait

dan

peningkatan

profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Denpasar dapat meningkat. I.

Indikator Kinerja 1. Pelaksanaan Tugas Pokok Teknis Yustisial Pengadilan Negeri Denpasar a. Perkara Perdata

No.

Keadaan Perkara Perdata

Gugatan

Permohonan

1

Sisa Tahun 2011

269

47

2

Masuk Tahun 2012

831

832

3

Putus Tahun 2012

625

775

4

Sisa Tahun 2012

344

104

5

Para Pihak Menerima

527

775

6

Para Pihak Banding

98

-

7

Para Pihak Kasasi

73

-

8

Para Pihak Verzet

14

-

9

Para Pihak PK

22

-

b.

Perkara Pidana

177

3

-

Cepat ( Tipiring / Lalu Lintas ) -

Masuk Tahun 2012

1.237

20

-

319 / 18.063

3

Putus Tahun 2012

1.229

17

-

319 / 18.063

4

Sisa Tahun 2012

185

6

-

-

5

Terdakwa / Jaksa Menerima

1.184

9

-

319 / 18.063

6

Terdakwa / Jaksa Banding

45

4

-

-

7

Terdakwa / Jaksa Kasasi

33

4

-

-

8

Terdakwa Mohon Grasi

3

-

-

-

9

Terdakwa PK

6

-

-

-

No.

Keadaan Perkara Pidana

1

Sisa Tahun 2011

2

Biasa

30

Tipikor Singkat

2. Administrasi Peradilan a.

Pelaksanaan kegiatan penerimaan pembayaran uang panjar perkara melalui Bank serta pelaksanaan Pola Register Perkara, pola Laporan dan Kearsipan perkara telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

b.

Penyelesaian perkara, laporan dan kearsipan perkara serta minutasi berkas perkara telah dilaksanakan dengan baik.

3. Administrasi Kesekretariatan Penyelesaian administrasi kesekretariatan yang meliputi administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum ( termasuk perlengkapan dan pembangunan ) telah terlaksana dengan semestinya sesuai dengan pola bindalmin.

II. Akuntabilitas Keuangan Sumber Perolehan Dana Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2012 berasal dari DIPA tahun 2012 yang dapat diuraikan sebagai berikut : DIPA 01 No.

Kode

Jenis Belanja

1

51

Belanja Pegawai

Rp

8,916,627,000 Rp

8,743,577,699

98%

2

52

Belanja Barang

Rp

1,655,110,000 Rp

1,600,513,498

97%

3

53

Belanja Modal

Rp

1,800,000,000 Rp

1,751,378,000

97%

Rp 12,371,737,000

Rp 12,095,469,197

98%

Pagu

Realisasi

%

Jumlah

Pagu

Realisasi

%

DIPA 03 No.

Kode

1

52

Jenis Belanja Belanja Barang Jumlah

Rp

258,297,000 Rp

161,830,230

63%

Rp

258,297,000

161,830,230

63%

Rp

1. Pelaksanaan tugas Kegiatan administrasi kesekretariatan yang menyangkut administrasi kepegawaian, capaian nilai kinerjanya 98%, administrasi operasional perkantoran, capaian nilai kinerjanya 97% dan administrasi umum perlengkapan dan pembangunan (belanja modal) capaian kinerjanya 98%.

31

2. Evaluasi Kinerja Berdasarkan persentase kinerja sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa capaian kinerja padaPengadilan Negeri Denpasar dalam tahun 2012 adalah cukup baik karena penyerapannya di atas rata-rata nasional.

32

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2012 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2012 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut : 1. Keberhasilan Keberhasilan yang telah dicapai antara lain : a. Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor b. Meningkatnya Kualitas Kerja Para Pegawai Pengadilan Negeri Denpasar. c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Hukum terhadap masyarakat pencari keadilan 2. Hambatan/masalah Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain : a. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujudkan. b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dari atasan yang berwenang belum efektif sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) berdasar Inpres No. 7 tahun 1999, dimana sosialisasi maupun pelatihannya sangat dirasakan minim, sehingga penyerapan materinya sangat sedikit dan penyajian serta penyusunan laporannya masih harus mencari pemahaman / pendalamannya agar dapat disusun sebagaimana mestinya.

33

c. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Denpasar pada umumnya berkenaan dengan sumber daya manusia yang tersedia , baik kualitas maupun kuantitasnya d. Kurangnya pegawai untuk bagian Kesekretariatan / Administrasi.

B. Saran-saran 1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal. 2. Perlu disosialisasikan secara efektif, efisien dan dapat mencapai tujuan dan sasaran sesuai yang diinginkan tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) sehingga ada persamaan persepsi penyusunannya. 3. Perlu diberikan tambahan pegawai baru untuk bagian Kesekretarian / Administrasi Pengadilan Negeri Denpasar.

Denpasar, 14 Februari 2013 Pengadilan Negeri Denpasar Panitera / Sekretaris

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH., MH. NIP. 19630424 198311 1 001

34

BAB V LAMPIRAN Daftar Lampiran : 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2013 4. Penetapan Kinerja Tahun 2013 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2013 6. Matriks Rencana Strategis 2010-2014 7. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 8. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013

35

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI / TIPIKOR DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENPASAR KETUA WAKIL KETUA

MAJELIS HAKIM

PANITERA / SEKRETARIS WAKIL PANITERA

PANITERA MUDA PHI

PANITERA MUDA TIPIKOR

PANITERA MUDA PERDATA

PANITERA MUDA PIDANA

WAKIL SEKRETARIS

PANITERA MUDA HUKUM

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

KELOMPOK FUNGSIONAL - PANITERA PENGGANTI - JURUSITA

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

Lampiran 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

No

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

1 Peningkatan Prosentase mediasi yang Penyelesaian Upaya diselesaikan Mediasi

Perbandingan antara mediasi yang Mediator disekepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

2 Peningkatan penyelesaian perkara


Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister.


Perbandingan antara Sisa perkara Majelis Hakim yang yang diminutasi dan disampaikan bersangkutan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)


Perbandingan antara berkas yang Panitera / Sekretaris diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.


Perbandingan antara berkas perkara Panitera / Sekretaris yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang disidangkan


3 Peningkatan tertib a. Prosentase berkas yang administrasi perkara diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap


c. Prosentase Penyampaian Sudah jelas pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

Juru Sita

Berkas Perkara dan Register


Juru Sita


Panitera / Juru Sita


Sudah jelas

e. Prosentase Penyitaan tepat Sudah jelas waktu dan tempat

4 Peningkatan Kualitas SDM

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Panitera / Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.


Perbandingan antara SDM Teknis Panitera / Sekretaris Kepegawaian yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.

No

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

5 Peningkatan kualitas a. Prosentase pengaduan pengawasan yang ditindaklanjuti


6 Peningkatan Prosentase proses aksesibilitas penyelesaian perkara yang masyarakat terhadap dapat dipublikasikan peradilan (acces to justice)

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

b.1 Perbandingan antara SDM Non Panitera / Sekretaris Kepegawaian teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat. b.2 Perbandingan antara SDM yang Ketua dan diajukan untuk mengikuti pendidikan Panitera/Sekretaris rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan / bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Kepegawaian

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.


Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat

Perbandingan jumlah temuan yang Ketua dan ditindaklanjuti hasil pengawasan Panitera/Sekretaris internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan

Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat

Perbandingan prosentase proses Ketua dan putusan perkara yang sudah Panitera/Sekretaris diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.


Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Denpasar NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi Prosentase mediasi yang diselesaikan

2

Peningkatan penyelesaian perkara

TARGET 10%

a. Prosentase perkara yang diselesaikan : - Pidana - Perdata

100% 100%

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan :

3

4

5

6

Peningkatan tertib administrasi perkara


Peningkatan kualitas pengawasan

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

- Pidana - Perdata a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100% 100% 100%


100%


100%


100%


100%

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

100%


100% 100% 100% 100%

Lampiran 4 Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Denpasar NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1



2



100%

- Perdata

75%


100%

- Perdata

100%


3

a. Prosentase berkas yang diajukan Prosentase penyampaian berkas pidana banding, kasasi dan PK yang disampaikan & perdata banding, kasasi,PK dan grasi secara lengkap

100%

b. Prosentase berkas yang diregister dan Prosentase berkas perkara perdata & siap disidangkan ke Majelis pidana yang siap disidangkan ke majelis

100%



100%



100%

e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan Penyitaan tepat waktu dan tempat tempat 4

5

10%

100%



5 orang


Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan manajemen kepemimpinan bagi tenaga struktural serta pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi, tugas dan kinerja Prosentase pengaduan masyarakat mengenai kode etik hakim & pelayanan aparatur terhadap masyarakat (publik)

1 orang


100%



100%

NO 6

SASARAN STRATEGIS Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

INDIKATOR KINERJA Prosentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan perkara perdata & pidana melalui website

TARGET 100%

Lampiran 5

Pengukuran Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Denpasar NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

10%

2%

2

1



2



100%

72%

72

- Perdata

75%

67%

67


100%

100%

100

- Perdata

100%

100%

100

a. Prosentase berkas yang Prosentase penyampaian berkas diajukan banding, kasasi dan PK pidana & perdata banding, kasasi,PK yang disampaikan secara dan grasi lengkap

100%

100%

100



100%

100/%

100



100%

100%

100



100%

100%

100



100%

100%

100

25

22

88

7

5

71

100%

0%

0


3

4

a. Prosentase pegawai yang lulus Jumlah SDM yang sudah mendapatkan diklat teknis yudisial pelatihan teknis peradilan dan manajemen dan kepemimpinan yang bersertifikat serta memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

5


Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan manajemen kepemimpinan bagi tenaga struktural serta pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi, tugas dan kinerja Prosentase pengaduan masyarakat mengenai kode etik hakim & pelayanan aparatur terhadap masyarakat (publik)

NO

SASARAN STRATEGIS b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

6

INDIKATOR KINERJA Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

Prosentase proses penyelesaian Prosentase penyelesaian perkara yang perkara yang dapat dapat dipublikasikan perkara perdata dipublikasikan & pidana melalui website

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

100%

0%

0

100%

5%

5

Lampiran 6

MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DENPASAR Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2010 - 2014 NO 1 1

SASARAN 2 Terselenggaranya tugas Pimpinan dan fungsi manjemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan

KEBIJAKAN 3 1. Pembinaan

administrasi keuangan.

2. Pemenuhan

operasional perkantoran

PROGRAM 4 PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.

KEGIATAN 5 1. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan pegawai. 2. Penyelenggaraan biaya Operasional dan Pemeliharaan perkantoran.

KEGIATAN 2010 6

2011 7

2012 8

KET

2013 9

2014 10

11

INDIKATOR KINERJA 12

√

√

√

√

√

- Jumlah pegawai yang terbayar gajinya tepat waktu.

√

√

√

√

√

- Jumlah kendaraan bermotor roda 4 yang dirawat tepat waktu.

3. Pemenuhan Pelayanan publik atau birokrasi

3. Pelayanan Publik atau Birokrasi

√

√

√

√

√

- Prosentasi biaya Sewa gedung kantor dan peralatan yang dibayar tepat waktu.

4. Terselenggaranya rapat koordinasi/kerja/dinas/ pimpinan kelompok kerja/ konsultasi

4. Rapat Koordinasi/kerja/ dinas/pimpinan kelompok kerja/ konsultasi

√

√

√

√

√

- Jumlah kendaraan bermotor roda 2 yang dirawat tepat waktu. - Prosentae biaya perawatan sarana gedung yang dibayar tepat waktu. - Jumlah surat-surat yang terkirim. - Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan dan pemahaman sistim administrasi kepegawaian. - Rekomendasi hasil konsultasi dan pengawasan di Pengadilan Negeri Denpasar - Rekomendasi hasil evaluasi dan laporan kegiatan rutin. - Rekomendasi hasil rapat-rapat koordinasi Pengadilan Negeri Denpasar - Jumlah perkara yang selesai tepat waktu. - Jumlah pegawai yang memahami SABMN di Pengadilan Negeri Denpasar

NO 1 21

SASARAN 2 tugas Pimpinan dan fungsi Terselenggaranya Standarisasi Pelayanan manjemen dalam melaksanakan Hukum bagi masyarakat pencari keadilan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan

KEBIJAKAN 3 Pengembangan dan pembinaan aparatur.

PROGRAM 4 PENERAPAN PEMBENTUKAN HUKUM KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.

KEGIATAN 5

KEGIATAN 2010 6

2011 7

2012 8

KET

2013 9

2014 10

11

INDIKATOR KINERJA 12

1. Pembinaan hukum dan organisasi

√

√

√

√

√

- Jumlah buku standarisasi peraturan perundang-undangan

2. Terselenggaranya sosialisasi/ diseminasi/seminar/workshop/ publikasi

√

√

√

√

√

- Inventarisasi penataan hukum dan administrasi - Rekomendasi naskah RKA-KL Pengadilan Negeri Denpasar

3

4

Terselenggaranya Pelayanan dan Bantuan Hukum

Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor.

Pelayanan aparatur Kepaniteraan

Peningkatan Kinerja Pegawai

5 Tersedianya biaya operasional Penangan Reformasi di Bidang Hukum perkara serta tersedianya biaya operasional Pelayanan Hukum bagi terciptanya pembaharuan hukum.

PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM

Terwujudnya Pelayanan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

PENINGKATAN KINERJA Pengadaan sarana dan prasarna LEMBAGA PERADILAN DAN perkantoran LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA

PENEGAKAN HUKUM DAN HAM

√

-

-

-

-

√

√

√

√

√

Jumlah Pegadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang menerima biaya bantuan pelayanan masyarakat yang tidak mampu berperkara Jumlah inventarisasi pengadaan sarana dan prasarana perkantoran. Jumlah inventarisasi pengadaan meubelair Jumlah inventarisasi pengadaan alat pengolah data Jumlah inventarisasi pengadaan kendaraan operasional roda 2

1. Pengawasan dan pembinaan aparatur peradilan

√

√

√

√

√

2. Rekomendasi hasil rapat koordinasi dalam rangka penegakan hukum dan HAM

√

√

√

√

√

Rekomendasi rencana kerja dan target pencapaian quick wins reformasi birokrasi. Rekomendasi penilaian kerja organisasi. Naskah RENSTRA dan Cetak Biru Pembaharuan 2010 – 2015. Naskah rencana aksi dan implementasi analisis pekerjaan dan beban kerja. Rekomendasi UPDATE WEBSITE Pembaharuan. Rekomendasi hasil monitoring, evaluasi, dan sosialisasi pembaharuan. Jumlah Buku Buliten Pembaharuan yang tersedia.

NO 1 1

SASARAN 2 Terselenggaranya tugas Pimpinan dan fungsi manjemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan

KEBIJAKAN 3

PROGRAM 4 PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.

KEGIATAN 5

KEGIATAN 2010 6

2011 7

2012 8

KET

2013 9

2014 10

11

INDIKATOR KINERJA 12 - Rekomendasi hasil rapat koordinasi dalam rangka penegakan hukum dan HAM

PANITERA /SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI DENPASAR


PENGADILAN NEGERI DENPASAR

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR Nomor : W24-U1/96a/UM.01.10/II/2014 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR Menimbang

: a. Bahwa dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Negeri Denpasar dipandang perlu menunjuk dan menugaskan Tim Penyusun. b. Bahwa para pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk menyusun LAKIP dimaksud.

Mengingat

: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kerja Utama. 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Menunjuk dan menugaskan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan susunan sebagai berikut : Panitera/Sekretaris Wakil Panitera Wakil Sekretaris Anggota

: Penanggungjawab : Koordinator Bidang Kepaniteraan : Koordinator Bidang Kesekretariatan : 1. Panitera Muda Perdata 2. Panitera Muda Pidana 3. Panitera Muda Hukum 4. Kepala Sub Bagian Keuangan 5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 6. Kepala Sub Bagian Umum

Kedua

Ketiga

: Tim bertugas menyusun dan membuat LAKIP tersebut diatas dan mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan bilamana terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Denpasar Pada tanggal : 6 Januari 2013 KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum. NIP. 19600401 198503 2 002

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H. Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum. Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Denpasar, 14 Februari 2013 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar

Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum. NIP. 19600401 198503 2 002


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Recommend Documents